Category: Detik.com Internasional

  • Khawatir Serangan Darat Israel, Ribuan Warga Tinggalkan Kota Gaza

    Khawatir Serangan Darat Israel, Ribuan Warga Tinggalkan Kota Gaza

    Jakarta

    Khawatir akan serangan darat Israel yang akan segera terjadi, ribuan warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di wilayah timur Kota Gaza, yang terus-menerus dibombardir Israel. Mereka pergi menuju titik-titik lokasi di barat dan selatan wilayah yang hancur karena perang tersebut.

    Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza telah menimbulkan kekhawatiran di luar negeri dan di dalam negeri. Ratusan ribu warga Israel pada hari Minggu (18/8) menggelar beberapa aksi protes terbesar sejak perang dimulai, mendesak kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membebaskan 50 sandera yang masih ditawan di Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Kota Gaza sebagai benteng perkotaan besar terakhir bagi kelompok Hamas. Namun, dengan Israel yang telah menguasai 75 persen wilayah Gaza, militer Israel telah memperingatkan bahwa perluasan serangan dapat membahayakan sandera yang masih hidup. Juga akan menyeret pasukan Israel ke dalam perang gerilya yang berkepanjangan dan mematikan.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (19/8/2025), Kota Gaza, banyak warga Palestina juga telah menyerukan protes segera untuk menuntut diakhirinya perang, dan agar Hamas mengintensifkan perundingan untuk mencegah serangan darat Israel.

    Serangan tank-tank lapis baja Israel ke Kota Gaza dapat menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, banyak di antaranya telah mengungsi berkali-kali selama perang.

    Ahmed Mheisen, manajer penampungan Palestina di Beit Lahiya, pinggiran kota yang hancur akibat perang dan berbatasan dengan Kota Gaza bagian timur, mengatakan bahwa 995 keluarga telah meninggalkan daerah itu dalam beberapa hari terakhir.

    Dengan ancaman serangan darat Israel, Mheisen memperkirakan jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan darurat mencapai 1,5 juta unit. Sementara Israel hanya mengizinkan 120.000 tenda masuk ke wilayah tersebut selama gencatan senjata pada Januari-Maret lalu.

    Kantor kemanusiaan PBB mengatakan pekan lalu bahwa sekitar 1,35 juta orang sudah membutuhkan perlengkapan penampungan darurat di Gaza.

    “Masyarakat Kota Gaza seperti seseorang yang menerima hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi,” kata Tamer Burai, seorang pengusaha di Kota Gaza.

    “Saya akan memindahkan orang tua dan keluarga saya ke selatan hari ini atau besok. Saya tidak bisa mengambil risiko kehilangan mereka jika terjadi invasi mendadak,” katanya kepada Reuters.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tak Gabung NATO, Tak Dapat Crimea

    Tak Gabung NATO, Tak Dapat Crimea

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara mengenai nasib Ukraina yang saat ini berperang dengan Rusia. Trump mengatakan Ukraina tidak akan bergabung dengan kelompok NATo dan tidak akan mengambil kembali Crimea yang dianeksasi Rusia.

    Dilansir BBC, Senin (18/8/2025), hal tersebut disampaikan Trump beberapa jam sebelum ia dijadwalkan menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Trump juga mengatakan tidak akan ada pengembalian semenanjung Crimea, yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014, delapan tahun sebelum melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.

    Pernyataan Trump ini menyusul pertemuan puncaknya dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Alaska, yang mengakibatkan presiden AS tersebut membatalkan tuntutan gencatan senjata, dan menyerukan kesepakatan damai permanen.

    Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada Minggu (17/8) malam waktu setempat, Trump menuliskan: “Presiden Zelensky dari Ukraina dapat segera mengakhiri perang dengan Rusia, jika ia mau, atau ia dapat terus berjuang.”

    “Ingat bagaimana semuanya bermula. Tidak ada pengembalian Crimea yang diberikan oleh Obama dan TIDAK ADA UKRAINA MASUK NATO. Beberapa hal tidak pernah berubah!!!” tambah Trump.

    Sebelum Trump kembali berkuasa pada bulan Januari lalu, negara-negara NATO menyepakati “jalur yang tidak dapat diubah” bagi Kyiv untuk menjadi anggota aliansi tersebut.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, bersama para pemimpin Eropa termasuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, akan bergabung dengan Zelensky di Washington, AS untuk membahas masa depan Ukraina pada hari Senin (18/8).

    Trump kemudian menambahkan: “Besok adalah hari besar di Gedung Putih. Tidak pernah ada begitu banyak pemimpin Eropa sekaligus. Kehormatan besar bagi saya untuk menjamu mereka!!!”

    Zelensky mengunggah postingan di media sosial yang mengatakan bahwa ia “bersyukur” atas undangan Trump. “Kita semua memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri perang ini dengan cepat dan andal”.

    Ia juga menegaskan kembali perlunya jaminan keamanan yang efektif dari sekutu, “tidak seperti bertahun-tahun yang lalu… ketika Ukraina diberi apa yang disebut ‘jaminan keamanan’ pada tahun 1994 tetapi tidak berhasil”.

    “Tentu saja, Krimea seharusnya tidak diserahkan saat itu,” tambahnya. “Sama seperti Ukraina yang tidak menyerahkan Kyiv, Odesa, atau Kharkiv setelah tahun 2022”.

    Putin Ungkap Ada ‘Kesepahaman’ dengan Trump Soal Ukraina

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ada “kesepahaman” yang dicapai dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah keduanya melakukan pertemuan di Alaska. Putin menyebut bahwa “kesepahaman” itu dapat membawa perdamaian di Ukraina.

    Putin dan Trump melakukan pertemuan yang sangat dinantikan di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat, yang dimaksudkan untuk membahas perang di Ukraina dan langkah-langkah menuju perdamaian.

    Namun kedua pemimpin mengakhiri pertemuan tanpa ada kesepakatan apa pun soal Ukraina, setelah melakukan pembicaraan selama tiga jam di Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska. Kendati demikian, Putin menyebut ada “kesepahaman” antara dirinya dan Trump mengenai Ukraina dalam pertemuan itu.

    “Kami berharap kesepahaman yang telah kami capai akan… membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina,” kata Putin dalam konferensi pers bersama dengan Trump setelah pembicaraan keduanya, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    Putin tidak menjelaskan lebih lanjut soal “kesepahaman” yang dimaksudnya tersebut.

    Dalam konferensi pers yang digelar singkat dengan backdrop sederhana bertuliskan “Pursuing Peace” tersebut, Putin mengatakan bahwa Rusia berharap agar “Kyiv dan ibu kota Eropa akan memandang semua ini secara konstruktif dan tidak akan menciptakan hambatan apa pun”.

    Putin juga memperingatkan terhadap “upaya-upaya untuk mengganggu kemajuan yang telah muncul melalui provokasi atau intrik di-balik-layar”.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Trump Sebut AS Terlibat Beri Jaminan Keamanan Ukraina Jika Perang Berakhir

    Trump Sebut AS Terlibat Beri Jaminan Keamanan Ukraina Jika Perang Berakhir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perundingan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, AS. Trump mengatakan negaranya akan terlibat dalam memberikan jaminan keamanan sebagai bagian dari perjanjian damai untuk mengakhiri perang Ukraina dan Rusia.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (19/8/2025), Trump mengatakan bahwa meskipun negara-negara Eropa adalah garis pertahanan pertama lantaran berada di sekitar kawasan, namun AS akan tetap terlibat.

    “(negara-negara Eropa) garis pertahanan pertama karena mereka ada di sana, mereka adalah Eropa, kami juga akan membantu mereka. Kami akan terlibat,” kata Trump yang duduk di sebelah Zelensky di Gedung Putih, Senin siang waktu setempat.

    Sebelumnya diberitakan, Trump menyambut kedatangan Zelensky di Gedung Putih, AS. Pertemuan mereka dalam rangka merundingkan kemungkinan kesepakatan damai Ukraina dengan Rusia.

    “Kami mencintai mereka,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apa pesannya kepada rakyat Ukraina setelah menjabat tangan Zelensky.

    Ia juga memuji jaket hitam Zelensky yang elegan, setelah pria Ukraina itu dikritik oleh media sayap kanan karena tidak mengenakan setelan jas saat berkunjung pada bulan Februari yang berakhir dengan adu mulut.

    (fca/fca)

  • Dua Influencer Australia yang Cinta RI dan Kagum dengan Hari Kemerdekaan

    Dua Influencer Australia yang Cinta RI dan Kagum dengan Hari Kemerdekaan

    Ada sejumlah ‘influencer’ asal Australia yang secara rutin membagikan konten-konten soal Indonesia kepada ratusan ribu pengikut mereka di media sosial.

    Salah satunya adalah Damian Hoo asal Brisbane, yang berada di balik akun Instagram @hoointheworld.

    Damian, yang terkenal dengan kemeja batik dan topi koboinya, sering membuat video yang membicarakan banyak aspek terkait Indonesia, mulai dari makanan, interaksi dengan masyarakat, hingga percakapannya dengan figur terkemuka.

    “Indonesia sangatlah spesial,” ujarnya dalam wawancara dengan Natasya Salim dari ABC Indonesia.

    Damian mengatakan kecintaannya pada Indonesia bermula dari makanannya.

    “Saya sudah makan banyak sekali makanan Indonesia selama tiga sampai empat tahun terakhir ini, saya selalu teringat makanan Padang, atau beberapa menu nasi goreng, iga bakar, dan berpikir, ‘Wow, pengen sekali menyantapnya sekarang’,” ujarnya.

    “Alasan kedua adalah pemandangannya, menurut saya [Indonesia] adalah tempat yang indah secara alamiah.”

    Damian juga memuji “keramahtamahan” warga Indonesia.

    “Orang-orangnya juga menyenangkan sekali,” kata Damian yang sedang mengunjungi keluarganya di Brisbane ketika diwawancara.

    “Mereka tidak kaya secara harta, tapi kaya jiwanya,” ujarnya yang berprofesi sebagai guru dan sempat tinggal di Singapura selama lima tahun.

    Konten soal Indonesia juga terus bermunculan dari akun Instagram Alexandra Lyons, perempuan asal Camden, New South Wales.

    Gaya konten Alexandra dalam akunnya @alexandra.eowyn, yang memiliki lebih dari 150 ribu pengikut, sedikit berbeda.

    Akunnya kebanyakan memuat video dirinya berbicara dalam Bahasa Indonesia, serta beberapa bahasa daerah, antara lain bahasa Aceh, Sunda, Bali, Palembang, hingga Banjar.

    Bermula dari menjawab pertanyaan pengikutnya, Alexa mengatakan akunnya memiliki misi untuk membantu mempromosikan keanekaragaman Indonesia untuk orang Indonesia.

    “Karena saya sadar juga banyak orang Indonesia mungkin tidak selalu pakai bahasa daerahnya,” jelasnya.

    Media sosial juga menjadi tempat belajar bagi dirinya, saat berinteraksi dengan audiensnya.

    Alexandra bahkan menulis sebuah “kamus” pribadi yang saat ini memuat sekitar 70 bahasa daerah Indonesia.

    Ia juga terlibat dalam penerbitan dua buku saat magang di sebuah yayasan pendidikan di Bali pada tahun 2023.

    Alexandra belajar Bahasa Indonesia sejak kelas satu SD hingga kelas sembilan, sebagai mata pelajaran wajib di sekolahnya.

    “Sistem [pendidikan] di Australia itu bagus banget karena kami belajar bahasa lewat budaya, tidak hanya grammar, tidak hanya kosakata,” ujarnya.

    “Jadi karena saya tertarik [bahasa Indonesia], menikmati, saya memilih lanjut sampai kelas dua belas.”

    Namun, minatnya tidak berhenti di bangku sekolah.

    Ia melanjutkan belajar budaya Indonesia di University of Sydney dengan jurusan Studi Indonesia dan lulus tahun ini.

    Kemerdekaan Indonesia di mata orang Australia

    Damian mengaku kagum dengan proses perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 80 tahun yang lalu.

    “Kemerdekaan Indonesia secara tertulis di mata orang Australia adalah suatu hal yang baik, bagaimana mereka memperjuangkannya,” ujarnya.

    “Orang Australia tidak memperjuangkan kemerdekaan, tapi mendapatkannya dari peninggalan masa penjajahan Inggris.”

    Damian mengatakan meskipun ada ‘Australia Day’ yang diperingati setiap 26 Januari, tidak semua warga di Australia setuju dengan perayaannya.

    “Konsepnya terbagi karena ada yang tidak menyetujuinya, karena pada dasarnya itu adalah hari di mana orang kulit putih mengambil alih tanah Aborigin,” ujar Damian.

    “Sementara di Indonesia ini adalah momentum perayaan … musiknya, tarian … semangat dan perayaannya sangat enak untuk dipandang, dan ini adalah hal yang tidak kami miliki.”

    “Dan inilah yang kami tidak punya. Benar kami ada barbekyu, ke pantai dan ada hari libur nasional, tapi enggak banyak yang dilakukan juga.”

    Alexandra berharap Hari Kemerdekaan yang ke-80 akan semakin membuat warga Indonesia menyadari jika keanekaragaman budaya adalah sebuah keindahan.

    “Bagi saya kemerdekaan itu berarti kebebasan untuk merawat dan merayakan mosaik budaya yang kaya di Indonesia dan memastikan bahwa setiap suara terdengar,” ujarnya.

    “Setiap tradisi, setiap adat itu terdengar tidak hanya di Jawa, tapi semua pulau di pinggir-pinggirnya juga terdengar, dan mereka merasa dihargai sebagai bagian dari identitas bersama yaitu bangsa Indonesia.”

    Bahasa jadi kunci memulai hubungan

    Meski Indonesia dan Australia adalah tetangga dekat secara geografis, Alexandra menyadari bahwa pemahaman antara keduanya masih terbatas.

    “Kami kan tetangga ya, tetapi banyak bule tidak tahu Indonesia itu apa, atau mereka tahu Bali, tapi yang di luar Bali belum diketahui,” ujarnya.

    “Saya juga sadar waktu traveling di Indonesia bahwa orang Indonesia juga belum tahu banyak tentang Australia.”

    Setelah bertahun-tahun belajar soal Indonesia dan terlibat dalam kerja sama budaya antara kedua negara, Alexandra percaya kalau memahami bahasa itu sangat penting.

    “Jadi bahasa itu kuncinya untuk memulai membangun hubungan yang produktif karena lewat bahasa kita bisa belajar budayanya, bisa belajar sejarahnya,” kata Alexandra.

    Sementara itu, Damian merasa hubungan Indonesia dan Australia saat ini sedang “bertumbuh.”

    “Secara politik mungkin sempat ada perpecahan, termasuk tentang isu Timor Leste pada tahun 1990-an,” ujar Damian.

    “Menurut saya mungkin sejak tahun 2000-an dan seterusnya, lambat laun sudah muncul kemajuan dalam kerja sama di bidang perdagangan, migrasi, juga pariwisata.”

    Ia juga mengatakan restoran Indonesia sudah semakin naik daun di Australia.

    “Semakin banyak orang Indonesia datang ke Australia, banyak yang belajar juga, dan menurut saya Australia semakin terbiasa dengan Indonesia menjadi bagian besar dari kebudayaan mereka,” kata Damian.

  • Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta

    Rencana proyek pemukiman kontroversial yang menurut Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, akan “mengubur ide negara Palestina” telah memicu kontroversi

    Skema yang disebut E1 untuk membangun 3.401 rumah di Tepi Barat yang diduduki antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim telah dibekukan selama beberapa dekade di tengah-tengah penentangan keras.

    Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Pada Rabu (13/08), Smotrich mendukung skema ini, menyebut keputusan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah”.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana tersebut sebagai “perpanjangan dari kejahatan genosida, pemindahan dan pencaplokan”sebuah tuduhan yang telah lama dibantah Israel.

    PBB, Uni Eropa, dan berbagai negara, seperti Inggris dan Turki, juga mengkritik rencana pemukiman E1 dan menyerukan agar rencana tersebut dihentikan.

    Apa itu rencana pemukiman E1?

    Israel telah membangun banyak permukiman seperti Maale Adumim di Tepi Barat yang diduduki (Reuters)

    Proyek pemukiman E1yang pertama kali diusulkan di bawah pemerintahan Yitzhak Rabin pada 1990-andimulai dengan rencana awal untuk 2.500 rumah.

    Pada 2004, jumlah unit bertambah menjadi sekitar 4.000 unit, ditambah dengan fasilitas komersial dan pariwisata.

    Antara 2009 dan 2020, tahapan-tahapan baru dari rencana pemukiman ini diumumkan, termasuk penyitaan lahan, rencana desain dan pembangunan jalan.

    Namun, proposal-proposal tersebut selalu dibekukan karena tekanan internasional.

    Mengapa rencana pemukiman E1 kontroversial?

    Hal ini dikarenakan posisi strategis situs E1 yang memisahkan wilayah selatan dan utara Yerusalem, serta akan mencegah daerah perkotaan Palestina yang bersebelahan yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.

    Menurut kelompok Israel Peace Now yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, unit-unit rumah baru tersebut akan mewakili 33% perluasan permukiman Maale Adumim, yang saat ini memiliki populasi sekitar 38.000 penduduk.

    BBC

    Proyek ini akan menghubungkan daerah permukiman dengan zona industri di sekitarnya dan akan membuka jalan untuk memperluas kontrol Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menurut Peace Now.

    Kelompok ini mengatakan sidang persetujuan akhir untuk rencana penyelesaian E1 akan diadakan pada Rabu (20/08) mendatang oleh sebuah komite teknis yang telah menolak semua keberatan atas proposal-proposal tersebut.

    Apa itu Tepi Barat yang diduduki?

    Tepi Barat adalah wilayah yang terletak di antara Israel dan Sungai Yordan dan merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina.

    Bersama dengan Yerusalem Timur dan Gaza, kota ini merupakan bagian dari apa yang secara luas dikenal sebagai Wilayah Palestina yang Diduduki.

    Ada sekitar 160 permukiman Israel, yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Israel masih menguasai Tepi Barat secara keseluruhan, namun sejak 1990-an, pemerintah Palestinayang dikenal sebagai Otoritas Palestinatelah menjalankan sebagian besar kota dan kotanya.

    Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 silam, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai tindakan keamanan yang sah.

    Pada Juni lalu, PBB mencatat jumlah korban luka bulanan tertinggi warga Palestina dalam lebih dari dua dekade terakhir menyatakan bahwa 100 warga Palestina telah terluka oleh pemukim Israel.

    Selama paruh pertama 2025, tercatat 757 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti warga Palestina meningkat 13% dari periode yang sama pada 2024.

    Warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh pasukan keamanan Israel gagal dalam menjalankan tugas hukum mereka sebagai penjajah untuk melindungi warga Palestina dan juga warga negara mereka sendiri tidak hanya menutup mata terhadap serangan pemukim, tetapi bahkan ikut serta, menurut laporan tahun 2024 dari Human Rights Watch.

    Israel mengklaim Konvensi Jenewa yang melarang pemukiman di wilayah pendudukan tidak berlaku, sebuah pandangan yang diperdebatkan oleh banyak sekutunya sendiri dan juga oleh para ahli hukum internasional.

    Para pemukim Israel menyaksikan dari kejauhan ketika tentara Israel menolak akses petani Palestina untuk memanen zaitun di dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Warga Palestina ingin semua permukiman Israel dihapuskan karena mereka melihat Tepi Barat yang diduduki sebagai tanah bagi negara Palestina merdeka di masa depan.

    Namun, pemerintah Israel tidak mengakui hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan berargumen bahwa Tepi Barat adalah bagian dari tanah air Israel.

    Pada Juli 2024, pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), mengatakan bahwa keberadaan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah ilegal dan Israel harus menarik para pemukim.

    Di antara putusan-putusannya, ICJ mengatakan bahwa pembatasan Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan merupakan “diskriminasi sistemik yang didasarkan pada, antara lain, ras, agama, dan asal-usul etnis”.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ICJ telah membuat “putusan bohong”.

    “Orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiritidak di ibu kota abadi kami Yerusalem, atau di warisan leluhur kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat],” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Bagaimana reaksi dunia soal rencana pemukiman E1?

    Setelah mengumumkan rencana tersebut, Smotrich berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump dan Duta Besar Mike Huckabee atas dukungan mereka.

    Smotrich menegaskan dalam pandangannya, Tepi Barat adalah “bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel yang dijanjikan Tuhan”.

    Dia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendukung rencananya untuk membawa satu juta pemukim baru ke Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk proyek pemukiman E1, menyebutnya sebagai serangan terhadap kesatuan wilayah Palestina dan sebuah pukulan terhadap kemungkinan pendirian sebuah negara.

    Dikatakan bahwa rencana tersebut merusak kohesi geografis dan demografis serta mengukuhkan pembagian Tepi Barat menjadi daerah-daerah terisolasi yang dikelilingi oleh ekspansi kolonial, sehingga membuat pencaplokan menjadi lebih mudah.

    Menanggapi rencana pembangunan di area E1, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, “Tepi Barat yang stabil membuat Israel tetap aman dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut”.

    Namun, PBB dan Uni Eropa malah mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

    PBB mengatakan pembangunan di wilayah E1 akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, “sangat merusak prospek terwujudnya Negara Palestina yang layak dan berdampingan”.

    Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, bilang rencana baru terkait E1 “semakin melemahkan solusi dua negara dan juga melanggar hukum internasional”.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut “mengabaikan hukum internasional” dan menargetkan “integritas teritorial” negara Palestina.

    Mesir menyebut proyek tersebut sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan.”

    Tentara Israel berhadapan dengan dua petani tua Palestina, mencegah mereka memetik buah zaitun di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menentang skema tersebut, dan menggambarkannya sebagai serangan terhadap “hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”.

    Pengumuman rencana pemukiman E1 datang tak lama setelah beberapa negara, seperti Prancis dan Kanada, mengatakan mereka berencana untuk mengakui negara Palestina akhir tahun ini.

    Saat ini sebagian besar negara147 dari 193 negara anggota PBB secara resmi mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali jika Israel memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    Setelah pengumuman rencana penyelesaian baru E1, Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada negara yang mengakui”.

    “Siapapun di dunia ini yang mencoba untuk mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan.”

    “Bukan dengan dokumen atau keputusan atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta-fakta tentang rumah-rumah, fakta-fakta tentang lingkungan,” tambahnya.

    Laporan tambahan oleh Alla Daraghme dan Muhannad Tutanji dari BBC News Arabic.

    (ita/ita)

  • Israel Gelar Protes Nasional Menuntut Diakhirinya Perang Gaza

    Israel Gelar Protes Nasional Menuntut Diakhirinya Perang Gaza

    Selamat hari Senin!

    Kami kembali menghadirkan rangkuman sejumlah informasi utama yang terjadi selama 24 jam terakhir dari berbagai tempat di dunia.

    Dunia Hari Ini edisi Senin, 18 Agustus 2025, diawali dengan perkembangan terkini dari Gaza.

    Protes nasional di Israel

    Setidaknya 500.000 warga Israel turun jalan menyerukan agar perang segera diakhiri dan dicapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

    Menurut laporan media, lima puluh sandera Israel masih berada di Gaza, 20 orang di antaranya diyakini masih hidup.

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk yang menyerukan Presiden AS Donald Trump untuk “menyelamatkan” Israel dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    “Mereka yang hari ini menyerukan diakhirinya perang tanpa kekalahan Hamas tidak hanya memperkuat Hamas dan menunda pembebasan sandera, tapi mereka juga memastikan bahwa kengerian 7 Oktober akan terulang kembali, dan putra-putri kita harus berjuang lagi dan lagi dalam perang tanpa akhir,” demikian tanggapan PM Netanyahu soal unjuk rasa.

    Qantas didenda karena memecat ribuan pekerja

    Hakim Pengadilan Federal Australia Michael Lee mengatakan denda untuk maskapai penerbangan nasional Australia bisa mencapai maksimum AU$121 juta, dan tidak boleh kurang dari A$90 juta, atau 75 persen dari jumlah maksimum.

    Ia mengatakan AU$50 juta dari denda tersebut harus dibayarkan kepada Serikat Pekerja Transportasi (TWU).

    Hal ini menyusul keputusan Qantas pada tahun 2020 untuk memberhentikan ‘ground staff’-nya saat COVID, yang kemudian dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Federal.

    TWU meminta agar maskapai tersebut didenda maksimum AU$121 juta, di samping kompensasi AU$120 juta yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang terdampak.

    Lebih dari 300 orang tewas karena banjir

    Badan penanggulangan bencana di Pakistan mengatakan korban tewas akibat hujan lebat di wilayah utara Pakistan sudah meningkat menjadi setidaknya 337 orang.

    Pihak berwenang sudah memperingatkan akan adanya banjir bandang dan kemungkinan tanah longsor antara hari ini dan Selasa besok, sehingga mendesak pemerintah daerah untuk tetap waspada.

    Dalam konferensi persnya, Letnan Jenderal Inam Haider, ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan Pakistan mengalami perubahan pola cuaca akibat perubahan iklim.

    Beberapa negara sudah menghubungi Pakistan untuk menawarkan bantuan, tetapi Inam mengatakan Pakistan memiliki sumber daya yang memadai dan tidak memerlukan bantuan asing saat ini.

    Para pemimpin Eropa ke Gedung Putih

    Menjelang perundingan soal perang di Ukraina yang akan digelar di Gedung Putih, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan bergabung untuk menjamu koalisi sekutu, termasuk Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, untuk memperkuat posisi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

    Para pemimpin berharap bisa mengamankan jaminan keamanan bagi Ukraina yang akan mencakup peran Amerika Serikat.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan Rusia akan menghadapi “konsekuensi”, termasuk sanksi yang lebih berat, jika kesepakatan tidak tercapai.

    Setelah KTT Alaska dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Trump menelepon Presiden Zelenskyy dan mengatakan jika para pemimpin Rusia sudah menawarkan untuk membekukan sebagian besar garis depannya jika Ukraina menyerahkan seluruh Provinsi Donetsk, yang merupakan salah satu target utama Moskow.

    Menurut seorang sumber, Presiden Zelenskyy menolak tuntutan tersebut, sementara Rusia sudah menguasai seperlima wilayah Ukraina, termasuk sekitar tiga perempat Provinsi Donetsk, yang pertama kali dimasukinya pada tahun 2014.

  • Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Jakarta

    Ribuan warga Korea Utara dikirim untuk bekerja seperti budak di Rusia. Mereka dibawa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung, seperti dilaporkan BBC.

    Bantuan Pyongyang kepada Moskow semula berupa penggunaan misil, peluru artileri, dan tentara untuk melawan Ukraina.

    Kini, banyaknya pria Rusia yang tewas, masih berperang, atau melarikan diri dari negara itu membuat Moskow makin bergantung pada pekerja Korea Utara, kata pejabat intelijen Korea Selatan pada BBC.

    Enam pekerja yang namanya diubah untuk menyamarkan identitasnya menggambarkan hari kerja yang melelahkan.

    Mereka bangun pukul enam pagi dan dipaksa bekerja membangun gedung apartemen hingga pukul dua pagi, dengan hanya dua hari libur setahun.

    Harapan para pekerja ini menerima pekerjaan ke Rusia karena dijanjikan upah yang besar ketimbang di kampung halamannya. Dengan hasil kerja itu, mereka ingin lepas dari kemiskinan, membeli rumah untuk keluarga, dan memulai usaha sekembalinya dari Rusia.

    Akan tetapi, rencana itu sirna. Pendapatan mereka langsung disetor ke Korea Utara dan kehidupan selama di Rusia sama tersiksanya. “Saya merasa seperti berada di kamp kerja paksa; penjara tanpa dinding,” katanya.

    Kerja paksa, lumpuh, hingga tak boleh ke rumah sakit

    Mereka menjelaskan bagaimana para pekerja tersebut dipaksa bekerja dalam kondisi yang “mengenaskan”, dan bagaimana otoritas Korea Utara memperketat kontrol atas para pekerja untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Salah satu pekerja, Jin, mengatakan kepada BBC ketika tiba di bagian timur Rusia, dia dikawal dari bandara ke lokasi konstruksi oleh agen keamanan Korea Utara.

    Sepanjang perjalanan, ia diperintahkan untuk tidak berbicara dengan siapa pun atau melihat apa pun.

    “Dunia luar adalah musuh kita,” kata agen tersebut kepadanya.

    Dia langsung dipaksa bekerja membangun gedung apartemen bertingkat tinggi selama lebih dari 18 jam sehari, katanya.

    Seorang pekerja konstruksi lain, Tae, mengaku tangannya kaku, tidak bisa dibuka, dan lumpuh di pagi hari setelah pekerjaan hari sebelumnya.

    “Bangun tidur terasa menakutkan, menyadari bahwa kamu harus mengulang hari yang sama lagi,” kata Tae, yang berhasil melarikan diri dari Rusia tahun lalu.

    Pekerja lain, Chan, bercerita mereka akan dipukul oleh para pengawas saat kedapatan curi-curi tidur berdiri di siang hari. “Benar-benar seperti kita sedang mati,” kata pekerja lain, Chan.

    Kang Dong-wan, seorang profesor di Universitas Dong-A Korea Selatan yang telah berkali-kali bepergian ke Rusia untuk mewawancarai pekerja Korea Utara, mengungkapkan “kondisi yang mengerikan”.

    “Para pekerja terpapar situasi yang sangat berbahaya. Pada malam hari lampu dimatikan dan mereka bekerja dalam kegelapan, dengan sedikit peralatan keselamatan.”

    Para pekerja yang berhasil melarikan diri ini juga menceritakan para pekerja dikurung di lokasi konstruksi siang dan malam dan diawasi oleh agen dari departemen keamanan negara Korea Utara.

    Kim Jong Un telah mengirimkan senjata dan tentara kepada Vladimir Putin untuk berperang di Ukraina (Getty Images)

    Mereka tidur di dalam peti kemas yang kotor, sempit, dan dipenuhi serangga. Kadang mereka juga tidur di lantai blok apartemen yang belum selesai, dengan terpal ditarik di atas kusen pintu untuk menahan dingin.

    Seorang pekerja, Nam, mengatakan pernah jatuh empat meter dari lokasi konstruksinya dan “menghancurkan” wajahnya hingga membuatnya tidak bisa bekerja. Namun, atasan mereka tidak mengizinkannya meninggalkan lokasi untuk pergi ke rumah sakit.

    Sejak kapan pekerja Korea Utara masuk ke Rusia?

    Di masa lalu, puluhan ribu warga Korea Utara bekerja di Rusia dan menghasilkan jutaan poundsterling per tahun untuk pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan rezimnya yang kekurangan dana.

    Pada 2019, PBB melarang negara-negara menggunakan pekerja-pekerja Korut untuk memotong aliran dana Kim dan menghentikan pembangunan senjata nuklirnya, sehingga kebanyakan pekerja Korut dikirim pulang.

    Namun, menurut seorang pejabat intelijen Korea Selatan, tahun lalu lebih dari 10.000 pekerja dikirim ke Rusia. Bahkan rencananya lebih dari 50.000 pekerja akan dikirim dari Pyongyang.

    Artinya, pekerja Korea Utara saat ini “ada di setiap penjuru Rusia”, kata pejabat tersebut.

    Mayoritas bekerja di proyek konstruksi berskala besar. Sebagian lainnya ditugaskan ke pabrik pakaian dan pusat IT. Hal ini melanggar larangan PBB terkait penggunaan tenaga kerja Korea Utara.

    BBC

    Data pemerintah Rusia menunjukkan bahwa lebih dari 13.000 warga Korea Utara masuk ke negara tersebut pada tahun 2024, meningkat 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hampir 8.000 di antaranya masuk dengan visa pelajar, tapi menurut pejabat intelijen dan para ahli, ini merupakan taktik yang digunakan Rusia untuk menghindari larangan PBB.

    Pada bulan Juni, pejabat Rusia senior, Sergei Shoigu, untuk pertama kalinya mengakui bahwa 5.000 warga Korea Utara akan dikirim untuk membangun kembali Kursk, wilayah Rusia yang sempat direbut oleh pasukan Ukraina tahun lalu.

    KCNABunga-bunga ini dikirimkan kepada Kim Jong Un oleh berbagai perusahaan konstruksi Rusia pada bulan April, menurut media pemerintah Korea Utara

    Pejabat Korea Selatan juga mengatakan “sangat mungkin” beberapa warga Korea Utara akan segera dikerahkan untuk bekerja pada proyek rekonstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Rusia saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah, dan warga Korea Utara menawarkan solusi yang sempurna. Mereka murah, pekerja keras, dan tidak menimbulkan masalah,” kata Andrei Lankov, profesor di Universitas Kookmin di Seoul dan pakar terkemuka dalam hubungan Korea Utara-Rusia.

    Berharap hidup lebih baik

    Pekerjaan konstruksi di luar negeri ini sangat diminati di Korea Utara karena menjanjikan gaji yang lebih baik daripada pekerjaan di dalam negeri.

    Para pekerja pergi dengan harapan lepas dari kemiskinan, mampu membeli rumah untuk keluarga mereka, atau memulai usaha saat kembali. Hanya pria-pria terpilih yang berangkat meninggalkan keluarga setelah melalui seleksi ketat.

    Namun, sebagian besar penghasilan mereka langsung dikirim ke negara Korea Utara sebagai “biaya loyalitas”. Sisa penghasilan biasanya antara US$100-US$200 (Rp1,6 juta-Rp3,2 juta) per bulan dicatat dalam buku besar.

    Pekerja hanya menerima kumpulan sisa penghasilan ini saat kembali ke rumah. In taktik baru, kata para ahli, untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Ketika para pekerja menyadari kenyataan kerja yang keras dan kurangnya upah, hal itu sangat menghancurkan.

    Tae mengatakan dia merasa “malu” ketika mengetahui bahwa pekerja konstruksi lain dari Asia Tengah dibayar lima kali lipat lebih banyak darinya untuk sepertiga pekerjaan.

    Pekerja Jin masih kesal ketika mengingat bagaimana pekerja lain menyebut mereka budak. “Kalian bukan manusia, hanya mesin yang bisa bicara,” mereka mengejek.

    Pada suatu saat, manajer Jin memberitahunya bahwa dia mungkin tidak akan menerima uang saat kembali ke Korea Utara karena negara membutuhkannya. Saat itulah dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri.

    Tae memutuskan untuk kabur setelah menonton video YouTube yang menunjukkan seberapa besar gaji pekerja di Korea Selatan.

    Suatu malam, ia mengemas barang-barangnya ke dalam kantong plastik, menyembunyikan selimut di bawah seprai tempat tidurnya agar terlihat seolah-olah ia masih tidur, dan diam-diam keluar dari lokasi konstruksi.

    Ia memanggil taksi dan menempuh ribuan kilometer melintasi negara untuk bertemu dengan seorang pengacara yang membantu mengatur perjalanannya ke Seoul.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kecil pekerja berhasil merencanakan pelarian mereka menggunakan ponsel bekas yang dilarang. Mereka membelinya dengan menabung dari uang saku harian yang mereka terima untuk rokok dan alkohol.

    BBCSejumlah buruh berhasil melarikan diri dari Rusia selama perang dan mencapai Seoul.

    Dalam upaya untuk mencegah pelarian ini, beberapa sumber memberitahu otoritas Korea Utara kini memperketat pembatasan terhadap kebebasan pekerja yang sudah terbatas.

    Menurut Prof Kang dari Universitas Dong-A, salah satu cara rezim tersebut mencoba mengendalikan pekerja selama setahun terakhir adalah dengan memaksa mereka mengikuti pelatihan ideologis dan sesi kritik diri yang lebih sering. Selama pelatihan, mereka diwajibkan menyatakan loyalitas kepada Kim Jong Un dan mencatat kelemahan mereka.

    Kesempatan langka untuk meninggalkan lokasi konstruksi juga telah dikurangi. “Para pekerja dulu bisa keluar berkelompok sekali sebulan, tetapi belakangan ini perjalanan tersebut hampir tidak ada lagi,” tambah Prof Kang.

    Kim Seung-chul, seorang aktivis berbasis di Seoul yang membantu menyelamatkan pekerja Korea Utara dari Rusia, mengatakan bahwa perjalanan tersebut kini dikontrol lebih ketat.

    “Dulu mereka diizinkan keluar berpasangan, tetapi sejak 2023 mereka harus bepergian dalam kelompok lima orang dan diawasi lebih ketat.”

    Dalam situasi ini, semakin sedikit pekerja yang berhasil melarikan diri. Pemerintah Korea Selatan memberitahu jumlah warga Korea Utara yang berhasil keluar dari Rusia setiap tahun dan tiba di Seoul telah berkurang setengah sejak 2022 – dari sekitar 20 orang per tahun menjadi hanya 10 orang.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia, mengatakan tindakan ini kemungkinan sebagai persiapan untuk kedatangan lebih banyak pekerja.

    “Para pekerja ini akan menjadi warisan abadi persahabatan Kim dan Putin selama perang,” katanya, sambil menjelaskan bahwa para pekerja akan terus datang setelah perang berakhir dan penempatan pasukan serta senjata dihentikan.

    Laporan tambahan oleh Jake Kwon dan Hosu Lee

    (ita/ita)

  • Kisah Profesor Kimia Terdakwa Pembunuhan Ubah Sidang Jadi ‘Ruang Kuliah’

    Kisah Profesor Kimia Terdakwa Pembunuhan Ubah Sidang Jadi ‘Ruang Kuliah’

    New Delhi

    “Apakah Anda seorang profesor kimia?” tanya hakim.

    “Ya,” jawab Mamta Pathak, menggenggam tangannya dengan hormat, memberi salam namaste.

    Mengenakan sari putih dan kacamata yang bertengger di hidungnya, pensiunan dosen ini berdiri di hadapan dua hakim di ruang sidang di Negara Bagian Madhya Pradesh, India Tengah.

    Dia berbicara seolah-olah sedang menyampaikan kuliah kimia forensik.

    “Dalam post-mortem,” ujarnya dengan suara gemetar namun tenang, “tidak mungkin membedakan antara luka bakar termal dan bekas luka bakar listrik tanpa analisis kimia yang tepat.”

    Di meja hakim, hakim bernama Vivek Agarwal mengingatkannya. “Dokter yang melakukan post-mortem mengatakan ada tanda-tanda sengatan listrik yang jelas.”

    Itu adalah momen yang langka, hampir surealis. Seorang perempuan berusia 63 tahun, yang dituduh membunuh suaminya dengan sengatan listrik, menjelaskan kepada pengadilan bagaimana reaksi asam dan jaringan mengungkapkan sifat luka bakar.

    Namun di pengadilan, pemaparan yang diberikan seorang ahli tidak cukup untuk membatalkan kasus pidana. Dalam perkara ini, seorang suami dibunuh dan motif pelakunya berakar pada kecurigaan dan perselisihan rumah tangga.

    Juli lalu, Pengadilan Tinggi India menolak banding Mamta Pathak. Badan peradilan itu menguatkan hukuman seumur hidup kepada Mamta yang terbukti membunuh suaminya, Neeraj Pathak, seorang pensiunan dokter, April 2021.

    Dalam persidangan Pathak mengajukan pembelaan yang berapi-api dan berargumentasi sendiri. Dia menyebut celah dalam autopsi, insulasi rumah, dan bahkan teori elektrokimia.

    Namun pengadilan menemukan bukti tidak langsung yang meyakinkan: Mamta membius suaminya dengan pil tidur, kemudian menyetrumnya.

    Di pengadilan, Mamta, seorang ibu dua anak, memeriksa berkas kasusnya yang menumpuk. Dia membolak-baliknya dengan penuh semangat.

    “Pak, bekas luka bakar listrik tidak dapat dibedakan antara ante-mortem [sebelum kematian] atau post-mortem [setelah kematian],” ujarnya mengutip dari sebuah buku forensik.

    “Bagaimana mereka [para dokter] menuliskannya sebagai bekas luka bakar listrik dalam [laporan] post-mortem?” ujarnya.

    Secara mikroskopis, luka bakar listrik tampak sama sebelum dan sesudah kematian, sehingga pemeriksaan standar tidak meyakinkan, kata para ahli.

    Studi yang lebih teliti terhadap perubahan kulit dapat mengungkapkan apakah luka bakar terjadi sebelum atau sesudah kematian, menurut sebuah makalah.

    Rekaman video ruang sidang menampilkan Mamta Pathak yang sedang membela kasusnya di pengadilan tinggi (BBC)

    Perdebatan spontan tentang reaksi kimia pun terjadi antara Mamta dengan hakim yang menyelidiki proses laboratoriumnya.

    Mamta berbicara tentang berbagai asam, menjelaskan bahwa perbedaan dapat dibuat menggunakan mikroskop elektron sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di ruang post-mortem.

    Mamta mencoba menjelaskan kepada hakim tentang mikroskop elektron dan berbagai asam. Tiga pengacara perempuan di belakangnya tersenyum.

    Mamta melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan telah belajar hukum di penjara selama setahun.

    Sambil membolak-balik berkas-berkasnya dan mengutip buku-buku kedokteran forensik, ia menunjukkan dugaan celah dalam penyelidikan.

    Yang dia sebut antara lain, tempat kejadian perkara yang tidak diperiksa hingga tidak adanya ahli listrik dan forensik yang berkualifikasi di tempat kejadian perkara.

    “Rumah kami diasuransikan dari tahun 2017 hingga 2022, dan inspeksi menunjukkan bahwa rumah tersebut terlindungi dari kebakaran listrik,” ujarnya.

    Mamta memberi tahu pengadilan bahwa suaminya menderita tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

    Mamta juga berkata, penyebab kematian suaminya sebenarnya adalah penyempitan dan “pengapuran arteri koronernya akibat usia tua”.

    Dia menduga bahwa suaminya mungkin terpeleset dan mengalami hematoma. Namun tidak pernah ada pemindaian yang dilakukan untuk memastikan kondisi itu.

    Baca juga:

    Neeraj Pathak, 65 tahun, ditemukan tewas di rumah keluarganya pada 29 April 2021. Autopsi menyatakan bahwa sengatan listrik adalah penyebab kematian.

    Beberapa hari kemudian, Mamta ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan.

    Polisi menyita kabel listrik sepanjang 11 meter dengan steker dua pin, serta rekaman CCTV dari rumah pasangan tersebut. Enam tablet pil tidur ditemukan dalam strip berisi 10 tablet.

    Laporan post-mortem menyebut syok kardiorespirasi akibat arus listrik di beberapa lokasi sebagai penyebab kematian Neeraj, yang terjadi 36 hingga 72 jam sebelum otopsi yang dilakukan pada 1 Mei.

    “Tetapi mereka tidak menemukan sidik jari saya pada strip tablet tersebut,” kata Mamta kepada para hakim.

    Namun argumennya dengan cepat terbantahkan, membuat Hakim Agarwal dan Devnarayan Sinha tidak yakin.

    Selama hampir empat dekade, Mamta dan Neeraj Pathak menjalani kehidupan kelas menengah yang tampak harmonis di Chhatarpur, sebuah distrik di Madhya Pradesh.

    Mamta mengajar kimia di perguruan tinggi negeri setempat. Sementara Neeraj merupakan kepala petugas medis di rumah sakit milik pemerintah distrik.

    Pasangan ini membesarkan dua putra, satu menetap di luar negeri, dan yang lainnya tinggal serumah dengan ibunya.

    Neeraj pensiun secara sukarela pada tahun 2019 setelah 39 tahun menjadi dokter pemerintah dan kemudian membuka klinik swasta di rumah.

    Mamta Pathak mengajar kimia di perguruan tinggi negeri selama 36 tahun (BBC)

    Peristiwa kematian Neeraj terjadi pada pandemi Covid-19. Neeraj menunjukkan gejala Covid, dan diketahui tetap tinggal di lantai atas rumahnya.

    Mamta dan putranya, Nitish, tinggal di lantai bawah. Dua tangga dari lantai dasar menghubungkan kamar-kamar Neeraj ke galeri terbuka dan ruang tunggu klinik pribadinya. Di situ enam stafnya beraktivitas di antara laboratorium dan toko obat.

    Putusan pengadilan setebal 97 halaman menyatakan bahwa Mamta melaporkan bahwa suaminya, Neeraj, tidak sadarkan diri di tempat tidur pada 29 April. Namun Mamta tetapi tidak memberi tahu dokter atau polisi hingga 1 Mei.

    Mamta justru membawa putra sulungnya ke Jhansi yang berjarak lebih dari 130 kilometer tanpa alasan yang jelas.

    Keterangan itu dikatakan pengemudi mereka, yang kembali pada malam yang sama.

    Mamta mengaku tidak tahu bagaimana suaminya meninggal ketika dia melapor ke polisi.

    Di balik kematian ini, tersimpan pernikahan yang bermasalah.

    Para hakim menyoroti perselisihan rumah tangga yang telah berlangsung lama. Pasangan itu hidup terpisah. Mamta juga mencurigai suaminya berselingkuh.

    Pada pagi hari kematiannya, Neeraj menelepon seorang rekannya. Di sambungan telepon, dia menuduh Mamta “menyiksanya”, menguncinya di kamar mandi, menahan makanan selama berhari-hari, dan menyebabkan cedera fisik.

    Neeraj juga menuduh Mamta mengambil uang tunai, kartu ATM, kunci kendaraan, dan dokumen deposito berjangka bank.

    Putra Neeraj meminta bantuan dan menghubungi seorang teman yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi itu kemudian menyelamatkan Neeraj dari apa yang disebut sebagai “penyekapan”.

    Pasangan itu pernah hidup terpisah belakangan ini, yang semakin memperkuat keraguan pengadilan.

    Mamta mengatakan kepada pengadilan bahwa dia adalah “ibu terbaik”. Dia menunjukkan kartu ucapan selamat ulang tahun dari anak-anaknya sebagai bukti.

    Mamta juga menunjukkan foto-foto dirinya sedang menyuapi suaminya dan foto-foto bersama keluarga.

    Namun, para hakim tetap bergeming. Mereka mencatat bahwa tanda-tanda kasih sayang seperti itu tidak menghapus motif.

    Bagaimanapun juga, menurut hakim, seorang “ibu yang penyayang” juga bisa menjadi “istri yang mencurigakan”.

    Lima puluh menit setelah menyampaikan pembelaannya, ketenangan Mamta goyah untuk pertama kalinya.

    “Saya tahu satu hal… saya tidak membunuhnya,” kata Mamta. Suaranya melemah.

    Di saat lain, dia mengaku, “Saya tidak tahan lagi.”

    Mencoba meredakan ketegangan, Hakim Agarwal berkomentar, “Anda pasti sudah terbiasa dengan ini… Anda pasti mengajar selama 50 menit di perguruan tinggi.”

    “40 menit, Pak. Tapi mereka anak-anak kecil,” kata Mamta.

    “Anak-anak kecil kuliah? Tapi jabatan Anda asisten profesor,” desak hakim.

    “Tapi mereka anak-anak, Pak,” jawabnya.

    “Jangan ceritakan kisah seperti itu kepada kami,” sela Hakim Agarwal tajam.

    Mamta berargumen bukan hanya sebagai terdakwa, tapi sebagai dosen yang mengubah ruang sidang menjadi laboratorium kimia.

    Dia berharap membuktikan ketidakbersalahannya melalui sains. Namun pada akhirnya, fakta-fakta yang ada terbukti lebih kuat daripada pelajaran yang dia dapatkan.

    (nvc/nvc)

  • Bukan Gencatan Senjata, Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Perang Ukraina

    Bukan Gencatan Senjata, Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Perang Ukraina

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengesampingkan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia setelah pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin. Trump menegaskan bahwa perjanjian damai secara langsung yang akan mengakhiri perang antara Kyiv dan Moskow.

    Kedua pemimpin sama-sama menyinggung beberapa poin kesepakatan selama pembicaraan tiga jam di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat, namun tidak menawarkan terobosan apa pun terkait gencatan senjata dalam konflik yang menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan kerusakan luas di Ukraina.

    “Hari yang hebat dan sangat sukses di Alaska!” kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    “Pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia berjalan sangat baik, begitu pula percakapan telepon larut malam dengan Presiden (Volodymyr) Zelensky dari Ukraina, dan berbagai pemimpin Eropa, termasuk Sekretaris Jenderal NATO yang sangat dihormati,” sebutnya.

    “Semua pihak sepakat bahwa cara terbaik untuk mengakhiri perang mengerikan antara Rusia dan Ukraina adalah secara langsung mencapai Perjanjian Damai, yang akan mengakhiri perang, dan bukan sekadar Perjanjian Gencatan Senjata, yang seringkali tidak bertahan,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru pada Sabtu (16/8) dini hari waktu AS, setelah dia mendarat di Washington DC.

    Pernyataan Trump ini disampaikan setelah Zelensky, dalam pengumumannya, mengatakan akan terbang ke Washington DC, ibu kota AS, untuk bertemu Trump pada Senin (18/8) mendatang. Trump mengonfirmasi pertemuan dengan Zelensky itu akan diadakan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Jika semuanya berjalan lancar, kami akan menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Putin,” ucap Trump, tanpa menjelaskan apakah pertemuan itu merupakan pertemuan trilateral.

    “Sangat mungkin, jutaan nyawa orang akan terselamatkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Zelensky mengungkapkan bahwa dirinya melakukan “percakapan yang panjang dan substantif dengan Trump” via telepon, yang dimulai sebagai pembicaraan empat mata, sebelum kemudian melibatkan para pemimpin Eropa. Dalam percakapan telepon itu, Trump menyampaikan “poin-poin utama” pembicaraannya dengan Putin.

    Tidak dijelaskan lebih detail oleh Zelensky soal topik percakapan teleponnya dengan Trump.

    Namun dalam pernyataan via media sosial, Zelensky menyuarakan dukungan terhadap usulan Trump, yang disebutnya menyangkut soal pertemuan trilateral. Dia menegaskan kembali bahwa dirinya siap untuk pertemuan trilateral dengan Trump dan Putin — sesuatu yang didorong oleh Kyiv tetapi ditolak Kremlin.

    “Kami mendukung usulan Presiden Trump untuk pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia. Ukraina menekankan bahwa isu-isu utama dapat dibahas di tingkat para pemimpin, dan format trilateral cocok untuk ini,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    Copenhagen

    Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyebut PM Israel Benjamin Netanyahu kini telah menjadi “masalah”. Frederiksen menyatakan dirinya akan berusaha menekan Tel Aviv terkait perang Gaza mengingat Denmark saat ini memegang jabatan Presiden Uni Eropa.

    “Netanyahu sendiri kini menjadi masalah,” kata Frederiksen dalam sebuah wawancara dengan harian Jyllands-Posten, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah Israel sudah bertindak “terlalu jauh”.

    Dalam wawancara tersebut, Frederiksen mengecam situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang disebutnya “sangat mengerikan dan merupakan bencana besar”. Dia juga mengecam proyek permukiman baru Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami adalah salah satu negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, tetapi kami belum mendapatkan dukungan dari anggota-anggota Uni Eropa,” ujarnya.

    Fredriksen menambahkan bahwa dirinya ingin mempertimbangkan “tekanan politik, sanksi, baik terhadap para pemukim, para menteri, atau bahkan Israel secara keseluruhan”, merujuk pada sanksi perdagangan atau penelitian.

    “Kami tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun sebelumnya. Sama seperti Rusia, kami merancang sanksi untuk menargetkan area yang kami yakini akan memberikan dampak terbesar,” ucapnya.

    Denmark tidak termasuk ke dalam negara-negara Eropa yang menyatakan akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Wawancara Frederiksen itu mencuat setelah kepala staf militer Israel, pada Rabu (13/8), mengatakan rencana telah disetujui untuk serangan baru di Jalur Gaza, yang bertujuan untuk mengalahkan kelompok Hamas dan membebaskan semua sandera yang tersisa.

    Militer Israel bermaksud untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya, beberapa area terdapat di wilayah tersebut, yang hancur akibat perang selama lebih dari 22 bulan.

    Dalam beberapa hari terakhir, penduduk Kota Gaza mengatakan kepada AFP bahwa serangan udara lebih sering menargetkan area-area permukiman. Awal pekan ini, Hamas mengecam serangan darat Israel yang “agresif” di area tersebut.

    Militer Israel, pada Jumat (15/8) waktu setempat, mengatakan pasukannya sedang melakukan berbagai operasi di area pinggiran Kota Gaza.

    Lihat juga Video ‘PM Selandia Baru: Gaza Mengerikan, Netanyahu Kehilangan Akal Sehat’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)