Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Brasil Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Usai AS Tangkap Maduro

    Brasil Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Usai AS Tangkap Maduro

    Brasilia –

    Brasil mengerahkan pasukan ke dekat perbatasan dengan Venezuela, menyusul serangan Amerika Serikat (AS) yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu. Pengerahan ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Amerika Latin.

    Pengerahan pasukan itu, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (9/1/2026), diatur dalam dekrit pemerintah Brasil yang diterbitkan pada Kamis (8/1) waktu setempat.

    Dalam dekrit resmi tersebut, pemerintah Brasil mengizinkan pengerahan Pasukan Keamanan Publik Nasional (FNSP) — semacam pasukan garda nasional — yang tidak disebutkan jumlahnya, untuk dikirimkan ke wilayah Pacaraima, dan ke Boa Vista, ibu kota negara bagian Roraima.

    Roraima yang terletak di sebelah utara Brasil, berbatasan langsung dengan Venezuela dan memiliki kehadiran kuat kelompok bersenjata ilegal yang mendalangi perdagangan narkoba dan mengelola tambang ilegal di kedua sisi perbatasan internasional.

    Roraima berjarak sekitar 213 kilometer dari perbatasan kedua negara.

    Langkah ini diambil setelah AS, pada Sabtu (3/1) lalu, mengebom Venezuela dan menangkap Maduro untuk diadili atas tuduhan narkoterorisme. Sehari kemudian, atau pada Minggu (4/1), pemerintah Brasil untuk sementara menutup perbatasan dengan Venezuela, tepatnya di dekat Pacaraima.

    Dekrit pemerintah Brasil itu menyatakan bahwa FNSP akan mendukung lembaga-lembaga keamanan publik yang dikelola negara dan beroperasi dengan cara yang “esensial untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat serta properti”.

    Media-media lokal Brasil melaporkan pada Rabu (7/1) bahwa Venezuela memperkuat kehadiran militernya di area perbatasan.

    Dilaporkan juga bahwa beberapa kelompok bersenjata, termasuk kelompok bersenjata Venezuela dan geng-geng Brasil, seperti Komando Ibu Kota Pertama (PCC) dan Komando Merah (CV), yang beroperasi di area tersebut.

    Direktur Andes untuk Kantor Washington di Amerika Latin (WOLA), Gimena Sanchez, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengerahan pasukan penjaga perbatasna oleh Brasil merupakan “langkah yang tepat”. Dia menyebut tindak kekerasan yang dipicu oleh kelompok pemberontak Kolombia yang aktif di Venezuela telah mendorong para penduduk lebih jauh ke selatan menuju Brasil.

    “Masuk akal (bagi Brasil) untuk memperkuat perbatasan,” sebutnya.

    Brasil menjadi pengkritik keras serangan AS terhadap Venezuela. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, dalam pernyataan via media sosial, menyebut AS telah melewati “batas yang tidak diterima”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Agen Federal Amerika Serikat Tembak 2 Orang di Portland

    Agen Federal Amerika Serikat Tembak 2 Orang di Portland

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman informasi pilihan dari berbagai tempat di dunia dalam 24 terakhir.

    Berita dari Amerika Serikat menjadi pembuka edisi Jumat, 9 Januari 2026, hari ini.

    Agen federal AS menembak dua orang di Portland

    Agen federal AS telah menembak dua orang di Portland, mendorong polisi setempat untuk menyerukan ketenangan setelah penembakan fatal di Minneapolis.

    “Dua orang dirawat di rumah sakit setelah penembakan yang melibatkan agen federal,” kata Kepolisian Portland dalam sebuah pernyataan.

    “Kondisi mereka belum diketahui.”

    Agen Patroli Perbatasan sedang melakukan pemeriksaan kendaraan di Portland, Oregon, ketika pengemudi “mengancam” kendaraan tersebut sebelum seorang petugas “melepaskan tembakan untuk membela diri,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) di X.

    Insiden tersebut meningkatkan ketegangan di kota yang telah lama memiliki hubungan yang penuh perselisihan dengan Presiden AS Donald Trump, yang baru-baru ini mencoba, tanpa hasil, untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional di sana.

    Tahanan Venezuela dan asing akan dibebaskan

    Sejumlah besar tahanan Venezuela dan asing akan dibebaskan dalam beberapa jam mendatang, kata presiden parlemen negara itu.

    Pembebasan tersebut yang merupakan tuntutan berulang dari oposisi negara itu, adalah isyarat perdamaian, kata Jorge Rodríguez, yang menambahkan bahwa tindakan tersebut bersifat sepihak dan tidak disepakati dengan pihak lain mana pun.

    “Pemerintah Bolivarian, bersama dengan lembaga-lembaga negara, telah memutuskan untuk membebaskan sejumlah besar warga Venezuela dan warga asing, dan proses pembebasan ini sedang berlangsung saat ini juga,” kata Rodríguez.

    Saudara dari penjabat presiden Delcy Rodríguez itu tidak menyebutkan siapa atau berapa banyak orang yang akan mereka bebaskan.

    Populasi Australia diperkirakan mencapai 28 juta pada 2026

    Pusat Populasi menunjukkan pertumbuhan populasi Australia diproyeksikan melambat ke rekor terendah 1,3 persen tahun ini, turun dari 1,5 persen tahun lalu.

    Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh proyeksi penurunan kedatangan migran dan peningkatan keberangkatan migran, menurut proyeksi pusat tersebut.

    Migrasi luar negeri bersih diperkirakan akan turun menjadi 260.000 pada tahun 2026, kira-kira setengah dari jumlah pada tahun 2023 ketika migrasi ke Australia melonjak setelah pandemi.

    Penurunan tersebut diproyeksikan akan didorong oleh keberangkatan migran, dengan banyak orang yang tiba di Australia pasca-COVID dengan visa sementara mendekati tanggal kedaluwarsa visa mereka.

    Langka, gorila gunung lahirkan anak kembar

    Seekor gorila gunung liar bernama Mafuko telah melahirkan anak kembar di taman nasional Republik Demokratik Kongo.

    Kembar tersebut berjenis kelamin jantan dan keduanya tampak sehat, kata staf dari Taman Nasional Virunga.

    Kelahiran kembar jarang terjadi di antara gorila gunung dan menghadirkan tantangan tambahan, terutama selama bulan-bulan awal ketika bayi sepenuhnya bergantung pada induknya untuk perawatan dan mobilitas.

    Para pelacak komunitas yang bertanggung jawab untuk memantau kesehatan populasi gorila gunung di taman tersebut menemukan kelahiran kembar yang “langka dan luar biasa” di keluarga gorila gunung Bageni pada tanggal 3 Januari.

    Ini menambah jumlah gorila dalam keluarga Bageni menjadi 59 ekor, yang terbesar di taman tersebut.

  • Bagaimana Maroko Petik Keuntungan dari Normalisasi dengan Israel?

    Bagaimana Maroko Petik Keuntungan dari Normalisasi dengan Israel?

    Jakarta –

    Lebih dari lima tahun lalu, Israel dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi hubungan berdasarkan apa yang dikenal sebagai Abraham Accord. Kesepakatan ini membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, sekaligus menandai langkah Maroko yang menjauh dari syarat Arab Peace Initiative 2002 yang digagas Arab Saudi.

    Inisiatif Arab kala itu mengusulkan perdamaian menyeluruh antara Israel dan seluruh dunia Arab, dengan beberapa syarat utama. Di antaranya adalah penarikan Israel dari wilayah yang diduduki sejak Perang Enam Hari serta pembentukan negara Palestina merdeka. Inisiatif ini sekaligus melandasi kebijakan diplomatik negara-negara muslim dalam kasus Israel.

    Meski secara formal Maroko tidak pernah keluar dari inisiatif itu, Abraham Accord memungkinkan monarki di Rabat menormalisasi hubungan, tanpa mewajibkan militer Israel mengosongkan wilayah Palestina. Sejak itu, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, Maroko menikmati hubungan diplomatik yang relatif “normal” dengan Israel — di bawah restu pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

    Normalisasi abaikan resistensi

    Di kalangan masyarakat Maroko, normalisasi dengan Israel cenderung diterima meski mengundang protes. Steven Hfner, kepala Yayasan Konrad-Adenauer di Maroko, menilai bahwa resistensi masyarakat rendah karena Maroko sebenarnya telah lama menjalin hubungan intens dengan Israel secara tidak resmi. “Hal ini terkait dengan fakta bahwa banyak warga Yahudi di Israel dulu hidup di Maroko,” ujarnya.

    Menurutnya, dibandingkan negara Arab lain, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Maroko tidak melakukan pengusiran terhadap komunitas Yahudi. “Sehingga hubungan sosial antara kedua masyarakat tetap lebih harmonis dibandingkan negara Arab lain,” kata Hfner.

    Namun, relasi resmi tetap mengundang protes besar-besaran dari waktu ke waktu, terutama sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan penolakan terhadap perang Gaza atau hubungan bilateral yang telah dinormalisasi. Kerajaan tidak bisa mengabaikan sentimen ini sepenuhnya.

    Keuntungan politik dan ekonomi

    Secara mendasar, tujuan terbesar kebijakan luar negeri Maroko adalah menguasai Sahara Barat, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Universitas Ibrani Yerusalem. Abraham Accord memberi kemenangan diplomatik bagi Rabat, berupa pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah etnis Sahrawi itu oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa Barat. “Pengakuan ini adalah keberhasilan penting bagi Maroko,” kata Fuchs.

    Israel pun mengejar kepentingan ekonominya sendiri dalam hubungan bilateral ini, terutama di sektor pertanian. “Misalnya teknik irigasi yang diinvestasikan perusahaan Israel di Maroko, atau metode menanam tanaman di wilayah kering. Semua ini menarik bagi perusahaan Israel,” jelas Fuchs. Israel juga tertarik pada cadangan fosfat Maroko, yang penting untuk produksi pupuk bagi pertanian Israel.

    Drone dan sistem pertahanan udara

    Kedua negara kini melangkah lebih jauh. Dalam pertemuan Komite Militer Bersama di Tel Aviv pada awal tahun, Israel dan Maroko menandatangani rencana kerja militer untuk 2026.

    Maroko telah lama menjadi salah satu importir senjata terbesar di dunia. Dalam peringkat SIPRI 2024, negeri di utara Afrika itu berada di posisi 31 global. Meski total impor menurun sekitar seperempat dalam beberapa tahun terakhir, Israel menjadi pemasok senjata terbesar ketiga bagi Maroko antara 2020 dan 2024 setelah AS dan Prancis.

    Israel memasok terutama sistem pertahanan udara dan sistem nirawak, sedangkan Amerika dan Prancis fokus pada kendaraan lapis baja, rudal, dan pesawat. Sekitar 51 persen rudal pertahanan yang diimpor Maroko berasal dari Israel.

    Dengan bantuan Israel, Maroko juga membangun produksi drone secara masif di dalam negeri.

    Pertemuan terbaru menekankan diskusi strategis tentang pembangunan kekuatan militer dan tujuan kerja sama. “Berbeda dengan kerja sama senjata konvensional sebelumnya, yang misalnya hanya mencakup amunisi artileri, kini mereka ingin mengembangkan drone bahkan sistem pertahanan udara secara bersama — termasuk teknologi satelit. Ini langkah kualitatif besar,” kata Hfner.

    Kerja sama ini juga memiliki dampak regional, terutama di tengah ketegangan yang diperpanjang akibat konflik Sahara Barat antara Maroko dan Aljazair. “Bukan hanya Maroko memperoleh kemenangan politik karena Israel dan negara-negara Barat mendukung posisinya, tetapi melalui impor dari Israel, Maroko juga memodernisasi militernya secara signifikan. Kini Maroko jauh lebih unggul dibandingkan militer Aljazair,” ujar Fuchs.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Serangan Israel di Gaza Tewaskan 13 Orang, Termasuk 5 Anak

    Serangan Israel di Gaza Tewaskan 13 Orang, Termasuk 5 Anak

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan rentetan serangan Israel di wilayah Palestina tersebut pada hari Kamis (8/1) waktu setempat, menewaskan sedikitnya 13 orang, termasuk lima anak-anak. Serangan terbaru ini terjadi di tengah gencatan senjata yang telah menghentikan sebagian besar pertempuran.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (9/1/2026), juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan bahwa empat orang, termasuk tiga anak, tewas ketika sebuah drone menghantam tenda yang menampung para pengungsi di Gaza selatan.

    Sementara di utara Jalur Gaza, seorang anak perempuan berusia 11 tahun tewas di dekat kamp pengungsi Jabalia, dan serangan terhadap sebuah sekolah menewaskan satu orang, sementara sebuah drone di dekat Khan Younis di selatan menewaskan seorang pria, tambah badan tersebut.

    Dua warga Gaza lainnya, termasuk seorang anak, tewas dalam serangan lain, lapor badan pertahanan sipil Gaza tersebut.

    Ketika ditanya oleh AFP, militer Israel mengatakan sedang memeriksa laporan tersebut.

    Bassal mengatakan bahwa pada Kamis (8/1) malam waktu setempat, empat orang lainnya tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di daerah timur Kota Gaza. Dia menambahkan bahwa upaya penyelamatan untuk mencari beberapa orang yang hilang telah dimulai.

    “Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 13 akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak pagi ini, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata Bassal.

    Sebelumnya pada hari Kamis, militer Israel mengatakan sebuah proyektil diluncurkan “dari wilayah Kota Gaza menuju Negara Israel” tetapi jatuh di Jalur Gaza.

    “Tak lama kemudian, (militer) tepat menggempur titik peluncuran,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Sejak 10 Oktober, gencatan senjata di Gaza yang disponsori Amerika Serikat sebagian besar telah menghentikan pertempuran antara pasukan Israel dan Hamas. Namun, kedua pihak telah menuduh sering terjadi pelanggaran gencatan senjata.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP, bahwa serangan di Gaza pada hari Kamis itu “mengkonfirmasi penolakan pendudukan Israel terhadap komitmennya terhadap gencatan senjata.”

    Pasukan Israel telah membunuh setidaknya 425 warga Palestina di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut kementerian kesehatan Gaza.

    Sebelumnya, sedikitnya 21 orang tewas pada 22 November lalu dalam serangan Israel, menjadikannya salah satu hari paling mematikan di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan.

    Militer Israel mengatakan para militan telah membunuh tiga tentaranya selama periode yang sama.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Tarik AS Keluar dari 66 Organisasi Dunia, Ini Alasannya

    Trump Tarik AS Keluar dari 66 Organisasi Dunia, Ini Alasannya

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik negaranya dari 66 organisasi internasional, yang menandai semakin mundurnya Washington dari kerja sama global. Apa sebenarnya alasan di balik keputusan Trump tersebut?

    Trump, seperti dilansir Associated Press, Jumat (9/1/2026), telah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan dukungan AS untuk 66 organisasi internasional, badan juga komisi global, menyusul peninjauan pemerintahannya terhadap partisipasi dan pendanaan untuk semua organisasi internasional.

    Sebagian besar yang menjadi target dari perintah eksekutif terbaru Trump itu merupakan organisasi, badan, komisi, panel penasihat yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang fokus pada iklim, tenaga kerja, migrasi, dan isu-isu lainnya.

    Dua di antaranya adalah badan kependudukan PBB dan perjanjian PBB yang menetapkan negosiasi iklim internasional, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

    Organisasi yang menjadi target itu, menurut pemerintahan Trump, dikategorikan sebagai organisasi yang berupaya memenuhi kebutuhan keberagaman dan inisiatif “woke”.

    Sejumlah organisasi lainnya yang tak terkait PBB, atau non-PBB, yang juga menjadi target kebijakan itu mencakup Kemitraan Kerja Sama Atlantik, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, dan Forum Kontraterorisme Global.

    Departemen Luar Negeri AS menjelaskan alasan di balik keputusan menarik Washington dari puluhan organisasi internasional tersebut.

    “Pemerintahan Trump telah mendapati bahwa lembaga-lembaga ini berlebihan dalam cakupannya, salah urus, tidak diperlukan, boros, dikelola dengan buruk, dikuasai oleh kepentingan aktor-aktor yang memajukan agenda mereka sendiri yang bertentangan dengan agenda kita, atau merupakan ancaman bagi kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran umum bangsa kita,” seut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    Keputusan Trump untuk menarik AS dari organisasi-organisasi yang mendorong kerja sama antar negara untuk mengatasi tantangan global, muncul ketika pemerintahannya meluncurkan upaya militer atau melontarkan ancaman yang telah mengguncang sekutu dan musuh, termasuk penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan ambisinya menguasai Greenland.

    Kebijakan ini menjadi penarikan dukungan terbaru AS di bawah pemerintahan Trump. Sebelumnya, pemerintahan Trump menangguhkan dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan badan kebudayaan PBB, UNESCO.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Mundur dari Pakta Iklim Global, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    AS Mundur dari Pakta Iklim Global, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menarik negaranya dari 66 organisasi dunia dengan alasan lembaga-lembaga tersebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika. Langkah ini disebut sebagai “titik terendah baru” oleh organisasi advokasi sains nirlaba AS, Union of Concerned Scientists (UCS).

    Selain memangkas pendanaan dan menghentikan kerja sama dengan sejumlah kelompok, seperti Dana Demokrasi PBB, UN Women, dan Global Forum on Migration and Development, keputusan terbaru Gedung Putih ini juga memperlihatkan sikap yang jelas anti-iklim dan anti-lingkungan.

    International Union for Conservation of Nature, International Renewable Energy Agency, dan Intergovernmental Panel on Climate Change termasuk di antara lembaga lingkungan yang masuk dalam daftar organisasi tersebut. Daftar itu juga mencakup United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bermarkas di Bonn, Jerman, dan menjadi penyelenggara konferensi iklim tahunan PBB.

    Pada 2015, para pihak dalam konvensi tersebut mengadopsi Perjanjian Paris 2015 dengan komitmen mencegah pemanasan global yang tak terkendali. Trump, yang secara terbuka mendukung industri minyak dan pernah menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan”, mengumumkan rencana keluar dari perjanjian itu tak lama setelah menjabat untuk masa jabatan keduanya.

    Direktur Kebijakan sekaligus Kepala Ekonom Program Iklim dan Energi UCS, Rachel Cleetus, mengatakan penarikan AS dari UNFCCC merupakan “tanda lain bahwa pemerintahan yang otoriter dan anti-sains ini bertekad mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan merusak kerja sama global.”

    Wakil Kepala Divisi Kebijakan Iklim Internasional dari LSM lingkungan Germanwatch, Petter Lyden, menyebut langkah tersebut sebagai kabar buruk, baik karena hilangnya pendanaan yang selama ini diberikan AS, maupun karena “substansi untuk menyepakati kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim menjadi jauh lebih sulit ketika negara sebesar itu tidak ikut dalam perundingan”.

    Reaksi dari Eropa

    Menanggapi pengumuman Gedung Putih, Kepala Urusan Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menulis di LinkedIn bahwa UNFCCC merupakan fondasi aksi iklim global. Ia menambahkan, keputusan AS untuk mundur dari konvensi tersebut patut disesalkan dan disayangkan.

    Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Carsten Schneider, mengatakan keputusan tersebut tidak mengejutkan. Merujuk pada konferensi iklim PBB di Brasil pada akhir tahun lalu, menurutnya sudah jelas bahwa AS punya pilihan sendiri dalam menyikapi perlindungan iklim.

    Ia menyinggung adanya berbagai aliansi baru dalam pasar karbon internasional, percepatan penghentian penggunaan bahan bakar fosil, hingga upaya melawan informasi palsu tentang isu iklim, sebagai bukti bahwa negara-negara lain tetap berkomitmen mengambil tindakan.

    Lyden menambahkan bahwa arah kebijakan AS tidak akan mengubah kenyataan bahwa masa depan rendah karbon tetap berjalan. “Ekspansi energi terbarukan akan terus berlanjut,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang beralih ke solusi ramah iklim justru memperoleh keuntungan ekonomi.

    Apakah ini akan memperlambat aksi iklim di AS?

    Langkah terbaru Trump menuai kecaman dari para pemimpin iklim di AS.

    Gina McCarthy, yang pernah menjadi penasihat iklim pertama di Gedung Putih dan kini menjabat Ketua Koalisi Aksi Iklim America Is All In (AIAI), menyebut penarikan diri dari UNFCCC sebagai “keputusan yang picik, memalukan, dan bodoh.”

    Menurutnya, keputusan tersebut berarti melepaskan “kemampuan untuk mempengaruhi triliunan dolar investasi, kebijakan, dan keputusan yang seharusnya mendorong perekonomian serta melindungi kami dari bencana mahal yang terus menghantam negara ini.”

    Namun, McCarthy menegaskan koalisi AIAI, yang anggotanya mencakup pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, pelaku usaha, universitas, dan berbagai pemangku kepentingan lain, tetap berkomitmen bekerja sama di tingkat internasional untuk mewujudkan target Perjanjian Paris.

    Lyden dari Germanwatch menilai akan sulit bagi California atau negara bagian lain untuk sepenuhnya menutup kekosongan yang ditinggalkan pemerintah federal. Meski begitu, ia menilai banyak hal tetap bergerak di luar “keputusan formal”, di mana tingkat lokal dan regional bahkan bisa memiliki peran lebih besar dibandingkan pemerintah federal.

    McCarthy mengatakan AIAI akan memperluas upaya “bekerja di tingkat lokal untuk membangun harapan dan peluang”, serta tidak akan membiarkan pemerintahan ini menutup akses masyarakat Amerika terhadap manfaat besar energi bersih bagi kesehatan, keselamatan, dan ekonomi.

    Rachel Cleetus juga menyatakan bahwa negara bagian AS yang berpandangan ke depan, bersama negara-negara lain di dunia, memahami ancaman perubahan iklim yang kian meningkat dan menyadari bahwa “aksi global secara kolektif tetap menjadi satu-satunya jalan yang masuk akal untuk menjamin masa depan yang layak huni bagi anak dan cucu kita.”

    Jeannette Cwienk turut berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggaraini

    (ita/ita)

  • Trump Niat Beri Rp 1,6 M untuk Bujuk Warga Greenland Gabung AS

    Trump Niat Beri Rp 1,6 M untuk Bujuk Warga Greenland Gabung AS

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang membahas opsi mengirimkan pembayaran, jumlahnya bisa mencapai US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar), untuk setiap warga Greenland, sebagai upaya membujuk mereka agar bersedia memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan AS.

    Pembahasan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (9/1/2026), diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan itu saat berbicara kepada Reuters.

    Meskipun angka pasti dan logistik pembayaran, termasuk kapan dan bagaimana akan dibayarkan, belum diketahui secara jelas, namun menurut dua sumber di antaranya, sejumlah pejabat AS, termasuk para pejabat Gedung Putih, telah membahas angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Uang tersebut akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar.

    Greenland, yang merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark, memiliki penduduk berjumlah 57.000 jiwa. Jika dihitung, dengan pembayaran sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, maka AS akan membayarkan total hampir US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) kepada seluruh penduduk Greenland.

    Gagasan membayar langsung kepada penduduk Greenland itu mengungkapkan salah satu penjelasan soal bagaimana AS mungkin berupaya untuk “membeli” pulau yang letaknya strategis di kawasan Arktik tersebut. Meskipun otoritas Denmark dan Greenland sendiri bersikeras menyatakan pulau tersebut tidak untuk dijual.

    Taktik ini termasuk di antara berbagai rencana yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan militer AS.

    Namun, hal tersebut berisiko terkesan terlalu transaksional, bahkan merendahkan penduduk yang telah sejak lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri dan ketergantungan ekonomi mereka pada Denmark.

    “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Perdana Menteri (PM) Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dalam pernyataan via Facebook pada Minggu (4/1) setelah Trump kembali menegaskan AS perlu mengakuisisi Greenland.

    Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan, termasuk kekayaan mineralnya yang diperlukan untuk aplikasi militer canggih. Dia juga mengatakan bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas perlu berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.

    Walaupun pembahasan internal soal cara-cara merebut Greenland sudah berlangsung di kalangan ajudan Trump sejak sebelum dia menjabat periode kedua, urgensi tersebut kembali meningkat setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang berani pada 3 Januari lalu.

    Salah satu sumber yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin melanjutkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang diidamkan sejak lama.

    Namun demikian, terlepas dari itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak ingin menjadi bagian dari AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Bombardir Ibu Kota Ukraina, 3 Orang Tewas-13 Luka

    Rusia Bombardir Ibu Kota Ukraina, 3 Orang Tewas-13 Luka

    Jakarta –

    Militer Rusia kembali membombardir ibu kota Ukraina, Kyiv dan pinggirannya, yang menewaskan sedikitnya tiga orang. Sementara angkatan udara Ukraina mengeluarkan peringatan rudal di seluruh negeri.

    Serangan di Kyiv tersebut memicu kebakaran dan merusak gedung-gedung apartemen, dengan “tiga orang tewas dan 13 luka-luka,” menurut Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, dilansir kantor berita AFP, Jumat (9/1/2026).

    Ia juga mengatakan seorang petugas medis tewas saat merespons serangan drone di sebuah gedung perumahan yang terkena serangan kedua kalinya. Belum jelas apakah petugas medis tersebut termasuk dalam jumlah korban sementara.

    Gubernur wilayah tersebut, Mykola Kalashnyk mendesak warga untuk tetap berada di dalam tempat perlindungan sampai sirene serangan udara berhenti berbunyi.

    Angkatan udara negara itu memperingatkan bahwa “seluruh Ukraina berada di bawah ancaman rudal”, setelah mengkonfirmasi bahwa pesawat pembom Rusia sedang melintas.

    Di kota Lviv di Ukraina barat, angkatan bersenjata mengatakan sebuah rudal balistik menghantam “fasilitas infrastruktur” tepat sebelum tengah malam waktu setempat.

    Setelah serangan itu, otoritas militer regional mengatakan bahwa tingkat radiasi berada dalam kisaran normal.

    Serangan terbaru ini terjadi setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kyiv memperingatkan pada hari Kamis (8/1) waktu setempat, bahwa “serangan udara yang berpotensi signifikan” dapat terjadi kapan saja dalam beberapa hari ke depan.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengulangi peringatan langka tersebut dalam pidatonya malam itu.

    Sebelumnya, pemerintah Rusia pada hari Kamis lalu menyebut Kyiv dan sekutunya sebagai “poros perang” dan menolak proposal pasca-perang terbaru yang disusun pada pertemuan puncak di Paris, ibu kota Prancis.

    Rencana tersebut mencakup mekanisme pemantauan yang dipimpin AS dan pasukan multinasional Eropa yang akan dikerahkan setelah pertempuran berhenti.

    Namun, Moskow memperingatkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Barat mana pun yang dikirim ke Ukraina, akan menjadi sasaran serangan Rusia.

    Lihat juga Video: Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah penangkapan kontroversial Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan “sangat terkejut” atas “penggunaan kekuatan yang melanggar secara terang-terangan terhadap negara berdaulat.”

    Beijing juga menyampaikan pesan kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia, yang disebutnya “teman baik dan mitra baik,” tentang kesediaan penguasa Tiongkok untuk bekerja sama dalam “menavigasi lanskap internasional yang berubah dengan solidaritas dan koordinasi.”

    Dalam kritik terhadap Washington, Cina berusaha mengesankan diri sebagai adidaya global yang bertanggung jawab. Pernyataan itu, menurut para analis, kemungkinan menggema di seluruh Amerika Latin. Dengan kembalinya Doktrin Monroe di bawah Presiden AS Donald Trump — yang lebih dari dua abad lalu menegaskan supremasi Washington di Belahan Barat — penangkapan Maduro dipandang sebagai peringatan serius sekaligus demonstrasi kekuatan.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di think tank International Crisis Group, mengatakan Beijing kemungkinan akan memanfaatkan kekhawatiran ini untuk menantang posisi internasional AS dan “memperdalam pengaruhnya di negara-negara berkembang.” Dia menambahkan, Cina juga akan “memantau secara dekat bagaimana AS menangani situasi di Venezuela dalam minggu dan bulan mendatang.”

    Putusnya hubungan dengan Caracas

    Penangkapan paksa Maduro — seorang sekutu penting Beijing di Amerika Latin — bisa berdampak signifikan pada ekonomi kedua terbesar dunia itu.

    Bersama Maduro, Cina membangun “kemitraan strategis sepanjang waktu” dan menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela setelah sanksi AS meningkat pada 2019. Cina juga menjual senjata kepada sang diktatur — dengan total pengiriman senilai USD615 juta antara 2009 hingga 2019, menurut perkiraan AS. Lebih penting lagi, Cina menghujani Maduro dengan utang bernilai miliaran dolar, yang belum lunas dibayar.

    Menurut AidData, total pinjaman Tiongkok ke Venezuela mencapai USD105,5 miliar, termasuk USD17–19 miliar dari program “oil-for-loans” milik Bank Pembangunan Cina.

    Setelah kejatuhannya, media-media AS melaporkan bahwa Trump menuntut pemerintahan sementara Venezuela memutus hubungan ekonomi dengan Cina, Rusia, Iran, dan Kuba. Di media sosial, dia menyatakan Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS.

    Beijing mengecam operasi penangkapan Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. “Penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap Venezuela dan tuntutannya ‘America First’ ketika Venezuela mengelola sumber daya minyak sendiri adalah contoh tipikal aksi intimidasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dalam konferensi pers.

    Kemarahan Tiongkok bersifat simbolik

    Namun para analis menilai retorika Beijing perlu dibaca dengan hati-hati.

    “Cina tidak peduli pada hukum internasional,” kata Elizabeth Freund Larus, adjunct senior fellow di Pacific Forum, mengacu pada sikap militer Beijing di Laut Cina Selatan dan keengganannya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. “Kita bisa menerjemahkan peringatan Beijing ke Washington sebagai tuntutan bahwa ‘Cina ingin uangnya kembali!’ dan ‘menuntut agar AS tetap mengalirkan minyak Venezuela ke Cina!’” tambahnya.

    Meski bahasa yang digunakan keras, Cina sejauh ini belum melakukan tindakan nyata sebagai balasan atas serangan AS ke Venezuela. “Beijing kemungkinan tidak akan melangkah lebih jauh dari ekspresi simbolik ketidaksetujuan,” kata Ryan Hass, direktur John L. Thornton China Center di Brookings Institution. Dia menambahkan, insiden ini tidak diperkirakan mengubah arah hubungan AS-Cina secara signifikan. “Tindakan AS di Venezuela hanya akan memengaruhi hubungan kedua negara jika membuat Amerika terseret dan terjebak dalam kekacauan di Venezuela.”

    Venezuela jadi contoh untuk Taiwan?

    Penangkapan Maduro akhir pekan lalu dipantau erat di media sosial di Cina. Insiden di seberang Pasifik itu mengundang komentar netizen ultranasionalis, bahwa AS sedang menunjukkan contoh cara menangani ketegangan dengan Taiwan. Baru pada pergantian tahun, Presiden Xi Jinping menegaskan tekad menyatukan pulau tersebut, terlepas dari ancaman AS.

    Ketika diminta komentar tentang spekulasi Taiwan pada Senin lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menegaskan kembali garis resmi Beijing bahwa masalah Taiwan adalah “urusan internal” dan “tidak ada kekuatan eksternal yang berhak mencampuri.”

    Namun para analis menekankan situasi Venezuela dan Taiwan sulit dibandingkan. “Venezuela adalah negara yang hancur dan dipimpin oleh seorang penguasa otoriter. Taiwan adalah demokrasi yang hidup,” kata Hass. “Cina tidak bisa mencapai tujuan di Taiwan hanya dengan menangkap pemimpin terpilihnya.”

    Elizabeth Freund Larus menambahkan, “Beijing telah berniat mengambil Taiwan jauh sebelum ini dan akan tetap berniat setelah ini. Cina belum melakukannya karena belum ada jaminan kesuksesan. Tapi hari itu semakin dekat, terlepas dari Trump.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Iran Tak Mau Perang dengan Israel-AS, Tapi Siap Membalas Jika Diserang!

    Iran Tak Mau Perang dengan Israel-AS, Tapi Siap Membalas Jika Diserang!

    Beirut –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya tidak menginginkan perang dengan Israel atau Amerika Serikat (AS), tetapi siap membalas jika diserang lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Associated Press, Jumat (9/1/2026), disampaikan oleh Araghchi saat berbicara dalam kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Lebanon.

    Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran banyak pihak bahwa Israel, sekutu dekat AS, akan kembali menyerang Iran seperti yang terjadi saat perang selama 12 hari pada Juni tahun lalu, di mana Tel Aviv menewaskan para pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir Teheran, serta AS mengebom situs pengayaan nuklir Iran.

    Dalam pernyataannya, Araghchi juga mengatakan bahwa Iran juga siap bernegosiasi dengan AS mengenai program nuklirnya selama didasari rasa saling menghormati, tanpa sikap “mendikte” dari Washington.

    “Amerika dan Israel telah menguji serangan mereka terhadap Iran dan serangan ini serta strateginya mengalami kegagalan besar. Jika mereka mengulangnya, mereka akan menghadapi hasil yang sama,” kata Araghchi dalam pernyataannya.

    “Kami siap untuk pilihan apa pun. Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami siap untuk itu,” tegasnya.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan kembali kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran sejak Februari lalu, dalam upaya memblokir pengembangan senjata nuklir negara tersebut. Kampanye itu mencakup serangan-serangan Washington terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran tahun lalu.

    Araghchi mengatakan Iran siap untuk bernegosiasi, namun dia menambahkan: “Tetapi saya mengatakan bahwa negosiasi harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama.”

    “Kami meyakini bahwa begitu Amerika mencapai hasil yang merupakan negosiasi yang konstruktif dan positif, bukan perintah yang bersifat mendikte, adalah kerangka kerjanya, maka pada saat itulah hasil negosiasi tersebut akan membuahkan hasil,” cetusnya.

    Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen setelah Trump, pada tahun 2018 lalu, secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Iran telah sejak lama menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meskipun Barat dan badan pengawas nuklir PBB, IAEA, menyebut Iran memiliki program senjata nuklir terorganisir hingga tahun 2003.

    Bulan lalu, Trump melontarkan peringatan terhadap Iran, dengan menegaskan bahwa AS dapat melancarkan serangan militer lebih lanjut, jika Teheran berusaha untuk membangun kembali program nuklirnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)