Category: Detik.com Internasional

  • Rusia Kembalikan 1.000 Jenazah Tentara Ukraina

    Rusia Kembalikan 1.000 Jenazah Tentara Ukraina

    Jakarta

    Rusia mengembalikan seribu jenazah tentara Ukraina. Lima jenazah di antaranya tewas saat menjadi tawanan perang.

    “Menurut pihak Rusia, 1.000 jenazah milik personel militer Ukraina telah dikembalikan ke Ukraina,” kata Markas Besar Koordinasi Ukraina untuk Perawatan Tawanan Perang dalam sebuah pernyataan di Telegram resminya seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    “Sayangnya, di antara mereka yang dipulangkan terdapat jenazah lima prajurit Ukraina yang tewas dalam penahanan,” tambahnya.

    Ukraina juga mengembalikan 19 jenazah tentara Rusia. Pertukaran tawanan perang dan pemulangan korban perang telah menjadi salah satu dari bidang kerja sama antara kedua negara sejak perang dimulai.

    Kedua belah pihak telah mengintensifkan upaya ini dalam beberapa bulan terakhir. Terutama, setelah perundingan di Istanbul.

    Sebagai informasi, puluhan ribu tentara telah tewas di kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi negara tetangganya pada Februari 2022. Namun, kedua belah pihak tidak secara teratur mempublikasikan data korban mereka sendiri.

    (maa/haf)

  • Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Jakarta

    Otoritas Singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait larangan penggunaan vape. Vape kini sejajar dengan masalah narkoba di Negeri Singa.

    Singapura juga menegaskan akan meningkatkan penegakan hukum, termasuk memberlakukan hukuman lebih berat, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Langkah tersebut diambil otoritas Singapura usai sebelumnya menetapkan illegal bagi vape atau rokok elektrik illegal.

    Penetapan itu rupanya tidak membuat pengguna vape berkurang. Sebaliknya, banyak anak muda Singapura yang mengonsumsi vape.

    “Sejauh ini kita memperlakukan vaping seperti tembakau — paling-paling kita hanya memberikan denda. Tetapi itu tidak lagi cukup,” tegas Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pernyataannya, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (19/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Wong saat berpidato pada National Day Rally yang digelar di kantor pusat Institut Pendidikan Teknik di Ang Mo Kio pada Minggu (17/8) waktu setempat.

    Vape Telah Dilarang di Singapura Sejak 2018

    Vaping telah dilarang di Singapura sejak tahun 2018 lalu. Di bawah aturan hukum yang kini berlaku di negara tersebut, menurut The Straits Times, tindakan memiliki, menggunakan, atau membeli vape memiliki ancaman hukuman denda SG$ 2.000 atau setara Rp 25,2 juta.

    Wong, dalam pidatonya, menambahkan bahwa otoritas Singapura akan mengenakan hukuman yang “jauh lebih berat”, termasuk hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat lagi bagi mereka yang menjual vape dengan zat-zat berbahaya.

    Disebutkan Wong dalam pidatonya bahwa sebuah “upaya edukasi publik secara besar-besaran” akan digalakkan, yang dimulai di sekolah-sekolahh, lembaga pendidikan tinggi, dan selama Dinas Nasional.

    Wong mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan memimpin upaya tersebut. Wong menggambarkannya sebagai “latihan menyeluruh yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan”.

    PM Singapura Singgung Masalah Penyelundupan Vape

    Dalam pidatonya, Wong menyebut vaping sebagai salah satu masalah serius. Dia mengatakan bahwa vape masih diselundupkan, meskipun telah dilarang.

    Kebanyakan vape ini, sebut Wong, mengandung zat adiktif dan berbahaya, termasuk etomidate — obat bius yang bekerja cepat dan dapat berbahaya jika digunakan di luar lingkungan medis yang terkendali.

    Vape yang mengandung etomidate, atau yang dikenal sebagai Kpod, belakangan ini menjadi sorotan di Singapura.

    “Vape itu sendiri hanyalah alat pengantar. Bahaya sebenarnya adalah isi yang ada di dalamnya. Saat ini, isinya adalah etomidate. Di masa mendatang, bisa jadi obat-obatan yang lebih buruk, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya,” kata Wong dengan nada memperingatkan

    Lihat juga Video ‘Heboh! DJ di Makassar Diduga Ajarkan Balita Isap Vape’:

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Sayembara Penangkapan dari AS Dilawan Presiden Venezuela

    Sayembara Penangkapan dari AS Dilawan Presiden Venezuela

    Caracas

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pihak Maduro pun melawan.

    Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar jutaan anggota milisi untuk merespons sayembara penangkapan dirinya. Para milisi akan dipersenjatai untuk membendung operasi antinarkoba pihak AS yang ingin menggunakan kekuatan militer.

    “Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Milisi Venezuela dibentuk presiden pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez. Milisi ini diklaim beranggotakan sekitar 5 juta personel. Meski begitu, jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

    Maduro, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS di kawasan Karibia.

    Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh “di semua sektor”.

    “Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela,” tegas Maduro.

    Dia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “seruan ancaman yang buruk”. Salah satu dukungan dilakukan otoritas Caracas yang melakukan pengerahan serupa.

    “Kami mengerahkan ke seluruh Karibia… di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.

    Hadiah Sayembara Naik Jadi Rp 815 M

    Awal Agustus, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar. Sayembara penangkapan itu dikeluarkan atas tuduhan perdagangan narkoba pemerintahan Maduro.

    Pengumuman penambahan imbalan untuk penangkapan Maduro itu disampaikan oleh Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8).

    “Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar US$ 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” ucap Bondi dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis (7/8) waktu setempat.

    “Dia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” sebutnya.

    Imbalan itu bertambah banyak jika dibandingkan dengan imbalan yang ditawarkan AS pada Januari lalu, yang mencapai US$ 25 juta (Rp 407,5 miliar).

    Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.

    Lihat Video ‘Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon’:

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/jbr)

  • Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel. Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya mengakui negara Palestina.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Kecaman semacam ini dilontarkan Netanyahu setelah Albanese, pekan lalu, mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul Prancis, Inggris dan Kanada.

    Keputusan untuk mengakui negara Palestina, sebut Albanese, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.

    “Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera,” tegas Albanese dalam konferensi pers pada 11 Agustus lalu di Canberra.

    Israel dan Australia juga terlibat cekcok diplomatik terbaru soal pembatalan visa seorang anggota parlemen Israel bernama Simcha Rothman, yang partainya masuk dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.

    Pada Senin (18/8), pemerintah Australia membatalkan visa Rothman yang dijadwalkan untuk berbicara di berbagai acara yang diselenggarakan Asosiasi Yahudi Australia (AJA).

    Tel Aviv membalas beberapa jam kemudian dengan Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengumumkan Israel telah mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina.

    “Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” ucapnya.

    “Hal ini menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel,” ujar Saar dalam penjelasannya.

    Langkah Israel itu menuai kritikan tajam dari Menlu Australia Penny Wong yang, pada Selasa (19/8), menyebut pencabutan visa diplomat sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan” oleh Tel Aviv.

    “Ketika dialog dan diplomasi semakin dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kritiknya.

    “Ini adalah reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina,” tegas Wong.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Australia-Israel Saling Mencabut Visa Diplomat-Politisi

    Australia-Israel Saling Mencabut Visa Diplomat-Politisi

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 19 Agustus 2025.

    Kami mengawalinya dengan perkembangan dari Israel dan Australia.

    Israel mencabut visa diplomat Australia

    Menteri Luar Negeri Israel mengatakan telah mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina.

    Menlu Israel Gideon Saar mengatakan pencabutan visa perwakilan untuk Otoritas Palestina telah disampaikan kepada pihak Australia.

    “Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” tulis Saar di X.

    Pemerintah Australia juga mengatakan sudah membatalkan visa seorang anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina.

    Seperti banyak negara, Australia memiliki kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv dan kantor perwakilan untuk Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat.

    Trump menjadwalkan pertemuan Zelenskyy dan Putin

    Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menjadwalkan pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Trump mengatakan ia akan berpartisipasi dalam pertemuan trilateral berikutnya, setelah pertemuan antara Zelenskyy dan Putin.

    Trump menyampaikan komentar tersebut dalam unggahan media sosial setelah perundingan di Gedung Putih dengan Zelenskyy dan tujuh pemimpin Eropa lainnya.

    Mereka berkunjung ke Washington untuk membahas kemungkinan kesepakatan damai bagi Ukraina.

    “Setelah pertemuan tersebut, saya menghubungi Presiden Putin, dan mulai mengatur pertemuan, di lokasi yang akan ditentukan, antara Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy,” tulis Trump.

    Dakwaan pelecehan seksual anak Putri Mahkota

    Putra dari putri mahkota Norwegia didakwa dengan 32 pelanggaran, termasuk empat pemerkosaan dan tindak kekerasan dan penyerangan seksual lainnya, ujar jaksa kemarin.

    Marius Borg Høiby, yang merupakan anak dari Putra Mahkota Haakon dan Putri Mahkota Mette-Marit, sudah diselidiki sejak penangkapannya pada 4 Agustus tahun lalu atas dugaan pelecehan terhadap kekasihnya.

    Ia dikenakan empat dakwaan pemerkosaan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pasangannya, dan beberapa dakwaan kekerasan lainnya.

    Ia juga didakwa merekam alat kelamin sejumlah perempuan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, kata jaksa penuntut umum Sturla Henriksbo kepada para wartawan.

    “Hukuman maksimum untuk pelanggaran yang tercantum dalam dakwaan adalah penjara hingga 10 tahun,” kata Henriksbo.

    Pengakuan bersalah ‘Ratu Ketamin’

    Perempuan yang dikenal sebagai “Ratu Ketamin” setuju untuk mengaku bersalah setelah didakwa menjual obat yang membunuh Matthew Perry.

    Jasveen Sangha menjadi terdakwa kelima dan terakhir atas kematian bintang Friends, akibat overdosis yang mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa federal.

    Ia sempat menghindari persidangan yang telah dijadwalkan pada bulan September.

    Jasveen mengaku bersalah atas lima dakwaan pidana federal, termasuk menyediakan ketamin yang menyebabkan kematian Perry, kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan kemarin.

    Jaksa telah menetapkan Sangha, warga negara AS dan Inggris berusia 42 tahun, sebagai pengedar narkoba produktif.

  • Berkat AI, Polisi Dubai Gagalkan Pencurian Berlian Rp 406 M

    Berkat AI, Polisi Dubai Gagalkan Pencurian Berlian Rp 406 M

    Dubai

    Kepolisian Dubai di Uni Emirat Arab (UEA) berhasil menggagalkan pencurian pink diamond atau berlian merah muda, yang sangat langka, yang ditaksir bernilai US$ 25 juta, setara Rp 406,6 miliar. Tiga pelaku ditangkap polisi Dubai, dengan bantuan teknologi AI, hanya beberapa jam setelah pencurian terjadi.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025), Kepolisian Dubai menyebut pencurian berlian langka itu didalangi oleh geng kriminal, dengan seorang pedagang berlian menjadi korbannya.

    “Komando Umum Kepolisian Dubai telah menggagalkan pencurian berlian merah muda yang sangat langka, senilai US$ 25 juta,” kata Kepolisian Dubai dalam pernyataannya, seperti dilaporkan kantor berita UEA, WAM.

    Dilaporkan oleh Kepolisian Dubai bahwa seorang pedagang berlian yang membawa berlian langka itu dari Eropa, dibujuk ke sebuah vila oleh geng kriminal dengan dalih ingin memeriksa berlian merah muda tersebut oleh calon klien kaya raya.

    Namun berlian itu dicuri ketika si pedagang berlian datang untuk pemeriksaan palsu tersebut.

    Kepolisian Dubai mengatakan dalam pernyataannya, bahwa dalam waktu delapan jam usai pencurian terjadi, sedikitnya tiga tersangka berhasil ditangkap dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Ketiga tersangka itu disebut berasal dari sebuah negara Asia, yang tidak disebut nama negaranya, dan tidak disebutkan juga identitasnya.

    “Berkat upaya tim khusus dan tim lapangan, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan terkini,” sebut Kepolisian Dubai dalam pernyataannya.

    Rekaman video yang dibagikan oleh Kantor Media Dubai menunjukkan wajah ketiga pria yang menjadi tersangka, yang diburamkan setelah penangkapan, serta rekaman CCTV yang menunjukkan komplotan tersebut.

    Dubai merupakan pusat penting untuk perdagangan berlian. UEA memberlakukan pengawasan dan keamanan yang ketat untuk mencegah aksi serupa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Lebanon Wanti-wanti Iran Jangan Ikut Campur Urusan Negara!

    Presiden Lebanon Wanti-wanti Iran Jangan Ikut Campur Urusan Negara!

    Jakarta

    Presiden Lebanon Joseph Aoun telah menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah Iran, bahwa negara tersebut tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Lebanon.

    Hal itu disampaikan Aoun dalam sebuah wawancara dengan media Al Arabiya, Selasa (19/8/2025).

    Aoun mengatakan bahwa ia menyampaikan hal ini langsung kepada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, yang mengunjungi Beirut, Lebanon pekan lalu.

    Ia mengatakan hubungan Lebanon dengan Iran “didasarkan pada rasa hormat,” dan menambahkan: “Iran adalah negara sahabat, tetapi atas dasar menjaga kedaulatan kami … pesan kami jelas: Iran tidak akan ikut campur dalam urusan kami.”

    Presiden Lebanon itu juga menekankan bahwa masalah perlucutan senjata kelompok milisi Hizbullah “adalah keputusan Lebanon dan bukan urusan Iran.”

    Kunjungan Larijani tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan menyusul pidato pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang memicu reaksi keras dan memperumit situasi politik.

    Qassem menuduh pemerintah Lebanon “menyerahkan Lebanon kepada Israel” dengan keputusannya untuk melucuti senjata Hizbullah. Dia mengingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan “perang saudara.” Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam pernyataan tersebut, menolak apa yang ia sebut sebagai “ancaman terselubung.”

    Otoritas Lebanon baru-baru ini mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Hizbullah dan Iran. Baik Presiden Aoun maupun Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan kepada Larijani pekan lalu, bahwa mereka menolak “campur tangan apa pun” dalam urusan internal Lebanon. Ini disampaikan menyusul kritik Iran terhadap keputusan perlucutan senjata Hizbullah.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan Lebanon-Iran, para pejabat senior Lebanon telah menyampaikan hal ini secara blak-blakan dan terbuka kepada utusan Iran tersebut.

    Diketahui bahwa Iran tetap menjadi pendukung utama Hizbullah, menyediakan uang dan senjata selama beberapa dekade.

    Langkah pemerintah Lebanon tersebut – yang digambarkan oleh para penentang Hizbullah sebagai “bersejarah” – merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS yang mengakhiri perang Hizbullah-Israel pada 27 November lalu. Keputusan tersebut menetapkan bahwa hanya lembaga keamanan dan militer resmi Lebanon yang boleh membawa senjata.

    Lihat juga Video ‘Hizbullah Ancam Bakal Serang Israel Jika Perang Lebanon Berlanjut’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pesawat Pengebom Nuklir Rusia Terbang di Atas Laut Jepang, Ada Apa?

    Pesawat Pengebom Nuklir Rusia Terbang di Atas Laut Jepang, Ada Apa?

    Moskow

    Sebuah pesawat pengebom strategis berkemampuan nuklir Tu-95MS milik Rusia mengudara di atas perairan netral di Laut Jepang. Moskow menyebut penerbangan pesawat pengebomnya ini sebagai penerbangan yang terjadwal.

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Rusia, TASS News Agency, Selasa (19/8/2025), menyebut penerbangan itu berlangsung lebih dari enam jam.

    Pesawat pengebom Rusia itu dikawal oleh sejumlah jet tempur Su-35S dan Su-30SM dalam penerbangan tersebut.

    “Pesawat pengebom strategis jarak jauh Tu-95MS melakukan penerbangan terjadwal di atas perairan netral Laut Jepang. Penerbangan tersebut berlangsung lebih dari enam jam,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

    “Awak pesawat Su-35S dan Su-30SM dari Angkatan Udara Rusia memberikan dukungan tempur untuk penerbangan tersebut,” imbuh pernyataan tersebut.

    Awak pesawat jarak jauh Rusia, sebut Kementerian Pertahanan Moskow, secara rutin melakukan penerbangan di atas perairan netral di kawasan Arktik, Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Laut Hitam, dan Laut Baltik.

    Ditegaskan oleh Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pesawat-pesawat dari Angkatan Udara mereka melakukan semua penerbangan dengan mematuhi secara ketat aturan internasional tentang penggunaan wilayah udara.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pemerintah dan militer Jepang terkait aktivitas pesawat militer Rusia tersebut.

    Situasi serupa terjadi pada Januari lalu, ketika militer Jepang mendeteksi keberadaan pesawat pengebom Rusia yang mengudara di atas perairan internasional di Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Tokyo mengerahkan sejumlah jet tempurnya sebagai respons pada saat itu.

    Otoritas Tokyo sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya telah mengangkat masalah ini dengan Moskow di masa lalu melalui jalur diplomatik, termasuk mengenai “penyusupan” jet tempur Rusia ke dalam wilayah udara teritorial Jepang pada September tahun lalu, yang telah dibantah oleh Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Macron Sebut Putin ‘Predator’, Ingatkan Eropa Jangan Mudah Percaya!

    Macron Sebut Putin ‘Predator’, Ingatkan Eropa Jangan Mudah Percaya!

    Paris

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan sekutu-sekutu Eropa untuk tidak begitu saja mempercayai Presiden Rusia Vladimir Putin. Macron menyebut Putin sebagai “predator” dan “raksasa yang ada di gerbang kita”.

    Pernyataan Macron ini, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025), disampaikan ketika Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampaknya akan melakukan pertemuan puncak beberapa waktu ke depan, setelah pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan para pemimpin Eropa berlangsung pada Senin (18/8) waktu setempat.

    Pembicaraan yang melibatkan Trump, Zelensky dan tujuh pemimpin Eropa di Gedung Putih itu fokus membahas isu kunci mengenai jaminan keamanan jangka panjang untuk Kyiv. Pembicaraan itu dilakukan setelah pertemuan puncak antara sang Presiden AS dan sang pemimpin Kremlin di Alaska pada Jumat (15/8) lalu.

    Macron menjadi salah satu pemimpin Eropa yang hadir dalam pembicaraan di Gedung Putih tersebut.

    “Putin jarang menepati komitmen-komitmennya,” kata Macron saat berbicara kepada televisi LCI pada Selasa (19/8) waktu setempat.

    “Dia terus-menerus menjadi kekuatan destabilisasi. Dia telah berupaya menggambar ulang perbatasan untuk meningkatkan kekuasaannya,” sebutnya, merujuk pada Putin.

    Dalam pernyataannya, Macron mengatakan dirinya tidak mempercayai bahwa Rusia akan “kembali ke perdamaian dan sistem demokrasi dari satu hari ke hari lainnya”.

    “Putin, termasuk untuk kelangsungan hidupnya sendiri, perlu terus makan. Itu berarti dia adalah seorang predator, raksasa yang ada di gerbang kita,” ucap Macron dalam pernyataannya.

    Macron menambahkan bahwa hal ini tidak berarti bahwa Prancis akan “diserang besok”, namun ditegaskan oleh sang Presiden Prancis bahwa “tentu saja ini merupakan ancaman bagi Eropa … janganlah kita naif”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran Eksekusi Mati Pria Pembunuh Ibu dan 3 Anak

    Iran Eksekusi Mati Pria Pembunuh Ibu dan 3 Anak

    Jakarta

    Seorang pria dieksekusi mati di depan umum di Iran selatan pada hari Selasa (19/8) setelah dinyatakan bersalah karena membunuh empat orang, yakni seorang ibu dan tiga anaknya.

    “Salah satu pelaku pembunuhan brutal terhadap empat anggota keluarga di Beyram, Provinsi Fars, digantung di depan umum pada hari Selasa,” lapor Mizan, portal berita peradilan Iran, dilansir kantor berita AFP, Selasa (19/8/2025).

    Pembunuhan dan pemerkosaan dapat dihukum mati di Iran. Republik Islam tersebut merupakan negara kedua setelah China yang paling banyak melakukan eksekusi mati, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International.

    Otoritas Iran umumnya melakukan eksekusi mati di depan umum dengan cara dihukum gantung saat fajar.

    “Terdakwa dan istrinya membunuh seorang ibu dan tiga anak dalam perampokan pada Oktober 2024,” kata Mizan.

    Pasangan suami istri itu dijatuhi hukuman mati pada Februari 2025, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada April, menurut media Iran.

    Lihat juga Video ‘2 WNA Iran Tipu Penjaga Toko di Serang, Gondol Uang Rp 4 Juta’:

    (ita/ita)