Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat saat ini sedang tidak ramah buat perusahaan Korea Selatan. Sejak awal April silam, produsen otomotif Hyundai dan Kia harus membayar biaya impor lebih besar, sementara janji pengurangan tarif menjadi 15 persen masih belum berlaku.

    Seakan belum cukup, Presiden AS Donald Trump juga mencabut izin ekspor tanpa batas ke Cina yang sebelumnya diberikan pendahulunya, Joe Biden, kepada raksasa semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix.

    Ke depan, kedua perusahaan Korsel itu kemungkinan harus menegosiasikan kuota ekspor tahunan untuk bisa menjual dari pabriknya di AS ke Tiongkok.

    Polemik terbesar terjadi baru-baru ini, saat aparat keimigrasian ICE melakukan razzia besar-besaran terhadap pekerja konstruksi pabrik baterai milik Hyundai dan LG Energy Solution di negara bagian Georgia.

    Dalam video yang dirilis ICE, ratusan tenaga ahli Korsel ditangkap dengan borgol di pergelangan tangan, pinggang dan pergelangan kaki, layaknya kriminal. Video tersebut sontak mengejutkan publik umum di Korea Selatan.

    ICE berdalih para pekerja Korsel melanggar ketentuan visa. Belum jelas, pelanggaran apa yang dituduhkan terhadap mereka.

    Alhasil, razia ICE menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Korea Selatan. Banyak yang mulai menilai pasar AS tak lagi menarik untuk investasi. Menurut laporan harian Korea Economic Daily, LG Energy memutuskan menunda pembangunan pabrik baterai di Georgia. Namun, juru bicara kedua perusahaan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan konsekuensi ke depan.

    Razia di saat sensitif

    Pelaksanaan razia oleh ICE dinilai bertolak belakang dengan sikap lunak Presiden Trump kepada Korsel. Pada Juli lalu, pemerintah di Seoul menjanjikan pembelian energi senilai 100 miliar dolar AS dan investasi 350 miliar dolar AS untuk mendapatkan tarif impor yang lebih baik.

    Saat kunjungan Presiden Lee Jae Myung ke Washington D.C. dua pekan lalu, konglomerat besar seperti Samsung Electronics, SK Group, Hyundai, LG, dan Korean Air menandatangani kontrak pembelian produk AS senilai total 150 miliar dolar AS.

    Namun, janji besar itu tak menghalangi Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS melakukan operasi terbesarnya. Padahal, pabrik gabungan Hyundai dan Kia senilai 7,6 miliar dolar AS untuk mobil listrik dan baterai itu merupakan proyek investasi terbesar di Georgia.

    “Kami menyadari adanya kekhawatiran soal investasi kami di AS setelah razia tersebut,” kata Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han Koo pada Senin (8/9) dalam rapat kabinet.

    Dari 475 pekerja asing yang ditangkap di lokasi pembangunan “Metaplant America,” sekitar 300 berasal dari Korea Selatan. Menurut seorang pejabat senior imigrasi AS, sebagian dari mereka masuk secara ilegal lewat perbatasan, sementara lainnya masuk secara sah namun visanya sudah habis atau tidak mengizinkan mereka bekerja.

    Banyak dari para pekerja itu dipekerjakan oleh subkontraktor. Karena kenaikan tarif impor, Hyundai dan LG mempercepat pembangunan pabrik, namun kekurangan tenaga kerja terampil di AS membuat pekerja asal Korea diterbangkan. Proses visa kerja yang memakan waktu diduga membuat perusahaan menggunakan opsi visa jangka pendek yang berisiko.

    Titik lemah kebijakan Trump

    Razia ini menyoroti kontradiksi dalam kebijakan perdagangan Trump: di satu sisi memaksa perusahaan asing memproduksi di AS dengan tarif tinggi, tapi di sisi lain memperketat tenaga kerja dengan mendeportasi pekerja ilegal. Analis sejak lama memperingatkan bahwa AS kekurangan tenaga kerja, terutama pekerja terampil, untuk mendukung ekspansi industri manufaktur.

    Kepala Staf Presiden Lee, Kang Hoon Sik, mengatakan pihaknya akan mendesak AS meninjau ulang sistem visa bagi pekerja proyek investasi. Trump sendiri mencoba meredakan kritik dengan menawarkan kesepakatan: pekerja Korea Selatan bisa melatih warga AS di sektor baterai dan komputer. “Kalau saat ini tidak ada orang di negara ini yang paham baterai, mungkin kita harus mengundang beberapa orang untuk melatih rakyat kita,” katanya pada Minggu malam.

    Di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi hukum imigrasi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. “Investasi Anda disambut. Kami mendorong Anda membawa orang-orang pintar dengan bakat teknis besar secara legal, untuk membangun produk kelas dunia,” tulisnya.

    Sebagian besar pekerja Korea Selatan yang ditangkap kini ditempatkan di pusat detensi imigrasi di Georgia. Namun, pemerintah Seoul menyatakan mereka akan dipulangkan dengan pesawat sewaan. Menteri Luar Negeri Cho Hyun terbang ke AS pada Senin (8/9) untuk bernegosiasi. Presiden Lee menekankan bahwa hak-hak warga Korea Selatan dan kegiatan ekonomi perusahaan Korea tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh langkah penegakan hukum AS.

    Hyundai mengumumkan investigasi internal terkait praktik visa subkontraktornya. Sementara LG Energy Solution menangguhkan sebagian besar perjalanan dinas ke AS dan meminta karyawannya untuk tetap berada di Korea Selatan atau segera kembali ke tanah air.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Horor 50 Orang Dibantai di Acara Pemakaman di Kongo

    Horor 50 Orang Dibantai di Acara Pemakaman di Kongo

    KInshasa –

    Kelompok pemberontak Kongo, yang berafiliasi dengan kelompok radikal Islamic State (ISIS), menewaskan lebih dari 50 warga sipil yang menghadiri acara pemakaman di wilayah timur negara tersebut. Serangan ini menjadi serangan berskala besar terbaru yang didalangi oleh pemberontak di negara itu.

    Pejabat pemerintah lokal, Macaire Sivikunula, dilansir Reuters, Selasa (9/9/2025), mengatakan bahwa Pasukan Demokratik Sekutu (ADF), yang didukung ISIS, menggunakan parang dalam serangan brutal yang menewaskan puluhan orang pada Senin (8/9) malam waktu setempat.

    Serangan mematikan itu terjadi di kota Ntoyo yang ada di wilayah Lubero, Provinsi Kivu Utara.

    “Saya bisa mengonfirmasi jumlah korban tewas sementara sebanyak 50 orang. Para korban terkejut saat seremoni berkabung di desa Ntoyo sekitar pukul 21.00 waktu setempat, dan kebanyakan dari mereka dibunuh dengan parang,” sebut Sivikunula dalam pernyataannya.

    “Pencarian masih berlanjut,” ucapnya.

    Kelompok ADF merupakan salah satu dari beberapa milisi yang berebut wilayah dan sumber daya di wilayah timur Kongo yang kaya mineral. ADF sendiri sebenarnya berawal dari pemberontakan di Uganda, namun bermarkas di Kongo sejak akhir tahun 1990-an. ADF diakui oleh ISIS sebagai afiliasi mereka.

    Rentetan serangan ADF baru-baru ini semakin memperparah situasi ketidakamanan di wilayah Kongo bagian timur, wilayah kaya mineral yang menjadi tempat para pemberontak M23 — yang didukung Rwanda — melancarkan serangan besar awal tahun ini.

    Bulan lalu, ADF menewaskan lebih dari 50 warga sipil dalam beberapa serangan. Sedangkan serangan ADF pada Juli lalu terhadap sebuah gereja setempat, telah menewaskan sedikitnya 38 orang.

    Kolonel Alain Kimewa, pejabat administrasi militer untuk wilayah Lubero, mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban serangan terbaru ADF mencapai sekitar 60 tahun, dan masih bisa bertambah karena masih ada korban hilang.

    Selain menggunakan parang, sebut Samuel Kagheni selaku tokoh masyarakat sipil setempat, para pelaku penyerangan juga menembak mati beberapa korban dan membakar kendaraan-kendaraan.

    Penuturan salah satu warga setempat, Alain Kahindo Kinama, menyebutkan bahwa tentara-tentara Kongo telah tiba di lokasi kejadian pada Selasa (9/9) pagi dan banyak orang berusaha meninggalkan daerah tersebut.

    Sementara juru bicara militer Kongo, Letnan Marc Elongo, mengatakan bahwa militan ADF telah “melakukan pembantaian” saat tentara-tentaranya tiba di lokasi.

    Serangan brutal itu terjadi setelah militer Kongo dan Uganda, yang merupakan sekutunya, semakin mengintensifkan operasi militer melawan ADF dalam beberapa pekan terakhir.

    Lihat juga Video: Pemberontak Terafiliasi ISIS Bunuh 52 Warga di Kongo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Nepal Mundur Usai Rumahnya Dibakar Demonstran Gen Z

    PM Nepal Mundur Usai Rumahnya Dibakar Demonstran Gen Z

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) setelah dua hari aksi antikorupsi yang diwarnai kekerasan di Kathmandu, ibu kota Nepal. Aksi demo yang dipimpin oleh para anak muda tersebut menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Oli mengundurkan diri setelah massa demonstran Generasi Z tersebut melakukan pembakaran gedung parlemen dan rumah-rumah para pemimpin, termasuk rumahnya sendiri.

    “PM telah mengundurkan diri,” ujar ajudannya, Prakash Silwal, dilansir kantor berita Reuters, Selasa (9/9/2025). Rekaman video menunjukkan Oli meninggalkan ibu kota Nepal, Kathmandu dengan helikopter militer.

    Sebelum mengundurkan diri, Oli memimpin pertemuan seluruh partai politik Nepal, dan mengatakan ‘kekerasan bukanlah kepentingan bangsa’. “Kita harus memastikan dialog damai untuk menemukan solusi atas masalah ini,” ujarnya.

    Pengunduran diri Oli merupakan tuntutan utama para demonstran Gen Z. Namun, pengunduran diri Oli tidak serta merta berarti pemerintahan Nepal telah tumbang. Oli adalah kepala eksekutif di negara Himalaya tersebut, tetapi Presiden Ram Chandra Poudel-lah yang menjadi kepala pemerintahan. Namun, beberapa sumber mengatakan kepada NDTV, bahwa hanya masalah waktu sebelum Poudel juga mundur dan pemerintahan sepenuhnya digulingkan.

    Untuk saat ini, nasib pemerintah Nepal masih belum jelas. Ada laporan bahwa tentara akan turun tangan hingga ketertiban pulih dan pemerintahan baru terbentuk.

    Pengunduran diri Oli dikonfirmasi beberapa jam setelah para pengunjuk rasa menyerbu dan membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk Parlemen, kediaman pribadi PM Oli dan Presiden Ram Chandra Poude.

    Rumah-rumah dua mantan perdana menteri, Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, juga dibakar massa. Rumah mantan menteri dalam negeri, Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu setelah menerima tanggung jawab moral atas 19 kematian dalam aksi demo, juga dibakar habis. Secara keseluruhan, empat menteri kabinet, termasuk tiga dari partai Kongres Nepal, telah mengundurkan diri di tengah kerusuhan ini.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Paris –

    Kepolisian Prancis meluncurkan penyelidikan setelah potongan kepala babi ditemukan di luar sejumlah masjid di yang ada di wilayah ibu kota Paris. Penyelidikan bertujuan mencari pelaku di balik temuan kepala babi tersebut.

    “Segala upaya sedang dilakukan untuk menemukan pelaku dari tindakan tercela ini,” tegas Kepala Kepolisian Kota Paris, Laurent Nunez, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Seorang sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa beberapa kepala babi itu ditemukan di ruas jalanan umum di dalam wilayah Paris dan dua kepala babi lainnya ditemukan di area di luar kota Paris.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau, dalam pernyataannya, mengutuk keras tindakan itu. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”.

    “Saya ingin rekan-rekan Muslim kita dapat menjalankan keyakinan mereka dengan damai,” ucap Retailleau dalam pernyataannya.

    Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di kawasan Uni Eropa. Negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan Amerika Serikat (AS).

    Beberapa negara Uni Eropa, menurut Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa, telah melaporkan lonjakan “kebencian anti-Muslim” dan “antisemitisme” sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

    Beberapa waktu lalu, Presiden Emmanuel Prancis mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang pada September ini di markas PBB di New York, AS.

    Rencana itu menuai kecaman keras dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut rencana Macron itu justru “mengobarkan api antisemitisme”.

    Macron, dalam pernyataan terbarunya, menegaskan bahwa Israel tidak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Jalur Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Jemaah di Masjid Prancis Tewas Ditikam Saat Salat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Nepal Mundur Usai Demo Berdarah Renggut 19 Nyawa

    PM Nepal Mundur Usai Demo Berdarah Renggut 19 Nyawa

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Nepal K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) di tengah hari kedua protes jalanan yang bergejolak di ibu kota Nepal, Kathmandu. Pengunduran diri dilakukan setelah para pengunjuk rasa membakar kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah para pemimpin Nepal, termasuk rumah PM Oli.

    Pengunduran dirinya — dan beberapa anggota parlemen lainnya — terjadi sehari setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah kerumunan para demonstran muda, yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, pemerintahan Oli mencabut larangan terhadap sejumlah platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, larangan medsos ini telah membuat kemarahan rakyat memuncak setelah frustrasi selama bertahun-tahun atas korupsi dan ketidakadilan sosial di negeri itu. Dalam upaya mencegah aksi demo di hari berikutnya, para pejabat juga memberlakukan jam malam.

    Namun, gelombang protes baru dengan cepat melanda ibu kota. Para demonstran menyerbu gedung administrasi pemerintah utama, yang juga merupakan kantor Oli. Para pengunjuk rasa juga membakar tidak hanya rumah para pemimpin tinggi, tetapi juga kantor partai politik mereka, kantor polisi, dan gedung-gedung pemerintah. Pasukan keamanan yang dikerahkan di seluruh Kathmandu tidak mampu melindungi properti-properti tersebut.

    Dilansir The New York Times, Selasa (9/9/2025), kantor pusat Partai Komunis Nepal yang menaungi Oli dan kantor pusat partai Kongres Nepal juga dibakar massa. Rumah-rumah dua mantan perdana menteri, Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, dibakar, begitu pula dengan rumah PM Oli.

    Video yang diunggah di media sosial menunjukkan helikopter mengangkut para menteri dari tempat tinggal mereka di gedung administrasi utama pemerintah ke lokasi yang lebih aman.

    Rumah mantan menteri dalam negeri, Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu setelah menerima tanggung jawab moral atas 19 kematian dalam aksi demo, juga dibakar habis. Secara keseluruhan, empat menteri kabinet, termasuk tiga dari partai Kongres Nepal, telah mengundurkan diri.

    Penerbangan domestik dari bandara internasional Kathmandu telah dibatalkan setelah adanya laporan pembakaran di sekitarnya.

    Lihat Video: 19 Orang Tewas dalam Demo Gen Z di Nepal Tolak Pemblokiran Medsos

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Bersiap Kerahkan Kekuatan Lebih Besar di Kota Gaza

    Israel Bersiap Kerahkan Kekuatan Lebih Besar di Kota Gaza

    Gaza City –

    Militer Israel mengatakan mereka akan bertindak dengan “kekuatan lebih besar” dalam operasi militer di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza yang ingin mereka kuasai. Militer Tel Aviv pun memperingatkan penduduk Kota Gaza untuk segera mengungsi.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), mengatakan pengerahan “kekuatan lebih besar” di Kota Gaza itu bertujuan untuk mengalahkan kelompok Hamas, yang menguasai daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kepada seluruh penduduk Kota Gaza… pasukan pertahanan bertekad untuk mengalahkan Hamas dan akan bertindak dengan kekuatan yang lebih besar di wilayah Kota Gaza,” kata juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Segera mengungsi melalui poros Al-Rashid,” cetus Adraee dalam pernyataannya.

    Imbauan mengungsi itu disampaikan militer Israel setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memperingatkan penduduk Kota Gaza untuk mengungsi sesegera mungkin.

    Israel semakin mengintensifkan pengeboman terhadap Kota Gaza sebagai persiapan untuk operasi mengambil alih kendali atas kota tersebut dari Hamas, meskipun negara-negara Barat dan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan telah berulang kali meminta Tel Aviv untuk membatalkan rencananya itu.

    “Dalam dua hari ini, kami telah merobohkan 50 menara teror, dan ini hanyalah tahap awal dari manuver darat yang intensif di Kota Gaza. Saya mengatakan kepada para penduduk: kalian telah diperingatkan, pergi sekarang!” kata Netanyahu dalam pernyataan via video pada Senin (8/9) malam.

    “Semua ini hanyalah pendahuluan, hanya pembukaan, untuk operasi intensif utama — manuver darat pasukan kami, yang sekarang sedang bersiap dan berkumpul untuk memasuki Kota Gaza,” tegasnya memberi peringatan.

    Dalam tanggapannya, Hamas menyebut ancaman yang dilontarkan Netanyahu sebagai “tindakan nyata untuk pemindahan paksa” para penduduk Kota Gaza.

    “Ini terjadi di bawah tekanan pengeboman, pembantaian, kelaparan, dan ancaman kematian — yang merupakan tantangan secara terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum dan konvensi internasional,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan bahwa rentetan serangan udara Israel terus berlanjut semalaman di Kota Gaza.

    Tonton Video Israel Siap Luncurkan Serangan, Minta Warga Gaza Pergi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks PM Thaksin Langsung Dijebloskan ke Penjara Usai Putusan MA

    Eks PM Thaksin Langsung Dijebloskan ke Penjara Usai Putusan MA

    Bangkok –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinwatra langsung dijebloskan ke dalam penjara di Bangkok pada Selasa (9/9) waktu setempat, tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) memerintahkan dia untuk menjalani masa hukuman selama satu tahun penjara terkait kasus korupsi yang menjeratnya.

    “Dia telah memasuki penjara,” kata seorang pejabat Departemen Pemasyarakatan Bangkok, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Dalam putusannya, Mahkamah Agung Thailand menyatakan bahwa penahanan Thaksin sebelumnya di kamar VIP rumah sakit setempat, sebagai pengganti hukuman penjara, telah melanggar hukum.

    Thaksin, yang seorang miliarder dan tokoh berpengaruh di Thailand ini, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 lalu, usai bertahun-tahun hidup dalam pengasingan di luar negeri.

    Namun, Thaksin tidak pernah menghabiskan satu malam pun di dalam penjara. Dia hanya dipenjara selama beberapa jam sebelum dipindahkan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok setelah mengeluhkan masalah jantung dan nyeri dada.

    Hukumannya kemudian diperingan menjadi satu tahun penjara oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, sebelum Thaksin akhirnya dibebaskan bersyarat setelah hanya enam bulan, yang keseluruhan masa hukumannya dihabiskan di rumah sakit.

    Majelis hakim Mahkamah Agung Thailand, pada Selasa (9/9), menyatakan bahwa Thaksin tidak menderita penyakit parah dan dapat dirawat di penjara. Dinyatakan juga bahwa Thaksin maupun dokternya telah sengaja memperpanjang masa inapnya di rumah sakit.

    “Mengirimnya ke rumah sakit adalah tidak sah, terdakwa mengetahui bahwa penyakitnya bukan masalah yang mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” tegas putusan Mahkamah Agung Thailand yang dibacakan oleh salah satu hakim agung negara tersebut.

    Thaksin Shinawatra didampingi putrinya, mantan PM Paetongtarn Shinawatra, saat tiba di gedung Mahkamah Agung sebelum putusan dibacakan Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa Purchase Licensing Rights

    “Terdakwa mengetahui fakta-faktanya atau menyadari bahwa situasinya bukanlah keadaan darurat kritis. Terdakwa hanya memiliki kondisi kronis yang dapat dirawat jalan dan tidak memerlukan rawat inap,” sebut putusan tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Usai pembacaan putusan, Mahkamah Agung Thailand langsung memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Thaksin Shinawatra langsung dibawa ke Penjara Bangkok setelah putusan MA memerintah dia harus menjalani masa hukuman satu tahun penjara Foto: REUTERS/Panumas Sanguanwong Purchase Licensing Rights

    Thaksin yang kini berusia 76 tahun terlihat langsung dibawa masuk ke dalam mobil van milik departemen pemasyarakatan Bangkok, setelah sidang selesai digelar.

    Laporan Reuters menyebut bahwa kendaraan yang membawa Thaksin terlihat tiba di Penjara Bangkok kurang dari satu jam setelah putusan Mahkamah Agung dijatuhkan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Presiden Venezuela Kerahkan 25.000 Tentara ke Perbatasan

    Memanas! Presiden Venezuela Kerahkan 25.000 Tentara ke Perbatasan

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengerahkan 25.000 tentara ke pesisir Karibia dan ke wilayah perbatasan dengan Kolombia. Pengerahan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), Maduro mengatakan dirinya telah mengerahkan “25.000 personel pria dan wanita dari Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian kita yang agung” ke perbatasan dengan Kolombia dan ke pesisir timur laut, lokasi kilang minyak terbesar negara tersebut.

    Maduro, dalam pernyataan pada Minggu (7/9) malam itu, menyebut pengerahan tersebut bertujuan untuk memastikan “pertahanan kedaulatan nasional, keamanan negara, dan perjuangan untuk perdamaian”.

    Dalam pernyataannya, Maduro tidak secara tegas merujuk pada Trump, yang telah menyebutkan perlunya memerangi pengedar narkoba Venezuela, khususnya dalam memerintahkan penambahan armada angkatan laut terbesar di Karibia dalam beberapa tahun terakhir.

    Pekan lalu, militer AS meledakkan sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela. Sedikitnya 11 orang yang ada di dalam kapal itu tewas.

    Trump pada saat itu menyebut kapal tersebut milik geng kriminal Venezuela, Tren de Aragua, namun dia tidak memberikan bukti untuk klaimnya itu.

    Sang Presiden AS juga mengancam akan menembak jatuh jet tempur Venezuela jika mereka membahayakan pasukan AS, setelah dua pesawat Caracas terdeteksi terbang di dekat kapal Angkatan Laut Washington di perairan internasional.

    Menurut sumber-sumber militer, Angkatan Bersenjata Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel. Maduro sebelumnya mengklaim sebanyak 220.000 orang telah terdaftar dalam milisi sipil.

    Sementara itu, pada Senin (8/9), Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth melakukan kunjungan mendadak ke Puerto Rico, bagian wilayah AS yang terletak sebelah utara Venezuela. Hegseth datang mengunjungi para personel marinir di atas kapal perang AS yang dikerahkan ke lepas pantai Puerto Rico.

    Saat berbicara kepada para pelaut dan Marinir AS di Puerto Rico, Hegseth mengingatkan bahwa mereka tidak dikerahkan ke kawasan Karibia untuk pelatihan, melainkan dikirim ke “garis depan” misi kontra-narkotika yang krusial.

    “Apa yang Anda lakukan sekarang — itu bukan pelatihan,” tegasnya saat berbicara di atas kapal serbu amfibi USS Iwo Jima. “Ini adalah latihan di dunia nyata atas nama kepentingan nasional vital Amerika Serikat untuk mengakhiri peracunan rakyat Amerika,” sebutnya.

    Kapal perang AS, USS Iwo Jima, kini ditempatkan di lepas pantai Puerto Rico, bagian wilayah AS yang terletak di sebelah utara Venezuela di kawasan Karibia.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dunia Hari Ini: Australia Akan Jadi Negara Pertama Lindungi Anak dari AI

    Dunia Hari Ini: Australia Akan Jadi Negara Pertama Lindungi Anak dari AI

    Enggak sempat mengikuti perkembangan berita? Kami sudah merangkum sejumlah laporan utama untuk Anda dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Selasa, 9 September 2025 kami awali dari Australia.

    Anak-anak akan dilindungi dari AI

    Australia akan mencegah anak-anak untuk terlibat dalam percakapan seksual, kekerasan, atau percakapan berbahaya lainnya saat menggunakan kecerdasan buatan atau AI.

    Ini menjadi langkah pertama di dunia untuk memastikan anak-anak di Australia dengan mendaftarkan enam kode baru di bawah undang-undang keamanan daring yang dirancang untuk membatasi anak-anak dalam mengakses konten berbahaya.

    Komisaris eSafety Julie Inman Grant mengatakan perubahan legislatif tersebut akan mewajibkan perusahaan teknologi “untuk memiliki perlindungan dan menggunakan jaminan usia” sebelum chatbot AI diterapkan, dan Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang mengambil tindakan tersebut.

    “Kita tidak perlu melihat jumlah korban untuk mengetahui kalau ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan,” ujar Julie kepada ABC.

    Julie juga mengatakan sekolah-sekolah Australia sudah melaporkan jika anak-anak berusia 10 dan 11 tahun menghabiskan hingga enam jam per hari dengan teknologi AI, “kebanyakan dari mereka menggunakan chatbot yang penuh seksualitas”.

    Kasus penembakan di Yerusalem

    Pihak berwenang Israel mengonfirmasi enam orang tewas dalam serangan penembakan di pinggiran Yerusalem.

    Paramedis dari Magen David Adom mengatakan salah satu pria berusia 50-an, sementara tiga pria berusia 30-an juga tewas, sementara seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun meninggal setelah dibawa ke rumah sakit.

    Polisi mengatakan para penyerang menembak orang-orang yang menunggu di halte bus, kemudian seorang tentara dan warga sipil Israel yang berada di lokasi kejadian menembak mati para penyerang.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan Israel “sedang berperang di berbagai medan,” termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Israel.

    Belasan tewas saat unjuk rasa

    Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka saat unjuk rasa digelar di Kathmandu, yang menentang dugaan korupsi pemerintah dan larangan media sosial baru.

    Polisi menembakkan peluru tajam, gas air mata, meriam air, dan peluru karet saat ribuan demonstran muda mencoba menyerbu gedung parlemen.

    Para demonstran menerobos kawat berduri dan memaksa polisi anti huru hara mundur saat mereka mengepung gedung parlemen, sementara jumlah polisi kalah dari jumlah demonstran.

    “Polisi telah menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang demonstran kepada kantor berita ANI.

    “[Mereka] menembakkan peluru yang tidak mengenai saya, tapi mengenai teman yang berdiri di belakang saya. Ia terkena di tangan.”

    PM Prancis mengundurkan diri

    Franois Bayrou, yang sudah menjabat sebagai perdana menteri Prancis sejak Desember 2024, akan mengundurkan diri setelah kalah dalam pemungutan suara untuk mosi kepercayaan untuk bisa mengatasi tekanan Prancis untuk perbaiki keuangannya.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menunjuk penggantinya dalam “beberapa hari mendatang”, demikian pernyataan kantornya.

    Partai-partai oposisi menyerukan pemilihan umum baru di tengah Prancis yang berjuang menghadapi krisis fiskal dan utang yang semakin parah.

    Prancis mengalami defisit tahun lalu hampir dua kali lipat dan utang publik mencapai 113,9 persen dari PDB.

    Tonton juga video “Medsos Bagai Dua Sisi Mata Pisau Bagi Anak-Remaja” di sini:

  • Mungkinkah Gejolak Ekonomi Prancis Picu Krisis Utang Zona Euro?

    Mungkinkah Gejolak Ekonomi Prancis Picu Krisis Utang Zona Euro?

    Jakarta –

    Beberapa saat sebelum Francois Bayrou kalah dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen pada Senin (08/09), perdana menteri Prancis memperingatkan bahwa isu keuangan negara bisa mengancam “keberlangsungan” negara tersebut.

    “Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghapus kenyataan,” kata Bayrou kepada para anggota parlemen, seraya menambahkan bahwa ekonomi terbesar kedua Eropa saat ini memiliki “beban utang yang sudah tidak tertahankan, dan akan menjadi lebih berat serta lebih besar.”

    Masih belum ada kepastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah akan digelar pemilu baru, seperti yang dituntut partai sayap kanan National Rally, atau Presiden Emmanuel Macron berhasil membentuk pemerintah minoritas baru.

    Secara ekonomi, fokusnya adalah uang dan beban utang Prancis yang menjulang tinggi. Dalam istilah absolut, tidak ada negara Uni Eropa yang memiliki utang nasional terkonsolidasi lebih besar daripada Prancis. Utang negara telah naik sekitar €3,35 triliun (sekitar 64.800 triliun Rupiah) — sekitar 113 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan angka yang diperkirakan meningkat lebih lanjut menjadi 125 persen pada 2030.

    Raja utang Eropa

    Rasio utang terhadap PDB Prancis begitu tinggi. Di Uni Eropa sendiri, hanya Yunani dan Italia yang berhasil melampauinya. Dengan defisit anggaran 5,4 hingga 5,8 persen tahun ini, Prancis juga mencatat defisit terbesar di antara 27 negara anggota UE.

    Demi memenuhi target dari UE untuk menurunkan defisit anggaran menjadi 3 persen, penghematan besar-besaran tak bisa dihindari.

    Namun, karena pemotongan anggaran saat ini sulit diterima secara politik, pasar keuangan bereaksi dengan menaikkan risiko obligasi Prancis. Sementara obligasi Jerman menawarkan bunga sekitar 2,7 persen, Prancis harus membayar hampir 3,5 persen untuk utangnya.

    Lantas, perlukah kita khawatir soal stabilitas euro jika keuangan negara terbesar kedua di zona euro ini makin tak terkendali?

    “Ya, kita harus khawatir. Zona euro saat ini tidak stabil,” kata Friedrich Heinemann, ekonom di ZEW Leibniz Center for European Economic Research di Mannheim, Jerman. Meski begitu, ia “tidak terlalu khawatir” tentang krisis utang jangka pendek dalam beberapa bulan mendatang.

    “Tapi kita harus bertanya ke mana arah ini jika negara besar seperti Prancis, yang rasio utangnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kini juga menghadapi destabilisasi politik lebih lanjut,” ujarnya kepada DW.

    Negara dengan perekonomian besar lainnya juga menumpuk utang historis yang tinggi dan harus menghimpun miliaran di pasar modal. Misalnya, musim gugur ini Jerman, Jepang, dan AS perlu menerbitkan obligasi pemerintah baru untuk membiayai pengeluaran mereka. Hal ini menjadi alasan utama pasar obligasi global tetap tertekan.

    Satu-satunya alasan pasar belum makin cemas, adalah harapan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan turun tangan dengan membeli obligasi Prancis untuk menstabilkan pasar, kata Heinemann. “Namun harapan itu bisa saja keliru, karena ECB harus berhati-hati agar tidak merusak kredibilitasnya.”

    Dilema politik ini telah lama menghantui pemerintah Prancis. Setiap kali mereka mengusulkan langkah penghematan atau reformasi ekonomi, partai-partai di kiri maupun kanan selalu menentang dan mengerahkan pendukungnya.

    Serikat pekerja bahkan telah mengumumkan mogok umum pada 10 September, dua hari setelah pemungutan suara mosi percaya.

    Tekanan dari Komisi Eropa dan ECB

    Prancis saat ini menghabiskan €67 miliar (sekitar 1.296 triliun Rupiah) per tahun hanya untuk membayar bunga. Tak hanya itu, negara ini pun berada di bawah tekanan karena telah berkomitmen untuk secara bertahap mengurangi defisit sesuai aturan UE.

    Namun Heinemann juga menempatkan sebagian kesalahan pada langkah Komisi Eropa karena “membantu menciptakan kekacauan ini.”

    “Komisi menutup mata, bahkan kedua matanya, ketika menyangkut Prancis. Itu adalah kompromi politik yang didorong oleh ketakutan memperkuat populis,” katanya, seraya menambahkan, “Prancis sudah menggunakan banyak ruang fiskalnya. Jerman berada dalam posisi jauh lebih baik, dengan banyak ruang gerak.”

    Reformasi yang mandek

    Menurut Heinemann, Prancis, seperti Jerman, sangat membutuhkan reformasi besar-besaran dalam kesejahteraan dan pemotongan pengeluaran. Alternatifnya adalah menaikkan pajak di negara yang sudah membebani warga dan bisnis dengan pajak tinggi.

    Oleh karena itu, Heinemann skeptis politik Prancis dapat menghasilkan konsensus lintas partai dalam pengurangan utang. “Dengan populis di kiri dan kanan yang semakin kuat, saya tidak melihat itu terjadi. Pusat menyusut. Itulah mengapa saya pesimis dengan Prancis dan tidak melihat solusinya.”

    Bagi Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics, risiko terhadap pasar Eropa lainnya tetap dapat dikelola untuk saat ini.

    “Sejauh ini, masalah tampaknya terbatas pada Prancis sendiri, selama skala masalah Prancis tidak terlalu besar,” katanya dalam catatan kepada klien.

    Namun, ia juga memperingatkan skenario di mana krisis Prancis bisa meningkat signifikan, meningkatkan risiko penularan.

    “Bagaimanapun, Prancis adalah ekonomi terbesar kedua zona euro, dengan hubungan dagang dan keuangan yang signifikan dengan tetangganya, dan juga merupakan kekuatan politik utama UE,” kata Kenningham. Nantinya, krisis di Prancis bisa mempertanyakan kelangsungan proyek Eropa itu sendiri.

    “Kami tidak mengantisipasi krisis sebesar itu dalam satu hingga dua tahun ke depan. Tapi jika terjadi, penularan bisa menjadi risiko lebih besar — yang harus ditangani ECB,” ujarnya.

    Krisis politik yang terjadi di tengah ketegangan

    Gejolak Prancis muncul saat UE sedang bersitegang dengan AS terkait kebijakan perdagangan, termasuk pajak lebih tinggi pada raksasa teknologi AS yang diusulkan Prancis.

    Oleh karena itu, ini merupakan waktu yang kurang tepat bagi Uni Eropa untuk terlihat lemah akibat kebuntuan politik di ekonomi terbesar kedua kawasan itu.

    Bagi Heinemann, kebanyakan aktor politik di Prancis adalah “pendukung Trump di hati,” terutama di spektrum kiri dan kanan politik.

    “Mereka bisa meningkatkan tekanan pada Komisi Eropa untuk membalas tarif Trump dengan tarif Eropa,” kata ekonom itu, yang “akan meningkatkan risiko perang dagang nyata” dan memperburuk krisis utang negara itu lebih jauh lagi.

    Artikel ini awalnya ditulis dalam bahasa Jerman. Pertama kali diterbitkan pada 5 September, dan diperbarui pada 8 September setelah perdana menteri Prancis kalah dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “PM Prancis Lengser Setelah Kalah di Mosi Kepercayaan Parlemen” di sini:

    (ita/ita)