Category: Detik.com Internasional

  • Israel Tangkap Khatib Masjid Al-Aqsa Usai Salat Jumat

    Israel Tangkap Khatib Masjid Al-Aqsa Usai Salat Jumat

    Yerusalem

    Polisi Israel menangkap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Mohammad Sarandah, tak lama setelah salat Jumat. Syekh Sarandah kemudian dibebaskan tak lama setelah penangkapan.

    Dilansir Kantor Berita Turki Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025), penangkapan ini diungkap oleh Wakaf Islam Yerusalem. Mereka menyebut usai dibebaskan, Syekh Sarandah dilarang polisi Israel masuk Masjid Al-Aqsa selama satu pekan.

    Dalam pernyataan singkatnya, Wakaf mengatakan larangan tersebut dapat diperpanjang tetapi tidak memberikan alasan penangkapan.

    Tidak ada komentar langsung dari otoritas Israel mengenai penangkapan ini.

    Para pengamat mencatat bahwa otoritas Israel umumnya melarang para ulama masjid untuk berbicara tentang serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Sejak dimulainya serangan, lebih dari 65.100 warga Palestina telah tewas. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, dengan ratusan ribu orang mengungsi dan kelaparan telah merenggut setidaknya 440 nyawa, termasuk 147 anak-anak.

    (lir/wnv)

  • Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua pimpinan negara itu disebut membahas masalah TikTok hingga perihal perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), siaran media pemerintah China, CCTV, dan kantor berita Xinhua, mengatakan bahwa panggilan telepon telah dimulai.

    Panggilan telepon ini adalah yang kedua bagi mereka sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari lalu.

    Sebelumnya, Trump memberikan rencana pembicaraan dengan Xi. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa mereka akan membahas TikTok dan juga perdagangan.

    “Dan kami sangat dekat dengan kesepakatan untuk semua itu. Dan hubungan saya dengan China sangat baik,” katanya.

    Pada 5 Juni lalu, Presiden AS itu mengatakan Xi telah mengundangnya untuk mengunjungi China. Trump juga mengeluarkan undangan serupa agar pemimpin China tersebut datang ke Amerika Serikat.

    Sejauh ini, belum ada rencana perjalanan, tetapi beberapa analis memperkirakan Xi akan mengulangi tawarannya pada hari Jumat, memanfaatkan antusiasme Trump untuk resepsi mewah di ibu kota negara asing.

    Pada Kamis kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk “menyelesaikan sesuatu terkait TikTok.”

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, bisnis TikTok di AS akan “dimiliki oleh semua investor Amerika, serta orang-orang dan perusahaan yang sangat kaya,” kata Trump.

    Trump mengaku yakin TikTok telah meningkatkan daya tarik bagi pemilih muda dan membantunya memenangkan pemilu 2024.

    Trump pada hari Selasa kembali menolak penerapan larangan terhadap TikTok, yang telah diputuskan di bawah pendahulunya, Presiden Joe Biden.

    The Wall Street Journal mengangkat kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mengendalikan TikTok yang akan mencakup raksasa teknologi Oracle dan dua dana investasi California, Silver Lake dan Andreessen Horowitz.

    Perundingan telepon tersebut terjadi ketika dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut berupaya menemukan kompromi terkait tarif.

    Kedua belah pihak secara dramatis menaikkan tarif satu sama lain selama perselisihan yang berlangsung selama berbulan-bulan awal tahun ini, yang mengganggu rantai pasokan global.

    Washington dan Beijing kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi pungutan, yang berakhir pada bulan November, di mana Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 30 persen atas impor barang-barang China dan China mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap produk-produk AS.

    Panggilan telepon tersebut juga terjadi setelah Xi menyelenggarakan pertemuan puncak besar bulan ini dengan para pemimpin Rusia dan India dan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamati parade militer di Beijing. Trump menanggapi kehadiran Kim dan Putin di parade militer China itu.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan Kim Jong Un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump kepada Xi di platform Truth Social miliknya.

    Lihat juga Video: Trump Perpanjang Penundaan Pemblokiran TikTok Hingga 16 Desember

    (lir/azh)

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • Palestina Sesalkan Veto AS di DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza

    Palestina Sesalkan Veto AS di DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza

    Ramallah

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal gencatan senjata Gaza. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Dalam voting pada Kamis (18/9), sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi terbaru yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB tersebut, juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya di Jalur Gaza.

    Satu-satunya anggota yang tidak mendukung resolusi itu adalah AS, yang kembali menggunakan hak vetonya. Ini berarti sudah enam kali AS menggunakan hak veto saat voting resolusi DK PBB menyangkut soal perang Gaza yang sudah berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Draf resolusi terbaru itu menyatakan “kekhawatiran mendalam atas perluasan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza dan semakin mendalamnya penderitaan warga sipil sebagai dampaknya”.

    Abu Rudeineh juga mendesak otoritas Israel untuk segera membatalkan keputusan mereka untuk melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza. Dia menegaskan Palestina menolak “segala upaya perubahan demografis atau teritorial” di wilayah tersebut.

    Lihat juga Video: Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Paris

    Otoritas Amerika Serikat (AS) merilis peringatan keamanan terbaru bagi warga negaranya yang ada di Prancis, saat unjuk rasa besar-besaran berlangsung di negara tersebut. Demo yang digelar meluas ini memprotes pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

    Washington dalam imbauannya, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), memperingatkan “kemungkinan bentrokan kekerasan” dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (18/9) waktu setempat.

    “Aksi mogok kerja dan aksi protes sedang berlangsung di seluruh Prancis. Transportasi umum terdampak secara signifikan, terutama di area metropolitan Paris, dan beberapa sekolah ditutup,” demikian peringatan keamanan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Prancis, juga dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    “Para pengemudi mungkin terdampak oleh pemblokiran jalan, dan mungkin ada gangguan pada moda transportasi lainnya — termasuk penerbangan, kereta api, dan layanan taksi,” imbuh peringatan tersebut.

    “Kemungkinan bentrokan kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan serta penegak hukum Prancis masih tinggi. Hindari area-area unjuk rasa,” imbau Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

    Setiap warga AS di Prancis juga diimbau untuk waspada dan berhati-hati di area unjuk rasa, serta terus memantau informasi terbaru dari otoritas dan media lokal.

    Peringatan keamanan ini dirilis saat aksi mogok kerja dan unjuk rasa digelar dengan diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang. Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran untuk rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah Prancis di bawah Macron.

    Sekitar 80.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dan menegakkan ketertiban. Namun aksi protes yang berlangsung pada Kamis (18/9) diwarnai tembakan gas air mata oleh Kepolisian Prancis, salah satunya dalam aksi pemblokiran sebuah depot bus pada fajar.

    Bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, seperti dilaporkan media lokal Prancis, terjadi di beberapa area, termasuk ibu kota Paris, kemudian di kota Nantes dan Lyon.

    Unjuk rasa yang digelar secara nasional, baik di kota besar maupun kota kecil di Prancis ini, menyuarakan kemarahan atas meningkatnya kemiskinan, ketimpangan yang semakin tajam, dan perjuangan para pekerja bergaji rendah serta kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Serikat pekerja yang melakukan mogok kerja mendesak pembatalan usulan pemotongan anggaran. pembekuan jaminan sosial, dan penghematan anggaran lainnya, yang dinilai hanya akan semakin membebani kantong pekerja bergaji rendah dan kelas menengah.

    Kalangan sayap kiri dan pendukungnya menuntut orang-orang kaya dan pengusaha untuk membayar lebih banyak pajak, daripada melakukan pemotongan anggaran demi mengendalikan utang Prancis.

    Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 94 penangkapan telah dilakukan secara nasional.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Washington

    Sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjatuh saat melakukan misi latihan di negara bagian Washington. Kecelakaan helikopter ini memicu kebakaran hutan di wilayah tersebut, hingga membutuh respons darurat besar-besaran.

    Empat personel militer AS yang ada di dalam helikopter tersebut, belum diketahui kondisinya.

    Kecelakaan Black Hawk ini, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), terjadi di dekat Pangkalan Gabungan Lewis-McChord di Washington pada Rabu (16/9) malam waktu setempat.

    Sejumlah pejabat militer AS menyebut helikopter jenis MH-60 Black Hawk yang digunakan oleh Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat AS itu terjatuh di area Danau Summit, sebelah barat Olympia.

    Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan.

    “Situasi ini masih aktif dan terus berlangsung,” demikian pernyataan Angkatan Darat AS.

    Juru bicara Angkatan Darat AS, Ruth Castro, mengatakan kepada Associated Press bahwa insiden ini ditangani sebagai misi pencarian, dan para petugas “paling profesional dan terampil” sedang melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dia menambahkan pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum.

    Dituturkan Departemen Sumber Daya Alam Washington bahwa kecelakaan Black Hawk itu memicu kebakaran yang meluas di area seluas 4.000 meter persegi pada Kamis (18/9) pagi waktu setempat.

    Para petugas pemadam kebakaran setempat bekerja sama dengan personel militer dan petugas pemadam khusus kebakaran hutan berjibaku memadamkan api.

    Sheriff Thurston County, Derek Sanders, dalam pernyataannya bahwa para deputinya dan tim tanggap darurat telah mencapai lokasi kecelakaan helikopter itu, namun kebakaran yang terjadi di area itu menghambat upaya penyelamatan.

    “Para deputi telah menemukan lokasi kecelakaan, tetapi belum dapat melanjutkan upaya penyelamatan karena lokasi kejadian masih dilanda kebakaran dan alas kaki mereka mulai kepanasan,” tutur Sanders dalam pernyataannya.

    Menurut situs pelacakan penerbangan ADS-B Exchange, helikopter Black Hawk itu terakhir kali mengirimkan sinyal pada pukul 19.45 waktu setempat di lokasi berjarak sekitar 4 kilometer sebelah timur Danau Summit. Sejumlah helikopter penyelamat dikerahkan untuk membantu pencarian dan penyelamatan.

    Lihat juga Video: Penyelidik Ungkap Detik-detik Tabrakan Pesawat-Black Hawk di AS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Israel Kini Punya Senjata Laser untuk Tembak Jatuh Rudal

    Tel Aviv

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa pengembangan senjata laser yang berkekuatan tinggi telah selesai dilakukan. Senjata laser itu disebut akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini untuk memperkuat sistem pertahanan udara multi-level yang melindungi negara Yahudi itu dari serangan.

    Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Israel, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), senjata laser bernama Iron Beam, yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan Elbit Systems Ltd itu, memiliki kekuatan 100 kilowatt.

    Senjata laser itu telah menjalani uji coba di wilayah Israel bagian selatan, dengan Kementerian Pertahanan Israel mengklaim Iron Beam berhasil mencegat drone, roket, mortir, dan pesawat dalam uji coba tersebut.

    Senjata laser tersebut akan diintegrasikan ke dalam perisai pertahanan rudal Israel, Iron Dome, dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dinilai akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi negara Yahudi yang marak dilanda serangan drone dan rudal.

    Kementerian Pertahanan Israel tidak mengungkapkan lebih lanjut soal tingkat pencegatan sistem laser tersebut, yang memiliki banyak keterbatasan teknis dan tidak dapat berfungsi dalam kondisi cuaca berawan.

    Teknologi laser semacam itu disebut-sebut sebagai cara yang lebih murah untuk menangkal drone dan proyektil lainnya, dengan biaya setiap pencegatan disebut kurang dari US$ 5 (Rp 83.000). Sistem pertahanan udara berbasis rudal yang saat ini digunakan Israel diketahui menghabiskan biaya puluhan ribu dolar, atau ratusan juta rupiah, untuk setiap pencegatan.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengembangkan senjata berenergi terarah untuk menggantikan amunisi yang mahal, tetapi teknologinya terbukti sulit untuk ditingkatkan.

    Israel mengklaim mereka menjadi negara pertama yang mencapai garis akhir dengan sistem barunya, namun status proyek negara-negara lainnya belum jelas.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya memuji “pencegatan cepat dan tepat sasaran dengan biaya marginal yang menggabungkan sistem pertahanan kita yang ada dan mengubah persamaan ancaman”.

    Israel, awal tahun ini, mengakui telah menggunakan versi sistem yang kurang kuat dalam pertempuran.

    Sejak kelompok Hamas menembus pertahanan Israel sambil menembakkan 3.000 orang dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu, Tel Aviv terlibat dalam perang multi-front di mana puluhan ribu proyektil telah ditembakkan ke arah Israel. Mengembangkan perisai laser yang murah dan efektif dapat terbukti signifikan.

    Pengumuman soal senjata laser itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menekankan bahwa imbas dari meningkatnya isolasi, maka Israel harus mengejar kemandirian keamanan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Beijing

    China memperingatkan Papua Nugini agar tidak “merusak” kepentingan dan kedaulatan dengan menandatangani pakta pertahanan dengan Australia, yang secara luas dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Beijing yang semakin besar di kawasan Pasifik.

    Australia dan Papua Nugini, pekan ini, menyepakati draft kesepakatan yang akan membuat kedua negara berkomitmen untuk saling membela dari serangan-serangan bersenjata.

    Ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), juru bicara Kedutaan Besar China di Port Moresby mengatakan Beijing menghormati hak Papua Nugini untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara lainnya.

    Namun, kesepakatan semacam itu, menurut juru bicara Kedutaan Besar China, tidak boleh “eksklusif”, atau dengan kata lain, membatasi Papua Nugini untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya.

    “Kesepakatan itu juga seharusnya menahan diri dari menargetkan pihak ketiga mana pun atau merusak hak dan kepentingannya yang sah,” ucap juru bicara Kedutaan Besar China memperingatkan.

    Lebih lanjut, China mendesak Papua Nugini untuk mempertahankan “kerja sama yang saling menguntungkan” dengan Beijing dan “menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemandirian”.

    China telah berkomitmen miliaran dolar kepada negara-negara Pasifik selama satu dekade terakhir, mendanai rumah sakit, stadion olahraga, jalan raya, dan pekerjaan umum lainnya dalam upaya untuk memenangkan hati mereka.

    Australia telah meningkatkan keterlibatan dengan kawasan tersebut dalam upaya melawan pengaruh China.

    Canberra dan Port Moresby mengatakan perjanjian tersebut akan ditandatangani setelah proses kabinet di kedua negara, menyusul penundaan minggu ini.

    Naskah perjanjian itu menyatakan “setiap kegiatan, kesepakatan, atau pengaturan dengan pihak ketiga tidak akan membahayakan kemampuan salah satu pihak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut” — menjadi isyarat jelas kepada Beijing.

    Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, mengatakan pekan ini bahwa dirinya akan mengirimkan Menteri Pertahanannya, Billy Joseph, ke China untuk membahas perjanjian tersebut.

    Papua Nugini, yang merupakan bekas kolonial Australia, merupakan negara terbesar dan paling padat di Melanesia.

    Dukungan ekonomi China di kawasan Pasifik tampaknya membuahkan hasil, dengan Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Beijing dalam beberapa tahun terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

    Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

    Jakarta

    Badan PBB untuk kesetaraan gender, “UN Women”, akhir Agustus lalu merilis hasil survei yang mereka lakukan di Afganistan. Staf organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didirikan pada tahun 2010 itu, mewawancarai lebih dari 2.000 orang dari rumah ke rumah dengan pertanyaan: “Apa pendapat Anda terkait pendidikan sekolah untuk anak perempuan?”

    Hasilnya, 92 persen responden mengatakan, pendidikan sekolah bagi anak perempuan penting. 87 persen pria dan 95 persen perempuan di daerah pedesaan mendukung pendidikan sekolah anak perempuan. Di kawasan perkotaan, baik pria maupun perempuan mendukung hingga 95 persen.

    “Hampir selalu hal pertama yang diceritakan anak-anak perempuan kepada kami adalah, bahwa mereka sangat ingin belajar dan ingin punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,” kata Susan Ferguson, utusan khusus UN Women di Afganistan.

    Makin banyak anak perempuan yang tak bisa bersekolah

    Afganistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sekolah dasar. Empat tahun terakhir, Taliban melarang anak-anak perempuan melanjutkan sekolah dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Di hari pertama sekolah setelah Taliban berkuasa pada 17 September 2021, anak-anak perempuan berdiri di depan pintu sekolah yang tertutup rapat bagi mereka. Banyak diantaranya yang terkejut dan menangis.

    Menurut UNESCO, sejak saat itu, setidaknya 1,4 juta perempuan baik anak-anak dan dewasa kehilangan akses ke sekolah menengah dan universitas.

    Kemungkinan angka ini akan terus bertambah, mengingat separuh populasi di negara tersebut berusia rata-rata sekitar 17 tahun.

    Taliban terus menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak sesuai dengan Islam, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan masyarakat Afganistan. Meski mendapat banyak kecaman keras dari dunia internasional, Taliban tidak mengubah sikapnya.

    Taliban memberlakukan serangkaian larangan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan – menjauhkan mereka dari ruang publik, melarang mereka mengenyam pendidikan lanjut dan bekerja serta membatasi kebebasan bergerak mereka secara ekstrem.

    Taliban Menyangkal Realitas

    “Mayoritas rakyat Afganistan mendukung pendidikan bagi putri mereka, ini bukan hal baru,” kata Sardar Mohammad Rahimi, mantan Wakil Menteri Pendidikan Afganistan, dalam wawancara dengan DW.

    “Semua survei yang dilakukan sebelum Taliban berkuasa menunjukkan, perempuan dan anak perempuan di seluruh Afganistan, sangat tertarik pada pendidikan, dan keluarga mereka menuntut didirikannya pusat-pusat pendidikan di wilayah mereka,” lanjut Rahimi, yang kini tinggal di Prancis dan mengajar di Institut Nasional Bahasa dan Budaya Timur (INALCO).

    “Taliban terus mencoba memaksakan tafsir mereka sendiri atas hukum syariah kepada rakyat Afganistan dan komunitas internasional, seraya mengklaim bahwa itu adalah bagian dari budaya Afganistan. Padahal, tugas pemerintah seharusnya adalah mendorong masyarakatnya untuk belajar,” tegas Rahimi.

    Menurutnya, Taliban tidak mau mengakui bahwa masyarakatnya ingin menjalani gaya hidup yang berbeda.

    “Para penguasa memaksakan proyek politik dan program agama yang ketat atas nama syariah kepada rakyat Afganistan, padahal itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas masyarakat di sana.”

    Dukungan pendidikan dari Malala

    Meski dilarang bersekolah, banyak keluarga tetap mendukung anak perempuan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah rahasia, atau dengan metode alternatif belajar rumahan secara online atau lewat radio. Para aktivis sipil di dalam dan luar negeri, serta LSM seperti Malala Fund, mendukung upaya ini.

    Malala Fund adalah LSM internasional yang didirikan oleh Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian. Perempuan asal Pakistan ini ditembak oleh Taliban pada tahun 2012 saat berusia 15 tahun karena vokal memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak perempuan.

    Malala selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Kini, ia secara rutin berbicara di PBB dan forum internasional mengenai anak-anak perempuan Afganistan, serta menuntut tekanan politik terus diberikan kepada Taliban.

    Malala Fund ingin memberikan pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun kepada anak perempuan melalui berbagai jalur alternatif. Hingga saat ini, ratusan ribu anak perempuan di Afganistan telah mendapat manfaat dari program-program tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)