Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu Jika Hamas Tak Dibubarkan

    Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu Jika Hamas Tak Dibubarkan

    Tel Aviv –

    Menteri garis keras Israel, Itamar Ben Gvir, mengancam akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu jika kelompok Hamas tidak dibubarkan.

    Ancaman tersebut dilontarkan setelah jajaran menteri dalam pemerintahan Israel menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, yang dimediasi Amerika Serikat (AS) dan ditandatangani dengan Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah rapat pemerintah digelar. Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza akan dibebaskan oleh Hamas dalam waktu 72 jam ke depan.

    Rapat pemerintah Israel itu digelar menyusul rapat kabinet keamanan Israel yang baru saja selesai digelar.

    Ben Gvir yang menjabat Menteri Keamanan Nasional Israel, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/10/2025), memperingatkan bahwa partainya, Jewish Power, akan berupaya menggulingkan pemerintahan Netanyahu kecuali Hamas akhirnya dibubarkan.

    “Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah dibubarkan, padahal kenyataannya mereka masih ada dengan kedok yang berbeda — Jewish Power akan membubarkan pemerintahan tersebut,” tegas Ben Gvir dalam pernyataan yang dirilis menjelang rapat kabinet keamanan Israel yang membahas persetujuan gencatan senjata Gaza.

    Pemerintah Israel secara resmi meratifikasi gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat (10/10) waktu setempat, yang membuka jalan bagi penghentian pertempuran di Jalur Gaza.

    Ratifikasi tersebut diberikan dalam rapat kabinet Israel pada Jumat (10/10) pagi, sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan adanya kesepakatan antara Tel Aviv dan Hamas.

    Kesepakatan itu mengatur soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, dan dimulai penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza di bawah rencana perdamaian yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump.

    “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera — baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan yang dirilis akun Netanyahu via media sosial X.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 10 Oktober 2025.

    Kami membukanya dengan perkembangan terakhir terkait kesepakatan perdamaian di Gaza

    Pembebasan sandera dilakukan segera

    Kabinet Israel sudah menyetujui kerangka kerja pembebasan para sandera, menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sementara para pemimpin Hamas menyetujui kesepakatan tersebut dalam negosiasi di Mesir, dengan mengatakan Amerika Serikat telah berjanji akan mengakhiri perang.

    Pemerintah Israel mengatakan para sandera akan dibebaskan pada hari Senin, dengan tahanan Palestina dipulangkan ke Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan.

    Amerika Serikat juga mengirimkan satuan tugas, terdiri dari 200 tentara, termasuk dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, untuk mengawasi tahap awal rencana gencatan senjata.

    Pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku 24 jam setelah persetujuan kabinet, di mana militer Israel akan menarik sebagian pasukan di Gaza.

    Tidak ada visa bagi belasan atlet Israel

    Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada semua atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025.

    Ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan sikap ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Setidaknya 12 atlet Israel hendak mengikuti kompetisi tersebut, menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman kepada Kompas.

    Pembatalan visa dilakukan setelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) meminta imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel.

    Warga Tasmania bersiap hadapi angin kencang

    Layanan Darurat Negara Bagian Tasmania mengingatkan warga untuk bersiap menghadapi kondisi cuaca berbahaya Sabtu besok.

    Badan Meteorologi mengatakan angin berkekuatan 125 kilometer per jam diperkirakan terjadi di pesisir utara dan barat, serta hingga 100 kilometer per am di Hobart dan Launceston.

    Badan itu juga menyebut, meskipun angin kencang ini jarang terjadi, kondisi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Tasmania pada musim semi.

    “Ini benar-benar dapat menyebabkan kerusakan, sehingga banyak pohon tumbang, kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik,” kata meteorolog senior Alex Melitsis.

    László Krasznahorkai dianugerahi Hadiah Nobel Sastra

    Pengumuman ini disampaikan oleh Komite Nobel Akademi Swedia, Kamis kemarin, waktu setempat.

    Hadiahnya termasuk hadiah uang tunai sebesar 11 juta kronor Swedia (A$1,7 juta).

    László adalah seorang novelis dan penulis skenario asal Hungaria yang dikenal karena menggabungkan tema-tema distopia dan melankolis ke dalam karyanya.

    Beberapa novelnya, termasuk Satantango dan The Melancholy of Resistance, sudah diadaptasi menjadi film.

    Sebelumnya, ia juga dianugerahi Penghargaan Man Booker International pada tahun 2015.

  • Kewarganegaraan Jerman: Jalur Cepat Naturalisasi Dihapus

    Kewarganegaraan Jerman: Jalur Cepat Naturalisasi Dihapus

    Jakarta –

    Jerman resmi mencabut aturan yang sebelumnya memungkinkan warga asing mendapatkan kewarganegaraan lebih cepat hanya dalam tiga tahun. Aturan ini sempat berlaku sejak 2024, tapi kini dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dari partai konservatif CSU, Alexander Dobrindt, yang menilai kebijakan itu memberikan sinyal yang keliru.

    Sebelum Juni 2024, warga asing yang ingin menjadi warga negara Jerman harus menunggu minimal delapan tahun. Pemerintah yang berhaluan ideologi politik tengah-kiri yang berkuasa sejak 2021 sempat memangkas masa tunggu menjadi lima tahun, atau tiga tahun bagi mereka yang menunjukkan integrasi luar biasa. Kewarganegaraan ganda pun dibuka untuk semua.

    Namun, ada syarat ketat. Untuk bisa mendapat paspor lebih cepat, seseorang harus memiliki penghasilan stabil, mampu berbahasa Jerman dengan baik, dan aktif berkontribusi dalam masyarakat,misalnya menjadi relawan di pemadam kebakaran.

    Kini, pemerintah baru yang berhaluan tengah-kanan dan mulai menjabat pada Mei 2025, resmi menghapus “naturalisasi turbo” ini. Kewarganegaraan ganda tetap diperbolehkan, tapi jalur cepat tiga tahun tidak lagi ada.

    Khawatir “paspor Jerman jadi barang diskon”

    Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menjelaskan dalam debat di parlemen Jerman (Bundestag), “Naturalisasi tentu penting untuk kohesi sosial, tapi jalur cepat memberi kesan paspor Jerman seperti barang diskon.” Ia khawatir kebijakan itu justru menjadi insentif bagi imigrasi.

    Menurut Jannes Jacobsen dari Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM), perubahan ini tidak akan terlalu berpengaruh.

    “Inti reformasi sebelumnya adalah mempersingkat masa tunggu menjadi lima tahun, dan koalisi baru tetap mempertahankan hal itu,” ujarnya.

    Selama 15 bulan diberlakukannya jalur cepat, hanya sedikit yang benar-benar memanfaatkannya. Jacobsen memperkirakan hanya sekitar 13% warga asing memenuhi syarat bahasa dan ekonomi, dan proporsi yang juga aktif secara sosial kemungkinan jauh lebih kecil. Masalah lain adalah proses administrasi yang lambat.

    “Mengajukan permohonan kewarganegaraan tidak berarti akan langsung diproses. Kantor-kantor pemerintah sering kewalahan, waktu pemrosesan bisa enam bulan hingga lebih dari empat tahun,” kata Jacobsen.

    Kekurangan staf dan tenaga terampil di sektor publik membuat kondisi ini sulit berubah dalam waktu dekat.

    Jerman masih butuh tenaga kerja terampil

    Di sisi lain, anggota parlemen Partai Hijau, Filiz Polat, menilai naturalisasi cepat tetap penting, terutama untuk tenaga kerja terampil.

    “Langkah pertama pemerintah baru ini justru mempersulit akses kewarganegaraan bagi orang-orang berpendidikan tinggi dan sudah terintegrasi,” ujarnya. Polat menekankan, Jerman membutuhkan tenaga kerja di rumah sakit, pusat penitipan anak, bengkel, hingga laboratorium teknologi tinggi.

    Jacobsen menambahkan, solusi bagi kekurangan tenaga kerja bukan sekadar mempercepat naturalisasi, tapi juga mempermudah pengakuan kualifikasi profesional dari luar negeri, dan memastikan ketersediaan tempat tinggal terjangkau di kota besar. Pandangan ini sejalan dengan argumen Dobrindt, yang menekankan pentingnya kelas menengah yang kuat, ekonomi sehat, lapangan kerja menarik, sistem publik yang berfungsi, dan pendidikan berkualitas.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Serangan Besar-besaran, Rudal Rusia Hantam Infrastruktur Energi Ukraina

    Serangan Besar-besaran, Rudal Rusia Hantam Infrastruktur Energi Ukraina

    Jakarta –

    Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Kyiv, yang salah satunya menyasar ke infrastruktur energi. Ukraina mengatakan serangan ini menyerang jaringan energi nasional.

    “Ibu kota negara ini sedang diserang rudal balistik musuh dan serangan besar-besaran oleh pesawat nirawak musuh,” kata angkatan udara Ukraina, dilansir AFP, Jumat (10/10/2025).

    Warga Kyiv diminta untuk tetap berada di tempat perlindungan. Sementara itu, wartawan AFP di Kyiv melaporkan terdengar beberapa ledakan dahsyat di kota tersebut. Selain itu terjadi pemadaman listrik di pemukiman di berbagai distrik di ibu kota.

    Wali Kota Vitali Klitschko mengatakan pasukan Rusia telah menargetkan “infrastruktur kritis”. Serangan tersebut juga melukai sedikitnya sembilan orang, lima di antaranya dibawa ke rumah sakit.

    “Tepi kiri ibu kota tanpa listrik. Ada juga masalah dengan pasokan air,” kata Klitschko di platform Telegram.

    Selain itu, Menteri Energi Ukraina, Svitlana Grynchuk, mengatakan pasukan Rusia “melakukan serangan besar-besaran” terhadap jaringan listrik.

    “Segera setelah kondisi keamanan memungkinkan, para pekerja energi akan mulai mengklarifikasi konsekuensi dari serangan dan melakukan restorasi,” katanya.

    Selain menyerang infrastrutur energi, Rusia juga menyerang wilayah tenggara Zaporizhzhia dengan setidaknya tujuh serangan pesawat tak berawak. Serangan itu menurut Ivan Fedorov, Kepala Administrasi Militer Regional, juga melukai setidaknya tiga orang.

    Diketahui, Rusia telah meningkatkan serangan udara terhadap fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina selama beberapa minggu terakhir.

    Pada Kamis, sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Moskow berusaha “menciptakan kekacauan” dengan menyerang fasilitas energi dan jalur kereta api.

    Ukraina telah meningkatkan serangan pesawat nirawak dan rudalnya sendiri ke wilayah Rusia sebagai tanggapan, sebuah taktik yang menurut Zelensky telah menunjukkan “hasil” dan mendorong kenaikan harga bahan bakar di Rusia.

    (yld/idn)

  • Pemerintah Israel Resmi Sepakati Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera Gaza

    Pemerintah Israel Resmi Sepakati Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Israel resmi menyepakati gencatan senjata dengan kelompok Hamas dan membuka jalan menghentikan perang di Gaza dalam waktu 24 jam. Kesepakatan itu juga meliputi pembebasan sandera Israel yang ditahan di Gaza.

    Dikutip Reuters, Jumat (10/10/2025), kabinet Israel menyetujui kesepakatan tersebut pada Jumat pagi ini, sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan perjanjian yang menyerukan pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Kesepakatan itu termasuk dimulainya penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.

    “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera – baik yang hidup maupun yang meninggal,” tulis akun X berbahasa Inggris milik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Perang ini telah memperdalam isolasi internasional Israel dan mengguncang Timur Tengah, setelah berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon. Perang ini juga menguji hubungan AS-Israel, dengan Trump yang kehilangan kesabaran terhadap Netanyahu dan menekannya untuk mencapai kesepakatan.

    Baik warga Israel maupun Palestina bersukacita setelah kesepakatan diumumkan di mana perang selama dua tahun ini menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Kepala Hamas di Gaza yang diasingkan, Khalil Al-Hayya, mengatakan ia telah menerima jaminan dari Amerika Serikat dan mediator lainnya bahwa perang telah berakhir.

    Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku dalam waktu 24 jam setelah pemerintah menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang ditawan di Gaza akan dibebaskan dalam waktu 72 jam.

    Dua puluh sandera Israel diyakini masih hidup di Gaza, sementara 26 orang diduga tewas, dan nasib dua orang lainnya belum diketahui. Hamas telah mengindikasikan bahwa evakuasi jenazah korban tewas mungkin membutuhkan waktu lebih lama daripada pembebasan mereka yang masih hidup.

    Setelah perjanjian ini berlaku, truk-truk pengangkut makanan dan bantuan medis akan segera memasuki Gaza untuk membantu warga sipil, yang ratusan ribu di antaranya telah berlindung di tenda-tenda setelah pasukan Israel menghancurkan rumah mereka.

    Tonton Video Hamas: Perang di Gaza Berakhir

    (idn/yld)

  • AS Kerahkan Ratusan Tentara ke Israel Dukung Kesepakatan Damai di Gaza

    AS Kerahkan Ratusan Tentara ke Israel Dukung Kesepakatan Damai di Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan 200 tentara untuk membantu mendukung dan memantau kesepakatan gencatan senjata. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior AS kepada kantor berita The Associated Press.

    Dilansir Aljazeera, Jumat (10/10/2025) pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pasukan tersebut akan dikerahkan ke Israel, di mana Komando Pusat AS akan mendirikan “pusat koordinasi sipil-militer”.

    Pejabat itu mengatakan komando tersebut akan membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan logistik dan keamanan ke Gaza. Pejabat itu mengatakan tidak ada pasukan AS yang akan dikirim ke wilayah Palestina tersebut.

    Pasukan tersebut akan menjadi bagian dari tim yang terdiri dari negara-negara mitra, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku sektor swasta. AS mengerahkan sekitar 100 tentara ke Israel tahun lalu untuk membantu mengoperasikan sistem pertahanan udara Israel.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. “Saya bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian kami,” kata Trump.

    “Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

    Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

    “Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

    Lihat juga Video: Lima Tentara AS Ditembak oleh Sesama Tentara di Georgia

    (dek/dek)

  • Turki Siap Gabung Satgas Kawal Gencatan Senjata di Jalur Gaza

    Turki Siap Gabung Satgas Kawal Gencatan Senjata di Jalur Gaza

    Jakarta –

    Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan berpartisipasi dalam “satuan tugas” untuk mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas. Turki akan ikut mengawal gencatan senjata tersebut.

    “Kami berharap dapat bergabung dengan satuan tugas yang akan memantau implementasi kesepakatan di lapangan,” kata Erdogan, dilansir AFP, Kamis (9/10/2025).

    Erdogan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan darurat, pertukaran sandera dan tahanan, serta penghentian segera serangan Israel merupakan hal yang sangat penting.

    “Sangat penting untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan yang komprehensif ke Gaza, pertukaran sandera dan tahanan, dan bagi Israel untuk segera menghentikan serangannya,” kata Erdogan

    Turki yang telah terlibat erat dalam negosiasi tersebut mengirimkan tim ke perundingan di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir. Turki akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi dan membantu membangun kembali Gaza.

    “Tujuan kami adalah menghentikan genosida di Gaza dan menghadirkan perdamaian di kawasan secepat mungkin,” ujar Erdogan.

    “Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

    Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

    “Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

    Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan di Mesir tersebut menetapkan diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan ke Jalur Gaza, dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

    (eva/isa)

  • Ngerinya Gempa Bikin Orang-orang Lari Keluar Gedung di Filipina

    Ngerinya Gempa Bikin Orang-orang Lari Keluar Gedung di Filipina

    Jakarta –

    Sejumlah warga Baguio, Filipina Utara, merasakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4. Mereka berlarian ke luar gedung ketika merasakan getaran gempa.

    Sejumlah orang berlarian keluar dari gedung-gedung. Para karyawan bergegas keluar dari gedung-gedung perkantoran berlantai tiga di kota berpenduduk 366.000 jiwa tersebut setelah gempa dangkal yang terjadi pukul 10.30 waktu setempat.

    Gempa ini terjadi 10 hari setelah gempa kuat yang menewaskan lebih dari 70 orang di wilayah Cebu, Filipina tengah.

    “Kami akan memeriksa kerusakan,” kata administrator gedung Ralph Cabuag kepada AFP sebagaimana dilansir Kamis (9/10).

    Kantor seismologi pemerintah sebelumnya menyebut gempa tersebut memiliki M 4,8, tetapi kemudian menurunkan angkanya menjadi M 4,4. Pusat gempa berada di kota Pugo, dekat Baguio.

    Sekolah Ditutup

    Peristiwa ini pun membuat sejumlah fasilitas umum ditutup. Wali Kota Baguio, Benjamin Magalong, menutup sekolah dasar dan menengah di kota tersebut.

    Gempa Hampir Setiap Hari

    Gempa bumi hampir terjadi setiap hari di Filipina, yang terletak di “Cincin Api” Pasifik, sebuah busur aktivitas seismik intens yang membentang dari Jepang hingga Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.

    Pada hari Kamis, pemerintah juga mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa Cebu beberapa hari lalu, telah bertambah menjadi 74 orang, dengan dua kematian baru dilaporkan di kota Medellin dan Tabogon di Pulau Cebu.

    Gempa tersebut menghancurkan atau merusak sekitar 72.000 rumah dan melukai 1.058 orang lainnya.

    Sebelumnya, gempa dengan M 7,8 pada Juli 1990 menewaskan sekitar 1.600 orang di Baguio dan sekitarnya, sebuah kota yang terletak di puncak pegunungan yang juga merupakan salah satu daya tarik wisata utama negara tersebut.

    Lihat juga Video ‘Korban Tewas Gempa Filipina Bertambah Jadi 69 Orang’:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/dek)

  • Hamas-Israel Sepakat Gencatan Senjata, Arab Saudi Bilang Gini

    Hamas-Israel Sepakat Gencatan Senjata, Arab Saudi Bilang Gini

    Pemerintah Arab Saudi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas. Saudi mengatakan pihaknya berharap kesepakatan tersebut akan mengarah pada perdamaian setelah dua tahun perang yang menghancurkan.

    Arab Saudi berharap “langkah penting ini akan mengarah pada tindakan mendesak untuk meringankan penderitaan kemanusiaan… mencapai penarikan penuh Israel, memulihkan keamanan dan stabilitas, dan memulai langkah-langkah praktis untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara”, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir kantor berita AFP, Kamis (9/10/2025).

    Negara tetangga Israel, Yordania, juga memuji kesepakatan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Yordania mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan “mengarah pada berakhirnya perang, implementasi perjanjian pertukaran (sandera dan tahanan) dan penarikan Israel dari Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan”.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. “Saya bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian kami,” kata Trump.

    “Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

    Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

    “Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

    Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan di Mesir tersebut menetapkan diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan ke Jalur Gaza, dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

    Dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Kamis (9/10/2025), Hamas mendesak Trump dan berbagai negara Arab, Islam, dan internasional untuk memaksa Israel melaksanakan kewajibannya. Hamas juga mendesak agar pemerintah Israel tidak “menghindar atau menunda implementasi dari apa yang telah disepakati.”

    Hamas pun menyatakan apresiasinya atas upaya para mediator di Qatar, Mesir, dan Turki, dan juga memuji upaya Trump “untuk mengakhiri perang untuk selamanya.”

  • Debat Panas Parlemen Eropa soal Label ‘Burger Nabati’

    Debat Panas Parlemen Eropa soal Label ‘Burger Nabati’

    Jakarta –

    Parlemen Eropa baru saja menyetujui larangan penggunaan kata-kata seperti “burger” dan “sosis” untuk produk nabati. Keputusan ini mengikuti usulan dari anggota Partai Rakyat Eropa (EPP) yang berhaluan tengah-kanan.

    “Steak itu terbuat dari daging, titik. Penggunaan nama-nama ini hanya untuk daging asli demi menjaga kejujuran label, melindungi petani, dan mempertahankan tradisi kuliner Eropa,” kata Celine Imart, juru runding utama dari EPP, menjelang pemungutan suara, Rabu (08/10). “Menyebutnya ‘daging’ itu menyesatkan konsumen,” tambahnya.

    Namun, tidak semua anggota EPP sepakat. “Kita tidak perlu menganggap konsumen bodoh. Jika kemasan menulis ‘burger nabati’ atau ‘sosis nabati’, semua orang bisa memutuskan sendiri apakah ingin membelinya atau tidak,” ujar anggota EPP Peter Liese.

    Anna Cavazzini dari Partai Hijau Jerman mengkritik keputusan itu dengan menyindir, “saat dunia sedang dilanda berbagai krisis, EPP malah sibuk memperdebatkan soal sosis dan schnitzel minggu ini.” Kepada DW, ia mengatakan bahwa keputusannya kini tergantung Dewan Uni Eropa dan pemerintah Jerman untuk menghentikan “kebijakan yang membingungkan konsumen, merugikan perusahaan, dan tidak membantu petani.”

    Organisasi perlindungan konsumen Jerman, Verbraucherzentrale, menilai bahwa penggunaan istilah seperti “schnitzel vegan” justru membantu konsumen mengenali produk yang meniru rasa daging. “Istilah-istilah itu tidak menimbulkan kebingungan, malah memberikan kejelasan,” kata Astrid Goltz, pakar pangan organisasi tersebut.

    Supermarket tolak larangan sebutan daging untuk produk nabati

    Di Jerman, jaringan supermarket besar seperti Aldi Süd dan Lidl, restoran cepat saji Burger King, dan produsen sosis Rügenwalder Mühle menentang usulan tersebut dan meminta Parlemen Eropa untuk menolaknya.

    Dalam pernyataan bersama sebelum pemungutan suara, mereka mengatakan bahwa konsumen mampu membedakan antara produk daging dan alternatif nabati. Larangan itu, menurut mereka, “akan memaksa perusahaan menggunakan istilah yang tidak dikenal, mempersulit akses pasar, dan memperlambat inovasi.”

    Melobi untuk industri daging

    Organisasi pengawas konsumen Eropa, foodwatch, menilai usulan ini sebagai upaya memperlambat tren masyarakat yang mulai mengurangi konsumsi daging.

    “Dengan dalih melindungi konsumen, UE ingin melarang istilah seperti ‘sosis tahu’ atau ‘schnitzel seitan’. Ini bukan perlindungan konsumen, ini lobi untuk industri daging,” kata Chris Methmann, Direktur foodwatch Jerman.

    Lembaga Changing Markets Foundation juga menemukan bahwa industri daging menggunakan taktik agresif dan kampanye disinformasi untuk melawan produk nabati.

    Sebuah studi tahun 2020 dari European Consumer Organization menunjukkan bahwa 80% konsumen tidak keberatan dengan istilah seperti “sosis kedelai” atau “schnitzel nabati,” selama labelnya jelas menyebutkan bahwa produk tersebut berbahan nabati.

    Menanggapi dorongan dari Prancis untuk mengatur istilah makanan nabati, Pengadilan Uni Eropa memutuskan pada tahun 2024 bahwa negara anggota tidak boleh melarang penggunaan istilah yang secara tradisional dikaitkan dengan produk hewani.
    Meski pemungutan suara sudah dilakukan, keputusan akhir soal apakah konsumen harus menerima istilah baru untuk schnitzel nabati masih belum jelas. Kini, keputusan ada di tangan para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa.

    Artikel ini awalnya pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video ‘Lezatnya Escargot hingga Ayam Panggang ala Prancis di Bistro Eropa’:

    (ita/ita)