Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • PM Jepang Mundur, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    PM Jepang Mundur, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (07/09) malam, setelah koalisi yang ia pimpin kehilangan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen.

    Langkah ini diambil menjelang pemungutan suara internal Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dijadwalkan Senin (08/09). Pemungutan suara itu hampir pasti akan memaksa Ishiba turun dari jabatan perdana menteri.

    Dengan pengunduran diri ini, Ishiba setidaknya bisa mundur dengan kesuksesan yang ia capai, yakni menyelesaikan kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.

    “Negosiasi terkait tarif dengan AS telah mencapai kesimpulan, dan saya percaya ini adalah momen yang tepat untuk mundur,” ujar Ishiba pada Minggu (07/09).

    Namun, kepergiannya, serta empat minggu masa kampanye untuk memilih penggantinya dipastikan akan memicu ketidakpastian politik, tepat saat Jepang menghadapi tantangan besar di dalam negeri dan di panggung internasional.

    “Kebuntuan politik membuat hampir tak ada kemajuan dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, seperti kenaikan harga, krisis biaya hidup yang memburuk, kekhawatiran soal upah, serta keamanan nasional,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di kampus Universitas Temple Tokyo.

    Ia menambahkan, “Publik menginginkan solusi nyata untuk problema yang mereka hadapi. Saya pikir mereka sangat kecewa melihat pemimpin yang baru menjabat kurang dari setahun kini mengundurkan diri, dan kita harus memulai lagi dari awal.”

    Jelang pemilu Oktober, persaingan kian memanas

    Ishiba akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga LDP memilih pemimpin baru. Siapa pun yang terpilih akan langsung memimpin pemerintahan minoritas yang harus berkompromi dengan partai lain agar kebijakan bisa berjalan.

    Pemilihan internal LDP diperkirakan berlangsung awal Oktober. Sejumlah nama sudah mencuat sebagai kandidat potensial.

    Beberapa hari sebelum Ishiba mundur, jajak pendapat mengungkap dua pesaing terkuat, yaitu mantan Menteri Keamanan Ekonomi sekaligus tokoh nasionalis Sanae Takaichi, yang didukung sekitar 23% responden, dan Shinjiro Koizumi, politisi sentris, dengan dukungan 20,9%.

    Takaichi sebelumnya kalah dari Ishiba dalam perebutan kursi pemimpin partai tahun lalu. Meski unggul di putaran pertama, ia akhirnya dikalahkan karena mayoritas anggota LDP khawatir dengan pandangan sayap kanannya dalam sejumlah isu penting.

    Namun, menguatnya kelompok politik sayap kanan di Jepang membuat posisi Takaichi kini tampak lebih diterima. Dalam pemilu Juli lalu, LDP kehilangan kursi terutama kepada partai-partai nasionalis sayap kanan, seperti Partai Konservatif Jepang dan Sanseito.

    Kedua partai tersebut menolak imigrasi, ingin melarang warga asing memiliki properti di Jepang, serta mendorong peningkatan drastis anggaran pertahanan untuk menghadapi ancaman dari Cina, Korea Utara, dan Rusia.

    Mereka juga mendukung kebijakan konservatif lain, seperti memperkuat posisi keluarga kekaisaran, menolak hak lebih luas bagi komunitas LGBTQ+, dan mempertahankan larangan bagi perempuan untuk tetap memakai nama keluarga setelah menikah.

    Siapa saja calon perdana menteri Jepang yang baru?

    Menurut Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, baik Takaichi maupun Koizumi menghadapi tantangan besar.

    “Koizumi sangat fasih berbicara, pintar, dan ia adalah putra Junichiro Koizumi, perdana menteri populer yang memimpin selama enam tahun mulai 2001,” kata Nagy kepada DW.

    “Namun, ia masih muda, baru berusia 44 tahun, dan pengalamannya terbatas. Saya juga ragu apakah para politisi senior yang berpengaruh di LDP memiliki pandangan yang sejalan dengannya.”

    Di sisi lain, Takaichi memiliki pengalaman luas dan dikenal sebagai protege mendiang Shinzo Abe. Ia pernah memimpin dewan kebijakan partai dan menjabat di kabinet. Jika terpilih, Takaichi akan menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.

    Namun, Nagy menilai sejumlah pandangan Takaichi, seperti penolakannya terhadap pernikahan sesama jenis dan sikap konservatif soal penggunaan nama keluarga setelah menikah, tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar pemilih.

    Nama lain yang diperkirakan ikut maju antara lain Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dan Taro Kono, politisi yang dikenal memiliki gaya berbeda dari arus utama LDP.

    Nagy memperkirakan Jepang bisa kembali mengalami ketidakstabilan seperti era setelah masa jabatan Junichiro Koizumi, ketika negara tersebut berganti enam perdana menteri dalam enam tahun.

    “Saya pikir Jepang akan kembali mengalami pergantian perdana menteri setiap tahun selama lima atau enam tahun mendatang, hingga muncul seorang pemimpin yang mampu menyatukan partai kembali,” ujarnya.

    Peluang untuk reset nasional?

    LDP selama ini dikenal sebagai partai besar dengan spektrum politik kanan-tengah yang luas. Meski menghadapi tantangan dari gerakan sayap kanan yang semakin vokal, Nagy percaya LDP tidak akan mengalami kehancuran seperti partai-partai Jepang sebelumnya yang bubar lalu lahir kembali dengan nama dan kebijakan baru.

    Namun, Murakami berpendapat sebaliknya. Ia melihat partai yang telah mendominasi politik Jepang sejak 1955 itu mungkin telah mencapai batasnya.

    “Ada jurang besar antara kelompok sayap kanan dan kelompok sentris di LDP, dan jurang itu makin melebar,” kata Murakami. “Hal ini membuat partai sulit mencapai konsensus kebijakan, apalagi bekerja sama dengan partai lain dalam koalisi.”

    Meski demikian, Murakami menekankan bahwa krisis juga bisa menjadi peluang.

    “Mungkin ini saat yang tepat bagi LDP dan rakyat Jepang untuk benar-benar berdiskusi serius tentang masa depan terbaik bagi negara ini,” ujarnya.

    “Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk melakukan reset nasional.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan” di sini:

    (ita/ita)

  • Kesaksian Pekerja Korsel Saat Imigrasi AS Gerebek Pabrik Hyundai

    Kesaksian Pekerja Korsel Saat Imigrasi AS Gerebek Pabrik Hyundai

    Jakarta –

    Seorang pekerja Korea Selatan menuturkan kepanikan dan kebingungan yang dialami rekan-rekannya ketika agen-agen federal Amerika Serikat masuk ke pabrik dan menangkap ratusan orang dalam penggerebekan imigrasi besar-besaran di pabrik mobil Hyundai di Negara Bagian Georgia.

    Pria yang tidak berkenan disebutkan namanya itu berada di pabrik milik Hyundai dan LG Energy Solution ketika agen-agen dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) menangkap 475 orang, termasuk 300 warga negara Korea Selatan. Beberapa di antara mereka digiring dengan rantai.

    Dia pertama kali menyadari adanya penggerebekan pada Kamis (04/09) pagi ketika dia dan rekan-rekannya menerima banyak sekali panggilan telepon dari para bos perusahaan.

    “Beberapa saluran telepon berdering dan pesannya adalah menutup operasi,” katanya.

    Ketika berita tentang penggerebekan tersebut menyebar, yang merupakan penggerebekan terbesar sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih, pria itu mengatakan bahwa anggota keluarga yang panik mencoba menghubungi para pekerja.

    “Mereka ditahan dan mereka meninggalkan semua telepon seluler mereka di kantor. Telepon terus berdering, tapi kami tidak bisa menjawab karena [kantor] dikunci,” katanya.

    Menurut para pejabat AS, beberapa pekerja mencoba melarikan diri, termasuk beberapa orang yang melompat ke kolam limbah.

    Para pekerja dipisahkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kewarganegaraan dan status visa.

    Kemudian mereka diproses dan dimasukkan ke dalam beberapa bus.

    Sekitar 400 agen negara bagian dan federal telah berkumpul di luar kompleks pabrik senilai US$7,6 miliar, yang berjarak sekitar setengah jam dari Kota Savannah.

    Mereka lantas memasuki pabrik pada Kamis (04/09) sekitar pukul 10:30 waktu setempat.

    Kompleks seluas 3.000 hektare ini dibuka tahun lalu dan para pekerja di sana merakit mobil listrik.

    Petugas imigrasi berupaya menyelidiki dugaan praktik ketenagakerjaan ilegal di pabrik baterai kendaraan listrik yang sedang dibangun di kompleks tersebut.

    Operasi ini menjadi operasi imigrasi di satu lokasi terbesar dalam sejarah investigasi Keamanan Dalam Negeri, kata para pejabat.

    Dalam operasi tersebut, ratusan orang yang secara hukum tidak diizinkan untuk bekerja di AS ditahan.

    BBC Verify telah meninjau rekaman yang diunggah di media sosial dan tampaknya direkam di dalam pabrik baterai.

    Baca juga:

    Sebuah video menunjukkan para pria berbaris di sebuah ruangan, sedangkan seorang laki-laki bertopeng, mengenakan rompi berinisial HISHomeland Security Investigationsmemegang walkie-talkie, memberi tahu mereka:

    “Kami Keamanan Dalam Negeri, kami memiliki surat perintah penggeledahan untuk seluruh lokasi. Kami ingin kontruksi segera dihentikan, kami ingin semua pekerjaan di lokasi dihentikan sekarang juga.”

    BBC Verify bertemu dengan pekerja tersebut di Savannah, kota terdekat dari pabrik mobil besar tersebut. Mereka secara hukum berhak untuk bekerja di Amerika Serikat.

    Pria yang kami wawancarai mengatakan bahwa ia “syok tetapi tidak terkejut” dengan operasi imigrasi tersebut.

    Dia mengatakan bahwa sebagian besar pekerja yang ditahan adalah mekanik yang memasang jalur produksi di lokasi itu dan dipekerjakan oleh kontraktor.

    Dia juga mengatakan sebagian kecil dari mereka yang ditangkap telah dikirim dari kantor pusat di Seoul dan telah melakukan pelatihan, yang belum dapat dikonfirmasi oleh BBC.

    Pria tersebut mengatakan bahwa dia yakin hampir semua pekerja memiliki hak legal untuk berada di AS, namun jenis visanya salah atau hak mereka untuk bekerja telah habis masa berlakunya.

    XOperasi ini menjadi operasi imigrasi terbesar di satu lokasi dalam sejarah investigasi Keamanan Dalam Negeri, kata para pejabat.

    BBC telah menghubungi Hyundai dan LG Energy Solution untuk memberikan komentar.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah penggerebekan, Hyundai dan LG Energy Solution mengatakan bahwa mereka “bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang terkait aktivitas di lokasi konstruksi kami. Untuk membantu pekerjaan mereka, kami telah menghentikan sementara konstruksi.”

    Hyundai juga mengatakan bahwa “berdasarkan pemahaman kami saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ditahan dipekerjakan secara langsung oleh Hyundai Motor Company”.

    Kedua perusahaan menambahkan bahwa mereka “berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan di setiap pasar tempat kami beroperasi”.

    Baca juga:

    BBC Verify juga telah menghubungi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) untuk memberikan komentar dan rincian lebih lanjut tentang mengapa para pekerja tersebut ditahan dan apa yang mereka lakukan di pabrik tersebut.

    Pada Jumat (05/09), sehari setelah penggerebekan, Steven Schrank selaku agen ICE yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengatakan bahwa semua 475 tahanan “berada di Amerika Serikat secara ilegal”.

    Dia mengatakan bahwa mereka adalah para pekerja “yang masuk ke Amerika Serikat dengan berbagai cara yang berbeda, ada yang masuk secara ilegal, ada yang masuk dengan bebas visa dan dilarang bekerja, ada juga yang memiliki visa dan tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan.”

    EPAPara pekerja di pabrik Hyundai dibariskan dan digeledah oleh aparat imigrasi AS.

    Operasi penggerebekan yang dijuluki oleh para pejabat AS sebagai “Operasi Tegangan Rendah” ini menargetkan pabrik baterai listrik yang sedang dibangun di pabrik mobil Hyundai.

    ICE telah merilis rekaman penggerebekan yang menunjukkan agen-agen federal tiba dengan kendaraan lapis baja dan membariskan para pekerja di luar pabrik.

    Beberapa orang terlihat dirantai bersama sebelum dimasukkan ke dalam bus.

    Foto lain menunjukkan dua orang pria di sungai yang tampaknya mencoba melarikan diri, dan seorang pria lainnya ditarik keluar dari air oleh agen yang berbicara kepadanya dalam bahasa Spanyol.

    Pekerja yang kami ajak bicara mengatakan bahwa ia bersimpati pada mereka yang telah ditahan, namun ia mengatakan bahwa tindakan keras bukanlah hal yang mengejutkan di bawah pemerintahan Trump.

    “Slogan mereka adalah mengutamakan Amerika, dan jika Anda bekerja di Amerika secara legal, Anda tidak akan mendapat masalah,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa waktu dan rintangan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan visa AS telah mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mengambil jalan pintas demi menyelesaikan proyek-proyek mereka tepat waktu, tetapi mereka mungkin perlu menilai kembali.

    “Maksud saya, setelah hal ini terjadi, banyak perusahaan akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Amerika Serikat karena mendirikan proyek baru akan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa banyak dari mereka yang ditahan adalah spesialis dan mencari pekerja lokal untuk menggantikan mereka tidak akan mudah.

    Ketika BBC mengunjungi lokasi tersebut pada akhir pekan lalu, hanya ada sedikit tanda-tanda yang terlihat dari penggerebekan pada Kamis (04/09), meskipun dua tim keamanan meminta kami untuk terus berjalan saat kami merekam dari sisi jalan.

    Kompleks bernilai US$7,6 miliar ini berjarak setengah jam berkendara dari Kota Savannah, Georgia. (Getty Images)

    Pabrik mobil listrik di Ellabell, Negara Bagian Georgia, adalah kompleks besar yang mendominasi lanskap dan telah menjadi sumber lapangan kerja utama sejak proyek ini diumumkan pada 2022.

    Gubernur Negara Bagian Georgia dari Partai Republik, Brian Kemp, sebelumnya memuji kompleks senilai US$7,6 miliar tersebut.

    Dia menyebutnya sebagai proyek pembangunan ekonomi terbesar dalam sejarah negara bagian tersebut.

    Dampak dari usaha ini telah tercermin dalam kebangkitan Asosiasi Amerika Korea di Greater Savannah.

    “Komunitasnya terus berkembang,” kata Cho Dahye, presiden asosiasi tersebut.

    Dahye, yang menjadi warga negara AS pada 1980-an dan juga dikenal dengan nama Amerika Ruby Gould, mengatakan bahwa operasi penangkapan ICE telah membuat banyak orang terkejut.

    Ia berharap penggerebekan di depan rumahnya tidak akan berdampak lebih luas pada hubungan AS-Korea Selatan.

    “Ini sangat mengejutkan bagi saya dan citra perusahaan global yang terkenal,” katanya.

    Laporan tambahan oleh Aisha Sembhi dan Woongbee Lee

    Tonton juga video “Trump soal Pabrik Hyundai Digerebek: Hubungan AS-Korsel Sangat Baik” di sini:

    (ita/ita)

  • MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Masuk Bui!

    MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Masuk Bui!

    Bangkok –

    Mahkamah Agung (MA) Thailand memutuskan pada Selasa (9/9) bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan penahanan Thaksin sebelumnya di kamar VIP rumah sakit, sebagai pengganti hukuman penjara, telah melanggar hukum.

    Thaksin, yang seorang miliarder dan tokoh berpengaruh di Thailand ini, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 lalu, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan diri di luar negeri.

    Namun Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, tidak pernah menghabiskan satu malam pun di dalam penjara. Dia hanya dipenjara selama beberapa jam sebelum dipindahkan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok setelah mengeluhkan masalah jantung dan nyeri dada.

    Pemindahan penahanan ke rumah sakit itu memicu skeptisisme dan kemarahan publik yang meluas.

    Hukumannya kemudian diperingan menjadi satu tahun penjara oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, sebelum Thaksin akhirnya dibebaskan bersyarat setelah hanya enam bulan, yang keseluruhan masa hukumannya dihabiskan di rumah sakit.

    “Mengirimnya ke rumah sakit adalah tidak sah, terdakwa mengetahui bahwa penyakitnya bukan masalah yang mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” tegas putusan Mahkamah Agung Thailand yang dibacakan oleh salah satu hakim agung negara tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (9/9/2025).

    Majelis hakim yang beranggotakan lima hakim agung mengatakan bahwa tanggung jawab atas lamanya masa inap Thaksin di rumah sakit tidak sepenuhnya berada di tangan para dokter. Disebutkan juga bahwa Thaksin sengaja memperpanjang masa inapnya di rumah sakit.

    Pembacaan putusan itu dihadiri langsung oleh Thaksin, yang didampingi oleh putrinya, mantan PM Paetongtarn Shinawatra.

    Thaksin Shinawatra langsung dibawa ke penjara Bangkok usai Mahkamah Agung memerintahkan dia dipenjara selama satu tahun Foto: REUTERS/Panumas Sanguanwong Purchase Licensing Rights

    Mahkamah Agung langsung memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Segera setelah sidang berakhir, Thaksin mencopot jas yang dikenakannya dan masuk ke dalam mobil van milik departemen pemasyarakatan Bangkok. Seorang saksi mata Reuters kemudian mengonfirmasi bahwa Thaksin telah tiba di penjara.

    Thaksin Usai Dihukum 1 Tahun Bui: Saya Akan Tetap Kuat

    Thaksin merilis pernyataan via Facebook setelah putusan dijatuhkan Mahkamah Agung Thailand.

    “Hari ini, saya mungkin tak lagi memiliki kebebasan, tetapi memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat,” ujar Thaksin dalam pernyataannya.

    “Saya akan tetap kuat secara fisik dan mental, meluangkan waktu untuk mengabdi kepada raja, negara, dan rakyat Thailand,” ucapnya.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Kathmandu –

    Pemerintah Nepal mencabut larangan media sosial (medsos) setelah terjadi unjuk rasa yang menewaskan sedikitnya 19 orang di negara tersebut. Unjuk rasa itu menuntut pemerintah mencabut pembatasan medsos yang diberlakukan sejak pekan lalu, dan menuntut pemberantasan korupsi.

    Menteri Komunikasi Nepal Prithvi Subba Gurung, seperti dikutip media lokal dan dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), mengatakan bahwa pemerintah telah mencabut larangan media sosial setelah rapat kabinet darurat digelar.

    Laporan seorang reporter AFP di ibu kota Kathmandu menyebut semua aplikasi media sosial utama kini telah berfungsi kembali.

    Beberapa situs media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, diblokir di Nepal sejak Jumat (5/9) pekan lalu, setelah pemerintah memblokir 26 platform yang tidak terdaftar.

    Pemblokiran itu memicu kemarahan publik yang meluas, terutama di kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.

    Hal itu juga memicu kemarahan terhadap pemerintah di negara dengan tingkat pengangguran sekitar 10 persen, dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita menurut Bank Dunia, hanya US$ 1.447 (Rp 23,8 juta).

    Massa menggelar aksi protes pada Senin (8/9) di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lainnya.

    Kepolisian Kathmandu menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri yang dipasang dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen Nepal.

    Amnesty International, dalam pernyataannya, menyebut peluru tajam telah digunakan terhadap para demonstran di Nepal.

    Kepolisian Nepal, menurut laporan media lokal, mengumumkan sedikitnya 17 orang tewas di area ibu kota Kathmandu dan dua orang lainnya tewas di distrik Sunsari, bagian timur negara tersebut.

    Sejak Jumat (5/9), video-video yang membandingkan kesulitan hidup yang dialami warga biasa di Nepal dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah serta liburan mahal menjadi viral di TikTok, yang tidak diblokir.

    Tonton juga video “19 Orang Tewas dalam Demo Gen Z di Nepal Tolak Pemblokiran Medsos” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Inggris Bertemu Presiden Abbas Sebelum Akui Negara Palestina

    PM Inggris Bertemu Presiden Abbas Sebelum Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di London, Inggris pada hari Senin (8/9) waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung seiring dengan upaya pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina.

    Kedua pemimpin membahas “perlunya solusi mendesak untuk mengakhiri penderitaan dan kelaparan yang mengerikan di Gaza dan pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas,” ungkap juru bicara kantor Starmer di Downing Street dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/9/2025).

    Abbas menyambut baik “janji Inggris untuk mengakui negara Palestina menjelang pertemuan Majelis Umum PBB akhir bulan ini, kecuali Israel mengubah arahnya”, tambah juru bicara tersebut.

    Beberapa negara, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir bulan ini.

    Pemerintahan Starmer mengatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza yang dipicu oleh serangan kelompok Hamas ke Israel pada Oktober 2023.

    Starmer telah mengindikasikan bahwa ia akan melakukan hal itu dalam beberapa minggu mendatang, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah “substantif” untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan.

    Pertemuannya dengan Abbas “merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perdana menteri tersebut untuk mencapai solusi politik bagi konflik yang sedang berlangsung di Gaza”, demikian pernyataan Downing Street menjelang pertemuan bilateral tersebut.

    Dalam pembicaraan mereka, kedua pemimpin “sepakat bahwa Hamas sama sekali tidak akan berperan dalam pemerintahan Palestina di masa depan” dan menegaskan kembali perlunya “solusi jangka panjang” untuk konflik tersebut.

    Otoritas Palestina adalah badan sipil yang memerintah di wilayah Tepi Barat, tempat tinggal sekitar tiga juta warga Palestina — serta sekitar setengah juta warga Israel yang menduduki permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Tonton juga video “Pernyataan Lengkap PM Inggris yang Akan Akui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Serang Markas Hizbullah di Lebanon, 5 Orang Tewas

    Israel Serang Markas Hizbullah di Lebanon, 5 Orang Tewas

    Jakarta –

    Militer Israel melancarkan serangan ke wilayah Lebanon hari ini. Israel mengatakan serangan itu menyasar markas-markas dari kelompok Hizbullah.

    Dilansir AFP, Senin (8/9/2025), serangan Israel diarahkan di Lembah Bekaa, Lebanon. Israel menyebut lokasi itu merupakan kompleks pelatihan yang digunakan oleh pasukan elit kelompok Hizbullah.

    Militer Israel mengatakan aktivitas dan persenjataan Hizbullah di lokasi-lokasi tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap perjanjian yang dicapai November lalu untuk mengakhiri permusuhan lebih dari setahun antara militan dan Israel.

    Israel terus melancarkan serangan udara rutin di Lebanon meskipun ada kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS.

    Serangan hari ini terjadi setelah pemerintah Lebanon mengatakan pekan lalu bahwa militernya akan mulai melaksanakan rencana pelucutan senjata Hizbullah, tanpa mengungkapkan detail rencana tersebut.

    Pemerintah telah menganggap upaya pelucutan senjata tersebut, yang ditentang Hizbullah, sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata.

    Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Israel tersebut. Lima orang dilaporkan tewas dan beberapa korban luka.

    “Serangan musuh Israel di Bekaa dan pinggiran Hermel menyebabkan jumlah korban awal lima orang tewas dan lima lainnya luka-luka,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa jumlah korban tersebut masih sementara.

    (ygs/idn)

  • Wanti-wanti Trump ke Pebisnis Asing Buntut Gerebek Pabrik Hyundai

    Wanti-wanti Trump ke Pebisnis Asing Buntut Gerebek Pabrik Hyundai

    Jakarta –

    Donald Trump tiba-tiba mewanti-wanti pebisnis asing buntut pabrik baterai Hyundai-LG digerebek. Presiden Amerika Serikat (AS) itu memperingatkan pebisnis asing untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku di AS.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Senin (8/9/2025), peringatan ini disampaikan setelah otoritas imigrasi AS menahan sekitar 475 orang. Di mana sebagian besar merupakan pekerja Korea Selatan (Korsel).

    Penahanan tersebut dilakukan saat penggerebekan imigrasi AS pada Kamis (4/9) waktu setempat, terhadap pabrik baterai Hyundai-LG yang sedang dibangun di negara bagian Georgia. Penahanan itu tercatat sebagai operasi tunggal terbesar yang sejauh ini dilaksanakan di bawah kebijakan anti-migran Trump.

    “Harap hormati Hukum Imigrasi negara kita,” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial.

    “Investasi Anda disambut baik, dan kami mendorong Anda untuk SECARA LEGAL membawa orang-orang Anda yang sangat cerdas… Apa yang kami minta dari Anda adalah Anda mempekerjakan dan melatih para pekerja Amerika,” kata Trump kepada perusahaan-perusahaan asing di AS.

    Rekaman video menunjukkan momen penggerebekan imigrasi itu ketika para pekerja yang ditahan, dalam keadaan tangan diborgol dan dirantai di pergelangan kaki mereka, dinaikkan ke dalam sebuah bus.

    Trump telah berjanji untuk menghidupkan sektor manufaktur AS, sekaligus bersumpah untuk mendeportasi jutaan migran tanpa dokumen sah. Sembari mengingatkan para investor asing untuk mematuhi hukum, Trump tampak mengakui adanya kekurangan keterampilan di kalangan tenaga kerja domestik.

    “ICE (Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS-red) bertindak benar karena mereka berada di sini secara ilegal,” ucap Trump merujuk pada penggerebekan imigrasi yang berujung penahanan ratusan pekerja Korsel.

    “Namun, kita perlu mencari cara untuk mendatangkan tenaga tambahan agar orang-orang kita dapat dilatih sehingga mereka dapat melakukannya sendiri,” cetusnya.

    Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Georgia, Steven Schrank, mengatakan bahwa penggerebekan itu menargetkan “praktik ketenagakerjaan ilegal yang terjadi di lokasi konstruksi seluas 100 acre ini”.

    Pihak LG Energy Solution mengatakan 47 karyawannya ditangkap, terdiri atas 46 warga negara Korsel dan satu warga negara Indonesia (WNI).

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa satu WNI berinisial CHT ikut terjaring razia imigrasi di pabrik Hyundai, AS. Dia mengatakan dokumen CHT selama di AS mulai dari rencana business trip, paspor, visa hingga undangan dari perusahaan lengkap.

    LG Energy Solution menambahkan bahwa 250 orang lainnya yang ditangkap diyakini bekerja untuk kontraktornya, dengan sebagian besar merupakan warga negara Korsel.

    Otoritas Korsel mengatakan pada Minggu (7/9) bahwa negosiasi untuk mengamankan pembebasan para pekerja telah selesai dilakukan dan mereka akan segera dibebaskan untuk kemudian diterbangkan pulang.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/ygs)

  • Kenapa Pribumi di Teluk Harus Bersaing dengan Buruh Asing?

    Kenapa Pribumi di Teluk Harus Bersaing dengan Buruh Asing?

    Jakarta –

    Sekitar dua tahun lalu, sebuah restoran cepat saji Subway di Uni Emirat Arab (UEA) tanpa sengaja memicu skandal nasional lewat sebuah iklan lowongan kerja. Iklan itu mengajak warga pribumi Emirat bekerja di restoran Subway untuk membuat sandwich.

    Tawaran kerja tersebut sontak dianggap sebagai “penghinaan,” “olok-olok,” dan “serangan terhadap warga lokal.” Jaksa UEA bahkan sampai mengumumkan penyelidikan atas apa yang mereka sebut sebagai “konten bermasalah.”

    Iklan pada Desember 2022 itu sebenarnya dipasang oleh sebuah perusahaan berbasis di Dubai, Kamal Osman Jamjoom Group, dengan niat membantu perusahaan mematuhi aturan baru UEA tentang kewajiban mempekerjakan persentase tertentu warga Emirat.

    Aturan baru yang dikenal sebagai “Emiratisasi,” pertama kali diperkenalkan pada 2022, menargetkan bahwa pada akhir 2026, tenaga kerja di perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih harus terdiri dari 10% warga pribumi.

    Arab Saudi memiliki aturan serupa, bahkan memperketatnya dalam dua tahun terakhir. Misalnya, perusahaan dengan 100 karyawan kini wajib memiliki setidaknya 30% tenaga kerja pribumi Saudi.

    Skandal lowongan kerja Subway hanyalah satu contoh bagaimana rencana baru pengelolaan tenaga kerja di negara-negara Teluk menimbulkan gesekan, kata seorang peneliti universitas yang tinggal di UEA namun enggan disebutkan namanya karena berisiko jika mengkritik pemerintah.

    “Karena ini pekerjaan layanan dengan gaji rendah, jenis pekerjaan yang biasanya tidak dilakukan warga lokal, dan karena Emirat yang menganggur umumnya minimal memiliki gelar pendidikan tinggi, maka muncul reaksi keras,” jelas peneliti itu soal skandal Subway. “Reaksi itu ditujukan kepada perusahaan, bukan pemerintah, tapi sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap kebijakan baru.”

    Kontrak sosial baru di Teluk?

    Seperti dicatat para pakar di Carnegie Endowment for International Peace dalam sebuah komentar, kebijakan ekonomi semacam ini “justru merongrong kontrak sosial yang sudah ada” di negara-negara Teluk.

    Di masa lalu, negara — dengan dana dari minyak — selalu menjadi penyedia utama pekerjaan, perumahan, dan berbagai tunjangan lain. Singkatnya, kontrak sosial menyebut negara mengurus rakyatnya sementara rakyat menerima model pemerintahan otoriter.

    Namun dengan harga minyak yang menurun, pergeseran global dari energi fosil, serta demografi muda yang terus membesar (dan tingkat pengangguran pemuda yang tinggi), kontrak sosial itu kini sulit dipertahankan oleh negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.

    Sebagai respons, pemerintah Teluk semakin gencar mempromosikan sektor nonmigas dan non-pemerintah, mendorong warganya menjadi pengusaha, serta memangkas anggaran sektor publik.

    “Ada kegelisahan yang tumbuh ketika pemerintah berusaha menggeser warga dari pekerjaan sektor publik menuju pekerjaan sektor swasta yang lebih rentan, sekaligus memangkas tunjangan negara yang didanai minyak,” kata Frederic Schneider, peneliti senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs (ME Council) yang berbasis di Qatar.

    Sebagai contoh, pada Januari lalu pemerintah Saudi meluncurkan skema “golden handshake” yang mendorong tenaga kerja beralih dari sektor publik menuju swasta dengan iming-iming insentif.

    Semua proyek ekonomi baru ini “juga diiringi wacana yang seakan menggambarkan pekerjaan pemerintah — pekerjaan yang dulu dijanjikan bagi orang tua dan kakek-nenek mereka sebagai bagian dari kontrak sosial — sebagai pilihan mudah, bahkan malas,” tambah peneliti berbasis di UEA itu kepada DW.

    Pekerja asing kini jadi ‘saingan’

    Dalam waktu bersamaan, negara-negara Teluk juga berupaya menjadi lebih menarik bagi tenaga kerja asing yang dibutuhkan sektor nonmigas, misalnya dengan mengubah aturan kepemilikan properti bagi warga asing, memberikan izin tinggal jangka panjang, serta melonggarkan sejumlah pembatasan sosial dan keagamaan.

    UEA memulai proses ini pada pertengahan 2000-an, sementara Arab Saudi baru memulainya belakangan, dengan skema visa pekerja terampil mulai pertengahan 2025 dan izin kepemilikan properti bagi asing mulai 2026.

    Saudi juga menerbitkan ultimatum pada 2021 yang menyatakan perusahaan asing tak akan mendapat kontrak pemerintah kecuali mereka memiliki kantor pusat di Saudi.

    Proyek transformasi ekonomi dari atas ini menimbulkan ketegangan sosial baru karena jelas memberikan “preferensi kepada tipe tertentu pekerja asing,” ujar peneliti berbasis di UEA tersebut. Dan karena warga Emirat serta Saudi didorong masuk sektor swasta, para pendatang baru semakin dipandang sebagai saingan di pasar tenaga kerja.

    Peneliti itu menambahkan, gesekan sosial dan budaya pun meningkat. Warga konservatif merasa terganggu dengan langkah-langkah yang lebih ramah pada orang asing. Misalnya perdebatan soal perubahan akhir pekan tradisional dari Jumat-Sabtu menjadi Sabtu-Minggu yang lebih internasional, meningkatnya perhatian pada hari raya non-Islam seperti Natal, serta bertambahnya prostitusi dan konsumsi alkohol yang dituding sebagai dampak dari keberadaan orang asing.

    “Dalam arti tertentu, pergeseran yang terjadi di UEA pada pertengahan 2000-an dipresentasikan sebagai ‘kejahatan yang perlu’,” kata peneliti sosiologi itu. “Misalnya, ide bahwa penjualan alkohol — yang secara tradisional dilarang di negara Islam — harus diizinkan agar orang asing mau tinggal di UEA.”

    “Di Arab Saudi, di mana pergeseran ini baru saja dimulai, hal-hal terlarang itu kini justru dipromosikan sebagai sesuatu yang esensial, demi menempatkan Saudi di peta dunia dan menjadikan Riyadh kota global yang menarik bagi turis dan investor asing,” jelasnya.

    Konflik Gaza perparah ketegangan

    Di UEA, ketegangan sosial semakin diperburuk oleh konflik di Gaza, kata Schneider dari ME Council. “Di UEA, masuknya bisnis Israel — termasuk sektor keamanan — dan turis lewat normalisasi hubungan berarti negara ini menampung bisnis dan individu yang terlibat langsung dalam genosida yang tengah berlangsung di Gaza.”

    Awal pekan ini (2/9), Asosiasi Internasional Cendekia Genosida menyatakan Israel melakukan pembersihan etnis di Jalur Gaza, meski pemerintah di Tel Aviv bersikeras membantah.

    Berbicara dengan warga negara Teluk, Schneider juga mencatat meningkatnya kekecewaan terhadap Barat secara umum, baik karena persepsi kemunafikan dan keterlibatan dalam konflik Gaza, maupun karena sekutu lama seperti AS kini dianggap kurang dapat diandalkan.

    “Bisnis asing semakin dipandang sebagai pihak yang merebut peluang dari warga lokal,” ujarnya. “Sebagai contoh, dana besar yang dihabiskan Arab Saudi untuk konsultan Barat dalam proyek Neom dan transformasi lainnya menimbulkan ketidakpuasan, baik dari kementerian dan lembaga pemerintah maupun dari konsultan lokal baru yang ingin ikut serta.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Fard

    (ita/ita)

  • Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Jakarta –

    Anutin Charnvirakul resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan pengangkatannya pada Minggu (01/09). Politikus konservatif berusia 58 tahun ini berhasil menggeser dinasti politik terkuat di Thailand, membuka jalan bagi pemilu awal yang dijanjikan akan digelar tahun depan.

    Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai yang diberhentikan pekan lalu setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etika. Kasus ini mencuat setelah terungkap percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan politik.

    Percakapan itu terjadi sebelum sengketa perbatasan Thailand-Kamboja berubah menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari pada Juli lalu. Konflik tersebut memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di kawasan.

    Anutin sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri di kabinet Paetongtarn. Namun, ia mundur dari jabatannya dan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintah setelah kebocoran percakapan telepon tersebut memicu kemarahan publik.

    Jejak karier dan kontroversi

    Lahir dari keluarga politikus sekaligus pengusaha besar, Anutin menempuh pendidikan di sekolah swasta khusus laki-laki di Bangkok sebelum melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat.

    Pada 1990, ia bergabung dengan perusahaan konstruksi keluarganya, Sino-Thai, dan sempat menjabat sebagai presiden perusahaan. Namun, ia meninggalkan dunia bisnis untuk terjun ke pemerintahan sebagai wakil menteri kesehatan di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra pada 2004.

    Pada 2007, Partai Thai Rak Thai milik Thaksin dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Keputusan itu juga menjatuhkan larangan politik selama lima tahun kepada sejumlah politisi, termasuk Anutin.

    Ia kembali ke panggung politik pada 2012 sebagai ketua Partai Bhumjaithai. Selama satu dekade terakhir, Anutin berhasil memanfaatkan jaringan politik Bhumjaithai yang didirikan Newin Chidchob untuk memperkuat basis dukungan di berbagai provinsi. Ia juga menjalin hubungan erat dengan elit konservatif dan kalangan monarki, menjadikan partainya pemain penting dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

    Selain kini menjadi perdana menteri, Anutin pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.

    Namanya mencuat secara internasional setelah mendorong legalisasi ganja di Thailand pada 2022. Meski kebijakan itu menuai dukungan awal, gelombang kritik dan kekhawatiran publik memaksa pemerintah memperketat aturan penggunaan ganja. Sebagai menteri kesehatan, Anutin juga menghadapi kritik tajam selama pandemi COVID-19 karena dianggap lambat dalam mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai, ia juga terlibat dalam sejumlah kontroversi, termasuk dugaan kecurangan pemilihan Senat tahun lalu dan sengketa lahan yang melibatkan properti milik keluarga Newin Chidchob yang diklaim sebagai aset negara.

    Upacara pengangkatan dan janji politik Anutin

    Upacara pengangkatan Anutin digelar di kantor pusat Partai Bhumjaithai di Bangkok pada Minggu (07/09), dihadiri oleh para anggota senior partai yang diperkirakan akan bergabung dalam koalisi pemerintahannya.

    Para peserta mengenakan seragam putih sipil, yang biasa digunakan dalam upacara kerajaan dan kenegaraan. Dalam seremoni itu, surat pengesahan dari Raja Vajiralongkorn dibacakan secara resmi. Setelah itu, Anutin membacakan sumpah jabatannya:

    “Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan kejujuran dan kebajikan,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai upacara pengesahan, Anutin menegaskan pemerintahannya akan memprioritaskan penyelesaian masalah mendesak, seperti pemulihan ekonomi, konflik perbatasan dengan Kamboja, penanggulangan bencana alam, dan pemberantasan kejahatan. Ia juga berjanji menepati janji kampanye untuk menulis ulang konstitusi dan menggelar pemilu awal.

    “Saya ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat agar mereka dapat menentukan masa depan negara ini,” kata Anutin.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Kepala HAM PBB Serukan Dunia Bertindak Akhiri Pembantaian di Gaza

    Kepala HAM PBB Serukan Dunia Bertindak Akhiri Pembantaian di Gaza

    Jenewa –

    Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyuarakan kekhawatiran atas “retorika genosida” secara terang-terangan oleh para pejabat Israel tentang Jalur Gaza. Turk menyerukan tindakan internasional yang tegas untuk “mengakhiri pembantaian tersebut”.

    Dalam pidato pembukaan sidang ke-60 Dewan HAM PBB, seperti dilansir AFP, Senin (8/9/2025), Turk menyebut Jalur Gaza kini sudah menjadi “kuburan”.

    Turk, dalam pidatonya, juga mengecam “pembunuhan massal warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel dan penderitaan tak terlukiskan dan kehancuran total yang ditimbulkannya”.

    “Pembunuhan massal warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel; penderitaan yang tak terlukiskan dan kehancuran total yang ditimbulkannya; hambatannya untuk mendapatkan bantuan penyelamatan jiwa yang memadai dan kelaparan yang diakibatkannya terhadap warga sipil; pembunuhan terhadap para jurnalis, staf PBB, dan pekerja NGO, serta kejahatan perang yang dilakukannya, sungguh mengguncang hati nurani dunia,” ucapnya.

    “Saya merasa ngeri dengan penggunaan retorika genosida secara terbuka dan dehumanisasi yang memalukan terhadap warga Palestina oleh para pejabat senior Israel,” kata Turk dalam pidatonya.

    Turk, yang secara resmi menjabat sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB ini, menekankan bahwa hampir dua tahun setelah perang berkecamuk di Jalur Gaza menyusul serangan mematikan Hamas terhadap Israel “kawasan ini sangat membutuhkan perdamaian”.

    “Gaza adalah kuburan,” ujar Turk kepada Dewan HAM PBB.

    Pernyataan ini disampaikan setelah militer Israel mengebom sebuah blok apartemen di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Minggu (7/9) — pengeboman ketiga dalam beberapa hari terakhir.

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu kemudian mengumumkan bahwa militer Israel “memperdalam” serangannya di pusat kota Jalur Gaza.

    Turk, dalam pidatonya, menyebut komunitas internasional “gagal dalam menjalankan tugasnya”.

    “Kita telah mengecewakan rakyat Gaza. Di mana langkah-langkah tegas untuk mencegah genosida?” tanya Turk, menuntut agar negara-negara berbuat lebih banyak untuk “mencegah kejahatan sarat kekejaman”.

    “Mereka harus menghentikan aliran senjata ke Israel yang berisiko melanggar hukum perang. Kita perlu bertindak sekarang, untuk mengakhiri pembantaian ini,” cetusnya.

    Lihat juga Video: Gaza Dilanda Bencana Kelaparan, PBB Tuntut Netanyahu Lakukan Gencatan Senjata

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)