Category: Detik.com Internasional

  • 10 Menteri-Politisi Malaysia Jadi Korban Pemerasan Video Seks AI

    10 Menteri-Politisi Malaysia Jadi Korban Pemerasan Video Seks AI

    Kuala Lumpur

    Otoritas Malaysia sedang menyelidiki laporan sejumlah politisi dan menteri yang diduga menjadi korban pemerasan dengan video seks palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI.

    Sedikitnya 10 politisi Malaysia, termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (16/9/2025), telah menerima email berisi ancaman penyebaran video cabul buatan AI yang menampilkan wajah mereka, kecuali mereka membayar yang sebesar US$ 100.000 atau setara Rp 1,6 miliar.

    Fahmi mengungkapkan mereka yang menjadi target pemerasan mencakup mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang kini menjadi anggota parlemen wilayah Pandan, anggota parlemen wilayah Subang Wong Chen, anggota parlemen wilayah Sungai Petani Taufiq Johari, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Adam Adli.

    Anggota dewan eksekutif Selangor Najwan Halimi dan Fahmi Ngah, serta Senator Manolan Mohamad, dan anggota parlemen daerah Wong Chia Zen juga ikut menerima email tersebut.

    Laporan media lokal menyebut bahwa Wakil Menteri Perkebunan dan Komoditas Chan Foong Hin, anggota parlemen wilayah Tasek Gelugor Wan Saifai Wan Jan, dan anggota parlemen wilayah Bangi Syahredzan Johan juga menerima email serupa.

    Menurut mantan Menteri Ekonomi Rafizi dan anggota parlemen wilayah Subang Wong, email yang mereka terima pada Jumat (12/9) waktu setempat juga berisi kode QR untuk mentransfer uang yang diminta pelaku pemerasan.

    Direktur Departemen Investigasi Kriminal pada Kepolisian Diraja Malaysia, M Kumar, mengatakan bahwa empat aduan telah diterima pihak kepolisian. Dia menyebut bahwa kasus pertama dilaporkan oleh Wong pada Jumat (12/9) lalu.

    Pengirim email itu mengancam para korban jika mereka tidak membayar uang dalam waktu tiga hari, maka video porno palsu yang menampilkan wajah mereka akan disebarkan ke media sosial.

    “Kepolisian Diraja Malaysia menangani aduan-aduan ini dengan sangat serius. Kami akan mengambil tindakan tegas, komprehensif, dan tanpa kompromi terhadap pihak mana pun yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, atau menggunakan materi tersebut,” tegas Kumar dalam pernyataannya.

    Semua aduan tentang upaya pemerasan itu, sebut Kumar seperti dilansir Bernama, sedang diselidiki berdasarkan pasal 385 Undang-undang Pidana tentang pemerasan dan pasal 233 Undang-undang Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 tentang penyalahgunaan fasilitas atau layanan jaringan.

    Pelanggaran terhadap pasal 385 memiliki ancaman hukuman maksimum tujuh tahun penjara, hukuman denda, hukuman cambuk atau kombinasi dari semua hukuman itu. Pelanggaran terhadap pasal 233 memiliki ancaman hukuman denda maksimum 500.000 Ringgit dan hukuman penjara maksimum dua tahun.

    Kumar menambahkan bahwa kepolisian berkoordinasi dengan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk melacak pengirim email dan mencari informasi relevan lainnya untuk penyelidikan.

    Lihat juga Video ‘Mahasiswi Diciduk Usai Jual Video Seks Foursome di Kudus’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Netanyahu Ancam Pemimpin Hamas di Mana Pun Mereka Berada

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap para pemimpin Hamas yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Netanyahu setelah serangan mengejutkan Israel menargetkan pemimpin senior Hamas di Qatar menuai banyak kritikan.

    “Prinsip bahwa teroris tidak boleh memiliki kekebalan di mana pun mereka berada, di mana pun kemungkinan mereka berada, bukan ditetapkan oleh saya,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Sky News, Selasa (16/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio yang sedang mengunjungi Yerusalem pekan ini.

    Dalam kunjungannya, Rubio memberikan dukungan kuat untuk sikap garis keras Israel, meskipun AS sendiri telah menyatakan kekhawatiran atas serangan mengejutkan Israel terhadap wilayah Qatar. Baik Israel maupun Qatar sama-sama merupakan sekutu AS.

    Serangan mengejutkan Israel pada 9 September lalu yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di Doha, ibu kota Qatar, menewaskan sedikitnya enam orang — terdiri atas lima anggota Hamas dan seorang personel pasukan keamanan lokal Qatar.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, sebelumnya mengklaim bahwa para pemimpin senior mereka, termasuk Khalil al-Hayya yang merupakan negosiator utama kelompok tersebut, dan anggota tim negosiasi Al-Hayya berhasil selamat.

    Berbicara di samping Netanyahu, Rubio mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang Gaza adalah dengan Hamas membebaskan semua sandera dan menyerahkan diri. Meskipun AS menginginkan akhir diplomatik dari perang ini, Rubio berbicara soal kesiapan “menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi”.

    “Sebesar apapun keinginan kita agar ada cara damai dan diplomatis untuk mengakhiri ini, dan kita akan terus mengeksplorasi dan berkomitmen untuk hal itu, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi,” katanya.

    “Hamas harus berhenti menjadi elemen bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” cetus Rubio.

    Kunjungan Rubio ke Israel ini bertepatan dengan pertemuan darurat negara-negara Arab dan Islam di Qatar untuk merespons serangan Israel di negara Teluk tersebut. Ketika ditanya bagaimana AS akan menangani serangan Israel di Doha, Rubio tidak menjawab secara langsung, namun mengatakan Washington fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya dan akan terus mendorong Qatar untuk berperan dalam perundingan.

    Dari Israel, Rubio dijadwalkan berkunjung ke Qatar sebagai bentuk solidaritas AS untuk sekutunya di Timur Tengah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemerintahan Transisi Nepal Bentuk Kabinet Antikorupsi

    Pemerintahan Transisi Nepal Bentuk Kabinet Antikorupsi

    Jakarta

    Perdana Menteri Nepal pada Senin (15/9) menunjuk tiga menteri baru untuk bergabung dalam pemerintahan transisi yang ditugaskan menggelar pemilu baru pada Maret. Perkembangan ini menyusul protes berdarah pada pekan lalu yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan resmi Nepal.

    Sushila Karki, perdana menteri perempuan pertama di negara pegunungan Himalaya itu, mengangkat Kalman Gurung sebagai menteri energi, Rameshore Khanal sebagai menteri keuangan dan Om Prakash Aryal sebagai menteri dalam negeri.

    Karki, 73 tahun, ditunjuk sebagai perdana menteri pada 12 September. Dia merupakan sosok populer saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung pada 2016 dan 2017, dikenal karena sikap tegasnya menentang korupsi di pemerintahan.

    Pemulihan dalam enam bulan

    Aksi demonstrasi besar-besaran pekan lalu — disebut sebagai protes Generasi Z — berakhir dengan sedikitnya 72 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Tentara turun tangan memberlakukan jam malam, sebelum akhirnya mundur ke barak dan mempersilahkan Karki mengepalaI pemerintahan sementara demi menggelar pemilu enam bulan mendatang.

    “Saya tidak datang ke posisi ini karena menginginkannya, tetapi karena ada suara dari jalanan yang menuntut agar Sushila Karki diberi tanggung jawab,” kata Karki pada Minggu. “Kami di sini hanya enam bulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan serta para menteri berikutnya.”

    Karki menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan harapan generasi muda yang turun ke jalan dan para pemimpin politik senior, sekaligus membangun kembali struktur pemerintahan yang hancur akibat protes brutal tersebut.

    “Apa yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja untuk mengakhiri korupsi, menghadirkan tata kelola yang baik, dan menciptakan kesetaraan ekonomi,” ujarnya.

    Regenerasi politik ala Gen Z

    Chandra Lal Mehta, seorang mahasiswa, mengatakan dia yakin para pemilih akan mendukung pemimpin yang lebih muda saat pemilu Maret, tetapi menilai keahlian Karki dalam bidang hukum menjadi modal penting untuk perannya sebagai perdana menteri saat ini.

    Pengusaha Shrawan Dahl menyebut Karki sebagai sosok yang tepat memimpin pemerintahan sementara karena ia didukung tentara dan rakyat.

    “Tujuannya adalah menyelenggarakan pemilu dan harapan kami adalah dia dapat menuntaskan tugas itu dengan sukses,” ujar Dahl.

    Pada April 2017, para anggota parlemen pernah berupaya memakzulkan Karki saat dia menjabat ketua Mahkamah Agung, karena menuduhnya bias, tetapi langkah itu gagal dan dikritik sebagai serangan terhadap lembaga peradilan.

    Revolusi jalan raya

    Gelombang demonstrasi besar dimulai pada 8 September, dipicu larangan media sosial yang hanya berlangsung singkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan, terutama kaum muda, yang marah atas korupsi merajalela dan kemiskinan, sementara anak-anak para pemimpin politik, yang dikenal sebagai “nepo kids,” terlihat hidup dalam kemewahan.

    Protes itu berubah menjadi kekerasan, dengan massa menyerang gedung parlemen dan polisi melepaskan tembakan.

    Para pengunjuk rasa menyerang dan membakar kantor presiden, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian utama, serta beberapa kantor polisi pada 9 September, sehari setelah polisi menembaki demonstran. Bisnis dan rumah milik keluarga-keluarga elit juga diserang, termasuk beberapa gerai jaringan supermarket populer di Nepal.

    Situasi baru mereda setelah tentara mengambil alih jalanan pada malam itu, dan dimulailah perundingan antara demonstran, tentara, serta presiden mengenai pemerintahan sementara.

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • FBI Ungkap DNA di TKP Pembunuhan Charlie Kirk Cocok dengan Tyler Robinson

    FBI Ungkap DNA di TKP Pembunuhan Charlie Kirk Cocok dengan Tyler Robinson

    Jakarta

    Federal Bureau of Investigation atau FBI menemukan sejumlah sample DNA di TKP pembunuhan influencer konservatif Amerika Serikat (AS), Charlie Kirk. FBI memastikan DNA yang ditemukan di TKP pembunuhan itu cocok dengan tersangka Tyler Robinson.

    “DNA yang ditemukan di TKP pembunuhan influencer konservatif AS Charlie Kirk telah cocok dengan tersangka Tyler Robinson,” kata direktur FBI Kash Patel dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, Tyler Robinson (22) ditangkap pada hari Kamis waktu setempat setelah perburuan selama 33 jam. Tyler Robinson diperkirakan akan didakwa secara resmi atas pembunuhan tersebut akhir pekan ini.

    Sementara itu, Patel mengatakan Tyler Robinson menggunakan senapan runduk untuk menembak Kirk dengan satu peluru di leher dari atap. Ia pun menyebut pihaknya menemukan DNA Tyler Robinson di handuk yang melilit senpi yang digunakan untuk membunuh Charlie Kirk. DNA, lanjut dia, juga ditemukan pada obeng di TKP.

    “Saya dapat melaporkan hari ini bahwa hasil tes DNA dari handuk yang melilit senjata api dan DNA pada obeng telah diproses secara positif untuk tersangka yang ditahan,” kata Patel merujuk pada obeng yang ditemukan di TKP.

    Patel juga membahas sebuah catatan yang diyakini ditulis Robinson sebelum kejahatan tersebut.

    “Catatan itu pada dasarnya mengatakan ‘saya memiliki kesempatan untuk menghabisi Charlie Kirk’, dan saya akan menganggap bahwa catatan itu ditulis sebelum penembakan,” tutur Patel.

    Ia menambahkan bahwa catatan itu ditinggalkan di rumah keluarga tersangka. “Meskipun telah dihancurkan, kami telah menemukan bukti forensik atas catatan tersebut,” imbuh direktur FBI tersebut.

    Seperti diketahui, Charlie Kirk, sekutu dekat Presiden AS Donald Trump, ditembak mati pada hari Rabu (10/9) yang lalu. Ia ditembak saat sedang berpidato di sebuah kampus universitas di Utah.

    Ia diketahui sebagai pendiri kelompok politik pemuda konservatif Turning Point USA. Ayah dua anak ini memanfaatkan audiensnya di TikTok, Instagram, dan YouTube untuk membangun dukungan bagi poin-poin pembicaraan konservatif, termasuk kritik keras terhadap gerakan hak-hak transgender, dan menyebarkan klip-klip interaksinya yang telah diedit dengan cermat selama debat di berbagai acara kampusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idn)

  • Polisi Israel Tembak Mati Warga Palestina Gegara Panjat Pembatas di Yerusalem

    Polisi Israel Tembak Mati Warga Palestina Gegara Panjat Pembatas di Yerusalem

    Jakarta

    Seorang pria warga Palestina ditembak mati oleh kepolisian Israel di dekat kota Al-Ram, Tepi Barat, Yerusalem bagian utara. Ia ditembak mati karena mencoba memanjat pembatas yang dipasang secara ilegal oleh Israel di Yerusalem.

    Dilansir AFP, Senin (15/9/2025), warga Palestina itu bernama Sanad Najeh Mohammed Hantouli. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan pria berusia 25 tahun tersebut tewas akibat tembakan polisi Israel.

    Sementara itu, juru bicara kepolisian Israel membenarkan penembakan itu. Ia melaporkan bahwa petugas polisi perbatasan menggagalkan upaya penyusupan melalui pembatas keamanan di Yerusalem.

    “Tersangka ditembak dan dilumpuhkan,” kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Ia menambahkan bahwa Sanad Najeh Mohammed Hantouli dinyatakan meninggal oleh tim medis. Jenazah Hantouli lalu dipindahkan ke Kompleks Medis Palestina di Ramallah sebelum dibawa ke kampung halamannya.

    Banyak warga Palestina telah mencoba melintasi pembatas pemisah secara ilegal dalam beberapa bulan terakhir, mencari pekerjaan di Israel setelah pihak berwenang di sana mencabut ribuan izin kerja menyusul pecahnya perang Gaza.

    “Banyak yang meninggal saat melarikan diri dari pasukan Israel,” kata pejabat Palestina.

    (maa/idn)

  • Seruan dari Spanyol Agar Israel Tak Ikut Kompetisi Apapun

    Seruan dari Spanyol Agar Israel Tak Ikut Kompetisi Apapun

    Jakarta

    Spanyol menyerukan agar Israel tidak ikut kompetisi apapun. Seruan itu disampaikan Spanyol karena Israel terus melancarkan serangan ke Gaza, Palestina.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Senin (15/9/2025), seruan itu disampaikan masyarakat Spanyol yang menggelar aksi penolakan terhadap keikutsertaan tim Israel, Israel-Premier Tech di kompetisi balapan sepeda La Vuelta a Espana 2025. Wakil PM Spanyol Yolanda Diaz mengatakan Israel harusnya “tidak dapat berkompetisi dalam ajang apa pun jika terus melakukan genosida”.

    “Masyarakat Spanyol telah memberi pelajaran kepada dunia dengan melumpuhkan Vuelta,” kata Diaz melalui Instagramnya.

    Diketahui, etape terakhir balapan sepeda La Vuelta a Espana 2025 di Madrid dibatalkan karena adanya aksi pro-Palestina. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Madrid. Mereka menyerbu jalur balapan.

    Meski begitu, Jonas Vingegaard dinobatkan sebagai juara untuk pertama kalinya.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez meluapkan kebanggaannya terhadap aksi penolakan terhadap tim Israel yang dilakukan masyarakatnya. Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

    “Pengakuan dan rasa hormat penuhnya kepada para atlet, tetapi juga kekaguman kami kepada orang-orang seperti Spanyol yang bergerak untuk tujuan yang adil, seperti Palestina,” kata Pedro Sanchez dilansir AFP.

    “Spanyol hari ini bersinar sebagai contoh dan sumber kebanggaan, sebuah contoh bagi komunitas internasional di mana Spanyol melihat langkah maju dalam membela hak asasi manusia,” lanjutnya.

    Diketahui, La Vuelta a Espana 2025 merupakan balap sepeda internasional yang digelar selama tiga pekan di Italia, Prancis, Andorra, dan Spanyol. Race dimulai di Turin pada 23 Agustus dan dijadwalkan finis di Madrid pada 14 September.

    Etape ke-11 balap sepeda La Vuelta a Espana di wilayah Bilbao, Spanyol, pada Rabu (3/9/2025) tak bisa diselesaikan sepenuhnya. Pasalnya, puluhan massa pendukung Palestina berdemonstrasi di dekat garis finis.

    Para demonstran membawa bendera Palestina di sepanjang jalan dan berusaha mendorong pagar pembatas jalan. Balapan etape ke-11 pun berakhir tanpa pemenang.

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    Halaman 2 dari 3

    (whn/maa)

  • Trump Ancam Berlakukan Darurat Nasional di Ibu Kota AS, Ada Apa?

    Trump Ancam Berlakukan Darurat Nasional di Ibu Kota AS, Ada Apa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan darurat nasional dan memfederalisasi Washington, DC, ibu kota AS. Ancaman ini disampaikan setelah Wali Kota Muriel Bowser mengatakan Kepolisian Metropolitan Washington, DC tidak akan bekerja sama dengan para personel Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Yang menjadi masalah adalah penyediaan informasi tentang individu-individu yang tinggal di, atau memasuki, wilayah AS secara ilegal.

    Ancaman Trump itu, seperti dilansir Reuters, Senin (15/9/2025), semakin memperkuat langkah yang, menurut para pengkritik, dipandang sebagai tindakan federal yang melampaui batas, dengan lebih dari 2.000 tentara berpatroli di ibu kota AS itu.

    Komentar tersebut muncul setelah ribuan demonstran turun ke jalan, bulan ini, memprotes pengerahan pasukan Garda Nasional AS oleh Trump sejak Agustus lalu. Trump mengklaim pengerahan itu bertujuan untuk “menegakkan kembali hukum, ketertiban, dan keamanan publik”, setelah dia menyebut kejahatan menjadi momok di ibu kota AS tersebut.

    “Hanya dalam beberapa minggu. ‘Tempat’ ini benar-benar berkembang pesat… untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, hampir TIDAK ADA KEJAHATAN,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social miliknya.

    Bowser yang sebelumnya memuji peningkatan langkah penegakan hukum federal oleh Trump yang membawa penurunan tajam dalam kejahatan, sempat menandatangani perintah bagi kota Washington DC untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum federal.

    Dalam pernyataannya, Trump menyalahkan apa yang disebutnya sebagai “Demokrat Kiri Radikal” karena telah menekan Bowser untuk memberitahu pemerintah soal keengganan bekerja sama dengan ICE. Dia mengatakan bahwa jika polisi menghentikan kerja sama dengan ICE, maka “kejahatan akan kembali merajalela”.

    “Kepada masyarakat dan para pelaku bisnis di Washington DC, JANGAN KHAWATIR, SAYA BERSAMA ANDA, DAN TIDAK AKAN MEMBIARKAN HAL INI TERJADI,” ujarnya.

    “Saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional, dan melakukan federalisasi, jika perlu!!!” tegas Trump.

    Kantor Wali Kota Bowser belum memberikan tanggapan atas ancaman Trump tersebut.

    Trump sebelumnya menempatkan departemen kepolisian metropolitan di bawah kendali federal langsung dan mengirimkan aparat penegak hukum federal, termasuk para personel ICE, untuk mengawasi ruas jalanan. Tidak jelas kapan misi mereka akan berakhir.

    Lihat juga Video: Kolombia Tetapkan Status Darurat Nasional Setelah Dilanda Banjir Dahsyat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Jakarta

    Dari Presiden Abraham Lincoln hingga John F Kennedy dan Martin Luther King Jr., sejarah Amerika Serikat diwarnai peristiwa pembunuhan bermotif politik. Kini, Amerika kembali diguncang dengan pembunuhan Charlie Kirk, salah satu sekutu politik terdekat Presiden Donald Trump.

    Rabu (10/09) silam, tragedi tak terduga terjadi saat aktivis sayap kanan Charlie Kirk sedang berpidato di sebuah universitas di Utah. Tiba-tiba, aktivis konservatif terkemuka di AS itu ambruk. Sebuah peluru tunggal bersarang di lehernya dan tak lama kemudian, ia dinyatakan tewas.

    Seorang pemuda berusia 22 tahun telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Charlie Kirk. Namun Presiden AS Donald Trump dan Gubernur Utah menuding penembakan itu bermotif politik.

    Penembakan Kirk ini bukan sekadar kasus kekerasan senjata yang mengejutkan di Amerika, tapi juga berpotensi menjadi babak terbaru dalam sejarah panjang pembunuhan bermotif politik di AS.

    Untuk memahami bobot tragedi ini, berikut beberapa pembunuhan politik paling terkenal yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat.

    Presiden AS

    Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16

    Abraham Lincoln tercatat sebagai Presiden AS pertama yang menjadi korban pembunuhan.

    Pada 14 April 1865, saat sedang menyaksikan pertunjukan teater bersama istrinya di Washington D.C., ia ditembak oleh seorang aktor, John Wilkes Booth.

    Lincoln meninggal keesokan paginya, 15 April.

    Dukungan kuatnya terhadap hak-hak warga kulit hitam diyakini sebagai motif utama di balik pembunuhannya.

    Beberapa hari kemudian, Booth berhasil dilacak dan tewas ditembak di Virginia.

    Abraham Lincoln adalah presiden AS pertama yang tewas dibunuh (Getty Images)

    James Garfield, Presiden AS ke-20

    Garfield menjadi korban pembunuhan kedua dalam sejarah negara itu.

    Pada 2 Juli 1881, saat sedang berjalan di stasiun kereta api di Washington D.C., ia ditembak oleh Charles Guiteau.

    Garfield tidak langsung meninggal. Ia bertahan selama beberapa bulan, namun akhirnya mengembuskan napas terakhir pada September pada tahun yang sama.

    Kematiannya disebut-sebut akibat dokter yang gagal menemukan peluru di dalam tubuhnya. Ironisnya, ia baru menjabat sebagai presiden selama beberapa bulan.

    Pelakunya, Charles Guiteau, yang dideskripsikan memiliki gangguan mental, divonis bersalah dan dieksekusi pada Juni 1882.

    William McKinley, Presiden AS ke-25

    Pembunuhan presiden kembali terjadi pada 6 September 1901. Presiden William McKinley ditembak oleh seorang anarkis bernama Leon Czolgosz saat sedang melakukan tur pidato di Buffalo, New York.

    McKinley tidak langsung meninggal. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi luka tembak.

    Pelakunya, Czolgosz, dinyatakan bersalah dan dieksekusi pada Oktober 1901, hanya sebulan setelah pembunuhan.

    Pembunuhan JFK tetap menjadi salah satu misteri pembunuhan terbesar dalam politik AS (Getty Images)

    John F Kennedy, Presiden AS ke-35

    Pada 22 November 1963, Presiden John F. Kennedy melakukan kunjungan ke Dallas, Texas. Saat iring-iringan mobilnya melintasi pusat kota, tiba-tiba terdengar suara tembakan.

    Presiden Kennedy ambruk setelah sebuah peluru dari senapan bertenaga tinggi menembus tubuhnya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

    Hanya beberapa jam setelah pembunuhan, polisi berhasil menangkap Lee Harvey Oswald, mantan marinir yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Kennedy.

    Namun, misteri belum berakhir. Dua hari kemudian, saat Oswald dipindahkan dari kantor polisi, seorang pemilik kelab malam bernama Jack Ruby menembak dan membunuhnya di depan kamera media, mengakhiri hidup Oswald dan menyisakan teka-teki yang tak pernah terjawab.

    Kandidat presiden

    Robert F Kennedy, senator Partai Demokrat

    Robert F. Kennedy, senator dari New York, adalah adik dari Presiden John F. Kennedy, yang telah lebih dulu dibunuh lima tahun sebelumnya.

    Pada 1968, ia tengah berjuang untuk mendapatkan nominasi calon presiden dari Partai Demokrat saat nasib tragis menghampirinya.

    Sesaat setelah memberikan pidato kemenangan atas kemenangannya di pemilu pendahuluan California, ia ditembak mati di sebuah hotel di Los Angeles.

    Pelakunya, Sirhan Sirhan, divonis bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Hingga kini, Sirhan masih mendekam di balik jeruji besi setelah permohonan pembebasan terakhirnya ditolak pada tahun 2023.

    Getty ImagesSenator Robert F. Kennedy berpidato di podium dalam kampanye pemilu presiden di Ambassador Hotel, Los Angeles, sebelum ia ditembak mati pada 5 Juni 1968.

    Pemimpin gerakan sipil

    Martin Luther King Jr.

    Pada 1968, pemimpin gerakan hak sipil, Dr. Martin Luther King Jr., tiba di Memphis, Tennessee, untuk memimpin unjuk rasa para pekerja kebersihan yang menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik.

    Namun, saat berdiri di balkon hotelnya, ia ditembak mati oleh seorang penembak jitu pendukung supremasi kulit putih bernama James Earl Ray.

    Dr. King mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, pada usia 39 tahun.

    Pembunuhan ini seolah menjadi puncak dari ancaman yang selalu mengintai Dr. King. Sebelumnya, ia telah berkali-kali selamat dari berbagai upaya pembunuhan, termasuk pengeboman di rumahnya pada 1956.

    AFP via Getty ImagesPembunuhan terhadap King mengejutkan masyarakat AS kala itu dan hingga kini masih menjadi salah satu tonggak dalam sejarah AS.

    Malcolm X

    Pada 1965, Malcolm X, tokoh karismatik yang gigih memperjuangkan pemberdayaan kaum kulit hitam, dibunuh di hadapan keluarganya di sebuah gedung pertemuan di New York. Ia meninggal pada usia 39 tahun.

    Selama bertahun-tahun, Malcolm X adalah juru bicara terkemuka bagi Nation of Islam, sebuah organisasi yang menganjurkan separatisme untuk warga kulit hitam Amerika.

    Namun, pandangannya kemudian menjadi lebih moderat, bahkan menjauhi organisasi tersebut. Tiga pria, Muhammad Aziz, Khalil Islam, dan Thomas Hagan, divonis bersalah atas pembunuhan tersebut dan dihukum penjara seumur hidup.

    Namun, pada 2021, vonis untuk Aziz dan Islam dibatalkan, menyisakan misteri di balik tragedi ini.

    Getty ImagesKediaman Malcolm X’s sempat dibom sepekan sebelum pembunuhan terhadapnya.

    Pembunuhan dan percobaan pembunuhan baru-baru ini

    Baru-baru ini, pada 14 Juni 2025, dua legislator negara bagian Demokrat di Minnesota ditembak mati di rumah mereka dalam apa yang disebut sebagai upaya pembunuhan “bermotif politik”.

    Perwakilan negara bagian Demokrat Melissa Hortman dan suaminya, Mark, ditembak dan dibunuh di rumah mereka.

    Senator Negara Bagian John Hoffman dan istrinya, Yvette, yang ditembak beberapa kali di rumah mereka dalam insiden terkait selamat dari serangan itu.

    Presiden AS Donald Trump tertembak di bagian telinga dalam upaya pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang pria bersenjata dalam kampanye Pilpres 2024 (AFP via Getty Images)

    Tahun lalu, Presiden Trump dua kali menjadi target percobaan pembunuhan.

    Pada Juli 2024, kejadian yang menimpanya akibat tertembak peluru saat demonstrasi di luar ruangan di Butler, Pennsylvania, memiliki kemiripan yang mencolok dengan penembakan Charlie Kirk di Utah, keduanya terjadi di hadapan khalayak ramai di tempat terbuka, kata koresponden BBC Amerika Utara Anthony Zurcher.

    Pada bulan September tahun itu, upaya pembunuhan lain yang diduga dilakukan terhadapnya dikatakan telah digagalkan oleh Secret Service di lapangan golf Trump di Florida.

    Dua tahun sebelumnya, seorang penyerang yang membawa palu menerobos masuk ke rumah Ketua DPR Nancy Pelosi, anggota Partai Demokrat terkemuka.

    (ita/ita)

  • Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari seluruh dunia selama 24 jam terakhir.

    Laporan utama kami hadirkan dari Australia dan Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini

    Militer Australia dan Papua Nugini akan “terintegrasi sepenuhnya” sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersejarah antara kedua negara.

    Perjanjian akan ditandatangani pekan ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Menteri Pasifik Pat Conroy sudah berada di Papua Nugini, hari Senin ini.

    Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kesepakatan tersebut merupakan “perjanjian pertahanan bersama” bagi kedua negara dalam bekerja sama mempertahankan wilayah masing-masing.

    “Kita tidak berbicara tentang interoperabilitas, kita berbicara tentang kekuatan yang terintegrasi sepenuhnya,” ujar Menhan PNG kepada ABC.

    Lewat perjanjian ini nantinya Australia bisa merekrut tentara dari Papua Nugini dan sebaliknya, serta menyediakan jalur bagi warga Papua Nugini untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan bergabung militer Australia.

    Terduga pembunuh Charlie Kirk tidak kooperatif

    Pria yang ditangkap atas dugaan pembunuhan aktivis sayap kanan AS Charlie Kirk dilaporkan tidak kooperatif dengan pihak berwenang.

    Charlie mengatakan tersangka penembakan, Tyler Robinson, 22 tahun, akan didakwa secara resmi pada hari Selasa.

    Penyidik belum menemukan alasan Charlie diduga memanjat atap Universitas Utah Valley kemudian menembak Charlie dari jarak jauh pada hari Rabu.

    Charlie, yang disebut dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan salah satu pendiri kelompok mahasiswa konservatif Turning Point USA, terbunuh dalam satu tembakan senapan dalam acara yang dihadiri oleh 3.000 orang di Orem, sekitar 65 kilometer selatan Salt Lake City.

    Penyusunan kabinet Nepal lewat sosmed

    Seorang mantan DJ dan organisasi nirlabanya yang kurang dikenal di Nepal menggunakan aplikasi media sosial yang populer di kalangan gamer untuk mengorganisir unjuk rasa.

    Sudan Gurung, pendiri Hami Nepal (Kami adalah Nepal) yang berusia 36 tahun, menggunakan aplikasi Discord dan Instagram untuk memobilisasi demonstrasi besar-besaran yang berujung dengan mundurnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

    Kemarin, Sudan dan timnya menggelar rapat untuk memutuskan posisi-posisi kunci di kabinet dan mengusulkan agar beberapa pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya dicopot.

    “Pertemuan sedang berlangsung antara Karki dan anggotanya. Kami akan segera membereskan daftar anggota kabinet,” kata salah satu anggota.

    Serangan bom Israel semakin intens

    Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel menghancurkan setidaknya 30 bangunan di Kota Gaza dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.

    Israel menjelaskan rencananya untuk merebut kota tersebut, yang ditinggali oleh sekitar satu juta warga Palestina, dengan tujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas.

    Sementara itu, Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Yerusalem untuk membahas masa depan konflik di Gaza.

    Kunjungan ke Tembok Barat “menegaskan kembali pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel,” menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol