Category: Detik.com Internasional

  • Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Brussels

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia. Ia menekankan bahwa pendapatan Moskow dari menjual energi fosil menjadi penopang utama ekonomi perang Rusia.

    Von der Leyen juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

    Rencana yang ada saat ini menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun, Ursula von der Leyen mengatakan Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

    Protes ribuan warga Slovakia terhadap pemerintahan yang pro-Rusia

    Di saat yang sama, ribuan warga Slovakia turun ke jalan untuk memprotes kebijakan ekonomi dan sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico.

    Aksi itu berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

    Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal kerap menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

    Sekjen PBB ‘tidak optimistis’ soal perdamaian Ukraina

    Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya terkait situasi di Ukraina dalam sebuah konferensi pers di New York.

    “Saya tidak terlalu optimistis soal kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir meski ada berbagai upaya diplomasi.

    Pernyataan ini muncul di tengah harapan yang sempat timbul setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang sempat dinilai bisa membuka jalan untuk negosiasi perdamaian, tapi hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    (nvc/nvc)

  • Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    ABC Indonesia sudah merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 17 September 2025 kita awali dari Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal

    Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.

    Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.

    Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.

    “Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi,” demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.

    Jepang tidak akan mengakui Palestina

    Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.

    Laporan tersebut juga mencatat bagaimana Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan melewatkan pertemuan penting selama Sidang Umum PBB bulan ini.

    Sikap Jepang akan bertentangan dengan langkah untuk mengakui negara Palestina dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Tapi sikap Jepang sejalan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, yang menolak gagasan untuk mengakui negara Palestina.

    Sementara itu dalam G7, para pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan langsung atas Palestina “kontraproduktif.”

    Pasal pembunuhan berat terduga penembak Charlie Kirk

    Pria yang diduga menembak mati aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk didakwa dengan pasal pembunuhan berat.

    Tyler James Robinson dituduh menembak Charlie di kampus Universitas Utah Valley di Orem pada 10 September.

    Ia juga didakwa melepaskan tembakan senjata api, serta beberapa dakwaan menghalangi keadilan, pemalsuan kesaksian, dan melakukan tindakan kekerasan di hadapan anak-anak.

    Jaksa Wilayah Utah, Jeff Gray, mengatakan jaksa penuntut akan menuntut hukuman mati.

    Tyler diduga memberi tahu teman sekamarnya, yang diidentifikasi sebagai pasangannya, bahwa ia membunuh Charlie karena sudah “muak dengan kebenciannya” dan “ada kebencian yang tidak bisa dinegosiasikan.”

    Warga Timor-Leste tetap akan unjuk rasa

    Sejumlah warga di Timor-Leste mengatakan mereka untuk terus berunjuk rasa hingga rencana pembelian mobil baru untuk anggota parlemen dibatalkan.

    Sementara para demonstran bentrok dengan polisi di jalanan kota Dili.

    Perdana Menteri Timor-Leste mengimbau pengunjuk rasa untuk tidak menggunakan kekerasan, setelah melihat aksi para demonstran membakar ban, kendaraan pemerintah di dekat gedung DPR, dan melemparkan batu ke arah petugas polisi, yang dibalas dengan gas air mata.

    Sekitar 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di dekat Parlemen Nasional untuk menentang rencana pengadaan SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen.

    Lihat juga Video: Korsel Akan Lanjutkan Aktivitas Militer di Garis Perbatasan dengan Korut

  • Ekuador Tetapkan Status Darurat Buntut Protes Subsidi BBM Dihapus

    Ekuador Tetapkan Status Darurat Buntut Protes Subsidi BBM Dihapus

    Quito

    Presiden Ekuador Daniel Noboa menetapkan status darurat terhadap tujuh provinsi dari puluhan provinsi di wilayahnya yang dilanda kekerasan, menyusul unjuk rasa memprotes penghapusan subsidi bahan bakar.

    Noboa mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar (BBM) itu pekan lalu, dalam upaya menghemat anggaran US$ 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

    Kebijakan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), membuat harga diesel melonjak drastis dari US$ 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi US$ 2,80 (Rp 46 ribu) per galon — sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter — di negara yang hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin.

    Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalanan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

    Para mahasiswa setempat telah menyerukan unjuk rasa di ibu kota Quito pada Selasa (17/9) malam, sedangkan serikat pekerja Front Pekerja Bersatu (FUT) telah merencanakan aksi longmarch untuk pekan depan.

    Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kekerasan kartel yang merajalela, mengumumkan pada Selasa (17/9) bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh provinsi dari 24 provinsi di Ekuador.

    Dia menyebut soal “kerusuhan internal yang parah” sebagai alasan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.

    Pemerintahan Noboa mengatakan bahwa aksi pemblokiran jalan itu “telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan” dan berdampak pada “pergerakan bebas orang-orang, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi”.

    Dekrit yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat itu menangguhkan hak berkumpul dan mengizinkan pengerahan militer “untuk mencegah dan membubarkan pertemuan di ruang publik di mana ancaman terhadap keselamatan publik teridentifikasi”.

    Upaya dua presiden sebelumnya untuk menghapus subsidi BBM juga disambut unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Unjuk rasa di Ekuador itu dipelopori oleh kelompok Masyarakat Adat Conaie yang berpengaruh, yang berperan dalam penggulingan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 hingga tahun tahun 2005.

    Conaie telah bersuara menentang penghapusan subsidi BBM yang diumumkan Noboa, yang menurut mereka “paling merugikan masyarakat miskin”. Namun kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dalam gerakan protes terbaru.

    Tahun lalu, Ekuador yang merupakan produsen minyak utama, menghadapi pemadaman listrik bergilir yang memaksa ekonominya mengalami resesi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Didemo Rakyat, Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Baru Anggota Parlemen

    Dili

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Namun para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Menghadapi protes yang semakin meningkat, parlemen Timor Leste mengambil langkah terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat. Para anggota parlemen dengan suara bulat mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”.

    Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Dalam unjuk rasa pada Senin (15/9) dan Selasa (16/9) waktu setempat, para demonstran melemparkan batu ke arah polisi, yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Presiden Jose Ramos-Horta mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak akan ada toleransi” terhadap tindak kekerasan selama unjuk rasa.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian mereka yang sangat bergantung pada minyak.

    Lihat juga Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Gaza City

    Israel mengumumkan rute baru “sementara” untuk warga sipil Palestina meninggalkan Kota Gaza, setelah melancarkan serangan darat secara intensif terhadap kota terbesar di Jalur Gaza tersebut. Serangan darat ini dilancarkan usai pengeboman besar-besaran yang diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas.

    Militer Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukan daratnya telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, setelah sebelumnya melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota tersebut. Tel Aviv memperkirakan ada sekitar 2.000-3.000 militan Hamas di area tengah Kota Gaza.

    Serangan darat itu dilancarkan Tel Aviv setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina tersebut, dan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior lainnya telah menghasut genosida.

    Juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (17/9/2025), “mengumumkan pembukaan rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din”.

    “Rute tersebut hanya akan dibuka selama 48 jam,” kata Adraee, merujuk pada pembukaan rute transportasi sementara yang dimulai tengah hari pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Hingga saat ini, militer Israel telah mendesak warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan Kota Gaza melalui ruas jalanan pesisir menuju ke zona yang mereka sebut sebagai “zona kemanusiaan” yang berada di lebih jauh ke wilayah selatan, termasuk sebagian Al-Mawasi.

    Ruas Jalan Salah al-Din, yang diumumkan oleh militer Israel sebagai rute baru untuk pengungsian, diketahui membentang di wilayah tengah Jalur Gaza, dari bagian utara ke bagian selatan.

    PBB memperkirakan pada akhir Agustus bahwa sekitar satu juta orang tinggal di Kota Gaza dan sekitarnya. Beberapa hari terakhir, para jurnalis AFP di lapangan mengamati adanya eksodus baru dari kota tersebut.

    Militer Israel mengatakan pada Rabu (17/9) bahwa “lebih dari 350.000 orang” sejauh ini telah mengungsi ke wilayah selatan.

    Kebanyakan warga Palestina yang diwawancarai AFP di Jalur Gaza bersikeras mengatakan tidak ada tempat aman di wilayah tersebut. Mereka mengatakan bahwa lebih baik mati di rumah daripada mengungsi lagi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Kunjungi Inggris, Bahas Kerja Sama Nuklir dan Investasi Teknologi

    Trump Kunjungi Inggris, Bahas Kerja Sama Nuklir dan Investasi Teknologi

    London

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berjejak di Inggris pada Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

    Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

    Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

    Agenda kunjungan Trump

    Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

    Keesokan harinya, Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

    Pada Mei lalu, kedua negara sepakat menurunkan tarif impor mobil dan produk dirgantara, tetapi belum menyepakati tarif baja.

    “Saya juga datang untuk urusan perdagangan. Mereka ingin melihat apakah kesepakatan dagang bisa sedikit disempurnakan,” kata Trump kepada wartawan sebelum lepas landas dengan Air Force One.

    “Kami sudah membuat kesepakatan yang baik. Saya siap membantu mereka,” tambahnya.

    Starmer juga diperkirakan akan membujuk Trump untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut hadir dalam kunjungan ini dan akan bertemu dengan Menlu Inggris yang baru, Yvette Cooper.

    Kerja sama teknologi senilai 690 triliun Rupiah

    Inggris dan Amerika Serikat telah menyepakati sebuah perjanjian teknologi untuk memperkuat hubungan di bidang kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, dan energi nuklir sipil. Dalam perjanjian yang diberi nama “Tech Prosperity Deal” ini, perusahaan-perusahaan teknologi besar AS yang dipimpin oleh Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 31 miliar Poundsterling (sekitar 690 triliun Rupiah).

    Pemerintah Inggris mengatakan bahwa perjanjian ini mencakup upaya bersama untuk mengembangkan model AI di bidang layanan kesehatan, memperluas kemampuan komputasi kuantum, dan mendorong proyek energi nuklir sipil.

    Pemerintah juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, penelitian ilmiah, dan keamanan energi di kedua negara.

    Amerika Serikat merupakan mitra dagang tunggal terbesar Inggris, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar AS telah menginvestasikan miliaran dolar dalam operasi mereka di Inggris.

    Selama beberapa tahun ke belakang, Inggris menghadapi melemahnya pertumbuhan ekonomi. Starmer sebabnya membidik aliran dana investasi dari AS. Ia misalnya menerapkan regulasi yang lebih longgar seperti yang dituntut pemerintah di Washington, berbeda dengan pendekatan Uni Eropa yang lebih ketat dan intervensif.

    Trump sebelumnya telah mengkritik undang-undang keamanan daring dan pajak digital Eropa, termasuk yang diterapkan di Inggris. Namun, topik tersebut tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam perjanjian ini.

    Microsoft sendiri mengumumkan akan menginvestasikan total 22 miliar poundsterling (sekitar 493 triliun Rupiah) untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI, termasuk pembangunan sebuah superkomputer yang akan berlokasi di Loughton, di timur laut London.

    Sementara itu, Google mengumumkan investasi sebesar 5 miliar poundsterling (sekitar 112 triliun Rupiah), yang mencakup pembangunan pusat data baru di Waltham Cross, di utara London, serta dukungan berkelanjutan untuk penelitian AI melalui proyek DeepMind.

    Protes anti-Trump

    Meski Trump tidak berkunjung ke London, aksi protes tetap direncanakan di Windsor dan pusat kota London.

    Kelompok Stop Trump Coalition mengecam Starmer karena “menggelar karpet merah untuk Trump yang memberi pesan berbahaya dan tidak membantu komunitas yang menghadapi lonjakan rasisme di Inggris.”

    Kunjungan ini berlangsung di tengah kontroversi setelah duta besar Inggris untuk AS, Peter Mandelson, dipecat akibat kebocoran email yang menunjukkan kedekatannya dengan Jeffrey Epstein.

    Menjelang kedatangan Trump, para demonstran menampilkan spanduk besar berisi foto presiden AS bersama Epstein, yang kemudian diproyeksikan ke menara Kastil Windsor.

    Empat orang ditangkap setelah polisi setempat menyebut proyeksi gambar tersebut sebagai aksi “tanpa izin” dan juga menilai kejadian itu sebagai “aksi dramatis di area publik untuk menarik banyak perhatian.”

    Presiden AS pertama yang diundang untuk kunjungan kenegaraan kedua

    Saat kunjungan Starmer ke Gedung Putih pada Februari lalu, Perdana Menteri Inggris menyerahkan secara langsung surat pribadi dari raja, yang kemudian dipamerkan Trump dengan bangga di depan kamera televisi.

    Belum pernah sebelumnya seorang presiden AS dua kali diundang untuk kunjungan kenegaraan oleh monarki Inggris.

    Juru bicara Starmer menyebut kunjungan kenegaraan ini sebagai “kesempatan historis” yang berlangsung “pada saat yang krusial bagi stabilitas dan keamanan global.”

    Sebelum berangkat ke Inggris, Trump memuji hubungannya yang “sangat baik” dengan Inggris dan menyebut Raja Charles sebagai “temannya.”

    “Ini pertama kalinya seseorang mendapat kehormatan dua kali. Jadi, ini benar-benar kehormatan besar,” kata Trump menyoroti hal ini.

    Trump sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Inggris pada 2019, selama masa jabatan pertamanya, dimana ia disambut oleh almarhum Ratu Elizabeth II.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Iran Hukum Gantung Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Mossad

    Iran Hukum Gantung Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Mossad

    Teheran

    Otoritas Iran telah menghukum gantung seorang narapidana pria yang dinyatakan bersalah atas tuduhan menjadi mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad, sejak tahun 2022.

    Otoritas peradilan Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), mengumumkan hukuman gantung telah dilaksanakan terhadap seorang narapidana bernama Babak Shahbazi pada Rabu (17/9) pagi waktu setempat.

    “Babak Shahbazi… telah dieksekusi mati dengan hukuman gantung pagi ini setelah menjalani proses hukum yang semestinya dan penguatan hukumannya oleh Mahkamah Agung,” demikian pernyataan otoritas peradilan Iran seperti dilaporkan situs web Mizan Online yang mereka kelola.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal kapan Shahbazi ditangkap. Namun Mizan Online menyebut dia dijatuhi hukuman mati atas pelanggaran hukum berat, yang dikategorikan sebagai “korupsi di Bumi” dan “mengobarkan perang melawan Tuhan”.

    Laporan Mizan Online menyebut bahwa Shahbazi terlibat dalam perancangan dan pemasangan sistem pendingin industri untuk perusahaan-perusahaan terkait organisasi dan fasilitas militer, keamanan, dan telekomunikasi di Iran.

    Akses yang dimilikinya, sebut Mizan Online, memungkinkan Shahbazi untuk “memberikan informasi kepada Mossad dengan imbalan uang dan izin tinggal di negara asing”.

    Sejak terlibat perang sengit dengan Israel selama 12 hari pada Juni lalu, Iran telah bersumpah untuk menindak tegas orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan musuh bebuyutannya tersebut.

    Pada Agustus lalu, otoritas Teheran mengeksekusi mati seorang pria bernama Roozbeh Vadi, yang bekerja di anak perusahaan Organisasi Energi Atom Iran (IAEA). Eksekusi mati dilaksanakan setelah Vadi divonis bersalah telah memberikan informasi mengenai fasilitas nuklir Iran dan para ilmuwan nuklir mereka.

    Akhir Juli lalu, badan intelijen Iran mengumumkan penangkapan “20 mata-mata, agen operasional, dan pendukung Mossad, serta elemen-elemen yang terkait dengan para perwira intelijen rezim (Israel) di Teheran” serta beberapa provinsi lainnya.

    Iran, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, merupakan negara pelaksana eksekusi mati paling produktif kedua di dunia setelah China.

    Lihat juga Video: Dokumen Rahasia AS Bocor, Berisi Informasi Perang Ukraina-Mossad

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Foto Trump-Epstein Mendadak Muncul di Kastil Windsor, 4 Orang Ditangkap

    Foto Trump-Epstein Mendadak Muncul di Kastil Windsor, 4 Orang Ditangkap

    London

    Kepolisian Inggris menangkap empat orang setelah foto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein mendadak muncul di dinding Kastil Windsor, yang akan menjadi tempat Trump dijamu oleh Raja Charles III selama kunjungan kenegaraan ke negara tersebut.

    Trump tiba di Inggris pada Selasa (16/9) malam dalam rangka kunjungan kenegaraan kedua yang bersejarah. Dia akan bertemu dengan Raja Charles III dalam jamuan mewah di Kastil Windsor, yang berjarak 40 kilometer sebelah barat London, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Aksi protes mewarnai kunjungan kenegaraan Trump, dengan para demonstran sempat membentangkan spanduk raksasa yang menampilkan foto Trump dan Epstein dalam unjuk rasa yang digelar di dekat Kastil Windsor pada Selasa (16/9).

    Pada hari yang sama, foto lama Trump bersama Epstein kembali muncul dengan diproyeksikan ke salah satu dinding Kastil Windsor. Trump terseret dalam kasus Epstein karena persahabatannya di masa lalu dengan mendiang pemodal terkemuka AS tersebut.

    Kepolisian Inggris dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (17/9/2025), mengatakan empat orang telah ditangkap terkait insiden di Kastil Windsor tersebut.

    Kasus itu diselidiki sebagai dugaan komunikasi jahat, dengan pihak kepolisian menyebut kemunculan gambar Trump dan Epstein itu sebagai “proyeksi tidak sah” di Kastil Windsor, yang juga mereka gambarkan sebagai “aksi publik”.

    Pada 8 September lalu, para politisi Partai Demokrat dalam DPR AS mempublikasikan surat ucapan ulang tahun yang diduga ditulis oleh Trump untuk Epstein sekitar lebih dari 20 tahun lalu. Gedung Putih telah membantah keaslian surat tersebut.

    Surat yang sama juga sempat diproyeksikan ke dinding Kastil Windsor di Inggris, bersama dengan foto-foto korban Epstein, klip mengenai kasus tersebut, dan laporan-laporan polisi.

    Dirilisnya surat ucapan ulang tahun itu baru-baru ini kembali menarik perhatian terhadap isu yang menjadi “duri politik dalam daging” bagi Trump.

    Surat itu berisi teks dialog yang diduga antara Trump dan Epstein, di mana Trump memanggilnya “sahabat” dan mengatakan “Semoga setiap hari menjadi rahasia indah lainnya”. Surat itu juga memuat sketsa kasar menyerupai siluet perempuan telanjang.

    Meskipun Trump telah meminta para pendukungnya untuk melupakan topik tersebut, rasa ingin tahu publik soal detail tindak kejahatan Epstein dan siapa saja yang mungkin mengetahui atau terlibat dengannya tetap tinggi.

    Trump pernah berteman dengan Epstein sebelum menjabat sebagai Presiden AS, sebelum dia berselisih dengan mantan pemodal terkemuka AS tersebut beberapa tahun sebelum kematiannya di dalam penjara pada tahun 2019.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Bilang AS Musnahkan 3 Kapal Narkoba dari Venezuela

    Trump Bilang AS Musnahkan 3 Kapal Narkoba dari Venezuela

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya telah “mengeliminasi” total tiga kapal dari Venezuela, yang diduga mengangkut narkoba. Hal ini disampaikan sehari setelah dia mengumumkan serangan mematikan kedua AS terhadap terduga pengedar narkoba di kawasan Karibia.

    “Kami sebenarnya telah mengeliminasi tiga kapal, bukan dua kapal, tetapi Anda melihat dua,” ungkap Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih sebelum terbang ke Inggris, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025).

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal apa yang terjadi dengan kapal ketiga, atau apakah ada korban jiwa lainnya.

    Pada Senin (15/9) malam, Trump mengumumkan bahwa pasukan militer AS telah menyerang kapal kedua di perairan internasional, hingga menewaskan tiga orang yang dia sebut sebagai “narkoteroris”.

    Pemerintahan Trump menghadapi serangkaian pertanyaan mengenai dasar hukum untuk serangan semacam itu, sejak serangan pertama dilancarkan pada awal bulan ini, yang disebut telah menewaskan 11 orang yang diklaim sebagai anggota geng Venezuela, Tren de Aragua.

    Washington telah merilis video dari dua serangan yang diumumkan tersebut, dan mengklaim mereka memiliki bukti tak terbantahkan bahwa orang-orang yang tewas merupakan para pengedar yang berupaya menyelundupkan narkoba mematikan ke wilayah AS.

    Akan tetapi, otoritas AS belum memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung klaim tersebut. Diketahui bahwa perdagangan narkoba bukanlah pelanggaran hukum yang bisa dihukum mati, menurut aturan hukum yang berlaku di AS.

    Serangan-serangan AS itu dilancarkan saat ketegangan di kawasan Karibia semakin meningkat karena penambahan kekuatan Angkatan Laut AS secara besar-besaran yang memicu spekulasi bahwa Washington mungkin sedang mengupayakan pergantian rezim di Caracas.

    AS menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro memimpin kartel perdagangan kokain, dan baru-baru ini menggandakan tawaran hadiah untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta atau setara Rp 821 miliar.

    Sebagian besar komunitas internasional menolak terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu Juli 2024 lalu, sedangkan kubu oposisi mengklaim adanya kecurangan yang meluas.

    Saat ditanya oleh wartawan soal pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada Maduro, Trump mengatakan: “Hentikan pengiriman narkoba ke Amerika Serikat.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    Beijing

    Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

    Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

    “AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

    Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

    Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

    Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

    Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Niat China bentuk tatanan global alternatif

    Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

    Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

    Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

    Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

    “Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

    Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

    Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

    Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

    Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

    “Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

    Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

    Rivalitas AS-China di Asia

    Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

    Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

    Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

    Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

    “Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

    Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

    Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

    Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

    “Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya

    (nvc/nvc)