Category: Detik.com Internasional

  • Respons Tarif Trump, Brasil Pilih Perkuat Eksportir Domestik

    Respons Tarif Trump, Brasil Pilih Perkuat Eksportir Domestik

    Jakarta

    Merespon tarif tinggi 50% yang dikenakan Trump terhadap Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, pada Rabu(13/8) mengumumkan akan memberikan dukungan kepada perusahaan eksportir yang ‘terpukul’ tarif tinggi AS dengan menawarkan kredit bantuan sebesar 20 miliar reais (80 triliun rupiah).

    Selain itu pemerintah Brasil juga merencanakan penundaan pembayaran pajak bagi perusahaan yang terdampak tarif, dan memberikan insentif untuk pembelian barang-barang produksi dalam negeri yang kerap diekspor ke AS. Paket bantuan ini diberi nama “Sovereign Brazil” (red. Brasil yang berdaulat).

    “Kita tidak boleh takut, gugup, dan cemas saat krisis,” ujar Lula “Krisis adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan hal-hal baru,” imbuhnya. Lula menegaskan bahwa tidak ada alasan kuat bagi administrasi Donald Trump memberlakukan tarif hingga 50% terhadap Brasil.

    Mengapa Brasil dikenakan tarif tinggi?

    Meski telah memberlakukan tarif resiprokatif pada 67 negara dengan besaran yang berbeda-beda, Brasil disasar dengan tarif tertinggi yakni 50%. Trump berdalih hal tersebut sebagai respon penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro saat ini sedang menjalani proses hukum atas tuduhan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden 2022.

    Presiden AS mendukung klaim sekutunya Bolsonaro, dengan mengatakan bahwa pemerintah kiri yang berkuasa saat ini melakukan “pelanggaran hak asasi manusia.”

    “Sekarang AS menyoal hak asasi manusia di Brasil… Kita harus melihat apa yang terjadi di negara yang menuduh Brasil,” tambah Lula, menyindir kebijakan dalam negeri Trump. Lula menambahkan, ia mempercayai independensi peradilan Brasil dalam memproses kasus Bolsonaro, sedang Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad menyatakan negerinya sedang “dihukum karena bersikap lebih demokratis daripada sang agresor.”

    Masih membuka pintu negosiasi

    “Kami tidak ingin konflik. Saya tidak ingin konflik dengan Uruguay, Venezuela, atau bahkan AS. Satu-satunya hal yang perlu kami tuntut adalah kedaulatan kami tidak boleh diganggu, dan tidak ada yang boleh campur tangan dalam apa yang harus kami lakukan,” tegas Lula.

    Merespon tarif tinggi Trump, pada awal Agustus lalu, Brasil turut mengambil langkah penyelesaian sengketa lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengajukan permintaan konsultasi perundingan bilateral. Kedua negara harus melakukan perundingan bilateral dalam 60 hari pasca pengajuan. Jika tahap ini gagal, Brasil dapat mengajukan permohonan pembentukan panel WTO untuk memutus perkara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump” di sini:

    (ita/ita)

  • Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Jakarta

    Usulan Komisi Eropa memberlakukan sanksi terhadap Israel untuk yang pertama kalinya, masih terhenti hingga dua minggu pasca usulan tersebut dilayangkan, akibat ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota blok tersebut.

    “Jerman adalah satu di antara negara-negara yang menunda dan meminta waktu lebih lama untuk meninjau,” kata sejumlah diplomat Uni Eropa (UE) kepada DW. Tanpa dukungan pemerintah di Berlin, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan maju.

    “Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dengan kelaparan yang terjadi di depan mata kita,” eksekutif UE memberi peringatan pada Sabtu, (12/7/2025).

    Dalam upaya menekan Israel untuk mengubah kebijakan, UE mengusulkan untuk melarang startup Israel mengakses sebagian dana penelitian UE yang dikenal sebagai “Horizon Europe” pada akhir Juli.

    Usulan itu menandai pergeseran dalam pendekatan Uni Eropa , di mana untuk kali pertama blok tersebut mengambil tindakan konkret setelah setahun setengah melontarkan kritik tajam.

    Uni Eropa: Israel melanggar hak asasi manusia

    “Dengan intervensinya di Jalur Gaza dan bencana kemanusiaan yang terjadi, termasuk ribuan kematian warga sipil dan peningkatan drastis angka malnutrisi ekstrem, terutama pada anak-anak, Israel melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, sehingga melanggar prinsip dasar kerja sama UE-Israel,” tulis Komisi Eropa dalam proposalnya pada Senin (28/7/2025).

    Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengusulkan tanggal 13 Agustus sebagai tanggal kemungkinan untuk pengesahan jika konsensus tercapai. Namun, sumber-sumber UE mengatakan kepada DW, hingga saat ini tidak ada pergeseran posisi yang signifikan dalam pertemuan virtual menteri-menteri UE pada Senin (11/8). Artinya, untuk saat ini, tidak ada lampu hijau.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyesalkan proposal Brussels untuk membatasi dana tersebut, dan mengklaim bahwa langkah-langkah hukuman semacam itu hanya akan memperkuat Hamas, hal yang dibantah oleh Uni Eropa.

    ‘Langkah terkecil’ terbukti menjadi masalah

    Penundaan tindakan UE telah memicu kemarahan dari aktivis dan organisasi pemantau hak asasi manusia, yang telah lama menuduh blok tersebut gagal memanfaatkan potensi pengaruhnya.

    “Fakta bahwa UE bahkan tidak bisa sepakat pada langkah terkecil, adalah sebuah aib. Batasannya sudah sangat rendah, namun UE dan beberapa negara anggotanya masih saja tersandung di sana,” kata Bushra Khalidi dari Oxfam kepada DW.

    Perbedaan internal yang menghambat tindakan bukanlah hal baru.Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, blok tersebut bersatu untuk mengecam kelompok militan Hamas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE dan menyerukan pembebasan sandera Israel. Namun, setiap pernyataan tentang hubungan Eropa dengan Israel menjadi perdebatan sengit pasca kecaman tersebut.

    Tidak ada kesepakatan

    Perpecahan di antara negara-negara anggota UE kini berpusat pada apakah dan bagaimana menanggapi tinjauan UE yang menemukan bahwa tindakan Israel di Gaza, mulai dari pembatasan masuknya bantuan hingga menargetkan jurnalis, kemungkinan melanggar kesepakatan yang mengatur perdagangan dan hubungan UE-Israel.

    Dalam surat yang bocor yang dilihat oleh DW, Israel mengecam penyelidikan UE sebagai kegagalan moral dan metodologis berdasarkan bukti yang bias, tetapi blok UE tetap bersikukuh pada temuan mereka.

    Kini, Spanyol, yang sering dianggap sebagai kritikus keras pemerintah Israel, menyerukan agar perjanjian UE-Israel secara keseluruhan ditangguhkan.

    Negara anggota UE lainnya, termasuk Belanda dan Swedia, yang secara tradisional dianggap kurang kritis terhadap Israel, ingin membekukan aspek perdagangan perjanjian tersebut. Langkah ini akan membuat ekspor perusahaan Israel ke UE, mitra dagang utama Israel, menjadi lebih sulit dan mahal.

    Jerman, di sisi lain, melihat dirinya memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel, karena masa lalunya sebagai Nazi dan pembunuhan sistematis enam juta orang Yahudi selama Holocaust.

    Meskipun Berlin menahan diri dari langkah-langkah UE tingkat pertama, Kanselir Merz mengumumkan pekan lalu bahwa Jerman akan menghentikan sebagian ekspor senjata yang dapat digunakan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel. Pernyataan Merz ini menandakan perubahan nada Jerman atas Israel.

    Perjanjian bantuan tidak memuaskan

    Uni Eropa menyatakan prioritasnya adalah memastikan bantuan mengalir ke di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Setelah mengancam dengan sanksi, blok tersebut mengumumkan apa yang tampaknya menjadi terobosan pada bulan lalu.

    “Langkah-langkah signifikan telah disepakati oleh Israel untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” kata diplomat terkemuka UE Kaja Kallas dalam pernyataan “kesepakatan bersama” pada Kamis (10/07), yang juga dibantu difasilitasi oleh Jerman.

    Namun, beberapa minggu kemudian, banyak negara anggota Uni Eropa mengatakan hal ini jauh dari memadai. Dengan proposal untuk aksi nyata mandeg dalam kebuntuan institusional, pejabat UE terus mengeluarkan pernyataan kecaman.

    Pada Minggu (3/8), Manajer Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, menyampaikan “Saya mendesak Hamas dan Jihad Islam untuk segera membebaskan semua sandera Israel.” Ia juga mendesak “Israel untuk menghentikan blokade bantuan pangan di Gaza dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara efektif dan besar-besaran.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Rahka Susanto dan Agus Setiawan

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (ita/ita)

  • Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

    Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

    Jakarta

    Pemerintah Sudan Selatan membantah adanya perundingan dengan Israel mengenai potensi relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara Afrika Timur tersebut.

    Kantor berita Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa kedua negara terlibat dalam perundingan mengenai usulan Israel untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan. Media tersebut mengutip enam orang yang mengetahui masalah tersebut.

    “Dengan tegas membantah laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Pemerintah Republik Sudan Selatan terlibat dalam pembicaraan dengan negara Israel mengenai penempatan warga negara Palestina dari Gaza di Sudan Selatan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (13/8) waktu setempat.

    Dilansir media Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan bahwa klaim tersebut “tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi atau kebijakan resmi” pemerintah Sudan Selatan.

    Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza. Hal ini menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia akan dianggap sebagai pengusiran paksa, pembersihan etnis, dan melanggar hukum internasional.

    Para kritikus rencana pemindahan tersebut khawatir warga Palestina tidak akan pernah diizinkan kembali ke Gaza. Mereka juga khawatir pemindahan massal tersebut dapat membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah kantong tersebut dan membangun kembali permukiman Israel di sana, sebagaimana diserukan oleh para menteri sayap kanan di pemerintahan Israel.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan ia ingin mewujudkan apa yang disebutnya “migrasi sukarela” bagi sebagian besar penduduk Gaza, sebuah kebijakan yang ia kaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya.

    Menurut media Channel 12, selain Sudan Selatan, Israel juga dilaporkan tengah berunding membahas penempatan warga Gaza tersebut dengan empat negara lainnya, yakni Indonesia, Somaliland, Uganda dan Libya.

    Tonton juga video “Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza” di sini:

    “Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” ujar seorang sumber diplomatik Israel kepada media Channel 12, seperti dilansir media Israel, The Times of Israel, Kamis (14/8/2025). Sumber itu menyebut Indonesia dan Somaliland sangat terbuka akan gagasan itu. Namun, belum ada keputusan konkret yang dibuat soal ini.

    Somaliland adalah wilayah yang memisahkan diri dari Somalia yang dilaporkan berharap mendapatkan pengakuan internasional melalui kesepakatan tersebut.

    Dalam wawancara dengan saluran berita i24News, Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap emigrasi massal warga Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berkomunikasi dengan “beberapa negara” untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

    “Saya pikir ini adalah hal yang paling wajar,” kata Netanyahu. “Semua orang yang peduli terhadap Palestina dan mengatakan ingin membantu Palestina harus membuka pintu bagi mereka. Apa yang Anda khotbahkan kepada kami? Kami tidak mengusir mereka – kami memungkinkan mereka untuk pergi… pertama-tama, [meninggalkan] zona pertempuran, dan juga Jalur Gaza itu sendiri, jika mereka mau.”

    Ketika ditanya mengapa proses tersebut belum mengalami kemajuan, Netanyahu menjawab: “Anda membutuhkan negara-negara penerima. Kami sedang berbicara dengan beberapa negara – saya tidak akan merincinya di sini.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Akan Bangun 3 Ribu Rumah Pemukim, Kubur Ide Negara Palestina

    Israel Akan Bangun 3 Ribu Rumah Pemukim, Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta

    Menteri garis keras Israel Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa ia berencana untuk menyetujui tender pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah di proyek permukiman E1 yang sangat kontroversial antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim di Tepi Barat. Dia mengatakan bahwa langkah tersebut “mengubur ide tentang negara Palestina.”

    Proyek tersebut sebelumnya telah dibekukan selama beberapa dekade, di tengah pertentangan sengit dari komunitas internasional, yang khawatir lingkungan permukiman baru tersebut akan menghalangi pembentukan negara Palestina.

    “Persetujuan rencana pembangunan di E1 mengubur gagasan negara Palestina dan melanjutkan berbagai langkah yang kami ambil di lapangan sebagai bagian dari rencana kedaulatan de facto yang telah kami mulai laksanakan dengan pembentukan pemerintah,” kata Smotrich yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam sebuah pernyataan, dilansir The Times of Israel, Kamis (14/8/2025).

    Proyek kontroversial yang akan membagi Tepi Barat menjadi utara dan selatan itu telah dibekukan selama beberapa dekade karena tekanan internasional.

    “Setelah puluhan tahun tekanan dan pembekuan internasional, kami melanggar konvensi dan menghubungkan Ma’ale Adumim dengan Yerusalem. Inilah Zionisme yang terbaik – membangun, menetap, dan memperkuat kedaulatan kami di Tanah Israel,” kata Smotrich, yang juga seorang menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas isu-isu sipil Tepi Barat.

    Potensi pembangunan permukiman baru untuk permukiman Ma’ale Adumim di zona yang disebut E1, telah lama menimbulkan kekhawatiran di komunitas internasional. Hal ini akan membagi Tepi Barat menjadi wilayah utara dan selatan dan mencegah pembangunan kota metropolitan Palestina yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Betlehem dan Ramallah, yang telah lama diharapkan oleh Palestina akan menjadi fondasi negara masa depan mereka.

    Tonton juga video “Israel Gempur Gaza, Ratusan Orang Tewas dalam Sehari” di sini:

    Namun, menurut lembaga pengawas permukiman Peace Now, rencana yang disetujui bukanlah untuk proposal E1 yang asli, melainkan permukiman terpisah dari Ma’ale Adumim.

    “3.300 unit rumah di Ma’ale Adumim mewakili peningkatan sekitar 33% dalam stok perumahan permukiman tersebut – sebuah ekspansi yang sangat besar untuk permukiman yang populasinya stagnan di sekitar 38.000 jiwa selama dekade terakhir dan telah mengalami migrasi keluar bersih. Tender tersebut ditujukan untuk sebuah lingkungan besar yang akan menghubungkan kawasan terbangun Ma’ale Adumim dengan kawasan industri di sebelah timurnya,” demikian pernyataan Peace Now.

    Sebelumnya pada bulan Maret, kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan jalan pintas “Fabric of Life” khusus Palestina di wilayah Yerusalem, dalam upaya untuk memisahkan lalu lintas Israel dan Palestina serta memperkuat kehadiran Israel di luar Garis Hijau.

    Lihat Video ‘Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Drone Ukraina Picu Kebakaran Hebat di Kilang Minyak Rusia

    Drone Ukraina Picu Kebakaran Hebat di Kilang Minyak Rusia

    Jakarta

    Ukraina menembakkan puluhan drone ke Rusia antara Rabu malam dan Kamis dini hari waktu setempat. Serangan itu melukai tiga orang dan memicu kebakaran di dua wilayah Rusia selatan, termasuk di sebuah kilang minyak.

    Video yang diunggah di media sosial Rusia menunjukkan kebakaran hebat di sebuah kilang minyak di kota Volgograd, Rusia selatan, sekitar 470 kilometer (sekitar 300 mil) dari garis depan pertempuran.

    “Puing-puing dari serangan itu menyebabkan produk minyak tumpah dan terbakar di kilang minyak Volgograd,” kata gubernur wilayah Volgograd, Andrei Bocharov, dalam sebuah pernyataan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (14/8/2025).

    Sementara itu, gubernur wilayah Belgorod, Rusia, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa sebuah drone Ukraina menghantam sebuah mobil di pusat ibu kota wilayah tersebut. Akibatnya, mobil itu terbakar dan melukai tiga orang.

    Ia mengunggah video yang memperlihatkan mobil tersebut terbakar dan puing-puing berserakan di jalan.

    “Layanan darurat sedang bekerja di lokasi kejadian,” tulisnya di Telegram.

    Ukraina tidak segera berkomentar mengenai serangan tersebut.

    Sejak Rusia melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina pada Februari 2022, Kyiv telah merespons dengan melancarkan serangan drone terhadap infrastruktur Rusia yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasannya.

    Kyiv menyebut serangan tersebut sebagai pembalasan yang adil atas serangan rudal dan drone harian Moskow terhadap warga sipilnya.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mencegat 44 drone Ukraina antara Rabu malam dan Kamis dini hari, termasuk tujuh drone di atas wilayah Krimea, semenanjung yang dianeksasinya dari Ukraina pada tahun 2014.

    Serangan itu terjadi menjelang pertemuan puncak di Alaska antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan puncak ini merupakan yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak 2021.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Putin Telepon Kim Jong Un Sebelum Bertemu Trump, Bahas Apa?

    Putin Telepon Kim Jong Un Sebelum Bertemu Trump, Bahas Apa?

    Moskow

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan percakapan telepon dengan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, sebelum pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, digelar di Alaska pada Jumat (15/8) mendatang. Apa yang dibahas keduanya?

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/8/2025), mengungkapkan bahwa Putin memberikan informasi terbaru mengenai rencana pembicaraan antara dirinya dan Trump pekan ini.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), juga melaporkan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu, namun tanpa menyebutkan soal rencana pertemuan Putin-Trump.

    Kim Jong Un dan Putin, menurut laporan KCNA, membahas perkembangan hubungan kedua negara di bawah perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani tahun lalu.

    Disebutkan oleh KCNA dalam laporannya bahwa kedua pemimpin “menegaskan tekad mereka untuk memperkuat kerja sama di masa depan”.

    Putin, sebut laporan KCNA, menyampaikan apresiasinya atas bantuan Korut dalam “membebaskan” wilayah Kursk di Rusia bagian barat dalam perang melawan Ukraina.

    Disebutkan juga bahwa Putin juga mengapresiasi “keberanian, kepahlawanan, dan semangat pengorbanan diri yang ditunjukkan oleh para personel Tentara Rakyat Korea” — nama resmi militer Korut.

    Berdasarkan laporan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya untuk mendukung operasi militer Rusia di bagian barat wilayahnya dalam konflik dengan Ukraina.

    Laporan intelijen Seoul menambahkan bahwa Pyongyang diyakini sedang merencanakan pengerahan pasukan lainnya ke Rusia.

    Sementara itu, pertemuan puncak antara Trump dan Putin yang dijadwalkan pada Jumat (15/8) di Alaska akan membahas perang Ukraina yang berkecamuk sejak Februari 2022, yang dipicu oleh invasi skala besar oleh Moskow. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Trump untuk mengakhiri perang tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tabrakan Kapal Pesiar-Kapal Kargo di Jepang, 1 Orang Tewas-Beberapa Hilang

    Tabrakan Kapal Pesiar-Kapal Kargo di Jepang, 1 Orang Tewas-Beberapa Hilang

    Jakarta

    Sebuah kapal pesiar dan sebuah kapal kargo bertabrakan di perairan lepas pantai selatan Jepang pada hari Rabu (13/8). Otoritas penjaga pantai mengatakan bahwa satu orang tewas dan beberapa orang dilaporkan hilang dalam insiden itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/8/2025), menurut penjaga pantai setempat, kapten kapal kargo pengangkut kerikil seberat 492 ton melaporkan kepada Penjaga Pantai Jepang bahwa kapal tersebut bertabrakan dengan sebuah kapal pesiar di dekat Pulau Hoto di wilayah Oita, Jepang.

    Satu orang ditemukan di dekat lokasi kejadian sekitar pukul 10.00 pagi dan dilarikan ke rumah sakit setelah dilaporkan ditarik dari air dalam keadaan tidak sadarkan diri.

    “Orang yang ditemukan itu adalah seorang pria berusia 70 tahun dari Oita. Ia dipastikan meninggal dunia,” kata seorang pejabat penjaga pantai kepada AFP.

    Kapten kapal pengangkut kerikil tersebut mengatakan kepada penjaga pantai bahwa ada beberapa orang di dalam kapal pesiar tersebut.

    “Berdasarkan laporan ini, kami masih terus mencari orang-orang yang hilang dengan enam kapal dan satu pesawat,” kata pejabat tersebut.

    Tonton juga video “Kapal Pesiar Israel Berlabuh di Yunani, Warga Pro-Palestina Protes” di sini:

    (ita/ita)

  • Mahkamah Agung India Perintahkan Penangkapan Ribuan Anjing Liar

    Mahkamah Agung India Perintahkan Penangkapan Ribuan Anjing Liar

    Jakarta

    Perintah penangkapan anjing liar oleh Mahkamah Agung India diputuskan untuk merespon sekitar 2000 kasus gigitan anjing harian dan penularan rabies yang terjadi di ibu kota New Delhi.

    Selama enam hingga delapan minggu ke depan, sebanyak 5000 anjing liar terutama di daerah pemukiman padat, sekolah, area publik dan komersil seperti taman dan pasar-pasar tradisional akan ditangkap dan dipindahkan ke tempat penampungan. Mereka dilarang untuk dilepaskan kembali ke lingkungan asal.

    Sekitar 60.000 ribu anjing berkeliaran di jalanan ibu kota India berdasarkan data pada tahun 2013, kini jumlahnya diperkirakan mencapai satu juta ekor.

    Meski sebagian besar anjing yang berkeliaran di jalanan New Delhi cendrung jiinak dan tidak berbahaya, pengadilan menilai jumlah insiden gigitan anjing liar “sangat mengkhawatirkan.” “Bayi dan anak-anak kecil tidak boleh menjadi korban anjing liar dalam keadaan apa pun,” menurut putusan pengadilan.

    Kapil Mishra, seorang pejabat pemerintah Delhi, menyambut baik putusan tersebut dan mengatakan hal itu merupakan langkah menuju pembebasan New Delhi “dari ketakutan akan rabies dan hewan liar.”

    Selain perintah penangkapan, pengadilan juga menginstruksikan pembentukan layanan hotline 24 jam untuk pelaporan gigitan anjing. Otoritas di penjuru negeri kini ditugaskan mendata lokasi-lokasi di mana vaksin antirabies tersedia.

    Rencananya, sebanyak 12 tempat penampungan anjing liar akan didirikan di tiap zona administratif Delhi. Namun sejauh ini belum ada tempat penampungan yang sudah beroperasi penuh.

    Kritik keras dari ahli dan para aktivis hewan

    “Di mana ada tempat untuk menampung ribuan anjing?” Tanya ahli biologi konservasi Bahar Dutt, dalam postingannya di X, menyebut perintah pengadilan tertinggi sebagai “langkah yang tidak praktis dan tidak ilmiah.”

    “Fokus seharusnya pada solusi yang manusiawi untuk anjing jalanan di Delhi seperti vaksinasi massal dan sterilisasi, bukan sekedar menyingkirkan mereka,” tulis Vidit Sharma, pendiri organisasi kesejahteraan hewan Save A Stray di media sosial.

    Dua hari menyusul keputusan MA, sekitar empat puluh pegiat hewan melakukan demonstrasi di India Gate, New Delhi menolak penangkapan, sterilisasi, dan meletakkan anjing di tempat penampungan yang tidak manusiawi sebagai solusi.

    Puluhan orang yang terlibat dalam demonstrasi akibatnya ditangkap dan diamankan kepolisian.

    Para pegiat turut memperingatkan, betapa pemindahan anjing liar dari lingkungannya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Ruang kosong yang biasanya ditempati anjing-anjing tersebut berpotensi digantikan oleh hewan lainnya.

    Sebaliknya mereka mendesak pemerintah menerapkan aturan ketat pengendalian kelahiran hewan (animal birth control rules) lewat sterilisasi dan vaksinasi sebelum melepaskan anjing-anjing tersebut kembali ke lingkungan.

    Mahkamah Agung India turut menegaskan bahwa tiap individu serta organisasi yang menghalangi penangkapan anjing akan dikenakan hukuman atas tindakan penghinaan pengadilan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga video “Pro Kontra Putusan Mahkamah Agung India Terkait Anjing Liar” di sini:

    (ita/ita)

  • Rekaman Ungkap Ketakutan Zara Qairina pada Kakak Kelas Sebelum Tewas

    Rekaman Ungkap Ketakutan Zara Qairina pada Kakak Kelas Sebelum Tewas

    Kuala Lumpur

    Rekaman audio menjadi salah satu bukti yang diserahkan kepada polisi oleh ibunda Zara Qairina Mahathir, bocah 13 tahun yang kematiannya menggemparkan Malaysia. Potongan rekaman audio itu bocor ke media sosial, yang isinya mengungkapkan ketakutan Zara terhadap kakak kelasnya sebelum dia tewas.

    Rekaman audio berdurasi 44 detik yang merupakan potongan percakapan telepon antara Zara dan ibundanya itu, seperti dilansir media lokal Malaysia, The Vibes, Rabu (13/8/2025), viral di media sosial, karena mengungkap ketakutan Zara dengan seorang siswi senior yang disebutnya sebagai “Kak M”.

    Percakapan telepon itu diduga direkam beberapa hari sebelum kematian Zara pada Juli lalu. Kematian Zara memicu kecurigaan publik, dengan muncul spekulasi soal dugaan bullying dan dugaan keterlibatan keluarga “VIP” berpengaruh — yang belum terverifikasi.

    Bahkan beberapa pihak menuduh adanya upaya menutup-nutupi kasus ini oleh otoritas berwenang Malaysia.

    Zara ditemukan tidak sadarkan diri pada dini 16 Juli lalu, setelah diduga terjatuh dari lantai 3 gedung asramanya. Dia merupakan siswi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha di Papar, Sabah.

    Dia dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia pada 17 Juli. Jenazahnya kemudian dimakamkan tanpa adanya autopsi post-mortem.

    Rekaman audio yang viral itu menunjukkan Zara mengungkapkan kecemasannya yang semakin besar terhadap sosok “Kak M”, seorang siswi senior yang dia sebut memusuhi dirinya dan mengancamnya.

    “Ibu, aku takut bertemu Kak M… dia masih (punya masalah). Hari itu, aku minta seseorang untuk bertanya ke kakaknya — apakah Kak M masih punya masalah denganku. Lalu Kak M bilang, ‘Iya, aku masih belum memaafkan Zara’, Bu,” ucap Zara dalam rekaman audio tersebut.

    Dalam rekaman audio yang sama, Zara juga menyuarakan kekhawatiran atas ancaman yang diduga diterimanya.

    “Kalau aku menyentuh kamu, kamu akan berdarah-darah… jika dia benar-benar melakukannya, apa yang akan terjadi?” ucap Zara kepada ibundanya dalam rekaman audio tersebut.

    Pengacara keluarga Zara, pada 1 Agustus lalu, mengonfirmasi bahwa rekaman audio yang viral memang suara Zara dan ibundanya.

    Laporan Malay Mail menyebut ibunda Zara, Noraidah Lamat, menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman audio percakapan dengan putrinya kepada penyidik kepolisian. Langkah itu dimaksudkan untuk membantu polisi menyelesaikan penyelidikan.

    Dalam laporan polisi tambahan oleh ibunda Zara, menurut pengacara Ismail Hamid dan Shahlan Jufri yang mendampingi keluarga Zara, disebutkan bahwa Zara sebelumnya telah melaporkan pelecehan oleh sejumlah siswa senior di sekolahnya, termasuk ancaman dari sosok “Kak M”.

    Kematian Zara kini tengah diselidiki oleh Kepolisian Malaysia, dengan kepolisian mengatakan mereka juga menyelidiki unsur bullying dalam kasus ini.

    Tonton juga video “Rekaman Menegangkan Evakuasi Penumpang Usai American Airlines Keluarkan Api” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rekaman Ungkap Ketakutan Zara Qairina pada Kakak Kelas Sebelum Tewas

    Geger Kematian Zara Qairina, Dugaan Bullying Masih Diselidiki

    Kuala Lumpur

    Kematian bocah Malaysia, Zara Qairina Mahathir, yang menyita perhatian publik sedang diselidiki oleh kepolisian, termasuk soal dugaan bullying atau perundungan. Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan siap bekerja sama dengan kepolisian, dan menegaskan tidak akan ada perlindungan bagi pihak tertentu terkait bullying.

    Wakil Menteri Pendidikan Malaysia, Wong Kah Woh, seperti dilansir Malay Mail, Rabu (13/8/2025), menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dalam hal apa pun terkait bullying di sekolah.

    Wong juga mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan tidak pernah berusaha melindungi pihak mana pun yang terlibat dalam insiden perundungan semacam itu, yang merespons sejumlah tuduhan yang muncul.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama sepenuhnya dengan kepolisian dalam penyelidikan kasus Zara.

    “Kasus ini sedang diselidiki oleh kepolisian, dan Kementerian Pendidikan akan menyerahkannya kepada otoritas berwenang untuk menjalankan tugas mereka,” ucap Wong saat berbicara di hadapan parlemen atau Dewan Rakyat Malaysia pada Senin (11/8).

    Dia menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota parlemen dari wilayah Semporna, Mohd Shafie Apdal, yang menyuarakan kekhawatiran tentang dugaan keterlibatan orang-orang dengan koneksi kuat dalam kasus Zara.

    “Pertama, Kementerian Pendidikan tidak pernah dan tidak akan berkompromi dalam hal bullying. Kedua, Kementerian Pendidikan tidak pernah, dalam kondisi apa pun, berusaha melindungi siapa pun, sebagaimana yang dituduhkan,” tegas Wong.

    Tonton juga video “Polisi Periksa 20 Orang Terkait Perundungan Saat MPLS di Blitar” di sini:

    Zara yang berusia 13 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan pada 16 Juli, antara pukul 03.00 hingga pukul 04.00 waktu setempat, setelah diduga terjatuh dari lantai 3 gedung asramanya. Dia merupakan siswi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha di Papar, Sabah.

    Dia dilarikan ke Rumah Sakit Queens Elizabeth I, namun dinyatakan meninggal dunia pada 17 Juli. Jenazahnya kemudian dimakamkan tanpa adanya pemeriksaan post-mortem.

    Kematian Zara ini menuai kecurigaan publik, yang awalnya dipicu oleh tidak adanya autopsi awal terhadap jenazahnya. Publik Malaysia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam penyelidikan kasus ini.

    Spekulasi yang muncul soal dugaan bullying yang dialami Zara dan dugaan keterlibatan keluarga “VIP” berpengaruh — yang belum terverifikasi — semakin memperkuat kecurigaan dan memicu kemarahan publik, dengan beberapa menuduh adanya dugaan upaya menutup-nutupi kasus ini.

    Penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung, dengan makam Zara telah digali dan jenazahnya diautopsi pada 10 Agustus setelah perintah autopsi post-mortem diterbitkan oleh Kantor Kejaksaan Agung Malaysia (ACG).

    Hasil autopsi belum dirilis secara resmi ke publik, namun pengacara keluarga Zara menyebut adanya tanda-tanda cedera pada tubuhnya.

    Lihat juga Video ‘Terkuak Kejinya Syahrama Bunuh Driver Ojol Wanita di Sidoarjo’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)