Category: Detik.com Internasional

  • Trump Naikkan Biaya Visa Rp 1,6 M, Talenta Global Cari Alternatif

    Trump Naikkan Biaya Visa Rp 1,6 M, Talenta Global Cari Alternatif

    Jakarta

    Aditi Menon baru saja lulus dari jurusan teknik di sebuah perguruan tinggi di negara bagian Madhya Pradesh, India. Ia telah diterima di beberapa universitas tingkat menengah di Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan studi magister.

    Namun, rencananya untuk membangun masa depan di Amerika kini terguncang setelah Presiden Donald Trump mengusulkan biaya aplikasi baru sebesar $100.000 (Rp1,6 miliar) untuk visa H-1B, visa bagi tenaga kerja asing berketerampilan tinggi.

    Perusahaan teknologi AS selama ini mengandalkan program visa H-1B untuk merekrut talenta di bidang pemrograman dan pengembangan. Lebih dari 70% penerima visa ini berasal dari India, disusul Cina dengan 11%.

    Setiap tahun, hanya tersedia 85.000 visa melalui sistem undian, dengan 20.000 di antaranya khusus untuk lulusan asing dari perguruan tinggi AS yang memiliki gelar lanjutan. Saat ini, pelamar hanya membayar biaya kecil untuk masuk undian, dan jika terpilih, membayar lagi untuk proses aplikasi. Biasanya, perusahaan perekrut yang menanggung biaya ini, yang berkisar antara $2.000 (Rp33 juta) hingga $5.000 (Rp83 juta). Biaya baru yang diusulkan Trump berlaku satu kali untuk aplikasi baru.

    Amazon menjadi penerima visa H-1B terbanyak dengan 10.000 visa, diikuti Microsoft dan Meta masing-masing sekitar 5.000, serta Tata Consultancy Services dari Mumbai dengan jumlah serupa.

    Dengan kebijakan imigrasi yang semakin ketat, banyak pelamar merasa peluang mereka semakin kecil.

    “Saya sadar bahwa kecil kemungkinan ada perusahaan yang mau mensponsori saya, kecuali saya kuliah di universitas top atau punya keahlian yang sangat langka. Masa depan di AS terasa tidak pasti, terutama soal peluang kerja setelah lulus,” kata Menon kepada DW.

    Talenta global mulai cari alternatif

    Cecilia Hu, pengacara imigrasi di New York, mengatakan bahwa kliennya dari Cina yang mengincar visa H-1B kini panik dan mulai mencari opsi imigrasi lain.

    Menurut Hu, perubahan cepat dalam kebijakan visa H-1B bisa memperketat persaingan antara AS dan Cina dalam merebut talenta teknologi. Meski Trump mungkin tidak berniat mengusir talenta terbaik, dampak dari kebijakan barunya justru mengarah ke sana.

    “Kami juga melihat banyak mahasiswa Cina yang tidak lagi mempertimbangkan tinggal di AS setelah lulus,” ujar Hu.

    Kementerian Luar Negeri Cina menolak berkomentar soal kebijakan visa AS, tetapi menyatakan bahwa Cina “menyambut talenta unggul dari seluruh dunia.”

    Cina baru-baru ini membuka jalur visa baru bernama “K visa” untuk profesional muda di bidang sains dan teknologi, yang akan berlaku mulai Oktober 2025.

    “Ada kekhawatiran bahwa AS justru mengusir banyak individu berbakat, sementara Cina mungkin akan menyerap sebagian dari mereka,” kata Hu.

    AS dan India tak lagi saling percaya?

    Mantan duta besar India untuk AS, Meera Shankar, menilai kebijakan Trump ini merupakan praktik menghancurkan program H-1B.

    “Banyak pelajar India akan mencari negara lain untuk studi lanjut. Perusahaan India harus mulai diversifikasi, menggunakan lebih banyak otomatisasi dan AI, serta memindahkan pekerjaan ke pusat luar negeri. Ini langkah praktis, tapi semua ini makin mengikis kepercayaan antara India dan AS,” ujarnya.

    Inovasi AS akan terganggu

    Ram Krishnan, pengusaha teknologi di Boston, mengatakan bahwa jalur H-1B selama ini menjadi jembatan penting bagi pelajar India yang datang ke AS untuk studi STEM.

    “Seperti Vinod Khosla, pendiri Sun Microsystems, banyak lainnya yang memanfaatkan ekosistem inovasi AS dan membangun perusahaan yang mengubah infrastruktur teknologi global serta berkontribusi besar bagi ekonomi dan tenaga kerja AS,” kata Krishnan.

    Ia mencontohkan Perplexity AI, perusahaan yang kini bernilai hampir $20 miliar dan didirikan oleh Aravind Srinivas, yang masuk daftar TIME100 Tokoh Paling Berpengaruh di Bidang AI tahun 2024.

    “Aravind datang ke AS sebagai pelajar dan meraih gelar PhD dari UC Berkeley. Tanpa jalur H-1B, perusahaan seperti Perplexity dan dampak inovasi, lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang mereka bawa mungkin tidak akan pernah ada,” ujar Krishnan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina dan Tezar Aditya Rahman

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video ‘Canda Trump Puji Pidato Prabowo: Bagaimana Jika Kamu Marah? Tak Mudah’:

    (ita/ita)

  • Perubahan Iklim adalah Tipuan Terbesar

    Perubahan Iklim adalah Tipuan Terbesar

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memanfaatkan forum Majelis Umum PBB untuk menyampaikan pandangannya soal perubahan iklim, migrasi, hingga peran PBB sebagai lembaga internasional.

    Dalam pidatonya yang berdurasi hampir satu jam, Trump menyebut gagasan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia sebagai “penipuan terbesar sepanjang masa”. Ia juga mengatakan bahwa energi terbarukan merupakan sebuah “lelucon”.

    Penolakan Trump terhadap perubahan iklim bertentangan dengan konsensus ilmiah yang diterima banyak pihak bahwa bahan bakar fosil dan perubahan iklim akan memiliki dampak menghancurkan bagi lingkungan dan manusia.

    Trump juga menuduh negara-negara lain melanggar aturan soal polusi, meski Amerika Serikat sendiri masih menjadi salah satu pencemar terbesar di dunia.

    Bahas migrasi hingga pertanyakan peran PBB

    Presiden AS itu kembali mengkritik kebijakan migrasi dengan perbatasan terbuka. “Imigrasi dan biaya tinggi dari energi hijau yang katanya ramah lingkungan sedang menghancurkan sebagian besar dunia bebas dan planet kita. Negara-negara yang menjunjung kebebasan mulai memudar,” kata Trump.

    “Kita butuh perbatasan yang kuat dan sumber energi tradisional jika ingin menjadi hebat kembali,” ujarnya saat menutup pidato yang berlangsung hampir satu jam, jauh melebihi batas waktu 15 menit yang diberikan untuk setiap pembicara.

    Trump juga mempertanyakan tujuan keberadaan PBB, dengan mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki “potensi besar” yang belum terwujud.

    Dalam rangkaian pernyataan yang mencakup kebugaran fisik dirinya dan istrinya, kepemilikan properti, serta desain interior, Trump juga melontarkan candaan soal teleprompter yang sempat macet di tengah pidato.

    Iran hingga negara sekutu tak luput dari kritik Trump

    Trump mengecam Iran sebagai “sponsor utama terorisme dunia”, dan menyalahkan Teheran atas berakhirnya kesepakatan nuklir yang sebenarnya ia tinggalkan di masa jabatan pertamanya.

    Ia juga menyerukan agar Hamas membebaskan sandera Israel yang diyakini masih ditahan di Gaza, seraya menambahkan bahwa “perang di Gaza harus dihentikan.” Namun, ia mengkritik negara-negara Barat yang baru-baru ini mengakui negara Palestina, dengan menyebut langkah tersebut sebagai “hadiah” untuk Hamas.

    Trump juga menuding Cina dan India mendanai perang di Ukraina karena masih menjalin bisnis dengan Rusia, serta mengkritik sekutu Eropa yang masih membeli minyak dan gas dari Rusia.

    Ia menyebut “migrasi tak terkendali” sebagai masalah terbesar saat ini, dan menuduh PBB mendanainya, meski tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina, Tezar Aditya

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    New York

    Pertemuan yang digelar tertutup antara para pemimpin negara Muslim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump fokus membahas upaya mengakhiri perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza dan mewujudkan gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina tersebut.

    Pertemuan yang digelar pada Selasa (23/9) waktu setempat, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung di New York, AS, itu dihadiri oleh para pemimpin dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia.

    Dalam foto yang dirilis Reuters terlihat Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, dan para pemimpin lainnya hadir dalam pertemuan itu.

    Laporan kantor berita Uni Emirat Arab, WAM, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (24/9/2025), menyebut bahwa gencatan senjata permanen di Jalur Gaza dan pembebasan semua sandera dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza yang terus dilanda perang juga dibahas sebagai prioritas dalam pertemuan itu.

    “Diskusi tersebut berfokus pada upaya mengakhiri perang berdarah yang sedang berlangsung di Gaza, mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan langgeng, mengamankan pembebasan semua sandera dan tahanan, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk yang dihadapi warga sipil di Jalur Gaza,” demikian dilaporkan oleh kantor berita WAM.

    Pernyataan resmi soal isi pembahasan pertemuan tertutup itu belum dirilis ke publik. Setelah pertemuan itu selesai digelar, Trump mengatakan bahwa pertemuan tersebut “sangat sukses”, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

    Sementara Erodgan, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut pertemuan itu sebagai “pertemuan yang sangat produktif dan positif”. Disebutkan juga oleh Erdogan bahwa pertemuan tersebut “sangat membuahkan hasil”.

    Saat berbicara kepada wartawan di New York usai pertemuan tersebut, Erdogan mengatakan bahwa deklarasi bersama dari pertemuan itu akan dipublikasikan. Dia mengatakan dirinya merasa “puas” dengan hasil pertemuan itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Trump, pada awal pertemuan ketika wartawan diperbolehkan meliput, menyebut pertemuan tersebut sebagai “pertemuan paling penting”. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan ini dihadiri “semua pemain besar kecuali Israel, tetapi itu akan menjadi yang berikutnya” — tampaknya merujuk pada pertemuan dirinya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pekan depan.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Jakarta

    Pemerintah Inggris secara resmi menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina. Setelah pernyataan tersebut, situs resmi pemerintah Inggris memperbarui peta dan keterangan istilah yang digunakan untuk merujuk wilayah tersebut.

    Lantas, apa saja yang berubah setelah pengakuan itu? Simak penjelasan mengenai keterangan terbaru di situs resmi Inggris berikut ini.

    Inggris Kini Resmi Akui Negara Palestina

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris telah menyampaikan pengakuan terhadap negara Palestina pada 21 September 2025. Inggris menyatakan dukungan terhadap two-state solution atau solusi dua negara sebagai kerangka penyelesaian konflik.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Perubahan Peta Palestina di Situs Inggris

    Usai pernyataan tersebut, pemerintah Inggris memperbarui laman Foreign Travel Advice untuk Palestina di situs pemerintahan resminya (gov.uk). Pada halaman itu tercantum catatan: This page has been updated from ‘Occupied Palestinian Territories’ to ‘Palestine’ yang artinya “Halaman ini telah diperbarui dari ‘Wilayah Palestina yang Diduduki’ menjadi ‘Palestina’.”

    Pembaruan sejak 21 September 2025 itu menunjukkan perubahan istilah resmi yang digunakan pemerintah Inggris. Selain menyebut nama negara Palestina, halaman tersebut juga memuat panduan perjalanan dan kebijakan konsuler bagi warganya yang hendak ke Palestina.

    Peta Palestina-Israel di situs resmi pemerintah Inggris (Foto: gov.uk)

    Peta yang diperbarui pada laman resmi pemerintah Inggris tersebut menampilkan wilayah Palestina (Gaza Strip dan West Bank) dengan penandaan warna tertentu. Area berwarna merah diberi label “advise against all travel” atau “disarankan untuk tidak melakukan perjalanan sama sekali”. Sementara area oranye bertanda “advise against all but essential travel”, artinya “tidak disarankan bepergian kecuali untuk urusan sangat penting”. Adapun area hijau menunjukkan “see our travel advice before travelling” atau “periksa panduan perjalanan kami sebelum bepergian”.

    Di dalam peta juga ditampilkan sejumlah kota utama seperti Gaza, Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jenin, hingga Hebron, yang kini berada di bawah label “Palestine”. Sedangkan kota-kota lain seperti Tel Aviv, Haifa, dan Be’er Sheva tetap ditandai sebagai bagian dari Israel.

    Negara Lain yang Turut Mengakui Palestina

    Selain Inggris, sejumlah negara lain turut menyatakan pengakuan terhadap Palestina pada September 2025. Termasuk sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (). Dengan ini, daftar negara yang memberi pengakuan resmi semakin bertambah.

    Saat ini, mengutip Al Jazeera, Rabu (24/9/2025), negara Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 157 dari 193 negara anggota PBB, mewakili 81 persen dari komunitas internasional. Selain itu, Palestina juga diakui oleh Takhta Suci, badan pengurus Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang memiliki status pengamat non-anggota PBB.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    (wia/imk)

  • Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    New York

    Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba turut mengomentari keputusan negara-negara Barat yang ramai memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pekan ini. Ishiba mengakui bahwa pengakuan resmi untuk negara Palestina oleh Tokyo cuma masalah waktu.

    Berbicara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), Ishiba juga mengatakan dirinya merasa “marah” terhadap komentar terbaru para pejabat Israel.

    “Saya merasa sangat marah atas pernyataan yang disampaikan sejumlah pejabat senior pemerintah Israel yang tampaknya secara tegas menolak gagasan pembentukan negara Palestina,” kata Ishiba.

    Dia tidak menyebut lebih lanjut soal pejabat Israel yang dimaksudnya, dan komentar apa yang disampaikan pejabat itu.

    “Bagi negara kami, pertanyaannya bukanlah apakah akan mengakui negara Palestina atau tidak, tetapi kapan,” tegas Ishiba dalam pernyataan di forum PBB pada Selasa (23/9).

    “Tindakan sepihak yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Israel tidak akan pernah dapat diterima,” ucapnya.

    “Saya harus menyatakan dengan jelas bahwa jika tindakan lebih lanjut yang diambil telah menghalangi terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan terpaksa untuk mengambil langkah-langkah baru sebagai respons,” ujar Ishiba, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pernyataan Ishiba itu disampaikan setelah sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis, secara resmi memberikan pengakuan untuk negara Palestina. Dengan pengakuan terbaru itu, maka saat ini nyaris 80 persen negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.

    Pengakuan negara-negara Barat tersebut diberikan saat perang terus berkecamuk antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir dua tahun terakhir, dengan upaya mewujudkan gencatan senjata belum membuahkan hasil.

    Ishiba dalam pernyataannya menambahkan bahwa “teror yang dilakukan oleh Hamas dan kehancuran di Gaza yang kita saksikan hari ini telah membuat banyak orang merasa sangat sedih”.

    “Yang terpenting adalah Palestina dapat hidup berkelanjutan, hidup berdampingan secara damai dengan Israel,” tegasnya.

    “Seiring kami mengundang Palestina untuk menjalankan perannya sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. Pihak Palestina harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas,” cetus Ishiba dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Zelensky Puji Trump Usai Bilang Ukraina Bisa Rebut Wilayah dari Rusia

    Zelensky Puji Trump Usai Bilang Ukraina Bisa Rebut Wilayah dari Rusia

    New York

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan pujian untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan bahwa Ukraina bisa merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Rusia selama perang. Zelensky menyebut pernyataan terbaru Trump itu sebagai “gamechanger”.

    Trump dan Zelensky melakukan pertemuan pada Selasa (23/9), di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, AS. Usai pertemuan itu, Trump memposting pernyataan panjang via media sosial Truth Social yang isinya menandai perubahan sikap terhadap Rusia.

    Dalam pernyataan itu, Trump mengatakan bahwa Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia itu. Ini menjadi momen pertama kalinya sejak menjabat Presiden AS, Trump menyarankan Kyiv bisa merebut kembali semua wilayahnya yang direbut Moskow sejak tahun 2014.

    Trump sebelumnya menyarankan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia demi mengamankan kesepakatan damai.

    Dalam tanggapannya, seperti dilansir CNN, Rabu (24/9/2025), Zelensky memuji pernyataan terbaru Trump itu sebagai “perubahan besar”. Dia juga menyebut presiden AS itu sebagai “seorang gamechanger” atau sosok yang bisa mengubah situasi.

    “Unggahan Trump ini, sebuah perubahan besar,” kata Zelensky dalam konferensi pers pada Selasa (23/9) sore, merujuk pada pernyataan Trump via media sosial.

    Lebih lanjut, Zelensky mengatakan kepada wartawan bahwa dalam pertemuan terbaru di New York, dirinya memberikan penjelasan kepada Trump “tentang apa yang sedang terjadi”. Dia mengklaim bahwa Trump “sependapat dengan dirinya” soal situasi di medan perang.

    “Saya pikir presiden (Trump) — dia mengetahui beberapa detail. Dan saya pikir dia mengetahui lebih banyak detail … daripada sebelumnya. Dan saya senang dengan ini, dan saya berterima kasih kepadanya, atau mungkin juga padanya, kepada orang-orangnya yang memberikan pengarahan kepadanya,” ujar Zelensky.

    Saat ditanya apakah menjadi “gamechanger” jika Trump meyakini Ukraina bisa menang, Zelensky menjawab: “Trump sendiri merupakan seorang gamechanger.”

    Trump, dalam pernyataan via Truth Social yang diposting usai pertemuan dengan Zelensky, mengatakan Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia. Dia juga mengatakan bahwa Kyiv harus bertindak sekarang ketika Moskow menghadapi masalah ekonomi “besar”.

    “Setelah melihat kekuatan ekonomi yang ditimbulkan (oleh perang) terhadap Rusia, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Ukraina, berada dalam posisi untuk melawan dan MEMENANGKAN kembali semua seluruh wilayah Ukraina ke bentuk aslinya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

    Trump Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam langkah negara-negara besar Barat untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seiring AS menjadi minoritas dunia karena tidak mengakui negara Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Israel telah menuai kecaman global atas tindakan militernya di Gaza, yang telah menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat. Sebuah kelompok pemantau kelaparan global mengatakan sebagian wilayah tersebut sedang menderita kelaparan.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Simak Video ‘Serangan dan Dukungan Trump ke PBB’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Berubah Lagi, Trump Bilang Ukraina Bisa Rebut Kembali Wilayah dari Rusia

    Berubah Lagi, Trump Bilang Ukraina Bisa Rebut Kembali Wilayah dari Rusia

    New York

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Ukraina bisa merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Rusia dalam perang selama beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan saat Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Trump juga meyakini bahwa negara-negara anggota aliansi NATO harus menembak jatuh pesawat Moskow yang terdeteksi memasuki wilayah udara mereka.

    Pernyataan terbaru Trump yang disampaikan di sela-sela PBB di New York itu, seperti dilansir CNN, Rabu (24/9/2025), menandai perubahan signifikan dalam sikap Trump terhadap Rusia.

    Komentar Trump soal Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia itu merupakan pertama kalinya sejak menjabat Presiden AS, dia menyarankan Kyiv bisa merebut kembali semua wilayahnya yang direbut Moskow sejak tahun 2014.

    Trump sebelumnya menyarankan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia demi mengamankan kesepakatan damai.

    Sedangkan pernyataan Trump soal NATO harus menembak jatuh pesawat Moskow itu menunjukkan kesediaannya untuk menempatkan aliansi pertahanan tersebut dalam konflik secara langsung dengan Rusia, daripada sekadar memasok senjata kepada Kyiv.

    Ketika ditanya soal apakah NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang masuk wilayah udara negara anggota aliansi itu, Trump menjawab: “Iya, saya bersedia.”

    Dalam pernyataan lanjutan via media sosial Truth Social usai pertemuan dengan Zelensky, Trump mengatakan bahwa Ukraina harus bertindak sekarang ketika Rusia menghadapi masalah ekonomi “besar”. Pernyataan ini lagi-lagi menandai pergeseran retorika secara tiba-tiba dan mencolok yang menguntungkan Kyiv.

    “Setelah melihat kekuatan ekonomi yang ditimbulkan (oleh perang) terhadap Rusia, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, berada dalam posisi untuk melawan dan MEMENANGKAN kembali semua seluruh wilayah Ukraina ke bentuk aslinya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Dengan waktu, kesabaran, dan dukungan finansial dari Eropa dan, khususnya NATO, perbatasan asli tempat perang ini dimulai, sangatlah memungkinkan. Mengapa tidak?” imbuhnya. Namun tidak diketahui secara jelas soal perbatasan mana yang dimaksud oleh Trump dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan perang telah membuat Rusia tampak seperti “macan kertas”, dan menegaskan bahwa perang telah memakan dana yang besar untuk Moskow, bahkan hingga membuat warga Rusia kesulitan mendapatkan bensin.

    “Ukraina akan mampu merebut kembali negara mereka dalam bentuk aslinya dan, siapa tahu, mungkin bisa lebih jauh dari itu!” cetus Trump dalam postingannya yang panjang.

    “(Presiden Vladimir) Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Media Israel Sorot Salam Prabowo saat Akhiri Pidato di Sidang PBB

    Media Israel Sorot Salam Prabowo saat Akhiri Pidato di Sidang PBB

    Jakarta

    Media terkemuka Israel menyoroti pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Media The Times of Israel menyoroti pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa menjamin keamanan Israel adalah kunci perdamaian, dan mengakhiri pidatonya dengan ucapan “Shalom”.

    Dengan judul “At UN, Indonesian president says guaranteeing Israel’s security is key to peace, ends speech with, ‘Shalom’,” media Israel tersebut menuliskan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan tidak memiliki hubungan dengan Israel.

    “Berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan dunia harus menghormati hak Israel untuk hidup aman, dan mengakhiri pidatonya dengan, “Shalom,” demikian ditulis media Israel tersebut.

    “Kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai perdamaian sejati,” kata Prabowo, dilansir The Times of Israel, Rabu (24/9/2025).

    Prabowo berjanji bahwa setelah Israel mengakui Palestina, “Indonesia akan segera mengakui Negara Israel.”

    “Indonesia menginginkan perdamaian yang menunjukkan bahwa kekuatan tidak dapat menghasilkan kebenaran,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan dukungan penuh pada PBB sebagai lembaga internasional yang menjadi tumpuan harapan dunia.

    “Kami percaya pada PBB. Kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga – bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan,” katanya.

    “Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza,” ujarnya.

    Prabowo mengakhiri pidatonya dengan ucapan Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om shanti shanti shanti om. Namo Budaya, yang merupakan salam nasional di Indonesia yang lazim untuk mengakhiri sebuah pidato.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Topan Ragasa Tewaskan 14 Orang di Taiwan, 124 Hilang

    Topan Ragasa Tewaskan 14 Orang di Taiwan, 124 Hilang

    Taipei

    Topan super Ragasa menerjang pusat wisata populer Hualien di wilayah Taiwan bagian timur, dengan membawa hujan deras dan angin kencang. Sedikitnya 14 orang tewas dan 124 orang lainnya dilaporkan hilang, setelah sebuah danau di area pegunungan meluap dan membanjiri sebuah kota di wilayah tersebut.

    Taiwan, seperti dilansir Reuters, Rabu (24/9/2025), telah diterjang bagian luar topan super Ragasa sejak Senin (22/9) waktu setempat, dengan kini topan tersebut bergerak ke pantai selatan China dan Hong Kong.

    Sebuah danau penghalang, yang terbentuk oleh tanah longsor yang dipicu hujan deras sebelumnya di area jarang penduduk di wilayah timur negara itu, meluap pada Selasa (23/9) sore dan mengirimkan banjir besar ke kota Guangfu.

    Keterangan seorang tukang pos di Guangfu, yang menyebut nama keluarganya Hsieh, mengatakan luapan air danau itu menghantam bak “tsunami”. Hsieh berhasil menyelamatkan diri ke lantai dua gedung kantor pos tempatnya bekerja, sebelum kembali ke rumah dan mendapati mobilnya tersapu hingga ke ruang tamu.

    Departemen pemadam kebakaran setempat melaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan 124 orang lainnya masih hilang.

    Sejumlah pejabat departemen kebakaran setempat mengatakan semua korban tewas dan hilang berada di area Guangfu, di mana air danau yang meluap menyapu jembatan jalan raya utama yang membentang di atas sungai setempat.

    Kepala desa Dama, Wang Tse-an, mengatakan bahwa area seluruh desanya, yang dihuni sekitar 1.000 orang, terendam banjir dan banyak orang yang terjebak.

    “Sekarang kacau balau. Lumpur dan batu berserakan di mana-mana. Sebagian banjir telah surut, tetapi sebagian lainnya masih tersisa,” kata Wang kepada Reuters.

    Sebagai respons atas bencana itu, berbagai wilayah di Taiwan mengerahkan tim penyelamat ke Haulien, dengan militer mengirimkan 340 tentara untuk membantu.

    Sekitar 5.200 orang, atau sekitar 60 persen penduduk Guangfu, terpaksa mengungsi ke lantai yang lebih tinggi di rumah-rumah mereka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)