Category: Detik.com Internasional

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Tepi Barat

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Israel bahwa keputusan menyetujui pembangunan permukiman Yahudi kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1”, di Tepi Barat akan memiliki “dampak kemanusiaan yang menghancurkan” bagi warga Palestina.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (21/8/2025), mengecam keras keputusan Israel tersebut dan secara tegas menyerukan kepada Tel Aviv untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”.

    “Sekretaris Jenderal mengecam keputusan Komite Perencanaan Tinggi yang memberikan persetujuan untuk lebih dari 3.400 unit perumahan di area E1 di Tepi Barat yang diduduki,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari situs resmi PBB.

    “Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan langsung dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuh pernyataan tersebut.

    “Kemajuan proyek ini merupakan ancaman nyata bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memisahkan wilayah Tepi Barat bagian utara dan bagian selatan, serta memiliki konsekuensi serius bagi kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki,” tegas Guterres dalam pernyataannya.

    Dujarric menambahkan bahwa: “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman dan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.”

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam pernyataan terpisah, menyebut proyek E1 tersebut mengancam pergerakan dan akses warga Palestina karena “secara efektif akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari area selatan”.

    “Rencana tersebut akan memiliki dampak kemanusiaan yang menghancurkan, pertama dan yang terutama bagi warga Palestina di wilayah tersebut, tetapi juga bagi wilayah Palestina yang diduduki secara lebih luas,” sebut OCHA dalam peringatannya.

    “Rencana tersebut secara khusus menempatkan 18 komunitas Bedouin Palestina dalam risiko pengungsian yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Perluasan permukiman Yahudi dalam “proyek E1” itu akan mencakup pembangunan jalan pintas yang mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalanan utama Yerusalem-Yerikho.

    “Ruas jalanan tersebut merusak keutuhan wilayah, meningkatkan waktu tempuh, dan berdampak negatif terhadap mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap layanan,” sebut OCHA memperingatkan.

    Menkeu Israel Puji Persetujuan Permukiman, Sebut ‘Palestina Dihapus’

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Israel sejak lama berambisi membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem Timur. Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang komunitas internasional, yang menilainya mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • India Uji Coba Rudal Balistik Berkemampuan Nuklir, Mampu Jangkau China

    India Uji Coba Rudal Balistik Berkemampuan Nuklir, Mampu Jangkau China

    New Delhi

    India mengatakan pihaknya telah menggelar uji coba rudal balistik jarak menengah, yang diklaim berlangsung sukses. New Delhi bahkan menyebut jika rudal itu beroperasi, maka seharusnya mampu membawa hulu ledak nuklir ke wilayah mana pun di China.

    Otoritas India dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa rudal Agni-5 berhasil diluncurkan di negara bagian Odisha, India bagian timur, pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    New Delhi menyebut keberhasilan uji coba rudal tersebut “memvalidasi semua parameter operasional dan teknis”.

    Rudal Agni-5 merupakan salah satu dari sejumlah rudal balistik jarak pendek dan menengah yang diproduksi di dalam negeri oleh India, dengan tujuan meningkatkan postur pertahanan dalam melawan Pakistan serta China.

    Rudal jenis ini menggunakan teknologi yang memungkinkannya membawa beberapa hulu ledak nuklir, sehingga hulu ledak tersebut dapat dibagi dan mengenai target-target yang berbeda. India terakhir kali menguji coba rudal Agni-5 pada Maret 2024 lalu.

    India semakin memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk bergabung dengan aliansi keamanan Quad bersama Amerika Serikat (AS), Australia, dan Jepang, yang dipandang untuk menangkal China.

    India dan China, dua negara dengan penduduk terbanyak di dunia, merupakan rival sengit yang bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Selatan. Hubungan kedua negara memburuk tahun 2020 lalu, setelah bentrokan perbatasan yang mematikan.

    Namun baru-baru ini hubungan kedua negara menghangat dengan beberapa kunjungan bilateral. Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bertemu Presiden China Xi Jinping dalam sebuah pertemuan puncak di Rusia, yang merupakan pertemuan pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Akhir bulan ini, Modi dijadwalkan mengunjungi Tianjin, China, yang akan menjadi kunjungan pertamanya ke negara tersebut sejak tahun 2018 lalu.

    Perang tarif yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu terakhir semakin mendorong New Delhi dan Beijing untuk memperbaiki hubungan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kapal Angkatan Laut AS Terbakar Selama 12 Jam di Lepas Pantai Jepang

    Kapal Angkatan Laut AS Terbakar Selama 12 Jam di Lepas Pantai Jepang

    Tokyo

    Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) terbakar di lepas pantai Jepang. Kebakaran kapal militer ini berlangsung selama 12 jam sebelum api berhasil dipadamkan pada Kamis (21/8) pagi waktu setempat.

    Armada ke-7 pada militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), melaporkan bahwa kebakaran melanda kapal USS New Orleans di perairan sebelah selatan pulau Okinawa pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Api berhasil dipadamkan setelah berkobar selama 12 jam dengan kapal-kapal lokal menghabiskan waktu semalaman untuk melakukan pemadaman.

    Dua pelaut AS sempat dirawat karena mengalami luka ringan akibat kebakaran tersebut.

    Penyebab kebakaran itu belum diketahui secara jelas.

    “Penyebab kebakaran saat ini sedang diselidiki… Para awak New Orleans akan tetap berada di atas kapal,” demikian pernyataan Armada ke-7 militer AS.

    Kapal USS New Orleans yang terbakar itu merupakan jenis kapal dok transportasi amfibi yang memiliki panjang 208,4 meter dan berbobot 24.333 ton. Saat insiden terjadi, kapal tersebut sedang berlabuh di Fasilitas Angkatan Laut White Beach.

    Otoritas Penjaga Pantai Jepang mengatakan bahwa awalnya militer AS meminta bantuan dari Jepang, tetapi kemudian membatalkan permintaan itu sebelum memperbaruinya pada Rabu (20/8) malam, sekitar pukul 19.30 waktu setempat.

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai Jepang, Tetsuhiro Azumahiga, menuturkan kepada AFP bahwa empat kapal Jepang, yang terdiri atas kapal Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut dan kapal kontraktor swasta, menghabiskan semalaman untuk memadamkan api.

    AS diketahui memiliki sekitar 54.000 personel militer yang ditugaskan di Jepang, sebagian besar di Okinawa.

    Lihat juga Video: 4 Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Pyongyang

    Selama bertahun-tahun Jin-su menggunakan ratusan identitas palsu untuk melamar pekerjaan di bidang Teknologi Informasi (Information Technology/IT) secara remote atau jarak jauh di perusahaan-perusahaan negara Barat.

    Hal ini rupanya bagian dari rencana penyamaran besar-besaran demi menghimpun dana untuk Korea Utara.

    Menjalankan beberapa pekerjaan di AS dan Eropa akan menghasilkan setidaknya US$50.000 atau setara Rp80 juta per bulan, kata Jin-su kepada BBC dalam sebuah wawancara.

    Beberapa rekannya, sambung Jin-su, bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar.

    Sebelum membelot, Jin-su yang namanya telah diganti untuk melindungi identitasnya adalah salah satu dari ribuan orang yang diyakini dikirim ke China, Rusia, atau negara-negara di Afrika dan tempat lainnya, untuk ikut serta dalam operasi rahasia tertutup yang dijalankan oleh Korea Utara.

    Para pekerja IT asal Korea Utara diawasi secara ketat dan hanya sedikit yang berbicara kepada media, tapi Jin-su telah memberikan kesaksian kepada BBC.

    Kesaksian itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari para pekerja asal Korut dan bagaimana mereka beroperasi.

    Ia berkata 85% dari penghasilannya dikirim kembali untuk mendanai rezim Korea Utara. Sebab, negara itu mengalami kekurangan uang setelah dijatuhi sanksi internasional selama bertahun-tahun.

    “Kami tahu ini seperti perampokan, tetapi kami menerimanya sebagai takdir,” tutur Jin-su. “Masih jauh lebih baik daripada ketika kami berada di Korea Utara,” sambungnya.

    Siluet peretas Korea Utara dengan Bendera Korea Utara (Getty Images via Bill Hinton)

    Pekerja IT tersebut menghasilkan US$250 juta hingga US$ 600 juta per tahun untuk Korea Utara, menurut laporan Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada Maret 2024.

    Aksi penipuan ini berkembang pesat selama pandemi, ketika kerja jarak jauh menjadi hal yang lumrah. Pihak berwenang maupun pakar pertahanan siber memperingatkan aktivitas mereka terus meningkat sejak saat itu.

    Sebagian besar pekerja menginginkan agar gaji tetap mereka dikirim kembali ke rezim Korea Utara, namun dalam beberapa kasus mereka mencuri data atau meretas perusahaan serta meminta tebusan.

    Tahun lalu, pengadilan AS mendakwa 14 warga Korea Utara yang diduga memperoleh US$ 88 juta dengan bekerja secara menyamar dan memeras perusahaan-perusahaan AS selama periode enam tahun.

    Empat warga Korea Utara lainnya didakwa bulan lalu karena diduga menggunakan identitas palsu untuk menjalankan pekerjaan IT jarak jauh di sebuah perusahaan mata uang kripto di AS.

    Bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan itu?

    Jin-su adalah seorang pekerja IT untuk rezim Korea Utara di China selama beberapa tahun sebelum akhirnya membelot.

    Ia dan rekan-rekannya kebanyakan bekerja dalam tim yang terdiri dari 10 orang, katanya kepada BBC.

    Akses internet terbatas di Korea Utara, tapi di luar negeri para pekerja IT ini bisa beroperasi dengan lebih mudah.

    Mereka perlu menyamarkan kewarganegaraan, tidak hanya supaya bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi, tetapi juga karena sanksi internasional yang meluas terhadap Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

    BBC berbicara dengan Jin-su melalui panggilan video dari London. Demi keselamatannya, kami melindungi identitasnya (BBC)

    Skema ini terpisah dari operasi peretasan Korea Utara yang juga dilakukan untuk menggalang dana untuk rezim tersebut.

    Pada awal tahun ini, Lazarus Group sebuah kelompok peretas terkenal yang diyakini bekerja untuk Korea Utara, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya diduga telah mencuri US$1,5 miliar dari perusahaan mata uang kripto Bybit.

    Jin-su menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba mendapatkan identitas palsu yang bisa digunakannya untuk melamar pekerjaan.

    Pertama-tama, dia berpura-pura menjadi orang China, lalu menghubungi orang-orang di Hongaria, Turki, dan negara-negara lain untuk meminta menggunakan identitas mereka dengan imbalan persentase dari penghasilannya, ungkap Jin-su kepada BBC.

    “Jika Anda mencantumkan ‘wajah Asia’ di profil, Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan.”

    Baca juga:

    Ia kemudian memakai identitas palsu tersebut untuk mendekati orang-orang di Eropa Barat demi mendapatkan identitas baru, yang selanjutnya dipakai buat melamar pekerjaan di AS dan Eropa.

    Jin-su, mengklaim, selalu berhasil menyasar warga negara UK.

    “Dengan sedikit komunikasi, orang-orang di UK bisa dengan mudah menyebarkan identitas mereka,” imbuhnya.

    Pekerja IT dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik sering kali ditugaskan untuk mengelola proses aplikasi.

    Tapi, pekerjaan di situs freelancer atau pekerja lepas, tidak selalu memerlukan wawancara tatap muka dan seringkali interaksi sehari-hari berlangsung di platform seperti Slack, sehingga lebih mudah untuk berpura-pura menjadi orang lain.

    Jin-su berkata kepada BBC, dia selalu menargetkan pasar AS, “karena gaji di perusahaan-perusahaan Amerika lebih tinggi”.

    Peretas dengan hoody merah tua di depan bendera Korea digital dan latar belakang aliran biner konsep keamanan siber (Getty Images via BeeBright)

    Ia mengklaim begitu banyak pekerja IT yang mendapatkan pekerjaan, dan seringkali perusahaan tersebut tanpa sengaja mempekerjakan lebih dari satu orang Korea Utara.

    “Itu sering terjadi,” akunya.

    Pekerja IT biasanya menerima penghasilan mereka melalui jaringan fasilitator yang berbasis di Barat dan China.

    Pekan lalu, seorang perempuan AS dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara atas kejahatan yang terkait dengan membantu pekerja IT Korea Utara mendapatkan pekerjaan dan mengirimkan uang kepada mereka.

    BBC tidak bisa secara independen memverifikasi kesaksian Jin-su, namun melalui PSCORE, sebuah organisasi yang mengadvokasi hak asasi manusia untuk Korea Utara, kami telah membaca kesaksian dari pekerja IT lain yang membelot dan mendukung klaim Jin-su.

    BBC juga berbicara dengan pembelot lain, Hyun-Seung Lee, yang bertemu dengan warga Korea Utara lainnya dan bekerja di bidang IT saat dia bepergian sebagai pengusaha untuk rezim Korea Utara di China.

    Dia mengonfirmasi bahwa mereka memiliki pengalaman serupa.

    Penyamaran yang terbongkar

    BBC berbincang dengan beberapa manajer perekrutan di sektor keamanan siber dan pengembangan perangkat lunak.

    Mereka berkata, menemukan puluhan kandidat yang dicurigai sebagai pekerja IT asal Korea Utara selama proses perekrutan.

    Rob Henley, salah satu pendiri Ally Security di AS, baru-baru ini membuka lowongan untuk serangkaian posisi untuk bekerja jarak jauh di perusahaannya.

    Dia yakin telah mewawancarai hingga 30 pekerja IT Korea Utara dalam proses tersebut.

    “Awalnya seperti sebuah permainan, mencoba mencari tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu, tetapi lama-lama menjadi sangat menjengkelkan,” katanya.

    Akhirnya, dia meminta kandidat tersebut melakukan panggilan video untuk menunjukkan suasana hari di tempat mereka berada.

    “Kami hanya merekrut kandidat dari AS untuk posisi-posisi ini. Seharusnya cuaca di Amerika cukup terang. Tapi saya tidak pernah melihat cahaya matahari.”

    Pada Maret lalu, Dawid Moczadlo, salah satu pendiri Vidoc Security Lab yang berbasis di Polandia, membagikan video wawancara kerja jarak jauh yang dilakukannya.

    Dalam video tersebut, kandidat yang diwawancarai tampak menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk menyamarkan wajahnya.

    Ia bilang, setelah berkonsultasi dengan para ahli, dia yakin kandidat tersebut kemungkinan adalah seorang pekerja IT asal Korea Utara.

    BBC telah menghubungi Kedutaan Besar Korea Utara di London untuk menanyakan soal tuduhan itu. Namun, mereka tidak menanggapi.

    Pelarian

    Korea Utara telah mengirim pekerjanya ke luar negeri selama beberapa dekade untuk mendapatkan devisa negara.

    Lebih dari 10.000 orang dipekerjakan di luar negeri sebagai pekerja pabrik atau restoran, sebagian besar di China dan Rusia.

    Setelah beberapa tahun tinggal di China, Jin-su mengatakan “merasa terkekang” atas kondisi kerjanya yang semakin terasa menindas.

    “Kami tidak diizinkan keluar dan harus tinggal di dalam rumah sepanjang waktu,” imbuhnya.

    “Anda tidak bisa berolahraga, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan.”

    Agen intelijen rahasia memberi hormat dengan gestur tangan ke arah bendera Korea Utara di ruang perang, menunjukkan rasa hormat (Getty Images via Dragos Condrea)

    Namun, pekerja IT Korea Utara memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengakses media Barat ketika berada di luar negeri, kata Jin-su.

    “Anda seperti melihat dunia nyata. Ketika kami berada di luar negeri, kami menyadari ada sesuatu yang salah di Korea Utara.”

    Kendati begitu, Jin-su mengklaim hanya sedikit pekerja IT Korea Utara yang berpikir untuk melarikan diri seperti dirinya.

    “Mereka hanya mengambil uang dan pulang, sangat sedikit yang berpikir untuk membelot.”

    Meskipun mereka hanya menyimpan sebagian kecil dari penghasilannya, uang itu sangat berharga di Korea Utara.

    Baca juga:

    Membelot juga sangat berisiko dan sulit. Pengawasan di China berarti sebagian besar dari mereka bakal tertangkap.

    Beberapa orang yang berhasil membelot mungkin tidak akan pernah bertemu keluarga mereka lagi, dan kerabat mereka bisa menghadapi hukuman karena meninggalkan Korea Utara.

    Jin-su berkata masih bekerja di bidang IT setelah dia membelot.

    Ia mengatakan, keterampilan yang dia asah saat bekerja untuk rezim telah membantunya beradaptasi dengan kehidupan barunya.

    Karena dia tidak bekerja di banyak pekerjaan dengan identitas palsu, penghasilannya jadi lebih sedikit daripada saat bekerja untuk rezim Korea Utara.

    Namun, ia bisa menyimpan lebih banyak pendapatannya. Yang artinya, dia memiliki lebih banyak uang di dompetnya.

    “Saya terbiasa menghasilkan uang dengan melakukan hal-hal ilegal. Tapi sekarang saya bekerja keras dan mendapatkan uang yang pantas saya dapatkan,” ujar Jin-su.

    Tonton juga Video: Kim Jong Un Resmikan Wisata Pantai Megah di Korut, Tertarik Mampir?

    (nvc/nvc)

  • Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan tiga kapal perang ke dekat lepas pantai Venezuela. Pengerahan ini dilakukan saat ketegangan antara kedua negara semakin memuncak terkait kasus perdagangan narkoba yang turut menyeret Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Pengerahan tiga kapal perang AS ke dekat Venezuela itu, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), diungkapkan oleh seorang sumber yang mengetahui langkah Washington tersebut. Gedung Putih sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait pengerahan semacam ini.

    Menurut sumber yang dikutip AFP, pengerahan tiga kapal perang AS itu merupakan bagian dari upaya untuk memberantas perdagangan narkoba.

    Pengerahan kapal perang AS ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump terhadap Maduro terkait tuduhan perdagangan narkoba federal yang menjeratnya. Baru-baru ini, Washington menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau sekitar Rp 814,3 miliar.

    Disebutkan oleh sumber AS tersebut kepada AFP bahwa tiga kapal perang jenis penghancur kelas Aegis yang dilengkapi rudal sedang berlayar menuju ke perairan lepas pantai Venezuela.

    Laporan media AS menyebut Washington juga berencana mengirimkan 4.000 Marinir ke kawasan tersebut.

    AS, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Departemen Keuangan AS telah menetapkan kelompok tersebut sebagai kelompok teroris khusus, dan menuduhnya mendukung kartel-kartel narkoba, seperti Tren de Aragua dan Sinaloa, yang telah dilabeli sebagai organisasi teroris asing pada awal tahun ini.

    Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela, Gedung Putih mengatakan pada Selasa (19/8) waktu setempat bahwa Trump akan menggunakan “setiap elemen” untuk menghentikan perdagangan narkoba.

    “Presiden Trump telah sangat jelas dan konsisten, dia siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk menghentikan narkoba membanjiri negara kita dan untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Leavitt bahkan menggambarkan pemerintah Venezuela sebagai “kartel teror-narkotika”.

    “Dan Maduro, menurut pandangan pemerintahan ini, bukanlah presiden yang sah, dia ada buronan kepala kartel ini yang telah didakwa di Amerika Serikat karena menyelundupkan narkoba ke negara ini,” tegasnya.

    Maduro mengatakan pada Senin (18/8) waktu setempat bahwa dirinya mengerahkan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela untuk merespons “ancaman” AS.

    Simak juga Video: 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    New Delhi

    Di Kolkata, pusat utama industri pengecoran baja India yang biasanya mengekspor produk baja sanitasi, aktivitas produksi melambat, bahkan berhenti. Para pemilik perusahaan enggan membahas krisis di hadapan publik dan membisu. Dampaknya, para buruh kini kebingungan.

    Vijay Shankar Beriwal, pemilik perusahaan Calcutta Iron Udyog, sebaliknya tidak ragu mengungkap krisis yang dialami perusahaannya pada publik. Ia menyalahkan tarif impor 50% atas baja dan aluminium India yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mulai berlaku pada Juni lalu.

    Trump berdalih tarif tersebut dikenakan karena kekhawatiran akan keamanan nasional AS, merujuk pada Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS tahun 1962. Selain tarif baja, Trump memberlakukan tarif balasan 25% atas sebagian besar barang impor dari India. Bahkan merespon pembelian minyak Rusia oleh India, Trump mengusulkan tarif tambahan 25%, yang akan diberlakukan pada akhir Agustus.

    “Dampak penuh belum terasa di pasar, tetapi tekanan sudah mulai terlihat. Mereka yang sebelumnya memiliki pesanan dari AS menyelesaikan pesanan dengan cepat, tetapi pesanan baru sedikit bahkan tidak ada. Banyak pabrik baja yang berhenti beroperasi,” katanya.

    Tarif baja dan aluminium sebesar 50% merupakan bagian dari kebijakan proteksi perdagangan Trump. Kebijakan ini mengancam pabrik-pabrik baja serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di India timur yang sangat bergantung pada pasar AS agar tidak ‘gulung tikar’.

    India mengekspor produk besi, baja, dan aluminium senilai $4,56 miliar (Rp74 triliun) ke Amerika Serikat pada tahun 2024, termasuk di dalamnya $587,5 juta (Rp9 triliun) untuk baham mentah besi dan baja, $3,1 miliar (Rp50 triliun) untuk produk besi atau baja, dan $860 juta (Rp13 triliun) untuk produk aluminium, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Angka ini mewakili sekitar 5,3% dari total ekspor India ke Amerika Serikat senilai $86,51 miliar (Rp1500 triliun rupiah).

    Pukulan telak bagi pabrik baja skala kecil

    Meskipun jumlahnya kecil, pabrik-pabrik baja kecil mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja dalam produksi padat karya di lebih dari 5.000 unit pengecoran baja. 95% usaha pengecoran baja dikelola usaha skala kecil.

    Sedangkan pabrik pengecoran di India timur spesifik dalam usaha pengecoran baja untuk ekspor. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap kenaikan tarif.

    Sudah begitu, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal dianggap meremehkan dampak tarif terhadap baja dan aluminium. Dia berdalih, nilai ekspor baja dan aluminium ke AS berjumlah sangat kecil.

    “Apa masalahnya jika dari 145 juta ton, Anda tidak dapat mengekspor 95.000 ton?” katanya dalam acara Kamar Dagang dan Industri Bengal.

    ‘Tertekan’ baja China

    Akibat penurunan ekspor ke AS, banyak produsen baja membanjiri pasar domestik India, yang menyebabkan persaingan makin ketat. Konsumen kini diwartakan rajin meminta diskon hingga 5% atau cicilan kredit. Fenomena ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Federasi Organisasi Ekspor India FIEO, ekspor baja India ke AS yang turun 85%, menekan harga baja lokal hingga 6–8% memperkecil keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Dengan tarif saat ini, harga yang kompetitif menjadi faktor penentu. Namun, beberapa negara, seperti China, juga sangat tertarik menurunkan harga. UMKM India mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bersaing,” kata Direktur Jenderal FIEO Ajay Sahai.

    Asosiasi Pengembangan Baja Stainless India (ISSDA) mencatat bahwa India telah menjadi importir bersih produk baja sejak tahun fiskal 2023-24, impor baja China pun tercatat meningkat signifikan antara 2021 dan 2024.

    Harapkan intervensi segera dari pemerintah

    Alternatif terhadap pasar ekspor AS juga semakin tertutup, seperti Uni Eropa yang menghadang lewat bea masuk dan pajak karbon (CBAM) “Masalah ekspor baja adalah semua negara maju sedang menutup diri. Uni Eropa telah mengenakan bea masuk sejak 2018, dan mulai Januari 2026, mereka akan menerapkan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM),” kata Ajai Srivastava, pendiri Inisiatif Penelitian Perdagangan Global.

    Beralih ke pasar lain pun butuh waktu dan modal yang tak dimiliki banyak pelaku usaha.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah India mengupayakan beberapa langkah antara lain menjajaki perjanjian dagang dengan AS serta mempertimbangkan subsidi bunga, jaminan pinjaman, dan pemangkasan biaya sertifikasi untuk mendukung UMKM. Bea masuk pengamanan 12% juga diterapkan untuk melindungi pasar domestik dari dumping baja China.

    Beriwal dari Calcutta Iron Udyog optimis intervensi pemerintah dapat melindungi industri baja dari konflik dagang global.

    “Industri ini sangat membutuhkan dukungan cepat dari pemerintah untuk bertahan. Kami akan mengajukan proposal kepada pemerintah, tetapi saat ini kami menunggu perkembangan situasi dengan Presiden AS,” jelas Beriwal.

    Para pakar industri memperingatkan bahwa UMKM berisiko bangkrut dan melakukan PHK dan pada awal 2026 jika tidak ada tindakan segera.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Jakarta

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menerima persetujuan akhir rencana permukiman Israel. Rencana pembangunan permukiman itu akan didirikan di wilayah yang diperjuangkan negara Palestina.

    “Dengan E1, kami akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun,” kata Smotrich dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025).

    “Negara Palestina saat ini sedang dihapus dari meja perundingan, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan,” imbuhnya.

    Rencana ini mendapat tentangan dari sejumlah pihak. PBB bahkan angkat bicara dan menyatakan keberatan dengan rencana ini.

    “Kami mengecam keputusan yang diambil hari ini untuk memperluas permukiman ini, yang… akan menyakiti dua negara. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan semua aktivitas permukiman,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

    Hingga saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengomentari pengumuman E1. Namun beberapa hari lalu, saat berkunjung ke Ofra, permukiman Tepi Barat lainnya yang didirikan seperempat abad lalu, Netanyahu sempat bicara mengena janji Israel.

    “Saya katakan 25 tahun yang lalu bahwa kami akan melakukan segalanya untuk mengamankan cengkeraman kami di Tanah Israel, untuk mencegah pembentukan negara Palestina, untuk mencegah upaya-upaya untuk mencabut kami dari sini. Terima kasih Tuhan, apa yang saya janjikan, telah kami tepati,” kata Netanyahu saat itu.

    Simak juga Video: Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza

    (zap/lir)

  • Israel Mulai Jalankan Operasi Caplok Kota Gaza

    Israel Mulai Jalankan Operasi Caplok Kota Gaza

    Jakarta

    Militer Israel mengumumkan telah mulai melakukan langkah pertama operasi untuk mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    “Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025).

    Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas kini menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    “Kami akan memperdalam serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, benteng teror pemerintah dan militer bagi organisasi teroris tersebut,” kata juru bicara tersebut.

    Sebelumnya, militer Israel mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan pada Rabu (20/8) untuk mempersiapkan serangan yang diperkirakan akan terjadi di Kota Gaza. Sementara pemerintah Israel mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru.

    Sementara itu, Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan “perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza.”

    “Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.

    Kabinet keamanan Israel, yang diketuai oleh Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza, tempat pasukan Israel melancarkan perang kota yang sengit dengan Hamas pada tahap awal perang. Israel saat ini menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza.

    60 Ribu Prajurit Cadangan Dipanggil

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz menyetujui rencana penaklukan Kota Gaza dan mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 prajurit cadangan untuk melakukan operasi tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (20/8), langkah Katz ini dikonfirmasi oleh seorang juru bicara kementeriannya pada Rabu (20/8), seiring para mediator yang mendorong gencatan senjata dalam perang hampir dua tahun di Gaza, tengah menunggu tanggapan resmi Israel atas proposal terbaru mereka.

    Meskipun mediator Qatar telah menyatakan optimisme yang hati-hati atas proposal terbaru tersebut, seorang pejabat senior Israel mengatakan pemerintah tetap teguh pada seruannya untuk pembebasan semua sandera dalam perjanjian apa pun.

    Simak juga Video: Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza

    Halaman 2 dari 3

    (zap/lir)

  • Kim Jong Un Puji Tentaranya yang Bertempur di Rusia: Pasukan Heroik!

    Kim Jong Un Puji Tentaranya yang Bertempur di Rusia: Pasukan Heroik!

    Jakarta

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memuji tentaranya yang dikerahkan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Dia mengatakan tentaranya adalah pasukan heroik.

    “Tentara kami adalah pasukan yang heroik,” kata Kim dalam pidatonya kepada anggota militer Korea Utara sebagaimana laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Kim menyampaikan dukungan hangat kepada para perwira dan tentara yang bertugas di wilayah Kursk Rusia. Badan Intelijen Pyongyang mengatakan mereka telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke Rusia.

    “Tentara kami sekarang melakukan apa yang seharusnya, dan apa yang perlu dilakukan. Kami juga akan melakukannya di masa depan,” ucap Kim.

    Pernyataan Kim muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, setelah mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pemimpin kedua negara dalam beberapa hari terakhir.

    Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pekan lalu juga memuji pasukan Korea Utara sebagai “heroik” hingga kini menghindari pertemuan dengan mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk perundingan damai.

    Pada April lalu, Korea Utara untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa mereka telah mengerahkan satu kontingen tentaranya ke garis depan di Ukraina, bersama pasukan Rusia.

    Badan intelijen Korea Selatan mengatakan Pyongyang mengirim lebih dari 10.000 tentara ke wilayah Kursk Rusia pada tahun 2024, beserta peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh. Sekitar 600 tentara Korea Utara telah tewas dan ribuan lainnya terluka saat bertempur untuk Rusia.

    (zap/yld)

  • Sentilan Korut ke Korsel yang Katanya Ingin Baikan

    Sentilan Korut ke Korsel yang Katanya Ingin Baikan

    Jakarta

    Wacana normalisasi hubungan dua negara bersaudara di Semenanjung Korea masih terbilang jauh. Pasalnya, Korea Utara (Korut) mengecam Korea Selatan (Korsel) dengan anggapan bermuka dua karena menggelar latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS).

    Korut menilai kepemimpinan Korsel memiliki karakter ganda. Alasannya Korsel mengupayakan pendekatan diplomatik dengan Pyongyang, sekaligus latihan militer bareng dengan AS.

    Dilansir AFP, Rabu (20/8), sentilan itu dilontarkan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin Korut Kim Jong Un, saat Seoul dan Washington memulai latihan gabungan tahunan pada Senin (18/8) waktu setempat.

    “Latihan militer gabungan terkini (Korea Selatan), yang kembali dilakukan dengan kedok isyarat rekonsiliasi, melibatkan peninjauan rencana operasional baru yang bertujuan untuk segera menghapus kemampuan nuklir dan rudal kami,” kata Kim Yo Jong seperti dikutip kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA).

    Latihan gabungan itu, sebut Kim Yo Jong, juga mengungkapkan niat Seoul untuk memperluas “serangan ke wilayah republik kami”.

    “Ini adalah bagian yang dengan jelas menunjukkan karakter ganda dari otoritas Seoul, yang bermuka dua di balik layar,” cetusnya, merujuk pada Presiden Korsel Lee Jae Myung dan pemerintahannya.

    Korut Tak Ingin Perbaiki Hubungan

    Pada pekan lalu, militer Korsel menyatakan Pyongyang telah mencopot pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan dalam upaya perbaikan hubungan. Membantah, Korut menegaskan tidak akan pernah mencopot pengeras suara itu.

    “Kami tidak pernah mencopot pengeras suara yang terpasang di wilayah perbatasan dan tidak bersedia mencopotnya,” kata Kim Yo Jong, adik perempuan penguasa Korea Utara Kim Jong Un, sebagaimana laporan KCNA yang dilansir AFP, Kamis (14/8).

    Namun, Kim Yo Jong menegaskan upaya Korsel untuk ‘meredakan ketegangan’ antara Korut dan Korsel melalui kabar penyingkiran pengeras suara propaganda di sisi perbatasan adalah sia-sia. Dia mengatakan hubungan Korut dan Korsel akan tetap seperti ini di masa mendatang.

    Kim Jong Un meminta tentara Korut mempersiapkan diri untuk perang. (AFP)

    “Baru-baru ini, Korea Selatan telah mencoba menyesatkan opini publik dengan mengatakan bahwa ‘tindakan niat baik’ dan ‘kebijakan peredaan’-nya mendapat respons, serta menciptakan opini publik bahwa hubungan DPRK-Korea Selatan sedang ‘dipulihkan’,” katanya.

    “Kami telah mengklarifikasi pada beberapa kesempatan bahwa kami tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, dan pendirian serta sudut pandang yang konklusif ini akan ditetapkan dalam konstitusi kami di masa mendatang,” sambungnya.

    Sejak terpilih pada Juni lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung telah berjanji untuk mendekati Korea Utara yang bersenjata nuklir dan mengupayakan dialog tanpa prasyarat, hal berbeda dari pendahulunya yang keras kepala.

    Kata Presiden Korsel soal Korut Ogah Baikan

    Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk menghormati sistem politik Korut. Lee juga bertekad untuk membangun kepercayaan militer antara Seoul dan Pyongyang.

    Janji tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8), disampaikan Lee sehari setelah Korut menyatakan mereka tidak berminat untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel, negara tetangganya.

    Lee telah berjanji untuk membangun hubungan dengan Korut dan mengupayakan dialog tanpa prasyarat sejak terpilih menjadi Presiden Korsel pada Juni lalu. Langkah ini berkebalikan dengan kebijakan pendahulunya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang agresif.

    Presiden Korsel Lee Jae-myung dan istrinya Kim Hye-kyung. (REUTERS/Lee Jin-man)

    Berbicara dalam acara peringatan pembebasan Korsel dari penjajahan Jepang, Lee mengatakan bahwa pemerintah Korsel “akan mengambil langkah-langkah konsisten untuk secara substansial mengurangi ketegangan dan memulihkan kepercayaan” dengan Korut.

    Peringatan pembebasan Korsel dari Jepang yang jatuh pada 15 Agustus ini, menurut Institut Nasional untuk Pendidikan Unifikasi Seoul, menjadi satu-satunya hari libur umum yang dirayakan di Korut dan Korsel.

    “Kami menegaskan rasa hormat kami terhadap sistem Korea Utara saat ini,” kata Lee, sembari menambahkan bahwa Seoul “tidak berniat melakukan tindakan-tindakan permusuhan”.

    “Saya berharap Korea Utara akan membalas upaya kami untuk memulihkan kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali dialog,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/lir)