Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Taliban Matikan Internet-Telepon di Afghanistan, Ada Apa?

    Taliban Matikan Internet-Telepon di Afghanistan, Ada Apa?

    Kabul –

    Warga Afghanistan menghadapi hari kedua tanpa layanan internet dan telepon seluler pada Selasa (30/9) waktu setempat, setelah otoritas Taliban memutuskan jaringan fiber optik.

    Otoritas Taliban, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), mulai memutus koneksi internet berkecepatan tinggi ke beberapa provinsi di wilayah Afghanistan sejak awal bulan ini untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai “kejahatan”.

    Pada Senin (29/9) malam, menurut pengawas internet NetBlocks, sinyal telepon seluler dan layanan internet di negara tersebut secara bertahap melemah hingga konektivitasnya kurang dari satu persen dari tingkat normal.

    Ini merupakan pertama kalinya bagi akses komunikasi diputus di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada tahun 2021 lalu, dan kembali memberlakukan versi hukum Islam yang ketat.

    “Kami buta tanpa telepon dan internet,” kata Najibullah, seorang pemilik toko berusia 42 tahun di Kabul.

    “Semua bisnis kami bergantung pada ponsel. Pengiriman dilakukan dengan ponsel. Rasanya seperti liburan, semua orang ada di rumah. Pasar benar-benar lumpuh,” sebutnya.

    Beberapa menit sebelum akses komunikasi terputus di Afghanistan, seorang pejabat pemerintah Taliban memperingatkan AFP bahwa jaringan fiber optik akan diputus, yang juga berdampak pada layanan telepon seluler.

    Pejabat tersebut mengatakan bahwa sebanyak “8.000 hingga 9.000 pilar telekomunikasi” akan dimatikan, dan bahwa pemadaman akses komunikasi ini akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

    “Tidak ada cara atau sistem lainnya untuk berkomunikasi… sektor perbankan, bea cukai, semuanya di seluruh negeri akan terdampak,” kata pejabat pemerintah Taliban yang enggan disebut namanya tersebut.

    NetBlocks, yang memantau keamanan siber dan tata kelola internet, menyebut pemadaman akses komunikasi tersebut “tampaknya konsisten dengan pemutusan layanan yang disengaja”.

    “Karena pemadaman ini, saya benar-benar terputus dari keluarga saya di Kabul. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya benar-benar khawatir,” ucap seorang warga Afghanistan berusia 40 tahun yang tinggal di Oman, saat berbicara via pesan teks kepada AFP, meminta namanya tidak disebutkan.

    Layanan telepon seringkali disalurkan melalui internet, berbagai jalur fiber optik yang sama, terutama di negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas. Selama beberapa pekan terakhir, koneksi internet di Afghanistan sangat lambat atau terputus-putus.

    Tonton juga video “Taliban Tutup Paksa Salon Kecantikan di Afghanistan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Geger Mayat Ditemukan di Roda Pesawat American Airlines

    Geger Mayat Ditemukan di Roda Pesawat American Airlines

    North Carolina –

    Sesosok mayat ditemukan di kompartemen roda pendaratan pesawat maskapai American Airlines yang mendarat di bandara North Carolina, Amerika Serikat (AS). Jenazah itu diyakini penumpang gelap yang nekat bersembunyi di kompartemen roda pesawat yang mengudara dari Eropa tersebut.

    Jenazah itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (30/9/2025), ditemukan oleh para petugas perawatan pesawat, pada Minggu (28/9) pagi waktu setempat, ketika pesawat sedang menjalani perawatan di Bandara Internasional Charlotte Douglas di negara bagian North Carolina.

    Departemen Kepolisian Charlotte-Mecklenburg mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kematian tersebut.

    Baik pihak maskapai maupun kepolisian setempat belum memberikan informasi apa pun soal jenazah yang ditemukan tersebut, termasuk kemungkinan penyebab kematian, atau asal penerbangan tersebut. Identitas dan status kewarganegaraan jenazah tersebut juga belum diketahui.

    Otoritas Bandara Internasional Charlotte Douglas menyatakan sangat berduka atas temuan tersebut, dan akan mendukung penyelidikan kepolisian.

    Sedangkan maskapai American Airlines mengatakan pihaknya bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dalam penyelidikan mereka dan meminta agar pertanyaan diajukan kepada kepolisian.

    Para pakar meyakini bahwa sekitar tiga perempat penumpang gelap tidak akan selamat jika mereka bersembunyi di kolong pesawat karena suhu dingin ekstrem dan kekurangan oksigen yang mereka alami saat pesawat mencapai ketinggian jelajah.

    Pada Januari lalu, dua jenazah ditemukan di kompartemen roda pendaratan pesawat maskapai JetBlue di Bandara Internasional Fort Lauderdale-Hollywood. Kedua jenazah itu ditemukan di area roda pesawat saat inspeksi rutin pasca-penerbangan.

    Pesawat itu tiba di Fort Lauderdale tak alam setelah penerbangan dari Bandara Internasional John F Kennedy di New York. Sebelum itu, pesawat berada di Kingston, Jamaika dan di Salt Lake City, Utah, pada hari yang sama.

    Pada Desember tahun lalu, sesosok jenazah ditemukan di ruang roda pendaratan pesawat maskapai United Airlines yang mendarat di Maui dari Chicago.

    Tonton juga video “Keluarga Remaja yang Tewas di Mobil D4vd Buka Suara” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    Moskow –

    Pemerintah Rusia memberikan respons keras untuk kemungkinan Amerika Serikat (AS) mengirimkan pasokan rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina, yang akan memampukan Kyiv untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Jika pengiriman semacam itu dilakukan AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), Moskow memperingatkan soal eskalasi tajam yang mungkin terjadi dalam konflik yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir.

    Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9) bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Putin sebelumnya memperingatkan bahwa Rusia berhak menyerang instalasi militer di negara-negara yang membiarkan Ukraina menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia.

    Namun, terlepas dari itu, Peskov juga mengatakan bahwa penggunaan rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi dalam perang.

    “Bahkan jika ini terjadi, tidak ada obat mujarab yang dapat mengubah situasi di garis depan bagi rezim Kyiv sekarang… Dan baik itu Tomahawk maupun rudal-rudal lainnya, mereka tidak akan mampu mengubah dinamika,” tegasnya, merujuk pada kemajuan perlahan tapi pasti yang diraih Rusia di Ukraina bagian timur.

    Tonton juga video “Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 30 September 2025 kita awali dari situasi terakhir di Gaza.

    Rencana perdamaian Gaza Donald Trump

    Israel menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah pemimpin dari dua negara menggelar pertemuan.

    Presiden Donald Trump merilis 20 poin rencana perdamaian yang akan mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, membebaskan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, dan memastikan militer Israel mengakhiri serangannya, yang dicap sebagai genosida oleh PBB.

    Hamas diberi waktu 72 jam, sejak Israel menerima kesepakatan, untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang di antaranya diyakini masih hidup.

    Jika disahkan, rencana tersebut akan membentuk badan pemerintahan sementara Palestina, yang diawasi oleh “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump.

    Belasan tewas akibat topan di Vietnam

    Setidaknya 13 orang tewas di sebelah utara Vietnam, setelah hujan lebat dan angin kencang yang disebabkan Topan Bualoi.

    Tim penyelamat dilaporkan sedang mencari 17 nelayan yang hilang.

    Topan Bualoi bergerak di sepanjang garis pantai utara juga sempat menyebabkan gelombang setinggi delapan meter, menurut badan meteorologi nasional.

    Badai ini menyebabkan lebih dari 347.000 orang mengalami pemadaman aliran listrik, dengan banjir yang memutus akses warga di dataran tinggi.

    Taliban memutuskan komunikasi di Afghanistan

    Taliban memberlakukan pemutusan komunikasi di Afghanistan secara nasional, beberapa pekan setelah mereka mulai memutus koneksi kabel optik.

    Pada pertengahan September, seorang juru bicara provinsi Balkh mengatakan internet yang menggunakan kabel optik dilarang sepenuhnya sesuai perintah Taliban.

    Beberapa menit sebelum pemutusan, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP jika pemutusan akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

    “Pemutusan akan dilakukan secara bertahap malam ini, ada delapan hingga sembilan ribu pilar telekomunikasi yang akan ditutup,” katanya kepada AFP tanpa menyebut identitasnya.

    Taliban memulai mengambil keputusan tegas soal akses komunikasi awal bulan ini, yang memutus internet berkecepatan tinggi.

    YouTube bayar Presiden Trump

    YouTube setuju untuk membayar $22 juta kepada Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari penyelesaian gugatan pemblokiran yang dilakukan YouTube setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol.

    Menurut laporan CNN, Presiden Trump akan menyumbangkan pembayaran tersebut ke Trust for the National Mall untuk mendukung pembangunan White House State Ballroom.

    Presiden Trump menggugat perusahaan induk YouTube, Google, dan perusahaan media sosial lainnya setelah mereka menangguhkan akunnya pada tahun 2021.

    Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, pada bulan Januari menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Presiden Trump dengan menyetujui pembayaran sebesar $25 juta.

    Bulan Februari lalu, X setuju untuk membayar sekitar $10 juta untuk menyelesaikan penangguhan akun Presiden Trump.

    Tonton juga video “Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza” di sini:

  • Jihad Islam Kutuk Rencana Damai Trump: Resep Agresi Palestina!

    Jihad Islam Kutuk Rencana Damai Trump: Resep Agresi Palestina!

    Gaza City –

    Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, yang bertempur melawan Israel di Jalur Gaza mengutuk rencana perdamaian yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Jihad Islam dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), menilai usulan Trump itu hanya akan memicu agresi lebih lanjut terhadap Palestina.

    “Ini adalah resep untuk agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina,” sebut Jihad Islam dalam pernyataannya yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Melalui ini, Israel berusaha — melalui Amerika Serikat — untuk memaksakan apa yang tidak dapat dicapainya melalui perang,” tuding kelompok tersebut.

    “Oleh karena itu, kami menganggap deklarasi Amerika-Israel sebagai formula untuk mengobarkan konflik di kawasan,” tegas Jihad Islam dalam pernyataannya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Kelompok Hamas, dalam tanggapan terpisah, mengatakan mereka baru akan memberikan respons setelah menerima proposal resmi dari Trump.

    “Kami akan merespons setelah kami menerimanya,” kata seorang pejabat senior Hamas yang enggan disebut namanya.

    Rencana perdamaian Trump itu menuntut para militan Gaza, termasuk Hamas, untuk sepenuhnya melucuti senjata dan dikeluarkan dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang, meskipun mereka yang setuju untuk “hidup berdampingan secara damai” akan diberikan amnesti.

    Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Venezuela Siap Umumkan Keadaan Darurat Jika Diserang AS

    Presiden Venezuela Siap Umumkan Keadaan Darurat Jika Diserang AS

    Jakarta –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat atas ancaman “agresi” Amerika Serikat, menyusul serangkaian serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela.

    “Hari ini proses konsultasi dimulai…untuk menyatakan keadaan darurat sesuai dengan konstitusi dan melindungi rakyat kita, perdamaian kita, dan stabilitas kita jika Venezuela diserang oleh Amerika, diserang secara militer,” kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan kepada para diplomat asing bahwa Maduro telah menandatangani dekrit yang memberi dirinya “kekuasaan khusus” sebagai kepala negara untuk bertindak dalam masalah pertahanan dan keamanan, jika Amerika Serikat “berani menyerang tanah air kami.”

    Namun, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP bahwa Maduro belum menandatangani dokumen tersebut.

    “Wakil presiden menyerahkan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa semuanya telah siap dan bahwa presiden dapat menetapkannya kapan saja,” kata sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Maduro, pemimpin otoriter sayap kiri, telah menempatkan Venezuela dalam siaga tinggi terkait pengerahan militer besar-besaran AS di dekat pesisir negaranya.

    Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan delapan kapal perang dan sebuah kapal selam bertenaga nuklir ke Karibia selatan sebagai bagian dari rencana untuk memerangi perdagangan narkoba. Namun, tampaknya rencana tersebut secara khusus ditujukan untuk menekan Maduro.

    Pasukan AS telah menghancurkan setidaknya tiga kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dalam beberapa pekan terakhir, menewaskan 14 orang dalam sebuah tindakan yang dikecam sebagai “eksekusi di luar hukum” oleh para ahli PBB.

    Saat ini, para pejabat militer AS sedang menyusun opsi untuk menargetkan para pengedar narkoba di dalam perbatasan Venezuela, menurut sebuah laporan oleh media berita AS, NBC.

    Mendeklarasikan keadaan darurat akan memungkinkan Maduro menangguhkan untuk sementara hak-hak dasar rakyat Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Riyadh –

    Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir dan Indonesia, menyambut baik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Respons itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat, seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan bersama ini dirilis oleh negara-negara Arab dan Muslim yang bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu.

    Menurut laporan SPA, para Menlu dari negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik “kepemimpinan Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian”.

    “(Para Menlu) Menyambut baik pengumuman oleh Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah penggusuran rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa dia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut itu.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para diplomat top Arab dan Muslim juga menekankan “pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan”.

    “Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan,” sebut SPA dalam laporannya.

    Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu Arab dan Muslim “menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza”.

    “Tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan para sandera, mekanisme keamanan yang menjamin semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel,” jelas pernyataan bersama tersebut.

    “Pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, di mana Gaza terintegrasi penuh dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” imbuh pernyataan itu.

    Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Gelombang Protes di Jerman Menentang Perang-Penguatan Militer

    Jakarta –

    Lebih dari 10.000 orang berkumpul di depan monumen bersejarah Brandenburger Tor Berlin menyerukan “Hentikan genosida di Gaza” juga tema lain seperti Perang Rusia terhadap Ukraina yang melanggar hukum internasional.

    Politisi Sahra Wagenknecht menjadi salah satu penggagas demonstrasi 13 September lalu. Pada Januari 2024 ia mendirikan partai seturut namanya, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). Selain politisi, beberapa selebritis nampak di atas panggung, termasuk musisi Peter Maffay.

    Menyerukan negosiasi damai, menentang pengiriman senjata

    Kelompok yang beragam menuntut pemerintah federal untuk “secara aktif dan kredibel mendukung negosiasi perdamaian, baik di Timur Tengah maupun di Ukraina”. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian pengiriman senjata ke daerah perang secara umum.

    “Kita semua ada di sini karena kita bersuara menentang perang yang tidak manusiawi di dunia ini,” kata Wagenknecht. “Kami juga mengutuk pembantaian mengerikan yang dilakukan Hamas dan penyanderaan.” Namun, tidak ada yang bisa membenarkan “pemboman, pembunuhan, kelaparan, dan pengusiran terhadap dua juta orang di Jalur Gaza, setengahnya adalah anak-anak”.

    Demonstrasi (13/09) adalah awal dari serangkaian demonstrasi yang terjadi di Berlin. Pada Sabtu (27/09) demonstrasi besar digelar di Berlin. Menurut pihak kepolisian diikuti sekitar 50.000 sebagai aksi solidaritas untuk Palestina dan Gaza, dengan tuntutan utama menghentikan perang di Gaza, mengakhiri ekspor senjata Jerman ke Israel, dan mendorong Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Israel atas dugaan pelanggaran HAM.

    Demonstrasi ini diorganisir oleh aliansi luas kelompok pro-Palestina, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Jerman dan Medico International, partai kiri Die Linke, serta komunitas diaspora Palestina dan kelompok budaya. Aksi tersebut diklaim sebagai salah satu protes terbesar di Jerman di tahun 2025.

    Demo masih terfragmentasi

    Mungkinkah aksi demonstrasi di Jerman ini mampu memobilisasi massa dan mempengaruhi perubahan politik? Seperti yang terjadi pada 1980-an, ketika Jerman yang saat itu masih terpecah antara barat dan timur, sekitar setengah juta orang berdemonstrasi di Bonner Hofgarten mengkhawatirkan terjadinya perang nuklir atau seperti pada tahun 2003, setengah juta orang di Berlin orang turun ke jalan memprotes perang Irak.

    “Ini berbeda dengan, misalnya, mobilisasi melawan perang Irak atau gerakan perdamaian yang ada sebelumnya. Saat ini masih relatif terfragmentasi. Namun, itu tidak berarti bahwa hal ini tidak dapat berkembang,” kata Grimm.

    Berupaya menyatukan banyak orang dalam isu wajib militer

    Wagenknecht yang memimpin orasi 13 September lalu sempat menuai kontroversi. Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, menuduhnya memicu “kebencian terhadap Israel di Jerman” dengan “sikap politis yang cenderung populis”.

    Ketua Partai Kiri, Jan van Aken mengkritik demonstrasi yang digagas BSW, “Menurut saya, kerja politik harus melibatkan sebanyak mungkin orang. Dan bagi saya, hanya mengandalkan beberapa nama saja bukanlah kerja politik.”

    Van Aken dan partainya ingin melakukan hal yang berbeda dalam demonstrasi (27/09), “Kami telah membentuk aliansi khusus dengan organisasi non-pemerintah, dengan organisasi Palestina. Kita harus menyatukan semuanya: orang Israel yang kritis, orang Israel yang beragama Yahudi.”

    Besar dalam gerakan perdamaian di tahun 1980-an, van Aken merasa salah satu isu yang dapat memobilisasi banyak orang adalah pertanyaan tentang wajib militer, “Ini bisa menjadi isu besar karena secara langsung mempengaruhi banyak kaum muda, yang mungkin akan turun ke jalan untuk memprotesnya.”

    Van Aken berharap protes di internet dapat berlanjut ke jalanan. Di internet petisi telah dimulai seorang pemuda: “Tidak ada wajib militer tanpa hak suara bagi kaum muda!”. Hingga 26 September, lebih dari 70.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.

    “Jerman adalah negara yang pasifis”

    Partai Kiri menganggap perdebatan wajib militer sebagai salah satu isu terpenting, “Ini akan turut menentukan masa depan militer Jerman,” jelas van Aken. Selama 40 tahun terakhir, kekuatan militer selalu berhasil ditahan. “Jerman adalah negara pasifisme (menolak perang dan kekerasan). Namun saat ini, situasinya berubah,” katanya dengan cemas.

    Peneliti perdamaian dan konflik Jannis Grimm juga berpendapat bahwa protes yang semakin meningkat terhadap gerakan militer, khususnya terhadap kembalinya wajib militer adalah hal yang mungkin terjadi.

    Awalnya, Partai Hijau yang berhaluan pasifislah yang bahkan mendukung pembubaran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) namun kini Partai Kiri dan BSWlah yang mengambil posisi tersebut saat Partai Hijau mulai berubah arah. Banyak anggota Partai Hijau mengatakan, “Menolak segala bentuk kekerasan bersenjata dan militer juga bukan cara untuk melindungi hak asasi manusia dan hukum internasional di dunia.”

    Gerakan perdamaian yang dulunya homogen dan bersatu kini terpecah belah. Yang paling aktif adalah kelompok kiri dan aliansi yang memisahkan diri dari mereka, Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). “Hal ini menyebabkan situasi di mana tidak ada satu pun partai yang secara jelas memiliki keterkaitan dengan aksi di jalanan,” menurut Grimm.

    Protes diperkirakan semakin meningkat. Puncaknya mungkin akan tercapai pada 3 Oktober di Hari Unifikasi Jerman. Pada hari itu, demonstrasi besar-besaran akan berlangsung bersamaan di Berlin dan Stuttgart. Lebih dari 400 inisiatif, organisasi, dan partai menyerukan “Tidak ada lagi perang! Mari berjuang untuk perdamaian!”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menlu Jerman Soroti Kondisi Gaza: Perang Ini Harus Diakhiri!” di sini:

    (ita/ita)

  • Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

    Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

    Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

    Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

    Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

    Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

    Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

    Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

    Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

    Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

    Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

    AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

    Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

    Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

    Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

    Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

    “Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

    “Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

    “Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

    Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

    Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

    Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

    Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

    Bagaimana komentar Hamas?

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

    Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

    Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

    Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

    “Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

    Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

    Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

    Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

    Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

    Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

    Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

    Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

    “Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

    Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

    Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

    Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

    (ita/ita)