Category: Detik.com Internasional

Diplomat Senior China Tiba-tiba Diganti Usai Menghilang dari Publik

Beijing –

Seorang diplomat senior China tiba-tiba diganti setelah keberadaannya misterius selama berbulan-bulan usai kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri. Penggantian ini memicu spekulasi bahwa diplomat senior itu terjerat kasus yang membuatnya ditahan otoritas Beijing.

Laporan media pemerintah China, seperti dilansir Associated Press, Rabu (1/10/2025), mengumumkan bahwa pemerintah telah menunjuk Liu Haixing sebagai pemimpin baru Departemen Internasional. Liu Haixing merupakan seorang diplomat berpengalaman yang pernah menduduki berbagai posisi diplomatik di Eropa.

Sepulangnya ke Beijing, Liu Haixing menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Eropa.

Dia ditunjuk menggantikan Liu Jianchao — tidak memiliki hubungan keluarga dengan Liu Haixing — yang tidak terlihat di depan publik sejak Juli lalu di tengah spekulasi bahwa dia ditahan karena alasan disiplin.

Departemen Internasional, yang sebelumnya dipimpin oleh Liu Jianchao, merupakan sayap diplomatik Partai Komunis yang berkuasa di China. Departemen ini bertugas menjalin hubungan dengan partai-partai politik di negara-negara lainnya.

Penunjukan Liu Haixing yang disampaikan lewat situs resmi Departemen Internasional ini, menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Liu Jianchao.

Liu Jianchao menjabat sebagai kepala Departemen Internasional sejak Juni 2022. Dia telah bepergian ke luar negeri secara ekstensif sebagai bagian dari upaya diplomatik China pascapandemi. Nama Liu Jianchao bahkan beredar sebagai salah satu calon Menteri Luar Negeri yang baru.

Namun sosok Liu Jianchao tidak pernah terlihat di depan publik sejak akhir Juli lalu, setelah dia kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri.

Laporan media terkemuka, Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip beberapa sumber menyebut bahwa Liu Jianchao kini ditahan untuk menjalani interogasi sebagai bagian dari penyelidikan disiplin. Tidak diketahui secara jelas soal pelanggaran atau kasus apa yang menjeratnya.

Kasus hilangnya Liu Jianchao ini menyusul rentetan kasus serupa di China beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah hilangnya mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang yang menjadi sorotan publik pada Juni 2023 lalu. Pada saat itu, Qin baru menjabat Menteri Luar Negeri selama tujuh bulan.

Wang Yi, yang sebelumnya pernah menjabat Menteri Luar Negeri China, kembali ditunjuk oleh pemerintah untuk menduduki jabatan penting tersebut.

WSJ melaporkan pada saat itu bahwa investigasi internal partai mendapati Qin terlibat dalam perselingkuhan selama masa jabatan sebelumnya sebagai Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS).

Langkah penegakan disiplin semacam ini diyakini berlanjut saat Presiden Xi Jinping memimpin kampanye pembersihan disiplin yang gencar sejak pengangkatannya pada tahun 2012. Dilaporkan lebih dari 6 juta pejabat China telah dihukum karena korupsi dan pelanggaran lainnya.

Tonton juga video “Istri Arya Daru Beberkan soal Teror di Makam Suaminya” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 14:54
Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa (30/9) bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard setelah berbulan-bulan negosiasi yang diwarnai ketegangan

Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, pihak Harvard akan membayar sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan.

“Linda sedang menyelesaikan detail akhirnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, merujuk pada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/10/2025).

“Dan mereka akan membayar sekitar US$ 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang tentang cara menggunakan AI dan banyak hal lainnya, mesin, banyak hal,” ucap Trump merujuk pada Harvard.

Harvard belum memberikan komentar atas pernyataan terbaru Trump tersebut.

Cekcok antara Trump dan Harvard ini terjadi setelah pemerintahan Trump mengancam akan menahan dana federal untuk berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di AS terkait berbagai isu, mulai dari aksi protes pro-Palestina menentang perang Israel di Gaza hingga inisiatif iklim dan praktik keberagaman, kesetaraan dan inklusi.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan independensi akademik di AS. Trump berulang kali menuduh berbagai universitas di AS, termasuk Harvard, menoleransi antisemitisme selama aksi pro-Palestina marak digelar beberapa waktu lalu.

Para demonstran, yang termasuk kelompok Yahudi sendiri, berpendapat bahwa pemerintah Trump keliru telah menyamakan kritikan untuk Israel dengan antisemitisme dan advokasi hak-hak Palestina dengan ekstremisme. Pemerintahan Trump belum meluncurkan penyelidikan serupa terhadap praktik Islamofobia.

Satuan tugas Harvard melaporkan pada awal tahun ini bahwa baik mahasiswa Yahudi maupun Muslim sama-sama menghadapi pelecehan selama perang Gaza berkecamuk.

Selain dengan Harvard, pemerintah Trump juga mencapai kesepakatan dengan Universitas Columbia dan Universitas Brown. Namun belum diketahui secara jelas soal kesepakatan yang dicapai dengan kedua universitas tersebut.

Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, sebelumnya memperingatkan bahwa tindakan federal pemerintahan Trump dapat melucuti pendanaan universitas tertua di AS itu hingga sebesar US$ 1 miliar per tahun, yang akan menyebabkan PHK dan pembekuan perekrutan.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mulai meninjau kontrak dan hibah federal senilai US$ 9 miliar untuk Harvard, dan kemudian mengancam akan membekukan pendanaan sebesar lebih dari US$ 2,3 miliar kecuali Harvard melakukan perubahan.

Pemerintahan Trump menghadapi berbagai gugatan hukum dalam menjalankan langkah-langkah semacam itu.

Tonton juga video “Harvard-Donald Trump Capai Kesepakatan USD 500 Juta” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 14:23
PM Italia Desak Global Flotilla Setop Upaya Tembus Blokade Gaza

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni mendesak armada kapal bantuan Gaza untuk berhenti berlayar agar tidak membahayakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel-Hamas.

Armada Global Sumud Flotilla (GSF), yang para pesertanya termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg dan beberapa anggota parlemen Italia, bertujuan untuk menembus blokade laut Israel atas Gaza dan mengirimkan bantuan vital kepada penduduknya, yang menurut PBB sedang menderita kelaparan yang meluas.

Namun, Meloni yang pemerintahnya telah mengirimkan kapal perang untuk melindungi armada tersebut, memperingatkan bahwa “harapan” yang diwakili oleh rencana damai Trump untuk Gaza, “bertumpu pada keseimbangan yang rapuh, yang dengan senang hati akan dihancurkan oleh banyak orang”.

“Saya khawatir upaya armada untuk mematahkan blokade laut Israel dapat menjadi dalih untuk melakukannya,” kata pemimpin sayap kanan tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/10/2025).

“Karena alasan ini pula, saya yakin armada itu harus berhenti sekarang dan menerima salah satu dari berbagai proposal yang diajukan untuk pengiriman bantuan yang aman,” tambah Meloni.

“Pilihan lain berisiko menjadi dalih untuk mencegah perdamaian, memicu konflik, dan oleh karena itu terutama berdampak pada rakyat Gaza,” tuturnya.

Israel telah memerintahkan armada kapal bantuan internasional itu untuk mengirimkan bantuan ke pelabuhan Israel, dengan janji akan dikirim ke Gaza oleh otoritas Israel.

Armada itu menolak untuk melakukannya, merujuk pada apa yang disebut PBB sebagai penolakan Israel untuk membiarkan bantuan masuk ke Gaza yang terkepung meskipun terjadi kelaparan.

Setelah berlayar dari Barcelona awal bulan ini, armada itu dapat mencapai blokade laut Israel pada malam hari dari Selasa hingga Rabu waktu setempat.

Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

01/10/2025 13:24
Demo Gen Z Marak di Maroko, Tuntut Reformasi Pendidikan-Kesehatan

Rabat –

Unjuk rasa yang dipimpin oleh kaum muda atau Gen Z di Maroko berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di beberapa kota setempat pada Selasa (30/9) malam. Aksi protes yang berlangsung selama empat hari terakhir ini menuntut reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Beberapa video yang dipublikasikan media-media lokal, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), menunjukkan para demonstran yang memakai masker di area Inezgane, dekat Agadir, melemparkan batu ke arah polisi.

Para demonstran, menurut video itu, juga melakukan pembakaran di dekat pusat perbelanjaan setempat dan merusak sebuah kantor pos setempat.

Aksi serupa dilaporkan terjadi di area Air Amira, di Beni Mellal, dan di Oujda. Belum diketahui secara jelas apakah ada korban luka dalam bentrokan tersebut.

Unjuk rasa yang dipimpin oleh anak muda di Maroko ini diprakarsai oleh sebuah kelompok kolektif bernama “GenZ 212”, yang pendirinya masih belum diketahui.

Dalam pernyataan yang diunggah ke Facebook pada Selasa (30/9) malam, kelompok GenZ 212 tersebut menyatakan “penyesalan atas aksi kerusuhan atau vandalisme yang berdampak pada properti publik atau pribadi”

Mereka juga mendesak para demonstran tetap menjaga kedamaian dan menghindari perilaku apa pun yang dapat “merusak legitimasi tuntutan kita yang adil”.

Unjuk rasa terbaru ini menandai hari keempat aksi protes digelar secara berturut-turut, meskipun sebelumnya tidak ada laporan tindak kekerasan. Namun penangkapan dilakukan oleh otoritas Maroko terhadap ratusan demonstran.

Laporan Asosiasi Hak Asasi Manusia (AMDH) menyebut lebih dari 200 demonstran, sebagian besar anak muda, telah ditangkap selama tiga hari terakhir di ibu kota Rabat saat unjuk rasa dibubarkan oleh polisi. Sebagian besar dari mereka kemudian dibebaskan.

Keterangan salah satu pengacara yang mendampingi demonstran, Souad Brahma, menyebut jaksa Maroko telah mengatakan akan mengadili 37 orang karena berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.

“Sebanyak 34 orang akan diadili saat bebas dengan jaminan, dengan persidangan mereka dijadwalkan dimulai pada 7 Oktober, sedangkan tiga orang lainnya akan menghadapi tuntutan di tahanan,” kata Brahma kepada AFP. Dakwaan yang dijeratkan terhadap para demonstran itu belum diketahui secara jelas.

Di wilayah Casablanca, jaksa penuntut umum mengajukan permintaan untuk membuka penyelidikan terhadap 18 orang atas dugaan peran mereka dalam menghambat lalu lintas selama unjuk rasa pada akhir pekan.

Unjuk rasa di Maroko ini terjadi di tengah ketidakpuasan masyarakat atas kesenjangan sosial, yang secara tidak proporsional berdampak pada kaum muda dan perempuan. Laporan terbaru soal kematian delapan ibu hamil di sebuah rumah sakit umum di Agadir menjadi salah satu sumber kemarahan publik.

Tonton juga video “Bendera One Piece Berkibar Lagi, Kali Ini di Aksi Gen Z Peru” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 13:03
Taliban Blokir Internet, Rakyat Afghanistan Hadapi Masa Suram

Jakarta –

Jaringan internet fiber optik dan layanan data seluler di seluruh Afganistan terputus pada Selasa (30/09) tanpa penjelasan langsung dari pemerintah Taliban.

Namun, ada kekhawatiran bahwa Taliban memperluas pemadaman internet di beberapa provinsi di bagian Utara Afganistan yang sudah diberlakukan sejak awal bulan September. Saat itu, juru bicara gubernur Provinsi Balkh mengatakan pemutusan internet dilakukan untuk “mencegah perilaku tidak bermoral.” Kini, warga Afganistan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.

Saluran berita swasta Afganistan, TOLO, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada DW bahwa salah satu kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah Taliban akan membatasi akses internet seluler hanya pada jaringan 2G berkecepatan rendah, yang hanya memungkinkan pengiriman teks.

TOLO juga melaporkan bahwa Taliban telah memberi batas waktu satu minggu kepada operator jaringan untuk menghentikan layanan internet seluler 3G dan 4G.

Belum pernah terjadi sebelumnya

Doug Madory, analis jaringan di Kentik Network Intelligence, mengatakan kepada DW bahwa data menunjukkan Taliban mengeluarkan perintah pemutusan internet pada pukul lima sore pada Senin (29/09).

Madory menjelaskan bahwa meskipun Afganistan tidak memiliki sistem sensor internet nasional seperti Great Firewall milik Cina, Taliban mampu memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk “memutuskan koneksi internet negara tersebut secara efektif.”

“Kami mendengar bahwa kemungkinan ini akan berlangsung selama 30 hari, yang akan menjadi periode pemadaman komunikasi total yang sangat lama,” kata Madory.

“Kalau benar kembali ke 2G, itu belum pernah dilakukan di tempat lain,” ujarnya.

Internet Outage Detection and Analysis, yang memantau konektivitas internet global, menunjukkan bahwa hampir seluruh koneksi internet di Afganistan terputus pada Senin (29/09) sore.

Langkah ini merupakan pemutusan internet nasional pertama di Afganistan dan akan menyebabkan “pemadaman total yang menyeluruh,” menurut NetBlocks, lembaga pemantau internet dan keamanan siber yang berbasis di London.

Madory juga menepis kemungkinan bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan teknis.

“Kalau seluruh negara bergantung pada satu kabel fiber optik yang terputus karena kecelakaan, mungkin bisa dijelaskan. Kenyataannya, infrastruktur di sana tidak memiliki titik kegagalan tunggal seperti itu,” katanya.

Dampak terhadap perekonomian

“Gangguan internet menandai dimulainya penindasan besar-besaran di seluruh Afganistan,” kata pakar keamanan Bismillah Taban kepada DW awal bulan September saat pemadaman pertama terjadi.

“Taliban bisa memperluas tindakan represif mereka dan menghindari pengawasan internasional. Ini sangat mengkhawatirkan.”

Para pedagang dan pelaku usaha memperingatkan konsekuensi serius jika akses internet seluler dibatasi. Internet fiber optik sebagian besar digunakan oleh perusahaan, bank, dan lembaga pemerintah.

“Saat ini, 80% transaksi bisnis dilakukan secara online. Kami sudah menghadapi tantangan besar. Jangan memperlebar kesenjangan antara rakyat dan pemerintah lebih jauh lagi,” kata Khan Jan Alokozai, Wakil Presiden Kamar Dagang Afganistan, di X setelah pemblokiran pertama.

Afganistan hadapi masa suram

Sayed Ahmad Shah Sadaat, mantan Menteri Pendidikan Afghanistan (2016–2018), juga memperingatkan dampaknya.

“Jaringan fiber optik yang digunakan masyarakat untuk pendidikan daring, perdagangan, dan sistem perbankan akan terdampak di semua aspek kehidupan. Taliban tidak punya sistem internet alternatif. Jika jaringan diputus, Afganistan akan memasuki masa suram,” katanya kepada DW.

“Lembaga pemerintah seperti kantor paspor, kantor pendaftaran, bea cukai, bank, dan media sangat bergantung pada koneksi fiber optik. Jika mereka lumpuh, tekanan terhadap struktur administrasi pusat akan makin besar.”

Organisasi media internasional juga menyuarakan kekhawatiran.

“Melarang internet broadband adalah bentuk sensor yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menghambat kerja jurnalis serta hak publik untuk mendapatkan informasi,” kata Beh Lih Yi, Direktur Regional Committee to Protect Journalists.

“Taliban harus menghentikan siklus penindasan ini dan segera memulihkan akses internet tanpa syarat karena itu adalah alat penting bagi jurnalisme.”

Ancaman bagi pendidikan perempuan Afganistan

Bagi perempuan dan anak perempuan, keputusan ini bisa berdampak sangat serius. Setelah dilarang bersekolah dan berkuliah, banyak dari mereka mengandalkan pendidikan daring sebagai satu-satunya cara untuk tetap belajar.

“Murid-murid saya memiliki Wi-Fi, tapi sekarang tidak berfungsi lagi,” kata sutradara film Afganistan Sahraa Karimi, yang mengajar murid-muridnya dari luar negeri. “Saya membaca di berita bahwa Taliban telah mematikan internet di banyak kota. Saya sangat sedih. Bagaimana saya bisa mengajar para gadis sekarang?”

Aktivis di Afganistan juga menyuarakan kekhawatiran mereka.

“Mematikan internet adalah langkah terakhir menuju kemunduran, kebodohan, dan kehancuran,” kata seorang perempuan dalam pesan video kepada DW.

Yang lain menyebutnya sebagai “serangan langsung terhadap martabat, kebebasan, dan masa depan bangsa.”

“Ketika Taliban memutus internet, ini bukan sekadar masalah teknis,” kata Pashtana Durrani, pendiri jaringan sekolah daring LEARN Afghanistan. “Ini adalah serangan terhadap masa depan negara.”

Bagi banyak pelajar, internet adalah satu-satunya penghubung mereka dengan guru dan pelajaran. Terutama bagi anak perempuan, yang dilarang bersekolah dan berkuliah, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk terus belajar.

“Setiap pemadaman,” tambah Durrani, “membuat generasi muda Afganistan makin tertinggal, melemahkan fondasi intelektual negara, dan memperdalam keputusasaan mereka.”

Laporan tambahan oleh Helay Asad dan Sushmitha Ramakrishnan

Artikel ini telah diperbarui dari versi sebelumnya untuk menyertakan penutupan total layanan internet oleh Taliban di Afganistan

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

01/10/2025 12:24
Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Hamas akan menghadapi konsekuensi parah, jika kelompok yang didukung Iran itu tidak menerima rencana perdamaian untuk Jalur Gaza dalam hitungan hari. Ancaman ini disampaikan Trump setelah memberikan ultimatum untuk Hamas.

Rencana perdamaian usulan Trump itu menyerukan Hamas untuk sepenuhnya melucuti persenjataan mereka dan akan mengeluarkan kelompok itu dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang.

Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

Hamas sejauh ini belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior kelompok itu mengatakan bahwa tanggapan akan diberikan setelah mereka meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, usai Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

Ancaman terbaru Trump untuk Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), disampaikan saat sang Presiden AS berpidato dalam pertemuan langka para jenderal dan laksamana AS di Quantico, Virginia, pada Selasa (30/9) waktu setempat.

“Kita akan mendapatkan satu tanda tangan yang kita butuhkan, dan penandatangan itu akan membayar di neraka jika mereka tidak menandatanganinya. Saya harap mereka menandatangani demi kebaikan mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat,” kata Trump merujuk pada Hamas.

Trump sebelumnya menyampaikan ultimatum “tiga atau empat hari” untuk Hamas menanggapi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan dirinya.

“Kita akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ucap Trump kepada wartawan ketika ditanya soal jangka waktu ultimatumnya untuk Hamas.

“Kita hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” sebutnya.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Negara-negara dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal Trump tersebut. Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, telah mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 12:15
Gempa M 6,9 Guncang Filipina, Korban Tewas Jadi 69 Orang

Manila –

Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan Magnitudo (M) 6.9 yang mengguncang Provinsi Cebu, Filipina, kembali bertambah menjadi sedikitnya 69 orang. Pemerintah Filipina mengerahkan berbagai lembaga untuk mencari korban selamat dan memulihkan kembali aliran listrik serta pasokan air bersih.

Seorang petugas informasi pada Kantor Pertahanan Sipil regional, Jane Abapo, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/10/2025), mengatakan bahwa jumlah korban tewas didasarkan pada data dari kantor bencana Provinsi Cebu sejauh ini mencapai 69 orang.

Seorang pejabat lokal lainnya, yang tidak disebut namanya, menyebut lebih dari 150 orang mengalami luka-luka.

Dalam pernyataan terpisah, seperti dilansir AFP, wakil administrator Kantor Pertahanan Sipil pemerintah Filipina, Rafaelito Alejandro, juga melaporkan penambahan jumlah korban tewas.

“Kami menerima laporan bahwa hingga 60 orang dilaporkan tewas dalam gempa bumi ini,” sebutnya saat berbicara kepada wartawan di Manila.

Gempa bumi dangkal yang melanda area Bogo pada Selasa (30/9) malam itu meruntuhkan bangunan-bangunan dan memicu kerusakan pada ruas jalanan setempat. Bogo merupakan sebuah kota berpenduduk 90.000 jiwa yang terletak di dekat ujung utara Pulau Cebu yang padat penduduk.

Seorang pejabat pertahanan sipil Filipina lainnya, Raffy Alejandero, mengatakan kepada wartawan seperti dilansir Reuters bahwa rumah sakit di area Bogo telah “kewalahan” menerima pasien korban gempa.

Presiden Ferdinand Marcos Jr menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang kehilangan orang terkasih. Marcos Jr juga meyakinkan para korban selamat bahwa bantuan akan disalurkan dengan cepat. Dia mengatakan bahwa para sekretaris kabinet telah berada di lapangan untuk mengerahkan operasi bantuan.

Meskipun Cebu dilanda kerusakan akibat gempa, Bandara Internasional Mactan-Cebu — merupakan bandara tersibuk kedua di Filipina — tetap beroperasi normal.

Kota San Remigio yang juga terdampak parah gempa ditetapkan dalam status bencana untuk mempercepat upaya tanggap darurat dan penyaluran bantuan. Wakil Wali Kota San Remigio, Alfie Reynes, meminta bantuan makanan dan air bagi para pengungsi, serta alat berat untuk membantu petugas penyelamat.

“Hujan deras dan listirk padam, jadi kami sangat membutuhkan bantuan, terutama di wilayah utara karena terjadi kelangkaan air setelah jalur pasokan rusak akibat gempa bumi,” tutur Reynes kepada radio lokal DZMM.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 11:47
Dubes Afrika Selatan Ditemukan Tewas di Hotel Mewah Paris

Jakarta –

Duta Besar (Dubes) Afrika Selatan untuk Prancis ditemukan tewas di sebuah hotel mewah di ibu kota Prancis, Paris pada hari Selasa (30/9) waktu setempat. Jaksa penuntut Paris menyebut kematian pria berumur 58 tahun itu diduga karena bunuh diri.

Jenazah Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, rekan dekat mantan presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, ditemukan di halaman dalam hotel mewah Hyatt.

Duta Besar Afsel tersebut, yang biasa dikenal sebagai Nathi Mthethwa, telah memesan kamar di lantai 22 dan jendelanya yang terkunci telah dibuka paksa dengan gunting yang ditemukan di lokasi kejadian.

Istrinya melihatnya untuk terakhir kalinya pada Senin sore waktu setempat ketika sang Dubes seharusnya menghadiri acara koktail. Wanita tersebut kemudian menerima pesan pada malam harinya “di mana ia (Mthethwa) meminta maaf kepadanya dan menyatakan niatnya untuk mengakhiri hidupnya”, kata jaksa penuntut Laure Beccuau dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/10/2025).

“Investigasi awal menunjukkan bahwa ini bisa jadi merupakan tindakan yang disengaja, tanpa campur tangan pihak ketiga,” ujarnya, seraya menekankan bahwa investigasi akan berupaya mengumpulkan semua detail.

Mthethwa telah menjabat sebagai duta besar sejak Desember 2023. Sebelumnya dia menjabat sebagai menteri kabinet selama bertahun-tahun.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut kematiannya “terlalu cepat dan menjadi momen duka yang mendalam”.

“Duta Besar Mthethwa telah mengabdi kepada bangsa kita dalam berbagai kapasitas selama hidupnya yang berakhir terlalu cepat dan traumatis,” ujarnya.

Mthethwa menjabat sebagai menteri kebudayaan Afrika Selatan dari tahun 2014 hingga 2019, dan kemudian menteri olahraga, seni, dan budaya hingga tahun 2023, menurut situs web kedutaannya.

Ia juga menjabat sebagai menteri kepolisian dari tahun 2009 hingga 2014 dan menteri keamanan dari tahun 2008 hingga 2009.

Antara tahun 2007 dan 2022, ia menjabat sebagai pejabat senior di Kongres Nasional Afrika (ANC), partai yang berkuasa sejak pemilihan umum demokratis pertama pasca-apartheid pada tahun 1994.

Tonton juga video “Dubes Peru: Penyelidikan Pembunuhan Zetro Jadi Prioritas Tertinggi” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

01/10/2025 11:27
Parah! Israel Gali Terowongan hingga ke Dekat Masjid Al-Aqsa

Yerusalem –

Sejumlah terowongan bawah tanah yang sedang digali oleh Israel di wilayah Yerusalem, yang dipromosikan sebagai proyek arkeologi, menuai kritikan dan kekhawatiran. Penggalian terowongan bawah tanah itu telah sampai ke dekat kompleks Masjid Al-Aqsa yang disucikan oleh umat Muslim.

Para pakar, seperti dilansir Middle East Monitor, Rabu (1/10/2205), menilai aktivitas penggalian terowongan itu menjadi upaya Israel untuk memperkuat klaim historis Israel atas Yerusalem.

Aktivitas penggalian terowongan bawah tanah oleh Israel itu juga dituduh melanggar hukum internasional dan perjanjian “status quo” untuk situs suci tersebut.

Laporan kantor berita Anadolu Agency, yang mengutip para pakar dan gambar-gambar terbaru, menyebut penggalian terowongan yang terus dilakukan oleh Israel di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur, menimbulkan dugaan motif politik dan kekhawatiran akan integritas struktural situs suci tersebut.

Terowongan kontroversial itu terekam video pada Senin (29/9) waktu setempat, yang dirilis oleh Anadolu Agency.

Peresmian terowongan yang disebut sebagai “Jalan Ziarah” baru-baru ini oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu merupakan salah satu dari banyak proyek serupa di wilayah tersebut.

Aktivitas-aktivitas serupa oleh Israel, menurut laporan Anadolu Agency, semakin intensif di tengah perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza dan ketika meningkatnya kunjungan para pejabat Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa.

Aktivitas provokatif terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa waktu terakhir, termasuk ketika seorang anggota parlemen Tel Aviv mengibarkan bendera Israel di dalam kompleks suci tersebut dan seorang menteri menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut.

Tindakan semacam itu memicu kekhawatiran bahwa penggalian terowongan hingga ke dekat kompleks suci itu bertujuan untuk merusak Masjid Al-Aqsa, baik secara langsung maupun dengan menyebabkan kerusakan struktural.

Otoritas Yerusalem Palestina, pada Agustus lalu, menyatakan bahwa Israel sedang melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan menghancurkan artefak-artefak Islam.

Otoritas Yerusalem Palestina pada saat itu menyebut sejumlah video yang bocor menunjukkan penggalian ilegal yang dilakukan oleh pasukan Israel di bawah situs suci yang menjadi titik rawan konflik tersebut.

Lebih lanjut, Otoritas Yerusalem Palestina menuduh otoritas Israel “dengan sengaja menghancurkan artefak-artefak Islam yang berasal dari periode Umayyah, yang berfungsi sebagai bukti nyata dan bukti konklusif atas kepemilikan sah umat Islam atas situs tersebut”.

Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Umat Yahudi menyebutnya Temple Mount, yang mereka klaim sebagai lokasi dua kuil Yahudi di masa kuno.

Tonton juga video “Viral Baliho Prabowo di Israel, Kemlu Beri Klarifikasi” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/10/2025 10:57
Gaza Makin Dekat, Kapal Perang Italia Setop Pengawalan Global Flotilla

Jakarta –

Kapal-kapal perang Italia akan menghentikan pengawalan armada kapal-kapal internasional yang mencoba mengirimkan bantuan ke Gaza. Hal ini membuat para aktivis di rombongan kapal bantuan tersebut rentan terhadap serangan pasukan Israel.

Global Sumud Flotilla (GSF), yang terdiri dari lebih dari 40 kapal sipil dengan lebih dari 500 orang termasuk anggota parlemen, pengacara, dan aktivis iklim Swedia Greta Thunberg, bertujuan untuk mematahkan blokade laut Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

Setelah konvoi semakin mendekati Gaza atau mencapai jarak 150 mil laut (278 km) dari garis pantai Gaza, kapal-kapal perang Italia yang mengawalnya akan berhenti, kata Kementerian Pertahanan Italia dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (1/10/2025). Kementerian menambahkan bahwa mereka memperkirakan hal itu akan terjadi sekitar pukul 00.00 GMT.

Italia telah mendesak para anggota rombongan untuk menerima proposal kompromi untuk menghentikan bantuan di pelabuhan Siprus dan menghindari konfrontasi dengan pasukan Israel. Perwakilan armada telah berulang kali menolak tawaran tersebut.

“Kami tegaskan lagi: armada terus berlayar. Angkatan Laut Italia tidak akan menggagalkan misi ini. Tuntutan kemanusiaan untuk mematahkan blokade tidak dapat ditarik kembali ke pelabuhan,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

Italia dan Spanyol telah mengerahkan kapal-kapal angkatan laut mereka pekan lalu untuk membantu rombongan kapal internasional tersebut. Ini dilakukan setelah armada tersebut dihantam oleh drone yang dipersenjatai granat kejut di perairan internasional lepas pantai Yunani.

Israel tidak menanggapi tuduhan armada bahwa mereka berada di balik serangan tersebut. Namun, Israel telah berjanji untuk menggunakan segala cara guna mencegah kapal-kapal tersebut mencapai Gaza, dengan alasan bahwa blokade yang dilakukannya sah sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

Seorang juru bicara armada Italia, Maria Elena Delia, mengatakan para aktivis bersiap untuk serangan lain dalam beberapa jam mendatang. “Israel mungkin akan menyerang kami malam ini, karena semua sinyal menunjukkan hal ini akan terjadi,” katanya dalam sebuah video di Instagram.

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan ia memperkirakan kapal-kapal armada akan dicegat di laut lepas dan para aktivis akan ditangkap.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendesak armada tersebut untuk dihentikan. Dia mengatakan bahwa misi bantuan tersebut dapat merusak harapan perdamaian berdasarkan proposal 20 poin Presiden AS Donald Trump.

Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

01/10/2025 10:23