Category: Detik.com Internasional

  • Bertemu Xi Jinping, Putin Puja-puji Hubungan Rusia dan China

    Bertemu Xi Jinping, Putin Puja-puji Hubungan Rusia dan China

    Beijing

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa hubungan kedua negara kini berada pada “level yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Hal tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), disampaikan Putin saat kedua kepala negara melakukan pembicaraan di Beijing pada Selasa (2/9) waktu setempat, menjelang parade militer besar-besaran menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Parade militer yang menjadi unjuk kekuatan Beijing, pada Rabu (3/9) besok, dimanfaatkan oleh Putin dan Xi sebagai kesempatan untuk mengadakan pembicaraan tatap muka yang langka, dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un diperkirakan juga akan menggelar pertemuan puncak dengan keduanya.

    Xi sendiri telah memulai serangkaian pertemuan diplomatik pekan ini, termasuk menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di kota Tianjin, China. Forum SCO dipandang oleh Beijing sebagai alternatif dari kerja sama internasional yang didominasi Barat.

    “Komunikasi erat kita mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia-China, yang saat ini berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Putin saat bertemu Xi pada Selasa (2/9 waktu setempat.

    Menghargai kerja sama antara kedua negara selama perang, Putin mengatakan bahwa: “Kita selalu bersama saat itu, dan kita tetap bersama sekarang.”

    Parade militer besar-besaran itu akan dihadiri oleh sekitar dua lusin pemimpin dunia, termasuk Kim Jong Un dalam kunjungan pertamanya ke China sejak tahun 2019 lalu.

    Menurut seorang anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) Lee Seong Kweun yang mendapatkan pengarahan badan intelijen, Kim Jong Un diperkirakan akan berbaur dengan para pemimpin dunia lainnya dalam sebuah gala pertunjukan, serta bertemu Xi dan Putin untuk berunding.

    Dalam pertemuan SCO, pemimpin China dan Rusia mengkritik pemerintah Barat, dengan Xi mengecam “perilaku bullying” dari negara-negara tertentu — sebuah referensi terselubung untuk Amerika Serikat (AS). Sedangkan Putin membela invasi Rusia ke Ukraina dan menyalahkan Barat sebagai pemicu konflik.

    “Hubungan China-Rusia telah melewati ujian perubahan internasional,” kata Xi kepada Putin dalam pertemuan keduanya pada Selasa (2/9).

    Xi menambahkan bahwa Beijing bersedia untuk bekerja sama dengan Moskow untuk “mempromosikan pembangunan sistem tata kelola global yang lebih adil dan masuk akal”.

    Kedua pemimpin berkomunikasi secara berkala, dan pada Mei lalu, Xi mengunjungi Moskow untuk menghadiri perayaan Rusia atas kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II. Dalam pertemuan sebelum Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, kedua negara mendeklarasikan “kemitraan tanpa batas”.

    Tonton juga Video: Momen Pertemuan Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Lawan Ukraina di Rusia

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Lawan Ukraina di Rusia

    Seoul

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) melaporkan sekitar 2.000 tentara Korea Utara (Korut) diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina.

    Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya.

    Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Korut akan mengirimkan pasukan konstruksi dan penjinak ranjau ke wilayah Kursk, yang terletak dekat dengan perbatasan Ukraina.

    Pyongyang baru mengonfirmasi soal pengerahan pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina pada bulan April, dan mengakui bahwa tentara-tentaranya telah gugur dalam pertempuran.

    Sejak saat itu, pemimpin Korut Kim Jong Un telah bertemu dengan keluarga para tentara yang gugur dalam pertempuran bersama Rusia melawan Ukraina. Sang pemimpin tertinggi Korut itu menyampaikan belasungkawa atas “rasa sakit yang tak tertahankan” yang merasa rasakan.

    Media pemerintah Korut merilis foto-foto Kim Jong Un yang emosional memeluk seorang tentara yang kembali dengan selamat dari Rusia. Tentara yang tampak kewalahan itu membenamkan wajahnya di dada sang pemimpin Korut ketika dia dipeluk.

    Dalam foto-foto lainnya, Kim Jong Un terlihat sedang berlutut di depan potret tentara Korut yang gugur untuk memberikan penghormatan dan meletakkan medali serta bunga di samping gambar-gambar para prajurit yang gugur.

    Korut dan Rusia juga menandatangani kesepakatan militer tahun lalu, termasuk klausul pertahanan bersama, dalam kunjungan langka Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang.

    Tonton juga Video: Korut Pamer Aksi Militer saat Bantu Rusia Lawan Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mengurai Narasi ‘Red-Pill’, di Balik Topeng Maskulinitas Beracun

    Mengurai Narasi ‘Red-Pill’, di Balik Topeng Maskulinitas Beracun

    Jakarta

    Dalam film fiksi ilmiah tahun 1999, The Matrix, peretas Neo dihadapkan pada sebuah keputusan. Pejuang perlawanan Morpheus memberinya dua pil. Jika Neo menelan pil biru, semuanya akan tetap sama — kehidupan yang nyaman di dunia fantasi. Jika ia menelan pil merah, ia akan melihat “realitas sejati” — dunia distopia tempat manusia diperbudak oleh mesin. Neo memilih pil merah, yang membawa pengetahuan, tetapi juga rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan.

    Sejak awal tahun 2000-an, pengguna di forum-forum daring telah mengadopsi metafora ini. Awalnya muncul di kalangan para pick-up artist — pria yang mengklaim diri sebagai ahli dalam “menaklukkan” perempuan dengan teknik-teknik yang kontroversial — dan kemudian menyebar ke kelompok pria di Amerika Serikat yang menyebut diri mereka sebagai pembela hak-hak laki-laki. Dari sinilah lahir apa yang dikenal sebagai “manosphere” atau manosfer: Sebuah kumpulan longgar blog dan forum tempat misogini, teori konspirasi, dan ideologi swakendali diri saling bercampur.

    Hingga kini, komunitas-komunitas tersebut masih menyuarakan narasi bahwa feminisme telah menguasai masyarakat dan menekan laki-laki. Peran gender dianggap telah ditentukan secara biologis: Perempuan, menurut mereka “diprogram” untuk mendambakan pria yang dominan dan superior secara fisik — bahkan jika pria tersebut merendahkan atau mengontrol mereka.

    Ekspor AS

    Amerika Serikat hingga kini dianggap sebagai pusat ideologis dari subkultur ini. Dari forum-forum r”ed pill”, berkembanglah apa yang disebut sebagai budaya incel — yang sejak penembakan massal di Isla Vista pada tahun 2014, yang menewaskan enam orang, mulai menjadi perhatian para peneliti.

    Incel merupakan singkatan dari involuntary celibate (selibat tak disengaja), merujuk pada komunitas daring pria-pria yang tidak memiliki kehidupan seksual dan memandang hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan sosial.

    Pelaku penembakan di Isla Vista meninggalkan sebuah manifesto dan video yang secara eksplisit menyampaikan kebenciannya terhadap perempuan serta rasa bencinya pada pria-pria yang dianggap “berhasil” secara seksual.

    Banyak motif dalam budaya ini — mulai dari keluhan tentang “perempuan yang dianggap berpikiran dangkal” hingga narasi tentang diri sendiri sebagai pria lajang yang tak diinginkan — masih terus diasosiasikan dengan komunitas Pil Merah atau “red pill” dan incel hingga hari ini.

    Penyebaran digital

    Peran penting dalam penyebaran ini dimainkan oleh logika platform digital itu sendiri. Algoritma YouTube atau TikTok cenderung mengganjar konten provokatif yang memicu emosi — termasuk narasi-narasi anti-feminis yang sengaja dipertajam. Banyak influencer Red-Pill secara sadar memanfaatkan mekanisme ini, menggabungkan pesan-pesan self-improvement dengan retorika misoginis. Dengan cara ini, mereka berhasil menjangkau audiens muda di luar komunitas inti mereka.

    Jerman: Kedekatan dengan ekstremisme

    Di Jerman, sejak 2019, komunitas ini mulai lebih terlihat melalui YouTube dan Instagram. di bidang kebugaran dan bisnis seperti Karl Ess mulai mengadopsi istilah dan narasi khas red pill — sering kali dibungkus dalam retorika pengembangan diri dan pelatihan sukses.

    Sejalan dengan itu, berbagai penelitian — seperti Studi Otoritarianisme Leipzig 2024 — menunjukkan adanya penyebaran sikap antifeminisme yang semakin meluas. Menurut studi tersebut, seperempat masyarakat Jerman menganut pandangan antifeminisme secara menyeluruh.

    Pandangan seperti ini sering kali menjadi jembatan menuju lingkungan ekstremis,di mana antifeminisme merupakan elemen ideologis inti.

    Dalam serangan teror di Halle tahun 2019, seorang pelaku ekstremis sayap kanan membunuh dua orang setelah gagal menyerang sebuah sinagoga. Hasil penyelidikan setelahnya menunjukkan bagaimana di berbagai forum daring, konten “red-pill” dan incel kerap menyatu dengan teori konspirasi berhaluan ekstrem kanan.

    Seruan di seluruh dunia

    Ideologi “red-pill” telah menjadi fenomena global. Di Brasil, misalnya, seorang influencer bernama Thiago Schutz (dikenal sebagai “Coach do Campari”) meniru konten-konten Andrew Tate dan berhasil meraih ratusan ribu pengikut, sebelum kemudian menjadi sorotan media karena mengancam seorang aktris.

    Para peneliti melihat adanya penyebab struktural di balik meluasnya teori-teori semacam ini. Di Brasil, sejak tahun 2010, perdebatan mengenai keadilan gender semakin dipolitisasi dan bahkan tersingkirkan dari ranah pendidikan formal di sekolah-sekolah. Sebagai gantinya, muncul peran influencer dan aktor konservatif yang mengaitkan konten red-pill dengan nilai-nilai moral tradisional.

    Konsep yang adaptif secara budaya

    Gerakan pil merah juga terbukti beragam dan adaptif secara regional. Peneliti Universitas Bielefeld, Vildan Aytekin, telah mengikuti kaum incel muslim yang dikenal sebagai “Mincels.” Dalam masyarakat muslim, hierarki daya tarik yang dipengaruhi Barat digantikan oleh konsep “spiritualitas dan maskulinitas,” katanya.

    Feminitas diidealkan, bukan untuk menciptakan kesetaraan, tetapi untuk melegitimasi peran tradisional atas dasar agama. “Penyebab banyaknya frustrasi yang diungkapkan dalam lingkup incel dikaitkan dengan gaya hidup Barat yang ‘sesat’, yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme dan nihilisme,” papar Aytekin.

    Sebuah studi tahun 2022 oleh Sahar Ghumkhor dan Hizer Mir dalam jurnal ReOrient juga menjelaskan bagaimana manosfer muslim telah muncul. Contohnya termasuk tokoh-tokoh seperti pengkhotbah daring Daniel Haqiqatjou dan penulis Nabeel Aziz, yang menggoda dengan istilah-istilah seperti “Syariah Putih.” Mereka menggabungkan narasi antifeminisme dengan argumen-argumen keagamaan, campuran subkultur Barat dan arus tradisionalis dalam Islam.

    Memakan rasa tidak aman kaum pria

    Tetapi seberapa relevankah sebenarnya adegan pil merah? Terutama terbatas pada forum daring, cakupannya kemungkinan relatif kecil. Tetapi kode dan meme telah menyusup ke arus utama, tandas Brigitte Temel, yang meneliti incel dan manosfer di Institut Penelitian Konflik Wina. “Banyak anak muda yang akrab dengan istilah-istilah itu,” katanya, menambahkan bahwa pusat konseling Austria yang berfokus pada aliran sesat juga melaporkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat di bidang ini. Namun, masih sulit untuk mengukur pengaruh kualitatif adegan tersebut.

    Studi menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya mendapatkan pengikut baru, tetapi juga menggabungkan dan memperkuat kebencian yang sudah ada. Metafora pil merah memberikan narasi sederhana yang menerjemahkan frustrasi pribadi menjadi kebenaran sosial yang tampaknya lebih besar. Selain komponen ideologis, kepentingan ekonomi juga berperan bagi para influencer dan pelatih (coach), seperti yang dijelaskan Temel: “Mereka mengambil uang dari kantong pria-pria yang merasa tidak aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Sisi Maskulin Putri Marino Bakal Terungkap di Film ‘Kabut Berduri’” di sini:

    (ita/ita)

  • PBB Pantau Demo di RI, Minta Investigasi Transparan

    PBB Pantau Demo di RI, Minta Investigasi Transparan

    Jenewa

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantau aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir. PBB mengingatkan pentingnya dialog dan menyerukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia.

    Seruan itu disampaikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR dalam pernyataannya via situs resmi PBB, seperti dilansir detikcom, Selasa (2/9/2025).

    “Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam pernyataannya.

    Shamdasani mengatakan bahwa PBB “memantau dengan saksama serangkaian tindak kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan”.

    “Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” cetusnya.

    Dalam pernyataannya, Shamdasani juga mengingatkan bahwa otoritas berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertempuran publik.

    “Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” imbaunya.

    Tonton juga video “PBB Dorong Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo” di sini:

    Terakhir, Shamdasani mengingatkan pentingnya agar “media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen”.

    Rangkaian unjuk rasa berujung kericuhan telah memakan korban jiwa di beberapa wilayah Indonesia. Sedikitnya enam orang kehilangan nyawa dalam berbagai unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, hingga Makassar.

    Para tokoh mengajak semuanya menahan diri dan menyampaikan pendapat secara damai.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB Minta Pemerintah Indonesia Pastikan Hak Sampaikan Pendapat

    PBB Minta Pemerintah Indonesia Pastikan Hak Sampaikan Pendapat

    Jakarta

    Ratusan mahasiswa menggelar aksi di sejumlah kota di Indonesia, meski dibayangi kekhawatiran represifitas aparat usai kerusuhan yang menewaskan delapan orang pada akhir pekan lalu. Insiden tersebut setidaknya menjadi salah satu tragedi terburuk selama dua dekade terakhir di Indonesia.

    Sedikitnya 500 orang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta pada Senin (01/09) sore. Demonstrasi tersebut diawasi ketat oleh puluhan polisi. Awalnya, tentara juga terlihat di lokasi, tapi meninggalkan tempat setelah beberapa jam.

    Sementara itu, ribuan orang lainnya juga turun ke jalanan di Palembang. Menurut kantor berita AFP, ratusan orang juga dilaporkan berunjuk rasa di Banjarmasin, Yogyakarta dan Makassar.

    Sejak Minggu (31/08) pihak kepolisian dibantu TNI melakukan patroli skala besar. Mereka memasang sejumlah pos pemeriksaan di Jakarta pada Senin (01/09), kemudian menempatkan penembak jitu di beberapa lokasi strategis.

    Aksi protes ini juga mengguncang pasar finansial, berujung dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 3% pada awal perdagangan Senin (01/09), sebelum akhirnya sedikit kembali menguat.

    Apa pemicu protes di Indonesia?

    Kerusuhan dipicu pada akhir Agustus 2025, setelah pemerintah menambah fasilitas bagi anggota DPR.

    Aksi protes bermula dari penolakan atas tunjangan rumah anggota DPR yang angkanya sekitar 10 kali lipat dari upah minimum di Jakarta. Rentetan aksi pada akhirnya memaksa Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR untuk menarik kembali kebijakan tersebut.

    Kerusuhan kemudian merembet dari Jakarta ke sejumlah kota besar lainnya.

    Prabowo kemudian mencabut sebagian fasilitas bagi anggota DPR. Sebagai respons atas krisis ini, dia membatalkan kehadirannya dalam KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Cina.

    Tuntutan 17+8 dari masyarakat sipil

    Berkaitan dengan aksi protes, konten bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” mulai viral di media sosial pada Sabtu (30/08), setelah diunggah sejumlah figur publik populer. Unggahan tersebut berisi sederet tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan DPR, yang dirangkum dari organisasi masyarakat sipil hingga petisi daring.

    Penamaan 17+8 sendiri dipilih sebagai simbol perjuangan baru dari Hari Kemerdakaan Indonesia, yakni 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.

    Tujuh belas tuntutan jangka pendek yang mendesak, meliputi penarikan TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen terkait korban kekerasan aparat pada demo 28-30 Agustus 2025, membekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, mempublikasi transparansi anggaran DPR, memeriksa anggota DPR yang bermasalah, menghukum tegas anggota DPR yang tidak etis, komitmen partai politik terhadap rakyat, melibatkan DPR dalam dialog terbuka, membebaskan demonstran, dan menghentikan kekerasan polisi.

    Tuntutan lainnya meliputi desakan untuk memproses hukum pelaku kekerasan, meminta TNI untuk segera kembali ke barak, memastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, memastikan komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil, memastikan upah layak di seluruh Indonesia, mengambil langkah darurat untuk cegah PHK massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh.

    Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi sistemik yang meliputi desakan untuk reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi sistem di kepolisian, pencabutan mandat TNI dari proyek sipil, penguatan Komnas HAM, hingga peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi.

    Reaksi PBB terhadap kekerasan aparat di Indonesia

    Rentetan aksi protes serta represi aparat terhadap demonstran di Indonesia telah memicu perhatian global. Salah satunya datang dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Office of the High Commisioner yang merilis pernyataan pada Senin (01/09).

    Melalui pernyataannya, PBB menegaskan bahwa ‘pemerintah harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, khususnya terkait pengelolaan aksi massa.’

    Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB juga menegaskan kembali bahwa ‘aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.’

    Tak hanya itu, mereka juga mendesak dilakukannya ‘investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM internasional, khususnya terkait penggunaan kekuatan’ dan mendorong kebebasan pers dalam melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Muhammad Hanafi dan Rahka Susanto

    Tonton juga video “PBB Dorong Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo” di sini:

    (ita/ita)

  • Australia Bayar Nauru Rp 4,2 T untuk Tampung Imigran Tak Bisa Dideportasi

    Australia Bayar Nauru Rp 4,2 T untuk Tampung Imigran Tak Bisa Dideportasi

    Canberra

    Pemerintah Australia akan membayar pulau kecil Nauru yang ada di Pasifik untuk menampung para imigran ilegal yang tidak bisa dideportasi ke negara asalnya dan tidak bisa ditahan tanpa batas waktu. Besar bayaran yang akan diberikan Canberra kepada otoritas Nauru disebut mencapai AU$ 400 juta, atau setara Rp 4,2 triliun.

    Nauru, yang berpenduduk 13.000 jiwa, menjadi solusi politik bagi pemerintah setelah Pengadilan Tinggi Australia memutuskan pada tahun 2023 bahwa warga negara asing, yang tidak memiliki prospek untuk dimukimkan kembali di luar Australia, tidak dapat lagi ditahan tanpa batas waktu di pusat tahanan imigrasi.

    Namun, pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka yang termasuk para kriminal itu, juga tidak dapat dideportasi ke negara asalnya. Diketahui bahwa negara seperti Afghanistan dianggap tidak aman bagi warganya untuk dipulangkan. Iran juga menolak warganya yang tidak ingin pulang secara sukarela.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, seperti dilansir Associated Press, Selasa (2/9/2025), mengakui adanya pembayaran kepada Nauru, namun dia tidak mengonfirmasi besaran pembayaran yang dilaporkan media-media lokal.

    Laporan media lokal menyebut pemerintah Australia akan membayar otoritas Nauru sebesar AU$ 400 juta, atau setara Rp 4,2 triliun, untuk mencapai kesepakatan, kemudian membayar sebesar AU$ 70 juta, atau setara Rp 750,2 miliar, per tahun untuk mempertahankan kesepakatan itu.

    “Orang-orang yang tidak berhak berada di sini perlu dicarikan tempat tujuan, jika mereka tidak bisa pulang (ke negaranya),” kata Albanese dalam pernyataan kepada media terkemuka Australian Broadcasting Corp.

    “Jika mereka tidak dapat dipulangkan ke negara asal karena ketentuan refoulement dan kewajiban yang kita miliki, maka kita perlu mencari negara lain untuk mereka,” ucapnya.

    Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengejutkan media Australia pada Jumat (29/8) dengan mengunjungi Nauru, di mana dia menandatangani nota kesepahaman dengan Presiden Nauru David Adeang.

    Dalam pernyataannya pada Minggu (31/8), Adeang mengungkapkan bahwa nota kesepahaman dengan Canberra “berisi komitmen untuk perlakuan yang layak dan tempat tinggal jangka panjang bagi orang-orang yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di Australia, yang akan diterima oleh Nauru”.

    “Australia akan menyediakan pendanaan untuk mendukung pengaturan ini dan mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang Nauru,” kata Adeang.

    Perjanjian ini, sebut Adeang, akan diaktifkan kepada Nauru menerima “para penerima transfer” gelombang pertama, yang akan diberikan visa jangka panjang.

    Pusat Sumber Daya Pencari Suaka Australia, sebuah kelompok advokasi, melaporkan bahwa Nauru berencana menerbitkan 280 visa bagi warga negara asing yang ingin dideportasi Australia namun tidak bisa.

    Tonton juga video “2 Polisi Australia Tewas Ditembak di Victoria, Pelaku Masih Diburu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Palestina Oke Saja dengan Peran Arab-Internasional Kelola Gaza

    Presiden Palestina Oke Saja dengan Peran Arab-Internasional Kelola Gaza

    Ramallah

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza usai perang berakhir. Abbas juga menegaskan Otoritas Palestina tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam mengelola Jalur Gaza pascaperang.

    “Kami siap mengambil alih pemerintahan Gaza dan kami memiliki kapasitas untuk melakukannya,” kata Abbas dalam wawancara terbaru dengan Al Arabiya, Selasa (2/9/2025).

    “Kami tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam mengelola Gaza,” tegasnya.

    Abbas memperingatkan bahwa “Gaza menghadapi kelaparan yang nyata” dan menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu “bertekad untuk melanjutkan genosida rakyat Palestina”.

    Lebih lanjut, dikatakan oleh Abbas bahwa Otoritas Palestina aktif secara diplomatis untuk menghentikan perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Kami tidak menginginkan perang melawan Israel. Hukum kami didasarkan pada perlawanan rakyat yang damai,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa dirinya telah bernegosiasi “puluhan kali dengan Hamas tanpa mencapai kesepakatan”.

    Abbas kemudian menekankan bahwa: “Hamas harus mengakui PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan komitmen hukumnya. Saya mengatakan kepada Hamas: kita adalah satu negara dan satu rakyat. Hamas harus berkomitmen pada satu negara dan satu sumber senjata.”

    Dalam wawancara tersebut, Abbas juga memuji Yordania dan Mesir atas “sikap terhormat mereka dalam mencegah pengungsian warga dari Gaza dan Tepi Barat”.

    “Kami berupaya menghentikan pengungsian paksa rakyat Palestina,” ucapnya.

    Tonton juga video “Presiden Palestina Tolak Gagasan Pemerintahan Asing di Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Staf KBRI Tewas di Peru, Ditembak 3 Kali Saat Bersepeda Bersama Istri

    Staf KBRI Tewas di Peru, Ditembak 3 Kali Saat Bersepeda Bersama Istri

    Lima

    Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Zetro Leonardo Purba, tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima, ibu kota Peru, pada Senin (1/9) malam. Zetro dilaporkan ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya.

    Laporan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip Antara News, Selasa (2/9/2025), staf KBRI itu meninggal dunia setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal, beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.

    Zetro yang mengalami luka parah akibat tembakan itu sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

    Zetro yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

    Sang istri berhasil selamat dari penyerangan tersebut, dan saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Motif penembakan tersebut belum diketahui secara jelas.

    Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu. Dia diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya staf KBRI tersebut. Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa ini.

    Laporan media lokal terkemuka Peru, Expreso, menyebut bahwa Kepolisian Nasional Peru melakukan pengepungan di area sekitar lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan berbagai yurisdiksi untuk mencari pelaku penembakan mematikan tersebut.

    Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Lince telah memeriksa rekaman kamera keamanan yang ada di sekitar lokasi kejadian.

    Menlu Sugiono Berduka Pegawai Kemlu Tewas Ditembak di Peru

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono berduka atas tewasnya Zetro yang ditembak orang tak dikenal. Menlu telah berkoordinasi dengan pihak Peru, Lima, untuk mengusut tuntas kasus penembakan staf KBRI.

    “Pada pagi hari ini kami mendapatkan berita duka dari Lima, salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di Lima karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal,” ujar Sugiono dalam keterangan video, Selasa (2/9/2025).

    “Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” imbuh Sugiono.

    Tonton juga video “Sederet Fakta Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Jakarta

    Kelompok Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

    Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

    Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

    Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

    “Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/21025).

    Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

    Tonton juga video “Trump soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Saya Tidak Suka!” di sini:

    Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

    Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru

    Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru

    Lima

    Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan pada Senin (1/9) malam waktu setempat. Staf KBRI itu dilaporkan ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal (OTK) dalam jarak hanya beberapa meter dari rumahnya.

    Menurut laporan media lokal Panamericana Television, seperti dikutip kantor berita Antara News, Selasa (2/9/2025), staf KBRI yang meninggal itu bernama Zetro Leonardo Purba.

    Disebutkan Panamericana Television bahwa Zetro meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima, ibu kota Peru.

    Zetro yang bekerja sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

    Dia sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado, tapi nyawanya tak dapat diselamatkan.

    Sang istri selamat dari penyerangan tersebut, dan saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

    Tonton juga video “Menlu Sugiono Bicara soal Kematian Arya Daru, Sampaikan Belasungkawa” di sini:

    Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu. Dia diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

    Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya staf KBRI tersebut. Menurut informasi dari media setempat, KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru terkait peristiwa ini.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI baru menyampaikan pernyataan belasungkawa atas wafatnya Zetro melalui akun Instagram @kemlu_ri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)