Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Serangan Besar-besaran, Rusia Tembakkan 580 Drone-40 Rudal ke Ukraina

    Serangan Besar-besaran, Rusia Tembakkan 580 Drone-40 Rudal ke Ukraina

    Jakarta –

    Rusia menembakkan 580 drone dan 40 rudal ke Ukraina dalam “serangan besar-besaran”, salah satu yang terbesar dalam beberapa minggu terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan Rusia itu menewaskan tiga orang dan melukai puluhan orang lainnya.

    Meskipun ada upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk memediasi perdamaian, Rusia terus menggempur Ukraina dengan drone dan rudal, dan Kyiv menyalahkan Moskow karena sengaja menghambat upaya perdamaian.

    “Sepanjang malam, Ukraina diserang besar-besaran oleh Rusia. Musuh meluncurkan 40 rudal – jelajah dan balistik – dan sekitar 580 drone berbagai jenis,” kata Zelensky di media sosial, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    “Sampai saat ini, kami mengetahui puluhan orang terluka akibat serangan tersebut, dan, sayangnya, tiga orang tewas,” tambahnya.

    Sergiy Lysak, kepala administrasi militer di wilayah Dnipropetrovsk, mengatakan serangan tersebut menewaskan satu orang dan melukai 26 orang, dengan satu orang dalam kondisi serius.

    Vyacheslav Chaus dari pemerintahan regional di Chernigiv, Ukraina utara, mengatakan seorang pria berusia 62 tahun tewas dalam serangan drone.

    Ukraina mengeluarkan peringatan udara nasional, dengan para pejabat melaporkan serangan-serangan lain di wilayah sekitar ibu kota Ukraina, Kyiv.

    Sekitar 20 bangunan tempat tinggal rusak di wilayah Khmelnytskyi, kata pejabat setempat, Sergiy Tyurin di Telegram. Dia menambahkan bahwa satu jenazah ditemukan “saat pemadaman api di salah satu rumah.”

    Sementara itu, para pejabat Rusia mengatakan pasukan mereka telah menangkis serangan “besar-besaran” Ukraina di wilayah Volgograd dan Rostov, sementara satu orang terluka di wilayah Saratov di dekatnya.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa sistem peringatan pertahanan udaranya “mencegat dan menghancurkan” 149 drone Ukraina dalam semalam.

    Diketahui bahwa pasukan Rusia telah bergerak cepat di Ukraina timur selama berbulan-bulan, mencoba menguasai wilayah Donetsk dan Lugansk.

    Harapan akan gencatan senjata telah memudar sejak Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky bulan lalu.

    Pada hari Jumat, Estonia mengatakan tiga pesawat angkatan udara Rusia melanggar wilayah udaranya, memicu kekhawatiran di Uni Eropa dan NATO akan provokasi baru yang berbahaya dari Moskow. Namun, Moskow membantah tuduhan pelanggaran wilayah udara Estonia tersebut.

    Lihat juga Video: Serangan Besar-besaran Rusia ke Zaporizhzhia Tewaskan 1 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Jakarta –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa negosiasi dengan Israel hampir mencapai kesepakatan yang dapat segera ditandatangani, serupa dengan kesepakatan tahun 1974. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat ini “sama sekali tidak menyiratkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.”

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025), dalam pernyataannya kepada harian Turki Milliyet, yang disiarkan oleh Televisi Suriah pada hari Jumat (19/9) waktu setempat, al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah tahu cara berperang tetapi tidak lagi menginginkan perang.

    Pemimpin Suriah itu menambahkan bahwa kerusuhan baru-baru ini di Sweida merupakan “jebakan yang sengaja dimainkan” di saat perundingan dengan Israel hampir selesai.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa serangan Israel terhadap istana presiden dan Kementerian Pertahanan Suriah belum lama ini merupakan deklarasi perang. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan bahwa mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel tidak dapat dihindari, meskipun komitmen Israel terhadap kesepakatan tersebut masih diragukan.

    Al-Sharaa juga menekankan bahwa keikutsertaannya yang diharapkan dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang merupakan preseden bersejarah. Sebabnya, ini akan menjadi pertama kalinya dalam enam puluh tahun seorang presiden Suriah berpartisipasi dalam sesi internasional tersebut.

    Ia menekankan bahwa ini menandai “titik balik baru,” seraya menambahkan bahwa Suriah kini telah menjadi bagian dari sistem internasional dan bukan lagi negara yang dikenal sebagai pengekspor narkoba, pengungsi, atau terorisme.

    (ita/ita)

  • Israel Operasi Besar-besaran di Kota Gaza, 450.000 Warga Ngungsi

    Israel Operasi Besar-besaran di Kota Gaza, 450.000 Warga Ngungsi

    Jakarta –

    Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan bahwa sekitar 450.000 warga Palestina telah meninggalkan Kota Gaza sejak Israel memulai serangannya untuk merebut pusat kota terbesar di wilayah Gaza tersebut.

    “Jumlah warga yang mengungsi dari Gaza ke selatan telah mencapai 450.000 orang sejak dimulainya operasi militer di Kota Gaza pada bulan Agustus,” kata Mohamed al-Mughayir, seorang pejabat Badan Pertahanan Sipil Gaza, yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    Sementara itu, militer Israel, yang telah meminta penduduk Kota Gaza untuk mengungsi seiring dengan gencarnya serangan darat, mengatakan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan “sekitar 480.000” orang telah meninggalkan kota tersebut.

    Militer Israel pada hari Jumat (19/9) telah memperingatkan bahwa mereka akan beroperasi dengan “kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” di Kota Gaza. Militer Israel pun mengimbau penduduk untuk mengungsi ke selatan seiring dengan gencarnya serangan darat di pusat kota tersebut.

    Militer Israel mengatakan pasukan telah memperluas operasi mereka di Kota Gaza, dan dalam sehari terakhir, menewaskan lebih dari 10 anggota Hamas dan mengarahkan serangan terhadap infrastruktur kelompok militan Palestina tersebut.

    Di selatan Jalur Gaza, militer Israel mengatakan pasukan yang beroperasi di Khan Younis dan Rafah menewaskan beberapa anggota Hamas dan menghancurkan puluhan lokasi yang digunakan oleh kelompok itu.

    Otoritas kesehatan lokal yang dikelola Hamas mengatakan setidaknya 22 orang tewas di seluruh Jalur Gaza dalam serangan-serangan terbaru Israel. Angka korban tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan tidak membedakan antara militan dan warga sipil.

    Sementara itu, selagi pasukan Israel menggencarkan serangan darat di Kota Gaza, militer Israel mengumumkan penutupan Jalan Salah al-Din, rute evakuasi kedua sementara bagi penduduk Kota Gaza ke jalur selatan. Warga Palestina yang mengungsi dari Kota Gaza kini hanya dapat melakukannya melalui jalan pesisir Rashid.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    (ita/ita)

  • Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal memutuskan untuk bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris dan negara-negara lainnya dalam mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu besok, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Sebelumnya pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa dunia tidak boleh “terintimidasi” oleh Israel yang terus melancarkan perang Gaza dan mengupayakan pendudukan Tepi Barat.

    Israel telah mengancam akan mencaplok Tepi Barat jika negara-negara Barat mengakui negara Palestina pada pertemuan tingkat tinggi PBB minggu depan di New York.

    “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan, karena dengan atau tanpa melakukan apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan ini akan terus berlanjut dan setidaknya ada peluang untuk memobilisasi komunitas internasional guna menekan agar tindakan-tindakan tersebut tidak terjadi,” ujar Guterres, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    “Saya rasa kita tidak sedang membicarakan pembalasan terkait ini atau itu. Ada kemajuan yang konstan dalam langkah-langkah pemerintah Israel untuk menghancurkan Gaza sepenuhnya dan melakukan aneksasi perlahan di Tepi Barat,” imbuh pemimpin badan dunia itu.

    Guterres telah memimpin seruan agar Israel menahan diri dari kampanye sengitnya di Gaza dan membatalkan ancaman melakukan serangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap Kota Gaza.

    “Ini adalah tingkat kematian dan kehancuran terburuk yang pernah saya saksikan selama menjabat sebagai sekretaris jenderal, mungkin seumur hidup saya, dan penderitaan rakyat Palestina tak terlukiskan — kelaparan, kurangnya layanan kesehatan yang efektif, orang-orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang layak di daerah konsentrasi yang luas,” tutur Guterres.

    Sekjen PBB tersebut tetap menahan diri untuk menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida,” meskipun badan-badan PBB telah menggunakan kata yang ditentang keras oleh Israel tersebut.

    “Masalahnya adalah bukan fungsi saya untuk menentukan secara hukum soal genosida,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya. Tapi, perlu diperjelas, masalahnya bukan pada kata tersebut. Masalahnya adalah realitas di lapangan,” ujarnya.

    Di Gaza minggu ini, militer Israel melancarkan serangan darat pada hari Selasa lalu, dan selama berhari-hari telah memberi tahu penduduk untuk menuju ke wilayah selatan. Namun, warga Palestina mengatakan perjalanan itu sangat mahal dan mereka tidak tahu ke mana harus pergi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Banyak Perempuan Jepang Berumur 100 Tahun Lebih, Apa Rahasianya?

    Banyak Perempuan Jepang Berumur 100 Tahun Lebih, Apa Rahasianya?

    Jakarta –

    Jumlah penduduk di Jepang berusia 100 tahun atau lebih menyentuh rekor tertinggi, dengan angka hampir 100.000 orang, menurut data pemerintah.

    Kementerian Kesehatan Jepang mengungkap bahwa jumlah centenarian (orang berusia lebih dari 100 tahun) di Jepang mencetak rekor baru untuk tahun ke-55 berturut-turut, mencapai 99.763 orang pada September.

    Dari jumlah tersebut, perempuan mendominasi dengan 88%.

    Menteri Kesehatan Jepang, Takamaro Fukoka, memberi selamat kepada 87.784 perempuan dan 11.979 pria yang berusia seratus tahun atas umur panjang mereka dan menyatakan “rasa terima kasih atas kontribusi mereka selama bertahun-tahun terhadap pembangunan masyarakat”.

    Jepang memiliki harapan hidup terpanjang di dunia dan dikenal sebagai negara yang sering menjadi rumah bagi orang tertua di dunia, kendati beberapa penelitian memperdebatkan jumlah sebenarnya dari orang-orang yang berusia di atas 100 tahun di seluruh dunia.

    Negara ini adalah salah satu negara dengan porsi orang lanjut usia yang banyak, dengan tingkat kelahiran yang rendah kendati penduduknya memiliki pola makan lebih sehat.

    Orang tertua di Jepang adalah Shigeko Kagawa yang berusia 114 tahun, perempuan dari Yamatokoriyama, pinggiran kota Nara.

    Sementara itu, pria tertua adalah Kiyotaka Mizuno, 111 tahun, dari kota pesisir Iwata.

    Angka-angka tersebut dirilis menjelang Hari Lansia Jepang pada tanggal 15 September silam, sebuah hari libur nasional saat para lansia yang berusia seratus tahun akan menerima surat ucapan selamat dan piala perak dari perdana menteri.

    Tahun ini, 52.310 orang memenuhi syarat, kata kementerian kesehatan.

    Pada 1960-an, populasi Jepang memiliki proporsi terendah untuk orang yang berusia di atas 100 tahun di antara negara-negara G7 lainnya, namun hal itu telah berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir.

    Ketika pemerintahnya memulai survei seratus tahun pada tahun 1963, ada 153 orang yang berusia 100 tahun atau lebih.

    Angka tersebut meningkat menjadi 1.000 pada 1981 dan mencapai 10.000 pada 1998.

    Angka harapan hidup yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh lebih sedikitnya kematian akibat penyakit jantung dan jenis-jenis kanker yang umum terjadi, khususnya kanker payudara dan prostat.

    Jepang memiliki tingkat obesitas yang rendah, faktor utama penyebab kedua penyakit tersebut, berkat pola makan yang rendah daging merah dan tinggi ikan dan sayuran.

    Getty ImagesPenduduk Jepang cenderung memiliki pola makan yang lebih sehat, tingkat penyakit umum yang lebih rendah, dan budaya olahraga kelompok.

    Tingkat obesitas pada perempuan juga sangat rendah, yang dapat menjelaskan mengapa perempuan Jepang memiliki harapan hidup yang jauh lebih tinggi daripada pria.

    Ketika peningkatan jumlah gula dan garam merayap ke dalam pola makan di seluruh dunia, Jepang justru sebaliknya.

    Pesan kesehatan masyarakat berhasil meyakinkan orang untuk mengurangi konsumsi garam.

    Namun, ini bukan hanya soal diet.

    Orang Jepang cenderung tetap aktif hingga usia lanjut, berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum lebih banyak daripada orang lanjut usia di Amerika Serikat dan Eropa.

    Radio Taiso, latihan kelompok harian, telah menjadi bagian dari budaya Jepang sejak 1928, didirikan untuk mendorong rasa kebersamaan dan juga kesehatan masyarakat.

    Rutinitas tiga menit ini disiarkan di televisi dan dipraktikkan dalam kelompok-kelompok komunitas kecil di seluruh negeri.

    Namun, beberapa penelitian meragukan validitas angka jumlah orang yang berusia seratus tahun secara global,

    Mereka menunjukkan adanya kesalahan data, catatan publik yang tidak dapat diandalkan, dan akta kelahiran yang hilang dapat menyebabkan angka yang lebih tinggi.

    Sebuah audit pemerintah terhadap registrasi keluarga di Jepang pada 2010 menemukan lebih dari 230.000 orang yang terdaftar berusia 100 tahun ke atas tidak diketahui keberadaannya, beberapa di antaranya telah meninggal beberapa dekade sebelumnya.

    Kesalahan penghitungan ini disebabkan oleh pencatatan yang tidak rapi dan kecurigaan bahwa beberapa keluarga mungkin telah mencoba menyembunyikan kematian kerabat lanjut usia untuk mengklaim uang pensiun mereka.

    Penyelidikan nasional diluncurkan setelah jenazah Sogen Koto, yang diyakini sebagai pria tertua di Tokyo pada usia 111 tahun, ditemukan di rumah keluarganya 32 tahun setelah kematiannya.

    Lihat juga Video: Kebakaran di Maros Sulsel, Nenek Umur 100 Tahun Lebih Tewas Terjebak

    (ita/ita)

  • Upaya Hukum Ditempuh Macron Buktikan Istri Wanita Sejak Lahir

    Upaya Hukum Ditempuh Macron Buktikan Istri Wanita Sejak Lahir

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menempuh jalur hukum untuk membuktikan istrinya Brigitte adalah perempuan sejak lahir. Macron siap membawa bukti ke pengadilan Amerika Serikat (AS).

    Seperti dilansir BBC, Kamis (18/9/2025), pengacara Macron dan Brigitte mengatakan akan membawa bukti ilmiah dalam sidang pencemaran nama baik terhadap influencer Amerika Serikat (AS) Candace Owens. Owens sebelumnya menuding Brigitte Macron terlahir sebagai pria.

    Berbicara kepada podcast Fame Under Fire milik BBC, pengacara Macron dalam kasus tersebut, Tom Clare, mengatakan Brigitte Macron menganggap klaim tersebut sangat meresahkah dan merupakan pengalihan perhatian.

    “Saya tidak ingin mengatakan bahwa hal itu entah bagaimana telah membuatnya kehilangan kendali. Namun, seperti halnya siapa pun yang harus menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga, ketika keluarga Anda diserang, hal itu akan terasa berat. Dan dia tidak kebal terhadap hal itu karena dia adalah presiden suatu negara,” ujarnya.

    Clare mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli untuk mengungkap bukti ilmiah. Clare mengatakan Macron dan Brigitte siap untuk menunjukkan sepenuhnya baik secara umum maupun khusus bahwa tuduhan tersebut salah.

    “Ini adalah proses yang harus dia jalani secara terbuka. Tapi dia bersedia melakukannya. Dia bertekad kuat untuk melakukan apa pun demi meluruskan masalah ini,” katanya.

    Ketika ditanya apakah keluarga Macron akan memberikan foto Brigitte yang sedang hamil dan membesarkan anak-anaknya, Clare mengatakan foto-foto itu ada dan akan disajikan di pengadilan yang memiliki aturan dan standar.

    Gugatan Macron di Pengadilan AS

    Macron dan istrinya mengajukan gugatan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Owens pada Juli lalu.

    Gugatan yang diajukan ke pengadilan tinggi Delaware, AS, itu menuduh Owens telah menyebarkan ‘kebohongan’. Gugatan itu termasuk atas tuduhan soal Brigitte terlahir sebagai laki-laki dengan nama Jean-Michel Trogneux.

    Gugatan itu diajukan setelah Owens berulang kali mengabaikan permintaan untuk mencabut pernyataan palsu dan pencemaran nama baik yang dibuat dalam rentetan video YouTube dan podcast delapan episode berjudul ‘Becoming Brigitte’.

    Macron Sewan Detektif Swasta

    Pengacara juga menyewa investigator atau detektif swasta untuk menyelidiki Candace Owens yang mereka gugat terkait tuduhan Brigitte terlahir sebagai pria.

    Penyelidikan yang dilakukan oleh detektif swasta itu, seperti dilansir Financial Times, Selasa (12/8), disebut menghasilkan sejumlah informasi detail mengenai Owens, termasuk soal hubungannya dengan tokoh-tokoh sayap kanan di Prancis dan popularitasnya di media pemerintah Rusia.

    Macron dan istrinya menggugat Owens, seorang influencer sayap kanan terkenal di AS, atas apa yang mereka sebut sebagai “fiksi yang aneh, memfitnah, dan mengada-ada” dalam rentetan podcast berseri yang menarik jutaan pendengar. Tuduhan utama dalam podcast itu adalah Brigitte terlahir sebagai laki-laki.

    Penyelidikan terhadap Owens itu dilakukan oleh firma hukum Nardello & Co yang berkantor di AS, sebelum Macron dan istrinya mengajukan gugatan hukum terhadap Owens bulan Juli.

    Sejumlah informasi yang didapat dari investigasi itu tidak hanya menjelaskan soal hubungan Owens dengan para tokoh sayap kanan di Prancis, tetapi juga keterkaitannya dengan tokoh populis sayap kanan di AS dan Inggris, serta interaksi onlinenya dengan seorang nasionalis di Rusia.

    “Keluarga Macron mengajukan gugatan hukum ini dengan pengetahuan penuh tentang siapa yang bersekutu dengan Owens,” kata pemimpin eksekutif Nardello & Co, Dan Nardello, yang merupakan mantan jaksa federal New York.

    Keputusan untuk menyewa investigator menyoroti keseriusan Macron dan istrinya dalam gugatan hukum mereka terhadap Owens. Ini menjadi contoh langka seorang pemimpin dunia, yang masih aktif menjabat, dalam menggugat seorang influencer online terkait konten mereka.

    Pengacara Macron, Tom Clare, dari firma hukum Clare Locke — spesialis kasus pencemaran nama baik, mengatakan keputusan mengajukan gugatan itu sebagian didorong oleh keinginan Macron dan istrinya untuk memahami mengapa seorang influencer AS tertarik pada mereka.

    Clare menambahkan bahwa Macron dan istrinya bersedia hadir di pengadilan Delaware untuk menghadiri persidangan secara langsung.

    Tonton juga Video: Momen Macron dan Istri Cipika-cipiki di Depan Prabowo

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran atas program nuklirnya yang kembali aktif, yang memicu reaksi keras dari Teheran. Hal itu setelah mendapat tekanan dari Eropa

    Dilansir AFP, Sabtu (20/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman diketahui telah menandatangani kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Ketiga negara tersebut menuduh Iran telah mengingkari janjinya dalam perjanjian tersebut.

    “Kami mendesak (Iran) untuk bertindak sekarang,” kata Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang memberikan suara menentang resolusi yang akan memungkinkan perpanjangan penangguhan sanksi.

    Ia membuka pintu bagi diplomasi di Majelis Umum PBB minggu depan, ketika para kepala negara dan pemerintahan akan berkumpul di New York.

    Namun, Amir Saeid Iravani selaku utusan Iran untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemungutan suara tersebut merupakan “politik pemaksaan.”

    “Tindakan hari ini tergesa-gesa, tidak perlu, dan melanggar hukum. Iran tidak mengakui kewajiban untuk melaksanakannya,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat sebelumnya bahwa ia telah mengajukan proposal yang “adil dan berimbang” kepada negara-negara Eropa untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

    Menjelang pemungutan suara, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Israel bahwa ia memperkirakan sanksi internasional akan diberlakukan kembali pada akhir bulan ini. Namun, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa opsi penyelesaian melalui negosiasi masih tersedia.

    Dalam sebuah surat kepada PBB pada pertengahan Agustus, “Tiga Negara Eropa” mengecam Iran karena telah melanggar beberapa komitmen di bawah JCPOA, termasuk meningkatkan stok uranium hingga lebih dari 40 kali lipat dari tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan tersebut.

    Meskipun terdapat serangkaian pembicaraan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Teheran, trio negara Barat tersebut bersikeras bahwa tidak ada kemajuan.

    “Dewan masih punya waktu untuk menyetujui resolusi lebih lanjut yang memperpanjang penangguhan sanksi ika Iran dan Eropa mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir,” kata Gowan.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, menyambut baik langkah Dewan Keamanan, yang ditentang oleh Aljazair, Tiongkok, Pakistan, dan Rusia.

    “Tujuan komunitas internasional harus tetap sama: mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

    (azh/azh)