Category: Detik.com Internasional

Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

Jakarta –

Badan PBB untuk kesetaraan gender, “UN Women”, akhir Agustus lalu merilis hasil survei yang mereka lakukan di Afganistan. Staf organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didirikan pada tahun 2010 itu, mewawancarai lebih dari 2.000 orang dari rumah ke rumah dengan pertanyaan: “Apa pendapat Anda terkait pendidikan sekolah untuk anak perempuan?”

Hasilnya, 92 persen responden mengatakan, pendidikan sekolah bagi anak perempuan penting. 87 persen pria dan 95 persen perempuan di daerah pedesaan mendukung pendidikan sekolah anak perempuan. Di kawasan perkotaan, baik pria maupun perempuan mendukung hingga 95 persen.

“Hampir selalu hal pertama yang diceritakan anak-anak perempuan kepada kami adalah, bahwa mereka sangat ingin belajar dan ingin punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,” kata Susan Ferguson, utusan khusus UN Women di Afganistan.

Makin banyak anak perempuan yang tak bisa bersekolah

Afganistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sekolah dasar. Empat tahun terakhir, Taliban melarang anak-anak perempuan melanjutkan sekolah dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di hari pertama sekolah setelah Taliban berkuasa pada 17 September 2021, anak-anak perempuan berdiri di depan pintu sekolah yang tertutup rapat bagi mereka. Banyak diantaranya yang terkejut dan menangis.

Menurut UNESCO, sejak saat itu, setidaknya 1,4 juta perempuan baik anak-anak dan dewasa kehilangan akses ke sekolah menengah dan universitas.

Kemungkinan angka ini akan terus bertambah, mengingat separuh populasi di negara tersebut berusia rata-rata sekitar 17 tahun.

Taliban terus menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak sesuai dengan Islam, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan masyarakat Afganistan. Meski mendapat banyak kecaman keras dari dunia internasional, Taliban tidak mengubah sikapnya.

Taliban memberlakukan serangkaian larangan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan – menjauhkan mereka dari ruang publik, melarang mereka mengenyam pendidikan lanjut dan bekerja serta membatasi kebebasan bergerak mereka secara ekstrem.

Taliban Menyangkal Realitas

“Mayoritas rakyat Afganistan mendukung pendidikan bagi putri mereka, ini bukan hal baru,” kata Sardar Mohammad Rahimi, mantan Wakil Menteri Pendidikan Afganistan, dalam wawancara dengan DW.

“Semua survei yang dilakukan sebelum Taliban berkuasa menunjukkan, perempuan dan anak perempuan di seluruh Afganistan, sangat tertarik pada pendidikan, dan keluarga mereka menuntut didirikannya pusat-pusat pendidikan di wilayah mereka,” lanjut Rahimi, yang kini tinggal di Prancis dan mengajar di Institut Nasional Bahasa dan Budaya Timur (INALCO).

“Taliban terus mencoba memaksakan tafsir mereka sendiri atas hukum syariah kepada rakyat Afganistan dan komunitas internasional, seraya mengklaim bahwa itu adalah bagian dari budaya Afganistan. Padahal, tugas pemerintah seharusnya adalah mendorong masyarakatnya untuk belajar,” tegas Rahimi.

Menurutnya, Taliban tidak mau mengakui bahwa masyarakatnya ingin menjalani gaya hidup yang berbeda.

“Para penguasa memaksakan proyek politik dan program agama yang ketat atas nama syariah kepada rakyat Afganistan, padahal itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas masyarakat di sana.”

Dukungan pendidikan dari Malala

Meski dilarang bersekolah, banyak keluarga tetap mendukung anak perempuan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah rahasia, atau dengan metode alternatif belajar rumahan secara online atau lewat radio. Para aktivis sipil di dalam dan luar negeri, serta LSM seperti Malala Fund, mendukung upaya ini.

Malala Fund adalah LSM internasional yang didirikan oleh Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian. Perempuan asal Pakistan ini ditembak oleh Taliban pada tahun 2012 saat berusia 15 tahun karena vokal memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak perempuan.

Malala selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Kini, ia secara rutin berbicara di PBB dan forum internasional mengenai anak-anak perempuan Afganistan, serta menuntut tekanan politik terus diberikan kepada Taliban.

Malala Fund ingin memberikan pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun kepada anak perempuan melalui berbagai jalur alternatif. Hingga saat ini, ratusan ribu anak perempuan di Afganistan telah mendapat manfaat dari program-program tersebut.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

19/09/2025 14:48
Harimau Mati dalam Mobil Bikin Publik Malaysia Marah

Kuala Lumpur –

Temuan bangkai harimau Malaya yang terancam punah di bagasi belakang sebuah mobil di Malaysia telah memicu kemarahan publik. Sedikitnya tiga tersangka ditangkap terkait temuan menggemparkan tersebut.

Bangkai harimau itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), ditemukan ketika otoritas satwa liar setempat menggeledah sebuah mobil di area Felda Tenggaroh, negara bagian Johor, sekitar 380 kilometer sebelah tenggara Kuala Lumpur, pada Selasa (16/9) waktu setempat.

Tiga pria yang berusia antara 28 tahun hingga 49 tahun ditangkap oleh otoritas setempat, setelah mereka tidak bisa menunjukkan izin khusus yang memungkinkan mereka untuk memiliki bangkai hewan yang dilindungi tersebut.

Harimau yang mati itu, yang tidak diketahui apakah jantan atau betina, menurut laporan media lokal, dijerat dan ditembak enam kali di bagian kepala.

Harimau Malaya yang sangat terancam punah, dan jumlahnya kini mencapai kurang dari 150 ekor di alam liat, menjadi simbol nasional Malaysia.

“Kami sangat marah karena terlepas dari upaya dan pengorbanan para penjaga hutan yang tidak kenal lelah, para pemburu liar masih dengan berani menghancurkan spesies agung ini demi keuntungan sesaat,” kata WWF Malaysia dalam pernyataannya.

WWF Malaysia menyerukan hukuman paling berat jika para pelaku terbukti bersalah. “Akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa Malaysia tidak akan menoleransi pembunuhan spesies yang paling terancam punah,” tegasnya.

Senada dengan WWF Malaysia, Lembaga Perlindungan Harimau Malaysia menyebut pembunuhan itu “menuntut hukuman yang paling berat”.

“Harimau adalah predator puncak yang menjaga keseimbangan hutan hujan kita. Apakah kita benar-benar menginginkan Malaysia tanpa mereka?” ucap pendiri Lembaga Perlindungan Harimau Malaysia, Lara Araffin, kepada AFP.

Salah satu partai politik anggota koalisi pemerintahan Malaysia, Asosiasi China Malaysia (MCA), menyebut kasus tersebut “sangat menyedihkan dan telah memicu kemarahan di seluruh negeri”.

Harimau Malaya diklasifikasikan sebagai spesies yang sangat terancam punah oleh kelompok perlindungan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Membunuh atau memiliki harimau dapat dikenakan hukuman denda hingga 1 juta Ringgit (Rp 3,9 miliar) dan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Sekitar 3.000 ekor harimau Malaya pernah menjelajahi hutan-hutan di Malaysia pada tahun 1950-an silam. Namun populasinya menurun selama beberapa dekade terakhir akibat hilangnya habitat imbas pembangunan dan perluasan lahan pertanian, serta perburuan liar.

“Bagi orang Malaysia, harimau Malaya lebih dari sekadar spesies — itu merupakan simbol nasional … Kehilangannya berarti kehilangan sebagian dari jati diri kita sebagai orang Malaysia,” sebut WWF Malaysia dalam pernyataannya.

Lihat juga Video ‘Sedih, Harimau Sumatera yang Terjerat Sling Baja di Jambi Akhirnya Mati’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 14:14
Profesi Pengantar Makanan di Australia Digemari WNI, Tapi Perlu Berhati-hati

Menjadi pengantar makanan di Australia adalah satu pekerjaan yang digemari banyak mahasiswa dan pemegang Working Holiday Visa (WHV) asal Indonesia.

Salah satunya adalah Tiwi Rizqi, yang datang ke Melbourne, untuk mendampingi suaminya yang sedang kuliah S2 jurusan ‘teaching’.

Perempuan asal Bogor tersebut sempat bekerja sebagai ‘cleaner’ di sebuah universitas dan juga di pabrik coklat, sebelum memutuskan untuk banting setir menjadi kurir pengantar makanan.

“Karena saya juga punya anak, jadi saya tidak bisa kerja yang full-time,” ujar Tiwi kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

“Kebetulan saya orangnya suka keluar, jadi kenapa enggak saya sambil main keluar tapi menghasilkan uang? Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil [pekerjaan] Uber Eats.”

Uber Eats adalah platform pemesanan makanan daring yang diluncurkan oleh perusahaan Uber pada bulan Agustus 2014.

Dengan menggunakan ‘e-bike’ atau sepeda listrik, Tiwi mengaku bisa bekerja selama lima hari dalam seminggu.

Setiap harinya, ia bisa bekerja selama empat jam.

Fleksibilitas yang ditawarkan pekerjaan ini membuatnya populer di kalangan mahasiswa asal Indonesia, menurut Tiwi.

“Banyak yang menarik Uber, ada yang pakai sepeda, ada juga yang pakai mobil,” ujarnya.

Diminta tetap berhati-hati

Sebagai profesi yang bisa dilakukan siapa saja, para pengamat memperingatkan agar para pengirim makanan terus berhati-hati.

Peringatan ini dikeluarkan setelah terungkapnya sejumlah pelanggaran di jalan raya yang bisa mengancam keselamatan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan Monash University dalam laporan yang ditugaskan oleh Victorian Automotive Chamber of Commerce (VACC).

Salah satu jenis pelanggaran yang sering ditemukan adalah memodifikasi sepeda yang bisa membahayakan pengemudinya.

Doni, kurir pengantar makanan asal Indonesia yang meminta agar identitasnya disamarkan, sempat memodifikasi sepeda listriknya demi bisa mengejar bonus.

“Dulu [saya] juga pakai e-bike yang ilegal … alasannya karena kita butuh orderan antar cepat, apalagi kalau kita sedang ada quest,” ujarnya.

“Quest ini kalau istilah di Uber Eats seperti kalau kita berhasil menyelesaikan jumlah trip yang dilakukan dalam waktu tertentu, kita bakal dapat bonus uang.”

Dalam seminggu, Doni menargetkan penghasilan sebesar AU$800 (Rp8 juta) sampai AU$900 (Rp9 juta).

Mengantar makanan menjadi tambahan penghasilan bagi Doni, yang juga bekerja di sebuah restoran cepat saji di Melbourne.

Demi bisa mengejar kecepatan dan bonus, Doni menggunakan sepeda listrik ilegal yang menggunakan ‘throttle’.

“Makanya kalau pakai yang ilegal cepat aja sih, apalagi kalau di jalan raya, apalagi kalau terpaksa masuk highway [jalan raya] atau masuk underpass [jalan bawah tanah],” katanya.

Namun menurut Associate Profesor Alexa Delbosc dari Monash University, penggunaan sepeda tersebut tidak aman.

“Kami menarik kesimpulan kalau pengemudi menggunakan sepeda listrik ini sudah seperti sepeda motor,” katanya.

“Kendaraan menggunakan ‘throttle’ yang bisa melaju … dalam kecepatan yang relatif tinggi, ditambah bobotnya yang relatif berat, bukanlah kombinasi yang baik untuk keamanan.”

Profesor Alexa mengatakan perilaku mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi bisa menimbulkan risiko tabrakan dengan sepeda lain, atau kecelakaan dengan pejalan kaki.

Sejumlah pelanggaran pengantar makanan

Bulan Agustus kemarin, Kepolisian Victoria di Melbourne merazia pengemudi sepeda listrik pengantar makanan yang dianggap melanggar aturan.

Kepolisian Victoria mengeluarkan 37 denda bagi pesepeda yang melaju di trotoar, ke arah yang salah di jalan raya, menggunakan telepon seluler ketika berkendara, dan tidak menaati rambu lalu lintas.

Pelanggaran ini juga tercatat dalam laporan Monash University dan VACC awal Agustus lalu, dalam penelitian yang memonitor 27.000 pesepeda selama tiga hari.

“Kami melacak sejumlah perilaku, seperti mengendarai sepeda listrik ini di trotoar, yang tidak sesuai aturan di Victoria,” ujar Profesor Alexa.

“Bersepeda ke arah yang salah, [dan] bersepeda 25 kilometer per jam tanpa mengayuh, yang artinya mereka hanya mengandalkan baterai.”

Profesor Alexa juga mengaku pernah melihat sepeda listrik pengantar makanan melaju di jalan tol.

“Ini menggambarkan masalah yang lebih besar tentang bagaimana sepeda listrik digunakan,” katanya.

“Dan mungkin [minimnya] pemahaman pesepeda tentang aturan di jalan dan persyaratan hukumnya.”

Menurutnya, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengenai produk sepeda listrik yang beredar di pasaran.

Sebagai pengantar makanan di Australia, Tiwi mengatakan ia menentang pengantar makanan yang tidak mengikuti aturan jalan raya di Australia.

“Pertama itu bisa mencelakakan orang juga, maksudnya kalau mereka mengendarai sepedanya di trotoar, kan banyak orang yang jalan kaki,” ujarnya.

“Apalagi kalau sepedanya dimodifikasi seperti itu, sudah kalau motor kalau cepat banget dan tidak terkontrol bisa membahayakan orang lain.”

19/09/2025 13:50
Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

Washington DC –

Senator Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders, menyebut Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sanders yang seorang penganut Yahudi ini, menjadi Senator pertama AS yang menyampaikan pernyataan semacam itu kepada publik.

Pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Jazeera, Jumat (19/9/2025), disampaikan Sanders dalam tulisan opini yang dipublikasikan pada situs resminya pada Rabu (17/9). Dia memberi judul “Ini Genosida” untuk tulisannya tersebut.

Sanders mengutip semakin banyaknya bukti dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tulisannya.

Dia menuduh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melancarkan “perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina” alih-alih hanya membela diri dari kelompok Hamas.

Meskipun dia mengakui hak Israel untuk membela diri dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sanders juga berpendapat bahwa cakupan, skala, dan durasi operasi militer Israel di Gaza telah sejak lama melampaui batas pembelaan diri. Dia menyebut operasi militer Israel itu sebagai “kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran”.

“Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza,” tegas Sanders, seorang Senator Vermont, dalam tulisannya.

“Saya menyadari bahwa banyak orang mungkin tidak setuju dengan kesimpulan ini. Sebenarnya, entah Anda menyebutnya genosida, pembersihan etnis, kekejaman massal, atau kejahatan perang, jalan ke depan sudah jelas,” imbuhnya.

Sanders menjadi Senator pertama di AS yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida.

Sanders Kritik AS Memungkinkan Perang Israel di Gaza

Sanders mengkritik negaranya sendiri telah memungkinkan perang melalui penjualan senjata dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Dia menuntut penghentian segera semua penjualan senjata ofensif ke Israel, dan mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump serta Kongres AS “mengakhiri keterlibatan kita dalam pembantaian rakyat Palestina”.

Dia juga menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan genosida”.

“Setelah menyebutnya genosida, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menuntut gencatan senjata segera, lonjakan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk memberikan Palestina negara mereka sendiri,” tegas Sanders.

Sanders menempatkan krisis ini dalam konteks global lebih luas. Dia memperingatkan bahwa pengikisan norma internasional, khususnya larangan genosida, mengancam nilai demokrasi di seluruh dunia.

“Jangan lakukan kesalahan. Jika tidak ada akuntabilitas untuk Netanyahu dan rekan-rekan penjahat perangnya, para demagog lain yang akan melakukan hal yang sama,” sebutnya.

“Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida,” tegas Sanders.

Lihat Video ‘Nasib Rumah Sakit yang Tersisa di Gaza Kini di Ujung Tanduk’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 13:31
Beda Pandangan Jerman dan Spanyol Soal Konflik Gaza

Jakarta –

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa Jerman dan Spanyol mengakui adanya “perbedaan pandangan” serta memiliki “penilaian yang berbeda” terkait konflik di Gaza.

Pernyataan ini disampaikan Merz saat bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Madrid pada hari Kamis (18/09), di tengah pembahasan mengenai kemungkinan sanksi terhadap Israel atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Palestina.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah menyatakan dukungan untuk sanksi, sementara Jerman tetap menjadi penentang utama.

Merz, yang berasal dari kubu konservatif, menegaskan bahwa Jerman berpihak pada Israel, meski menyebut respons militer Israel di Gaza sebagai tindakan yang tidak proporsional.

Sementara itu, pemerintahan sayap kiri Spanyol di bawah Sanchez menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel di Gaza.

“Kita boleh mengkritik pemerintah Israel, tetapi kita tidak boleh membiarkan kritik itu digunakan untuk menghasut kebencian terhadap orang Yahudi,” kata Merz, seraya menambahkan bahwa dirinya dan Sánchez sependapat dalam hal ini.

Namun, Merz juga menegaskan bahwa Jerman tidak berencana mengikuti langkah Spanyol yang telah mengakui negara Palestina pada tahun 2024. Sánchez bahkan menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida” dan menyerukan pelarangan atlet Israel di ajang olahraga internasional.

Jerman masih belum putuskan soal sanksi terhadap Israel

Merz mengatakan bahwa Jerman akan menentukan sikapnya terkait sanksi Uni Eropa terhadap Israel sebelum pertemuan Uni Eropa di Kopenhagen pada Oktober mendatang. Ia menyebut bahwa tindakan Israel di Gaza tidak sebanding dengan tujuan yang diklaim.

Namun, Jerman tidak sepakat bahwa tindakan tersebut merupakan genosida. Ia juga menambahkan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina belum menjadi opsi bagi Jerman saat ini.

“Pemerintah Jerman akan segera menentukan sikap resmi terkait isu ini, yang kini jadi pembahasan di tingkat Uni Eropa. Minggu depan, kami akan membahasnya di kabinet, dan saya perkirakan kami sudah punya keputusan sebelum pertemuan dewan informal Uni Eropa pada 1 Oktober di Kopenhagen,” ujar Merz.

Pelabuhan Italia blokir pengiriman bahan peledak ke Israel

Sementara itu, di Italia, pemerintah Kota Ravenna mengumumkan bahwa mereka telah memblokir pengiriman bahan peledak yang ditujukan ke Israel.

Ravenna, yang berada di wilayah Emilia-Romagna dan dipimpin oleh Partai Demokrat (oposisi kiri-tengah), mengambil langkah ini setelah mendapat informasi dari para pekerja pelabuhan.

“Berkat keberanian para pekerja pelabuhan, kami mendapat informasi semalam tentang kedatangan dua kontainer hari ini,” kata Wali Kota Ravenna Alessandro Barattoni dalam pernyataan video yang diunggah di media sosial.

Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni belum memberikan komentar langsung. Sebelumnya, Meloni menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza, dan memperingatkan bahwa hal tersebut bisa memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

19/09/2025 12:40
Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

“Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

Halaman 2 dari 2

Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
[Gambas:Video 20detik]
(nvc/ita)

19/09/2025 12:23
Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

New York –

Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

“Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

“Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

“Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

“Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 11:51
Ambisi Logam Tanah Jarang China Cemari Sungai Mekong

Jakarta –

Para ahli ekologi memperingatkan, beberapa negara Asia Tenggara terancam menghadapi bencana ekologis, kecuali dilakukan tindakan segera untuk meredam ‘booming’ penambangan logam tanah jarang di Myanmar.

Global Witness, sebuah organisasi pengawas lingkungan dan pelanggaran HAM yang berbasis di London melaporkan, Myanmar memiliki sumber terbesar di dunia unsur mineral tanah jarang berat. Mineral ini penting untuk pembuatan produk teknologi tinggi seperti turbin angin, mobil listrik, serta alat-alat medis.

Sebagian besar tambang ini terletak di negara bagian Shan, lokasi perang saudara berkecamuk sejak kudeta militer terjadi di Myanmar pada tahun 2021.

Departemen Pengendalian Pencemaran Thailand awal tahun ini menemukan kadar arsenik hampir empat kali lebih tinggi dari batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di beberapa bagian Sungai Kok, anak sungai Mekong yang mengalir dari Myanmar ke Thailand. Logam beracun lainnya juga terdeteksi pada tingkat yang membahayakan.

Sungai Kok mengalir melewati provinsi Chiang Rai di Thailand utara sebelum bermuara ke Mekong, di mana konsentrasi arsenik juga dilaporkan telah terdeteksi.

Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara, yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Para ahli khawatir sistem irigasi yang mengairi hamparan luas lahan pertanian dan pasokan air minum di wilayah tersebut turut terkontaminasi. WHO telah melaporkan bahwa paparan jangka panjang terhadap arsenik dan logam lainnya dapat menyebabkan kanker, gangguan saraf, dan kegagalan organ tubuh.

“Apa yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan,” kata Pianporn Deetes, direktur kampanye International Rivers, sebuah LSM konservasi pada DW.

“Jika tidak dikendalikan, situasinya bisa memburuk dengan cepat. Kemungkinan ada ratusan tambang ilegal di kawasan hulu, dan air yang terkontaminasi berat menyebar melalui Sungai Mekong dan anak-anak sungainya, dan pada akhirnya menyebabkan pengasaman air yang terjadi hingga ke laut,” kata Deetes.

Di luar kendali Bangkok?

Setelah petisi dari komunitas setempat di bulan Juni, otoritas Thailand mengusulkan pembangunan penghalang sedimen bawah air atau bendungan mini di Sungai Kok untuk menjebak endapan beracun agar tidak mencapai desa-desa.

Namun, kelompok lingkungan mengatakan, infrastruktur semacam itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat diselesaikan, sementara krisis sudah di depan mata.

Bangkok tidak punya banyak pilihan. Masalahnya bersumber dari sebagian besar wilayah di Myanmar, khususnya di negara bagian Shan, di mana tambang-tambang baru di wilayah tersebut berada di bawah kendali United Wa State Army (UWSA), sebuah kelompok bersenjata yang mengelola dua wilayah otonomi khusus di Myanmar. UWSA didukung oleh Cina.

Reuters melaporkan, UWSA memberikan perlindungan bersenjata untuk operasi pertambangan yang dijalankan oleh perusahaan Cina di sana. Baik penguasa militer Myanmar maupun organisasi internasional tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Sejauh ini masih belum diketahui apakah pencemaran tersebut masih terkonsentrasi di Thailand utara atau sudah meluas ke negara-negara hilir Sungai Mekong.

“Sangat mungkin, cemaran bahan kimia beracun dan logam berat terdeteksi di Kamboja,” ujar Brian Eyler, direktur Program Asia Tenggara di Stimson Center, kepada DW. Eyler menambahkan, 60% asupan protein di Kamboja berasal dari tangkapan ikan liar di Sungai Mekong.

Dalam beberapa minggu terakhir, kelompok masyarakat sipil menyerukan tindakan lebih tegas dari Komisi Sungai Mekong (MRC), sebuah badan antar-pemerintah yang dibentuk Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam pada tahun 1990-an untuk bersama-sama mengelola sungai Mekong.

“MRC harus segera membangun stasiun pemantauan logam berat, dan memastikan komunitas di seluruh daerah yang dilewati aliran sungai memiliki akses atas informasi yang akurat dan transparan,” desak Pianporn.

Sejauh ini MRC meremehkan seruan tersebut. Pada bulan Juli, lembaga itu melaporkan kadar arsenik di empat dari lima lokasi pengambilan sampel di Thailand dan Laos di atas batas aman. Namun, MRC hanya menggambarkan situasinya sebagai “masalah lingkungan lintas batas yang cukup serius.”

Para analis sepakat, tanggung jawab akhir terletak di ‘pundak’ Beijing, yang menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global serta hampir 90% proses pemurniannya.

Sekitar tahun 2010 Cina melarang banyak bentuk penambangan tanah jarang di dalam negeri, karena kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Namun, hal ini justru mendorong makin banyak perusahaan Cina untuk berpindah ke selatan, dan mengoperasikan pertambangan di perbatasan Myanmar, khususnya di negara bagian Kachin dan Shan.

Pada tahun 2018, pemerintah sipil Myanmar melarang ekspor dan memerintahkan perusahaan tambang Cina menghentikan operasi. Namun sejak tahun 2021, ekstraksi terus berlanjut di tengah konflik sipil yang makin meluas di sana.

Apakah situasinya kian memburuk?

“Beijing harus menjamin, bahwa semua impor logam tanah jarang hanya berasal dari tambang yang mematuhi hukum dan standar lingkungan Cina,” kata Pianporn kepada DW. “Jika Cina serius ingin memimpin dalam hal ‘peradaban ekologis’, maka mereka harus bertindak secara akuntabel dan transparan,” tambahnya. Namun, jika Beijing merespon dengan keras maka itu akan bertentangan dengan kepentingan nasional mereka di tengah persaingan ketat geopolitis menguasai logam tanah jarang ini.

Asisten Profesor Dulyapak Preecharatch dan dosen Studi Asia Tenggara di Universitas Thammasat mengatakan, dalam mempraktikkan kebijakan luar negerinya di wilayah seperti Asia Tenggara, dalam hubungan bilateralnya Cina selalu menekankan prinsip kedaulatan negara, di mana mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk peraturan lingkungannya.

Dengan demikian, Beijing bisa mengatakan, mereka tidak ikut campur dalam penambangan tanah jarang di Myanmar, karena pengawasan terhadap kerusakan lingkungan adalah kedaulatan Myanmar, dan Cina tidak perlu “mempertimbangkan masalah yang dihadapi negara-negara hilir lainnya,” jelas Preecharatch kepada DW.

“Demam” tanah jarang tidak hanya terjadi di Myanmar. Setidaknya ada 15 tambang teridentifikasi di sepanjang anak sungai Mekong di Laos. Kamboja saat ini belum memiliki tambang tanah jarang berskala besar yang aktif, tetapi eksplorasi sedang berlangsung.

Para ahli lingkungan khawatir akan adanya reaksi berantai pencemaran di kawasan sungai Mekong.

“Situasi ini kemungkinan besar akan semakin memburuk,” ujar Eyler dari Stimson Center kepada DW.

“Ada kemungkinan seluruh populasi ikan di sungai tercemar, dan kawasan lahan basah di sepanjang aliran sungai yang merupakan zona produksi pertanian untuk dunia, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama,” tambahnya.

Untuk saat ini, Mekong masih dianggap sebagai salah satu sungai besar yang masih relatif bersih di dunia jika dibandingkan dengan sungai Gangga (India) atau Yangtse (Cina). Namun para ahli khawatir, reputasi itu akan segera hilang.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

19/09/2025 11:29
Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

“Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

“Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

Dia belum menjelaskan detail apa upaya yang sedang dilakukan dan bagaimana cara AS mengambil lagi pangkalan itu. Dia hanya menyebut pangkalan itu dekat dengan fasilitas nuklir China.

“Salah satu alasan kami menginginkan pangkalan itu adalah, seperti yang Anda ketahui, jaraknya satu jam dari tempat China memproduksi senjata nuklirnya,” ucapnya.

Para pejabat AS tidak segera mengklarifikasi apa yang dimaksud Trump ketika ia mengatakan Washington sedang berusaha mendapatkan kembali pangkalan itu.

Bagram, pangkalan udara terbesar Afghanistan, merupakan titik tumpu operasi yang dipimpin AS di negara itu selama dua dekade setelah operasi menggulingkan Taliban menyusul serangan 11 September di Washington dan New York.

Namun, pasukan AS dan NATO menarik diri dari pangkalan tersebut pada Juli 2021 ketika Taliban yang bangkit kembali mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan sebelum akhirnya menguasai seluruh negeri.

Trump telah berulang kali mengkritik hilangnya pangkalan tersebut sejak kembali berkuasa, mengaitkannya dengan serangannya terhadap penanganan pendahulunya, Joe Biden, atas penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Trump juga mengeluhkan meningkatnya pengaruh negara adidaya saingannya, China, di Afghanistan.

(rfs/haf)

19/09/2025 07:43
Setelah PBB Bilang Israel Genosida di Gaza, Lantas Apa?

Jakarta –

Komisi Penyelidik PBB telah menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. PBB menilai Israel telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikatergorikan hukum internasional sebagai genosida.

Seperti dikutip BBC, Rabu (17/9), keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran. Komisi Penyelidik PBB juga mengutip pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza untuk membuktikan genosida di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel tak terima dan menyangkal laporan tersebut dengan menyebutnya ‘menyimpang dan palsu’. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai ‘proksi Hamas’ dan hanya mengandalkan ‘kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan’.

“Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Ribuan orang tewas dan ratusan orang disandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, serangan Israel membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi, lebih dari 90% rumah rusak atau hancur dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

Komisi Penyelidik Internasional Independen (COI) untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM. Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

“Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

“Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

Selain itu, Komisi juga memperingatkan negara lain untuk ‘mencegah dan menghukum kejahatan genosida’ dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

“Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Harap Pimpinan Israel Segera Diadili

Pillay mengatakan dirinya melihat kesamaan apa yang terjadi di Gaza dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

Pillay pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB. Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

“Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

“Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

Dalam kedua kasus itu, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

Halaman 2 dari 3

(idn/rfs)

19/09/2025 07:00