Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • 6 Fakta Israel Cegat Kapal Bantuan Gaza

    6 Fakta Israel Cegat Kapal Bantuan Gaza

    Gaza –

    Israel mencegat armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Langkah Israel itu dikecam sejumlah negara.

    Dilansir AFP, Kamis (2/10/2025), armada Global Sumud itu terdiri dari sekitar 45 kapal sipil. Ada politikus hingga aktivis yang ikut dalam upaya membawa bantuan ke Gaza tersebut.

    Pada Rabu (1/10) pukul 20.30 waktu setempat, kapal tersebut dicegat oleh kapal militer Israel. Sejumlah orang pun ditangkap.

    Berikut fakta-fakta Israel mencegat kapal bantuan ke Gaza:

    Greta Thunberg Dkk Ditangkap

    Armada Global Sumud itu meninggalkan Spanyol bulan lalu. Mereka berangkat untuk menembus blokade Israel yang telah menyebabkan warga Gaza kelaparan.

    Israel telah memperingatkan armada tersebut agar tidak memasuki perairan yang menurut Israel berada di bawah blokadenya. Meski demikian, armada Global Sumud tetap berupaya masuk ke Gaza.

    Israel pun menahan kapal-kapal tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video yang menunjukkan aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg (22), sedang mengambil barang-barangnya.

    “Sekitar pukul 20.30 waktu Gaza (17.30 GMT), beberapa kapal Armada Global Sumud, termasuk Alma, Sirius, dan Adara, dicegat dan dinaiki secara ilegal oleh pasukan pendudukan Israel di perairan internasional,” kata armada tersebut.

    Greta Thunberg saat ditangkap pasukan Israel yang mencegat kapal Global Sumud Flotilla menuju Gaza (Foto: AFP PHOTO/Israeli Foreign Ministry/Handout)

    Anggota Parlemen Eropa keturunan Prancis-Palestina yang ikut serta dalam armada tersebut, Rima Hassan, mengatakan ada ratusan orang telah ditangkap secara ilegal dan ditahan secara sewenang-wenang oleh Israel selama pencegatan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Greta Thunberg, yang berada di kapal utama Alma, dan teman-temannya ‘dalam keadaan selamat dan sehat’. Israel juga membagikan video yang memperlihatkan Thunberg.

    Hamas Kecam Pencegatan Global Sumud

    Kelompok Hamas menuduh Israel melakukan kejahatan pembajakan terhadap kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang mendekati Jalur Gaza dalam misi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Hamas menyerukan dunia untuk mengecam tindakan Israel.

    “Kejahatan pembajakan dan terorisme maritim terhadap warga sipil,” kecam Hamas dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.

    Laporan Global Sumud Flotilla menyebut beberapa kapal mencakup kapal Alma, Sirius, dan Adara dicegat dan dinaiki secara ilegal oleh pasukan pendudukan Israel di perairan internasional. Hamas menyebut pencegatan yang dilakukan militer Israel di perairan internasional serta penangkapan para aktivis dan jurnalis di atas kapal-kapal tersebut ‘merupakan aksi agresi yang berbahaya’.

    Hamas menyebut tindakan itu semakin ‘menambah catatan kelam kejahatan yang dilakukan’ oleh Israel. Hamas menyerukan ‘seluruh pembela kebebasan di dunia’ untuk mengecam tindakan Tel Aviv tersebut.

    Turki Kecam Israel

    Otoritas Turki juga memberikan reaksi keras terhadap tindakan Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla. Turki menuduh Israel telah melakukan aksi terorisme yang membahayakan nyawa warga sipil tidak bersalah.

    Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, menyebut tindakan militer Israel mencegat dan menaiki sejumlah kapal dalam armada Global Sumud Flotilla itu sebagai ‘serangan di perairan internasional’.

    “Serangan oleh pasukan Israel di perairan internasional terhadap Global Sumud Flotilla, yang sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, merupakan aksi terorisme yang merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional dan membahayakan nyawa warga-warga sipil tidak bersalah,” ujar Kementerian Luar Negeri Turki.

    Turki mengatakan Israel menargetkan warga sipil yang bertindak damai dan tidak menggunakan kekerasan. Turki menyebut Israel sebagai fasis dan pelaku genosida.

    “Serangan ini, yang menargetkan warga sipil yang bertindak damai tanpa menggunakan kekerasan, merupakan bukti bahwa kebijakan fasis dan bersifat militer yang diterapkan oleh pemerintahan genosida (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu, yang telah menyebabkan Gaza dilanda kelaparan, tidak terbatas pada warga Palestina tetapi juga menargetkan semua orang yang berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel,” ujar pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan langkah-langkah akan diambil untuk memastikan pembebasan warga negaranya dan para penumpang lainnya, yang ada di dalam kapal-kapal tersebut, dari tahanan Israel.

    “Kami menyerukan kepada PBB dan seluruh organisasi internasional terkait untuk segera mengambil tindakan guna mencabut blokade ilegal di Gaza, mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki wilayah tersebut, dan memastikan kebebasan navigasi,” ujar Turki.

    Kolombia Usir Diplomat Israel Buntut Pencegatan Global Sumud

    Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pengusiran semua diplomat Israel yang tersisa di negaranya setelah militer Tel Aviv mencegat kapal Global Sumud Flotilla. Petro mengatakan Israel melakukan kejahatan internasional.

    Petro mengumumkan pengusiran ‘seluruh delegasi diplomatik Israel’ atas apa yang disebutnya sebagai ‘kejahatan internasional baru’ oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Pencegatan itu sendiri terjadi saat kapal-kapal tersebut semakin dekat dengan wilayah Palestina. Laporan Global Sumud Flotilla pada Rabu (1/10) sekitar pukul 15.00 GMT menyebut posisi mereka berada di perairan berjarak kurang dari 90 mil laut atau sekitar 170 Km dari Jalur Gaza.

    Petro, dalam pernyataannya via X, menyebut dua aktivis Kolombia telah ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional. Petro menyebut kedua warga Kolombia itu ditahan saat ‘terlibat dalam kegiatan solidaritas kemanusiaan dengan Palestina’.

    Kantor kepresidenan Kolombia dalam pernyataannya mengidentifikasi dua warga Kolombia yang ditahan Israel itu sebagai Manuela Bedoya dan Luna Barreto. Keduanya merupakan bagian dari misi Global Sumud Flotilla. Otoritas Kolombia menyerukan pembebasan mereka segera.

    Petro merupakan salah satu pengkritik Netanyahu paling vokal. Dia telah memutuskan hubungan antara Kolombia dan Israel tahun lalu.

    Namun, menurut seorang sumber dari Konsulat Israel yang ada di Bogota, empat diplomat Israel masih ditempatkan di negara tersebut. Dalam langkah lainnya, Petro juga mengakhiri perjanjian perdagangan bebas yang berlaku dengan Israel sejak tahun 2020.

    Dia secara terang-terangan menyebut Netanyahu ‘pelaku genosida’, sekaligus mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ‘kaki tangan untuk genosida’. Petro juga menghadiri demo pro-Palestina di New York hingga berujung visanya dicabut oleh AS.

    13 Kapal Dicegat Israel-30 Lanjut ke Gaza

    Penyelenggara Global Sumud Flotilla mengatakan puluhan kapal yang tergabung dalam misi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza masih ‘berlayar dengan teguh’. Mereka tetap menuju ke daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada pencegatan oleh pasukan Angkatan Laut Israel.

    “Sebanyak 30 kapal masih berlayar dengan teguh menuju ke Gaza, hanya 46 mil laut (sekitar 85 kilometer) jauhnya, meskipun ada agresi gencar dari angkatan laut pendudukan Israel,” ujar Global Sumud Flotilla dalam pernyataan via media sosial X yang diposting pukul 03.20 waktu setempat atau pukul 00.20 GMT seperti dilansir AFP.

    Juru bicara Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, mengatakan pasukan Israel telah mencegat sekitar 13 kapal di antaranya. Kapal itu membawa total sebanyak 200 orang yang mayoritas dari Spanyol dan Italia. Dalam video yang diunggah via Instagram, Abukeshek ‘Misi kami terus berlanjut’.

    Israel Klaim Pencegatan Dilakukan Secara Aman

    Israel mengklaim pasukannya ‘secara aman’ mencegat kapal-kapal dari misi Global Sumud Flotilla. Tel Aviv mengatakan para penumpang kapal-kapal yang dicegat itu dipindahkan ke sebuah pelabuhan Israel.

    “Beberapa kapal dari armada tersebut telah dihentikan secara aman dan para penumpangnya sedang dipindahkan ke sebuah pelabuhan Israel,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel via media sosial, seperti dilansir AFP.

    Tonton juga video “Detik-detik Kapal Global Sumud Flotilla Dicegat Tentara Israel” di sini:

    Halaman 2 dari 7

    (haf/haf)

  • Erdogan Kecam Armada Global Flotilla Dicegat Masuk Gaza: Wajah Brutal Israel

    Erdogan Kecam Armada Global Flotilla Dicegat Masuk Gaza: Wajah Brutal Israel

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencegatan kapal bantuan masuk Gaza oleh tentara Israel sebagai tindakan pembajakan. Dalam pidatonya di Turki, Erdogan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai bukti bahwa Israel dalam kondisi yang sangat panik untuk menyembunyikan kejahatannya.

    “Pemerintah Netanyahu yang melakukan genosida tidak dapat menoleransi sekecil apa pun peluang perdamaian untuk terwujud,” kata Erdogan dilansir Al Jazeera, Kamis (2/10/2025).

    Erdogan mengatakan tindakan itu menjadi contoh kesekian dalam kejahatan Israel di Gaza. Dia menyebut pencegatan kapal bantuan masuk ke Gaza sebagai wujud dari kebrutalan Israel.

    “Armada Sumud Global sekali lagi menunjukkan kepada dunia kebrutalan di Gaza dan wajah pembunuh Israel. Kami tidak akan meninggalkan saudara-saudari Palestina kami dan akan bekerja sekuat tenaga untuk mengamankan gencatan senjata dan memulihkan perdamaian,” tambahnya.

    Erdogan menyampaikan pidato tersebut setelah kantor kejaksaan agung Istanbul mengumumkan telah membuka penyelidikan atas penahanan warga negara Turki di atas kapal-kapal yang mencoba menerobos pengepungan Gaza.

    Sebelumnya, Hamas menuduh Israel melakukan “kejahatan pembajakan” terhadap kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang dicegat saat berlayar semakin mendekati Jalur Gaza dalam misi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Hamas menyerukan dunia mengecam tindakan Tel Aviv tersebut.

    Pasukan Israel mencegat kapal-kapal itu pada Rabu (1/10) waktu setempat, setelah memberikan peringatan agar mereka tidak memasuki perairan yang, menurut Tel Aviv, berada di bawah blokadenya. Kapal yang membawa Thunberg termasuk di antara kapal yang dicegah untuk berlayar lebih jauh.

    Tonton juga video “Aktivis Flotilla Ceritakan saat Kapalnya Dicegat Israel” di sini:

    (azh/ygs)

  • 6 Fakta Israel Cegat Kapal Bantuan Gaza

    Israel Klaim Tak Ada Kapal Global Sumud Flotilla yang Tembus Blokade ke Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mengklaim tidak ada satu pun kapal Global Sumud Flotilla yang menembus blokade wilayah Palestina. Kapal Global Sumud Flotilla itu diketahui membawa puluhan kapal dalam misi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    “Tak satu pun kapal pesiar provokasi Hamas-Sumud berhasil memasuki zona pertempuran aktif atau melanggar blokade laut yang sah,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Kamis (2/10/2025).

    Israel mengatakan pihaknya memantau ada satu kapal yang berusaha ke wilayah Gaza. Israel menyebut akan mencegah kapal tersebut jika mendekat ke jalur Gaza.

    “Satu kapal terakhir dari provokasi ini masih berada di kejauhan. Jika mendekat, upayanya untuk memasuki zona pertempuran aktif dan menembus blokade juga akan dicegah,” ujarnya.

    Global Sumud Flotilla Sebut 30 Kapal Lanjut ke Gaza

    Sebelumnya, penyelenggara Global Sumud Flotilla mengatakan puluhan kapal yang tergabung dalam misi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza masih berlayar menuju ke daerah kantong Palestina tersebut, meskipun ada pencegatan oleh pasukan Angkatan Laut Israel.

    Global Sumud Flotilla, melibatkan sekitar 45 kapal yang membawa para politisi dan aktivis dari berbagai negara termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg, berangkat dari Spanyol bulan lalu dengan tujuan menembus blokade Israel atas Jalur Gaza, yang ditetapkan oleh PBB sedang dilanda bencana kelaparan.

    Pasukan Israel mencegat kapal-kapal itu pada Rabu (1/10) waktu setempat, setelah memberikan peringatan agar mereka tidak memasuki perairan yang, menurut Tel Aviv, berada di bawah blokadenya. Kapal yang membawa Thunberg termasuk di antara kapal yang dicegah untuk berlayar lebih jauh.

    Pencegatan itu terjadi saat kapal-kapal tersebut semakin dekat dengan wilayah Palestina, dengan laporan Global Sumud Flotilla pada Rabu (1/10) sekitar pukul 15.00 GMT menyebut posisi mereka berada di perairan berjarak kurang dari 90 mil laut atau sekitar 170 kilometer dari Jalur Gaza.

    Namun Global Sumud Flotilla dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Kamis (2/10/2025), mengumumkan bahwa sebagian besar kapal dalam misi tersebut tetap melanjutkan perjalanan pada Kamis (2/10) waktu setempat, mendekati area pesisir Jalur Gaza meskipun ada gangguan.

    “Sebanyak 30 kapal masih berlayar dengan teguh menuju ke Gaza, hanya 46 mil laut (sekitar 85 kilometer) jauhnya, meskipun ada agresi gencar dari angkatan laut pendudukan Israel,” sebut Global Sumud Flotilla dalam pernyataan via media sosial X yang diposting pukul 03.20 waktu setempat atau pukul00.20GMT.

    Tonton juga video “Detik-detik Kapal Global Sumud Flotilla Dicegat Tentara Israel” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (whn/ygs)

  • Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Jakarta –

    Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan koalisi Jerman menurun drastis cuma lima bulan setelah dilantik. Survei “ARD-Deutschlandtrend” terbaru menunjukkan hanya 22% responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU/CSU bersama mitra koalisinya Partai Sosialdemokrat (SPD).

    Buntutnya, situasi politik di dalam negeri banyak mendominasi agenda retret anggota kabinet di Villa Borsig, Berlin.

    Krisis pemilihan hakim MK

    Situasi internal koalisi sempat memanas, khususnya saat pemilihan hakim baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi jatah SPD.

    Parlemen Jerman Bundestag akhirnya memilih tiga hakim baru, dua perempuan dan satu laki-laki, dengan suara dua pertiga mayoritas, tapi proses tersebut baru berhasil dalam putaran kedua.

    Pada bulan Juli, proses pencalonan gagal setelah muncul keberatan dari sayap konservatif CDU/CSU terhadap kandidat yang diajukan SPD, Frauke Brosius-Gersdorf. Kejadian ini dinilai sebagai ujian atas soliditas koalisi.

    Kanselir Merz sendiri juga baru terpilih pada pemungutan suara putaran kedua, setelah terjadi perbedaan suara dari dalam partai koalisi.

    Tekanan terhadap kas negara

    Merz sedianya berkampanye dengan janji mempertahankan disiplin fiskal. Tidak heran, dia dihujani kritik dari barisan sendiri setelah mendukung pelonggaran “rem utang”—kebijakan kaum konservatif—demi membiayai ekspansi belanja negara.

    CDU/CSU sebabnya kini mendorong penghematan, sementara SPD mendorong belanja melalui peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kenaikan pajak.

    Naik turun pajak

    Sengketa klasik antara SPD dan CDU/CSU kembali mencuat. Partai SPD melihat kesenjangan sosial, dan ingin membaginya lebih adil melalui pajak warisan dan penghasilan tinggi. Namun, partai CDU/CSU menolak pendekatan ini, dengan dalih imbas buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

    Namun, belakangan muncul celah kompromi, menyusul dukungan dari sebagian anggota CDU bagi pajak warisan. Potensi tawar-menawar politik pun muncul, misalnya, SPD memberi kelonggaran kepada CDU, dengan menyetujui penghematan tunjangan sosial yang dikenal dengan nama Brgergeld alias uang rakyat.

    Polemik uang tunjangan

    CDU/CSU tidak hanya menolak mekanisme pemberian tunjangan bagi pengangguran, tetapi juga nama yang digunakan. Program bantuan sosial ini diperkenalkan pada 2023 oleh pemerintahan SPD sebagai jaminan dasar bagi pencari kerja. CDU/CSU menilai nama tersebut memberi kesan bantuan negara adalah hak otomatis, serta menurunkan motivasi penerima untuk bekerja.

    Kaum konservatif juga menyoroti, hampir separuh penerima Brgergeld adalah warga negara asing. SPD menolak tuduhan adanya penyalahgunaan sistem secara sistematis, serta menolak pemangkasan besar atau pengetatan persyaratan.

    Namun begitu, kedua belah pihak sepakat untuk memberantas penipuan terorganisir, yang dikeluhkan oleh Badan Tenaga Kerja Federal.

    Tekanan pada jaminan sosial

    Akibat populasi yang menua, ditambah menyusutnya jumlah pekerja, sistem jaminan hari tua, asuransi kesehatan, dan perawatan di Jerman menghadapi tekanan berat. CDU/CSU ingin memangkas biaya, termasuk kemungkinan menaikkan usia pensiun. SPD sebaliknya ingin mempertahankan tingkat manfaat dari dana pensiun.

    Benih perpecahan juga muncul antara CDU dan CSU dalam hal tambahan dana pensiun bagi ibu yang anaknya lahir sebelum 1992. Usulan CSU itu diterima meski mendapat keberatan dari kader CDU. Organisasi pemuda CDU, Junge Union, sebaliknya mendorong reformasi pensiun dengan tujuan mengurangi beban bagi generasi muda.

    Pertarungan politik di Jerman sebabnya diprediksi akan semakin tajam dalam isu jaminan kesehatan dan perawatan.

    Migrasi: Antara target koalisi dan tekanan elektoral

    Meningkatnya dukungan terhadap partai ekstrem kanan AfD menunjukkan bahwa pembatasan imigrasi menjadi isu penting. Koalisi pemerintahan telah meningkatkan kontrol perbatasan, dan menolak sebagian pencari suaka. Menteri Dalam Negeri CSU, Alexander Dobrindt, menyatakan “migrasi ilegal” telah menurun signifikan.

    Pembatasan migrasi tidak sepenuhnya disokong SPD. Gagasan dari Perdana Menteri Bayern, Markus Sder, untuk mencabut tunjangan sosial bagi pengungsi Ukraina ditolak SPD dan bahkan juga oleh CDU. Perbedaan utama antara SPD dan CDU/CSU dalam isu migrasi lebih terlihat dalam nada dan pendekatan kebijakan.

    Dinas Militer: Wajib atau sukarela?

    Kedua pihak sepakat memperkuat militer dan meningkatkan anggaran pertahanan. Perbedaan muncul dalam isu wajib militer. Pemerintah saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk mengenalkan sistem dinas militer baru berbasis sukarela.

    Menteri Pertahanan SPD, Boris Pistorius, menyatakan, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi, maka kewajiban dinas militer akan dipertimbangkan. CDU/CSU ingin agar ada mekanisme otomatis yang mengaktifkan kembali wajib militer, jika kebutuhan tak tercapai.

    Namun SPD telah secara resmi menolak ide pemberlakuan otomatis wajib militer dalam kongres partai bulan Juni lalu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Global Flotilla Terus Berlayar ke Gaza, Tuduh Israel Lakukan Intimidasi

    Global Flotilla Terus Berlayar ke Gaza, Tuduh Israel Lakukan Intimidasi

    Kairo –

    Armada puluhan kapal yang berlayar ke Jalur Gaza, dengan membawa bantuan kemanusiaan, akan terus melanjutkan perjalanan meskipun menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “taktik intimidasi” oleh militer Israel.

    Armada 45 kapal yang membawa aktivis dan politisi, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg dan cucu mendiang Nelson Mandela, Mandia Mandela, berangkat dari Spanyol bulan lalu, dengan tujuan menembus blokade Gaza.

    “Pada dini hari tadi, pasukan angkatan laut pendudukan Israel melancarkan operasi intimidasi terhadap Global Sumud Florilla,” kata penyelenggara Global Sumud Flotilla dalam pernyataan yang dirilis saat kapal-kapal itu mendekati lepas pantai Mesir, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025).

    Dalam upaya-upaya sebelumnya, kapal Gaza Flotilla menghadapi pencegatan saat mendekati perairan Mesir.

    Setelah meninggalkan Spanyol, armada tersebut singgah di Tunisia selama 10 hari sebelum melanjutkan perjalanan pada 15 September.

    Salah satu kapal utama armada tersebut, Alma, menurut Global Sumud Flotilla dalam pernyataannya, sempat “dikelilingi secara agresif oleh sebuah kapal perang Israel selama beberapa menit”.

    “Tak lama kemudian, kapal angkatan laut yang sama menargetkan (kapal bernama) Sirius, mengulangi manuver melecehkan yang sama untuk waktu yang lama — sebelum akhirnya pergi,” sebut pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Seorang anggota parlemen Prancis, Marie Mesmeur, yang berada di atas kapal Sirius mengatakan kepada AFP bahwa dirinya melihat setidaknya dua kapal tidak dikenal, yang salah satunya berlayar “sangat, sangat dekat”.

    Mesmeur menyebut ada juga “sebuah kapal patroli militer dengan lampu besar diarahkan ke kami”. Dia menambahkan bahwa selama insiden berlangsung, semua komunikasi radar dan internet di kapal terputus.

    Dalam pernyataan lainnya via media sosial X, Global Sumud Flotilla mengatakan pihaknya tetap “waspada saat memasuki area di mana armada-armada sebelumnya dicegat dan/atau diserang”.

    Israel telah memblokir dua upaya para aktivis untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui kapal ke Jalur Gaza, yakni pada Juni dan Juli lalu. Pada Juni lalu, sebanyak 12 aktivis di atas kapal layar Madleen, termasuk Thunberg, dicegat oleh pasukan Israel di perairan berjarak 185 kilometer sebelah barat Jalur Gaza.

    Hingga pukul 05.30 GMT pada Rabu (1/10), Global Sumud Flotilla melaporkan bahwa mereka berada di Laut Mediterania di sebelah utara pantai Mesir, dan mendekati batas 120 mil laut — atau sekitar 220 kilometer — dari wilayah Palestina.

    “Kami terus berlayar tanpa gentar menghadapi ancaman dan taktik intimidasi Israel,” tegas penyelenggara Global Sumud Flotilla dalam pernyataannya via media sosial X. Armada itu juga membawa anggota Parlemen Eropa keturunan Prancis-Palestina Rima Hassan dan mantan Wali Kota Barcelona Ada Colau.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Taliban Bantah Matikan Internet di Afghanistan: Fiber Optik Usang

    Taliban Bantah Matikan Internet di Afghanistan: Fiber Optik Usang

    Kabul –

    Pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan membantah laporan soal pihaknya secara sengaja mematikan akses internet dan telepon selular di seluruh wilayah negara tersebut. Akses komunikasi di seluruh wilayah Afghanistan terputus selama beberapa hari terakhir yang berdampak pada kehidupan warga.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir Associated Press, Rabu (1/10/2025), pemerintah Taliban mengatakan bahwa kabel-kabel fiber optik yang lama sudah usang dan sedang dalam penggantian. Pemerintah Taliban membantah adanya larangan internet secara nasional di Afghanistan.

    “Tidak ada seperti rumor yang beredar bahwa kami telah memberlakukan larangan internet,” demikian pernyataan pejabat Taliban, yang tidak disebut namanya, dalam grup chat WhatsApp dengan para wartawan Pakistan.

    Pernyataan tersebut merupakan pernyataan publik pertama yang disampaikan pemerintah Taliban setelah ramai berita soal pemadaman akses komunikasi yang mengganggu perbankan, perdagangan, dan penerbangan di berbagai wilayah Afghanistan.

    Pernyataan yang disampaikan pejabat Taliban tersebut, yang juga diunggah ke media sosial X milik kelompok tersebut, mengutip keterangan juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, yang mengatakan bahwa gangguan nasional yang sedang berlangsung di Afghanistan merupakan akibat dari “infrastruktur fiber optik yang rusak”, yang sekarang sedang diganti.

    Bulan lalu, menurut laporan Associated Press, beberapa provinsi di Afghanistan telah mengonfirmasi pemadaman layanan internet karena adanya dekrit dari pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, untuk memerangi amoralitas.

    Sementara laporan AFP sebelumnya menyebut warga Afghanistan harus hidup tanpa layanan internet dan telepon seluler sejak Senin (29/9) waktu setempat, setelah otoritas Taliban memutuskan jaringan fiber optik.

    Pada Senin (29/9) malam, menurut pengawas internet NetBlocks, sinyal telepon seluler dan layanan internet di negara tersebut secara bertahap melemah hingga konektivitasnya kurang dari satu persen dari tingkat normal.

    NetBlocks, yang memantau keamanan siber dan tata kelola internet, menyebut pemadaman akses komunikasi di Afghanistan tersebut “tampaknya konsisten dengan pemutusan layanan yang disengaja”.

    Laporan AFP itu mengutip seorang pejabat Taliban, yang tidak disebut namanya, yang mengatakan bahwa sebanyak “8.000 hingga 9.000 pilar telekomunikasi” akan dimatikan, dan bahwa pemadaman akses komunikasi ini akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

    Disebutkan juga bahwa ini merupakan pertama kalinya, akses komunikasi diputus di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada tahun 2021 lalu, dan kembali memberlakukan versi hukum Islam yang ketat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Rabu, 1 Oktober 2025 kami awali dengan perkembangan dari gempa bumi di Filipina.

    Provinsi Cebu digoncang gempa

    Setidaknya 69 orang tewas di bagian tengah provinsi Cebu, setelah bangunan dan dinding rumah runtuh akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter.

    Gempa juga menyebabkan banyak orang terluka dan terpaksa berlarian keluar rumah di larut malam, selain juga memutus aliran listrik.

    Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, serta menewaskan 14 warga setempat, seperti dijelaskan petugas mitigasi bencana Rex Ygot.

    Gubernur Cebu Pamela Baricuatro mengatakan tingkat kerusakan dan korban luka di Bogo dan kota-kota sekitarnya di wilayah utara provinsi tersebut baru akan diketahui setelah matahari terbit.

    “Keadaannya bisa lebih buruk dari yang kita duga,” ujarnya dalam pesan video yang diunggah di Facebook.

    Perjanjian damai Gaza menunggu Hamas

    Presiden Donald Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari sejak kemarin untuk menerima rencana perdamaian Gaza yang sudah didukungnya.

    Presiden Trump memperingatkan akan ada “akhir yang sangat menyedihkan” jika Hamas menolak proposal yang menurutnya hampir mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun ini.

    Para mediator Qatar dan Mesir menyampaikan 20 poin dalam rencana perdamaian kepada Hamas pada Senin malam, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih.

    Hamas tidak terlibat dalam negosiasi yang menghasilkan proposal yang menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut, sebuah tuntutan yang sebelumnya ditolak Hamas.

    Tiga meninggal akibat pesantren runtuh

    Upaya masih dilakukan untuk menyelamatkan 91 orang yang dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan setelah pesantren di Jawa Timur, runtuh.

    Setidaknya tiga orang tewas dan 102 orang dievakuasi dalam insiden Senin lalu di pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ketika bangunan yang tidak stabil runtuh selama konstruksi.

    “Kejadian mendadak ini menyebabkan material bangunan jatuh menimpa puluhan siswa dan pekerja,” kata Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    Rumah di Australia diperkirakan makin mahal

    Nilai rumah di Australia kembali naik pada bulan September, dan para pengamat memperingatkan akan ada lonjakan jumlah pembeli rumah pertama, yang memicu kenaikan harga di bulan-bulan mendatang.

    Mulai hari ini, Skema Jaminan Rumah yang digagas pemerintah federal dari Partai Buruh diberlakukan.

    Pembeli dapat membeli rumah dengan uang muka minimal lima persen, sehingga terhindar dari membayar asuransi pinjaman atau LMI, sementara pemerintah bertindak sebagai penjamin untuk sisa uang muka 20 persen.

    [CHART HERE]

    Nilai median nasional rumah di Australia sekarang adalah A$857.280, atau mencapai Rp9 miliar.

    Unjuk rasa Maroko berujung ricuh

    Unjuk rasa anak muda menuntut pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik di Maroko berujung kericuhan dengan pasukan keamanan, Selasa malam kemarin.

    Protes tersebut diorganisir secara daring oleh kelompok pemuda anonim yang menamakan diri “GenZ 212”, menggunakan platform termasuk TikTok, Instagram, dan aplikasi Discord.

    Di kota-kota Tiznit, Inzegane, dan Ait Amira, serta kota timur Oujda, ratusan pengunjuk rasa muda melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan.

    Di Ait Amira, para demonstran membalikkan dan merusak beberapa kendaraan aparat keamanan, yang rekamannya beredar di media.

  • Duh! Direktur FBI Beri Hadiah Senjata Api Ilegal ke Pejabat Selandia Baru

    Duh! Direktur FBI Beri Hadiah Senjata Api Ilegal ke Pejabat Selandia Baru

    Wellington –

    Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (AS) atau FBI, Kash Patel, menghadiahkan senjata api ilegal kepada pejabat kepolisian dan intelijen Selandia Baru selama kunjungannya beberapa waktu lalu. Berdasarkan aturan senjata api yang ketat di Selandia Baru, hadiah dari Patel itu telah dimusnahkan.

    Patel mengunjungi Selandia Baru pada Juli lalu untuk meresmikan kantor intelijen permanen FBI dan bertemu para menteri senior pemerintah serta pimpinan intelijen serta pejabat penegakan hukum negara tersebut.

    Dalam pengumuman terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), Komisioner Kepolisian Selandia Baru Richard Chambers mengatakan dirinya menerima “stand pajangan koin yang menampilkan replika pistol plastik yang dicetak secara 3D dan tidak dapat dioperasikan” dari Patel selama kunjungannya.

    “Saran dari Otoritas Keamanan Senjata Api diupayakan keesokan harinya dan hadiah-hadiah tersebut diambil dari para penerima dan diamankan pada hari itu juga,” kata Chambers dalam pernyataannya.

    “Meskipun tidak dapat dioperasikan dalam bentuk hadiah, analisis lanjutan oleh Otoritas Keamanan Senjata Api dan Gudang Senjata Kepolisian menetapkan bahwa modifikasi dapat membuatnya dapat dioperasikan,” sebutnya.

    Senjata api lainnya dihadiahkan dalam stand pajangan kepada dua pimpinan badan intelijen Selandia Baru, Andrew Hampton dan Andrew Clark.

    Chambers mengatakan bahwa mematuhi undang-undang senjata api yang berlaku, replika senjata api itu telah dimusnahkan.

    “Untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang senjata api Selandia Baru, hadiah-hadiah tersebut diserahkan kepada Kepolisian Selandia Baru keesokan harinya,” demikian pernyataan bersama dari badan-badan intelijen Selandia Baru.

    “Setelah penilaian oleh spesialis senjata api dari kepolisian, hadiah-hadiah tersebut disimpan oleh Kepolisian Selandia Baru,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam pernyataan kepada AFP, seorang juru bicara Kedutaan Besar AS di Wellington mengatakan bahwa hadiah tersebut berupa stand pajangan koin yang dilengkapi replika senjata api plastik, inert (tidak aktif), dan non-fungsional sebagai elemen desain.

    “Kami mendukung upaya para pejabat Selandia Baru untuk memastikan hadiah ini tidak secara tidak sengaja melanggar undang-undang senjata api Selandia Baru apa pun,” ucap juru bicara Kedutaan Besar AS.

    “Kedutaan Besar telah menyampaikan kepada rekan-rekan kami di Selandia Baru bahwa kami memahami dan menerima keputusan mereka terkait dengan pemberian hadiah yang dimaksudkan baik dari direktur tersebut,” sebutnya.

    Selandia Baru semakin memperkuat undang-undang senjata apinya dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah serangan penembakan di masjid-masjid Christchurch yang menewaskan sedikitnya 50 orang pada tahun 2019 lalu.

    Simak juga Video FBI Tawarkan hingga Rp 1,6 M Buat Informan Penembakan Charlie Kirk

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan pada hari Selasa (30/09) terkait rancangan undang-undang yang seharusnya menentukan sementara pendanaan pemerintah federal setelah berakhirnya tahun anggaran.

    Di Amerika Serikat, tahun anggaran pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September.

    Kongres AS terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Senat.

    Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi.

    Dengan asumsi semua anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan.

    Rancangan ini akan mendanai pemerintah federal dari 1 Oktober hingga 21 November. Namun, mereka gagal mendapatkan dukungan tambahan tersebut.

    Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, di mana fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.

    Mengapa Partai Republik dan Demokrat tak kunjung sepakat?

    Demokrat ingin memanfaatkan posisi ini untuk menekan pemerintahan Trump agar mengembalikan ratusan miliar dolar dana layanan kesehatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Namun, Partai Republik menolak bernegosiasi soal ini.

    Menjelang penutupan, anggota dari kedua partai saling menyalahkan dengan nada marah. “Hanya presiden yang bisa melakukan ini. Kami tahu dia yang mengendalikan semuanya,” kata Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Selasa (30/09), setelah pertemuan antara pemimpin Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan.

    “Partai Republik punya waktu sampai tengah malam ini untuk bersikap serius,” lanjut Schumer.

    Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik menyatakan tidak akan menerima perubahan apa pun pada rancangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rancangan yang sederhana dan “bersih” sehingga seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.

    Trump bahkan mengunggah video deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menyerang Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

    Video tersebut mengejek Jeffries dan Schumer dengan kata-kata kasar, secara keliru menggambarkan mereka seolah-olah mengumumkan rencana untuk menarik imigran ilegal dengan berbagai manfaat. Dalam video itu, Jeffries digambarkan mengenakan sombrero dan kumis lebat dengan latar musik mariachi.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah terancam “dirumahkan”

    Dampak pastinya belum sepenuhnya jelas, tetapi dalam kondisi penutupan, operasi pemerintahan yang dianggap tidak esensial akan dihentikan sementara. Artinya, ratusan ribu pegawai pemerintah federal akan sementara tidak menerima gaji.

    Penutupan ini juga bisa mengganggu pembayaran beberapa tunjangan sosial. Lembaga-lembaga federal telah menyusun rencana darurat jika pendanaan dihentikan. Rencana tersebut mencakup kantor mana yang tetap buka dan pegawai mana yang akan dirumahkan sementara.

    Menjelang penutupan, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan akan memberhentikan sementara seperempat stafnya. Namun, fungsi pemerintahan lain seperti misi luar angkasa NASA dan perlindungan perbatasan akan tetap berjalan.

    Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa penutupan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di seluruh pemerintahan.

    “Kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka adalah Demokrat, mereka akan jadi Demokrat,” kata Trump sebelum penutupan diberlakukan.

    Langkah ini akan menambah penderitaan pegawai pemerintah setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder Elon Musk pada awal tahun ini.

    Taman nasional tetap buka sebagian

    Layanan Taman Nasional berencana memberhentikan sementara sekitar 9.200 orang pekerjanya, hampir dua pertiga dari total karyawannya, selama penutupan pemerintah federal. Ini adalah rencana darurat yang dirilis beberapa jam sebelum penutupan dimulai.

    Rencana tersebut menyebutkan bahwa “taman, tempat pengamatan, jalur pendakian, dan monumen terbuka umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung.”

    Namun, situs-situs bisa ditutup jika mengalami kerusakan atau jika sampah menumpuk terlalu banyak.

    Layanan taman memiliki lebih dari 400 lokasi, termasuk taman-taman populer seperti Great Smoky Mountain, Zion, Yellowstone, dan Grand Canyon..

    Menjelang penutupan ini, Asosiasi Konservasi Taman Nasional memperingatkan agar taman tidak dibiarkan tetap buka karena berisiko mengalami kerusakan.

    Banyak taman nasional tetap buka selama penutupan 35 hari pada masa jabatan pertama Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Diplomat Senior China Tiba-tiba Diganti Usai Menghilang dari Publik

    Diplomat Senior China Tiba-tiba Diganti Usai Menghilang dari Publik

    Beijing –

    Seorang diplomat senior China tiba-tiba diganti setelah keberadaannya misterius selama berbulan-bulan usai kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri. Penggantian ini memicu spekulasi bahwa diplomat senior itu terjerat kasus yang membuatnya ditahan otoritas Beijing.

    Laporan media pemerintah China, seperti dilansir Associated Press, Rabu (1/10/2025), mengumumkan bahwa pemerintah telah menunjuk Liu Haixing sebagai pemimpin baru Departemen Internasional. Liu Haixing merupakan seorang diplomat berpengalaman yang pernah menduduki berbagai posisi diplomatik di Eropa.

    Sepulangnya ke Beijing, Liu Haixing menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Eropa.

    Dia ditunjuk menggantikan Liu Jianchao — tidak memiliki hubungan keluarga dengan Liu Haixing — yang tidak terlihat di depan publik sejak Juli lalu di tengah spekulasi bahwa dia ditahan karena alasan disiplin.

    Departemen Internasional, yang sebelumnya dipimpin oleh Liu Jianchao, merupakan sayap diplomatik Partai Komunis yang berkuasa di China. Departemen ini bertugas menjalin hubungan dengan partai-partai politik di negara-negara lainnya.

    Penunjukan Liu Haixing yang disampaikan lewat situs resmi Departemen Internasional ini, menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Liu Jianchao.

    Liu Jianchao menjabat sebagai kepala Departemen Internasional sejak Juni 2022. Dia telah bepergian ke luar negeri secara ekstensif sebagai bagian dari upaya diplomatik China pascapandemi. Nama Liu Jianchao bahkan beredar sebagai salah satu calon Menteri Luar Negeri yang baru.

    Namun sosok Liu Jianchao tidak pernah terlihat di depan publik sejak akhir Juli lalu, setelah dia kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri.

    Laporan media terkemuka, Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip beberapa sumber menyebut bahwa Liu Jianchao kini ditahan untuk menjalani interogasi sebagai bagian dari penyelidikan disiplin. Tidak diketahui secara jelas soal pelanggaran atau kasus apa yang menjeratnya.

    Kasus hilangnya Liu Jianchao ini menyusul rentetan kasus serupa di China beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah hilangnya mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang yang menjadi sorotan publik pada Juni 2023 lalu. Pada saat itu, Qin baru menjabat Menteri Luar Negeri selama tujuh bulan.

    Wang Yi, yang sebelumnya pernah menjabat Menteri Luar Negeri China, kembali ditunjuk oleh pemerintah untuk menduduki jabatan penting tersebut.

    WSJ melaporkan pada saat itu bahwa investigasi internal partai mendapati Qin terlibat dalam perselingkuhan selama masa jabatan sebelumnya sebagai Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS).

    Langkah penegakan disiplin semacam ini diyakini berlanjut saat Presiden Xi Jinping memimpin kampanye pembersihan disiplin yang gencar sejak pengangkatannya pada tahun 2012. Dilaporkan lebih dari 6 juta pejabat China telah dihukum karena korupsi dan pelanggaran lainnya.

    Tonton juga video “Istri Arya Daru Beberkan soal Teror di Makam Suaminya” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)