Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • PM Denmark Minta Maaf Atas Kontrasepsi Paksa Perempuan Inuit

    PM Denmark Minta Maaf Atas Kontrasepsi Paksa Perempuan Inuit

    Jakarta –

    Pada Rabu (27/08), Denmark secara resmi meminta maaf kepada lebih dari 4.500 korban kampanye kontrasepsi paksa, yang ditujukan untuk menurunkan angka kelahiran kelompok Inuit di Greenland.

    Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan meski apa yang terjadi tidak bisa diubah, tanggung jawab tetap harus diambil.

    “Karena itu, atas nama Denmark, saya ingin mengatakan: saya minta maaf,” ujar Frederiksen dalam pernyataannya.

    Frederiksen menambahkan bahwa masih ada “bab gelap lain” terkait diskriminasi sistematis terhadap warga Greenland, dan permintaan maafnya juga mencakup “kegagalan-kegagalan lain” tersebut.

    Apa kisah di balik kontrasepsi paksa perempuan Inuit?

    Kampanye Denmark pada 1960 hingga 1992 memaksa sekitar setengah dari 9.000 perempuan Inuit di Greenland untuk menggunakan alat kontrasepsi intrauterin (IUD) tanpa persetujuan mereka. Alhasil, kontrasepsi paksa ini membuat banyak perempuan menjadi mandul serta mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental.

    Kala itu, kampanye dilakukan ketika populasi Greenland meningkat pesat akibat membaiknya kondisi hidup dan akses layanan kesehatan. Banyak korban masih berusia remaja pada saat itu.

    Greenland resmi diintegrasikan ke negara Denmark pada 1953, memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979, dan mengambil alih kendali layanan kesehatan dari Denmark pada 1992.

    Respons pemimpin Greenland

    Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, juga meminta maaf kepada para perempuan yang “telah terpapar — dan hidup dengan konsekuensi dari intervensi yang tidak kalian minta dan tidak bisa kalian kendalikan.”

    Permintaan maaf ini disampaikan sebulan sebelum laporan resmi terkait perlakuan terhadap perempuan Inuit dijadwalkan rilis pada bulan depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.

    Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.

    Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia.

    “Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris,” katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.

    “Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?” jelasnya.

    Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.

    Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau “kedaluwarsa”, begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.

    “Beberapa di antaranya memang masuk akal,” kata Asdpara, yang berkewarganegaraan Malaysia.

    “Tapi kalau kamu bisa berbicara bahasanya [Inggris] dan menguasainya dengan sangat baik, dan sudah menyatakan kalau itu bahasa pertama kita, seharusnya kita tidak harus terus-menerus melakukan tes.”

    Tegang, stres, dan penundaan

    Menurut pemerintah Australia, sertifikat bahasa Inggris diwajibkan saat mengajukan berbagai jenis visa, seperti visa kerja dan visa pelajar.

    Pemerintah Australia mengatakan syarat ini dibutuhkan untuk mengatur kemungkinan “risiko imigrasi” dan memastikan warga negara asing dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat Australia.

    Setiap visa memerlukan standar atau nilai bahasa Inggris yang berbeda, dan untuk membutikannya pemohon butuh keluar uang lebih dari AU$400 lewat salah satu dari sembilan tes yang diakui di Australia.

    Kementerian Dalam Negeri Australia tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa sertifikat bahasa Inggris bisa ada batas waktu.

    Tapi “kedaluwarsa” bukan satu-satunya kekhawatiran yang disampaikan para migran kepada ABC.

    Pakar bidang Hukum di Curtin University, Dr. Dominic Dagbanja, sudah banyak menulis soal sistem migrasi Australia dan memberikan bukti kepada Senat yang melakukan penyelidikan soal tes bahasa Inggris.

    “[Tes-tes tersebut] memberikan beban finansial yang besar bagi para migran. Tes-tes tersebut membebani mereka. Tes-tes tersebut menghalangi mereka untuk memasuki dunia kerja,” ujarnya.

    “Sementara itu, tes-tes ini menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi para pelaku industri yang terlibat dalam melakukan tes tersebut.”

    Menurutnya juga ada perbedaan dalam kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari dan apa yang sebenarnya dites.

    Ini artinya peserta tes bahasa Inggris bisa saja lulus tes, “tanpa harus memiliki tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang memadai”.

    Apakah tes Inggris dengan AI bisa dipercaya?

    Tuduhan adanya teknik untuk memanipulasi sistem penilaian pernah terungkap pada salah satu tes paling populer, Pearson Test of English (PTE).

    Banyak migran mengatakan mereka lebih suka PTE karena berbasis komputer dan dinilai dengan kecerdasan buatan (AI), yang dapat mengurangi risiko bias manusia.

    Namun, AI bukannya tanpa masalah, menurut Varun Dhawan, pengelola Language Academy Australia dan kanal YouTube pendidikan dengan lebih dari 540.000 pengikutnya.

    “AI memang cerdas, tetapi tidak secerdas manusia,” kata Varun.

    “Saya pernah melihat orang-orang yang menguasai bahasa dengan sangat baik tetapi tidak mampu meraih skor.”

    Varun berfokus pada pendidikan bahasa dan persiapan ujian, tapi beberapa kreator konten menyebarkan “hack” atau cara mengelabui sistem penilaian yang dilakukan AI.

    Metode umum yang konon bisa meningkatkan skor antara lain meniru aksen Inggris, berbicara “seperti robot”, berbicara tanpa henti, dan memberikan respons sesuai “template”.

    Perombakan besar-besaran sistem penilaian

    Maraknya teknik-teknik “hack” ini menjadi perhatian serius sehingga Pearson meningkatkan sistem penilaian otomatisnya pada tahun 2022 dan memperkenalkan “jaminan kualitas yang melibatkan manusia untuk terlibat dalam penilaian” pada tahun 2024.

    Perubahan lebih lanjut pada tes PTE Academic dilakukan pada tahun 2025, dengan perpaduan manusia dan AI digunakan untuk menilai sekitar sepertiga soal ujian.

    Juru bicara Pearson mengatakan PTE sudah diakui oleh pemerintah Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, serta 3.500 universitas di seluruh dunia.

    “Tes kami menantang secara akademis dan didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris di dunia nyata yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan migran,” ujar juru bicara tersebut.

    “Pengujian dan penilaian berbasis komputer dengan pengawasan manusia berarti peserta tes dinilai secara objektif dan konsisten, dan pendekatan berlapis kami terhadap keamanan ujian di pusat-pusat tes kami memberikan keyakinan kepada institusi terhadap hasil PTE.”

    Dalam laporan tahun 2024, Pearson menyatakan akan berfokus pada “pemeliharaan dan perluasan integritas pengujian, di samping ukuran reliabilitas, validitas, dan kewajaran”.

    Varun mengatakan siswa yang hanya mengandalkan “strategi atau jalan pintas” kini kesulitan untuk mendapatkan nilai tinggi.

    “Siswa yang benar-benar menguasai bahasa Inggris dengan baik-lah yang akhirnya benar-benar mendapatkan nilai,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan pihaknya “memantau kualitas layanan untuk memastikan masalah penipuan dan integritas dilacak dan diminimalkan”.

    Mereka juga mulai menerima empat tes baru dan merombak skor yang akan diterima dari berbagai ujian untuk membuktikan standar bahasa Inggris tertentu.

    “Beberapa kesetaraan skor ditingkatkan dan yang lainnya diturunkan agar lebih akurat memenuhi persyaratan kecakapan departemen dan memastikan konsistensi antara semua penyedia tes,” kata juru bicara kementerian.

    Paspor negara barat ‘dibebaskan’ dari beberapa tes

    Dr Dominic tetap khawatir jika orang-orang yang sudah menyelesaikan gelar di universitas-universitas Australia atau bahkan sudah bekerja di Australia, sering kali harus mengikuti tes ulang.

    Ia juga mempertanyakan mengapa orang yang memegang paspor dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru dianggap memiliki standar bahasa Inggris yang “kompeten” sehingga dibebaskan dari tes untuk visa tertentu.

    Mereka yang berasal dari negara-negara barat menggunakan bahasa Inggris yang aktif, namun, Pew Research Centre menemukan 9 persen orang Amerika berusia di atas lima tahun tidak mahir berbahasa Inggris dan 14 persen berbicara bahasa lain di rumah.

    “Di negara-negara Asia di mana bahasa Inggris adalah bahasa resmi pengajaran dan lainnya, Anda tetap harus mengikuti tes terlepas dari kenyataan kalau semua pendidikan dan pengalaman kerja semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris,” kata Dr Dominic.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan mereka menerapkan “sistem visa universal non-diskriminatif” dan pemohon visa “harus memenuhi semua kriteria legislatif untuk mendapatkan visa, terlepas dari kewarganegaraan atau negara asal mereka”.

    “Kementerian mengelola berbagai pengecualian tes bahasa Inggris di berbagai subkelas visa. Pengecualian yang dipertimbangkan oleh departemen mencakup, namun tidak terbatas pada, kewarganegaraan, tetapi juga dapat mencakup pendidikan, yang materinya disampaikan dalam bahasa Inggris.”

    Mengapa orang gagal dalam tes bahasa Inggris?

    Chintan Ray mengikuti empat tes bahasa Inggris, dengan dua penyedia berbeda, sejak pindah dari India bagian barat ke Australia pada tahun 2022.

    Ia yakin dengan kemampuan bahasa Inggris-nya, tapi mengatakan akan sulit untuk mengikuti tes di ruangan yang dipenuhi belasan orang yang berbicara bersamaan.

    “Mungkin ada sekitar 12 hingga 20 orang,” katanya.

    “Mungkin kita hanya terganggu oleh kebisingan di ruang tes, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada tes.”

    Chintan mengatakan untuk tes seharga AU$475, “headphone-nya sangat buruk”.

    “Saya mungkin kehilangan nuansa-nuansa seperti itu dalam tes karena kebisingan yang ada di sekitar dan alat yang rusak,” katanya.

    Oscar Ibarra, yang menjalankan bisnis bimbingan belajar Best English Coach, mengatakan sebagian besar migran perlu mengikuti tes beberapa kali sebelum mereka lulus.

    “Salah satu alasan utama siswa kesulitan lulus ujian adalah persiapan yang dilakukan di menit-menit terakhir,” katanya.

    Terkadang mereka mungkin tidak menyadari persyaratan ujian, atau pemerintah mungkin mengubah aturan mengenai waktu dan skor yang dibutuhkan untuk berbagai visa.

    Aturan dan jangka waktu ini dapat berbeda-beda di setiap negara bagian dan sering berubah.

    “Akibatnya, siswa sering kali hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, ada yang hanya punya waktu 15 hari, ada yang sebulan, dan ada yang bahkan kurang, terutama jika mereka harus mengerjakan satu atau dua pekerjaan sekaligus.”

    Nilai tes yang lebih tinggi penting untuk “visa berbasis poin”, di mana lebih banyak poin diberikan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris.

    Oscar mengatakan persiapan bisa jadi lebih menantang karena tiap-tiap negara bagian dan jalur visa yang berbeda memiliki “ekspektasi yang sedikit berbeda”.

    Dr Dominic ingin melihat reformasi lebih lanjut.

    “Nilai-nilai Australia seputar keadilan, kesetaraan perlakuan, egalitarianisme, dan semua itu seharusnya tercermin dalam cara Australia memperlakukan para migran yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Australia,” ujarnya.

  • Tebar Ranjau di Perbatasan, Kamboja Pancing Protes Thailand

    Tebar Ranjau di Perbatasan, Kamboja Pancing Protes Thailand

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja mungkin tidak lagi saling serang setelah bentrokan mematikan di perbatasan bulan lalu, tetapi ketegangan antara kedua jiran Asia Tenggara itu enggan mereda.

    Pertempuran lintas batas selama lima hari pada Juli, yang melibatkan pasukan darat, artileri, dan jet tempur, menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi.

    Kedua pihak menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Malaysia, Cina, dan Amerika Serikat. Perjanjian damai itu mulai berlaku pada 29 Juli.

    Sejak itu, Thailand dan Kamboja saling tuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Namun kedua negara menyatakan tetap berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian damai.

    “Tidak bisa diterima”

    Kedua negara memiliki sengketa perbatasan yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Pertempuran pada Juli dipicu oleh klaim Thailand bahwa Kamboja menanam ranjau darat yang melukai tentaranya.

    Bahkan setelah gencatan senjata, ranjau darat tetap menjadi titik pertikaian besar. Otoritas Thailand menuduh Kamboja terus menanam bahan peledak di kawasan perbatasan.

    “Dalam waktu kurang dari sebulan, sudah ada lima insiden ledakan ranjau yang menyebabkan korban parah pada tentara kami. Lima orang di antaranya kehilangan kaki. Ini tidak bisa diterima,” kata Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, dalam konferensi pers di Ubon Ratchatani, dekat perbatasan Kamboja, pada 16 Agustus.

    Otoritas Thailand menyatakan bulan ini telah menemukan lebih dari selusin ranjau jenis PMN-2 yang baru dipasang di wilayah mereka yang berbatasan dengan Kamboja.

    “Bagi rakyat Thailand, ranjau darat itu benar-benar kejam. Kadang ranjau tidak membunuh, tapi memutus kaki sehingga membuat seseorang menderita seumur hidup,” kata Kapten Pakapron Sawangpiean dari militer Thailand kepada DW.

    Tentara dari kedua pihak terancam

    Sersan Tanee Paha, seorang prajurit Thailand, kehilangan kakinya setelah menginjak ranjau.

    Dia adalah komandan unit senapan mesin yang bertugas di garis depan konflik.

    “Pada hari ketika saya menginjak ranjau, kami sedang berpatroli mencari lokasi untuk memasang kawat berduri sebagai jalur patroli baru. Saya menginjak ranjau itu dan meledak. Dua orang anggota saya juga terluka,” ujarnya.

    Kini, pria berpangkat sersan itu sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Ubon Ratchatani.

    “Menanam ranjau di jalur patroli tidak bisa diterima karena tentara dari kedua pihak sama-sama berpatroli di rute itu,” tambahnya.

    Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai, Jepang, mengatakan kedua negara perlu bersikap transparan.

    “Masalahnya adalah komunikasi, sesuai dengan kesepakatan yang ditulis, di mana masing-masing negara harus melapor ke Komite Perbatasan Regional Thailand-Kamboja. Bahayanya, pertemuan terakhir justru menjadi ajang saling menyalahkan,” tegasnya.

    Kekhawatiran warga di perbatasan

    Pertempuran Juli lalu memaksa ratusan ribu warga di kawasan perbatasan mengungsi.

    Banyak warga desa Thailand masih diliputi kekhawatiran.

    Boon Thongleung dan keluarganya masih bertahan di pusat evakuasi darurat karena ancaman ranjau darat.

    “Karena ranjau, kami tidak bisa mencari makan,” katanya.

    “Bahkan kalau konflik ini berakhir, butuh satu hingga dua bulan untuk membersihkan ranjau. Itu artinya kami tidak bisa mencari hasil hutan untuk dijual. Bahkan jika ranjau sudah dibersihkan, kami tidak bisa yakin benar-benar aman untuk kembali,” ujar Thongleung kepada DW.

    Menteri Luar Negeri Maris pekan ini berada di Jenewa untuk melobi komunitas internasional agar menekan Kamboja dalam isu ranjau darat.

    Baik Thailand maupun Kamboja sama-sama menjadi pihak dalam Konvensi Ottawa, yang mulai berlaku pada 1999 dan melarang produksi serta penggunaan ranjau antipersonel.

    Kamboja tolak tuduhan Thailand

    Kamboja, di sisi lain, membantah tuduhan dari negeri jiran.

    “Kamboja menolak klaim Thailand bahwa ada ranjau baru yang ditanam,” kata Ou Virak, direktur Future Forum, lembaga think-tank berbasis di Phnom Penh yang fokus pada kebijakan publik.

    Dia mengatakan kepada DW bahwa sebagian besar masyarakat Kamboja percaya dan mendukung pemerintah mereka dalam isu ini.

    “Orang Kamboja umumnya tidak meragukan alasan atau klaim pemerintah. Kebanyakan percaya pada posisi pemerintah. Saya rasa ini tidak akan berpengaruh pada negara, kecuali jika terjadi pertempuran baru,” tambahnya.

    Kementerian Pertahanan Kamboja tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar DW mengenai klaim Thailand tersebut.

    Ranjau jadi hambatan besar

    Tita Sanglee, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute, mengatakan isu ranjau darat adalah “hambatan besar bagi upaya perdamaian.”

    “Dari perspektif Thailand, fakta bahwa tentara mereka masih terluka akibat ranjau setelah gencatan senjata memberi sinyal ketidak-tulusan di pihak Kamboja,” ujarnya kepada DW.

    “Ranjau itu tampak dalam kondisi siap pakai, yang melemahkan klaim Kamboja bahwa ranjau itu sudah puluhan tahun dan usang. Setiap korban baru dari pihak Thailand menambah frustrasi domestik dan memberi tekanan pada militer untuk merespons,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kamboja berargumen bahwa ranjau berada di dalam wilayah mereka, sehingga tentara Thailand tidak akan terluka jika tidak melanggar batas, kata Sanglee.

    “Itu mencerminkan adanya sudut pandang soal kedaulatan dan kompleksitas demarkasi perbatasan yang, secara objektif, memang masih disengketakan,” ujarnya.

    “Tapi bisa dimengerti, dari perspektif Kamboja sebagai negara lebih kecil dan lemah secara militer, ladang ranjau berfungsi sebagai penangkal taktis terhadap pergerakan pasukan Thailand.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Duduki Kantor Bos untuk Protes Israel, 2 Pegawai Microsoft Dipecat

    Duduki Kantor Bos untuk Protes Israel, 2 Pegawai Microsoft Dipecat

    Jakarta –

    Dua pegawai Microsoft dipecat setelah berpartisipasi dalam aksi menduduki kantor presiden perusahaan untuk memprotes hubungan perusahaan dengan Israel, yang sedang melancarkan perang di Gaza.

    Seorang juru bicara Microsoft mengatakan bahwa para karyawan tersebut dipecat setelah “pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan kode etik kami” yang berasal dari “pembobolan di kantor eksekutif.”

    Anna Hattle dan Riki Fameli menerima pesan suara yang memberi tahu bahwa mereka dipecat, kata kelompok protes No Azure for Apartheid dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025).

    Mereka termasuk di antara tujuh pengunjuk rasa yang ditangkap pada hari Selasa lalu setelah menduduki kantor presiden perusahaan tersebut, Brad Smith. Lima lainnya adalah mantan karyawan Microsoft dan orang-orang di luar perusahaan.

    “Kami di sini karena Microsoft terus memberi Israel alat-alat yang dibutuhkannya untuk melakukan genosida sambil melakukan gaslighting dan menyesatkan para pekerjanya sendiri tentang kenyataan ini,” kata Hattle dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (27/8) waktu setempat.

    No Azure for Apartheid, yang namanya merujuk pada perangkat lunak Azure milik Microsoft, telah menuntut perusahaan tersebut untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan membayar ganti rugi kepada warga Palestina.

    Sebelumnya, Smith mengatakan : “Kami menghormati kebebasan berekspresi yang dinikmati setiap orang di negara ini selama mereka melakukannya secara sah.”

    Investigasi media bersama menyatakan bahwa badan pengawasan militer Israel menggunakan perangkat lunak Azure milik Microsoft untuk menyimpan rekaman panggilan telepon seluler yang tak terhitung jumlahnya, yang dilakukan oleh warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Gaza.

    Investigasi bersama yang dilakukan oleh Guardian, publikasi Israel-Palestina +972 Magazine, dan outlet berbahasa Ibrani Local Call tersebut, juga menyatakan bahwa Israel mengandalkan cloud Microsoft untuk pengintaian yang luas terhadap warga Palestina.

    Menanggapi hal ini, Microsoft mengatakan bulan ini bahwa mereka akan meminta bantuan firma hukum Covington & Burling LLP untuk melakukan peninjauan.

    Karyawan Microsoft lainnya sebelumnya juga telah memprotes hubungan perusahaan tersebut dengan Israel.

    Pada bulan April, pernyataan CEO Microsoft AI Mustafa Suleyman disela oleh seorang karyawan pro-Palestina yang berunjuk rasa saat perayaan ulang tahun ke-50 perusahaan teknologi tersebut atas hubungannya dengan Israel. Karyawan tersebut dan seorang karyawan lain yang berunjuk rasa juga dipecat.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kim Jong Un Inspeksi Latihan Pasukan Khusus dan Sniper

    Kim Jong Un Inspeksi Latihan Pasukan Khusus dan Sniper

    Jakarta –

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menginspeksi latihan pasukan khusus dan penembak jitu (sniper) negara tersebut pada hari Rabu (27/8) waktu setempat.

    Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA melaporkan, seperti dilansir NK News, Kamis (28/8/2025), bahwa Kim menginspeksi latihan “para sniper dan tentara unit operasi khusus yang ditugaskan untuk misi khusus.” Dia menyebut mereka “pemburu yang membunuh tentara musuh dengan keterampilan menembak jitu 100% akurat di medan perang.”

    Dalam kesempatan tersebut, pemimpin negeri komunis itu juga memeriksa senapan laras panjang “generasi baru” yang didistribusikan ke unit-unit militer. Dia menyebutnya sebagai senjata “presisi jarak jauh” yang unggul. Dia juga menyerukan modernisasi persenjataan serta pengembangan taktik perang yang inovatif.

    Kim juga meminta penyediaan “seragam kamuflase berkualitas” baru yang sesuai untuk berbagai kondisi lingkungan untuk dipasok ke unit-unit tersebut “mulai tahun ini.”

    Korea Utara telah mengerahkan para penembak jitu untuk bertempur dalam perang Rusia melawan Ukraina. Meskipun analisis NK News terhadap rekaman medan perang baru yang dirilis oleh Pyongyang pekan lalu, menunjukkan bahwa mereka masih menggunakan senjata versi Kalashnikov Chukavin buatan Rusia, bukan model baru yang dipromosikan dalam latihan tersebut.

    Foto-foto yang disertakan dalam laporan tersebut menunjukkan Kim berpose dengan para penembak jitu setelah memeriksa latihan target. Para prajurit juga melakukan pertunjukan seni bela diri dan latihan kekuatan untuk Kim, seperti yang telah menjadi tradisi dalam latihan semacam itu.

    Analisis NK News terhadap foto-foto yang disertakan dalam laporan itu menunjukkan bahwa latihan tersebut berlangsung di pangkalan milik Unit 525 KPA di selatan ibu kota Korut, Pyongyang – unit yang sebelumnya melakukan simulasi infiltrasi ke Gedung Biru kepresidenan Korea Selatan.

    KCNA menerbitkan laporan tersebut pada hari terakhir latihan militer gabungan skala besar antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Ulchi Freedom Shield, yang dimulai pada 18 Agustus.

    Pyongyang telah berulang kali mengecam latihan militer tersebut, menyebutnya sebagai upaya untuk “menyerang” negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Korea Selatan Segera Larang Ponsel di Ruang Kelas

    Korea Selatan Segera Larang Ponsel di Ruang Kelas

    Jakarta –

    Korea Selatan (Korsel) telah mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan ponsel di ruang kelas sekolah di seluruh negeri. Korsel bergabung dengan negara-negara lain dalam upaya untuk membatasi penggunaan media sosial di kalangan anak-anak di bawah umur.

    Sebagai salah satu negara dengan akses internet tercepat di dunia, Korea Selatan baru-baru ini berupaya memperketat aturan tentang perangkat elektronik di sekolah, dengan alasan kekhawatiran akan kecanduan ponsel pintar di kalangan siswa.

    Undang-undang tersebut, yang akan berlaku efektif pada Maret tahun depan, melarang perangkat pintar termasuk ponsel di ruang kelas. UU ini disahkan pada hari Rabu (27/8), kata seorang juru bicara Majelis Nasional kepada AFP, Kamis (28/8/2025).

    Langkah ini menjadikan Korea Selatan negara terbaru yang membatasi penggunaan media sosial di kalangan anak sekolah, mengikuti langkah serupa di negara-negara lain termasuk Australia dan Belanda.

    Kementerian Pendidikan Seoul menyatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa UU tersebut melarang penggunaan ponsel pintar di ruang kelas, kecuali jika diperlukan sebagai alat bantu bagi siswa penyandang disabilitas atau kebutuhan pendidikan khusus, atau untuk tujuan pendidikan.

    Kementerian menyatakan UU ini juga menetapkan dasar hukum untuk “membatasi kepemilikan dan penggunaan perangkat tersebut guna melindungi hak siswa untuk belajar dan mendukung kegiatan guru”.

    Para anggota parlemen, termasuk anggota Partai Kekuatan Rakyat dari partai oposisi, Cho Jung-hun, yang mengajukan RUU tersebut, mengatakan bahwa isu tersebut telah lama “menjadi perdebatan di tengah kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia”.

    Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia negara tersebut baru-baru ini mengubah pendiriannya. Komisi tersebut mengatakan bahwa pembatasan penggunaan ponsel untuk tujuan pendidikan tidak melanggar hak, mengingat dampak negatifnya terhadap pembelajaran dan kesejahteraan emosional siswa.

    Dengan latar belakang ini, UU tersebut diperlukan untuk meredakan konflik sosial “dengan mendefinisikan aturan yang jelas tentang penggunaan perangkat pintar di sekolah”, kata para anggota parlemen dalam sebuah dokumen yang memperkenalkan RUU tersebut.

    Namun, UU ini menuai reaksi keras dari berbagai kelompok, termasuk Partai Jinbo yang berhaluan kiri, yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan “melanggar hak digital siswa dan hak atas pendidikan”.

    “Langkah tersebut mencegah remaja belajar membuat keputusan sendiri yang bertanggung jawab dan menghilangkan kesempatan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan digital”, kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Tonton juga Video: Guru Sita HP Murid

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Bos Badan Kesehatan AS Tiba-tiba Mundur, Ribut dengan Menkes?

    Bos Badan Kesehatan AS Tiba-tiba Mundur, Ribut dengan Menkes?

    Jakarta –

    Kepala badan kesehatan publik Amerika Serikat tiba-tiba mengundurkan diri saat dirinya baru empat minggu menjabat. Departemen Kesehatan AS mengumumkan pengunduran dirinya, tanpa menyebutkan alasannya. Ini terjadi menyusul pergeseran pemerintahan Presiden Donald Trump ke arah skeptisisme vaksin.

    “Susan Monarez tidak lagi menjadi direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Kami berterima kasih atas dedikasinya kepada rakyat Amerika,” kata Departemen Kesehatan, yang mengawasi CDC, dalam sebuah pernyataan singkat di media sosial X, dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025).

    Monarez, seorang ilmuwan kesehatan dan pegawai negeri senior, mendapatkan konfirmasi Senat AS untuk jabatan tersebut, dan kemudian dilantik oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Robert F Kennedy Jr pada tanggal 31 Juli lalu.

    The Washington Post, media yang pertama kali melaporkan mundurnya Monarez, mengatakan bahwa ia menolak untuk berkomitmen mendukung perubahan kebijakan vaksinasi yang diupayakan oleh Kennedy, yang dikenal karena skeptisismenya terhadap vaksin.

    Menurut para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim, Monarez ditekan untuk mengundurkan diri oleh Menkes tersebut.

    Sejak menjabat Menkes, Kennedy atau dikenal sebagai RFK Jr, telah memulai perombakan besar-besaran kebijakan vaksin AS, memberhentikan para ahli imunisasi ternama, membatasi akses terhadap vaksin COVID-19, dan memangkas dana untuk pengembangan vaksin baru.

    Langkah-langkah tersebut sebagian besar bertentangan dengan konsensus ilmiah, dan telah dikritik oleh para ahli eksternal.

    Ratusan pegawai dan mantan pegawai badan kesehatan tersebut kemudian menandatangani surat terbuka yang mengecam tindakan Kennedy dan menuduh menteri kesehatan tersebut membahayakan orang-orang dengan menyebarkan informasi yang salah, terutama tentang vaksin.

    Kepergian Monarez terjadi di tengah krisis di CDC yang berbasis di Atlanta, yang menjadi sasaran serangan bersenjata pada awal Agustus oleh seorang pria, yang dilaporkan menyalahkan vaksin COVID pada penyakit yang tidak disebutkan namanya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: CDC Diminta Setop Kerja Sama dengan WHO”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ita/ita)

  • Memilukan! Anak-anak Gaza yang Kelaparan Terlalu Lemah untuk Menangis

    Memilukan! Anak-anak Gaza yang Kelaparan Terlalu Lemah untuk Menangis

    Jakarta –

    Penderitaan anak-anak Gaza yang kelaparan, sungguh memilukan. Mereka bahkan terlalu lemah untuk bisa menangis.

    Hal ini diungkapkan kepala badan amal internasional, Save the Children yang berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina. Menurut Inger Ashing, kepala NGO tersebut, kelaparan — yang pekan lalu dinyatakan oleh PBB terjadi di Gaza — bukan sekadar istilah teknis semata.

    “Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi, dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana, inilah yang dimaksud dengan kelaparan,” kata Ashing, dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/8/2025).

    Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika anak-anak meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu, karena tubuh pertama-tama mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup dan ketika lemak itu habis, tubuh benar-benar mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital.

    “Namun, klinik kami hampir senyap. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara atau bahkan menangis kesakitan. Mereka terbaring di sana, kurus kering, benar-benar merana,” tutur Ashing.

    Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang, seiring Israel mencegah masuknya makanan dan kebutuhan pokok lainnya ke Gaza.

    “Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” tegas Ashing.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza pada hari Jumat lalu, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalangan sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

    Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), mengatakan kelaparan telah berdampak pada 500.000 orang di wilayah Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

    IPC memproyeksikan bahwa kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang. Israel kemudian mendesak IPC untuk mencabut laporan itu, menyebutnya “direkayasa.”

    Setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu lalu, 14 anggota — semuanya kecuali Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel –mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi kelaparan tersebut, dan menyatakan bahwa mereka mempercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

    “Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kenapa Konflik Israel dan Houthi Kembali Memanas?

    Kenapa Konflik Israel dan Houthi Kembali Memanas?

    Jakarta –

    Pada hari Minggu (24/8), jet tempur Israel melancarkan serangan udara berskala besar ke ibu kota Yaman, Sana’a. Menurut militer Israel (IDF), sejumlah target militer berhasil dihantam: sebuah kompleks yang juga mencakup istana kepresidenan, dua pembangkit listrik, serta sebuah depot bahan bakar. Israel menegaskan, fasilitas-fasilitas itu digunakan oleh kelompok Houthi untuk kepentingan militer — baik untuk memasok listrik ke pusat komando maupun menyediakan bahan bakar bagi operasi drone.

    Otoritas Houthi melaporkan sedikitnya enam orang tewas dan hampir 90 orang terluka, termasuk banyak warga sipil. Gambar dan video dari Sana’a memperlihatkan tangki bahan bakar yang dilahap api, serta rumah-rumah penduduk yang rusak. Serangan ini bukan yang pertama dilakukan Israel terhadap Houthi, tetapi termasuk yang paling berat sejak front baru ini dibuka.

    Mengapa Israel bereaksi sekarang?

    Pemicu serangan itu terjadi dua hari sebelumnya. Pada 22 Agustus, Houthi menembakkan sebuah rudal ke arah Israel yang, menurut IDF, untuk pertama kalinya dilengkapi dengan submunisi — kepala peledak berisi bom-bom kecil. Senjata semacam ini dilarang secara internasional karena kerap menimbulkan korban sipil.

    Bagi Israel, penggunaan bom curah dipandang sebagai eskalasi kualitatif. Dengan serangan balik ini, pemerintah Israel diyakini ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya akan bertahan secara defensif, tetapi juga lebih agresif menyerang sumber ancaman di Yaman.

    Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan rudal dan drone dari Yaman memang meningkat. Menurut analis independen asal Yaman, Hannah Porter, ini menandai fase baru.

    “Yang baru adalah Houthi tampaknya mulai memasang submunisi dalam rudal mereka. Bahkan jika rudal berhasil ditembak jatuh, pecahan atau bagian berisi bom kecil tetap bisa jatuh di Israel dan meledak saat menghantam tanah,” kata Porter dalam wawancara dengan DW. “Tujuannya jelas: menimbulkan dampak lebih besar, bahkan di sekitar Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.”

    Sejak kapan Houthi menyerang Israel?

    Konfrontasi ini berawal pada musim gugur 2023. Saat itu, tak lama setelah serangan teror Hamas pada 7 Oktober, Houthi menyatakan melakukan “serangan solidaritas” terhadap Israel. Pada 19 Oktober, Angkatan Laut AS untuk pertama kalinya menembak jatuh rudal Houthi di atas Laut Merah yang diduga mengarah ke Israel. Pada 31 Oktober, Houthi secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal ke arah Eilat.

    Israel membalas dengan serangan udara ke target-target Houthi di Hodeida, kota pelabuhan di Laut Merah bagian barat Yaman yang sebelumnya juga kerap diserang oleh Saudi.

    Menurut Porter, serangan Houthi memiliki logika strategis. “Sejak 7 Oktober 2023, Houthi menyerang Israel secara konsisten. Ada jeda dan fluktuasi frekuensi, tapi mereka berulang kali menegaskan: tidak peduli berapa banyak serangan udara yang mereka terima, baik dari Israel maupun AS, mereka akan melanjutkan kampanye ini.”

    Apa kepentingan Houthi?

    Houthi, yang menyebut diri sebagai Ansar Allah, sejak 2014 menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman. Mereka berperang melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Karena terisolasi secara internasional, Houthi sangat bergantung pada aliansi dengan Iran.

    Menurut temuan PBB, Teheran selama bertahun-tahun memasok senjata, teknologi rudal dan drone, serta dukungan pelatihan militer. Bagi Iran, Houthi adalah alat penting untuk menekan Arab Saudi, AS, maupun Israel.

    Sementara bagi Houthi, perang di Gaza menjadi panggung untuk menampilkan diri sebagai bagian dari “poros perlawanan”. Mereka mengemas serangan terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas muslim dengan Palestina, yang sekaligus memperkuat dukungan internal di Yaman. Selain itu, mereka berharap aksi ini memberi sorotan internasional yang bisa menguntungkan posisi mereka dalam perundingan damai perang saudara di Yaman.

    Namun kondisi kemanusiaan di Yaman sangat mengkhawatirkan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan malnutrisi mencapai rekor tertinggi. Lebih dari separuh penduduk, menurut PBB, bergantung pada bantuan kemanusiaan. Infrastruktur dan sistem kesehatan nyaris kolaps akibat perang berkepanjangan.

    Dampak bagi Timur Tengah

    Eskalasi ini tidak hanya menyangkut Israel dan Yaman, tetapi juga mengganggu perdagangan global. Sejak akhir 2023, Houthi secara rutin mengancam kapal dagang di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Banyak perusahaan pelayaran terpaksa memutar rute lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang membuat biaya melonjak drastis.

    Untuk melindungi jalur laut, AS dan Inggris meluncurkan operasi maritim Prosperity Guardian pada Desember 2023. Sejak itu, pasukan Barat beberapa kali melancarkan serangan udara terhadap posisi Houthi. Serangan terbaru Israel kini menjadi bagian dari pola aksi militer internasional yang bertujuan membatasi agresi Houthi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Simak juga Video: Netanyahu Klaim Rudal Israel Hantam Istana Presiden Yaman

    (ita/ita)

  • Ini Identitas Pelaku Penembakan di Sekolah Katolik AS Tewaskan 2 Orang

    Ini Identitas Pelaku Penembakan di Sekolah Katolik AS Tewaskan 2 Orang

    Jakarta –

    Biro Investigasi Vederal atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan di sekolah Katolik berlokasi di Minneapolis, Amerika Serikat yang menewaskan dua siswa. Pelaku bernama Robin Westman.

    “Robin Westman, seorang pria dengan nama lahir Robert Westman,” kata Direktur FBI Kash Patel dilansir AFP, Kamis (28/8/2025).

    Sebanyak 17 anak-anak dan orang dewasa dilaporkan mengalami luka-luka. FBI, kata Patel, sedang menyelidiki penembakan tersebut dan menduga aksi itu merupakan tindakan terorisme sekaligus kejahatan kebencian anti-Katolik.

    “FBI sedang menyelidiki penembakan ini sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepolisian Minneapolis Brian O’Hara menyampaikan pelaku penembakan juga ikut tewas dalam peristiwa tersebut.

    “Tersangka penembakan di Sekolah Katolik Annunciation di Minneapolis diyakini telah tewas,” kata O’Hara dilansir CNN, Rabu (27/8/2025).

    “Kami yakin pelakunya adalah satu orang, seorang penembak tunggal,” kata O’Hara.

    Pelaku berusia 20-an tahun. Polisi menyebut pelaku tidak memiliki catatan kriminal.

    Penembakan yang terkonfirmasi ini terjadi setelah serangkaian laporan palsu tentang penembakan aktif di kampus-kampus di seluruh negeri saat mahasiswa kembali dari liburan musim panas.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah buka suara. Trump menuturkan Biro Investigasi Vederal atau FBI sudah merespons dan berada di lokasi. Dia mengatakan akan memantau penyelidikan penembakan tersebut.

    “FBI segera merespons dan mereka berada di lokasi kejadian. Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua orang yang terlibat!,” tuturnya dilansir AFP.

    (dek/dek)