Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Korban Tewas Akibat Ledakan Truk BBM di Meksiko Jadi 29 Orang

    Korban Tewas Akibat Ledakan Truk BBM di Meksiko Jadi 29 Orang

    Mexico City –

    Korban tewas akibat truk tangki yang membawa bahan bakar minyak (BBM) meledak di Ibu Kota Meksiko, Mexico City, bertambah 4 orang. Sehingga total korban tewas menjadi 29 orang.

    Dilansir AFP, Senin (22/9/2025), truk tangki yang membawa 50.000 liter bahan bakar terbalik lalu meledak di distrik Iztapalapa pada 10 September lalu. Ledakan ini menyebabkan kerusakan dan gangguan di sekitar lokasi.

    Kantor wali kota setempat mengatakan sebanyak 16 orang masih dirawat. Sementara 39 korban lainnya sudah dipulangkan.

    Sementara itu, Kantor Kejaksaan mengatakan bahwa kecelakaan diduga karena kendaraan ngebut saat melaju di lokasi.

    Penyidik mengatakan tangki truk diduga pecah saat kecelakaan. Hal ini membuat bahan bakar bocor hingga terbakar.

    Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengatur lalu lintas truk bahan bakar di kota besar berpenduduk 9,2 juta jiwa tersebut. Aturan ini untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang.

    Lihat juga Video: Ledakan Pom Bensin di Roma Italia, 45 Orang Terluka

    (lir/jbr)

  • Serangan Udara di Perbatasan Pakistan, 23 Orang Tewas

    Serangan Udara di Perbatasan Pakistan, 23 Orang Tewas

    Islamabad –

    Serangan udara terjadi di wilayah perbatasan Pakistan. Dilaporkan 23 orang tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (22/9/2025), anggota parlemen oposisi menuduh militer melakukan serangan itu sebagai bagian dari operasi kontraterorisme. Namun belum ada pernyataan resmi yang dirilis pemerintah Pakistan maupun angkatan bersenjata.

    Militan Taliban Pakistan (TTP) dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kampanye kekerasan terhadap pasukan keamanan di daerah pegunungan Provinsi Khyber Pakhtunkwa yang berbatasan dengan Afghanistan.

    “Pesawat pasukan keamananlah yang melakukan penembakan. Penembakan mereka lah yang menewaskan 23 orang,” ujar seorang anggota oposisi dari Majelis Nasional, Iqbal Afridi, dilansir AFP.

    Berbicara di majelis Khyber Pakhtunkwa, anggota parlemen provinsi Sohail Khan Afridi juga menuding militer Pakistan. “Serangan oleh pasukan keamanan ini tak lain adalah serangan terhadap warga sipil tak bersenjata,” ujarnya.

    Baik Iqbal maupun Sohail merupakan anggota partai mantan perdana menteri Pakistan, Imran Khan.

    Seorang perwira polisi senior yang bertugas di kota Tirah mengatakan kepada AFP bahwa tujuh perempuan dan empat anak-anak termasuk di antara 23 korban tewas. Meski begitu, ia tak menyebutkan siapa dalang di balik serangan ini.

    “Jet-jet tempur tersebut menargetkan empat rumah, yang hancur total,” kata perwira yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu.

    “Tirah terletak di dekat perbatasan Pakistan-Afghanistan dan merupakan rumah bagi beberapa tempat persembunyian TTP. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi beberapa serangan terhadap pasukan keamanan di daerah ini,” sambungnya.

    Seorang petugas keamanan yang bertugas di Peshawar mengatakan terdapat “puluhan tempat persembunyian TTP” di daerah tempat para militan tinggal bersama keluarga mereka. Ia juga menolak menyebutkan siapa yang melakukan serangan tersebut.

    Pada Senin (22/9) sore, sekitar 2.000 orang berkumpul untuk memprotes serangan mematikan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/jbr)

  • Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Jakarta –

    Frustasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk membuat sejumlah negara kompak mengakui negara Palestina. Sejumlah negara itu yakni Inggris, Kanada, Australia dan Portugal.

    Keempat negara itu diketahui merupakan sekutu Israel. Amerika Serikat (AS) yang juga sekutu Israel merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Keputusan keempat negara yang juga sekutu Israel itu menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”. AS kemudian menyinggung keamanan Israel.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Sejumlah Negara Akui Palestina

    Seperti diketahui, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Sementara, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/lir)

  • Inggris Cs Akui Negara Palestina, Rusia Tegaskan Hal Ini

    Inggris Cs Akui Negara Palestina, Rusia Tegaskan Hal Ini

    Moskow –

    Rusia menegaskan pihaknya masih meyakini bahwa solusi dua negara menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, saat ditanya soal keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir Reuters, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    “Kami tetap berkomitmen pada resolusi fundamental Dewan Keamanan PBB dan tetap berkomitmen pada posisi internasional tentang kemungkinan penyelesaian masalah Palestina-Israel berdasarkan pendekatan dua negara,” tegas juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan ketika ditanya soal pengakuan untuk negara Palestina yang diberikan keempat negara Barat tersebut.

    “Ini tetap menjadi pendekatan kami, dan kami meyakini bahwa ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menemukan solusi bagi konflik yang sangat kompleks dan telah berlangsung lama ini, yang kini mungkin berada dalam tahap paling akut dan tragis dalam sejarahnya,” sebutnya.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Rusia sendiri telah sejak lama mengakui negara Palestina.

    Reaksi kemarahan diberikan oleh Israel terhadap langkah keempat negara Barat tersebut, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengakuan tersebut, yang disebutnya akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pekan ini di New York, Amerika Serikat (AS).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Bombardir Apartemen-Rumah di Ukraina, 3 Orang Tewas

    Rusia Bombardir Apartemen-Rumah di Ukraina, 3 Orang Tewas

    Kyiv –

    Militer Rusia membombardir sebuah kota di wilayah Ukraina bagian tenggara pada Senin (22/9) pagi waktu setempat. Sedikitnya tiga orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran Moskow tersebut.

    Serangan udara mematikan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (22/9/2025), melanda kota Zaporizhzhia yang berpenduduk 700.000 jiwa. Serangan udara Rusia itu memicu ledakan dan kebakaran di kota tersebut.

    “Senin (22/9) pagi di Zaporizhzhia diawali dengan rentetan ledakan dan kebakaran,” ucap Gubernur wilayah Zaporizhzhia Ivan Fedorov, dalam pernyataannya.

    Fedorov mengatakan bahwa pasukan militer Rusia mengerahkan setidaknya 10 bom udara dalam serangan terbaru terhadap kota Zaporizhzhia.

    Rentetan pengeboman itu, sebut Fedorov, memicu kerusakan pada sedikitnya 15 gedung apartemen dan 10 rumah pribadi, serta beberapa bangunan non-hunian yang ada di area kota tersebut.

    Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina mengumumkan pasukannya telah menembak jatuh sebanyak 132 drone yang diluncurkan oleh militer Rusia pada dini hari.

    Disebutkan juga oleh Angkatan Udara Kyiv bahwa sekitar sembilan drone di antaranya menghantam tujuh lokasi di wilayah Ukraina.

    Di wilayah Sumy, yang ada di sebelah timur laut Ukraina, menurut laporan Gubernur setempat Oleh Hryhorov, rentetan serangan drone melukai sedikitnya dua orang dalam sehari terakhir. Dia menyebut serangan-serangan drone itu memicu kerusakan pada infrastruktur sipil dan rumah-rumah pribadi di wilayah Sumy.

    Serangan Rusia lainnya, menurut layanan darurat Ukraina, menghantam area wilayah ibu kota Kyiv. Sedikitnya satu orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut, dengan sejumlah gedung apartemen dan beberapa rumah pribadi mengalami kerusakan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Demo Antikorupsi di Manila Rusuh, 200 Orang Ditangkap

    Demo Antikorupsi di Manila Rusuh, 200 Orang Ditangkap

    Manila –

    Lebih dari 200 orang ditangkap dalam bentrokan saat unjuk rasa antikorupsi yang berujung rusuh di Manila, ibu kota Filipina. Terdapat puluhan anak di bawah umur di antara mereka yang ditangkap polisi.

    Bentrokan sengit itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), terjadi antara para demonstran yang mengenakan penutup wajah dengan para personel kepolisian dalam aksi protes yang sebagian besar berlangsung damai pada Minggu (21/9) waktu setempat.

    Kepolisian Manila mengerahkan meriam air dan sirene yang memekakkan telinga dalam menghadapi kerumunan demonstran yang melemparkan batu ke arah mereka. Sebagian besar demonstran itu merupakan kaum muda Filipina.

    Juru bicara Kepolisian Manila mengumumkan pada Senin (22/9) bahwa sedikitnya 216 orang ditahan sejak Minggu (21/9) terkait bentrokan yang terjadi. Sekitar 88 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur.

    Wali Kota Manila Isko Moreno mengatakan bahwa seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun menjadi yang termuda yang ditahan.

    Ribuan warga Filipina berunjuk rasa di Manila pada Minggu (21/9) untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal yang semakin membesar yang melibatkan proyek-proyek fiktif untuk pengendalian banjir, yang diyakini merugikan para pembayar pajak sebesar miliaran dolar Amerika.

    Skandal korupsi itu menyeret banyak anggota parlemen dan para pemimpin dari kedua majelis dalam Kongres FIlipina telah mengundurkan diri dari jabatan mereka selama penyelidikan berlangsung.

    Bentrokan yang terjadi di jalanan Manila pada Minggu (21/9) diwarnai aksi anarkis seperti pembakaran sejumlah kendaraan polisi dan jendela-jendela sebuah kantor polisi dihancurkan. Aksi anarkis tersebut membayangi unjuk rasa damai yang sebelumnya diikuti oleh para keluarga, aktivis, rohaniwan dan politisi setempat.

    “Sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkan alasan di balik tindakan mereka atau apakah ada yang membayar mereka untuk melakukannya,” kata juru bicara kepolisian setempat, Mayor Hazel Asilo, kepada AFP.

    “Begitu kami mengetahui afiliasi mereka, kami dapat mengetahui apakah mereka bagian dari demonstran atau hanya membuat keributan,” ucapnya.

    Menurut pernyataan yang dirilis Departemen Kesehatan Filipina pada Senin (22/9), sekitar 50 orang dilarikan ke rumah sakit di Manila usai bentrokan terjadi.

    Juru bicara kepolisian lainnya, Mayor Philipp Ines, secara terpisah mengatakan sebanyak 93 polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan pada Minggu (21/9). Dia menambahkan bahwa jumlah orang yang ditangkap masih mungkin bertambah, karena orang-orang masih diproses.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dunia Hari Ini: Australia Resmi Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat

    Dunia Hari Ini: Australia Resmi Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat

    Kami sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam beberapa 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi edisi Senin, 22 September 2025 kami hadirkan dari perkembangan konflik di Palestina.

    Australia mengakui negara Palestina

    Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan kini bergabung dengan lebih dari 150 negara yang sudah melakukannya.

    Keinginan Australia untuk mengakui Palestina sudah diumumkan bulan Agustus, tetapi baru direalisasikan dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, Minggu kemarin.

    Kanada dan Inggris juga sudah membuat pengumuman resmi yang mengakui negara Palestina, sementara tujuh negara Barat lainnya memberi sinyal mereka akan melakukan hal yang sama.

    “Inilah cara dunia mengatakan siklus kekerasan harus dihentikan,” kata PM Albanese di New York, yang akan memimpin delegasi Australia pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB.

    “Sekaranglah waktunya. Kita tidak bisa hanya menyaksikan apa yang terjadi di sana dan tidak mengatakan apa-apa.”

    Unjuk rasa di Filipina berujung ricuh

    Ribuan warga Filipina berunjuk rasa untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal terkait proyek pengendalian banjir palsu, yang diyakini sudah merugikan pembayar pajak miliaran dolar.

    Protes kemarin awalnya berlangsung damai, tetapi berujung ricuh ketika polisi mengerahkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang kebanyakan masih berusia muda hingga menimbulkan bentrokan.

    Polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 anak di bawah umur. Sementara, setidaknya 39 petugas terluka dan sebuah trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar.

    Mayor Hazel Asilo mengatakan tidak jelas apakah mereka yang ditangkap adalah “pengunjuk rasa atau hanya orang-orang yang membuat onar.”

    Hukuman tambahan ‘whistleblower’ China

    Seorang warga China, yang dipenjara empat tahun setelah mendokumentasikan fase awal wabah COVID-19 dari episentrum pandemi, dijatuhi hukuman tambahan empat tahun penjara.

    Zhang Zhan, 42 tahun, dijatuhi hukuman atas tuduhan “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah” di China.

    Sebelumnya tuduhan yang sama menyebabkan ia dipenjara pada Desember 2020 setelah mengunggah laporan langsung dari Wuhan tentang penyebaran awal virus corona.

    Kantor berita Reuters tidak dapat memastikan apakah ‘citizen journalist’ tersebut memiliki perwakilan hukum.

    “Ia seharusnya dirayakan secara global sebagai ‘pahlawan informasi’, bukan terjebak dalam kondisi penjara yang brutal,” kata manajer advokasi RSF Asia-Pasifik Aleksandra Bielakowska.

    Dakwaan tertuduh penembak bintang TikTok

    Seorang pria, yang dituduh menembak mati bintang TikTok berusia 17 tahun di Pakistan, sudah didakwa secara resmi.

    Juni lalu, pembunuhan Sana Yousaf menuai kecaman secara nasional dan memicu kembali perdebatan tentang keamanan di kalangan perempuan.

    Terdakwa yang berusia 22 tahun, Umar Hayat, mengaku tidak bersalah di pengadilan distrik Islamabad Sabtu lalu.

    “Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak berdasar dan salah,” ujar terdakwa di hadapan Hakim Muhammad Afzal Majoka.

    Polisi menggambarkan aksi itu sebagai “pembunuhan yang mengerikan dan berdarah dingin” dan menuduh Umar membunuh Sana yang berulang kali menolak lamarannya.

  • Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jakarta –

    Koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari konservatif (CDU/CSU) dan Sosial Demokrat (SPD) telah memangkas anggaran Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) sebesar 8% menjadi sedikit di bawah €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    Menteri Pembangunan Reen Alabali Radovan (SPD) jelas tentang dampak pemotongan ini: “Anggaran saya turun sekitar €910 juta (sekitar Rp17,41 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat meningkatnya krisis, Jerman berinvestasi jauh lebih sedikit dalam kerja sama internasional dibandingkan yang sebenarnya sangat mendesak dibutuhkan.”

    Namun demikian, ia mengatakan kepada parlemen Bundestag bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan melumpuhkan kebijakan pembangunan Jerman.

    “Kita masih jauh dari kondisi Amerika, dan memang sudah seharusnya begitu,” tegas menteri yang ditunjuk pada Mei 2025 itu.

    Ia berusaha menepis perbandingan dengan pemangkasan bantuan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi

    Alabali Radovan memberi salah satu contoh dampak dari kebijakan Trump: “Di Kenya, lebih dari 700.000 pengungsi, banyak di antaranya dari Somalia, secara langsung terdampak oleh pemangkasan bantuan AS terhadap Program Pangan Dunia.”

    Menteri berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa mereka hanya menerima sepertiga dari jatah makanan yang diperlukan, yang menyebabkan peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi.

    “Ketegangan semakin meningkat, banyak orang harus mengungsi, kawasan ini semakin tidak stabil,” ia memperingatkan. “Hal ini tidak dapat diterima secara kemanusiaan dan juga bukan merupakan kepentingan keamanan Jerman.”

    Namun, organisasi bantuan mengatakan bahwa pemangkasan oleh Jerman juga akan membawa konsekuensi drastis.

    Dibandingkan dengan tahun 2024, bantuan darurat akut yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berkurang lebih dari setengahnya: €1,05 miliar (sekitar Rp20,10 triliun) dibandingkan €2,23 miliar (sekitar Rp42,67 triliun). Dan bantuan tersebut telah turun dua pertiga sejak 2022.

    Thorsten Klose-Zuber, Sekretaris Jenderal LSM Help, membunyikan alarm. Ia mengatakan bahwa pemangkasan 50% terhadap bantuan darurat akan membuat lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia tidak lagi menerima bantuan pangan.

    “Penghentian bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan pemotongan setengah anggaran Jerman bukanlah awal dari masalah keuangan kita. Selama bertahun-tahun ini, hampir tidak mungkin menjangkau setengah dari orang-orang yang terdampak,” tambah Klose-Zuber.

    Ia memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan mencapai lebih dari 320 juta.

    Konsekuensi bagi layanan kesehatan dan air minum

    Pengurangan drastis dana bantuan juga memiliki dampak nyata di bidang lain.

    “Lebih dari satu setengah juta orang akan kehilangan layanan kesehatan dasar mereka akibat pemangkasan Jerman,” kata sekretaris jenderal Help.

    Situasi serupa juga terjadi terkait akses ke air minum bersih, menurut Klose-Zuber.

    Menurut pandangannya, hampir semuanya kekurangan di wilayah-wilayah krisis besar.

    Dan ia tidak hanya merujuk pada negara-negara yang dilanda konflik, tetapi juga bencana alam seperti gempa bumi, misalnya di Myanmar atau Afghanistan.

    Di kedua negara tersebut, ribuan orang meninggal dunia dan terjadi kehancuran besar, terutama terhadap bangunan.

    Kesimpulannya terdengar hampir putus asa: “Hal ini semakin membuat saya berpikir tentang seorang dokter darurat yang datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas dengan lima korban luka parah, dan dokter itu harus memprioritaskan siapa yang mati dan siapa yang dirawat.”

    Menurut Klose-Zuber, organisasi bantuannya berada dalam posisi serupa. Mereka hanya bisa berkonsentrasi pada negara-negara dengan kebutuhan terbesar.

    Kepala LSM itu tidak berpikir bahwa negara lain akan turun tangan menutup kesenjangan yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran Jerman: “Kami menyaksikan adanya pergerakan fundamental secara global, khususnya dari negara-negara donor Barat tradisional, untuk menarik diri secara finansial dari sistem multilateral yang disepakati.”

    Ini adalah tren global yang ia pandang secara kritis.

    Partai Hijau anggap pemangkasan tidak bertanggung jawab

    Menurut pandangan Partai Hijau yang berhaluan lingkungan, pemangkasan besar terhadap pembangunan dan bantuan darurat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

    “Tidak ada yang mengklaim bahwa kita sendirian bisa menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh AS dengan penarikannya,” kata anggota Bundestag Jamila Schäfer.

    “Namun kenyataan bahwa kita bahkan tidak berusaha sedikit pun untuk menutup kesenjangan itu benar-benar menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang terdampak langsung.”

    Sementara itu, partai konservatif Demokrat Kristen dan partai saudara Bavariannya, Uni Sosial Kristen, memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda tentang efektivitas bantuan pembangunan Jerman dan internasional.

    “Saya pikir menebar ketakutan global itu salah,” kata anggota CDU Inge Grässle dalam debat Bundestag.

    Kaum konservatif ingin menunjukkan bahwa hasil yang baik tetap bisa dicapai dalam kerja sama pembangunan dengan dana €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    AfD ingin memangkas bantuan pembangunan lebih parah lagi

    Jika partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang menentukan, anggaran Kementerian Pembangunan akan dipangkas menjadi €2,5 miliar (Rp47,85 triliun).

    Kenyataannya, anggaran tersebut sekitar empat kali lipat lebih tinggi meski ada pemangkasan. Mirco Hanker menganggapnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak.”

    Sebagai contoh, ia menyinggung konsep elektromobilitas yang didukung Jerman di India.

    “Seseorang setidaknya bisa mempertanyakan apakah India, sebagai bangsa besar dan kekuatan yang sedang bangkit yang berhasil mendaratkan probe di bulan, tidak bisa membiayai sendiri konsep dan infrastrukturnya?” tanya Hanker.

    Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, sebagian besar tidak terpengaruh oleh pandangan AfD dan suara-suara kritis lainnya.

    “Setiap euro yang diinvestasikan secara bijak di seluruh dunia mempromosikan keamanan dan perdamaian, termasuk bagi kita di Eropa dan Jerman,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Beda dengan Inggris Cs, Jerman Belum Akan Akui Negara Palestina

    Beda dengan Inggris Cs, Jerman Belum Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman menegaskan kembali posisinya bahwa mereka tidak akan mengakui negara Palestina sampai Israel dan Palestina merundingkan solusi dua negara.

    Komentar tersebut muncul menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Prancis diperkirakan akan menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina, setelah Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal, yang melakukannya pada hari Minggu (21/9) kemarin.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (22/9/2025), pengakuan ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel atas kampanyenya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

    Pemerintah Israel mengatakan bahwa mengakui negara Palestina merupakan penghargaan bagi kelompok Hamas dan serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

    Saat bertolak menuju gedung PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “solusi dua negara yang dinegosiasikan adalah jalan yang memungkinkan warga Israel dan Palestina hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.”

    “Bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih penting di akhir proses. Namun proses ini harus dimulai sekarang,” ujarnya.

    Mengingat tanggung jawab historisnya atas Holocaust, Jerman telah menjadikan dukungan bagi Negara Israel sebagai landasan kebijakan luar negerinya.

    Namun, pemerintah Jerman semakin kritis terhadap kampanye Israel di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil Palestina dalam beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya situasi kemanusiaan. Terlebih PBB telah mendeklarasikan bencana kelaparan di beberapa wilayah pesisir tersebut.

    Lebih dari 140 pemimpin dunia akan hadir di New York minggu ini untuk menghadiri KTT tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didominasi oleh bahasan tentang masa depan Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Dua menteri kontroversial Israel mendesak aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat setelah empat negara Barat, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9). Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” cetus Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menggunakan nama sebutan Israel untuk Tepi Barat.

    “Saya bermaksud untuk mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” imbuh Ben Gvir yang dikenal kontroversial.

    Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mencetuskan aneksasi terhadap Tepi Barat. Sosok Smotrich sudah berulang kali menyerukan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus secara permanen kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” ujarnya, dalam pernyataan yang ditujukan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu menyebut pengakuan yang diberikan keempat negara itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Dalam pidato di hadapan kabinetnya, Netanyahu menegaskan Israel akan menentang langkah itu dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.

    “Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk negara Palestina, yang akan membahayakan keberadaan kita dan menjadi imbalan yang absurd bagi teroris,” tegasnya.

    “Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)