Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Washington DC –

    Pengadilan banding federal Amerika Serikat (AS) pada Jumat (29/8) waktu setempat memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, yang telah menjungkirbalikkan perdagangan global, adalah ilegal.

    Namun demikian, pengadilan AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku saat ini, memberikannya waktu untuk melanjutkan kasus ini ke Mahkamah Agung.

    Dari total 11 panel hakim pengadilan banding AS untuk Sirkuit Federal, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), sebanyak tujuh hakim menyatakan tarif Trump itu ilegal, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan sebaliknya.

    Putusan pengadilan banding AS tersebut memperkuat putusan pengadilan lebih rendah, yang sebelumnya menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi darurat untuk mengenakan bea masuk yang luas.

    Namun, para hakim banding AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku hingga pertengahan Oktober, sehingga para pihak dapat membawa kasus ini lebih lanjut ke Mahkamah Agung.

    Putusan pengadilan banding ini menjadi pukulan bagi sang Presiden AS, yang telah menggunakan bea masuk sebagai alat kebijakan ekonomi yang luas.

    Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas kesepakatan yang telah dicapai Trump dengan mitra-mitra dagang utama, seperti Uni Eropa.

    Sejak kembali menjabat Presiden AS pada Januari lalu, Trump telah menggunakan Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk mengenakan tarif kepada hampir semua mitra dagang AS, dengan tarif dasar sebesar 10 persen dan tarif yang lebih tinggi untuk puluhan negara.

    Dia menggunakan wewenang serupa untuk mengenakan tarif terpisah terhadap Meksiko, Kanada, dan China terkait aliran obat-obatan terlarang yang mematikan ke wilayah AS.

    Putusan pengadilan banding AS pada Jumat (29/8) menekankan bahwa “undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk mengambil sejumlah tindakan sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang ditetapkan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea masuk, atau sejenisnya, atau wewenang untuk memungut pajak”.

    Pengadilan Perdagangan Internasional AS, pada Mei lalu, memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan mengenakan pungutan global secara menyeluruh.

    Tarif yang diberlakukan Trump dengan alasan keadaan darurat telah menuai sejumlah gugatan hukum. Putusan pengadilan banding AS itu masih bisa digugat lebih lanjut ke Mahkamah Agung, namun jika akhirnya tarif tersebut dinyatakan ilegal, maka perusahaan-perusahaan kemungkinan akan menuntut ganti rugi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Pertama dalam 1 Dekade, Angka Pengangguran di Jerman Tembus 3 Juta Orang

    Berlin –

    Menurut Badan Federal Urusan Ketenagakerjaan (BA) angka pengangguran di Jerman telah meningkat melewati ambang batas tiga juta untuk pertama kalinya setelah lebih dari sepuluh tahun.

    Kenaikan ini kian mendesak pemerintah koalisi untuk membuktikan bahwa rencana investasi besar mereka untuk memulihkan ekonomi Jerman dapat membuahkan hasil yang cepat.

    “Ini akan menjadi fokus pemerintah federal,” kata Kanselir Friedrich Merz di sela-sela pembicaraan menteri Prancis-Jerman di Toulon, Prancis selatan, pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa peningkatan pengangguran tersebut “bukanlah sesuatu yang mengejutkan.”

    Bagaimana rincian angkanya?

    Data menunjukkan jumlah pengangguran meningkat pada bulan Agustus sebanyak 46.000 menjadi 3.025.000 jiwa. Tingkat pengangguran naik 0,1 poin menjadi 6,4%.

    Jika data tersebut disesuaikan dengan periode musiman, maka pengangguran di bulan Agustus tercatat menurun sebesar 9.000 jika dibandingkan dengan angka di bulan Juli, lebih baik dari perkiraan. Sebelumnya diperkirakan angka pengangguran di bulan Agustus akan meningkat hingga 10.000 jiwa.

    Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah pengangguran di bulan Agustus 2025 masih meningkat sebesar 153.000.

    Permintaan tenaga kerja juga menurun. Terdapat 631.000 lowongan pekerjaan pada bulan Agustus — 68.000 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024.

    Apa arti dari angka-angka ini?

    Pekerjaan paruh waktu meskipun masih tinggi, menurun perlahan sejak awal tahun. Nahles memperkirakan “peningkatan di periode musim gugur di bulan September” akan membantu meredakan situasi, namun tetap memperingatkan angka tiga juta mungkin kembali terlampaui di musim dingin (Desember).

    “Pasar tenaga kerja dipengaruhi kemerosotan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Nahles pada hari Jumat(29/8) merespons angka pengangguran yang menembus tiga juta untuk pertama kalinya sejak Februari 2015.

    Jerman telah lama ‘bergulat’ dengan kelemahan ekonomi yang berkepanjangan dan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump menambah risiko negara tersebut memasuki tahun ketiga dengan stagnansi pertumbuhan ekonomi — sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah pascaperang.

    “Ketidakpastian ekonomi global dan perang agresi Rusia terhadap Ukraina masih berdampak pada lemahnya ekonomi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Bärbel Bas. “Tantangan ekonomi yang terus berulang, meninggalkan jejaknya di pasar tenaga kerja dan membutuhkan tindakan segera.”

    Apa kata para pengusaha?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Jerman, Rainer Dulger, mengatakan bahwa resesi yang hampir tiga tahun terjadi mulai menunjukkan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.

    Ia menyebut angka tiga juta pengangguran sebagai “sebuah aib” dan menyalahkan kelambanan politik, sambil menyerukan “reformasi musim gugur yang sesungguhnya.”

    Ekonomi secara keseluruhan masih stagnan.

    Setelah dua tahun berturut-turut mengalami resesi, PDB kembali menyusut sebesar 0,3% pada musim semi tahun ini. Sektor industri, khususnya, tengah kesulitan menghadapi biaya energi yang tinggi, sementara ekspor tertekan akibat kebijakan tarif AS.

    Para produsen mesin memperingatkan bahwa bisnis mereka di AS berada dalam risiko. Banyak perusahaan merespons situasi ini dengan melakukan PHK.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor : Yuniman Farid

    Lihat juga Video Pramono Buka Job Fair di Jaktim: Masalah Pengangguran Prioritas

    (nvc/nvc)

  • Mantan Ibu Negara Korsel Didakwa Penyuapan-Manipulasi Saham

    Mantan Ibu Negara Korsel Didakwa Penyuapan-Manipulasi Saham

    Seoul –

    Mantan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel) Kim Keon Hee resmi dijerat sejumlah dakwaan, termasuk penyuapan, manipulasi pasar saham, dan menerima hadiah mewah senilai 80 juta Won (Rp 946,7 juta).

    Istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol ini tengah diselidiki atas dugaan skema manipulasi saham dan penerimaan hadiah dari Gereja Unifikasi — sekte yang secara luas dianggap sebagai aliran sesat.

    Tim jaksa khusus Korsel, seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), mengumumkan bahwa Kim yang berusia 52 tahun, secara resmi didakwa atas tuduhan pelanggaran pasar modal, pelanggaran undang-undang dana politik, dan penyuapan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Dia telah ditahan sejak penangkapannya oleh otoritas penegak hukum Korsel pada 12 Agustus lalu.

    Kim dan suaminya, Yoon, kini sama-sama mendekam di dalam penjara. Yoon telah diadili atas tuduhan pemberontakan dan tuduhan lainnya menyusul penggulingannya pada April lalu, atas upaya gagal untuk memberlakukan darurat militer di Korsel pada Desember tahun lalu.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan bahwa Kim meraup lebih dari 810 juta Won (Rp 9,5 miliar) melalui skema manipulasi saham, yang melibatkan saham Deutsch Motors — dealer BMW di Korsel.

    Dia juga diduga menerima hadiah mewah senilai 80 juta Won (Rp 946,7 juta), termasuk kalung berlian, dari Gereja Unifikasi sebagai imbalan atas bantuan yang diberikannya, yang belum diungkapkan jaksa.

    Tonton juga video “Liontin-Tas Mewah yang Bawa Eks Ibu Negara Korsel ke Penjara” di sini:

    Mantan Ibu Negara itu juga dituduh berkolusi dengan suaminya, Yoon, untuk mendapatkan layanan pemungutan suara gratis senilai sekitar 270 juta Won (Rp 3,1 miliar) dari seorang broker politik.

    Disebutkan oleh para penyidik kasus ini bahwa jaksa Korsel “meminta penyitaan dan penyimpanan sekitar 1,03 miliar Won dari hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa (Kim) melalui pelanggaran-pelanggaran tersebut”.

    Kim menyampaikan permintaan maaf setelah didakwa, dan berjanji untuk “tidak membuat alasan” selama persidangan nanti.

    Tonton juga video “Susul Suaminya, Mantan Ibu Negara Korsel Ditahan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kapal Migran Terbalik di Mauritania, 49 Orang Tewas-100 Hilang

    Kapal Migran Terbalik di Mauritania, 49 Orang Tewas-100 Hilang

    Jakarta –

    Sebuah kapal yang membawa para migran terbalik di lepas pantai Mauritania, menewaskan sedikitnya 49 orang. Sekitar 100 orang dilaporkan hilang.

    “Salah satu patroli kami berhasil menyelamatkan 17 orang,” kata seorang pejabat senior penjaga pantai, dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/8/2025). “Sejauh ini, 49 jenazah telah ditemukan dan dikubur, dan pencarian masih berlanjut,” imbuhnya.

    Kecelakaan itu terjadi pada Selasa (26/8) malam lalu ketika para migran sedang menyaksikan lampu-lampu di sebuah kota di lepas pantai Mauritania, sekitar 80 kilometer (50 mil) di utara Nouakchott. Saat itu, mereka “berpindah ke satu sisi, menyebabkan kapal terbalik”, kata pejabat senior tersebut.

    Pejabat tersebut mengatakan bahwa berdasarkan keterangan para migran, kapal tersebut telah meninggalkan Gambia seminggu sebelumnya dengan sekitar 160 orang di dalamnya, termasuk warga negara Senegal dan Gambia.

    Para pejabat tidak mengatakan ke mana tujuan para migran dalam kecelakaan tersebut.

    Polisi setempat mengonfirmasi “49 jenazah telah ditemukan dan dikubur di hadapan otoritas kesehatan dan pemerintahan”.

    Menurut LSM Caminando Fronteras, setidaknya 10.457 migran tewas saat mencoba mencapai Spanyol melalui laut sepanjang tahun 2024.

    Tonton juga video “4 Nelayan Kotabaru Selamat Usai Kapalnya Tenggelam di Selat Makassar” di sini:

    (ita/ita)

  • Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemimpin muda itu telah melakukan pelanggaran etika terkait skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

    Paetongtarn, yang kini berusia 39 tahun, mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand saat resmi menjabat pada Agustus 2024 lalu. Dia merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra dan anggota dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh di negara tersebut.

    Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Jumat (29/8) waktu setempat, Paetongtarn harus lengser setelah menjabat hanya selama satu tahun.

    Percakapan telepon antara Paetongtarn dengan Hun Sen pada Juni lalu, seperti dilansir CNN dan Reuters, Jumat (29/8/2025), menjadi pemicu kehancurannya.

    Rekaman audio dari percakapan telepon itu bocor ke publik, dan menunjukkan Paetongtarn tampak tunduk pada Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal populer Thailand. Kritikan keras dari publik langsung menghujaninya.

    Rekaman Percakapan Telepon Paetongtarn-Hun Sen Bocor

    Dalam percakapan telepon yang bocor ke publik itu, yang terjadi pada 15 Juni saat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja meningkat, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan tampak mengkritik tindakan militernya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

    Paetongtarn juga mengatakan jika Hun Sen “menginginkan sesuatu, katakan saya kepada saya, dan saya akan mengurusnya” — pernyataan kontroversial ini menjadi inti dari kasus yang menjeratnya.

    Pernyataan Paetongtarn dalam rekaman audio yang bocor — yang dikonfirmasi keasliannya oleh kedua negara — menyentuh hati rakyat Thailand. Semangat nasionalisme sudah meninggi terkait sengketa perbatasan, dengan para pengkritik menuduhnya mengkompromikan kepentingan nasional negara.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Paetongtarn Minta Maaf kepada Rakyat Thailand

    Usai ucapannya menuai kemarahan publik, Paetongtarn meminta maaf kepada rakyat Thailand, yang disebutnya “mungkin merasa tidak nyaman atau marah atas persoalan ini”.

    Dalam pembelaannya, Paetongtarn mengatakan pernyataannya itu merupakan teknik negosiasi yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan.

    Paetongtarn Dinonaktifkan dari Tugas PM Thailand

    Permintaan maaf dan penjelasan Paetongtarn tidak meredakan kemarahan publik. Petisi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 36 Senator Thailand, yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melakukan pelanggaran standar etika.

    Petisi itu memicu putusan penonaktifan Paetongtarn dari tugas-tugasnya sebagai PM Thailand per 1 Juli lalu. Namun dia masih aktif dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang dipegangnya usai perombakan kabinet.

    Beberapa saat usai pengumuman penonaktifan dirinya, Paetongtarn kembali menyampaikan permintaan maaf untuk rakyat Thailand.

    “Saya tidak menginginkan apa pun untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Saya menegaskan kembali bahwa saya sungguh-sungguh berniat mengabdi kepada bangsa. Saya tidak memiliki niat buruk,” ucapnya kepada wartawan pada saat itu.

    Paetongtarn Diberhentikan dari Jabatannya terkait Pelanggaran Etika

    Mahkamah Konstitusi Thailand, yang beranggotakan sembilan hakim konstitusi, menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8) yang menyatakan bahwa Paetongtarn telah gagal menegakkan standar etika atau menunjukkan integritas yang dibutuhkan seorang PM selama percakapan teleponnya dengan Hun Sen pada Juni lalu, untuk mencegah eskalasi konflik perbatasan yang mematikan.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bangsa.

    Putusan ini menjadikan Paetongtarn sebagai PM kelima Thailand yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Kenapa Jerman Pertimbangkan Larangan Ponsel di Sekolah?

    Kenapa Jerman Pertimbangkan Larangan Ponsel di Sekolah?

    Jakarta –

    Pada hari pertama sekolah, Klara Ptak hampir saja lupa membawa ponselnya dari rumah. Dia baru saja pulang setelah menghabiskan liburan musim panas. Keteledoran itu bukti terbaik bahwa sang ketua OSIS sudah terbiasa tidak lagi membutuhkan ponsel di sekolah. Sejak akhir April, Sekolah Dalton Gymnasium di Alsdorf, Jerman, resmi memberlakukan larangan peranti komunikasi yang ketat untuk semua murid.

    Siswi berusia 17 tahun itu mengatakan kepada DW: “Saya tidak bisa lagi sekadar melirik ponsel di sela-sela pelajaran atau mengirim pesan cepat saat istirahat. Awalnya banyak yang bertanya-tanya, untuk apa semua ini, tapi lama-kelamaan banyak yang sadar kalau sebenarnya tidak terlalu buruk – bahkan punya sisi positif.”

    Namun, pendapat tetap terbagi: “Para guru sebagian besar mendukung, murid-murid yang lebih muda bisa menerima, sementara yang lebih tua kurang puas.”

    Dalton Gymnasium adalah salah satu dari banyak sekolah di Jerman yang mulai membatasi konsumsi ponsel berlebihan oleh murid. Setelah libur Paskah, pihak sekolah meluncurkan konsep “Cerdas tanpa Ponsel” sebagai masa uji coba. Sejak itu, ponsel harus disimpan di tas dari awal hingga akhir pelajaran. Jika ketahuan, ponsel hanya bisa diambil orang tua pada keesokan harinya di kantor sekolah.

    “Total ada 51 ponsel yang disita, cukup signifikan dengan jumlah 700 murid,” kata Ptak. “Sekarang kita bisa lihat, terutama anak-anak yang dulu hanya berdiri berkelompok menatap layar, kini bermain sepak bola, bulu tangkis, atau board game bersama. Itu perubahan yang luar biasa.”

    Pro-kontra larangan ponsel

    Debat sengit tentang ponsel di sekolah merebak di Jerman, terlebih karena belum ada aturan nasional yang seragam: apakah peranti komunikasi layak dilarang atau dibiarkan? Akademi Sains Leopoldina mengusulkan larangan ponsel hingga kelas sepuluh dan menyarankan anak di bawah 13 tahun dijauhkan dari internet serta media sosial. Hendrik Streeck, pejabat pemerintah untuk urusan kecanduan dan narkoba, mendukung pembatasan usia untuk media sosial, tetapi menolak larangan ponsel.

    Konferensi OSIS Jerman juga menolak larangan menyeluruh. Mereka lebih menginginkan penguatan literasi digital di sekolah.

    Lalu, bagaimana dengan orang tua? Mereka justru merasa paling tertekan. Menurut survei lembaga riset opini Forsa untuk Körber-Stiftung, faktor stres terbesar orang tua anak usia 12–18 tahun adalah konsumsi media anak-anak mereka.

    Alsdorf: Larangan ponsel disambut positif

    Martin Wüller, kepala sekolah Dalton Gymnasium di Alsdorf, adalah penggagas larangan ponsel sekaligus motor digitalisasi dengan penyediaan tablet sekolah mulai kelas tujuh. Dia bangga dengan hasil evaluasi proyek ini bersama murid, guru, dan orang tua.

    Menurutnya, 90 persen guru mendukung larangan ponsel. Mereka melihat perbaikan signifikan dalam interaksi sosial serta konsentrasi murid, khususnya di kelas bawah. Mayoritas murid muda juga menilai larangan itu bermanfaat, meski murid kelas atas (16–19 tahun) masih skeptis. Sebanyak 85 persen orang tua mendukung, bahkan menilai anak-anak mereka lebih mandiri dan komunikasi meningkat – bahkan di rumah.

    Wüller mengatakan kepada DW: “Orang tua anak-anak yang lebih kecil berterima kasih dan memuji inisiatif ini. Mereka bilang, syukurlah, di sekolah dasar kan juga begitu.” Namun dia menegaskan perlunya konsistensi orang tua: “Kami tidak bisa menambal semua yang gagal di rumah. Kami selalu menekankan pentingnya menarik satu tali dengan orang tua -bahkan lebih baik jika ke arah yang sama.”

    Solingen: Stop media sosial untuk murid kelas 5

    Sementara itu di kota Solingen, sebuah proyek unik diluncurkan: mulai tahun ajaran baru, semua murid kelas lima (usia 10–11 tahun) sepakat berhenti menggunakan media sosial, bahkan di rumah. Tidak ada Instagram, Snapchat, atau TikTok.

    Gagasan ini datang dari Burkhard Brörken, mantan kepala sekolah yang kini menjabat di pemerintahan pendidikan Düsseldorf. “Di Solingen, kami cepat sekali mendapat dukungan dari semua pimpinan 13 sekolah lanjutan—dari gymnasium hingga sekolah inklusif,” jelasnya. “Kami memulai kemitraan pendidikan unik antara sekolah, orang tua, dan anak-anak.”

    Semua pihak menandatangani deklarasi niat untuk menjalankan proyek ini setahun penuh. Brörken menekankan bahwa kesepakatan itu tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya rekomendasi dan dukungan—bukan intervensi pendidikan orang tua.

    Banyak orang tua menyambut baik: “Kami sering mendengar keluhan tentang pola penggunaan berisiko, dan banyak yang bertanya kenapa baru sekarang dilakukan,” kata Brörken. Menurutnya, tekanan sosial membuat larangan individu mustahil: “Kalau anak merasa jadi satu-satunya tanpa ponsel, orang tua sulit melawan. Hanya koordinasi bersama yang bisa jadi solusi.”

    Orang tua tuntut aturan yang lebih jelas

    Alev Kanowski, orang tua murid, mengaku merasakan tekanan itu. Putrinya baru mendapat ponsel pada usia sembilan tahun, termasuk yang terakhir di kelasnya. “Trennya sudah mulai dari sekolah dasar. Kalau tidak, anak bisa terasingkan,” ujarnya.

    Kini sang putri duduk di kelas lima dan awalnya menolak keras larangan media sosial. “Baru setelah kami jelaskan betapa ponsel membuat anak-anak tak fokus dan sulit diajak bicara, dia mulai menerima.” Kanowski berharap ada lebih banyak sosialisasi: “Sebagai orang tua, saya sering merasa kewalahan, terutama soal kapan tepatnya memberi ponsel dan akses ke media sosial. Proyek seperti ini sebaiknya ada di lebih banyak tempat agar anak bisa menikmati masa kecil tanpa distraksi.”

    Proyek di Solingen akan dievaluasi dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai pendukung, 50 “medienscouts” dilatih di sekolah—murid usia 12–14 tahun yang lebih dekat dengan keseharian anak-anak kelas lima dan bisa memberi arahan soal keamanan di internet.

    Brörken berharap larangan media sosial ini berhasil. Dia memberi catatan serius: “Kami kini jauh lebih sering berhadapan dengan murid yang mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Fenomena ini sepuluh tahun lalu hampir tidak ada, tapi kini ada di semua sekolah. Pandemi memang jadi pemicu, tapi apinya sudah menyala jauh sebelumnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha*
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Bangkok –

    Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, pada Jumat (29/8) waktu setempat, setelah hanya satu tahun menjabat. Pemberhentian ini berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Paetongtarn.

    Dalam putusannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025), Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn telah melanggar etika dalam panggilan telepon yang bocor ke publik pada Juni lalu, di mana dia tampak tunduk kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, saat kedua negara berada di ambang konflik.

    Pertempuran bersenjata pecah di perbatasan Thailand-Kamboja beberapa pekan setelah percakapan telepon itu bocor.

    Paetongtarn, yang merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul kebocoran percakapan telepon yang memicu kemarahan publik, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk memberhentikannya.

    Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang dapat memicu periode kekacauan baru di Thailand.

    Paetongtarn, yang mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand, menjadi perdana menteri keenam dari atau yang didukung dinasti Shinawatra yang diberhentikan oleh militer atau pengadilan dalam perebutan kekuasaan yang penuh gejolak selama dua dekade terakhir di antara para elite yang bertikai.

    Sedangkan untuk keseluruhan, Paetongtarn menjadi PM kelima selama 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi pemilihan PM baru oleh parlemen Thailand — proses yang dapat berlarut-larut karena Partai Pheu Thai yang berkuasa kehilangan daya tawar di parlemen dan menghadapi tantangan untuk mempertahankan aliansi yang rapuh.

    Wakil PM Phumtham Wechayachai dan kabinet Thailand saat ini akan mengawasi pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga PM baru dipilih oleh parlemen, tanpa batas waktu soal kapan hal itu harus dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kabur ke Hutan, Penembak Mati 2 Polisi Australia Masih Diburu

    Kabur ke Hutan, Penembak Mati 2 Polisi Australia Masih Diburu

    Jakarta –

    Polisi Australia masih terus memburu pria bersenjata yang kabur usai menembak mati dua polisi. Polisi menyerukan pria itu untuk “meletakkan senjata apinya”, saat mereka memburunya di kawasan hutan yang lebat. Operasi pengejaran ini telah memasuki hari keempat.

    Tersangka berusia 56 tahun yang bersenjata lengkap tersebut, Dezi Freeman, melarikan diri ke semak-semak pada hari Selasa lalu, setelah melepaskan tembakan ke arah tim yang terdiri dari 10 petugas polisi di rumahnya di timur laut negara bagian Victoria.

    Penembakan di kota Porepunkah tersebut menewaskan detektif Neal Thompson yang berusia 59 tahun dan polisi senior Vadim De Waart yang berusia 35 tahun.

    Seorang polisi lainnya terluka dan dijadwalkan menjalani operasi untuk kedua kalinya, tetapi diperkirakan akan pulih, kata polisi.

    “Prioritas utama kepolisian Victoria adalah memburu pembunuh ini,” kata kepala polisi negara bagian Victoria, Mike Bush, dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/8/2025).

    “Kami yakin dia bersenjata dan masih berbahaya,” imbuhnya.

    Lebih dari 450 petugas polisi dikerahkan untuk penyelidikan dan pencarian Freeman, yang diyakini memiliki keterampilan bertahan hidup di hutan dan pengetahuan yang baik tentang daerah tersebut.

    “Jika orang itu mendengarkan, sudah saatnya untuk meletakkan senjata api dan menyerahkan diri, agar kita semua dapat menyelesaikan masalah ini dengan aman,” kata Bush.

    Media Australia melaporkan bahwa pria bersenjata itu adalah penganut teori konspirasi radikal dan bagian dari gerakan “warga negara berdaulat” yang percaya bahwa hukum tidak berlaku bagi mereka.

    Penembakan mematikan terbilang jarang terjadi di Australia, dan kematian polisi bahkan lebih jarang lagi.

    Larangan senjata otomatis dan semi-otomatis telah diberlakukan di Australia sejak penembakan massal tahun 1996 di Port Arthur, Tasmania, di mana seorang pria bersenjata menewaskan 35 orang.

    Lihat Video ‘2 Polisi Australia Tewas Ditembak di Victoria, Pelaku Masih Diburu’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Berlin –

    Otoritas Jerman merilis imbauan agar setiap warga negaranya meninggalkan wilayah Iran dan menahan diri untuk tidak bepergian ke negara tersebut. Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menghindari balasan Teheran atas peran Berlin dalam memicu sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jerman bersama Inggris dan Prancis, pada Kamis (28/8), meluncurkan proses 30 hari untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran atas program nuklirnya yang dipermasalahkan. Langkah ini kemungkinan memicu ketegangan baru sekitar dua bulan setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom Iran.

    “Karena perwakilan pemerintah Iran telah berulang kali mengancam dengan konsekuensi dalam kasus ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa kepentingan dan warga negara Jerman akan berdampak oleh tindakan balasan di Iran,” sebut Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025).

    “Saat ini, Kedutaan Besar Jerman di Teheran hanya dapat memberikan bantuan konsuler terbatas di lokasi,” demikian peringatan Kementerian Luar Negeri Jerman, yang disampaikan via situs resminya pada Kamis (28/8) waktu setempat.

    Peluncuran proses itu dilakukan setelah ketiga negara Eropa tersebut menggelar beberapa putaran perundingan dengan Iran sejak instalasi nuklir Teheran dibom oleh Israel dan pada pertengahan Juni lalu. Perundingan itu bertujuan menyepakati penundaan apa yang disebut sebagai “mekanisme snapback”.

    Namun ketiga negara Eropa itu menilai perundingan terbaru di Jenewa, Swiss, pada Selasa (26/8) waktu setempat tidak menghasilkan sinyal kesiapan yang memadai untuk kesepakatan baru dari Iran.

    Pada Kamis (28/8) waktu setempat, Jerman, Inggris dan Prancis mengumumkan dimulainya “mekanisme snapback”, dengan menuduh Iran telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015 yang bertujuan mencegah negara itu mengembangkan kemampuan senjata nuklir, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

    Ketiga negara Eropa itu bersama Rusia, China dan AS merupakan pihak terkait dalam kesepakatan nuklir tersebut.

    Dalam tanggapannya, seorang pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan yang “ilegal dan disesalkan”, namun tetap membuka peluang untuk keterlibatan. Pejabat Teheran itu juga menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan atas langkah ketiga negara tersebut.

    “Langkah ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan diplomasi, bukan memberikan peluang untuk itu. Diplomasi dengan Eropa akan terus berlanjut,” kata pejabat senior Iran yang enggan disebut namanya tersebut.

    “Iran tidak akan menyerah di bawah tekanan,” tegasnya.

    Iran sebelumnya memperingatkan “respons keras” jika sanksi-sanksi kembali diberlakukan terhadapnya.

    Di sisi lain, ketiga negara Eropa tersebut khawatir jika mekanisme itu tidak diaktifkan, maka mereka akan kehilangan hak prerogatif pada pertengahan Oktober mendatang untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran, yang telah dicabut berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Lihat juga Video ‘Jerman Setop Kirim Senjata ke Israel Buntut Serangan Tewaskan Jurnalis’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/08). Putusan ini akan menentukan masa depan Paetongtarn yang bisa membuatnya diberhentikan setelah satu tahun menjabat.

    Paetongtarn, putri dari miliarder Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika melalui sebuah panggilan telepon pada Juni yang bocor ke publik. Dalam percakapan itu, ia berbicara dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan.

    Dari percakapannya di telepon, ia terdengar seolah tunduk kepada Hun Sen. Hal ini memicu kemarahan publik serta protes yang membuat pemerintahan koalisinya terancam runtuh. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah meredakan ketegangan sekaligus menyelamatkan rakyat.

    Jika diberhentikan, Paetongtarn bisa menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh mahkamah. Hal ini menegaskan peran sentral mahkamah dalam perebutan kekuasaan panjang yang juga telah menjatuhkan tiga pemerintahan Shinawatra melalui dua kudeta militer.

    Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memulai musyawarah pada pukul 09.30 WIB dan putusan diperkirakan keluar sekitar pukul 15.00 WIB.

    Apabila mahkamah memutuskan untuk memberhentikannya, sebagaimana yang terjadi pada pendahulunya setahun lalu, Thailand diperkirakan akan menghadapi krisis politik.

    Skandal telepon Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja

    Kasus yang menjerat Paetongtarn berawal pada panggilan teleponnya dengan Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja sekaligus ayah dari perdana menteri saat ini. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas perselisihan perbatasan yang tengah memanas.

    Politisi konservatif menudingnya merendahkan martabat Thailand di hadapan Kamboja sekaligus melemahkan wibawa militer. Tak lama setelah itu, mitra utama koalisinya keluar sebagai bentuk protes, nyaris menjatuhkan pemerintahannya.

    Paetongtarn masih bertahan, namun sekelompok senator menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ia harus diberhentikan karena melanggar konstitusi yang menuntut “integritas nyata” dan “standar etika” dari seorang menteri. Mahkamah menangguhkan jabatannya sejak 1 Juli lalu.

    Rekaman panggilan telepon tersebut juga diunggah Hun Sen secara penuh ke internet hingga membuat pemerintah Thailand marah. Hal ini pun tak hanya menuai kegaduhan di dalam negeri, namun juga mengguncang hubungan kedua negara.

    Pada Juli lalu, ketegangan meningkat hingga pecah bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade. Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 300.000 warga harus mengungsi dari wilayah perbatasan.

    Siapa saja kandidat perdana menteri pengganti Paetongtarn?

    Jika Paetongtarn diberhentikan, proses lobi politik kemungkinan akan berlangsung secara intens sebelum parlemen memilih perdana menteri yang baru. Kandidat bisa berasal dari Partai Pheu Thai yang ia pimpin, mitra koalisinya, atau bahkan oposisi.

    Pemilu baru tampaknya menjadi solusi paling jelas. Namun, belum pasti apakah Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memiliki kewenangan untuk menggelar pemilu, atau hanya perdana menteri yang dipilih parlemen yang boleh melakukannya.

    “Penunjukan perdana menteri baru…akan sulit dan mungkin memakan waktu lama,” kata Stithorn Thananithichot, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.

    “Tidak mudah menyatukan kepentingan semua pihak,” ujarnya. “Pheu Thai akan berada pada posisi lemah… kekuatan tawar-menawar justru ada pada semua pihak selain Pheu Thai.”

    Saat ini, ada lima nama kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana Menteri dari daftar kandidat sebelum pemilu 2023.

    Hanya ada satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri yang berusia 77 tahun, mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet yang terbatas.

    Kandidat lain termasuk mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah pensiun dari politik dan memimpin kudeta terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014. Ada pula Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang menarik partainya dari koalisi Paetongtarn setelah skandal telepon bocor.

    Namun, meski Paetongtarn bertahan, tidak ada yang bisa menjamin posisinya dapat bertahan lama. Ia kini memimpin koalisi bersama sejumlah partai kecil konservatif yang sejak lama menjadi lawan politik Pheu Thai.

    Mayoritas koalisinya sangat tipis dan bisa menghadapi protes dari kelompok nasionalis serta tantangan parlemen yang dapat menghambat program kebangkitan ekonomi.

    “Paetongtarn sudah kehilangan kredibilitas sejak hari pertama percakapan telepon itu bocor,” kata analis Stithorn.

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    (ita/ita)