Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Kronologi Kematian Zara Qairina yang Gemparkan Malaysia

    Kronologi Kematian Zara Qairina yang Gemparkan Malaysia

    Jakarta –

    Malaysia digemparkan oleh kematian Zara Qairina Mahathir, seorang anak perempuan berumur 13 tahun. Dia awalnya ditemukan pingsan di sekitar asrama sekolahnya di SMKA Tun Datu Mustapha Limauan, Sabah, pukul 3 pagi pada 16 Juli lalu. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu, nyawanya tak tertolong.

    Kematiannya, yang diyakini terkait dengan bullying atau perundungan, memicu kemarahan nasional setelah tuduhan yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka. Kasusnya memicu seruan keadilan dan duka cita yang meluas dengan tagar #JusticeForZara.

    Dilansir media New Straits Times, Rabu (13/8/2025), berikut kronologi seputar kematian Zara:

    16 Juli: Zara Qairina ditemukan pingsan di saluran pembuangan dekat asrama sekolahnya pada pukul 3 pagi. Ia dilaporkan jatuh dari lantai tiga asrama dan dirawat di Rumah Sakit Queen Elizabeth I.

    17 Juli: Zara Qairina dinyatakan meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di Kampung Kalamauh Mesapol, Sipitang.

    18 Juli: Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama penuh dengan polisi dan mengizinkan penyelidikan untuk dilanjutkan tanpa gangguan.

    21 Juli: Ibu Zara Qairina, Noraidah Lamat, menuntut penyelidikan yang transparan, adil, dan jujur atas kematian putrinya. Ia mengungkapkan bahwa terakhir kali ia bertemu putri tunggalnya adalah saat gotong royong sekolah pada 12 Juli.

    28 Juli: Komisaris Polisi Sabah, Jauteh Dikun, mengatakan penyelidikan menyeluruh sedang dilakukan. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari spekulasi.

    30 Juli: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Mustapha Sakmud, membantah terlibat dalam kasus ini, baik dirinya sendiri maupun istrinya, mantan kepala sekolah Rosnih Nasir, yang menjabat dari 20 Maret hingga 22 November 2024 sebelum pensiun. Ia menyebut tuduhan yang diajukan di Parlemen tidak berdasar dan merusak reputasinya.

    31 Juli: Polisi mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam tahap akhir penyelidikan. Komisaris Jauteh Dikun mengatakan bahwa berkas penyelidikan telah diserahkan ke kepolisian pusat untuk peninjauan akhir sebelum diteruskan ke Kejaksaan Agung (AGC). Sebanyak 60 orang telah dimintai keterangannya.

    1 Agustus: Ibu Zara Qairina meminta makam putrinya digali kembali agar otopsi dapat dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan keadilan. Para pengacara diinstruksikan untuk memulai proses hukum atas penggalian tersebut.

    6 Agustus: Pengacara yang mewakili ibu korban mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari spekulasi yang dapat menyebabkan tekanan bagi keluarga, dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi pidana.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung mengembalikan laporan investigasi awal kepada polisi dengan instruksi untuk menyelesaikan penyelidikan. Kejaksaan Agung juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau membagikan gambar anak-anak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

    Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Mohd Khalid Ismail memperingatkan bahwa penyebaran konten yang tidak akurat dapat membahayakan investigasi.

    7 Agustus: Ibu Zara Qairina dijadwalkan menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman audio percakapan antara dirinya dan mendiang putrinya kepada polisi untuk membantu investigasi.

    Kementerian Pendidikan telah mengajukan lebih dari 10 laporan polisi terkait unggahan dan video menyesatkan terkait kasus ini, dengan alasan kekhawatiran atas potensi pelecehan publik terhadap guru dan siswa.

    Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mendesak Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KPK) dan kepolisian untuk memastikan penyelidikan menyeluruh. KPK juga memperingatkan tentang penyebaran informasi palsu.

    Kementerian Pendidikan meyakinkan para orang tua tentang komitmennya untuk meningkatkan keamanan di sekolah-sekolah berasrama.

    8 Agustus: Kejaksaan Agung mengembalikan berkas investigasi kepada kepolisian, menginstruksikan tindakan lebih lanjut, termasuk penggalian makam Zara Qairina.

    Tonton juga video “Kronologi Kasus Pembunuhan Pria di Pati Bermula dari Aksi Threesome” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini dipenjara terkait kasus penetapan darurat militer. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah istri Yoon atau mantan Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee, resmi ditangkap.

    Jaksa Korsel mengatakan seperti dilansir AFP, Rabu (13/8/2025), penggeledahan kantor pusat PPP itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti campur tangan Kim, istri Yoon, dalam pemilu parlemen. Kim diduga mencampuri proses pencalonan anggota parlemen PPP, yang melanggar undang-undang pemilu.

    Yoon mundur dari PPP pada Mei lalu setelah diberhentikan dari jabatannya, namun dia tetap mendukung capres dari partai tersebut saat pilpres dadakan yang dimenangkan oleh Lee Jae Myung dari Partai Demokrat.

    Kim yang ditangkap pada Selasa (12/8) malam waktu setempat, terjerat berbagai tuduhan termasuk manipulasi saham, campur tangan pemilu, dan korupsi.

    Penangkapan itu terjadi beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permintaan jaksa agar surat perintah penangkapan diterbitkan untuk mantan Ibu Negara yang berusia 52 tahun itu.

    Jaksa menyerahkan dokumen setebal 848 halaman yang memaparkan argumen mengenai dugaan “tindakan melawan hukum” yang dilakukan Kim. Pengadilan kemudian mengabulkan permintaan jaksa dan merilis surat perintah penangkapan terhadap Kim, dengan alasan dia berisiko memanipulasi bukti.

    Penggeledahan itu menuai kecaman dari pemimpin oposisi Korsel, Song Eon Seog dari PPP, yang menyebutnya sebagai “perilaku gangster”.

    “Saya tidak dapat menahan kemarahan saya atas penindasan politik dan pembalasan kejam yang dilakukan pemerintahan Lee Jae Myung terhadap oposisi, yang dipelopori oleh jaksa penuntut khusus,” kata Song dalam konferensi pers.

    Dakwaan yang dijeratkan jaksa terhadap mantan Ibu Negara Korsel mencakup pelanggaran undang-undang pasar modal dan investasi keuangan, serta undang-undang pendanaan politik.

    Penangkapan Kim menandai kejatuhan dramatis bagi mantan pasangan nomor satu di Korsel tersebut, setelah deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon pada 3 Desember tahun lalu memicu kekacauan di negara tersebut.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu karena deklarasi darurat militer tersebut. Dia ditahan sejak 10 Juli lalu, dengan penyelidikan terhadap kasus-kasusnya terus berlangsung.

    Dengan penangkapan Kim, istri Yoon, maka kini Korsel memiliki mantan Presiden dan mantan Ibu Negara yang sama-sama berada di balik jeruji besi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

    Para jaksa Korsel juga menggeledah sebuah perusahaan interior yang diduga terkait dengan Kim sehubungan dugaan favoritisme dalam perbaikan kantor kepresidenan semasa Yoon menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    Jakarta –

    Sebelum genap 100 hari pun, surat kabar bersirkulasi terbesar di Jerman, Bild, sudah menjatuhkan vonis terhadap masa jabatan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Harian konservatif itu menyebut Merz sebagai “kanselir yang kesepian harus menjelaskan kesalahan terbesarnya,” demikian bunyi editorial Bild pekan ini. Pernyataan itu merujuk pada keputusan Merz untuk menghentikan pengiriman senjata tambahan ke Israel yang berpotensi digunakan dalam perang di Gaza.

    Pembatasan ekspor senjata ke Israel diputuskan Merz tanpa melalui pembahasan internal di Partai CDU. Menurut Bild, dia juga tidak melibatkan rekan koalisi Uni Kristen Sosial (CSU) dalam pembuatan keputusan.

    Polemik itu menjadi salah satu dari serangkaian keputusan mendadak dan perubahan arah yang ditetapkannya sejak menjabat.

    Masa jabatan Friedrich Merz sejak awal dimulai dengan gejolak. Setelah pemilu pada 23 Februari 2025, ketika Bundestag berkumpul untuk memilih kepala pemerintahan, banyak pengamat saat itu berharap akan munculnya stabilitas politik.

    Pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari koalisi sayap kiri-tengah, yakni Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai Liberal Demokrat (FDP), runtuh hanya dalam tiga tahun, usai diwarnai pertikaian internal, terutama soal anggaran.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD berhasil menggandakan perolehan suara menjadi 20,8%. Survei dari lembaga Forsa awal Agustus 2025 bahkan menempatkan AfD di atas CDU/CSU, dengan dukungan 26% dibanding 24%.

    Utang pemerintah Jerman membengkak

    Pemerintah baru Merz sudah berusaha membuat gebrakan sebelum dilantik. Bersama Partai Hijau, yang kini berada di oposisi, koalisi CDU/CSU dan SPD berhasil menggalang mayoritas dua pertiga suara di Bundestag untuk mencabut pembatasan utang negara, meski selama kampanye berjanji untuk melindungi “rem utang” dalam konstitusi.

    Alhasil, pemerintahannya kini memiliki tambahan dana sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun). Secara teori, batasan utang kini tidak lagi berlaku untuk kebijakan modernisasi angkatan bersenjata. Ditambah lagi anggaran sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun) untuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan sekolah, hingga membiayai inisiatif perlindungan iklim.

    Menteri Keuangan baru dari Partai SPD, Lars Klingbeil, mengatakan “lembaga OECD, Dana Moneter Internasional, Komisi Eropa, atau G7, dalam beberapa tahun terakhir, semua telah mendorong dan menyarankan Jerman untuk berinvestasi lebih banyak dan membuat aturan utang kami lebih fleksibel. Itu tidak mungkin dilakukan awalnya. Namun di pemerintahan sekarang, kami akhirnya melonggarkan aturan tersebut dan kami berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya untuk kelangsungan masa depan Jerman.”

    Koalisi pemerintah juga telah melanggar janji kampanye lain, yakni keringanan dalam tarif listrik bagi masyarakat. Alih-alih, pemerintah mengumumkan pengurangan pajak listrik hanya untuk sektor industri, pertanian, dan kehutanan, dengan alasan tidak ada anggaran untuk pengurangan harga listrik secara menyeluruh.

    Fokus dalam kebijakan luar negeri

    Dalam 100 hari pertama, Merz banyak berkutat dalam urusan luar negeri. Tak lama setelah terpilih, dia melakukan kunjungan penting ke ibu kota Kyiv bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menunjukkan solidaritas Eropa kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Pada awal Juni 2025, dia bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih dan mendapat sambutan hangat, yang terkesan kontras dengan sejumlah pemimpin lain. Merz juga tampak percaya diri dalam KTT Uni Eropa dan NATO.

    Sikap Merz yang sangat vokal dalam isu geopolitik membuat peran Menteri Luar Negeri Johann Wadephul acap tersisih. Kadang, pilihan kata Merz yang blak-blakan memicu kontroversi, seperti saat dia menyebut serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 sebagai “pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua. Kita juga korban rezim ini. Rezim mullah ini telah membawa kematian dan kehancuran ke dunia. Dengan serangan, darah, dan gemuruh. Dengan Hizbullah, dengan Hamas.”

    Pembatasan imigrasi

    Pada urusan dalam negeri, isu pengendalian imigrasi ilegal menjadi fokus utama pemerintahan baru Jerman. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dari Partai CSU bergerak cepat memperketat kontrol perbatasan, termasuk menolak permohonan suaka. Kebijakan ini juga dikritik karena dianggap melanggar hukum Uni Eropa (UE).

    Polandia, jiran di perbatasan timur, merespons keputusan Jerman dengan menerapkan kontrol perbatasan yang menyebabkan kemacetan panjang. Dobrindt membela kebijakannya dengan mengatakan “UE adalah kawasan yang terbuka. Namun, kami tidak ingin penyelundup ilegal, perdagangan manusia dan geng kriminal yang menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayah (Jerman). Kami ingin keputusan politik yang menetapkan jalur legal ke Eropa, bukan menyerahkannya pada kejahatan.”

    Retakan dalam koalisi

    Sidang terakhir Bundestag sebelum libur musim panas ditutup dengan ketegangan. Agenda utama adalah pengangkatan tiga hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi Federal. Biasanya, koalisi menyepakati nama-nama secara damai demi menjaga reputasi lembaga tinggi tersebut.

    Namun, kali ini, puluhan anggota konservatif menolak calon dari Partai SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, meski sudah disetujui oleh komite bipartisan. Penolakan dipicu oleh kampanye di media sosial sayap kanan yang menyalahartikan pandangannya soal aborsi. Pada hari pemungutan suara, muncul tuduhan plagiarisme yang meragukan dan pemilihan pun dibatalkan.

    Partai SPD menyebut situasi itu sebagai pelanggaran kepercayaan serius. Meski Partai SPD tetap mendukung, Brosius-Gersdorf akhirnya menarik pencalonannya. Masalah penunjukan hakim ini akan berlanjut setelah masa reses musim panas dan menjadi krisis besar pertama dalam koalisi, yang mencoreng kinerja pemerintahan Merz setelah 100 hari menjabat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Polisi Lepaskan Tembakan di Bandara Sydney dalam Penangkapan

    Polisi Lepaskan Tembakan di Bandara Sydney dalam Penangkapan

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

    Berita dari Australia menjadi pembuka edisi Rabu, 13 Agustus 2025.

    Polisi lepaskan tembakan di bandara Sydney

    Tembakan dilepaskan saat petugas polisi federal berusaha menangkap seorang pria di dalam terminal domestik bandara Sydney, Rabu pagi (13/08).

    Polisi federal Australia (AFP) mengatakan mereka datang setelah ada permintaan bantuan dari sebuah maskapai penerbangan karena pria berusia 41 tahun tersebut “berperilaku mencurigakan” di konter check-in.

    “Hari ini … ketika petugas mencoba berbicara dengan pria itu, ia diduga menjadi agresif secara verbal dan fisik, dan kemudian ditangkap,” ujar Scott Raven dari AFP.

    Saat penangkapan, AFP mengatakan salah satu senjatanya tidak sengaja ditembakkan.

    Kemudian peluru yang ditembakkan bersarang di oven salah satu kafe di terminal, hanya satu meter dari tempat senjata tersebut ditembakkan.

    Kebakaran hutan melanda tujuan wisata di seluruh Eropa

    Petugas pemadam kebakaran di Spanyol, Portugal, Yunani, Turki, dan kawasan Balkan sedang berjuang mengatasi kebakaran hutan, akibat gelombang panas yang menyebabkan suhu udara di atas 40 derajat Celcius.

    Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan wilayah Mediterania mengalami musim panas yang lebih panas dan kering, diikuti kebakaran hutan yang melonjak setiap tahun.

    “Kami sedang dimasak hidup-hidup, ini tidak bisa terus berlanjut,” kata Alexandre Favaios, seorang wali kota di Portugal.

    Di pinggiran ibu kota Spanyol, Madrid, kebakaran menewaskan seorang pria, melalap beberapa rumah dan peternakan, tetapi berhasil dipadamkan pada hari Selasa (12/08), kata otoritas regional.

    Korsel perintahkan penangkapan istri mantan presiden

    Penyidik sedang berupaya mendakwa Kim Keon Hee atas berbagai dugaan kejahatan, termasuk penyuapan, manipulasi saham, dan campur tangan dalam pemilihan kandidat.

    Tim investigasi yang dipimpin oleh Jaksa Khusus Min Joong-ki, yang ditunjuk pada bulan Juni oleh Presiden liberal baru Lee Jae Myung, menginterogasi Kim selama sekitar 7 jam pekan lalu sebelum menangkapnya.

    Permintaan penangkapan dari jaksa khusus diterbitkan kemarin jelang tengah malam (12/08), setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mempertimbangkan risiko Kim menghilangkan barang bukti.

    Kim akan ditahan di pusat penahanan di Seoul selatan, terpisah dari fasilitas penahanan suaminya, mantan presiden Yoon.

    Penyiksaan sistematis diduga terjadi di fasilitas penahanan Myanmar

    Temuan penyelidik yang didukung PBB mengatakan mereka menemukan bukti penyiksaan sistematis yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar dan mengidentifikasi beberapa pelaku paling senior.

    Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) sudah berbicara dengan 1.300 narasumber dalam penelitian di balik temuan terbarunya.

    IIMM sedang menyelidiki pelanggaran di Myanmar sejak 2011, termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya pada tahun 2017 ketika ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri dari tindakan keras militer, serta pelanggaran sejak kudeta.

    Seorang juru bicara pemerintah Myanmar yang didukung militer tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters.

  • PM Selandia Baru Bilang Netanyahu Telah Bertindak Terlalu Jauh!

    PM Selandia Baru Bilang Netanyahu Telah Bertindak Terlalu Jauh!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon melontarkan kata-kata keras terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu. Dia menyebut Netanyahu telah “kehilangan kendali” dan bertindak terlalu jauh dalam upayanya untuk mengobarkan perang di Gaza.

    “Apa yang terjadi di Gaza benar-benar mengerikan,” kata Luxon, dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/8/2025).

    “Netanyahu telah bertindak terlalu jauh. Saya pikir dia telah kehilangan kendali,” cetus Luxon.

    “Dia tidak mendengarkan komunitas internasional dan itu tidak dapat diterima,” imbuh pemimpin negeri Kiwi tersebut.

    Netanyahu baru-baru ini meluncurkan rencana untuk menguasai Kota Gaza dan melenyapkan kelompok Hamas. Dia bersikeras bahwa itu adalah “cara terbaik untuk mengakhiri perang”, meskipun seruan untuk menghentikan pertumpahan darah semakin meningkat.

    Para ahli yang didukung PBB telah memperingatkan tentang kelaparan yang meluas di wilayah tersebut, di mana Israel telah sangat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.

    Israel telah menghadapi kritik yang semakin meningkat atas perang di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel. Namun, Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke Gaza.

    Sejumlah pesawat dan tank Israel kembali membombardir area timur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza pada Selasa (12/8) waktu setempat. Sedikitnya 11 orang tewas akibat gempuran militer Israel tersebut.

    Serangan itu, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (13/8/2025), terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas Kota Gaza, yang sempat dikuasai secara singkat tak lama setelah perang berkecamuk pada Oktober 2023.

    Sejumlah saksi mata dan petugas medis di Gaza mengatakan bahwa serangan Israel menghantam dua rumah di pinggiran Zeitoun, Kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya tujuh orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat Kota Gaza dan menewaskan sedikitnya empat orang.

    Sebelumnya, Selandia Baru pada hari Senin lalu mengisyaratkan akan bergabung dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris dalam mengakui kedaulatan negara Palestina.

    “Selandia Baru telah menegaskan sejak lama bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina hanyalah masalah waktu, bukan apakah akan terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters.

    “Kabinet akan mengambil keputusan resmi pada bulan September mengenai apakah Selandia Baru harus mengakui negara Palestina pada saat ini — dan jika ya, kapan dan bagaimana,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kronologi Kematian Zara Qairina yang Gemparkan Malaysia

    Kematian Zara Qairina Gegerkan Malaysia, Jasadnya Diautopsi

    Kuala Lumpur –

    Kasus meninggalnya seorang bocah perempuan bernama Zara Qairina Mahathir menyita perhatian publik Malaysia. Kasus ini diwarnai sejumlah kejanggalan, dengan Zara kehilangan nyawa sehari setelah ditemukan tak sadarkan diri dan diduga terjatuh dari lantai tiga asrama sekolahnya di Sabah.

    Kasus kematian Zara yang berusia 13 tahun ini, seperti dilansir Malay Mail, Rabu (13/8/2025), menuai kecurigaan publik yang awalnya dipicu oleh tidak adanya autopsi awal terhadap jenazah siswi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha di Papar, Sabah, tersebut.

    Publik Malaysia juga mengkritik kurangnya transparansi dari otoritas berwenang dalam penyelidikan kasus ini.

    Spekulasi yang muncul soal dugaan bullying yang dialami Zara dan dugaan keterlibatan keluarga “VIP” berpengaruh — yang belum terverifikasi — semakin memperkuat kecurigaan dan memicu kemarahan publik, dengan beberapa menuduh adanya upaya menutup-nutupi kasus ini.

    Zara ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan pada 16 Juli, antara pukul 03.00 hingga pukul 04.00 waktu setempat, setelah diduga terjatuh dari lantai 3 gedung asramanya. Dia dilarikan ke Rumah Sakit Queens Elizabeth I, namun dinyatakan meninggal dunia pada 17 Juli.

    Jenazahnya dimakamkan di pemakaman di Sipitang tanpa adanya pemeriksaan post-mortem oleh pihak rumah sakit.

    Kecurigaan mengenai kematian Zara baru dilaporkan ke kepolisian oleh keluarganya beberapa hari kemudian, setelah sang ibunda teringat dirinya melihat ada memar di punggung putrinya saat ritual memandikan jenazah — detail ini awalnya tidak dilaporkan ke polisi.

    Penyelidikan terhadap kasus ini dilakukan oleh Kepolisian Malaysia, dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim secara terbuka berjanji bahwa penyelidikan akan berlangsung “cepat dan transparan”. Anwar juga menegaskan tidak akan ada yang dilindungi jika bukti pelanggaran hukum muncul.

    Pada 8 Agustus, Kantor Kejaksaan Agung Malaysia (ACG) memerintahkan penggalian kembali makam Zara demi dilakukannya autopsi post-mortem yang tertunda. Makam Zara digalli dan jenazahnya diautopsi pada 10 Agustus waktu setempat.

    Proses autopsi post-mortem itu berlangsung selama 8 jam di Rumah Sakit Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu, Sabah. Usai diautopsi, jenazah Zara dimakamkan kembali di pemakaman yang sama.

    Hasil awal autopsi diungkapkan oleh pengacara yang mewakili keluarga Zara, Shahlan Jufri dan Mohd Luqman Syazwan Zabidi, yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda cedera yang terdeteksi pada tubuh Zara selama autopsi dilakukan.

    Namun, mereka menekankan tidak akan mengungkapkan detail lebih lanjut hingga laporan autopsi dirilis secara resmi.

    Otoritas berwenang Malaysia sejauh ini belum mengonfirmasi apakah luka-luka yang ditemukan dalam pemeriksaan awal terkait dengan tindak pelanggaran hukum, meskipun pihak kepolisian mengatakan mereka juga sedang menyelidiki unsur bullying dalam kasus ini.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inilah Jurus Jitu China untuk Longgarkan Tarif Trump

    Inilah Jurus Jitu China untuk Longgarkan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah cukup lama diasingkan dari perdagangan global, Cina sekarang menjadi fokus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperbaiki ulang hubungan dan mencegah perang tarif baru.

    Pada April 2025, Trump menyatakan Cina sebagai “ancaman terbesar bagi Amerika,” dengan menyebut Beijing telah “menipu” ekonomi terbesar dunia selama puluhan tahun. Kemudian, Trump memberlakukan tarif besar-besaran hingga 145% terhadap produk Cina.

    Namun, beberapa bulan kemudian, sikap Trump berubah. Dia memperpanjang jeda tarif untuk Cina, memuji Presiden Xi Jinping sebagai “pemimpin yang kuat,” dan bahkan mengusulkan ide KTT AS-Cina pada musim gugur 2025 ini.

    Sementara, India dan Brasil justru menghadapi sanksi terberat, dengan tarif hingga 50%, sedangkan tarif Cina dibatasi pada angka yang lebih ringan, yakni 30%.

    Ada sederet alasan Trump memberi kelonggaran pada Cina. Dia ingin menghindari lonjakan tarif menjelang musim belanja akhir tahun, saat para peritel AS mulai mengimpor barang dari Cina. Trump juga sedang mengulur waktu untuk negosiasi kesepakatan dagang yang lebih luas, mencakup teknologi, energi, dan logam tanah jarang.

    Menurut seorang profesor ekonomi di INSEAD Business School, Antonio Fatas, Cina adalah satu-satunya negara yang secara tegas menghadapi kebijakan agresif Washington. Dia menilai strategi Beijing membuat Trump kehilangan daya tawar.

    “Sejak awal, sudah jelas bahwa Cina lebih siap daripada AS untuk menghadapi perang dagang besar-besaran,” kata Fatas kepada DW. “Konsekuensi ekonomi dari perang itu tidak bisa ditanggung oleh pemerintahan Trump.”

    Logam tanah jarang jadi senjata rahasia Cina

    Setelah pengumuman tarif tinggi oleh Donald Trump pada April 2025, Cina memberlakukan pembatasan ekspor terhadap tujuh elemen tanah jarang dan magnet permanen, yang berdampak terhadap industri AS, termasuk sektor otomotif. Cina, menguasai sekitar 60% produksi global dan hampir 90% proses pemurnian logam tanah jarang.

    Merespons itu, Washington juga mendesak pembatasan akses Cina untuk cip canggih kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta menekan Beijing agar mengurangi impor minyak dari Rusia, dengan ancaman sanksi sekunder berupa tarif lebih tinggi jika jumlah impor terus meningkat.

    Di sisi lain, Trump mendesak Cina untuk meningkatkan pembelian kedelai AS hingga empat kali lipat, ini adalah sebuah keuntungan bagi petani AS dan upaya pengurangan defisit perdagangan sebesar $295,5 miliar (sekitar Rp4,8 kuadriliun) antara kedua negara pada tahun 2024.

    Cina adalah importir kedelai terbesar di dunia, menyerap lebih dari 60% permintaan global, terutama untuk pakan ternak dan minyak goreng.

    Cina sendiri menginginkan penghapusan tarif Amerika Serikat secara permanen, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Beijing juga menuntut perlindungan bagi perusahaan-perusahaannya dari sanksi AS serta jaminan akses terhadap cip canggih buatan AS.

    Menariknya, pemerintah Cina kini justru secara aktif melarang penggunaan prosesor Nvidia H20, sebuah cip tercanggih AS yang masih diizinkan untuk diekspor ke Cina. Pengamat menilai ini sebagai sinyal bahwa Cina mulai mengurangi ketergantungan pada teknologi tinggi dari AS.

    Fokus Trump ke isu domestik dan Ukraina

    Alicia Garcia-Herrero, pakar ekonomi dari lembaga kajian Bruegel di Brussels mencatat bahwa Trump tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun geopolitik. Termasuk juga pertemuan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Agustus 2025 ini. Faktor tersebut diduga menjadi alasan Trump memberikan kelonggaran untuk Cina.

    “Trump sudah cukup sibuk… dan tidak punya pilihan selain memberi Cina waktu (lebih) dibanding negara lain,” kata Alicia Garcia-Herrero kepada DW.

    Dengan perpanjangan gencatan tarif hingga awal November 2025, para negosiator kini bisa fokus pada isu-isu paling krusial. Terutama, menghindari kembalinya tarif tiga digit, yaitu 145% untuk barang Cina dan 125% untuk ekspor AS. Kedua pihak sepakat bahwa langkah tersebut akan berdampak buruk secara ekonomi.

    Saat ini, tarif rata-rata Cina berada di angka 30%, jumlah ini terbilang cukup jauh di atas rerata negara lain. Namun, ekspor tembaga dan baja Cina ke AS dikenai tarif hingga 50%.

    India jadi target Trump

    Ketika Cina mendapat kelonggaran, posisi India berubah drastis dari mitra favorit di awal masa jabatan kedua Trump menjadi musuh dagang.India, kini menghadapi tarif hingga 50% dan 25% untuk barang umum, serta tambahan 25% untuk pembelian minyak Rusia yang diperkirakan berlaku mulai 27 Agustus 2025.

    Profesor Fatas mengatakan bahwa “India tidak memiliki ukuran ekonomi sebesar Cina, tidak mengekspor barang penting bagi industri AS, dan tidak punya kekuatan untuk menekan ekonomi AS.” Dia mendorong India untuk bekerja sama dengan sekutu agar bisa menunjukkan kekuatan kolektif dan mendapatkan perlakuan tarif yang lebih baik.

    Meski Cina tampak unggul dalam negosiasi, Han Shen Lin dari The Asia Group mengingatkan agar Beijing tidak lengah. Menurutnya, gaya Trump yang penuh kejutan masih bisa menghadirkan langkah tak terduga.

    “Kita tidak boleh meremehkan kemampuan AS untuk menambah elemen kejutan dalam negosiasi,” kata Han kepada Reuters. “Saya menduga, nilai tawar yang dimiliki AS sebagai pasar konsumen terbesar di dunia, akan menjadi faktor yang membuat negara lain berpikir secara hati-hati.”

    Hindari eskalasi, tekanan ekonomi berlanjut

    Meski sikapnya terhadap Cina melunak, Trump tetap menekan lewat jalur lain. Eksportir Cina mulai mengalihkan barang ke AS melalui negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, untuk menghindari tarif langsung.

    Sebagai balasan, Trump menetapkan tarif “transshipment” sebesar 40% terhadap semua negara yang dicurigai memfasilitasi impor-ekspor barang Cina. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Agustus 2025.

    Dengan negosiasi yang diperkirakan berlanjut hingga tenggat waktu, Garcia-Herrero, memperkirakan akan ada pelonggaran perdagangan yang menguntungkan perusahaan AS, tapi justru bisa merugikan sekutu AS seperti Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Kita mungkin akan melihat kemajuan dalam kontrol ekspor cip canggih dari AS dan mineral tanah jarang dari Cina,” ujarnya kepada DW. “Cina kemungkinan akan mendapat penurunan tarif dasar, sementara perusahaan AS akan mendapat akses pasar yang lebih baik ke pasar Cina, yang merugikan Uni Eropa, Korea Selatan dan Jepang.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Polandia Usir 63 Warga Ukraina-Belarusia karena Bikin Ribut di Konser

    Polandia Usir 63 Warga Ukraina-Belarusia karena Bikin Ribut di Konser

    Warsawa –

    Perdana Menteri (PM) Polandia, Donald Tusk, mengatakan negaranya mengusir sedikitnya 63 warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Belarusia. Pengusiran dilakukan setelah puluhan warga Ukraina dan Belarusia itu memicu keributan di sebuah konser yang berlangsung di Polandia.

    Tusk saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Rabu (13/8/2025), mengatakan bahwa orang-orang tersebut berada di balik “kekacauan, perilaku agresif, dan provokasi tertentu” yang terjadi selama konser rapper Belarusia, Max Korzh, digelar di ibu kota Warsawa pada Sabtu (9/8) waktu setempat.

    Tusk menegaskan bahwa sebanyak 57 warga Ukraina dan enam warga Belarusia tersebut “harus meninggalkan negara ini secara sukarela atau secara paksa”.

    Dia menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hukum, apa pun kewarganegaraan mereka.

    “Polandia tidak bisa membiarkan sentimen anti-Ukraina berkobar,” kata Tusk, yang negaranya telah menjadi pendukung setia Ukraina sejak invasi militer Rusia pada Februari 2022 lalu.

    “Sebuah konflik antara Polandia dan Ukraina tentu akan menjadi hadiah bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin,” sebutnya.

    Rekaman video yang dibagikan secara online menunjukkan para penonton menyerbu arena selama pertunjukan rap di stadion nasional di Warsawa pada Sabtu (9/8) waktu setempat. Media lokal melaporkan ada sekitar 700.000 orang yang menghadiri konser tersebut.

    Kepolisian Polandia, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa “polisi menahan 109 orang atas berbagai pelanggaran dan kejahatan, seperti kepemilikan narkoba, penyerangan terhadap petugas keamanan, kepemilikan dan membawa perangkat piroteknik, dan masuk tanpa izin ke area digelarnya acara massal”.

    Beberapa media yang beredar di media sosial tampak menunjukkan seorang penonton konser mengibarkan bendera Tentara Pemberontak Ukraina (UPA), kelompok gerilya yang berpihak pada Nazi Jerman. Simbol tersebut dilarang berdasarkan aturan hukum Polandia.

    “Kami melihat berbagai bendera dan simbol dipajang di sana. Kami mengumpulkan semua bukti ini dan mengirimkannya ke kantor kejaksaan,” kata juru bicara Kepolisian Polandia, Robert Szumiata, saat berbicara dengan televisi independen TVN24.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tegang! Militer China Usir Kapal Perang AS di Laut China Selatan

    Tegang! Militer China Usir Kapal Perang AS di Laut China Selatan

    Beijing –

    Militer China mengatakan pihaknya memantau dan mengusir sebuah kapal penghancur Amerika Serikat (AS), USS Higgins, yang terdeteksi berlayar tanpa izin di perairan dekat Scarborough Shoal yang menjadi sengketa di Laut China Selatan.

    Terdeteksinya kapal perang itu menjadi operasi militer pertama AS yang diketahui publik dalam setidaknya enam tahun terakhir di area perairan tersebut. Ini terjadi sehari setelah Filipina, sekutu AS, menuduh kapal-kapal China melakukan “manuver berbahaya dan gangguan yang melanggar hukum” saat kapal Manila melaksanakan misi pasokan ulang untuk para nelayannya di sekitar atol tersebut.

    Komando Zona Selatan militer China dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (18/6/2025), menuduh kapal perang AS itu memasuki perairan tersebut “tanpa persetujuan pemerintah China” pada Rabu (18/6) waktu setempat.

    “Langkah AS itu secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China, sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” sebut Komando Zona Selatan militer China dalam pernyataannya.

    Komando Zona Selatan militer China bersumpah untuk tetap dalam kondisi “siaga tinggi setiap saat”.

    Belum ada tanggapan langsung dari Komando Indo-Pasifik AS dan Kedutaan Besar AS di Beijing atas laporan tersebut.

    China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, meskipun terdapat klaim yang tumpang tindih oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

    AS secara rutin melakukan operasi yang disebutnya mempraktikkan “kebebasan navigasi” di perairan strategis Laut China Selatan. Operasi itu menentang apa yang disebutnya sebagai pembatasan perlintasan yang diberlakukan oleh China dan negara-negara pengklaim lainnya.

    Scarborough Shoal menjadi sumber ketegangan utama di Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dengan nilai tahunan mencapai lebih dari US$ 3 triliun.

    Dalam insiden terbaru di area tersebut, menurut laporan otoritas Manila, dua kapal China — terdiri atas kapal Angkatan Laut dan kapal Penjaga Pantai China — saling bertabrakan saat sedang mengejar kapal Filipina. Itu menjadi insiden pertama yang diketahui di wilayah tersebut.

    Otoritas Penjaga Pantai China, dalam pernyataannya, mengatakan pihaknya telah mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk mengusir kapal-kapal Filipina dari perairan tersebut.

    Pengadilan arbitrase internasional, pada tahun 2016 lalu, memutuskan bahwa klaim Beijing atas Laut China Selatan, berdasarkan pet-peta historisnya, tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Namun, China tidak mengakui putusan tersebut.

    Lihat juga Video: Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Denmark Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara

    Denmark Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara

    Jakarta –

    Denmark akan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza lewat udara. Ini dilakukan dalam operasi yang dikoordinasikan oleh Yordania dan Uni Emirat Arab.

    “Kami telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam penerjunan bantuan melalui udara di atas Gaza,” ujar Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, kepada media penyiaran publik Denmark, DR pada hari Selasa (12/8) waktu setempat.

    “Saat ini masih ada waktu hingga akhir Agustus, di mana Israel telah mengizinkan akses ke wilayah udaranya,” tambah Lokke, dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/8/2025).

    Ia menekankan bahwa metode tersebut “sama sekali bukan cara yang optimal untuk mengirimkan bantuan darurat”.

    “Ini semacam solusi darurat, tetapi itulah yang sedang kita hadapi saat ini,” kata menteri Denmark tersebut.

    Uni Emirat Arab dan Yordania telah meminta bantuan Denmark, kantor berita Ritzau melaporkan.

    Bantuan kemanusiaan tersebut akan dijatuhkan dari pesawat C-130 yang akan terbang di atas Jalur Gaza sekali atau dua kali sebelum 22 Agustus, ujar Lokke, yang tidak memberikan rincian mengenai besaran kontribusi Denmark.

    Kekhawatiran saat ini meningkat terkait situasi di Jalur Gaza setelah 22 bulan perang, yang dimulai setelah kelompok militan Palestina, Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada Oktober 2023.

    Para pakar PBB telah memperingatkan bahwa Gaza sedang terjerumus ke dalam kelaparan, sementara organisasi-organisasi internasional telah berbulan-bulan mengecam pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Israel terhadap distribusi bantuan di Gaza.

    Negara-negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Spanyol, baru-baru ini bermitra dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengirimkan pasokan kemanusiaan melalui udara ke wilayah Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)