Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Momen Langka Diwawancarai Media Israel, Presiden Palestina Bilang Gini

    Momen Langka Diwawancarai Media Israel, Presiden Palestina Bilang Gini

    Jakarta –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap bahwa perdamaian akan terwujud antara Palestina dan Israel setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara langka dengan media Israel pada hari Kamis (9/10) waktu setempat.

    “Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada media Israel, Channel 12, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

    “Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel,” imbuhnya.

    Dalam wawancara tersebut, meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani, Abbas menjawab dalam bahasa Arab.

    Ketika ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) telah menerapkan reformasi yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza, Abbas mengatakan bahwa proses reformasi sudah berjalan.

    “Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.

    “Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS,” ujarnya, merujuk pada pembayaran yang dicairkan oleh Otoritas Palestina kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh Israel atau dipenjara di penjara-penjara Israel, termasuk banyak yang ditahan karena serangan terhadap warga Israel.

    Abbas mengumumkan reformasi terhadap skema pembayaran tersebut, yang oleh para kritikus disebut sebagai “bayar untuk membunuh” pada bulan Februari lalu, di bawah tekanan dari AS dan Israel, yang menyebutnya sebagai “pendanaan untuk terorisme.” Beberapa pejabat Palestina mengecam keputusan tersebut saat itu.

    Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Abbas menambahkan bahwa reformasi lain di sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan sedang dilaksanakan.

    “Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” kata Abbas.

    Sebelumnya, Trump, bersama dengan para pemimpin dan organisasi internasional lainnya, telah mendesak Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gempa M 7,4 Guncang Filipina, 1 Orang Tewas Tertimpa Tembok

    Gempa M 7,4 Guncang Filipina, 1 Orang Tewas Tertimpa Tembok

    Manila –

    Sedikitnya satu orang tewas akibat gempa bumi dengan Magnitudo (M) 7,4 yang mengguncang lepas pantai sebelah selatan Filipina pada Jumat (10/10) waktu setempat. Gempa ini sempat memicu peringatan tsunami untuk area pesisir Filipina, Indonesia dan Pulau Palau, namun peringatan itu telah dicabut.

    Gempa itu berpusat di perairan berjarak 20 kilometer dari wilayah Manay di Mindanao, dan mengguncang pada Jumat (10/10) pagi, pukul 09.43 waktu setempat.

    Kepolisian Filipina, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025), melaporkan sedikitnya satu orang tewas ketika sebuah tembok runtuh di kota Mati, pusat populasi terbesar di dekat pusat gempa.

    Seorang pejabat lokal di kota Tagum, sebelah barat Manay, Wes Caasi, mengatakan kepada AFP bahwa sebuah acara pemerintah di balai kota setempat menjadi kacau karena “orang-orang panik, mereka berteriak dan berlarian”.

    Mengonfirmasi video yang beredar di media sosial, Caasi mengatakan dirinya melihat para pekerja berhamburan turun dari rangka pohon Natal logam setinggi 202 meter yang sedang mereka hias ketika gempa terjadi.

    Sejumlah saksi lainnya mengatakan mereka melihat siswa-siswa dan para pekerja berhamburan keluar dari gedung sekolah, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan.

    Sejauh ini, menurut para saksi, gempa bumi tampaknya telah menyebabkan kerusakan kecil dan tersebar.

    Seorang pejabat Kepolisian Provinsi Davao Oriental, Dianne Lacorda, mengatakan kepada AFP bahwa aliran listrik dan komunikasi telah terputus dan otoritas setempat sedang berupaya menaksir kerusakan di beberapa daerah.

    Pemerintah provinsi tersebut mengatakan via Facebook bahwa pihaknya menangguhkan kegiatan belajar mengajar “sampai pemberitahuan lebih lanjut” dan telah memulangkan para pekerja publik non-esensial.

    Seorang jurnalis lokal di kota Davao, Kath Cortez, menuturkan kepada AFP bahwa retakan kecil muncul pada dinding lantai dasar rumah keluarganya.

    “Saya terkejut dengan kekuatannya (gempa),” ucapnya, sembari mengatakan bahwa anggota keluarganya berlarian keluar rumah.

    Otoritas Filipina sempat merilis peringatan tsunami dan memerintahkan warganya yang ada di area pesisir untuk mengungsi. Namun pada Jumat (10/10) siang, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah mencabut peringatan tsunami untuk wilayah pantai Filipina, Indonesia, dan Pulau Palau.

    “Tidak ada lagi ancaman tsunami dari gempa ini,” tegas Pusat Peringatan Tsunami Pasifik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Bilang Tak Ada yang Dipaksa Tinggalkan Gaza Usai Gencatan Senjata

    Trump Bilang Tak Ada yang Dipaksa Tinggalkan Gaza Usai Gencatan Senjata

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tidak seorang pun akan dipaksa untuk meninggalkan Jalur Gaza di bawah rencana gencatan senjata yang diusulkannya, yang telah disepakati oleh Israel dan kelompok Hamas.

    Trump, seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Jumat (10/10/2025), mengatakan dirinya akan terbang ke Timur Tengah pada akhir pekan. Disebutkan juga oleh Trump bahwa para sandera yang tersisa di Jalur Gaza akan dibebaskan pada Senin (13/10) atau Selasa (14/10) pekan depan.

    “Tidak seorang pun akan dipaksa pergi. Justru kebalikannya… Tidak, kami sama sekali tidak ingin melakukan hal itu,” tegas Trump ketika ditanya oleh wartawan soal apakah warga Palestina akan dipaksa meninggalkan Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata itu.

    Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (9/10), Trump mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza “sudah dimatangkan dan telah selesai disusun”. Dia juga mengungkapkan rencananya melakukan perjalanan ke Timur Tengah pada akhir pekan.

    “Saya pikir ini akan luar biasa. Saya pikir para sandera akan kembali pada Senin (13/10) atau Selasa (14/10). Saya mungkin akan berada di sana. Saya berharap untuk berada di sana. Dan kami berencana untuk berangkat pada Minggu (12/10), dan saya menantikannya,” ucapnya.

    Saat memimpin rapat kabinet di Gedung Putih, seperti dilansir Reuters, Trump mengatakan dirinya akan berusaha terbang ke Mesir untuk menghadiri seremoni penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

    “Saya akan berusaha melakukan perjalanan ke sana. Kita akan mencoba untuk sampai ke sana, dan kita sedang mengupayakan waktunya, waktu yang tepat,” katanya. Gedung Putih dilaporkan berupaya keras menyelesaikan detail perjalanan yang diatur secara tergesa-gesa ini.

    Trump mengumumkan pada Rabu (8/10) bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkannya.

    Pada 29 September lalu, Trump mengungkapkan rencana perdamaian Gaza berisi 20 poin yang mencakup pembebasan semua sandera Israel, dengan imbalan pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, dan penarikan pasukan Israel secara permanen dari seluruh Jalur Gaza.

    Tahap kedua dari rencana perdamaian tersebut menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim, serta perlucutan senjata Hamas.

    Rencana perdamaian itu juga menetapkan pendanaan dari negara-negara Arab dan Muslim untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi Jalur Gaza, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.

    Negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik rencana tersebut, namun beberapa pejabat mengatakan banyak detail perlu didiskusikan dan dinegosiasikan agar dapat diimplementasikan sepenuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Peru Memanas, Presiden Dina Boluarte Dimakzulkan!

    Peru Memanas, Presiden Dina Boluarte Dimakzulkan!

    Para anggota parlemen di Peru memutuskan untuk memakzulkan Presiden Dina Boluarte dalam sidang darurat yang digelar pada Kamis (9/10) malam waktu setempat. Boluarte sendiri menolak hadir di sidang Kongres tersebut.

    Boluarte sebelumnya telah ramai dikritik karena gagal membendung gelombang kejahatan. Masa jabatannya sejak Desember 2022 terus diwarnai aksi protes. Sidang pemakzulannya berlangsung setelah sejumlah blok politik menyerukan pencopotan Boluarte dari jabatannya.

    Boluarte dikenal sebagai salah satu pemimpin paling tidak populer di dunia, dengan tingkat penerimaan publik hanya berkisar antara 2-4 persen. Perempuan berumur 63 tahun itu dituduh memperkaya diri secara ilegal dan bertanggung jawab atas penindakan mematikan terhadap para demonstran

    Dalam sidang pemakzulan, mayoritas 118 dari 122 anggota parlemen mendukung pemakzulannya. Dengan putusan ini, Boluarte dicopot dari jabatan presiden, demikian diumumkan oleh pemimpin Kongres Jose Jeri, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

    Kerusuhan telah berlangsung selama berbulan-bulan di Peru, yang dipicu oleh gelombang kejahatan terorganisir dan maraknya kasus pemerasan. Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak warga Peru memandang pemerintah dan Kongres, yang didominasi kalangan konservatif, adalah korup.

    Unjuk rasa semakin meluas pekan lalu setelah badan legislatif Peru mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk bergabung dengan dana pensiun swasta, meskipun banyak yang menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman.

    Pada Minggu (21/9) malam, sekelompok demonstran melemparkan batu dan bom molotov ke arah polisi, yang kemudian direspons dengan tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh para personel kepolisian.

    “Saya sangat marah, saya merasa benar-benar disesatkan oleh pemerintahan ini… dan Kongres yang melayani partai-partai politik,” ucap Xiomi Aguiler (28) yang ikut dalam unjuk rasa. Dia menyebut para partai politik sebagai “mafia yang mengakar di negara ini”.

    Seorang mahasiswa Peru bernama Jonatan Esquen, yang baru berusia 18 tahun, menyebut unjuk rasa itu merupakan “awal dari kebangkitan, karena orang-orang akhirnya menyadari bahwa anak muda lebih aktif di media sosial dan di arena politik”.

    Aksi turun ke jalanan pada Minggu (21/9) itu digelar sehari setelah bentrokan sengit terjadi antara para demonstran dan polisi di dekat kantor kepresidenan dan gedung parlemen. Sekitar 18 orang, menurut data otoritas setempat dan organisasi independen, mengalami luka-luka dalam bentrokan pada Sabtu (20/9).

    Para korban luka terdiri atas 12 polisi dan enam jurnalis setempat.

  • Peringatan Tsunami Imbas Gempa Filipina Dicabut

    Peringatan Tsunami Imbas Gempa Filipina Dicabut

    Manila –

    Peringatan tsunami yang dirilis setelah gempa bumi dengan Magnitudo (M) 7,4 mengguncang perairan sebelah selatan Filipina telah dicabut. Belum ada laporan dari otoritas Manila soal korban jiwa atau kerusakan akibat gempa tersebut.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025), mengumumkan pencabutan peringatan tsunami tersebut beberapa jam setelah gempa dahsyat mengguncang wilayah Filipina bagian selatan pada Jumat (10/10) pagi waktu setempat.

    “Tidak ada lagi ancaman tsunami dari gempa ini,” kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik dalam pernyataannya.

    Laporan Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS menyebut gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 itu mengguncang perairan berjarak 20 kilometer dari Manay di wilayah Mindanao pada Jumat (10/10) pagi, sekitar pukul 09.43 waktu setempat.

    Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mencatat gempa itu berkekuatan Magnitudi 7,6.

    Sebelumnya, Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina menyebut “tsunami destruktif diperkirakan terjadi dengan ketinggian gelombang yang mengancam nyawa” di pesisir timur negara kepulauan tersebut. Warga yang tinggal di area pesisir, sebut institut tersebut, “sangat disarankan untuk segera mengungsi di dataran tinggi atau pindah lebih jauh ke pedalaman”.

    Sistem Peringatan Tsunami AS sebelumnya memperingatkan bahwa gelombang setinggi 1 meter hingga 3 meter bisa menerjang sebagian wilayah Filipina, sedangkan beberapa pantai Indonesia dan di Pulau Palau, diperkirakan dilanda gelombang setinggi 30 cm hingga 1 meter.

    Sejauh ini belum ada laporan soal korban jiwa akibat gempa bumi tersebut.

    Seorang pejabat Kepolisian Filipina, Dianne Lacorda, mengatakan kepada AFP bahwa wilayah Provinsi Davao Oriental, termasuk Manay, diperkirakan mengalami kerusakan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Setuju Setop Gunakan Senjata, Tapi Tolak Menyerahkannya

    Hamas Setuju Setop Gunakan Senjata, Tapi Tolak Menyerahkannya

    Kairo –

    Kelompok Hamas telah setuju untuk membekukan penggunaan senjatanya, tetapi tidak menyerahkannya, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza terbaru yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).

    Hal tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (10/10/2025), diungkapkan oleh Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, Diaa Rashwan, dalam pernyataannya. Mesir, bersama Qatar, juga menjadi mediator dalam perundingan yang berlangsung antara Hamas dan Israel.

    Rashwan, saat berbicara kepada Al Arabiya pada Rabu (8/10) malam, menjelaskan bahwa pembekuan penggunaan senjata itu merupakan bagian dari proposal gencatan senjata yang sebelumnya diajukan oleh Hamas kepada Israel, yang akan berlangsung antara 5 tahun hingga 10 tahun.

    Dia mengklarifikasi bahwa persenjataan Hamas tidak akan diserahkan kepada Israel atau entitas non-Arab mana pun.

    Perjanjian tersebut tidak secara spesifik menyebut soal siapa atau pihak mana yang akan mengawasi hal tersebut, namun merujuk pada sebuah komite independen yang dapat beranggotakan Mesir, Mesir-Arab, atau Mesir-Arab-Palestina.

    Rashwan menambahkan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memiliki tujuan untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas selama perang berkecamuk di Jalur Gaza dalam dua tahun terakhir ini, namun gagal melakukannya.

    Dia mengatakan bahwa Netanyahu sekarang mencari “panggung teatrikal” untuk menunjukkan perlucutan senjata Hamas melalui perjanjian yang sedang berlangsung setelah dua tahun perang berkecamuk.

    Pernyataan Rashwan tersebut disampaikan setelah salah satu pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan pada Kamis (9/10), seperti dilansir Reuters, bahwa tidak ada warga Palestina yang menerima perlucutan senjata. Hamdan menegaskan bahwa warga Palestina membutuhkan senjata dan perlawanan.

    Di tengah sambutan internasional yang luas terhadap perjanjian tersebut, yang menandai fase pertama dari rencana gencatan senjata Gaza dan pertukaran sandera-tahanan antara Israel dan Hamas, kesepakatan yang dicetuskan Presiden Donald Trump itu resmi mulai berlaku pada Kamis (9/10) waktu setempat.

    Menurut rencana perdamaian Gaza berisi 20 poin itu, akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang akan mencakup penembakan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan lagi melalui proses decommissioning (proses penghentian secara permanen), dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai internasional, yang semuanya telah diverifikasi oleh para pemantau independen.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gencatan Senjata Israel-Hamas, Poin Apa Saja yang Disepakati?

    Gencatan Senjata Israel-Hamas, Poin Apa Saja yang Disepakati?

    Jakarta –

    Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, yang diumumkan setelah negosiasi intensif di Mesir pada Kamis (09/10) menjadi terobosan yang dapat mendekatkan kedua pihak pada perdamaian.

    Hanya saja, kendati tengah diliputi momentum positif, tidak ada jaminan bahwa perang yang telah berlangsung dua tahun di Gaza itu akan benar-benar berakhir.

    Faktor utama yang mendorong pengakhiran perang kali ini adalah keterlibatan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menekan tidak hanya Hamas, tapi juga Israel.

    Di sisi lain, tekanan ini menjadi kemenangan diplomatik yang luar biasa bagi Trump, sosok yang ingin dikenal sebagai tokoh yang mampu mengakhiri perang serta mendapatkan penghargaan atas upaya tersebut.

    Israel melancarkan peperangan ke Gaza sebagai respons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dan menyandera 251 orang.

    Serangan balasan Israel menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas, mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk lebih dari 18.000 anak-anak.

    PBB dan lembaga internasional menilai perhitungan korban oleh Kementerian Kesehatan Hamas itu sebagai jumlah yang kredibel.

    Anadolu via Getty ImagesDampak dari perang berkepanjangan di Gaza sangat menghancurkan, dengan rumah-rumah luluh lantak dan keluarga tercerai berai.

    Kesepakatan yang diumumkan hari ini merupakan fase pertama dari rencana perdamaian yang dipaparkan Trump di Gedung Putih pekan lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya dituduh menghambat beragam upaya gencatan senjata.

    Trump yang dilaporkan sempat frustrasi dan kesal terhadap Netanyahu, kali ini dinilai menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk menekan Israel agar mau terlibat dalam proses perdamaian.

    Situasi tak jauh berbeda dialami Hamas yang juga dilaporkan berada dalam tekanan tak kalah berat.

    Trump dilaporkan mengancam akan melakukan “penghancuran total”, sementara negara-negara Arab dan Muslim, seperti Mesir, Qatar, dan Turki, mendukung rencana tersebut dan terlibat aktif dalam negosiasi.

    Apa saja yang sudah disepakati?

    Sampai saat ini, rincian kesepakatan belum sepenuhnya dipublikasikan.

    Namun, garis besar yang disepakati adalah perihal pembebasan seluruh sandera yang tersisasebanyak 20 orang yang diyakini masih hidup akan dibebaskan paling cepat pada Minggu (12/10), sementara 28 orang meninggal akan dipulangkan secara bertahap.

    Sebagai gantinya, ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel. Pasukan Israel juga akan ditarik dari sebagian wilayah Gaza dan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan.

    Dorongan menuju kesepakatan ini menguat setelah Israel gagal membunuh pejabat tinggi Hamas bulan lalu di Doha.

    Tindakan itu memicu kemarahan di kawasan, bahkan dari negara-negara sekutu penting AS. Trump pun dinilai mengambil kesempatan dari situasi tersebut.

    Trump secara terbuka sempat pula menyatakan keinginannya untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian yang akan diumumkan Jumat (10/10) ini.

    Batas waktu yang kemudian diyakini ikut mempengaruhi kelancaran negosiasi kedua pihak.

    Di media sosial, Trump dengan gaya khasnya menyebut kesepakatan ini sebagai “peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya” serta “langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, abadi, dan kekal.”

    Dengan rangkaian pembicaraan yang sudah terjadi, kesepakatan ini sejatinya masih belum menjamin perdamaian total.

    Sampai saat ini, beberapa hal masih perlu disepakati, seperti tuntutan Israel agar Hamas melucuti senjata, sejauh mana penarikan pasukan Israel dilakukan, dan siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir.

    Bagaimana komentar Trump, Netanyahu, dan Hamas?

    Tiga hari usai negosiasi tidak langsung di Mesir, Israel dan Hamas “menandatangani fase pertama dari rencana perdamaian kami,” tulis Presiden Trump di media sosialnya.

    “Artinya, semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, abadi, dan kekal,” tambahnya.

    “Semua pihak akan diperlakukan dengan adil!”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “hari besar bagi Israel” dan mengatakan pemerintahannya akan bertemu pada Kamis ini untuk menyetujui perjanjian tersebut dan “membawa pulang seluruh sandera tercinta kami.”

    Israel menyatakan masih ada 48 orang warganya yang disandera di Gazasekitar 20 orang diyakini masih hidup.

    Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan kesepakatan ini akan “mengakhiri perang di Gaza”, menjamin “penarikan penuh” pasukan Israel, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta mencakup pertukaran sandera dengan tahanan Palestina di penjara Israel.

    Dalam pembicaraan damai ini, negosiator kedua pihak tidak berbicara langsung, melainkan dimediasi oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, serta pejabat senior dari Mesir, Qatar, dan Turki.

    Poin apa saja yang belum jelas?

    Sejauh ini, kesepakatan baru mencakup sebagian dari 20 poin rencana perdamaian yang diumumkan Trump pekan lalu.

    Sejumlah isu besar masih belum terselesaikan, terutama soal pelucutan senjata Hamas. Hamas menolak recana tersebut sebelum ada kepastian terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

    Begitu pula soal pemerintahan Gaza. Trump menyebut Hamas tidak akan memiliki peran di Gaza dan wilayah itu akan dikelola sementara oleh “komite teknokrat Palestina yang apolitis”, sebelum nantinya diserahkan kepada Otoritas Palestina.

    Sampai saat ini, Netanyahu terlihat menolak gagasan melibatkan Otoritas Palestina tersebut.

    Faksi sayap kanan ultranasionalis dalam koalisi Netanyahu, yang menginginkan permukiman Yahudi dibangun kembali di Gaza, juga diperkirakan akan menentang poin kesepakatan ini.

    Sementara Hamas, tetap bersikeras agar mereka tetap berperan dalam pemerintahan Gaza di masa depan.

    Keluarga sandera Israel menyambut kabar ini dengan haru.

    Eli Sharabi, yang kehilangan istri dan anak-anaknya serta masih menunggu jenazah saudaranya Yossi yang ditahan Hamas, menulis: “Sukacita besar, tak sabar menunggu semuanya pulang.”

    Ibu dari sandera Nimrod Cohen menulis: “Anakku, kau akan segera pulang.”

    Sementara di Gaza, warga merayakan pengumuman tersebut di tengah malam.

    “Alhamdulillah atas gencatan senjata, atas berakhirnya pertumpahan darah dan pembunuhan,” kata Abdul Majeed Abd Rabbo dari Khan Younis kepada Reuters.

    “Saya bukan satu-satunya yang bahagia. Seluruh Gaza, seluruh dunia Arab, bahkan dunia, ikut bahagia atas berakhirnya pertumpahan darah ini.”

    Para pemimpin dunia menyerukan agar semua pihak mematuhi kesepakatan ini.

    Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres mengatakan, “Penderitaan ini harus berakhir,” seraya menegaskan dukungan penuh PBB untuk implementasi kesepakatan, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan upaya rekonstruksi Gaza.

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut kesepakatan ini “momen kelegaan yang mendalam” bagi para sandera, keluarga mereka, serta warga Gaza yang telah menanggung penderitaan luar biasa selama dua tahun terakhir.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutnya sebagai “langkah yang sangat dibutuhkan menuju perdamaian” dan mendesak semua pihak untuk menghormati isi kesepakatan.

    Para anggota parlemen AS menyambut dengan nada hati-hati. Senator Demokrat Chris Coons menulis di media sosial X, “Ini langkah awal, dan semua pihak harus memastikan ini mengarah pada akhir perang yang abadi.”

    Sementara Senator Republik James Risch yang juga Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, menyebutnya “kesepakatan yang patut disambut” dan menambahkan bahwa ia menantikan rincian lengkapnya.

    (ita/ita)

  • Afghanistan Perketat Kontrol Digital, Akses Media Sosial Dibatasi

    Afghanistan Perketat Kontrol Digital, Akses Media Sosial Dibatasi

    Jakarta –

    Pemantau internet global NetBlocks melaporkan, akses ke sejumlah platform media sosial utama saat ini dibatasi di Afganistan.

    “Data kami menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, Facebook, dan Snapchat kini dibatasi di beberapa penyedia layanan internet di Afganistan,” tulis NetBlocks melalui akun X (dulu Twitter) pada Rabu (8/10).

    Pemerintahan Taliban sejak 2022 telah melarang penggunaan TikTok.

    Menurut laporan stasiun penyiaran lokal Ariana News, pengguna media sosial mulai melaporkan adanya pembatasan sejak Senin malam. Beberapa pengguna menyebut akses internet mereka terputus sepenuhnya di wilayah tertentu, sementara lainnya mengalami koneksi lambat atau layanan yang tidak stabil.

    Seorang warga di ibu kota Kabul dan seorang lagi di Mazar-i-Sharif, kota besar di utara Afghanistan, mengatakan kepada kantor berita Jerman dpa, mereka tidak dapat mengakses Instagram dan Facebook tanpa menggunakan VPN (Virtual Private Network), yang memungkinkan pengguna melewati pembatasan internet.

    Beberapa platform media sosial masih bisa diakses

    Sejumlah platform lain seperti WhatsApp dan X dilaporkan masih berfungsi, demikian dirilis dpa. Namun, kantor berita AFP menyebutkan, jurnalis mereka di beberapa provinsi Afganistan tidak dapat mengakses media sosial melalui ponsel, dan mengalami penurunan kecepatan internet yang signifikan.

    Taliban sejauh ini belum memberikan konfirmasi resmi terkait pembatasan tersebut, menurut laporan sejumlah kantor berita.

    Taliban sempat memutus total internet

    Pemerintahan Taliban juga sempat memutus total layanan internet dan telekomunikasi selama hampir 48 jam pada akhir September lalu.

    Pemutusan koneksi internet yang berlangsung dari 29 September hingga 1 Oktober itu, membuat Afganistan hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar.

    Sejumlah kelompok HAM mengecam langkah tersebut, dan menilai pemutusan akses internet memiliki dampak serius bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang semakin terpinggirkan di bawah rezim Taliban.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

    Editor: Agus Setiawan


    (ita/ita)

  • Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu Jika Hamas Tak Dibubarkan

    Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu Jika Hamas Tak Dibubarkan

    Tel Aviv –

    Menteri garis keras Israel, Itamar Ben Gvir, mengancam akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu jika kelompok Hamas tidak dibubarkan.

    Ancaman tersebut dilontarkan setelah jajaran menteri dalam pemerintahan Israel menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, yang dimediasi Amerika Serikat (AS) dan ditandatangani dengan Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah rapat pemerintah digelar. Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza akan dibebaskan oleh Hamas dalam waktu 72 jam ke depan.

    Rapat pemerintah Israel itu digelar menyusul rapat kabinet keamanan Israel yang baru saja selesai digelar.

    Ben Gvir yang menjabat Menteri Keamanan Nasional Israel, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/10/2025), memperingatkan bahwa partainya, Jewish Power, akan berupaya menggulingkan pemerintahan Netanyahu kecuali Hamas akhirnya dibubarkan.

    “Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah dibubarkan, padahal kenyataannya mereka masih ada dengan kedok yang berbeda — Jewish Power akan membubarkan pemerintahan tersebut,” tegas Ben Gvir dalam pernyataan yang dirilis menjelang rapat kabinet keamanan Israel yang membahas persetujuan gencatan senjata Gaza.

    Pemerintah Israel secara resmi meratifikasi gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat (10/10) waktu setempat, yang membuka jalan bagi penghentian pertempuran di Jalur Gaza.

    Ratifikasi tersebut diberikan dalam rapat kabinet Israel pada Jumat (10/10) pagi, sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan adanya kesepakatan antara Tel Aviv dan Hamas.

    Kesepakatan itu mengatur soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, dan dimulai penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza di bawah rencana perdamaian yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump.

    “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera — baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan yang dirilis akun Netanyahu via media sosial X.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 10 Oktober 2025.

    Kami membukanya dengan perkembangan terakhir terkait kesepakatan perdamaian di Gaza

    Pembebasan sandera dilakukan segera

    Kabinet Israel sudah menyetujui kerangka kerja pembebasan para sandera, menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sementara para pemimpin Hamas menyetujui kesepakatan tersebut dalam negosiasi di Mesir, dengan mengatakan Amerika Serikat telah berjanji akan mengakhiri perang.

    Pemerintah Israel mengatakan para sandera akan dibebaskan pada hari Senin, dengan tahanan Palestina dipulangkan ke Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan.

    Amerika Serikat juga mengirimkan satuan tugas, terdiri dari 200 tentara, termasuk dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, untuk mengawasi tahap awal rencana gencatan senjata.

    Pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku 24 jam setelah persetujuan kabinet, di mana militer Israel akan menarik sebagian pasukan di Gaza.

    Tidak ada visa bagi belasan atlet Israel

    Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada semua atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025.

    Ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan sikap ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Setidaknya 12 atlet Israel hendak mengikuti kompetisi tersebut, menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman kepada Kompas.

    Pembatalan visa dilakukan setelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) meminta imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel.

    Warga Tasmania bersiap hadapi angin kencang

    Layanan Darurat Negara Bagian Tasmania mengingatkan warga untuk bersiap menghadapi kondisi cuaca berbahaya Sabtu besok.

    Badan Meteorologi mengatakan angin berkekuatan 125 kilometer per jam diperkirakan terjadi di pesisir utara dan barat, serta hingga 100 kilometer per am di Hobart dan Launceston.

    Badan itu juga menyebut, meskipun angin kencang ini jarang terjadi, kondisi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Tasmania pada musim semi.

    “Ini benar-benar dapat menyebabkan kerusakan, sehingga banyak pohon tumbang, kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik,” kata meteorolog senior Alex Melitsis.

    László Krasznahorkai dianugerahi Hadiah Nobel Sastra

    Pengumuman ini disampaikan oleh Komite Nobel Akademi Swedia, Kamis kemarin, waktu setempat.

    Hadiahnya termasuk hadiah uang tunai sebesar 11 juta kronor Swedia (A$1,7 juta).

    László adalah seorang novelis dan penulis skenario asal Hungaria yang dikenal karena menggabungkan tema-tema distopia dan melankolis ke dalam karyanya.

    Beberapa novelnya, termasuk Satantango dan The Melancholy of Resistance, sudah diadaptasi menjadi film.

    Sebelumnya, ia juga dianugerahi Penghargaan Man Booker International pada tahun 2015.