Category: Detik.com Internasional

  • Klaim Terjadi Pencurian Suara, Oposisi India Gugat Pemilu Terbesar di Dunia

    Klaim Terjadi Pencurian Suara, Oposisi India Gugat Pemilu Terbesar di Dunia

    New Delhi

    Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, pekan lalu menyatakan bahwa otoritas pemilu India telah memungkinkan terjadinya “pencurian suara” demi mendongkrak suara Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Narendra Modi dalam pemilihan umum di India tahun 2024.

    Dalam sebuah konferensi pers, Gandhi, sosok sentral dalam Partai Kongres Nasional India (INC) menuduh, dalam pemilu tahun lalu, daftar pemilih di sebuah negara bagian kunci telah dimanipulasi untuk menguntungkan BJP.

    Pemimpin oposisi itu juga mengatakan bahwa partainya menemukan sejumlah ketidaksesuaian besar setelah menganalisis data pemilu yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum India (ECI).

    Komisi Pemilu India segera membantah klaim Gandhi, sementara BJP menuduh oposisi mencoba menciptakan “keadaan anarki” dengan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

    Blok oposisi telah menggelar aksi protes di ibu kota, menyerukan kepada parlemen untuk mengadakan sesi guna membahas tuduhan tersebut. Gandhi ditahan di New Delhi pada awal pekan lalu, bersama pemimpin oposisi lainnya, saat mereka berbaris menuju kantor ECI untuk berunjuk rasa.

    “Pertarungan ini bukan pertarungan politik; pertarungan ini adalah demi menyelamatkan konstitusi,” tandas Gandhi usai dirinya ditahan.

    Apa dasar dari tuduhan tersebut?

    Analisis pihak oposisi berfokus pada daerah pemilihan Mahadevapura, yang merupakan bagian dari segmen majelis Kota Bangalore di Negara Bagian Karnataka, India selatan. Hasil penghitungan resmi menunjukkan bahwa INC kalah dari kandidat BJP dengan selisih lebih dari 114.000 suara.

    Ia menuduh terdapat pemilih ganda, alamat fiktif, sejumlah besar pemilih tercatat di satu alamat yang sama, foto tak sah, serta penyalahgunaan formulir pendaftaran pemilih baru.

    Dalam satu contoh, ia mengklaim bahwa 46 pemilih dari keluarga berbeda mencantumkan sebuah rumah satu kamar tidur sebagai bukti tempat tinggal mereka. Ia mengatakan bahwa ketika staf Kongres mengunjungi alamat yang dimaksud, ternyata orang-orang tersebut tidak tinggal di sana.

    Ia pun mempertanyakan seberapa aman konsep “satu orang, satu suara” di India. Gandhi juga menyoroti penolakan ECI untuk membagikan daftar pemilih dalam format digital, hanya memberikan data yang tidak dapat dibaca mesin, serta membatasi akses terhadap rekaman CCTV dari tempat pemungutan suara—yang menurutnya, memungkinkan BJP untuk “mencuri” pemilu.

    Ia juga menuduh adanya pelanggaran serupa dalam pemilihan tingkat negara bagian di Haryana dan Maharashtra pada Oktober dan November 2024.

    Pemilihan umum India dianggap sebagai ajang demokrasi terbesar di dunia, dengan hampir satu miliar orang memberikan suara mereka pada tahun 2024 untuk memilih 543 anggota majelis rendah parlemen.

    Upaya raksasa ini diawasi oleh ECI dan melibatkan 15 juta petugas pemilu di 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan. Proses pemungutan suara dilakukan dalam beberapa tahap dan memakan waktu enam minggu untuk diselesaikan.

    Tahun lalu, BJP pimpinan Modi kehilangan mayoritas absolutnya, namun berhasil tetap berkuasa dan menjadi partai tunggal terbesar dengan meraih 240 kursi. Partai Kongres memperoleh 99 kursi.

    Bagaimana respons ECI dan BJP?

    Dalam sebuah unggahan di X, ECI menyatakan bahwa Gandhi berupaya menghindari prosedur dan menyesatkan pemilih India.

    Dalam sebuah pernyataan, Kepala Petugas Pemilu Negara Bagian Karnataka menolak klaim Gandhi, dengan menyatakan bahwa hasil pemilu hanya dapat digugat melalui pengajuan petisi pemilu di hadapan Pengadilan Tinggi India. Komisi juga mendesak Gandhi untuk memberikan bukti di bawah sumpah.

    “Tandatangani pernyataan atas isu-isu yang Anda angkat dalam konferensi pers, yang Anda yakini benar, atau mohon maaflah kepada bangsa,” tulis ECI di X.

    Namun, mantan kepala komisioner pemilu India, Om Prakash Rawat, mengatakan kepada DW bahwa ECI seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk langsung menanggapi klaim Gandhi dengan segera meminta penyelidikan.

    “Di masa lalu kami selalu mencari fakta dan mempublikasikannya secara terbuka untuk menyelesaikan segalanya. Permintaan sumpah seperti ini hanya memperpanjang masalah, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sebaliknya, BJP justru menyerang balik pemimpin kongres tersebut, dengan juru bicara nasional Gaurav Bhatia menyatakan bahwa Gandhi seharusnya mengundurkan diri dari parlemen jika ia tidak percaya pada ECI. Partai penguasa juga mendesak agar Gandhi menyerahkan pernyataan di bawah sumpah.

    Dalam sebuah unggahan di X, BJP menuduh Gandhi “menyebarkan kebohongan, menghindari bukti, mencemarkan lembaga-lembaga demokratis, dan menyesatkan masyarakat.”

    Gandhi dilaporkan mencantumkan hotel sebagai alamat pemilih

    India memiliki populasi migran yang sangat besar, banyak di antaranya menggunakan kartu pemilih sebagai bentuk identifikasi dan untuk mencari pekerjaan. Banyak dari mereka kerap mencantumkan alamat sementara mereka untuk mendaftar kartu pemilih, yang mungkin menjelaskan mengapa sejumlah besar orang terdaftar di alamat yang sama.

    Sebuah laporan dari surat kabar The Indian Express menemukan bahwa beberapa alamat yang disorot oleh Gandhi adalah akomodasi berbayar dan asrama.

    Lebih lanjut, penggunaan formulir pendaftaran pemilih baru secara keliru—alih-alih formulir untuk pemindahan alamat tempat tinggal—berpotensi menciptakan banyak entri ganda.

    Namun demikian, perangkat lunak milik ECI seharusnya dapat mendeteksi entri ganda dari orang yang sama dalam daftar pemilih.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Selama masa jabatan Modi, ECI telah menghadapi sejumlah kontroversi. Ini termasuk undang-undang baru yang mengubah proses pengangkatan kepala lembaga pemilu, serta sikap bungkamnya terhadap pidato-pidato Modi yang menggunakan retorika provokatif terhadap umat muslim menjelang pemilu tahun lalu.

    Tuduhan kecurangan suara oleh Gandhi juga muncul di saat ECI tengah berada dalam sorotan tajam akibat revisi kontroversial terhadap daftar pemilih di negara bagian Bihar bagian timur menjelang pemilu November.

    Berbicara kepada DW dengan syarat anonim, seorang jurnalis senior yang telah satu dekade meliput ECI mengatakan bahwa tuduhan kecurangan pemilu bukanlah hal baru.

    “Skeptisisme ini bukanlah sesuatu yang baru. Misalnya, setelah kekalahan BJP dalam pemilu 2004, beberapa anggota partai mengklaim bahwa mesin pemungutan suara telah direkayasa. Seorang pemimpin BJP bahkan menulis buku yang menyatakan bahwa mesin pemilu elektronik bisa dimanipulasi,” katanya.

    Namun, tuduhan Gandhi muncul di tengah situasi polarisasi yang ekstrem dan “telah memperparah ketakutan yang telah lama ada di kalangan pemilih mengenai keadilan dalam proses pemilu.”

    ECI “harus bertindak secara transparan” demi mengembalikan kepercayaan publik, pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor :Rizki Nugraha

    Lihat juga Video ‘Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia’:

    (nvc/nvc)

  • Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Rencana ‘gila’ itu langsung dikecam sana-sini.

    Dirangkum detikcom, Jumat (15/8/2025), hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

    Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

    Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Negara-negara Arab Mengecam

    Negara-negara Arab ramai mengecam pernyataan Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya” itu. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

    Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

    Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

    Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

    Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

    Indonesia Turut Mengecam

    Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

    “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8).

    “Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

    Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

    “Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

    Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menolak segala pendudukan permanen oleh Israel di Palestina maupun di negara Arab yang mayoritas muslim. Indonesia meminta PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan kebijakan Israel yang merusak perdamaian.

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

    “Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Trump dan Putin Mulai Berunding di Alaska, Bahas Perdamaian Perang

    Trump dan Putin Mulai Berunding di Alaska, Bahas Perdamaian Perang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin memulai perundingan di Alaska. Perundingan dilakukan untuk mengakhiri perang yang menghancurkan di Ukraina yang dilancarkan Moskow pada tahun 2022.

    Dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025) para jurnalis dipersilakan keluar dari ruang pertemuan tak lama setelah Trump, Putin, dan pejabat lainnya duduk di depan latar belakang bertuliskan “Mengejar Perdamaian.”

    Trump dan Putin berjabat tangan dan bertukar salam saat keduanya bertemu di pangkalan militer di Alaska Jumat (15/8) waktu setempat. Pertemuan ini merupakan puncak bersejarah mengenai perang Rusia dan Ukraina.

    Perundingan tatap muka diawasi ketat oleh negara-negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang tidak diikutsertakan dan secara terbuka menolak tekanan dari Trump untuk menyerahkan wilayah yang direbut Rusia.

    (dek/dek)

  • Penembakan Dekat Masjid di Swedia, Satu Orang Tewas

    Penembakan Dekat Masjid di Swedia, Satu Orang Tewas

    Jakarta

    Peristiwa penembakan terjadi di dekat masjid di Swedia Selatan. Satu orang dilaporkan tewas dan satu lainnya luka-luka.

    Dilansir AFP, peristiwa terjadi pada Jumat (16/8/2025) waktu setempat. Polisi menduga serangan tersebut terkait dengan perseteruan antar geng kejahatan terorganisir.

    Media lokal mengutip saksi mata yang mengatakan setidaknya satu orang ditembak saat meninggalkan masjid di kota Orebro, sekitar 200 kilometer sebelah barat Stockholm.

    Polisi menyampaikan pria yang tewas tertembak berusia sekitar 25 tahun. Sementara, kondisi korban luka tidak diungkap.

    Polisi tidak memberikan detail tentang identitas korban atau keadaan penembakan, dan mengimbau masyarakat menjauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, polisi masih mencari pelaku penembakan.

    “Saat ini kami sedang aktif mengejar pelaku,” kata juru bicara kepolisian Anders Dahlman kepada AFP.

    Laporan dari media lokal menyampaikan penembakan terjadi saat orang-orang meninggalkan masjid setelah salat Jumat. Kepanikan pun terjadi hingga banyak orang berlarian.

    Seorang saksi mata mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Swedia, SVT, bahwa ia berdiri hanya beberapa meter dari salah satu pria yang ditembak. Pelaku disebut melepaskan 3-4 kali tembakan.

    “Dia sedang keluar dari masjid. Kemudian seorang pria lain datang dan melepaskan empat, lima tembakan,” kata saksi yang namanya tidak diungkapkan.

    Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka yakin insiden itu terkait dengan “lingkungan jaringan kriminal” Swedia.

    Juru bicara kepolisian, Lars Hedelin, mengatakan kepada harian Aftonbladet bahwa penembakan itu kemungkinan merupakan “insiden terisolasi” dan tidak ditujukan ke masjid itu sendiri.

    (dek/idn)

  • Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Jakarta

    Perundingan untuk menyusun perjanjian global demi mengatasi polusi plastik berakhir buntu pada Jumat (15/08), tanpa adanya kesepakatan atau sikap bersama.

    Negosiasi selama 10 hari di markas PBB di Jenewa itu seharusnya berakhir pada Kamis (14/08), tetapi dengan sisa waktu 23 menit sebelum hari berakhir, sesi sempat diperpanjang.

    Namun meski negosiasi intensif sepanjang hari, hingga Jumat pagi belum terlihat tanda-tanda tercapainya kesepakatan untuk membatasi produksi atau mengelola limbah plastik.

    Sebanyak 1.000 anggota delegasi berkumpul di Swiss demi menuntaskan negosiasi mengurangi plastik yang mencemari tanah, laut, dan tubuh manusia.

    Menteri Lingkungan Hidup Prancis Agnes Pannier-Runacher mengaku dirinya “merasa gusar, karena kendati upaya yang besar dari banyak pihak dan kemajuan dalam diskusi, tidak ada hasil nyata yang bisa dicapai.”

    Ketua juru runding Kolombia Haendel Rodriguez bahkan secara terang-terangan menuduh negara produsen minyak sebagai biang keladi kebuntuan.

    Menurutnya, proses negosiasi “diblokir oleh sejumlah kecil negara yang benar-benar tidak menginginkan tercapainya kesepakatan.”

    Kekacauan di ruang sidang

    Pada Kamis (14/8), sidang pleno di aula utama Palais des Nations PBB, yang sedianya menjadi pertemuan pamungkas, hanya berlangsung kurang dari satu menit, membuat para delegasi yang memenuhi ruangan terkejut.

    “Suasana ruangan sangat tidak puas,” lanjutnya. “Meski banyak yang merasa kesepakatan tidak mungkin tercapai kali ini, mereka tetap berusaha mendorong isi naskah sesuai kepentingan masing-masing hingga detik terakhir.”

    Sepanjang hari, diplomat asal Ekuador, Vayas, berkeliling menemui delegasi regional untuk mencoba menyusun kesepakatan bersama setelah upaya sebelumnya pada Rabu (13/08) gagal.

    “Kami benar-benar bingung. Sepertinya ada yang hilang,” ujar seorang sumber diplomatik dari salah satu delegasi regional kepada AFP.

    Selama jam-jam panjang menunggu, negosiasi di belakang layar dan pertemuan informal berlangsung. Seorang kepala delegasi mengatakan kepada AFP bahwa mereka yakin akan ada draf kompromi baru, sementara delegasi dari benua lain mengungkapkan kekecewaan karena belum melihat naskah maupun proses yang jelas, khawatir negosiasi panjang yang dimulai lebih dari dua tahun lalu di Nairobi akan gagal total.

    Mencari titik tengah

    Setelah tiga tahun negosiasi, negara-negara yang menginginkan tindakan tegas untuk mengatasi sampah plastik berusaha menjalin kesepakatan dengan kelompok negara penghasil minyak.

    “Kita butuh perjanjian global yang koheren. Kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Menteri Lingkungan Kenya, Deborah Barasa, yang tergabung dalam Koalisi Ambisi Tinggi yang mendorong tindakan agresif terhadap limbah plastik.

    Barasa mengatakan kepada AFP bahwa negara-negara bisa menyepakati perjanjian sekarang, lalu menyusun detailnya secara bertahap.

    “Kita harus menemukan titik tengah,” ujarnya. “Kemudian kita bisa mengambil pendekatan bertahap untuk membangun perjanjian ini… dan mengakhiri polusi plastik.”

    Sepanjang Kamis (14/08), berbagai kelompok regional dan lintas regional mengadakan pertemuan. Koalisi Ambisi Tinggi, yang terdiri dari Uni Eropa, Inggris, Kanada, serta banyak negara Afrika dan Amerika Latin, ingin ada komitmen untuk mengurangi produksi plastik dan menghapus bahan kimia beracun dalam plastik.

    Sementara itu, kelompok negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Rusia, Iran, dan Malaysia ingin fokus perjanjian lebih pada pengelolaan limbah.

    Kesepakatan tertunda

    Masalah polusi plastik begitu merajalela hingga mikroplastik ditemukan di puncak gunung tertinggi, palung laut terdalam, dan hampir di seluruh bagian tubuh manusia.

    Jika tren saat ini berlanjut, produksi plastik berbasis bahan bakar fosil akan hampir tiga kali lipat pada 2060 menjadi 1,2 miliar ton per tahun, sementara limbahnya akan melebihi satu miliar ton, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Tentu saja kami tidak dapat menyembunyikan bahwa sangat tragis dan sangat mengecewakan melihat beberapa negara mencoba menghalangi tercapainya sebuah kesepakatan,” kata Menteri Lingkungan Denmark, Magnus Heunicke.

    Padahal, menurutnya, perjanjian diperlukan untuk mengatasi “salah satu masalah polusi terbesar yang kita hadapi di bumi” dan berjanji akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami akan terus bekerja hingga kita memiliki perjanjian yang akan membantu semua negara dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya kepada wartawan.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Pemerintah Israel Wacanakan Perluasan Pendudukan di Tepi Barat

    Pemerintah Israel Wacanakan Perluasan Pendudukan di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Kamis (14/8) mengungkap rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. Ekspansi pemukiman akan semakin menggerogoti wilayah Palestina dan dipandang sebagai batu sandungan terbesar bagi kedaulatan Palestina.

    Pendudukan Israel di Tepi Barat telah berlangsung sejak tahun 1967.

    Smotrich mengisyaratkan, ekspansi juga diniatkan untuk mencegah lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina.

    Juru bicara PBB sebabnya mendesak Israel untuk membatalkan rencana ekspansi pemukiman karena akan mengakhiri prospek Solusi Dua Negara. PBB kembali menegaskan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional.

    Bagaimana rencana perluasan pemukiman?

    Menteri keuangan dari blok ekstrem kanan itu mengumumkan rencana perluasan pemukiman Israel, Maale Adumim, dengan membangun 3500 apartemen baru di sebidang tanah seluas 12 km2 di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal sebagai wilayah East 1 (E1).

    Rencana perluasan area pemukiman Israel ini menurut para pakar akan “secara efektif” membelah wilayah Tepi barat, Israel menjadi dua bagian. Dalam pernyataan yang dirilis Smotrich, pihaknya akan “mengubur gagasan tentang negara Palestina.”

    Pengumuman Smotrich datang bersamaan dengan rencana Prancis, Inggris, dan Kanada untuk secara formal mengakui kedaulatan Palestina pada Sidang Umum PBB di bulan September mendatang.

    “Siapa pun di dunia yang saat ini mencoba mengakui negara Palestina, akan mendapat jawaban dari kami di lapangan,” tambahnya.

    Smotrich, yang juga pemimpin Partai Religious Zionism, mengancam akan menegaskan kedaulatan penuh Israel di semua wilayah Yudea dan Samaria, jika Prancis, Inggris, dan Kanada melanjutkan rencana pengakuan mereka atas negara Palestina.

    Istilah “Yudea dan Samaria” sering digunakan Israel merujuk wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Apa reaksi AS terhadap rencana Smotrich?

    Rencana perluasan pemukiman Yahudi di wilayah E1 sempat dibekukan sebelumnya pada masa pemerintahan AS di bawah Presiden Obama dan Biden dari partai Demokrat.

    Dalam konferensi pers tersebut, Smotrich menyebut Presiden Trump dan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebagai “sahabat sejati”, yang selalu memperkuat posisi Israel.

    Namun juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengelak memberikan tanggapen terkait ekspansi pemukiman, dan hanya mengatakan bahwa “Tepi Barat yang stabil ikut menjaga keamanan Israel ,dan sejalan dengan hal tersebut perdamaian di kawasan dapat tercapai.”

    Meski demikian, Trump dan Huckabee belum memberikan komentar atas rencana tersebut.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu juga belum memberikan tanggapan resmi kepada publik terkait rencana Smotrich, meski Smotrich mengklaim Netanyahu dan Trump telah mendukung pembangunan unit perumahan baru.

    Posisi Smotrich sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan koalisi, memberinya ruang untuk mendulang dukungan dari pemilih konservatif dan pemukim Yahudi garis keras.

    Meski belum mendapat persetujuan resmi dari Netanyahu atau Trump, agenda Smotrich berpotensi memperkuat pengaruh sayap kanan, dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah Israel.

    Rencana E1 masih membutuhkan persetujuan resmi dari pemerintah. Jika disetujui, pembangunan perumahan baru di pemukiman Maale Adumim bisa dimulai dalam waktu sekitar satu tahun.

    Bagaimana reaksi Palestina?

    Manuver untuk pembangunan kawasan E1 mendapat kecaman dari pejabat Palestina, kelompok hak asasi, dan negara-negara Arab.

    Kementerian Luar Negeri Otonomi Palestina di Tepi Barat dan kaum ekspatriat Palestina juga mengecam rencana tersebut, dan menuntut “pemberian sanksi” pada Israel untuk menghentikan pendudukan baru di E1. Mereka menyebut rencana ini sebagai kelanjutan rencana Israel untuk “menghancurkan eksistensi negara Palestina.”

    Organisasi kemanusiaan Israel Peace Now, yang memantau pemukiman Yahudi di Tepi Barat, menyebut rencana pemerintah “membunuh masa depan Israel, dan mematikan setiap peluang tercapainya solusi-dua negara yang damai.”

    Solusi-dua negara mengacu pada visi dua negara merdeka, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.

    Kecaman negara-negara Arab

    Kritik juga datang dari kawasan Teluk. Qatar menilai rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat sebagai “pelanggaran nyata terhadap legitimasi internasional,” dan menekankan urgensi “tindakan dari komunitas internasional untuk bersatu menghentikan Israel memperluas pemukiman dan, untuk mematuhi resolusi internasional.”

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam keras rencana perluasan pemukiman Yahudi tersebut, dan mengecam “pernyataan ekstrem menteri Israel yang menyerukan perluasan pemukiman dan kedaulatan Israel di Tepi Barat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor :Rizki Nugraha/Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Trump Ingin Jurnalis Dapat Akses Masuk Gaza’:

    (ita/ita)

  • Tolak Lucuti Senjata, Hizbullah Ancam ‘Tak Ada Kehidupan’ di Lebanon

    Tolak Lucuti Senjata, Hizbullah Ancam ‘Tak Ada Kehidupan’ di Lebanon

    Beirut

    Pemimpin kelompok Hizbullah, Naim Qassem, memperingatkan pemerintah Lebanon untuk tidak memicu konfrontasi dengan kelompoknya terkait keputusan pemerintah Beirut melucuti persenjataan Hizbullah. Qassem bahkan mengancam “tidak akan ada kehidupan” di Lebanon jika konfrontasi semacam itu terjadi.

    Qassem, seperti dilansir Reuters dan AFP, Jumat (15/8/2025), mengatakan bahwa Hizbullah dan sekutunya, gerakan Amal, memutuskan untuk menunda aksi protes jalanan terhadap rencana perlucutan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS), karena pihaknya masih melihat ruang untuk dialog dengan pemerintah Lebanon.

    Qassem mengingatkan bahwa melucuti senjata Hizbullah akan merusak keamanan nasional Lebanon. Dia juga memperingatkan jika senjata Hizbullah disingkirkan, maka pemerintah Lebanon akan bertanggung jawab atas kerusuhan internal atau pertempuran yang mungkin terjadi akibat keputusan itu.

    “Pemerintah sedang melaksanakan perintah Amerika-Israel untuk mengakhiri perlawanan, bahkan jika itu mengarah pada perang sipil dan pertikaian internal,” kata Qassem dalam pidatonya yang disiarkan televisi terkait Hizbullah.

    “Perlawanan tidak akan menyerahkan senjatanya selama agresi berlanjut, selama pendudukan berlanjut, dan kami akan melancarkan pertempuran ala Karbala jika diperlukan, dan kami meyakini bahwa kami akan menang,” tegasnya, merujuk pada agresi dan pendudukan Israel.

    Qassem juga memperingatkan bahwa aksi protes apa pun yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mencapai gedung Kedutaan Besar AS di Beirut.

    Lebih lanjut, Qassem melontarkan ancaman jika pemerintah Lebanon berusaha melucuti persenjataan Hizbullah secara paksa. “Tidak akan kehidupan di Lebanon,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Qassem menuduh pemerintah Lebanon “menyerahkan” negaranya kepada Israel dengan mendorong perlucutan senjata Hizbullah. Dia memperingatkan bahwa Hizbullah akan berjuang untuk mempertahankan persenjataannya.

    “Tugas pemerintah adalah membangun negara, bukan menyerahkannya kepada musuh Israel dan Amerika. Bagaimana Anda, dalam pemerintahan Lebanon, menerima untuk memfasilitasi pembunuhan mitra Anda di tanah air ini?” ucapnya.

    Dia mendesak pemerintah Beirut untuk “tidak menyerahkan negara ini kepada agresor Israel yang tidak pernah puas atau tiran Amerika dengan keserakahan yang tidak terbatas”.

    Pernyataan dan ancaman Qassem itu disampaikan setelah pertemuan dengan kepala keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, yang negaranya telah sejak lama mendukung kelompok Hizbullah.

    Hizbullah muncul dalam kondisi sangat lemah akibat perang tahun lalu dengan Israel, dan di bawah tekanan AS, pemerintah Lebanon telah memerintahkan militer negara itu untuk menyusun rencana perlucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun.

    Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kepada seorang pejabat senior Iran bahwa tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Jakarta

    Vlogger asal Jepang, Hayato Kato, sudah terbiasa menyuguhkan video-video lucu kepada 1,9 juta pengikutnya tentang perjalanan di China, tempat ia tinggal selama beberapa tahun.

    Namun pada 26 Juli, ia mengejutkan mereka dengan video yang muram.

    “Saya baru saja menonton film tentang Pembantaian Nanjing,” ujarnya, merujuk pada aksi tentara Jepang selama enam pekan di Nanjing pada akhir 1937. Menurut beberapa perkiraan, militer Jepang saat itu menewaskan lebih dari 300.000 warga sipil dan tentara China. Sekitar 20.000 perempuan dilaporkan diperkosa.

    Dead To Rights, atau Nanjing Photo Studio, adalah film tentang sekelompok warga sipil yang bersembunyi dari pasukan Jepang di sebuah studio foto.

    Film yang telah menjadi hit box office ini merupakan film pertama dari serangkaian film China tentang kengerian pendudukan Jepang.

    Film tersebut dirilis untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kenangan pahityang seringkali ditebalkan oleh pemerintah Chinamasih tertanam di benak masyarakat China sehingga memicu kemarahan.

    Berbicara dalam bahasa Mandarin di DouyinTikTok versi TiongkokKato menceritakan kembali adegan-adegan dari film tersebut: “Orang-orang berbaris di sepanjang sungai dan kemudian penembakan dimulai Seorang bayi, seusia putri saya, menangis di pelukan ibunya. Seorang tentara Jepang bergegas maju, menangkapnya, dan membantingnya ke tanah.”

    “Jika kita menyangkalnya, ini akan terjadi lagi,” lanjutnya, sembari mendesak orang Jepang untuk menonton film tersebut dan “belajar tentang sisi gelap sejarah mereka”.

    Video tersebut dengan cepat menjadi sangat populer, yang ditandai dengan lebih dari 670.000 suka hanya dalam dua minggu.

    Namun, komentar-komentar dalam cuplikan film tersebut kurang positif. Kalimat yang paling sering dikutip dari film tersebut adalah kalimat yang diucapkan seorang warga sipil Tiongkok kepada seorang tentara Jepang: “Kita bukan teman. Kita tidak pernah berteman.”

    CFOTO/Future Publishing via Getty ImagesNanjing Photo Studio adalah satu dari sekian film yang mengisahkan kengerian Perang Dunia II.

    Bagi Tiongkok, aksi militer dan pendudukan brutal Jepang merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah. Pembantaian di Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota China, merupakan luka yang sangat dalam.

    Luka itu diperburuk oleh keyakinan bahwa Jepang tidak pernah sepenuhnya mengakui kekejamannya di tempat-tempat yang dijajahnyatidak hanya di China, tetapi juga di Korea, di Malaya, Filipina, dan Indonesia.

    Salah satu poin perdebatan paling menyakitkan adalah tentang keberadaan ianfu atau “perempuan penghibur”. Sekitar 200.000 perempuantermasuk di Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belandadiperkosa dan dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang. Hingga hari ini, para penyintas masih berjuang mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi.

    Baca juga:

    Dalam videonya, Kato tampaknya mengakui bahwa hal itu bukanlah topik pembicaraan di Jepang: “Sayangnya, film-film perang anti-Jepang ini tidak ditayangkan di Jepang secara publik, dan orang-orang Jepang tidak tertarik untuk menontonnya.”

    Ketika Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan diri pada 15 Agustus, negaranya telah membayar harga yang sangat mahal. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam serangan bom di Tokyo, serta dua bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

    Kekalahan Jepang disambut baik di sebagian besar Asia, tempat Tentara Kekaisaran Jepang telah merenggut jutaan nyawa. Bagi mereka, 15 Agustus membawa kebebasan sekaligus trauma yang membekas. Di Korea, hari itu disebut ‘gwangbokjeol’, yang berarti kembalinya cahaya.

    “Meskipun perang militer telah berakhir, perang sejarah masih berlanjut,” kata Profesor Gi-Wook Shin dari Universitas Stanford.

    Menurutnya, Jepang dan China (serta negara-negara lain yang dijajah) mengingat tahun-tahun itu secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut menambah ketegangan.

    Ketika publik China memandang agresi Jepang pada Perang Dunia II sebagai momen yang menentukan dan menghancurkan, publik Jepang berfokus pada statusnya sebagai korban kehancuran yang disebabkan oleh bom atom dan pemulihan pascaperang.

    “Orang-orang yang saya kenal di Jepang tidak terlalu membicarakannya,” kata seorang pria Tiongkok yang telah tinggal di Jepang selama 15 tahun, dan ingin tetap anonim.

    “Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan negara tidak benar-benar memperingatinya karena mereka juga memandang diri mereka sebagai korban.”

    Pria tersebut menyebut dirinya seorang patriot, tetapi ia mengatakan hal itu tidak menyulitkannya secara pribadi karena keengganan publik Jepang untuk membicarakannya berarti mereka “menghindari topik-topik sensitif seperti itu”.

    “Beberapa orang percaya bahwa tentara Jepang pergi untuk membantu China membangun tatanan baru disertai konflik dalam prosesnya. Tentu saja, ada juga yang mengakui bahwa itu sebenarnya adalah sebuah invasi,” paparnya.

    Pembantaian Nanjing pada 1937 diperingati setiap tahun di China. (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

    China berperang melawan Jepang selama delapan tahun, dari Manchuria di timur laut hingga Chongqing di barat daya. Perkiraan korban tewas berkisar antara 10 juta hingga 20 juta jiwa. Pemerintah Jepang menyatakan sekitar 480.000 tentaranya gugur selama periode tersebut.

    Periode tersebut telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya sastra dan film pemenang penghargaan. Tahun-tahun tersebut juga menjadi subjek karya peraih Nobel, Mo Yan.

    Di China, periode tersebut kini dikaji ulang di bawah rezim yang menempatkan patriotisme sebagai inti ambisinya. “Peremajaan nasional” adalah bagaimana Xi Jinping menggambarkan visinya.

    Meskipun Partai Komunis sangat menyensor sejarahnya sendiri, dari pembantaian Lapangan Tiananmen hingga tindakan represif baru-baru ini, Partai Komunis mendorong masyarakat China untuk mengingat kembali masa lalu yang lebih jauh sembari menekankan musuh China adalah pihak asing.

    Xi bahkan merevisi tanggal dimulainya perang dengan Jepang. Pemerintah Tiongkok kini menghitung serangan pertama ke Manchuria pada tahun 1931. Artinya perang berlangsung selama 14 tahun, alih-alih delapan tahun.

    Di bawah kepemimpinannya, Beijing juga memperingati berakhirnya Perang Dunia II dalam skala yang lebih besar. Pada 3 September, hari Jepang secara resmi menyerah, akan diadakan parade militer besar-besaran di Lapangan Tiananmen.

    Baca juga:

    Masih pada bulan September, film yang sangat dinantikan akan dirilis. Film itu berfokus pada Unit 731, sebuah cabang Angkatan Darat Jepang yang melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia di Manchuria yang diduduki. Tanggal rilisnya 18 September adalah hari ketika Jepang melakukan invasi pertamanya ke Manchuria.

    Ada pula Dongji Rescue, sebuah film yang terinspirasi sejumlah nelayan Tiongkok yang berupaya menyelamatkan ratusan tawanan perang Inggris selama serangan Jepang.

    Kemudian film Mountains and Rivers Bearing Witness, sebuah film dokumenter dari studio milik pemerintah China tentang perlawanan Tiongkok.

    Universal History Archive/Universal Images Group via Getty ImagesTentara Jepang merayakan kemenangan setelah menduduki Nanjing pada 1937.

    Film-film itu tampaknya menyentuh hati.

    “Satu generasi itu berperang demi tiga generasi, dan menanggung penderitaan demi tiga generasi. Salut untuk para martir,” demikian bunyi unggahan populer di RedNote soal film Nanjing Photo Studio.

    “Kita bukan teman…”, kalimat yang kini terkenal dari film tersebut, “bukan sekadar dialog” antara dua karakter utama, demikian menurut sebuah ulasan populer yang telah disukai oleh lebih dari 10.000 pengguna di Weibo.

    “Kalimat itu juga berasal dari jutaan rakyat Tiongkok biasa ke Jepang. Mereka [Jepang] tidak pernah menyampaikan permintaan maaf yang tulus, mereka masih memuja [para penjahat perang], mereka menulis ulang sejarah tidak ada yang akan memperlakukan mereka sebagai teman,” tulis komentar tersebut, merujuk pada pernyataan meremehkan dari beberapa tokoh sayap kanan Jepang.

    Baca juga:

    Pemerintah Jepang sejatinya telah mengeluarkan permintaan maaf, tetapi banyak warga China merasa permintaan maaf tersebut tidak cukup.

    “Jepang terus mengirimkan pesan yang saling bertentangan,” ujar Profesor Shin, merujuk pada contoh-contoh ketika para pemimpin Jepang saling bertentangan dalam pernyataan tentang sejarah perang Jepang.

    Selama bertahun-tahun, murid-murid di China diperlihatkan foto mantan Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt yang sedang berlutut di depan monumen peringatan Pemberontakan Ghetto Warsawa pada tahun 1970. Warga Tiongkok mengharapkan sikap serupa dari Jepang.

    GREG BAKER/AFP via Getty ImagesPada 2015, Presiden Xi Jinping memulai tradisi parade militer untuk memperingati penyerahan diri Jepang.

    Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, gejolak di Tiongkok tidak berakhir. Selama tiga tahun berikutnya, Kuomintang Nasionalisyang saat itu merupakan pemerintah yang berkuasa dan sumber utama perlawanan Tiongkok terhadap Jepangterlibat dalam perang saudara melawan pasukan Partai Komunis Mao Zedong.

    Perang itu berakhir dengan kemenangan Mao dan mundurnya Kuomintang ke Taiwan. Mao, yang prioritasnya adalah membangun negara komunis, tidak fokus pada kejahatan perang Jepang.

    Peringatan-peringatan yang digelar justru merayakan kemenangan Partai Komunis dan mengkritik Kuomintang. Mao juga membutuhkan dukungan Jepang di panggung internasional. Tokyo, pada kenyataannya, adalah salah satu kekuatan besar pertama yang mengakui rezimnya.

    Baru pada 1980-ansetelah kematian Maopendudukan Jepang kembali menghantui hubungan antara Beijing dan Tokyo.

    Saat itu, Jepang adalah sekutu Barat yang kaya dengan ekonomi yang sedang berkembang pesat.

    Revisi buku teks bahasa Jepang mulai memicu kontroversi. China dan Korea Selatan menuduh Jepang menutupi kekejaman masa perangnya. Saat itu China baru saja mulai membuka diri, dan Korea Selatan sedang dalam masa transisi dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

    Ketika para pemimpin Tiongkok menjauh dari Maodan warisan destruktifnyatrauma atas apa yang terjadi saat masa pendudukan Jepang menjadi narasi pemersatu bagi Partai Komunis, kata Yinan He, profesor madya hubungan internasional di Universitas Lehigh, AS.

    “Setelah Revolusi Kebudayaan, sebagian besar rakyat Tiongkok merasa kecewa dengan komunisme,” ujarnya kepada BBC.

    “Karena komunisme kehilangan daya tariknya, nasionalisme dibutuhkan. Dan Jepang adalah sasaran empuk karena merupakan [agresor] eksternal terbaru.”

    Pada masa itu, menurut Yinan He, pemerintah China membuat “representasi masa lalu yang dikoreografikan”. Caranya adalah dengan meremehkan kontribusi AS dan Kuomintang pada peringatan berakhirnya penjajahan Jepang pada 1945, diiringi dengan meningkatnya pengawasan terhadap sikap resmi Jepang terhadap tindakan-tindakannya di masa perang.

    Getty ImagesWaktu terbaik untuk mencari penyelesaianyaitu tahun 1970-an, ketika China dan Jepang lebih dekattelah berlalu, kata Prof. He.

    Situasi ini malah diperparah oleh sikap Jepang yang menyangkal kejahatan perang. Sejumlah tokoh sayap kanan terkemuka Jepang membantah pembantaian Nanjing pernah terjadi, atau bahwa tentara Jepang memaksa begitu banyak perempuan di Asia menjadi budak seks.

    Bahkan, sejumlah pejabat Jepang kerap mendatangi Kuil Yasukuni, yang menghormati para korban perang Jepang, termasuk beberapa tokoh militer yang dicap sebagai penjahat perang.

    Permusuhan antara China dan Jepang ini telah merembet ke kehidupan sehari-hari seiring memuncaknya nasionalisme kedua negara. Orang Tiongkok dan Jepang telah diserang di negara masing-masing. Bahkan, seorang anak sekolah Jepang tewas di Shenzhen tahun lalu.

    Kebangkitan ekonomi dan ketegasan Tiongkok di kawasan Asia Timur dan sekitarnya kembali mengubah dinamika antara kedua negara. China telah melampaui Jepang sebagai kekuatan global.

    Waktu terbaik untuk mencari penyelesaiannya itu tahun 1970-an, ketika kedua negara lebih dekat, telah berlalu, kata Prof. He.

    “Mereka hanya berkata, ‘mari kita lupakan itu, mari kita kesampingkan itu’. Mereka tidak pernah mengurusi sejarah dan sekarang masalah itu kembali menghantui mereka.”

    Lihat juga Video ‘China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan’:

    (ita/ita)

  • Australia Berubah Sikap soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga?

    Australia Berubah Sikap soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga?

    Jakarta

    Baca beritanya dalam bahasa Inggris

    Australia akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara di Sidang PBB yang akan digelar bulan September nanti, yang menjadi sebuah tonggak sejarah baru.

    Keputusan ini menjadi sejalan bagi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti Indonesia.

    Tapi, perubahan sikap ini tidak sesuai dengan kebijakan di kebanyakan negara-negara di kawasan Pasifik, yang lebih dekat dengan Israel dan Amerika Serikat dengan didasari alasan bantuan, pembangunan, dan agama.

    Lantas bagaimana perubahan sikap Australia akan berdampak bagi hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik?

    Asia Tenggara yang tidak selalu bersatu

    Pemerintah Indonesia menyambut keputusan Australia dengan menyebutnya sebagai sebuah “keberanian”.

    “Kita sambut baik langkah penting Australia untuk mengakui negara Palestina. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan komitmen Australia terhadap penegakan hukum internasional,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada RRI, Selasa kemarin.

    Baru setahun kemudian, Filipina menjadi negara keempat di Asia Tenggara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Tapi Asia Tenggara tidak selalu bersatu untuk isu Palestina.

    “Sudah ada beberapa perpecahan di dalam blok [Asia Tenggara] terkait Palestina, dengan negara-negara seperti Myanmar dan Laos kurang vokal, sementara Malaysia, Indonesia, dan Filipina merupakan pendukung kuat,” kata Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta.

    Indonesia adalah negara yang aktif mendukung Palestina. khususnya untuk bantuan kemanusiaan, namun menurut Dr Zulfikar Indonesia belum mengambil sikap yang lebih tegas seperti menuntut diakhirinya genosida yang dilakukan Israel.

    “Salah satu alasannya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang relatif pragmatis, yang memprioritaskan stabilitas dan hubungan ekonomi, terutama dengan negara-negara besar di kawasan,” jelasnya.

    “Apa yang dapat dilakukan Indonesia, dan juga dapat dilakukan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara, adalah memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mendorong sanksi yang lebih kuat terhadap Israel dan mengadvokasi pergeseran menuju perdamaian yang lebih adil dan langgeng, misalnya melalui gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) internasional,” jelasnya.

    Salah satu advokat terkuat untuk memperjuangkan Palestina di Asia Tenggara bisa jadi negara Malaysia.

    Mereka menolak semua bentuk diplomatik, termasuk yang tidak resmi, dengan Malaysia dan sudah melarang siapapun yang bepergian dengan paspor Israel masuk ke negaranya, ujar Dr Mary Ainslie dari University of Nottingham.

    Ia mengatakan para pemimpin Malaysia juga punya kedekatan dengan Hamas hingga menimbulkan kritikan internasional, karena Hamas dicap sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Barat, termasuk oleh Australia.

    Setelah serangan Hamas ke Israel di bulan Oktober 2023, PM Malaysia, Anwar Ibrahim, dilaporkan berbicara dengan salah satu petinggi Hamas.

    Dr Zulfikar mengatakan meski tidak terlalu vokal, negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja, secara resmi juga mengakui Palestina.

    “Di sisi lain, Thailand secara historis mempertahankan sikap yang lebih netral, tapi pengakuannya terhadap Palestina di masa lalu menunjukkan adanya dukungan,” kata Dr Zulfikar.

    Ia juga mengatakan pengakuan kolektif Asia Tenggara terhadap Palestina didasarkan pada prinsip-prinsip “anti-kolonialisme dan hak asasi manusia”.

    Namun, negara-negara Asia Tenggara berhati-hati untuk tidak mengkritik Israel secara berlebihan karena mereka tidak ingin catatan hak asasi manusia di negara masing-masing juga diawasi, kata Dr Mary.

    “Menyebut adanya pelanggaran di negara lain bisa malah menunjukkan masalah yang sama secara internal, seperti perlakuan terhadap pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari genosida [di Myanmar] dan perlakuan yang umumnya buruk terhadap minoritas dan migran di negara-negara Asia Tenggara,” kata Dr Mary.

    Ia juga mengatakan negara-negara Asia Tenggara cenderung tidak “aktif” mendukung perjuangan Palestina, karena mereka juga punya hubungan ekonomi dan teknologi yang kuat dengan Israel, namun tersembunyi.

    Tak hanya itu, negara-negara anggota ASEAN juga senang untuk tidak melakukan intervensi apa pun terhadap masalah dalam negeri masing-masing, karena berpotensi bisa mengganggu hubungan, ujar Dr Mary.

    Dr Zulfikar mengatakan pengakuan Australia atas negara Palestina dapat memperkuat solidaritas antarnegara ASEAN, atau justru sebaliknya, memperburuk hubungan.

    Ini semua tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara terkait Palestina.

    Sementara itu negara-negara lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menyatakan mendukung Palestina tetapi belum mengakui kenegaraan Palestina.

    “Perbedaan antara mengakui negara Palestina dan mendukung solusi dua negara terletak pada cakupan dan penekanannya,” jelas Dr Zulfikar.

    “Mengakui negara Palestina merupakan pengakuan formal atas Palestina sebagai entitas berdaulat, sering kali melalui jalur diplomatik atau hukum.”

    “Di sisi lain, mendukung solusi dua negara mengacu pada dukungan terhadap kerangka politik yang lebih luas yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara merdeka, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai dan aman.”

    Para pengamat sepakat jika keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina tidak mungkin mengubah posisi negara lain.

    Berbeda sikap dengan negara-negara Pasifik

    Papua Nugini, Fiji, Nauru, Palau, Tuvalu, dan Tonga tidak mengakui kenegaraan Palestina.

    Banyak negara-negara ini bergantung pada Amerika Serikat untuk bantuan dan keamanan.

    Hubungan kuat Pasifik dengan Amerika Serikat dan Israel sudah terlihat saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni lalu, ketika enam negara Pasifik bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel dengan memilih untuk menentang gencatan senjata antara Israel dan Gaza.

    Profesor Derek McDougall dari University of Melbourne mengatakan agama juga memainkan peran penting dalam hubungan Israel dan negara-negara Pasifik.

    Ia mengatakan meskipun di Fiji, mayoritas warganya adalah Pribumi yang biasanya mendukung perjuangan Palestina, bukan berarti bersimpati dengan Palestina karena kebanyakan penduduk Pribumi Fiji adalah Kristen evangelis.

    “Di Amerika Serikat, orang-orang Kristen evangelis, bahkan mungkin lebih banyak daripada orang Yahudi, yang memberikan dukungan politik yang signifikan bagi Israel,” katanya.

    Meskipun Australia mengambil posisi yang berlawanan dengan banyak negara Pasifik, Sione Tekiteki, seorang pengacara dan dosen hukum senior di Auckland University of Technology, mengatakan tidak akan “merusak secara signifikan” hubungannya dengan negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik.

    “Kebijakan luar negeri ‘sahabat untuk semua’ yang telah lama berlaku di kawasan ini berarti negara-negara Pasifik jarang membiarkan posisi mitra mereka dalam konflik yang letaknya jauh untuk menentukan lingkup hubungan bilateral dan regional mereka,” kata Dr Sione.

    Ia mengatakan Australia akan tetap menjadi mitra kunci di Pasifik karena bantuan dan pembangunan substansial yang diberikannya.

    Baik Dr Sione maupun Profesor Derek percaya kredibilitas komitmen iklim Australia, beserta posisinya soal China dan lingkungan keamanan regional yang lebih luas, akan jauh lebih berpengaruh dalam membentuk persepsi Pasifik daripada sikapnya terhadap Palestina.

    “Catatan pemungutan suara PBB sebelumnya menunjukkan negara-negara Pasifik sering mengambil jalan mereka sendiri dalam isu-isu Timur Tengah, dan tidak secara konsisten mengikuti pola pemungutan suara Australia dan Selandia Baru,” kata Dr Sione.

    (ita/ita)

  • Taipan Ong Beng Seng Lolos dari Bui, Dihukum Denda Rp 379 Juta

    Taipan Ong Beng Seng Lolos dari Bui, Dihukum Denda Rp 379 Juta

    Singapura

    Taipan hotel Malaysia yang berbasis di Singapura, Ong Beng Seng, terhindar dari hukuman penjara setelah terseret ke dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran. Ong dijatuhi hukuman denda atas dakwaan bersekongkol dalam upaya menghalangi keadilan dalam kasus Iswaran.

    Ong yang berusia 79 tahun, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (15/8/2025), dijatuhi hukuman denda sebesar SG$ 30.000, atau setara Rp 379,1 juta, oleh pengadilan Singapura pada Jumat (15/8) waktu setempat, atau nyaris dua pekan setelah dia mengaku bersalah atas dakwaan tersebut.

    Ong yang dikenal sebagai sosok yang membawa Formula One ke Singapura ini, didakwa pada Oktober tahun lalu karena membantu Iswaran menutupi bukti dalam penyelidikan yang dilakukan oleh biro antikorupsi negara tersebut.

    Iswaran telah dijebloskan ke penjara karena menerima hadiah sebagai pegawai negeri dan karena menghalangi keadilan.

    Saat membacakan putusan dalam sidang pada Jumat (15/8), Hakim Distrik Utama Lee Hit Cheng mengatakan kondisi medis Ong layak mendapatkan keringanan. Diketahui bahwa Ong menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan.

    “Hukuman penjara akan membawa risiko yang tinggi dan semakin besar untuk membahayakan nyawanya,” kata hakim Lee dalam pertimbangannya.

    “Oleh karena itu, saya sependapat dengan pembela dan jaksa penuntut bahwa penerapan belas kasihan peradilan diperlukan,” sebutnya.

    Ong merupakan pemilik Hotel Properties Limited yang berbasis di Singapura, dan merupakan pemegang hak siar balapan Formula One Grand Prix Singapore. Dia dan Iswaran berperan penting dalam membawa balapan malam sirkuit jalanan itu ke Singapura sejak tahun 2008.

    Iswaran dihukum 12 bulan penjara tahun lalu, setelah mengaku bersalah menerima hadiah senilai lebih dari SG$ 400.000 (Rp 5 miliar). Dia juga dinyatakan bersalah atas dakwaan menghalangi keadilan dalam persidangan korupsi politik pertama di negara tersebut dalam hampir setengah abad terakhir.

    Iswaran telah menyelesaikan masa hukumannya pada 6 Juni lalu, setelah menjalani skema tahanan rumah Singapura.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Pernyataan Kemenkes Singapura Terkait Lonjakan Kasus Covid-19”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)