Category: Detik.com Internasional

  • Trump Perpanjang Tunda Blokir TikTok di AS hingga Pertengahan Desember

    Trump Perpanjang Tunda Blokir TikTok di AS hingga Pertengahan Desember

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperpanjang penundaan pemberlakuan larangan terhadap TikTok hingga 16 Desember. Hal itu menandai penundaan keempat dari undang-undang yang dirancang untuk memaksa penjualan aplikasi tersebut dari pemiliknya di China.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/9/2025), pengumuman tersebut, yang dibuat melalui perintah eksekutif, terjadi meskipun Trump mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan mengenai struktur kepemilikan baru untuk bisnis AS dari aplikasi berbagi video yang sangat populer tersebut.

    Perpanjangan ini menyusul penundaan sebelumnya yang dikeluarkan pada bulan Januari, April, dan Juni saat pemerintah menavigasi implikasi hukum dan keamanan nasional yang rumit seputar operasi TikTok di Amerika Serikat.

    Penundaan terbaru ditetapkan berakhir pada hari Rabu, yang akan memungkinkan undang-undang AS yang ditandatangani pada tahun 2024 oleh Presiden saat itu Joe Biden untuk memaksa penutupan TikTok di Amerika Serikat karena kepemilikannya di Tiongkok.

    Undang-undang tersebut dirancang untuk mengatasi masalah keamanan nasional atas perusahaan induk TikTok di Tiongkok, ByteDance, dan potensi hubungannya dengan pemerintah Tiongkok.

    Namun Trump, yang kampanye pemilihannya tahun 2024 sangat bergantung pada media sosial dan mengatakan ia menyukai TikTok, menunda larangan tersebut.

    (whn/whn)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, Palestina. Sebanyak 78 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir kantor berita Al Jazeera, Rabu (17/9/2025), rumah sakit di Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza meningkat hari ini. Rumah sakit di Gaza menyebut 78 warga tewas di Kota Gaza, saat pasukan Israel memulai serangan darat.

    Sementara itu dilaporkan 89 warga telah tewas dalam serangan Israel di daerah kantong itu sejak dini hari tadi.

    Seperti diketahui, militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    (whn/eva)

  • Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Jakarta

    Serangan geng berdarah di Haiti menyebabkan puluhan orang tewas. Jasad korban masih tergeletak di semak-semak sampai dimakan anjing.

    Dikutip kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025), peristiwa ini terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara Ibu Kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis.

    Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat menyampaikan ada sejumlah korban yang belum ditemukan. Bahkan mayat-mayat masih belum dievakuasi.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya.

    Kasus Kekerasan Melonjak

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024. Pada saat itu sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Ariel Henry, mengajukan pengunduran diri resminya ketika badan pemerintahan baru yang beranggotakan sembilan orang itu ditugaskan untuk memulihkan ketertiban. Salah satu tugas pertama dewan adalah menunjuk perdana menteri baru.

    Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan belum memiliki presiden sejak pembunuhan Jovenel Moise pada tahun 2021. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2016.

    Badan transisi baru ini dijadwalkan memimpin negara ini hingga pemilu baru, dan pemerintahan terpilih akan mengambil alih pada 6 Februari 2026.

    Pembantaian Kejam terhadap Sipil

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, gagal meredam kekerasan. Menurut RNDDH, koalisi geng ‘Viv Ansanm’ yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti. Dia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Puluhan Ribu Orang Eksodus pada 2024

    Lebih dari 40.000 orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka di area Port-au-Prince hanya dalam waktu 10 hari pada akhir 2024 lalu. Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024), menggambarkan gelombang pengungsian ini sebagai gelombang pengungsian terburuk dalam dua tahun terakhir di negara tersebut.

    Disebutkan IOM bahwa total 40.965 orang di Port-au-Prince telah mengungsi dalam periode 10 hari, yakni antara 11 November hingga 20 November. Beberapa orang di antaranya disebut telah melakukan pengungsian kedua atau ketiga kalinya.

    “Skala pengungsian ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak kami mulai merespons krisis kemanusiaan pada tahun 2022,” sebut Kepala IOM di Haiti, Gregoire Goodstein, dalam pernyataan terbarunya.

    Secara total, menurut laporan IOM, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi akibat maraknya kekerasan geng kriminal bersenjata di Haiti.

    “Krisis ini bukan hanya tantangan kemanusiaan. Ini menjadi ujian atas tanggung jawab kita bersama,” ucap Goodstein dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video: Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)

  • Dunia Hari Ini: Presiden Filipina Tak Salahkan Warga yang Berunjuk Rasa

    Dunia Hari Ini: Presiden Filipina Tak Salahkan Warga yang Berunjuk Rasa

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 16 September kita awali dari Filipina.

    Respons Presiden Filipina terhadap warga yang protes

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan sama sekali tidak menyalahkan warganya yang berunjuk rasa terkait skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir.

    Skandal ini memicu demonstrasi di ibu kota Manila dalam beberapa pekan terakhir, termasuk satu protes yang melibatkan sekitar 3.000 mahasiswa di Universitas Filipina.

    Meskipun sebagian besar demonstrasi sejauh ini berskala kecil, aksi turun ke jalanan yang digelar setiap tahun memperingati deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos diperkirakan akan menarik banyak massa pada hari Minggu.

    Dalam jumpa pers kemarin Presiden Marcos mengatakan kemarahan publik dapat dibenarkan.

    “Untuk menunjukkan bahwa Anda marah, untuk menunjukkan bahwa Anda kecewa, untuk menunjukkan bahwa Anda menginginkan keadilan Apa yang salah dengan itu?” kata Marcos dalam jumpa pers.

    Penolakan rencana pemberian mobil DPR Timor-Leste

    Di Timor-Leste, polisi menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang menentang rencana pembelian mobil dinas baru bagi setiap anggota DPR.

    Lebih dari 1.000 orang, sebagian besar mahasiswa, berunjuk rasa di dekat Parlemen Nasional di Dili untuk memprotes rencana pengadaan mobil bagi 65 anggota parlemen yang disetujui tahun lalu, sementara lebih dari 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

    “Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian [Toyota] Prado demi kepentingan diri sendiri,” kata Leonito Carvalho, seorang mahasiswa dari universitas swasta Universidade da Paz di Dili.

    Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah parlemen dan merusak beberapa mobil.

    DNA tersangka pembunuh Charlie Kirk

    DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan influencer konservatif AS Charlie Kirk cocok dengan tersangka Tyler Robinson, menurut direktur FBI Kash Patel.

    Tyler, berusia 22 tahun, ditangkap Kamis lalu, setelah perburuan selama 33 jam.

    Ia diperkirakan akan didakwa secara resmi atas pembunuhan tersebut akhir pekan ini, setelah dituduh menembak leher Charles dengan satu peluru.

    “Hasil pemeriksaan DNA dari handuk yang melilit senjata api dan DNA pada obeng positif dengan tersangka yang ditahan,” kata Patel.

    Seruan larangan Israel ikut kompetisi olahraga

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez menyerukan larangan bagi Israel untuk mengikuti semua kompetisi olahraga berskala internasional, setelah aktivis pro-Palestina dengan memaksa membatalkan tahap akhir La Vuelta a Espaa.

    “Organisasi olahraga harus mempertimbangkan apakah etis bagi Israel untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional,” kata Snchez.

    “Mengapa mengusir Rusia setelah invasi Ukraina dan tidak mengusir Israel setelah invasi Gaza? Sampai kebiadaban ini berakhir, baik Rusia maupun Israel tidak boleh ikut serta dalam kompetisi internasional mana pun,” ujarnya.

  • Menghasilkan Uang dari Penjara

    Menghasilkan Uang dari Penjara

    Jakarta

    Kriminalitas mungkin tidak menguntungkan tetapi penjara bisa jadi. Di balik jeruji besi dan tembok serta gerbang yang kokoh, ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Siapa yang benar-benar diuntungkan?

    Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan triliun rupiah setiap tahunnya untuk menahan lebih dari 11,5 juta orang di penjara — sebagian besarnya adalah pria.

    Kisaran biaya yang dihabiskan tidak dapat dipastikan, tetapi di Amerika Serikat, negara dengan jumlah tahanan terbanyak di dunia, anggaran penjara mencapai $80,7 miliar (Rp 1.324 triliun) per tahun. Jika dibandingkan negara lainnya, Brasil sekitar $4 miliar (Rp 65 triliun) dan India, dengan jumlah tahanan penjara terbesar keempat di dunia, menghabiskan hampir $1 miliar (Rp 16 triliun).

    Perusahaan swasta di banyak negara meraup keuntungan dari penahanan-penahanan tersebut, mulai dari pembangunan sel hingga penjualan panggilan telepon. Di dalam penjara, sindikat kejahatan terorganisir mengendalikan ‘kerajaan’ barang selundupan dan melakukan praktik pemerasan. Sedangkan narapidana, di saat yang sama berjuang bertahan hidup dalam dalam ekonomi bawah tanah saat mie instan jadi mata uang dan upah kerja dihargai beberapa sen per jam.

    Selain tingkat rehabilitasi yang rendah, pemerintah juga gagal mengatasi krisis lainnya yang semakin parah, penjara yang terlalu padat. Penal Reform International melaporkan bahwa 155 negara memiliki penjara yang melebihi kapasitas maksimumnya. 11 negara melebihi batas kapasitasnya hingga lebih dari dua kali lipat. Fasilitas di Kongo, Kamboja, dan Filipina beroperasi dengan tingkat hunian 300% hingga 600%.

    Ambil untung dari mereka yang dihukum

    Sejak 1980-an, sektor swasta mulai mengelola penjara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, dan Brasil. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menolak privatisasi demi menjaga akuntabilitas publik.

    Pemerintah AS menghabiskan lebih dari $3,9 miliar (Rp 63,9 triliun) per tahun untuk penjara yang dikelola swasta. Perusahaan-perusahaan ini meraup lebih banyak untung dari layanan seperti makanan, kesehatan, dan telekomunikasi para tahanan.

    Harga barang kebutuhan di dalam penjara bisa naik hingga 600% dan keluarga tahanan perlu membayar biaya telepon berdurasi 15 menit berkisar $16 (Rp 260 ribu).

    Di India, seluruh penjara dikelola negara. Di Brasil, skema “bayar per tahanan” mendorong operator swasta seperti Umanizzare untuk memperbanyak jumlah napi, bukan merehabilitasi, sehingga menyebabkan penumpukan jumlah tahanan dan kekerasan di penjara.

    Salah satu kasus paling tragis adalah kerusuhan penjara tahun 2017 di Manaus yang menewaskan hampir 60 orang. Biaya per tahanan di penjara tersebut dua kali lipat harga rata-rata tahanan secara nasional.

    Perusahaan swasta juga membangun dan mengelola fasilitas, memasok teknologi pengawasan, mengelola program kerja tahanan, dan memindahkan tahanan dari fasilitas penjara dan pengadilan. Demi menekan biaya, mereka sering mengurangi jumlah staf, sehingga pelayanan tahanan pun kualitasnya menurun.

    Namun ada juga contoh sukses, seperti di penjara yang dikelola pengelola asal Inggris, Serco, di Auckland, Selandia Baru, yang mencatat hanya 13,6% mantan napi mengulangi kejahatan dalam dua tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata 34% di penjara yang dikelola negara, bahkan lebih baik dari Norwegia (20%), yang dijadikan standar global.

    “Perusahaan swasta cenderung menjalankan penjara lebih efisien dibanding negara,” kata Benjamin Lessing, profesor ilmu politik di University of Chicago. “Tapi mereka bukan obat mujarab dan butuh pengawasan ketat.”

    Tetapi penjara milik negara pun tidak bebas dari masalah. Salah satu hakim di New York bahkan mengancam akan mengurangi hukuman seorang napi kasus penipuan pajak agar tidak perlu dikirim ke penjara federal di Brooklyn yang disebutnya “barbar” karena banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.

    Jaringan kejahatan di balik tembok penjara

    Di balik sistem formal, terdapat ekonomi gelap yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka mengatur perdagangan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan di dalam penjara.

    Di Brasil, geng PCC (Primeiro Comando da Capital) menjual narkoba dengan harga 10–20 kali lipat dari harga jalanan, dan ponsel seharga $1.500(sekitar Rp 25 juta), menghasilkan hingga jutaan dolar per tahunnya.

    Geng-geng terkadang mengelola penjara lebih baik daripada negara. Lessing mengatakan bahwa ketika pemerintah Brasil mencoba menindak geng, hal itu justru menyebabkan tingkat penahanan yang lebih tinggi dan pembangunan lebih banyak penjara. Ironisnya, penjara-penjara baru tersebut juga berada di bawah kendali geng.

    “Geng tersebut awalnya bukan kartel atau mafia,” kata Lessing. “Mereka muncul karena kondisi brutal di penjara. Mereka berinovasi menciptakan tatanan sosial dasar — melarang pemerkosaan, pencurian, dan pemerasan di penjara sambil merasionalisasi kekerasan.”

    Namun, tak semua geng punya “kode etik”. Di El Salvador, geng MS-13 memeras pedagang dan sopir taksi dari dalam penjara. Di AS, geng Aryan Brotherhood menguasai perdagangan narkoba dan makanan penjara.

    Di India, penjara seperti Tihar (Delhi) dan Sabarmati (Gujarat) menjadi pusat kejahatan terorganisir, mulai dari pembunuhan bayaran hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang.

    Bertahan hidup di penjara: pasar kebutuhan dan sistem pinjam brutal

    Karena kepadatan penjara yang ekstrem, napi membentuk pasar informal didorong oleh kebutuhan. Makanan instan, sabun, dan rokok jadi mata uang. Sistem pinjam brutal berlaku: ambil satu, bayar dua atau tiga. Dikenal sebagai “double bubble”, sistem ini menciptakan lingkaran utang dan kekerasan.

    Napi miskin sering harus berjualan narkoba atau jadi kurir demi bertahan. Keluarga mereka kadang dipaksa menyelundupkan barang lewat tubuh atau melunasi utang utang.

    Di Brasil, napi biasanya adalah laki-laki muda, miskin, tidak berkulit putih dan berasal dari favela (wilayah pinggiran). Ia mungkin tak ingin bergabung dengan geng, tapi tetap mengikuti aturannya. Saat bebas, ia punya koneksi untuk memulai bisnis narkoba. “Inilah cara geng membawa kekuasaan mereka kembali ke jalanan,” jelas Lessing kepada DW.

    Kerja napi digunakan untuk menekan beban operasional. Napi di AS dibayar $1–$4 (Rp 16-65 ribu) per hari untuk bekerja di dapur, membersihkan penjara, dan mencuci baju. Di India $0,10 (Rp 1,6 ribu) per hari sedang di Brasil napi mendapat bayaran 75% dari upah minimum (sekitar Rp 160 ribu) per hari.

    Sementara itu, keluarga napi di AS menghabiskan $2,9 miliar (Rp 47,5 triliun) per tahun hanya untuk makanan, telepon, dan biaya lain selama masa hukuman. Mereka juga sering dibebani biaya sidang, denda, atau ganti rugi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Bakal Ada Perumahan di Atas Lahan Penjara, Minat?

    (ita/ita)

  • Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Jakarta

    Tiga tahun sudah sejak Jina Mahsa Amini meninggal dunia di ruang tahanan polisi moral di Teheran. Usianya baru 22, seorang perempuan Kurdi yang tubuhnya ditarik dari jalanan karena tak berjilbab, lalu tak kembali.

    Kematian perempuan berusia 22 tahun itu pada 16 September 2022 memicu protes antipemerintah besar-besaran di seluruh negeri. Dari sana, lahirlah teriakan yang bergema: “Zan, Zendegi, Azadi,” Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.

    Otoritas Iran menindak brutal letupan protes perempuan Iran, hingga kini sudah menewaskan sedikitnya 500 orang, serta menangkap lebih dari 20.000 orang, menurut kelompok hak asasi manusia.

    Meski rezim teokrasi di Teheran berhasil menyintasi amarah publik, kematian Amini dipandang sebagai titik balik bagi Iran.

    Apa yang berubah sejak kematian Amini?

    Kini, tiga tahun kemudian, rezim masih berdiri. Tapi perempuan-perempuan muda terlihat lebih sering berlalu lalang di jalanan dengan kepala tak berselubung jilbab, menantang ancaman dan todongan.

    Atefeh Chaharmahaliyan, penulis dan aktivis hak asasi manusia asal Iran terpaksa mencari suaka di Jerman, usai ditangkap saat gelombang protes 2022 dan dipenjara lebih dari 70 hari.

    “Tuntutan rakyat sekarang melampaui kebebasan berpakaian,” katanya kepada DW.

    “Masyarakat Iran — terutama generasi muda — memahami dengan jelas bahwa tuntutan ekonomi dan kebebasan adalah dua pilar dari satu bangunan; tanpa yang satu, yang lain runtuh.”

    Noktah hitam bagi kepemimpinan Iran

    Peringatan kematian Amini datang pada saat genting bagi kepemimpinan Iran, yang masih berusaha pulih setelah perang 12 hari melawan Israel pada Juni lalu, serta serangan terhadap infrastruktur nuklirnya oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Sejak serangan itu, krisis ekonomi pun semakin parah, memperdalam kekecewaan publik dan menyingkap disfungsi di jantung Republik Islam.

    Situasi ini membuat rezim merasa semakin tidak aman, kata seorang aktivis masyarakat sipil di Teheran.

    “Sejak perang dengan Israel, jumlah penangkapan melonjak, dan laju eksekusi meningkat secara mengerikan,” kata aktivis itu kepada DW dengan syarat anonim demi keamanan.

    “Pemerintah melancarkan tekanan bertubi-tubi untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak kembali ke jalanan.”

    Namun, dia menambahkan, semangat rakyat Iran untuk kebebasan dan keadilan tetap utuh. “Tuntutan ini justru semakin mengakar dan lebih disadari.”

    Akankah lahir gerakan baru?

    Helen Nosrat, aktivis perempuan Iran yang hidup di Jerman, ragu bahwa protes besar-besaran anti-pemerintah akan bisa muncul dalam waktu deat.

    “Meski gerakan Mahsa meninggalkan luka yang bertahan lama dan ikut melemahkan kewajiban berjilbab, kecil kemungkinan gerakan serupa akan muncul setelah perang dengan Israel,” ujarnya.

    “Situasi perang telah menciptakan masalah jauh lebih besar bagi rakyat. Sebagian besar kini harus berusaha bertahan hidup — melindungi diri dan keluarga — ketimbang merobohkan rejim.”

    Behnam Daraeizadeh, pengacara sekaligus peneliti di Center for Human Rights in Iran (CHRI) yang berbasis di AS, punya pandangan serupa.

    “Perkembangan regional dan konfrontasi militer Iran dengan Israel dan Amerika Serikat tidak otomatis memicu protes demokratis. Justru bisa menahan atau melumpuhkan,” katanya.

    “Perang memperkuat persepsi bahwa masa depan ada di tangan aktor militer dan diplomatik, bukan rakyat. Dan saat ketegangan militer meningkat, pemerintah memperkeras represi terhadap aktivis sipil.”

    Rakyat Iran menanggung beban krisis ekonomi

    Chaharmahaliyan mengatakan konflik dengan Israel telah “memperparah rantai krisis jangka panjang di Iran.”

    “Kombinasi kesulitan ekonomi dan tuntutan kebebasan menciptakan kondisi serius bagi gelombang protes baru,” tambahnya.

    Pengamat menilai krisis ekonomi yang menggigit menjadi perhatian utama rakyat Iran.

    Ekonomi Iran telah lama tertekan akibat sanksi keras AS sejak pembatalan sepihak perjanjian nuklir pada 2018, di masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump. Saat kembali berkuasa pada Januari, Trump menghidupkan kembali kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Teheran.

    Saat ini Iran bergulat dengan inflasi tinggi, daya beli yang menyusut, pengangguran genarasi muda, dan meningkatnya kemiskinan.

    Daraeizadeh menyebut, setiap gerakan protes baru kemungkinan besar akan dipicu oleh tuntutan ekonomi, krisis yang semakin dalam, ketimpangan parah, serta kemarahan kelompok miskin dan termarjinalkan — terutama di kota kecil dan wilayah kurang beruntung.

    Chaharmahaliyan menegaskan, setiap pemberontakan baru “sangat mungkin lebih dalam dan lebih radikal dibanding gerakan tiga tahun lalu.”

    “Semakin besar tekanan di wilayah perbatasan, daerah miskin, dan kelompok ekonomi rentan, semakin besar pula kemungkinan etnis minoritas, penduduk provinsi perbatasan, dan sektor buruh akan bergabung, serta aksi mogok akan lebih luas dan terorganisasi dibanding tiga tahun lalu,” tegasnya.

    Nosrat menambahkan, “gerakan protes berikutnya mungkin akan lebih menekankan isu ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan. Mungkin kata ‘kehidupan’ akan bergema lebih kuat dibanding ‘kebebasan.’”

    Artkel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

    (ita/ita)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa Kota Gaza “terbakar”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang infrastruktur teroris dengan tangan besi, dan tentara-tentara IDF bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembebasan para sandera dan kekalahan Hamas,” sebutnya.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa sebagian besar wilayah Kota Gaza telah hancur akibat pengeboman tanpa henti selama perang berkecamuk dua tahun terakhir.

    “Kami bisa mendengar jeritan mereka,” kata salah satu warga setempat, Ahmed Ghazal, kepada AFP.

    Serangan darat Israel itu dilancarkan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina dan menuding Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta para pejabat tinggi Tel Aviv lainnya melakukan penghasutan.

    Sementara itu, Rubio saat berkunjung ke Yerusalem pada Senin (15/9) dan bertemu Netanyahu, menyatakan dukungan kuat untuk Israel, sekutu dekat AS. Ketika bertemu dengan keluarga para sandera di Gaza, Rubio mengakui bahwa Hamas memiliki pengaruh dengan menahan mereka.

    “Jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir satu setengah tahun lalu,” katanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sebelum meninggalkan Israel.

    Lihat juga Video Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dubes RI Serahkan Surat Kepercayaan kepada Gubernur Jenderal Kanada

    Dubes RI Serahkan Surat Kepercayaan kepada Gubernur Jenderal Kanada

    Jakarta

    Persahabatan Indonesia-Kanada memasuki babak baru. Bertepatan dengan dimulainya masa sidang Parlemen Kanada, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab, secara resmi menyerahkan Surat Kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada Yang Mulia Mary May Simon, Gubernur Jenderal Kanada.

    Momen penting yang berlangsung di Rideau Hall, Ottawa, ibu kota Kanada pada Senin (15/9) ini menjadi simbol pengakuan resmi negara penerima atas Perwakilan Diplomatik Indonesia. Prosesi kenegaraan tersebut juga diikuti oleh tiga duta besar negara sahabat lainnya yang baru tiba di Kanada, yaitu Kosta Rika, Mauritania, dan Filipina, yang turut menyerahkan Surat Kepercayaan mereka.

    Dalam sambutannya, Gubernur Jenderal Simon memberikan ucapan selamat kepada keempat Duta Besar tersebut. “Anda tiba di Kanada pada saat kolaborasi lintas batas semakin krusial daripada sebelumnya. Di berbagai belahan dunia, kita menyaksikan berbagai disrupsi, tetapi sesungguhnya juga terdapat peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Dengan semangat itu, Kanada siap menjadi mitra kerja sama bagi negara Anda”, ujar Gubernur Jenderal Simon dalam rilis pers Kedutaan Besar RI (KBRI) Ottawa yang diterima detikcom, hari Selasa (16/9/2025).

    Setelah proses resmi, Gubernur Jenderal Simon dan Dubes Muhsin melakukan pertemuan empat mata dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Muhsin menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan harapan dapat meningkatkan hubungan bilateral. Lebih lanjut, keduanya menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, serta sosial budaya (diplomasi publik).

    Terkait kerja sama ekonomi, Gubernur Jenderal Simon dan Dubes Muhsin menggarisbawahi telah selesainya negosiasi Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) pada akhir tahun lalu yang menjadi milestone ekonomi penting bagi perluasan kerja sama strategis Indonesia-Kanada, khususnya dalam menggali potensi yang belum tergarap (untapped potentials). “Semoga ICA-CEPA dapat segera ditandatangani dan diratifikasi guna implementasi pada kesempatan pertama agar lekas berdampak positif bagi peningkatan volume perdagangan dan investasi kedua negara,” harap Dubes Muhsin.

    Pada 2024, total nilai perdagangan Indonesia-Kanada mencapai USD3,58 miliar, naik 3,16% dibandingkan tahun 2023. Beberapa komoditas ekspor utama Kanada ke Indonesia adalah potassium dan gandum, sedangkan komoditas ekspor utama Indonesia ke Kanada mencakup perlengkapan mesin dan karet alam. Sementara itu, aliran investasi Kanada ke Indonesia mencapai USD492 juta pada 2024-yang sebagian besarnya berada di sektor pertambangan-melonjak 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui ICA-CEPA, PDB gabungan kedua negara akan meningkat sekitar USD1,7 miliar, dimana Indonesia bertambah USD1,4 miliar, sedangkan Kanada bertambah USD328 juta.

    Di bidang people-to-people contact, Dubes Muhsin juga menekankan banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Kanada. Mulai dari nilai-nilai demokrasi yang diusung kedua negara, pluralisme dan multikulturalisme yang tumbuh subur, hingga nilai toleransi yang mengakar kuat di kedua masyarakat. Meningkatnya hubungan antarmasyarakat dapat terlihat dari tren positif pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Kanada ke Indonesia. BPS mencatat terus meningkatnya kunjungan warga negara Kanada ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 36.042 (2022), 83.696 (2023), dan 87.875 (2024). “Kami dengan senang mencatat semakin banyaknya penduduk Kanada yang berkunjung ke Indonesia. Pada akhir 2025, diperkirakan lebih dari 100 ribu wisatawan Kanada akan berkunjung ke Indonesia,” tutur Dubes Muhsin.

    “Saya optimistis hubungan bilateral kita akan semakin erat, menciptakan kerja sama yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Kanada. Dengan dukungan penuh keluarga besar KBRI Ottawa, saya yakin tujuan ini dapat tercapai,” ujarnya.

    Penyerahan Surat Kepercayaan ini digelar sekitar 2,5 bulan setelah kedatangan Dubes Muhsin di Ottawa pada akhir Juni 2025. Sebagai catatan, Muhsin Syihab merupakan Duta Besar RI ke-21 untuk Kanada sejak hubungan diplomatik kedua negara terjalin pada 9 Oktober 1952.

    Lihat juga Video: Momen Prabowo Bertemu PM Trudeau, Bahas Kerja Sama RI-Kanada

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Negara-negara Arab Bahas Usulan Bikin Aliansi Seperti NATO

    Negara-negara Arab Bahas Usulan Bikin Aliansi Seperti NATO

    Doha

    Negara-negara Arab sedang mempertimbangkan proposal Mesir untuk membentuk aliansi militer bergaya NATO. Usulan lama Kairo itu kembali dibahas negara-negara Arab baru-baru ini, menyusul serangan Israel di Qatar yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas.

    Usulan itu pertama kali diajukan Mesir dalam KTT Arab tahun 2015, dan disetujui secara prinsip dalam konteks pecahnya perang sipil di Yaman dan direbutnya ibu kota Sanaa oleh Houthi. Namun, tidak ada kemajuan dalam pertemuan lanjutan, dikarenakan perbedaan pendapat soal struktur komando dan markas besar pasukan tersebut.

    Menyusul serangan Israel pekan lalu, seperti dilansir The National dan New Arab, Selasa (16/9/2025), usulan untuk membentuk pasukan bergaya NATO di Timur Tengah itu kembali didorong oleh Mesir dan pembahasannya semakin menguat.

    Pembahasan usulan ini diperkirakan akan berlangsung dalam pertemuan puncak atau KTT darurat yang digelar oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) digelar di Doha selama dua hari pekan ini. KTT darurat itu digelar menyikapi serangan mematikan Israel di Qatar.

    Laporan The National, yang mengutip sejumlah sumber, menyebut bahwa negara-negara Arab sedang mempertimbangkan usulan Mesir tersebut, yang mencakup pembentukan pasukan militer gabungan yang terdiri atas tentara dan persenjataan dengan kontribusi dari negara-negara anggota Liga Arab.

    Proposal Mesir soal pembentukan pasukan gabungan itu, menurut The National, akan melibatkan posisi komandan yang dirotasi di antara 22 negara anggota Liga Arab, yang semuanya akan berkontribusi terhadap pasukan gabungan tersebut. Dalam proposalnya, Mesir mengusulkan militernya untuk masa jabatan pertama.

    Seorang pejabat sipil akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk aliansi tersebut. Mesir, menurut The National, diyakini tengah mendorong Kairo untuk menjadi markas besar pasukan gabungan tersebut.

    Sama seperti NATO, proposal itu juga mengusulkan gabungan angkatan bersenjata yang mencakup angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, serta memiliki sejumlah pasukan elite yang tidak disebutkan jumlahnya, yang akan dilatih sebagai komando dan dalam taktik kontraterorisme.

    Sementara itu, menurut proposal Mesir, pelatihan, logistik dan sistem militer akan terintegrasi.

    Selain itu, penggunaan pasukan tersebut dalam misi tempur atau misi penjaga perdamaian akan memerlukan permintaan resmi dari negara yang bersangkutan, konsultasi dengan negara-negara anggota, dan persetujuan dari pimpinan militer.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, sebut The National dalam laporannya, telah berbicara dengan beberapa mitranya di kawasan mengenai proposal tersebut.

    Menurut seorang sumber yang dikutip The National, pasukan gabungan itu akan “menangani ancaman keamanan dan terorisme, atau siapa pun yang mengancam keselamatan dan stabilitas dunia Arab”.

    Lihat juga Video: Pimpinan Negara Arab-Islam Gelar KTT Luar Biasa, Murka Atas Serangan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)