Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • China Eksekusi Mati Eks Pejabat Senior karena Suap Rp 2,6 T

    China Eksekusi Mati Eks Pejabat Senior karena Suap Rp 2,6 T

    Beijing –

    Otoritas China telah mengeksekusi mati seorang mantan pejabat eksekutif perusahaan manajemen aset milik negara yang terjerat tuduhan korupsi. Sang mantan pejabat senior itu dijatuhi hukuman mati karena menerima suap sebesar US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun.

    Bai Tianhui, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), merupakan mantan manajer umum China Huarong International Holdings (CHIH) –anak perusahaan China Huarong Asset Management, yang berfokus pada manajemen utang macet sebagai salah satu dana manajemen aset terbesar di negara tersebut.

    Laporan televisi pemerintah CCTV menyebut Bai telah dinyatakan bersalah menerima dana lebih dari US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun, sambil menawarkan perlakuan istimewa dan menguntungkan dalam akuisisi dan pendanaan proyek-proyek antara tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu.

    Huarong telah menjadi target utama untuk pemberantasan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah Presiden Xi Jinping.

    Mantan pemimpin Huarong, Lai Xiaomin, telah dieksekusi mati pada Januari 2021, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sebesar US$ 253 juta, atau setara Rp 4,2 triliun.

    Beberapa pejabat eksekutif Huarong lainnya juga terjerat dalam investigasi antikorupsi.

    Hukuman mati untuk kasus korupsi di China seringkali dijatuhkan dengan penangguhan hukuman selama dua tahun, dan kemudian diperingan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

    Namun, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Bai tidak ditangguhkan. Dia divonis mati oleh pengadilan kota Tianjin, China bagian utara, pada Mei 2024.

    Bai mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut, tetapi putusan awal diperkuat oleh pengadilan lebih tinggi pada Februari lalu.

    Mahkamah Agung China, pengadilan tertinggi di negara tersebut, mengonfirmasi keputusan tersebut setelah melakukan peninjauan, dan menyatakan bahwa kejahatan Bai “sangat serius”.

    “(Bai) Menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat mengerikan, dan kepentingan negara serta rakyat mengalami kerugian yang sangat signifikan,” sebut Mahkamah Agung China dalam pernyataannya, seperti dikutip CCTV.

    CCTV melaporkan bahwa Bai telah dieksekusi mati di Tianjin ada Selasa (9/12) pagi waktu setempat, setelah bertemu dengan kerabat dekatnya. Tidak disebutkan lebih lanjut soal dengan metode apa Bai dieksekusi mati.

    China mengklasifikasikan statistik hukuman mati sebagai rahasia negara. Meskipun Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya meyakini ribuan orang dieksekusi mati di negara itu setiap tahun.

    Bai menjadi pejabat tinggi terbaru yang menghadapi hukuman berat dalam penindakan keras yang telah berlangsung lama terhadap praktik korupsi di industri keuangan China.

    Lihat juga Video: Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Havana –

    Pengadilan tinggi Kuba menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan Menteri Perekonomian negara tersebut, Alejandro Gil Fernandez. Hukuman itu dijatuhkan setelah Gil Fernandez dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan spionase.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez ini tercatat sebagai kasus paling terkemuka terhadap seorang mantan pejabat tinggi di Kuba dalam beberapa tahun terakhir.

    Hukuman penjara seumur hidup itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/12/2025), dijatuhkan Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba terhadap Gil Fernandez dalam persidangan pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Tidak hanya itu, Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga menjatuhkan hukuman kedua terhadap Gil Fernandez, yakni hukuman 20 tahun penjara, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah dalam persidangan terpisah atas tindak kejahatan lainnya, termasuk penyuapan, pemalsuan dokumen, dan mengemplang pajak.

    Gil Fernandez menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kuba pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Sosoknya dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat Presiden Miguel Diaz-Canel, hingga Gil Fernandez dicopot dari jabatannya.

    Pada tahun 2019 lalu, dia sempat ditunjuk menempati jabatan Wakil Perdana Menteri (PM) Kuba.

    Beberapa pekan setelah Gil Fernandez dicopot dari jabatannya, sang pemimpin Kuba mengatakan bahwa mantan sekutu dekatnya itu telah melakukan “kesalahan serius” dan menegaskan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai “kesalahan” tersebut.

    Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga tidak memberikan informasi detail apa pun tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan Gil Fernandez dan untuk siapa atau untuk negara mana, dia melakukan spionase.

    Hanya disebutkan oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba bahwa Gil Fernandez telah “menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya” untuk keuntungan pribadi dan “menerima uang dari perusahaan-perusahaan asing dan menyuap sejumlah pejabat lainnya”.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung sang mantan menteri atau pun pengacaranya terkait kasus ini.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez merupakan kasus yang paling disorot di antara para pejabat Kuba yang telah kehilangan jabatannya sejak tahun 2009 silam, ketika Wakil Presiden Carlos Lage dan Menteri Luar Negeri Felipe Perez Roque dipecat.

    Kasus mereka melibatkan kebocoran informasi sensitif, meskipun keduanya tidak dijatuhi hukuman apa pun pada saat itu.

    Gil Fernandez menjadi wajah publik saat reformasi moneter dan keuangan besar-besaran terjadi di Kuba tahun 2021 lalu, yang mencakup upaya untuk menyatuhkan sistem mata uang negara tersebut. Namun Kuba, yang terdampak krisis ekonomi dan kekurangan beberapa produk, mengalami spiral inflasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Malaysia Airlines Harus Bayar Rp 54 M ke Korban MH370

    Malaysia Airlines Harus Bayar Rp 54 M ke Korban MH370

    Beijing –

    Pengadilan Beijing di China memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayar kompensasi total sebesar 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar, kepada keluarga para penumpang yang hilang dalam tragedi MH370 yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.

    Putusan pengadilan Beijing itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/12/2025), secara jelas memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayarkan kompensasi sebesar lebih dari 2,9 juta Yuan, atau setara Rp 6,8 miliar, per kasus gugatan.

    Putusan itu berlaku untuk delapan kasus, yang melibatkan delapan penumpang MH370 asal China, yang gugatannya ditangani oleh pengadilan Beijing.

    Dengan demikian, total kompensasi yang harus dibayarkan oleh Malaysia Airlines mencapai total 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar.

    Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 47 gugatan hukum lainnya telah ditarik, setelah keluarga-keluarga penumpang mendapatkan penyelesaian kasus mereka di luar pengadilan dengan Malaysia Airlines dan cabang internasionalnya, Malaysia Airlines International.

    Sebanyak 23 gugatan hukum lainnya masih dalam proses persidangan.

    Pengadilan Beijing mengatakan bahwa kompensasi yang diputuskan pada Jumat (5/12) waktu setempat itu bertujuan untuk menutupi biaya pemakaman, tekanan emosional, dan kerugian-kerugian lainnya.

    Maskapai Malaysia Airlines belum memberikan tanggapan atas putusan tersebut.

    Pesawat jenis Boeing 777 yang dioperasikan Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 secara misterius menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, saat mengudara dari Kuala Lumpur ke Beijing, Terdapat total 239 orang di dalam pesawat tersebut, dengan lebih dari 150 orang merupakan warga negara China.

    Para penumpang lainnya merupakan warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Prancis.

    Meskipun pencarian besar-besaran dalam sejarah penerbangan telah dilakukan, pesawat tersebut belum juga ditemukan hingga saat ini.

    Kementerian Transportasi Malaysia mengatakan pada awal bulan ini bahwa pencarian MH370 akan dilanjutkan kembali pada 30 Desember mendatang. Pencarian ulang ini akan berlangsung selama 55 hari dan dilakukan di area-area target yang “dinilai memiliki probabilitas tertinggi” untuk menjadi lokasi pesawat tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bentrok Lagi dengan Thailand, Kamboja Membalas Setelah Bersabar 24 Jam

    Bentrok Lagi dengan Thailand, Kamboja Membalas Setelah Bersabar 24 Jam

    Jakarta –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, buka suara terkait meletusnya kembali bentrokan perbatasan dengan Thailand. Dia mengatakan bahwa negaranya telah membalas dalam bentrokan perbatasan setelah sempat bersabar selama 24 jam lebih.

    “Setelah bersabar selama lebih dari 24 jam untuk menghormati gencatan senjata dan memberikan waktu untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman, kemarin malam kami membalas dengan lebih banyak (respons) tadi malam dan pagi ini,” kata Hun Sen, yang kini menjabat Presiden Senat Kamboja tersebut dalam sebuah unggahan Facebook, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/12/2025).

    “Pasukan kita harus menyerang di semua titik yang telah menyerang musuh,” katanya, sambil menyiapkan kekuatan untuk “menerapkan strategi untuk menghancurkan pasukan musuh”.

    “Sekarang kita berjuang untuk mempertahankan diri lagi,” tambah Hun Sen.

    Sebelumnya, pertempuran selama lima hari beberapa waktu lalu antara kedua negara Asia Tenggara tersebut telah mengalahkan 43 orang. Baku tembak itu juga membuat sekitar 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan sebelum gencatan senjata diperkenalkan.

    Pertempuran yang kembali terjadi minggu ini telah menewaskan enam warga sipil Kamboja dan seorang tentara Thailand, serta melukai lebih dari 20 lainnya.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menegaskan pada hari Senin (8/12) bahwa pasukan Kamboja tidak membalas serangan Thailand.

    (ita/ita)

  • Memanas, Serangan Thailand Tewaskan 6 Warga Kamboja

    Memanas, Serangan Thailand Tewaskan 6 Warga Kamboja

    Phnom Penh –

    Otoritas Kamboja melaporkan dua warga sipil tewas akibat serangan terbaru Thailand di perbatasan yang menjadi sengketa. Dengan tambahan itu, maka total korban tewas akibat serangan militer Thailand saat ini bertambah menjadi sedikitnya enam orang.

    Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataan terbaru via Facebook, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), menyebut pasukan militer Thailand menembaki posisi-posisi pasukannya sesaat setelah Senin (8/12) tengah malam hingga Selasa (9/12) dini hari waktu setempat.

    Tembakan pasukan Thailand itu disebut mengarah ke provinsi perbatasan Banteay Meanchey dan menewaskan korban sipil.

    “Mengakibatkan tewasnya dua warga sipil yang sedang bepergian di ruas Jalan Nasional 56 akibat penembakan,” sebut Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataannya.

    Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya empat warga sipil tewas akibat serangan pasukan Thailand pada Senin (8/12) waktu setempat di Provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey, yang berbatasan dengan Thailand.

    Sekitar 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Sementara itu, militer Thailand dalam pernyataannya melaporkan sedikitnya satu tentaranya tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka sejak pertempuran terbaru dimulai pada Minggu (7/12) waktu setempat.

    Kedua negara saling menyalahkan dan saling melempar tuduhan sebagai pemicu pertempuran terbaru. Militer Thailand mengumumkan pada Senin (8/12) bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara dan menggunakan tank dalam balasan terhadap serangan pasukan Kamboja.

    Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja telah memperebutkan kedaulatan di titik-titik tak berbatas di sepanjang perbatasan darat kedua negara yang mencakup sepanjang 817 kilometer. Perbatasan ini pertama kali dipetakan pada tahun 1907 silam oleh Prancis ketika memerintah Kamboja sebagai koloni.

    Pada Juli lalu, sengketa perbatasan itu meletus menjadi konflik yang berlangsung selama lima hari, yang melibatkan serangan roket dan tembakan artileri berat oleh militer Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 48 orang tewas dan diperkirakan 300.000 orang mengungsi pada saat itu.

    Pertempuran itu diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun menyusul ledakan ranjau yang melukai salah satu tentaranya bulan lalu, Thailand menangguhkan implementasi gencatan senjata dengan Kamboja.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta –

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Korban Luka 30 Orang

    Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Korban Luka 30 Orang

    Jakarta –

    Gempa besar di lepas pantai utara Jepang menyebabkan setidaknya 30 orang terluka. Gempa bumi ini juga merusak jalan-jalan dan menyebabkan ribuan orang tanpa listrik dalam suhu udara dingin.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/12/2025), Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa dengan Magnitudo (M) 7,5 yang terjadi pada pukul 23.15 hari Senin (8/12) waktu setempat — diturunkan dari M 7,6 sebelumnya — meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa serupa atau lebih besar dalam beberapa hari mendatang.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan 30 orang terluka akibat gempa di lepas pantai wilayah Aamori, yang memicu gelombang tsunami setinggi 70 sentimeter (28 inci) tersebut.

    Korban luka termasuk satu orang yang mengalami luka serius di pulau utama di utara, Hokkaido, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

    Rekaman video menunjukkan beberapa retakan di jalan dan setidaknya satu mobil terperosok ke dalam lubang, dengan pecahan kaca jendela berserakan di jalan dan trotoar.

    Awalnya, terdapat beberapa laporan kebakaran. Juru bicara pemerintah Minoru Kihara mengatakan pada hari Selasa (9/12) bahwa terdapat satu kebakaran yang terkonfirmasi di sebuah rumah.

    Di Hokkaido, seorang reporter AFP mengatakan tanah bergetar hebat selama sekitar 30 detik ketika alarm ponsel berbunyi untuk memperingatkan warga.

    Daiki Shimohata, 33 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Hashikami, wilayah Aomori, Pulau Honshu, mengatakan kepada AFP bahwa ia dan keluarganya bergegas keluar rumah.

    “Gempa ini sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya. Durasinya mungkin sekitar 20 detik,” kata Shimohata melalui telepon.

    Sekitar 28.000 orang diimbau untuk mengungsi dari rumah mereka setelah gempa, kata layanan darurat. Menurut laporan media, beberapa tempat penampungan sementara sudah penuh.

    Dengan suhu di sekitar titik beku, sekitar 2.700 rumah di Aomori tanpa listrik, media lokal, Kyodo News melaporkan beberapa jam setelah gempa.

    Namun pada Selasa pagi waktu setempat, listrik telah pulih kembali di sebagian besar wilayah, dengan kurang dari 40 rumah masih tanpa listrik, menurut operator listrik.

    Awalnya, JMA memperingatkan tsunami setinggi tiga meter (10 kaki), yang dapat menyebabkan kerusakan besar, dan ribuan penduduk didesak untuk mengungsi ke tempat yang aman.

    Pada akhirnya, gelombang terbesar yang tercatat mencapai 70 sentimeter dan setelah beberapa jam, peringatan tsunami dicabut.

    Layanan kereta peluru Shinkansen dihentikan sementara di beberapa wilayah sementara teknisi memeriksa kerusakan pada rel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Jakarta –

    Data terbaru tentang produksi opium dan metamfetamin di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan negara yang dilanda perang tersebut sebagai pusat perdagangan narkoba ilegal bernilai miliaran dolar di Asia.

    Budidaya opium meningkat 17% menjadi lebih dari 53.000 hektare selama setahun terakhir, jumlah tertinggi dalam satu dekade, menurut survei opium terbaru Myanmar oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang diterbitkan minggu ini.

    Yang paling mencolok, Myanmar masih menjadi produsen opium terbesar di dunia. Negara tersebut merebut posisi itu dari Afganistan pada 2023, dua tahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan memberantas sebagian besar ladang opium di negara itu.

    Data UNODC yang dirilis awal tahun ini juga menunjukkan bahwa penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2024 mencapai rekor 236 ton.

    Sebagian besar narkoba tersebut diyakini diproduksi di Myanmar. Menurut PBB, kombinasi meningkatnya penyitaan dan menurunnya harga di jalanan menunjukkan bahwa produksi di dalam Myanmar terus meningkat.

    Kartel Cina yang dilindungi di segitiga emas

    “Saya tidak akan benar-benar mengatakan Myanmar sebagai negara adalah pemasok, tetapi ada kelompok kriminal yang memproduksi dan menyelundupkan metamfetamin dan heroin,” kata Inshik Sim, peneliti narkoba ilegal UNODC untuk Asia Pasifik, kepada DW.

    Myanmar telah menjadi produsen narkoba utama selama beberapa dekade, sebagian karena faktor geografisnya. Negara tersebut, yang dulu dikenal sebagai Burma, berada di salah satu sudut Segitiga Emas yang terkenal, di mana daerah perbatasannya yang terjal dan penuh kejahatan berbatasan dengan Laos dan Thailand.

    Produksi metamfetamin didongkrak perang saudara

    Perang saudara kacau yang dipicu oleh kudeta militer 2021 menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan perdagangan narkoba Myanmar, menurut PBB. Ekonomi resmi negara runtuh, penegakan hukum melemah, dan para panglima perang membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai pasukan pribadi mereka.

    “Karena konflik, ada kebutuhan bagi orang-orang untuk mencari uang, baik itu kelompok bersenjata maupun petani, karena konflik mengacaukan ekonomi… Dan saya pikir budidaya opium adalah salah satu dampaknya,” kata Sim.

    Produksi metamfetamin sudah meningkat jauh sebelum kudeta, tetapi, menurut Sim, perang saudara kemungkinan besar ikut mempercepat tren tersebut.

    Krisis narkoba ‘meningkat pesat &rsquo

    Thailand mengalami dampak paling besar dari ledakan narkoba yang terjadi di seberang perbatasannya dengan Myanmar. Tahun lalu, pejabat Thailand menyita jumlah metamfetamin Myanmar yang sangat besar, termasuk rekor 1 miliar tablet.

    “Angka-angka ini adalah peringatan jelas bahwa masalah narkoba tidak hanya berlanjut tetapi kini berkembang sangat cepat,” kata Thanapon Thanikkun, kepala intelijen di Kantor Dewan Pengawas Narkotika Thailand.

    Ia memperingatkan bahwa para penyelundup memanfaatkan jaringan transportasi Thailand yang maju untuk mengirimkan produk mereka melalui darat, udara, dan laut, sekaligus meninggalkan masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin parah.

    UNODC mengonfirmasi bahwa penggunaan metamfetamin meningkat di Thailand dan sebagian besar Asia Tenggara.

    Petani dan pejuang bergantung pada penjualan narkoba

    Bagi kelompok bersenjata yang memasok kebutuhan regional dari Myanmar, menjual narkoba adalah cara cepat untuk memperoleh senjata, kata Khun Oo, wakil ketua Organisasi Pemuda Pa-O, kelompok non-pemerintah yang menangani isu sosial di negara bagian Shan. Pa-O adalah salah satu kelompok etnis utama di negara bagian tersebut.

    “Mereka [kelompok bersenjata] membutuhkan senjata, sumber daya manusia, dan uang, jadi inilah cara mereka mendapatkannya, melalui perdagangan narkoba,” katanya.

    Berbeda dengan metamfetamin, yang bisa diproduksi di laboratorium kecil dalam jumlah besar oleh sedikit orang, produksi opium melibatkan banyak petani.

    Poppy telah lama menjadi tanaman penghasil uang di Myanmar saat masa-masa sulit. Khun Oo mengatakan perang saudara membuat petani jauh lebih sulit membawa hasil panen mereka ke pasar, sementara para penyelundup narkoba yang membeli opium justru datang kepada mereka.

    “Dulu, mereka masih bisa bertani tanaman lain,” katanya, tetapi sekarang, “mereka tidak punya pilihan” selain menanam opium.

    Menurut Khun Oo, para penyelundup juga membayar petani hingga USD 500 (sekitar Rp8,34juta) untuk sekitar satu kilogram opium mentah di beberapa daerah, setidaknya dua kali lipat dari harga sebelum kudeta, membuat poppy semakin menarik.

    Heroin Myanmar ditemukan di Afrika dan Eropa

    Produk dari ladang opium dan laboratorium metamfetamin Myanmar menyebar luas ke seluruh kawasan dan dunia.

    Setelah keluar dari Myanmar menuju Laos dan Thailand, narkoba tersebut menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dari sana dijual dengan harga tinggi di negara-negara seperti Jepang dan Australia.

    Tahun lalu, Kepolisian Federal Australia memperkirakan bahwa hingga 70% metamfetamin kristal yang dikonsumsi di negara tersebut berasal dari Myanmar.

    Sim mengatakan Cina kemungkinan masih menjadi pasar utama heroin Myanmar. Namun, penyitaan terbaru menunjukkan bahwa para penyelundup kini juga mengincar wilayah barat.

    UNODC mencatat serangkaian penyitaan metamfetamin dan heroin baru-baru ini di timur laut India, yang juga berbatasan dengan Myanmar.

    Selain itu, serangkaian penyitaan heroin Myanmar dalam jumlah kecil namun tidak biasa di Nigeria dan beberapa bagian Eropa, lewat Thailand, dapat menandakan bahwa kartel Myanmar berupaya memperluas pasar mereka ke benua-benua baru.

    “Kami sebelumnya tidak melihat aliran perdagangan heroin seperti ini dari kawasan ini ke wilayah lain, karena pasar tradisional heroin dari Segitiga Emas pada dasarnya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Oceania. Namun sekarang kami melihat aliran ke barat juga terjadi,” kata Sim.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • 10 Orang Terluka Usai Gempa 7,6 M di Jepang

    10 Orang Terluka Usai Gempa 7,6 M di Jepang

    Jakarta –

    Sebanyak 10 orang dilaporkan terluka usai gempa sebesar 7,6 magnitudo mengguncang Jepang di lepas pantai wilayah Aamori. Meski begitu, Jepang menyebut tampaknya tidak ada kerusakan besar usai gempa besar yang memicu gelombang tsunami setinggi 70 sentimeter (28 inci) itu.

    Namun, Badan Meteorologi Jepang juga mengatakan gempa yang terjadi pada Senin (14.15 GMT) pukul 23.15 itu meningkatkan kemungkinan gempa susulan serupa atau lebih besar dalam beberapa hari mendatang.

    Dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, korban terluka termasuk satu orang yang mengalami luka parah di pulau utama di utara, Hokkaido.

    Di Hokkaido, seorang reporter AFP mengatakan tanah bergetar hebat selama sekitar 30 detik ketika alarm ponsel pintar berbunyi untuk memperingatkan penduduk. Sementara rekaman video menunjukkan pecahan kaca berserakan di jalan-jalan.

    Perdana Menteri Sanae Takaichi mengimbau warga untuk berhati-hati. Ia meminta warga mengevakuasi diri ketika merasakan adanya guncangan.

    “Harap dengarkan informasi dari JMA atau pemerintah daerah selama kurang lebih seminggu dan periksa apakah perabotan sudah diperbaiki dan bersiaplah untuk mengungsi ketika Anda merasakan guncangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, JMA memperingatkan potensi tsunami setinggi tiga meter (10 kaki) dan berpotensi dapat menyebabkan kerusakan besar. Ribuan warga didesak untuk mengungsi ke tempat aman.

    Akhirnya, gelombang terbesar yang tercatat mencapai 70 sentimeter. Usai beberapa jam peringatan tersebut dicabut.

    Siaran publik NHK mengutip seorang karyawan hotel di kota Hachinohe di Aomori yang mengatakan bahwa terdapat beberapa korban luka akibat gempa tersebut.

    Layanan kereta peluru Shinkansen dihentikan di beberapa area sementara para teknisi memeriksa kerusakan pada rel.

    Tak lama setelah gempa yang terjadi kemarin, Tohoku Electric Power mengatakan tidak ada kelainan yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir Higashidori di Aomori dan pembangkit listrik Onagawa di wilayah Miyagi

    (yld/zap)