Category: Detik.com Internasional

  • Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    New York

    Perwakilan tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terang-terangan mengecam Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Islamabad menuduh Tel Aviv telah melanggar hukum internasional sambil berpura-pura menjadi korban.

    Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025), menyampaikan kecaman itu dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/9) untuk membahas serangan mengejutkan Israel terhadap Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional — yaitu Israel — untuk menyalahgunakan ruang sidang ini dan tidak menghormati kesucian dewan ini,” kata Ahmad dalam pernyataannya.

    “Israel adalah penjajah yang tidak mendengarkan siapa pun, yang tidak mengindahkan nasihat apa pun, bahkan dari teman-temannya, jika memang masih ada,” sebutnya.

    “Israel membantah, dan bukan hanya membantah, Israel mengancam anggota komunitas internasional, media internasional, organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional… dan mengancam PBB dan para pejabat seniornya,” imbuh Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menuduh Israel telah bertindak “dengan impunitas, dilindungi oleh para pembelanya yang berulang kali, sama saja dalam tindakan ilegalnya dan pembangkangannya terhadap komunitas internasional”.

    Ahmad kemudian membandingkan Israel dengan “semua penjajah” yang “meskipun menjadi agresor, mereka berpura-pura dan berperan sebagai korban”.

    Kecaman itu menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang membandingkan serangan Tel Aviv di Doha dengan operasi pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau US Navy SEAL tahun 2011 silam di Pakistan yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden.

    “Ketika bin Laden dilenyapkan di Pakistan, pertanyaan yang diajukan bukanlah, ‘Mengapa menargetkan teroris di wilayah asing?’” kata Danon dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut.

    Serangan Israel di wilayah Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat menuai kecaman banyak pihak. Tel Aviv mengklaim serangannya menargetkan para pemimpin senior Hamas, namun menewaskan korban sipil.

    Sidang khusus Dewan Keamanan PBB itu mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel tersebut dan menyatakan dukungan untuk kedaulatan Qatar serta perannya sebagai mediator dalam negosiasi Gaza.

    AS yang biasanya melindungi Israel, sekutu dekatnya, di forum PBB, turut mendukung pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, yang hanya dapat disetujui melalui konsensus dari seluruh 15 negara anggotanya. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang diperintahkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pertama di Dunia, Albania Angkat Bot AI Jadi Menteri untuk Tangkal Korupsi

    Pertama di Dunia, Albania Angkat Bot AI Jadi Menteri untuk Tangkal Korupsi

    Tirane

    Perdana Menteri (PM) Albania Edi Rama mengangkat seorang “menteri” yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI untuk menangkal korupsi dan mendorong transparansi serta inovasi dalam kabinet barunya.

    Sebagai bot yang dihasilkan oleh AI, sang menteri baru itu diyakini akan kebal terhadap suap, ancaman, atau upaya untuk menjilat.

    PM Rama yang segera memulai masa jabatan keempatnya, seperti dilansir Reuters dan Associated Press, Sabtu (13/9/2025), mengumumkan penunjukan bot AI yang bernama Diella sebagai menteri baru dalam pernyataannya pada Kamis (11/9). Dalam bahasa Albania, Diella adalah bentuk perempuan dari kata “matahari”.

    “Diella merupakan anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI,” kata PM Rama dalam pidato peresmian kabinet barunya.

    Dijelaskan oleh PM Rama bahwa Diella akan bertugas mengelola dan memutuskan pemberian semua tender publik, di mana pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk berbagai proyek.

    PM Rama juga mengatakan bahwa Diella akan membantu untuk memastikan bahwa “tender publik akan 100 persen bebas dari korupsi” dan akan membantu pemerintah bekerja lebih cepat dan dengan transparansi penuh.

    Tender publik telah sejak lama menjadi sumber skandal korupsi di Albania, sebuah negara Balkan, yang menurut para pakar, merupakan pusat bagi geng-geng yang ingin mencuci uang mereka dari perdagangan narkoba dan senjata di seluruh dunia, dan di mana korupsi telah mencapai koridor kekuasaan.

    Citra tersebut telah mempersulit upaya Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang ingin diwujudkan PM Rama pada tahun 2030 mendatang. Namun menurut para analis politik, target itu merupakan hal yang ambisius.

    PM Albania Edi Rama Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo Purchase Licensing Rights

    Pemerintah Albania tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengawasan manusia yang mungkin dilakukan terhadap Diella, atau membahas risiko manipulasi bot AI tersebut.

    Diella awalnya diluncurkan sebagai asisten virtual AI dalam platform layanan publik e-Albania, yang membantu warga dan pelaku bisnis untuk mendapatkan dokumen negara.

    Diella, yang digambarkan sebagai sosok wanita mengenakan pakaian tradisional Albania, memberikan bantuan melalui perintah suara dan menerbitkan dokumen dengan stempel elektronik, sehingga mengurangi penundaan birokrasi.

    Diciptakan pada awal tahun ini dalam kerja sama dengan Microsoft, menurut situs web Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi Albania, Diella menggunakan model dan teknik AI terkini untuk menjamin akurasi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

    Merespons penunjukan itu, tidak semua orang meyakini apa yang disampaikan oleh PM Rama. Seorang pengguna Facebook mengatakan: “Bahkan Diella akan dikorupsi di Albania”. Yang lainnya berkata: “Pencurian akan terus berlanjut dan Diella akan disalahkan.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Charlie Kirk, Loyalis Trump yang Jadi Mesin Propaganda Online Sayap Kanan

    Charlie Kirk, Loyalis Trump yang Jadi Mesin Propaganda Online Sayap Kanan

    Washington DC

    Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 31 tahun, aktivis konservatif Charlie Kirk telah berpengaruh menghubungkan banyak kaum muda dengan gerakan Make America Great Again (MAGA).

    Sebagai salah satu pendiri organisasi advokasi sayap kanan Turning Point USA, bersama Bill Montgomery, di tahun 2012, dia mendorong pembentukan klub sosial konservatif dan kelompok aktivis di kampus-kampus universitas di seluruh negeri. Saat itu Kirk baru berusia 18 tahun.

    Sebagai seorang pembawa acara media, dia membangun platform podcast dan media sosial yang sukses selain menjadi komentator di media konservatif mainstream seperti Fox News.

    Kematiannya di Utah mengejutkan Amerika Serikat dan dunia secara luas, memperdalam ketakutan akan meningkatnya kekerasan politik setelah pembunuhan seorang anggota legislatif Demokrat di Minnesota awal tahun ini dan dua upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada tahun 2024.

    Kirk memiliki jangkauan luas di media sosial dan melalui podcast-nya, dan dia dianggap berperan dalam membantu kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pejuang budaya sayap kanan

    Pada awal kariernya, Kirk mendukung pasar bebas dan pemerintahan kecil—nilai-nilai utama politik konservatif di Amerika Serikat. Di usia awal 20-an, Kirk bekerja sebagai asisten untuk putra presiden Donald Jr. selama kampanye presiden 2016.

    Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi pegiat budaya sayap kanan terkemuka, mendukung kebijakan utama MAGA: Menentang hak LGBTQ+ dan pembatasan senjata api, serta secara kuat mendukung agenda antiimigrasi Trump.

    Para penentangnya menolak klaim tanpa dasar tentang kecurangan pemilih pada pemilu 2020, serangannya terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona, serta sikapnya yang secara terbuka melabeli lawan politiknya sebagai berbahaya.

    Lewat aktivitas media Kirk membangun citra dan memperluas pengaruh. Misalnya, melalui acara bergaya konser yang menghubungkan pembicara politik, musisi country, dan tokoh agama evangelikal konservatif dengan audiens muda. Turning Point menyebut diri sebagai “Gerakan Konservatif Terbesar” di Amerika Serikat, dengan klaim lebih dari 800 cabang di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri.

    Mengarusutamakan konservatisme bagi generasi muda

    Bart Cammaerts, seorang profesor politik dan komunikasi di London School of Economics, mengatakan kepada DW bahwa para influencer seperti Kirk cukup efektif dengan kampanye mereka melawan apa yang dianggap sebagai political correctness dalam masyarakat.

    “‘Pejuang budaya’ atau ‘wirausahawan moral’, apapun label yang ingin digunakan untuk influencer, juga meletakkan dasar bagi kebijakan,” papar Cammaerts.

    Turning point yang mengusung nilai-nilai MAGA—aktivisme yang konfrontatif, iman Kristen, dan konservatisme ekonomi—membuatnya disukai oleh audiens sayap kanan yang menolak “wokeism.”

    (Ed: “Wokeism” adalah istilah peyoratif yang merujuk pada cara berpikir atau gerakan yang sangat sadar terhadap isu-isu keadilan sosial — seperti rasisme, diskriminasi gender, LGBTQ+, kolonialisme, atau ketimpangan kekuasaan.)

    Dampak para influencer konservatif seperti dia dianggap cukup mempengaruhi demografi penting untuk menggeser suara demi Trump pada pemilu presiden 2024.

    Para pria muda beralih kuat ke Trump setelah sebelumnya mendukung kandidat Demokrat, Joe Biden, pada 2020.

    Ini adalah kekalahan demografis yang tidak bisa ditoleransi oleh kandidat Demokrat, Kamala Harris.

    ‘Alat yang kuat’

    Partai-partai di seluruh dunia, termasuk partai sayap kanan Alternatif bagi Jerman AfD di Jerman, telah mengadopsi podcast dan internet untuk komunikasi politik partisan.

    “Semua pihak telah melihat potensi dari podcast ini,” kata Cammaerts.

    Cammaerts mencontohkan podcast populer “The Rest is Politics,” yang dipandu oleh mantan strategis politik Partai Buruh Alastair Campbell dan mantan anggota parlemen Tory Rory Stewart.

    Yini Zhang, asisten profesor komunikasi politik di University of Buffalo di Amerika Serikat, mengatakan para pelaku media berbasis kepribadian memanfaatkan podcast dan media sosial untuk memperluas audiens.

    “Media sosial adalah alat yang sangat kuat bagi individu dengan gaya komunikasi dan opini yang kuat untuk membangun pengikut besar dan mengumpulkan pengaruh,” tulis Zhang kepada DW lewat email.

    “Menggabungkan media sosial dengan podcast juga merupakan strategi efektif yang digunakan oleh komentator politik dan aktivis dari berbagai spektrum,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (nvc/nvc)

  • Peringatan Tsunami Dicabut Menyusul Gempa Rusia M 7,4

    Peringatan Tsunami Dicabut Menyusul Gempa Rusia M 7,4

    Kamchatka

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mencabut peringatan tsunami yang sebelumnya dirilis untuk area pesisir Rusia, menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 yang mengguncang lepas pantai Kamchatka di Timur Jauh Rusia pada Sabtu (13/9) waktu setempat.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (PTWC) dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mengatakan tidak ada risiko bahwa gempa tersebut memicu tsunami.

    Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS sebelumnya mencatat pusat gempa itu berada di lokasi berjarak 111 kilometer di sebelah timur kota Petropavlovsk-Kamchatsky, pusat administrasi wilayah Kamchatka. Pusat gempa tersebut, menurut data USGS, berada di kedalaman 39,5 kilometer.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik awalnya memperingatkan bahwa gelombang “berbahaya” dengan ketinggian hingga satu meter mungkin terjadi di sepanjang beberapa pantai Rusia yang ada di dekat pusat gempat.

    Dalam pernyataan terbarunya, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik menyatakan bahwa “ancaman tsunami… kini telah berlalu”.

    Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan serius akibat gempa bumi tersebut.

    Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov, seperti dilansir RT.com, sebelumnya mengatakan bahwa fasilitas penting dan bangunan tempat tinggal mulai diperiksa untuk menaksir dampak gempa tersebut. Dia juga menyatakan bahwa “semua layanan telah ditempatkan dalam siaga tinggi”.

    Para pejabat setempat juga mengimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama di sepanjang area pantai. Kementerian Darurat Rusia di area Sakhalin memperkirakan gelombang hingga 0,5 meter atau 50 cm dapat mencapai Pulau Paramushir dan Shumshu di area Distrik Sever-Kurilsky.

    Gempa di Kamchatka ini mengguncang beberapa bulan setelah salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat mengguncang wilayah Semenanjung Kamchatka, tepatnya pada Juli lalu.

    Gempa berkekuatan Magnitudo 8,8 pada saat itu memicu tsunami setinggi empat meter di Samudra Pasifik dan memicu evakuasi di berbagai negara mulai dari Hawaii di AS hingga Jepang.

    Gempa itu juga memicu gelombang aktivitas seismik dan vulkanik, dengan gunung berapi Krasheninnikov meletus untuk pertama kalinya dalam 600 tahun. Sementara Klyuchevskaya Sopka, salah satu gunung berapi tertinggi di Eurasia, mengalami letusan terdahsyat dalam 70 tahun.

    Lihat juga Video ‘Apakah Gempa Tektonik Bisa Picu Gunung Mati Aktif Kembali?’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penikaman Gegerkan Hotel di Yerusalem, 2 Orang Luka-luka

    Penikaman Gegerkan Hotel di Yerusalem, 2 Orang Luka-luka

    Yerusalem

    Serangan penikaman menggegerkan sebuah hotel di area Tzuba, sebuah kibbutz Israel, yang terletak kurang dari 10 kilometer di sebelah barat Yerusalem. Sedikitnya dua orang mengalami luka-luka dalam penikaman tersebut.

    Kepolisian Israel, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menyatakan seorang pelaku penikaman, yang disebut warga Palestina, telah ditangkap.

    “EMT (teknisi medis darurat) dan paramedis sedang merawat dua korban penikaman dan mengevakuasi mereka ke rumah sakit, termasuk seorang pria berusia 60 tahun dalam kondisi serius dan seorang pria berusia 23 tahun dalam kondisi sedang,” demikian pernyataan layanan darurat Israel, Magen David Adom.

    Dalam pernyataannya, Kepolisian Israel mengatakan bahwa seorang individu “dari daerah Shuafat melakukan serangan penikaman terhadap para tamu di sebuah hotel di Kibbutz Tzuba, yang melukai mereka”.

    Disebutkan Kepolisian Israel bahwa seorang personelnya yang ada di lokasi kejadian “melumpuhkan teroris tersebut dan menahannya”.

    Area permukiman Shuafat dan kamp pengungsi Palestina yang ada di dekatnya terletak di dalam wilayah Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Rentetan serangan marak di wilayah Yerusalem beberapa waktu terakhir, salah satunya penembakan yang menewaskan sedikitnya enam orang di sebuah halte bus yang berada di dekat Persimpangan Ramot, Yerusalem Timur, pada 8 September lalu.

    Kepolisian Israel menyebut dua pelaku yang tiba di lokasi dengan menggunakan mobil, telah ditembak mati setelah melepaskan tembakan ke arah halte bus tersebut. Seorang petugas keamanan dan seorang warga sipil yang ada di lokasi yang telah menembak kedua pelaku hingga tewas.

    Beberapa senjata, amunisi dan pisau yang digunakan oleh para pelaku penyerangan ditemukan di lokasi kejadian.

    Kelompok Hamas memuji penembakan itu, dengan sayap bersenjata mereka, Brigade Ezzedine al-Qassam, mengklaim dua anggotanya telah mendalangi serangan mematikan tersebut.

    Menurut Brigade Ezzedine al-Qassam, penembakan itu merupakan “respons atas tindakan pendudukan (Israel) yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina”.

    Sejauh ini belum ada klaim Hamas atau kelompok lainnya terkait penikaman di hotel Yerusalem tersebut.

    Lihat juga Video ‘Penembakan di Halte Bus Yerusalem: 5 Tewas, 11 Luka-Luka’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Gempa M 7,4 Picu Peringatan Tsunami, Rusia Imbau Warganya Waspada

    Gempa M 7,4 Picu Peringatan Tsunami, Rusia Imbau Warganya Waspada

    Kamchatka

    Otoritas Timur Jauh Rusia dalam kondisi siaga tinggi setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 yang mengguncang area lepas pantai Kamchatka, pada Sabtu (13/9) waktu setempat, memicu peringatan tsunami. Warga yang tinggal di area pesisir diimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati.

    Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov, seperti dilansir RT.com, Sabtu (13/9/2025), mengatakan bahwa fasilitas penting dan bangunan tempat tinggal mulai diperiksa untuk menaksir dampak gempa tersebut.

    Solodov menyebut gempa di wilayahnya tercatat berkekuatan Magnitudo 6,7. Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS sebelumnya mencatat gempa itu berkekuatan Magnitudo 7,4 dengan pusatnya berada di lokasi berjarak 111 kilometer di sebelah timur kota Petropavlovsk-Kamchatsky, pusat administrasi wilayah Kamchatka.

    Pusat gempa tersebut, menurut data USGS, berada di kedalaman 39,5 kilometer.

    “Para spesialis telah mulai memeriksa fasilitas-fasilitas penting dan bangunan tempat tinggal setelah gempa susulan yang kuat. Semua layanan telah ditempatkan dalam siaga tinggi,” ucap Solodov dalam pengumuman via Telegram.

    Sejauh ini belum ada kerusakan serius yang dilaporkan imbas gempa tersebut. Namun para pejabat setempat mengimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama di sepanjang area pantai.

    “Ancaman tsunami telah diumumkan. Kami meminta semua orang untuk sangat berhati-hati ketika mengunjungi Pantai Khalatyrsky dan area rawan tsunami lainnya,” kata Solodov mengimbau warganya.

    Otoritas Timur Jauh Rusia terus memantau situasi dengan saksama karena gempa susulan masih terjadi. Solodov mengimbau warga untuk “tetap tenang dan hanya memperhatikan informasi dari sumber resmi”.

    Kementerian Darurat Rusia di area Sakhalin memperkirakan gelombang hingga 0,5 meter atau 50 cm dapat mencapai Pulau Paramushir dan Shumshu di area Distrik Sever-Kurilsky.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik sebelumnya merilis peringatan tsunami usai gempa mengguncang area Kamchatka. Disebutkan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik bahwa gelombang “berbahaya” dengan ketinggian satu meter mungkin menerjang sepanjang pantai Rusia dalam radius 300 kilometer dari pusat gempa.

    Wilayah Jepang, Hawaii, dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pasifik, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, mungkin diterjang gelombang dengan ketinggian kurang dari 30 cm.

    Pada Juli lalu, wilayah Semenanjung Kamchatka diguncang salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat. Gempa berkekuatan Magnitudo 8,8 pada saat itu memicu tsunami setinggi empat meter di Samudra Pasifik dan memicu evakuasi di berbagai negara mulai dari Hawaii di AS hingga Jepang.

    Gempa itu juga memicu gelombang aktivitas seismik dan vulkanik, dengan gunung berapi Krasheninnikov meletus untuk pertama kalinya dalam 600 tahun. Sementara Klyuchevskaya Sopka, salah satu gunung berapi tertinggi di Eurasia, mengalami letusan terdahsyat dalam 70 tahun.

    Lihat juga Video ‘PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Gempa M 7,4 Guncang Timur Jauh Rusia, Peringatan Tsunami Dirilis

    Gempa M 7,4 Guncang Timur Jauh Rusia, Peringatan Tsunami Dirilis

    Moskow

    Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang lepas pantai Kamchatka di wilayah Timur Jauh Rusia pada Sabtu (13/9) waktu setempat. Peringatan tsunami telah dirilis untuk area pesisir Rusia menyusul gempa kuat tersebut.

    Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), melaporkan bahwa pusat gempa berada di lokasi berjarak 111 kilometer di sebelah timur kota Petropavlovsk-Kamchatsky, yang merupakan pusat administrasi wilayah Kamchatka.

    Pusat gempa kuat ini, menurut data USGS, berada di kedalaman 39,5 kilometer dari permukaan laut.

    Namun demikian, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah merilis peringatan tsunami, dengan menyatakan gelombang “berbahaya” dengan ketinggian satu meter mungkin menerjang sepanjang pantai Rusia dalam radius 300 kilometer dari pusat gempa.

    Wilayah Jepang, Hawaii dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pasifik, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, mungkin diterjang gelombang dengan ketinggian kurang dari 30 cm.

    USGS sebelumnya mencatat gempa ini berkekuatan Magnitudo 7,5 sebelum menurunkannya menjadi Magnitudo 7,4.

    Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat gempa terbaru di Kamchatka tersebut.

    Wilayah Semenanjung Kamchatka diguncang salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat pada Juli lalu. Gempa berkekuatan Magnitudo 8,8 tersebut memicu tsunami setinggi empat meter di Samudra Pasifik dan memicu evakuasi di berbagai negara mulai dari Hawaii di AS hingga Jepang.

    Gempa di Kamchatka itu tercatat sebagai yang terbesar sejak tahun 2011 silam, ketika gempa berkekuatan Magnitudo 9,1 mengguncang lepas lantai Jepang hingga menyebabkan tsunami dahsyat yang menewaskan lebih dari 15.000 orang.

    Gempa pada Juli lalu di Kamchatka mendorong otoritas Jepang untuk memerintahkan hampir dua juta warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Peringatan tsunami, pada saat itu, juga dirilis di berbagai wilayah, sebelum akhirnya dicabut atau diturunkan statusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Tel Aviv

    Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

    Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

    Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

    “Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

    “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

    “Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

    Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)