Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Trump Ultimatum Hamas Sampai Minggu Sepakati Damai, Ancam Neraka Total

    Trump Ultimatum Hamas Sampai Minggu Sepakati Damai, Ancam Neraka Total

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan Hamas waktu hingga Minggu (5/10) untuk menyetujui 20 poin rencana perdamaian di Gaza, Palestina. Ia mengancam akan memberikan ‘Neraka’ jika Hamas tidak setuju sampai batas waktu tersebut.

    Dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), Trump memastikan Hamas akan menerima ‘Neraka total’, jika tidak memberikan jawaban sampai waktu yang ditentukan.

    “Militan Palestina memiliki waktu hingga Minggu Malam pukul 18.00 waktu Washington, D.C,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    “Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA total, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas,” lanjutnya.

    Trump memastikan pihaknya akan memburu dan membunuh pasukan Hamas jika kesepakatan tidak juga dijawab. Ia mengaku hanya tinggal memberikan perintah untuk melakukan itu.

    “Sebagian besar pejuang Hamas terkepung dan terperangkan secara milier, hanya menunggu saya memberi perintah, ‘pergi,’ agar nyawa mereka segera dihabisi. Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa Anda, dan Anda akan diburu, dan dibunuh,” kata Trump.

    Dalam unggahannya, Trump juga mengatakan warga Palestina yang tidak bersalah harus mengungsi dari area yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi potensi serangan terhadap pasukan Hamas yang tersisa.

    “Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan daerah yang berpotensi menjadi tempat kematian besar di masa depan ini dan menuju wilayah Gaza yang lebih aman. Semua orang akan dirawat dengan baik oleh mereka yang siap membantu. Untungnya bagi Hamas, mereka akan diberi satu kesempatan terakhir!” tutur Trump.

    Seperti diketahui, Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Rencana perdamaian yang disampaikan Trump ini juga menuntut penggulingan Hamas, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjatanya.

    Selain itu, ada tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina, dan janji dari Israel untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berusaha berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Dilansir DW, Selasa (30/9/2025), poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Lihat Video ‘Menteri Israel Kata-katai Aktivis Flotilla Teroris & Pendukung Pembunuh’:

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idn)

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Jakarta –

    Israel mencegat armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aksi penghadangan ini menuai kecaman keras dari berbagai negara.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), puluhan kapal dicegat oleh Israel. Termasuk kapal bernama Marinette, yang merupakan kapal terakhir dalam rombongan misi tersebut.

    “Marinette, kapal terakhir yang tersisa dari Global Sumud Flotilla, telah dicegat pada pukul 10.29 pagi waktu setempat (sekitar pukul 07.29 GMT), sekitar 42.5 mil laut dari Gaza,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Global Sumud Flotilla menyebut para penumpang kapal-kapal itu “diculik dengan cara yang melanggar hukum”.

    Misi Global Sumud Flotilla melibatkan lebih dari 40 kapal. Di mana, kapal-kapal itu membawa politisi dan aktivis dari berbagai negara. Akibat aksinya, Israel menuai kecaman internasional.

    Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

    Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam tindakan Israel mencegat sejumlah armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Syamsu Rizal meminta Indonesia untuk mengajak negara-negara yang tergabung dalam BRICS hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memutus diplomasi dengan Israel sebagai langkah tegas.

    “Apa yang dilakukan oleh Israel itu dengan memblokade, kemudian menghambat, bahkan menangkap aktivis internasional itu, pada dasarnya itu adalah pelanggaran hukum internasional. Karena Israel ini melanggar konvensi Jenewa, melanggar hukum humaniter internasional bahkan melanggar piagam PBB bahkan melanggar Surat Ketetapan Dewan Keamanan,” kata Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (3/10).

    Syamsu Rizal mengatakan, jika negara-negara di dunia serempak memutus hubungan diplomatik dengan Israel maka sikap kesewenangan Israel bisa dihentikan. Ia menyebut tindakan yang dilakukan Israel mengganggu pola relasi internasional.

    “Sekarang tinggal seperti lembaga internasional seperti PBB dan beberapa lembaga lainnya itu bukan hanya sekadar mengecam, kalau kami secara pribadi atau di komisi ini mengecam. Pemerintah Republik Indonesia, harusnya mengecam,” ujar Legislator PKB ini.

    Anwar Ibrahim Desak Aktivis Malaysia Dibebaskan

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga turut mengecam tindakan Israel. Anwar menghubungi sejumlah pemimpin dunia. Hal ini dalam upaya menuntut pembebasan relawan dan aktivis Malaysia yang tergabung dalam kapal bantuan untuk Gaza, Global Sumud Flotilla.

    Pemimpin dunia yang dihubungi Anwar antara lain Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hingga Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

    “Hingga sore ini, saya telah berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Qatar, Presiden Turki, dan Presiden Mesir untuk mendapatkan dukungan mereka dalam menuntut pembebasan segera para relawan dan aktivis Malaysia yang ditahan secara tidak adil,” kata Anwar Ibrahim dalam keterangannya di Kuala Lumpur, dilansir Antara, Jumat (3/10).

    Anwar bersama tim juga terus berkomunikasi erat dengan mitra-mitra kunci lainnya. Termasuk dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, untuk mendesak intervensi segera tanpa penundaan.

    “Saya tegaskan kembali, dengan sekeras-kerasnya, bahwa kekejaman dan tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Israel harus segera dihentikan,” kata Anwar.

    Malaysia, kata Anwar, menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan. Ia juga meminta agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau rakyat Gaza dengan cepat dan tanpa hambatan.

    Cucu Nelson Mandela Turut Ditahan

    Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa juga mendesak Israel untuk membebaskan para aktivis yang ditahan. Terdapat cucu mantan Presiden Nelson Mandela di antara para aktivis yang ditahan Israel.

    Ramaphosa mengecam pencegatan yang dilakukan pasukan Israel terhadap puluhan kapal itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Pencegatan Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran berat lainnya yang dilakukan oleh Israel terhadap solidaritas dan sentimen global yang bertujuan untuk meringankan penderitaan di Gaza dan memajukan perdamaian di kawasan tersebut,” kata Ramaphosa dalam pernyataannya pada Kamis (2/10).

    Afrika Selatan telah menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh negara Yahudi itu melakukan genosida atas perang yang menghancurkan di Jalur Gaza. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Israel.

    Turki Nilai Aksi Israel Bentuk Kejahatan

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencegatan kapal bantuan masuk Gaza oleh tentara Israel sebagai tindakan pembajakan. Dalam pidatonya di Turki, Erdogan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai bukti bahwa Israel dalam kondisi yang sangat panik untuk menyembunyikan kejahatannya.

    “Pemerintah Netanyahu yang melakukan genosida tidak dapat menoleransi sekecil apa pun peluang perdamaian untuk terwujud,” kata Erdogan dilansir Al Jazeera, Kamis (2/10)

    Erdogan mengatakan tindakan itu menjadi contoh kesekian dalam kejahatan Israel di Gaza. Dia menyebut pencegatan kapal bantuan masuk ke Gaza sebagai wujud dari kebrutalan Israel.

    “Armada Sumud Global sekali lagi menunjukkan kepada dunia kebrutalan di Gaza dan wajah pembunuh Israel. Kami tidak akan meninggalkan saudara-saudari Palestina kami dan akan bekerja sekuat tenaga untuk mengamankan gencatan senjata dan memulihkan perdamaian,” tambahnya.

    Lihat Video ‘Israel Cegat Kapal Terakhir Flotilla yang Masih Berlayar ke Gaza’:

    Halaman 2 dari 5

    (amw/lir)

  • Arti, Dampak, dan Situasi Terkini

    Arti, Dampak, dan Situasi Terkini

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran. Situasi ini menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu dan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja federal maupun masyarakat luas.

    Shutdown bukan hal baru dalam politik AS, istilah ini muncul setiap kali terjadi kebuntuan anggaran di Kongres. Meski begitu, istilah tersebut masih sering membingungkan sebagian orang. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan shutdown dan apa dampaknya?

    Apa Itu Shutdown Pemerintah AS?

    Menurut penjelasan resmi Gedung Putih (whitehouse.gov), shutdown terjadi ketika Kongres tidak menyetujui undang-undang pendanaan atau appropriations. Tanpa dasar hukum tersebut, sebagian lembaga federal tidak dapat beroperasi secara normal.

    Dalam dokumen Frequently Asked Questions During a Lapse in Appropriations yang dirilis Gedung Putih, disebutkan bahwa kontrak atau hibah yang sudah dialokasikan sebelumnya tetap dapat berjalan. Namun, kegiatan baru atau operasional tanpa dasar pendanaan harus dihentikan sementara.

    Latar Belakang Shutdown AS 2025

    Shutdown pemerintah AS kali ini berawal dari kegagalan Kongres dalam menetapkan anggaran belanja negara baru sebelum tenggat waktu. Akibatnya, pemerintah federal tidak memiliki wewenang melakukan pengeluaran rutin.

    Sebagai bentuk transparansi, Gedung Putih menyiapkan laman khusus bernama Government Shutdown Clock yang menunjukkan berapa lama lembaga pemerintah beroperasi dalam kondisi tanpa pendanaan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi publik akan pentingnya penyelesaian anggaran di Kongres.

    Dampak terhadap Layanan Publik

    Merujuk keterangan Gedung Putih, shutdown berdampak langsung pada aktivitas layanan publik. Pegawai federal yang tidak termasuk fungsi esensial akan dirumahkan sementara, sedangkan pegawai dengan tugas penting atau excepted tetap bekerja, meski gaji mereka bisa tertunda pembayarannya.

    Update Terkini Shutdown AS 2025

    Hingga kini, Gedung Putih masih mencatat berlangsungnya status shutdown. Pemerintah menegaskan program penting seperti WIC (Women, Infants, and Children) dalam kondisi rawan karena aliran dana yang terhenti.

    Masyarakat Amerika bersama jutaan pekerja federal kini menunggu langkah politik dari Kongres agar pendanaan dapat segera disetujui dan roda pemerintahan kembali berjalan normal.

    (wia/imk)

  • Pembunuh Eks Anggota Parlemen Kamboja Dibui Seumur Hidup di Thailand

    Pembunuh Eks Anggota Parlemen Kamboja Dibui Seumur Hidup di Thailand

    Bangkok –

    Seorang warga Thailand yang menembak mati seorang mantan anggota parlemen Kamboja di Bangkok, ibu kota Thailand, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Pembunuhan ini sempat memicu spekulasi keterlibatan mantan pemimpin Kamboja karena korban merupakan politisi oposisi di negara asalnya.

    Lim Kimya, yang mantan anggota parlemen dari kubu oposisi di Phnom Penh dan berkewarganegaraan ganda Kamboja-Prancis, ditembak mati pada 7 Januari lalu ketika dia sedang mengunjungi Bangkok bersama istrinya. Ekkalak Paenoi, seorang warga negara Thailand, ditangkap sebagai pelaku penembakan.

    Tokoh-tokoh oposisi di Kamboja menuduh mantan pemimpin negara tersebut yang masih berpengaruh, Hun Sen, sebagai dalang penembakan mematikan itu. Istri Lim, pekan ini, menuntut pertanggungjawaban penuh untuk dalang utama pembunuhan suaminya.

    “Tindakan terdakwa pertama menyebabkan kerugian bagi penggugat,” kata hakim pengadilan pidana Bangkok dalam putusannya, seperti dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    “Karena dia mengaku, pengadilan mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup,” ujar sang hakim saat membacakan putusan.

    Ekkalak ditangkap di Kamboja sehari setelah penembakan, dan mengakui dirinya telah melakukan pembunuhan tersebut dalam sebuah video livestreaming.

    Persidangan kasus ini dimulai tiga hari lalu dengan pemeriksaan saksi, termasuk Anne-Marie Lim yang merupakan istri Lim.

    “Anne-Marie mungkin puas dengan putusan hari ini, tetapi dia masih mempertanyakan siapa yang memerintahkan kejahatan tersebut,” ucap pengacaranya, Nadhthasiri Bergman, kepada wartawan di luar gedung pengadilan Bangkok pada Jumat (3/10).

    “Dia ingin otoritas mengungkap kasus ini sampai tuntas,” imbuhnya.

    Hakim pengadilan Bangkok, dalam putusannya, tidak menyebutkan detail soal motif pembunuhan atau kemungkinan dalang utama di balik pembunuhan tersebut.

    Terdakwa kedua, Chakrit Buakhil yang juga warga Thailand, dibebaskan dari dakwaan, dengan hakim mengatakan “dia hanya seorang sopir dan tidak mengetahui apa yang terjadi”. Chakrit sebelumnya dituduh membawa Ekkalak ke perbatasan Kamboja setelah penembakan.

    Sejumlah media lokal Thailand melaporkan bahwa Ekkalak menerima pembayaran 60.000 Baht (Rp 30 juta) untuk pembunuhan itu. Namun kepolisian setempat mengatakan bahwa Ekkalak mengakui tidak menerima pembayaran apa pun dan menerima pekerjaan itu “untuk membayar utang budi”.

    Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet membantah keterlibatan pemerintahannya atau ayahnya, Hun Sen, dalam pembunuhan tersebut.

    Hun Sen memimpin Kamboja selama empat dekade hingga tahun 2023, dengan negara-negara Barat dan kelompok-kelompok HAM sejak lama menuduh pemerintahannya menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan oposisi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 35 Tahun Bersatu, Identitas Belum Menyatu

    35 Tahun Bersatu, Identitas Belum Menyatu

    Jakarta –

    Elisabeth Kaiser berasal dari Gera, di negara bagian timur Thüringen. Ketika komisaris federal untuk Jerman Timur itu lahir pada 1987, Jerman masih terbelah. Dua tahun kemudian, Tembok Berlin runtuh, dan pada 3 Oktober 1990, Republik Demokratik Jerman (Deutsche Demokratische Republik) yang berhaluan komunis tinggal sejarah.

    “Saya tidak secara sadar mengalami masa reunifikasi, tetapi kisah orang tua dan kakek-nenek saya telah membentuk diri saya,” tulis Kaiser dalam laporan tahunan yang dipresentasikan di Berlin bertepatan dengan peringatan 35 tahun Reunifikasi Jerman. Bagi anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) berhaluan tengah-kiri berusia 38 tahun ini, laporan tersebut adalah yang pertama, karena ia baru menjabat sejak Mei 2025 ketika pemerintahan federal baru dibentuk.

    Dalam laporannya, ilmuwan politik ini menyoroti bagaimana generasi muda mengalami Jerman yang telah bersatu selama 35 tahun. Namun judul yang ia pilih mengisyaratkan adanya jarak antara bekas Barat dan Timur yakni, “Tumbuh dalam persatuan?”

    Secara formal, jawabannya “ya,” karena kini hanya ada satu bangsa Jerman.

    “Kami anak-anak akhir 1980-an dan 1990-an adalah generasi pertama yang disosialisasikan di Jerman yang bersatu,” tulis Kaiser dalam kata pengantar laporan tersebut. “Namun demikian, bagi anak muda yang tumbuh di sana, ‘Timur’ masih jauh lebih dari sekadar arah mata angin. Ia adalah sebuah ruang yang membentuk identitas dan mempengaruhi kehidupan,” tegasnya.

    Identitas Jerman Timur

    Kaiser, yang menempuh studi di Universitas Potsdam di negara bagian Brandenburg, melihat perbedaan antara dirinya dan anak muda dari bekas Jerman Barat.

    “Banyak anak muda… tidak bisa mengaitkan dirinya dengan label ‘orang Jerman Barat’, terutama jika mereka tinggal di pesisir atau dekat Alpen. Sebaliknya, anak muda Jerman Timur jauh lebih sering mengidentifikasi diri sebagai Ossis,” tulisnya, menggunakan istilah slang untuk orang dari bekas Jerman Timur.

    “Hal ini terutama berlaku di luar kota-kota besar Jerman Timur,” ujarnya.

    Pendapatan lebih rendah, lebih banyak tunjangan

    Dalam laporannya, Kaiser mengutip sebuah studi tentang kesetaraan antara bekas Timur dan Barat. Studi itu menunjukkan bahwa di kota kecil dan wilayah pedesaan, transportasi umum serta fasilitas medis tidak lagi terjamin secara menyeluruh di negara bagian timur. Selain itu, pendapatan masyarakat lebih rendah dari rata-rata dan lebih banyak yang bergantung pada tunjangan sosial.

    “Kekayaan juga lebih rendah di timur dibandingkan di barat,” tambah Kaiser.

    “Hal ini membentuk kehidupan banyak orang Jerman Timur hingga dewasa,” tulisnya, karena mereka lebih jarang bisa mengandalkan dukungan finansial dari orang tua sepanjang hidup mereka.

    Selain itu, penuaan populasi di wilayah pedesaan Jerman Timur lebih parah dibandingkan di wilayah barat. Proporsi anak muda jauh di bawah rata-rata nasional.

    Barat kaya, Timur miskin

    Saat mempresentasikan laporannya, Kaiser menekankan aspek ini: “Hingga hari ini, anak muda di timur dirugikan karena kekayaan terutama diwariskan melalui harta peninggalan,” sesuatu yang sebagian besar orang Jerman Timur tidak bisa harapkan.

    Angka yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal untuk 2024 menegaskan hal ini: kantor pajak di negara bagian barat melaporkan lebih dari €106 miliar (sekitar Rp2.067 triliun) dalam bentuk warisan atau hibah. Di timur, termasuk Berlin, jumlahnya kurang dari €7 miliar (Rp136,5 triliun). Itu berarti hampir empat kali lebih banyak di barat per kapita. Kaiser menganggap hal ini bermasalah dan percaya perdebatan serius mengenai perubahan hukum warisan mungkin diperlukan.

    Salah satu ide yang pernah muncul adalah proposal “warisan untuk semua” yang pertama kali diajukan oleh Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW) beberapa tahun lalu. Ide itu akan membuat semua anak muda di Jerman menerima “warisan” sebesar €20.000 (sekitar Rp 390 juta) untuk membiayai pendidikan, memulai usaha, atau berinvestasi di properti. Dana tersebut akan berasal dari pajak atas warisan besar.

    Namun topik ini masih tidak populer di kalangan banyak konservatif, termasuk sebagian dari Uni Demokratik Kristen (CDU) pimpinan Kanselir Friedrich Merz.

    Pada akhirnya, penilaian Kaiser adalah sebuah gambaran campuran. Jerman Timur telah berkembang dengan baik di banyak bidang, ekonominya tumbuh, ada ekosistem start-up yang dinamis, dan kawasan ini menjadi pelopor dalam ekspansi energi terbarukan.

    Namun dalam jangka panjang, semua itu tidak akan cukup untuk menutup kesenjangan dengan barat. Dan hal ini kemungkinan akan semakin sulit diubah di masa depan akibat penuaan populasi di timur dan eksodus banyak anak muda ke barat.

    Sementara populasi Berlin tidak berkurang, wilayah timur telah kehilangan dua juta penduduk sejak reunifikasi pada 1990, penurunan sebesar 16%. Saat ini, lima negara bagian Jerman Timur masih memiliki kurang dari 12,5 juta penduduk.

    Dalam periode yang sama, populasi Jerman Barat tumbuh 10%, menjadi hampir 68 juta jiwa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Panglima Militer Filipina Tolak Seruan Gulingkan Presiden Marcos

    Panglima Militer Filipina Tolak Seruan Gulingkan Presiden Marcos

    Manila –

    Panglima militer Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengungkapkan bahwa dirinya menolak seruan agar Angkatan Bersenjata menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr, ketika Manila diguncang rentetan unjuk rasa, bulan lalu untuk memprotes korupsi pemerintah.

    Brawner, seperti dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), mengatakan bahwa sejumlah pensiunan perwira militer Filipina menghubungi dirinya dan beberapa perwira militer yang lebih muda, namun seruan mereka ditolak.

    Langkah tersebut diambil ketika Manila bersiap menghadapi aksi protes antikorupsi besar-besaran pada 21 September lalu, yang dipicu oleh skandal korupsi terkait proyek-proyek pengendalian banjir yang fiktif, yang diyakini merugikan negara miliaran dolar Amerika.

    Dalam unjuk rasa yang marak bulan lalu, sebut Brawner, “ada poster dan pidato yang menyerukan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memimpin”.

    “Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mungkin kami harus menarik dukungan kami untuk presiden,” kata Brawner saat berbicara dalam sebuah forum media.

    Dia menyebut ada “beberapa seruan agar kami melakukan intervensi, dan faktanya ada beberapa perekrutan, bisa dibilang, sangat disayangkan beberapa dari mereka merupakan pensiunan perwira”.

    Pihak-pihak yang berupaya merencanakan penggulingan itu, menurut Brawner, “berusaha menghubungi para perwira muda, berusaha menghubungi para komandan kami, bahkan menghubungi saya, dan meyakinkan kami untuk intervensi”.

    Dikatakan oleh Brawner bahwa mereka mengusulkan “kudeta, junta militer, demi mengatur ulang seluruh masyarakat Filipina, atau menarik dukungan kami — jadi beberapa bentuk intervensi militer”.

    Pada satu momen, kata Brawner, dirinya dan “staf tempur” militernya bahkan bertemu sekelompok pensiunan perwira militer yang dipimpin oleh mantan jenderal Romei Poquiz — pengkritik vokal Marcos — yang menyampaikan keluhan mereka, terutama soal dugaan korupsi dalam pemerintahan.

    Brawner juga mengatakan bahwa beberapa dari mereka yang mendorong intervensi militer bersikeras menyebut “orang lain pantas menjadi presiden, tetapi mereka tidak menyebutkan siapa orang itu”.

    Kepada Poquiz dan kelompoknya, Brawner menegaskan bahwa institusi militer “solid” dalam mendukung Konstitusi Filipina. “Kami sangat jelas dalam mandat kami,” tegasnya.

    Ditambahkan Brawner bahwa dirinya telah memberikan Marcos Jr soal persekongkolan dan perekrutan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Masih Butuh Waktu Pelajari Rencana Damai Trump di Gaza

    Hamas Masih Butuh Waktu Pelajari Rencana Damai Trump di Gaza

    Jakarta –

    Seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa kelompok tersebut masih membutuhkan waktu untuk mempelajari rencana perdamaian di Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Proposal tersebut, yang didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza.

    “Hamas masih melanjutkan konsultasi mengenai rencana Trump… dan telah memberi tahu para mediator bahwa konsultasi tersebut masih berlangsung dan membutuhkan waktu,” kata pejabat Hamas itu tanpa menyebut nama karena tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka mengenai masalah tersebut.

    Sebelumnya, Trump pada hari Selasa lalu memberi Hamas ultimatum “tiga atau empat hari” untuk menerima rencana tersebut, yang telah disambut baik oleh negara-negara kekuatan dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim.

    Mohammad Nazzal, seorang anggota biro politik Hamas, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (3/10) bahwa “rencana tersebut memiliki beberapa poin yang mengkhawatirkan, dan kami akan segera mengumumkan posisi kami terkait hal tersebut.”

    “Kami sedang berkomunikasi dengan para mediator dan pihak-pihak Arab serta Islam, dan kami serius untuk mencapai kesepahaman,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/10/2025).

    Seorang sumber Palestina yang dekat dengan pimpinan Hamas, mengatakan kepada AFP pada hari Rabu lalu, bahwa gerakan Islamis tersebut “ingin mengubah beberapa klausul seperti klausul tentang perlucutan senjata dan pengusiran Hamas dan kader-kader faksi.”

    Para pemimpin Hamas juga menginginkan “jaminan internasional untuk penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza” dan jaminan bahwa tidak akan ada upaya pembunuhan yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah itu, tambah sumber Hamas tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Israel Cegat Kapal Terakhir Global Flotilla Sebelum Capai Gaza

    Tel Aviv –

    Kapal terakhir dalam rombongan misi Global Sumud Flotilla yang berlayar ke Jalur Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan, telah dicegat oleh pasukan Israel. Pencegatan terjadi saat kapal bernama Marinette itu berada di perairan berjarak hanya 42,5 mil laut, atau setara 78,71 kilometer, dari pesisir Jalur Gaza.

    Pencegatan kapal Marinette oleh Israel itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), diumumkan oleh penyelenggara Global Sumud Flotilla dalam pernyataan terbaru mereka via Telegram pada Jumat (3/10).

    “Marinette, kapal terakhir yang tersisa dari Global Sumud Flotilla, telah dicegat pada pukul 10.29 pagi waktu setempat (sekitar pukul 07.29 GMT), sekitar 42.5 mil laut dari Gaza,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Disebutkan oleh Global Sumud Flotilla bahwa pasukan Angkatan Laut Israel telah “secara ilegal mencegat seluruh 42 kapal kami — masing-masing membawa bantuan kemanusiaan, relawan, dan tekad untuk mematahkan pengepungan ilegal Israel atas Gaza”.

    Global Sumud Flotilla menyebut para penumpang kapal-kapal itu “diculik dengan cara yang melanggar hukum”.

    Misi Global Sumud Flotilla, yang melibatkan lebih dari 40 kapal yang membawa para politisi dan aktivis dari berbagai negara termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg, berangkat dari Spanyol bulan lalu dengan tujuan menembus blokade Israel atas Jalur Gaza yang sedang dilanda kelaparan.

    Pasukan Angkatan Laut Israel mulai mencegat kapal-kapal tersebut pada Rabu (1/10), dan menahan orang-orang yang ada di dalamnya. Seorang pejabat Israel, yang tidak disebut namanya, mengatakan pada Kamis (2/10) bahwa lebih dari 400 orang yang ada di kapal-kapal itu dicegah mencapai pesisir Jalur Gaza.

    Global Sumud Flotilla dalam pernyataan terpisah, seperti dilansir Anadolu Agency, mengonfirmasi bahwa lebih dari 450 aktivis dari 47 negara telah dipindahkan ke pelabuhan Ashdod di Israel bagian selatan setelah sebagian besar kapal dicegat pasukan Tel Aviv.

    Disebutkan bahwa para aktivis yang ada di kapal-kapal itu berasal dari banyak negara, termasuk Spanyol, Italia, Brasil, Turki, Yunani, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Inggris, Prancis, dan banyak lagi.

    Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa para aktivis yang ditahan itu akan dideportasi ke Eropa setelah dibawa ke pelabuhan Ashdod.

    Marinette menjadi kapal terakhir yang dicegat setelah sebelumnya bertekad untuk melanjutkan perjalanan ke Jalur Gaza. Israel sebelumnya menyebut kapal itu berlayar di posisi yang jauh dari pasukan mereka, dan bersumpah akan mencegahnya mendekati Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putin Olok-olok NATO Soal Tuduhan Drone Rusia Serbu Eropa

    Putin Olok-olok NATO Soal Tuduhan Drone Rusia Serbu Eropa

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan olok-olokan terhadap negara-negara NATO, terutama negara Eropa, yang menuduh Moskow mengerahkan drone untuk menyerbu wilayah udara mereka. Putin menyebut NATO justru meningkatkan ketegangan di kawasan dengan tuduhan semacam itu.

    “Saya tidak akan melakukannya lagi — ke Prancis, Denmark, Kopenhagen, Lisbon — ke mana pun mereka bisa menjangkaunya,” celetuk Putin dengan nada bercanda saat berbicara dalam Klub Diskusi Internasional Valdai, forum para pakar kebijakan luar negeri Rusia, seperti dilansir Newsweek, Jumat (3/10/2025).

    Forum diskusi tersebut digelar di kota Sochi, Rusia, pada Kamis (2/10) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Putin menggambarkan tuduhan terbaru soal drone-drone Rusia mengudara di wilayah udara Denmark sebagai bagian dari upaya NATO untuk “memicu ketegangan guna meningkatkan anggaran pertahanan”.

    Setidaknya 10 negara Eropa, termasuk Polandia, Prancis, dan Jerman, telah menuduh Rusia menerbangkan drone-drone ke wilayah udara mereka dalam beberapa bulan terakhir. Imbas insiden penyusupan drone yang marak, Uni Eropa meluncurkan inisiatif drone wall untuk memperkuat wilayah timur blok tersebut.

    Putin, dalam forum tersebut, menyinggung soal apa yang disebutnya sebagai “histeria” di kalangan para pemimpin Eropa. Dia menyebut apa yang dikhawatirkan oleh para pemimpin Eropa sebagai “omong kosong”.

    “Para elite penguasa Eropa yang bersatu terus mengobarkan histeria. Ternyata perang dengan Rusia praktis sudah di ambang pintu. Mereka mengulang-ulang omong kosong ini, mantra ini, lagi dan lagi,” sebutnya.

    “Mereka sangat tidak kompeten jika mereka benar-benar mempercayainya, karena mustahil mempercayai omong kosong ini, atau mereka memang tidak jujur,” ucap Putin.

    Beberapa waktu terakhir, para pemimpin Eropa semakin waspada atas meningkatnya provokasi Rusia di kawasan Baltik. Perdana Menteri (PM) Polandia, Donald Tusk, bahkan mendeklarasikan: “Ini adalah perang.”

    Tusk juga menyerukan NATO untuk meninggalkan “ilusi” dan menghadapi apa yang disebutnya sebagai “perang jenis baru”.

    Pernyataan itu disampaikan Tusk dalam pertemuan tingkat tinggi di Kopenhagen yang fokus membahas penguatan pertahanan benua Eropa di tengah gelombang dugaan sabotase dan aktivitas drone.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gempar Kebakaran Kilang Minyak di California, Penyebabnya Misterius

    Gempar Kebakaran Kilang Minyak di California, Penyebabnya Misterius

    California –

    Kepulan asap menjulang tinggi di atas kilang minyak Chevron yang terbakar di wilayah California bagian selatan, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (2/10) waktu setempat. Upaya pemadaman masih berlangsung dengan para petugas pemadam berhasil mengendalikan api di salah satu area.

    Kebakaran kilang minyak itu, seperti dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), terjadi di area El Segundo. yang merupakan area pinggiran pantai yang berjarak beberapa kilometer dari Bandara Internasional Los Angeles. Ledakan dilaporkan terjadi sebelum kebakaran dilaporkan.

    Sejumlah rekaman video yang dibagikan secara online via media sosial oleh warga setempat menunjukkan bola api berukuran besar berkobar di area kilang minyak setempat, dengan suara gemuruh yang keras dan berkelanjutan terdengar.

    Wali Kota El Segundo, Chris Pimentel, mengatakan bahwa otoritas setempat belum menerima laporan korban luka akibat kebakaran tersebut.

    Penyebab kebakaran tersebut, menurut Pimentel, masih belum diketahui jelas.

    Pejabat pengawas Los Angeles County, Holly Mitchell, mengatakan bahwa para petugas pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan api di satu area kilang minyak tersebut. Dia menambahkan bahwa warga sekitar tidak perlu mengungsi.

    “Api telah dikendalikan dan tidak ada alasan untuk khawatir bagi area El Segundo atau area sekitarnya,” kata Mitchell.

    Sementara Gubernur California, Gavin Newsom, menurut pernyataan kantor persnya, “telah diberi pengarahan mengenai insiden di kilang Chevron di El Segundo di Los Angeles County”.

    “Kantor kami berkoordinasi secara langsung dengan instansi lokal dan negara bagian untuk melindungi masyarakat sekitar dan memastikan keselamatan publik,” sebut kantor Newsom.

    Laporan surat kabar Los Angeles Times menyebut kobaran api mereda secara signifikan sekitar satu jam setelah ledakan pertama dilaporkan pada pukul 04.30 GMT. Namun kobaran api dan kepulan asap masih terlihat hingga ke area berjarak beberapa kilometer jauhnya di seberang South Bay.

    Kilang minyak Chevron di El Segundo merupakan yang terbesar di area Pantai Barat AS, yang memproses lebih dari 276.000 barel minyak mentah per hari.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)