Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Maduro Bilang 8 Kapal Perang AS dengan 1.200 Rudal Incar Venezuela!

    Maduro Bilang 8 Kapal Perang AS dengan 1.200 Rudal Incar Venezuela!

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim delapan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang dilengkapi “dengan 1.200 rudal” sedang menargetkan negaranya. Maduro mengecam kehadiran kapal-kapal militer Washington itu sebagai “ancaman yang benar-benar kriminal dan berdarah”.

    AS yang menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, telah mengumumkan pengerahan sejumlah kapal perangnya ke kawasan Karibia tersebut dalam operasi anti-perdagangan narkoba.

    Pernyataan terbaru Maduro soal kehadiran kapal-kapal perang AS yang dilengkapi rudal itu, seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), disampaikan dalam pertemuan dengan media internasional di ibu kota Caracas.

    Dalam pertemuan itu, Maduro mengecam apa yang disebutnya sebagai “ancaman terbesar yang pernah terlihat di benua kita dalam 100 tahun terakhir” dalam bentuk “delapan kapal militer dengan 1.200 rudal dan sebuah kapal selam yang menargetkan Venezuela”.

    Maduro yang dua kemenangannya dalam pemilu tahun 2018 dan 2024 tidak diakui oleh AS maupun sebagian besar komunitas internasional, mengatakan bahwa dalam “menanggapi tekanan militer maksimum, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk mempertahankan Venezuela”.

    Washington menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi sebesar US$ 50 juta, atau setara Rp 820 miliar. Namun, AS sejauh ini tidak secara terang-terangan mengancam akan menginvasi Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Caracas sendiri telah menyatakan akan berpatroli di perairan teritorialnya dan memobilisasi lebih dari empat juta anggota milisi sebagai respons terhadap “ancaman-ancaman” AS.

    Maduro dalam pernyataannya juga menyesalkan terputusnya saluran komunikasi dengan AS, dan berjanji negaranya “tidak akan pernah menyerah pada pemerasan atau ancaman apa pun”.

    Dalam pertemuan dengan media-media internasional itu, Maduro memperingatkan Presiden AS Donald Trump soal Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio yang disebutnya ingin “membawanya ke dalam pertumpahan darah … dengan pembantaian terhadap rakyat Venezuela”.

    Lihat Video ‘Netanyahu Klaim Rudal Israel Hantam Istana Presiden Yaman’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

    Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

    Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

    Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

    Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Jakarta –

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

    Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

    Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai “paman,” menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

    Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

    “Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil,” katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

    Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

    Siapa gantikan Paetongtarn?

    Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

    Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

    Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

    Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

    Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

    Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

    “Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih,” ujarnya kepada DW.

    “Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah,” tambahnya.

    Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

    Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

    Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra “sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun.”

    “Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand,” ujarnya.

    Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Putin Sapa Narendra Modi ‘Dear Friend’ di Sela-sela KTT SCO China

    Putin Sapa Narendra Modi ‘Dear Friend’ di Sela-sela KTT SCO China

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan kedekatannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Putin bahkan menyapa Modi dengan sebutan ‘dear friend’.

    Dilansir kantor berita Reuters, Senin (1/9/2025), di sela-sela pertemuan SCO di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok, Modi menggandeng tangan Putin saat mereka berjalan menuju Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketiganya tersenyum saat berbicara, dikelilingi para penerjemah.

    Kemudian, Modi mengunggah foto di X yang memperlihatkan dirinya dan Putin di dalam limosin lapis baja Aurus yang digunakan oleh pemimpin Rusia tersebut.

    Putin kerap bepergian dengan Aurus dalam lawatan ke luar negeri dan sesekali menawarkan tumpangan kepada pemimpin negara lain atau bahkan menghadiahkan kendaraan tersebut, seperti yang dilakukannya kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada tahun 2024.

    “Bahkan dalam situasi tersulit sekali pun, India dan Rusia selalu bahu-membahu,” ujar Modi.

    “Kerja sama erat kita penting tidak hanya bagi rakyat kedua negara, tetapi juga bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global,” lanjutnya.

    “Rusia dan India telah menjalin hubungan khusus selama beberapa dekade, bersahabat, dan saling percaya. Ini adalah fondasi bagi pengembangan hubungan kita di masa depan,” imbuhnya.

    Modi mengatakan ia menyambut baik upaya-upaya terbaru yang bertujuan untuk menghentikan perang di Ukraina sesegera mungkin. Pada hari Sabtu, Modi menegaskan kembali dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, ungkap kantor Modi.

    “Melakukan pertemuan yang luar biasa dengan Presiden Putin,” ujar Modi pada hari Senin, seraya menambahkan bahwa mereka telah membahas kerja sama “di semua sektor, termasuk perdagangan, pupuk, antariksa, keamanan, dan budaya.”

    “Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa kita tetap menjadi pilar penting stabilitas regional dan global,” kata Modi.

    Lihat juga Video: Sambutan Hangat Putin ke PM India Modi, Sopiri hingga Berpelukan

    (whn/eva)

  • Ratusan Jiwa Melayang Usai Gempa Dahsyat Guncang Afghanistan

    Ratusan Jiwa Melayang Usai Gempa Dahsyat Guncang Afghanistan

    Jakarta –

    Gempa dahsyat mengguncang Afghanistan. Gempa mengakibatkan ratusan jiwa melayang.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Senin (1/9/2025), korban tewas akibat gempa bumi dengan Magnitudo (M) 6 yang mengguncang wilayah Afghanistan bagian timur bertambah menjadi 622 orang. Lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka, dengan rumah-rumah warga rata dengan tanah akibat gempa kuat tersebut.

    Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS mencatat gempa bumi tersebut mengguncang pada Minggu (31/8) malam, sekitar pukul 23.47 waktu setempat, dengan pusat gempa berada di area berjarak 27 kilometer sebelah timur laut Jalalabad. Pusat gempa itu berada di kedalaman 8 kilometer dari permukaan Bumi.

    Imbas gempa itu, bangunan-bangunan di Kabul hingga Islamabad, ibu kota Pakistan, turut berguncang.

    “Sedikitnya 610 orang tewas dan 1.300 orang lainnya mengalami luka-luka di Provinsi Kunar, dengan banyak rumah hancur,” tutur juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Abdul Mateen Qani. Provinsi Kunar merupakan wilayah yang terletak dekat dengan pusat gempa.

    Qani menambahkan bahwa sedikitnya 12 orang lainnya tewas di Provinsi Nangarhar. Sekitar 255 orang lainnya mengalami luka-luka di wilayah tersebut.

    Dengan demikian, total sedikitnya 622 orang tewas akibat gempa kuat yang mengguncang Afghanistan sebelum tengah malam tersebut.

    Otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memobilisasi upaya penyelamatan ke area-area terdampak parah oleh gempa bumi tersebut.

    “PBB di Afghanistan sangat berduka atas gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah timur dan merenggut ratusan nyawa,” kata PBB dalam pernyataan via media sosial X, sembari mengatakan bahwa tim-tim mereka berada di lapangan untuk “memberikan bantuan darurat dan dukungan penyelamatan nyawa”.

    Episentrum atau pusat gempa ini tercatat berada di kedalaman relatif dangkal, yakni 8 kilometer dari permukaan tanah. Gempa dangkal cenderung menyebabkan kerusakan yang lebih parah daripada gempa yang berpusat di kedalaman yang lebih dalam.

    Serangkaian gempa susulan terjadi sepanjang malam hingga Senin (1/9) dini hari, termasuk gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 yang kuat dan dangkal tepat setelah pukul 04.00 waktu setempat.

    Afghanistan sering diguncang gempa bumi, terutama di area pegunungan Hindu Kush, yang terletak di dekat pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan India. Gempa berkekuatan Magnitudo 5,9 di Provinsi Paktika pada Juni 2022 menewaskan lebih dari 1.000 orang dan membuat puluhan ribu orang kehilangan rumah.

    Lihat juga Video: Pemerintah Kirim Bantuan Senilai Rp 22 M untuk Korban Gempa Afghanistan

    Halaman 2 dari 3

    (whn/wnv)

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta –

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Helikopter Pemerintah Pakistan Jatuh, 5 Orang Tewas

    Helikopter Pemerintah Pakistan Jatuh, 5 Orang Tewas

    Jakarta –

    Sebuah helikopter pemerintah Pakistan jatuh di wilayah utara negara itu pada hari Senin (1/9), menewaskan kelima orang di dalamnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (1/9/2025), seorang perwira polisi senior di distrik Diamer, Abdul Hameed, mengatakan bahwa saat kejadian, helikopter itu sedang melakukan “uji coba pendaratan di helipad yang baru” di kawasan wisata pegunungan.

    “Di antara korban tewas terdapat dua pilot dan tiga teknisi,” ujarnya.

    Helikopter milik pemerintah Gilgit Baltistan itu jatuh di distrik Diamer sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

    Kecelakaan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah helikopter pemerintah MI-17 jatuh di provinsi Khyber Pakhtunkhwa saat melakukan upaya bantuan banjir. Insiden itu menewaskan kelima awak dan pilotnya.

    Ada beberapa kecelakaan helikopter yang mematikan di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2022. Saat itu, lima prajurit dan salah satu komandan tinggi militer tewas ketika helikopter yang mereka tumpangi jatuh selama operasi bantuan banjir di provinsi Balochistan, Pakistan barat daya.

    Lihat juga Video: Detik-detik Helikopter Damkar Jatuh ke Danau di Prancis

    (ita/ita)

  • Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengatakan mereka telah menembakkan rudal dalam serangan terhadap sebuah kapal tanker yang berlayar di perairan Laut Merah. Serangan terbaru Houthi ini dilancarkan setelah kematian Perdana Menteri (PM) yang memimpin pemerintahan mereka di Yaman.

    Houthi, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), menyebut para petempurnya menargetkan kapal tanker berbendera Liberia bernama Scarlet Ray dalam serangan terbarunya. Kelompok yang didukung Iran ini telah menenggelamkan dua kapal tanker lainnya pada Juli lalu.

    Diklaim oleh Houthi bahwa serangan terbarunya itu mengenai langsung kapal tanker tersebut. Namun Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengatakan bahwa serangan di Laut Merah itu meleset dari target.

    Perusahaan keamanan maritim Ambrey menambahkan bahwa kapal tanker yang diserang Houthi tersebut merupakan milik Israel.

    UKMTO, yang memantau kawasan tersebut, mengatakan para awak kapal “menyaksikan percikan di dekat kapal mereka dari proyektil yang tidak diketahui dan mendengar suara ledakan keras”.

    “Semua awak selamat dan kapal melanjutkan pelayarannya,” sebut UKMTO dalam laporannya.

    Klaim serangan terbaru itu disampaikan setelah Houthi, pada Sabtu (30/8), mengonfirmasi bahwa PM mereka, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, bersama sejumlah pejabat lainnya tewas akibat serangan Israel pada Kamis (28/8) lalu.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut serangan mereka di Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi telah menewaskan Rahawi. Dia menjadi pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman yang terjadi selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Usai kematian Rahawi, menurut sumber keamanan Yaman yang berbicara kepada AFP, Houthi telah menangkap puluhan orang di Sanaa dan beberapa area lainnya “karena dicurigai bekerja sama dengan Israel”.

    Pada Minggu (31/8), kelompok Houthi menyerbu markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menahan setidaknya 11 pekerja PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut.

    Menurut utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg, Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan tahun 2023.

    Houthi mengklaim penangkapan yang dilakukan pada Juni 2024 melibatkan “jaringan mata-mata Amerika-Israel” yang beroperasi di bawah naungan organisasi-organisasi kemanusiaan. Tuduhan itu dengan tegas dibantah keras oleh PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)