Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Menhan Nigeria Mengundurkan Diri di Tengah Maraknya Penculikan Massal

    Menhan Nigeria Mengundurkan Diri di Tengah Maraknya Penculikan Massal

    Abuja –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri dari jabatannya saat krisis keamanan menyelimuti negara tersebut, termasuk maraknya penculikan massal terhadap anak-anak sekolah.

    Pengunduran diri Abubakar, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), diumumkan oleh kantor kepresidenan Nigeria dalam pernyataannya pada Senin (1/12) waktu setempat.

    Pengunduran diri Menhan ini terjadi setelah pekan lalu, Presiden Bola Tinubu menetapkan “darurat keamanan nasional” saat Nigeria berupaya mengatasi gelombang penculikan massal yang mengakibatkan ratusan orang, sebagian besar anak sekolah, diculik dalam hitungan hari sepanjang bulan lalu.

    Juru bicara kantor kepresidenan Nigeria, Bayo Onanuga, mengatakan bahwa Abubakar, yang berusia 63 tahun, mengundurkan diri dengan segera karena alasan kesehatan.

    “Pengunduran dirinya terjadi di tengah pernyataan Presiden Tinubu tentang darurat keamanan nasional, dengan rencana untuk menguraikan cakupannya pada waktunya nanti,” kata Onanuga dalam pernyataannya.

    Nigeria yang merupakan negara paling padat penduduk di Afrika ini telah sejak lama dilanda situasi tidak aman, namun rentetan penculikan massal yang terjadi baru-baru ini telah membuatnya terpuruk.

    Geng-geng bersenjata menculik lebih dari 300 guru dan staf di Sekolah St Mary di wilayah utara negara tersebut pada 21 November lalu. Sebanyak 50 orang di antaranya berhasil melarikan diri, tetapi sisanya masih ditawan.

    “Anak-anak baik-baik saja dan akan segera kembali,” kata penasihat keamanan nasional Nigeria, Nuhu Ribadu, dalam kunjungan ke kota Kontagora, negara bagian Niger, yang menjadi lokasi penculikan massal.

    Sejak kelompok jihadis Boko Haram menculik hampir 300 siswi sekolah dari kota Chibok lebih dari satu dekade lalu, Nigeria masih berjuang keras untuk mengatasi penculikan massal. Selain penculikan, negara itu juga memerangi pemberontakan jihadis yang mematikan di barat laut wilayahnya sejak tahun 2009 silam.

    Merespons penculikan massal yang marak baru-baru ini, Presiden Tinubu menetapkan keadaan darurat, dan memerintahkan perekrutan massal untuk personel kepolisian serta militer.

    Penculikan massal terbaru di Nigeria menargetkan anak sekolah dan guru, jemaat gereja dan para pendeta, pengantin wanita dan para pengiring pengantin wanita, para petani, serta para perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Jakarta –

    Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (30/11), menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam skandal infrastruktur bernilai miliaran dolar.

    Salah satu aksi terbesar digelar kelompok sayap kiri di ibu kota Manila, yang mendesak agar semua pejabat pemerintah yang terlibat segera mengundurkan diri dan diproses secara hukum.

    Selama berbulan-bulan, kemarahan publik terus membesar atas dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir berupa infrastruktur vital di kepulauan Filipina yang sejak lama rentan terhadap banjir mematikan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini sibuk meredam gelombang ketidakpuasan tersebut.

    Beberapa hari lalu, delapan anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (Department of Public Works and Highways/DPWH) ditangkap. Pemerintah berjanji akan menindak lebih jauh pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka juga menyebut bahwa ‘aktor yang lebih besar’ akan segera ditangkap.

    Gereja Katolik turut memimpin aksi protes

    Gereja Katolik Roma di berbagai wilayah turut memimpin aksi protes antikorupsi pada Minggu (30/11), mengoordinasikan demo di distrik masing-masing. Aksi utama berlangsung sepanjang hari di monumen “people power” yang merupakan simbol pro-demokrasi yang terletak di sepanjang jalan raya EDSA, kawasan Metro Manila.

    Untuk menjaga ketertiban, sekitar 17.000 polisi dikerahkan di Manila. Menurut laporan kepolisian, sekitar 5.000 pengunjuk rasa, yang sebagian besarnya mengenakan pakaian putih, mengikuti aksi tersebut.

    Di Taman Luneta, tidak jauh dari istana kepresidenan, para demonstran membawa poster berbentuk buaya sebagai simbol kecaman terhadap korupsi sistemik.

    Publik tuntut pengembalian dana

    Para pengunjuk rasa menuntut anggota Kongres, pejabat pemerintah, dan pemilik perusahaan konstruksi yang berada di balik ribuan proyek pengendalian banjir bermasalah untuk dipenjara dan diwajibkan mengembalikan dana negara yang mereka korupsi. Seorang demonstran bahkan mengenakan kaus dengan pesan tajam: “No mercy for the greedy.”

    Pendeta Katolik Rev. Flavie Villanueva, yang selama ini mendampingi keluarga korban pembunuhan dalam perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte, mengecam keras para pelaku korupsi.

    “Jika uang dicuri, itu adalah kejahatan. Tetapi jika martabat dan nyawa dirampas, itu adalah dosa terhadap sesama manusia, terhadap negara, dan yang paling penting, terhadap Tuhan,” ujarnya. Ia menyerukan kepada massa, “penjarakan semua koruptor dan penjarakan semua pembunuh!”

    Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Pada Jumat (28/11), mantan insinyur pemerintah Henry Alcantara yang telah mengakui keterlibatannya di bawah sumpah dalam sidang penyelidikan Senat, mengembalikan 110 juta peso (sekitar Rp31,1 miliar) dalam bentuk suap yang menurut jaksa dicurinya, dan berjanji untuk mengembalikan lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang.

    Presiden Marcos menyampaikan bahwa sekitar 12 miliar peso (sekitar Rp 3,4 triliun) aset tersangka telah dibekukan. Ia juga berjanji bahwa banyak dari setidaknya 37 senator, anggota Kongres, dan eksekutif perusahaan konstruksi yang terlibat akan ditahan sebelum Natal.

    Korupsi dana publik, masalah lama yang berulang

    Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejak isu korupsi proyek pengendalian banjir pertama kali diangkat oleh Presiden Marcos pada Juli lalu, setidaknya tujuh pejabat pekerjaan umum telah dijebloskan ke penjara atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan praktik korupsi.

    Namun bagi banyak warga, penindakan ini belum cukup. Meluasnya aksi demonstrasi menunjukkan tuntutan publik yang semakin keras: pertanggungjawaban penuh dari para pejabat yang menikmati dana publik, dan reformasi sistem yang memungkinkan korupsi terus terjadi.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Teheran –

    Otoritas Korea Selatan (Korsel) mengatakan sejumlah warga negaranya ditangkap di Iran atas dugaan penyelundupan. Salah satu orang yang ditangkap disebut bekerja untuk lembaga publik Korsel di Teheran.

    Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap News dan Reuters, Selasa (2/12/2025), mengonfirmasi adanya penangkapan warganya oleh otoritas Iran. Namun tidak disebutkan secara jelas jumlah warga Korsel yang ditangkap.

    “Tim misi diplomatik kami di Iran telah mengkomunikasikan masalah ini dengan para pejabat Iran dan akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan kepada warga negara Korea tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.

    Kementerian Luar Negeri Korsel menolak untuk mengonfirmasi detail lainnya terkait penangkapan itu, termasuk soal pekerjaan warga Korsel yang ditangkap atau informasi detail soal tuduhan yang menjeratnya.

    Laporan kantor berita Yonhap News, yang mengutip sumber-sumber diplomatik, menyebut ada dua warga Korsel yang ditangkap di Iran.

    Disebutkan oleh sumber tersebut bahwa kedua warga Korsel itu, bersama dengan seorang warga negara Iran, ditahan sekitar 20 November lalu di wilayah barat daya negara tersebut, atas tuduhan penyelundupan. Tidak diketahui secara jelas soal penyelundupan apa yang menjerat mereka.

    Menurut sumber-sumber diplomatik tersebut, salah satu warga Korsel yang ditahan merupakan pegawai sebuah lembaga publik Korsel, sedangkan satu lainnya merupakan warga Korea yang tinggal di Iran. Ditambahkan sumber-sumber diplomatik itu bahwa ketiganya menghadapi dakwaan yang sama.

    “Sulit untuk mengungkapkan detailnya karena kasus ini masih dalam penyelidikan oleh otoritas setempat,” kata seorang pejabat pemerintah Seoul, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Yonhap News.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari otoritas Iran terkait penangkapan warga Korsel tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Jakarta –

    Perusahaan listrik negara Malaysia, Tenaga Nasional, mengalami kerugian lebih dari USD 1 miliar (Rp. 16,6 triliun) akibat penggunaan listrik ilegal oleh penambang kripto antara tahun 2020 hingga Agustus 2025 berdasarkan informasi Kementerian Energi Malaysia, awal bulan Desember ini.

    Polisi Malaysia menindak tegas para penambang kripto ilegal ini dengan melakukan beberapa razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sejak Januari 2025. Operasi multi lembaga dilakukan bersama para regulator energi dan otoritas anti korupsi untuk menangani pencurian listrik yang digunakan dalam aktivitas penambangan kripto.

    Tenaga Nasional mengatakan dalam laporan kepada parlemen bulan ini bahwa mereka telah mendeteksi 13.827 lokasi yang dicurigai sebagai situs penambangan kripto ilegal. “Aktivitas ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan risiko keamanan publik … dan menimbulkan ancaman serius bagi sistem pasokan energi nasional,” kata perusahaan negara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Cina pernah menjadi lokasi penambangan kripto terbesar di dunia. Penambangan kripto menvalidasi transaksi dan mencatatnya pada jaringan blockchain (rantai blok) untuk mendapatkan mata uang digital sebagai imbalannya. Untuk memvalidasi transaksi kripto para penambang perlu memecahkan teka-teki matematika kompleks menggunakan komputer canggih yang membutuhkan banyak energi.

    Ketika pemerintah Cina melarang praktik tersebut pada 2021 dengan alasan ancaman terhadap stabilitas keuangan negara dan konservasi energi, beberapa negara Asia Tenggara menerima para penambang yang melarikan diri dari penindakan Cina tersebut, dengan harapan memanfaatkan listrik murah untuk menarik investasi baru.

    Contoh yang paling signifikan adalah Laos, negara daratan yang kaya akan sumber daya energi ini pada tahun 2021 meluncurkan program percontohan kerja sama pemerintah dan swasta yang memungkinkan sejumlah perusahaan untuk menambang dan memperdagangkan cryptocurrency (mata uang kripto) menggunakan listrik yang berumber dari pembangkit bertenaga air.

    Negara-negara kian bersiaga

    Penambangan kripto kini terasa semakin suram, seiring meningkatnya tekanan dari Cina dan Amerika Serikat yang menargetkan industri penipuan siber yang meluas di Asia Tenggara, industri ini diduga memiliki hubungan erat dengan bursa dan para penambang kripto.

    Bulan lalu, pemerintah Laos mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penambangan kripto dan kemungkinan akan menghentikan pasokan listrik ke penambang pada kuartal pertama 2026, setelah hasil yang buruk.

    Hal ini terkait dengan dampak ekonomi yang tidak signifikan baik dalam penciptaan lapangan kerja serta dukungan rantai pasokan lokal. Penambang kripto pun yang mengonsumsi terlalu banyak energi selama musim kemarau, ketika produksi energi berbasis hidropower menurun.

    “Kripto tidak menciptakan nilai dibandingkan dengan memasoknya kepada konsumen industri atau komersial,” kata Wakil Menteri Energi Chanthaboun Soukaloun kepada Reuters bulan lalu.

    Pada Maret, Biro Investigasi Pusat Thailand menyita puluhan mesin penambangan kripto ilegal yang disembunyikan di rumah-rumah kosong dekat ibu kota Bangkok. Otoritas memperkirakan mesin-mesin tersebut telah merugikan perusahaan listrik negara sekitar $327.000 (Rp 5.4 miliar) dari penggunaan listrik gelap.

    Minggu lalu, Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air Malaysia mengumumkan pembentukan komite multi-lembaga untuk menangani masalah pencurian listrik yang terkait dengan penambangan kripto.

    Beban ekonomi dan harga energi meningkat secara signifikan

    “Kegiatan ilegal, baik penambangan kripto maupun bukan, tentu saja harus ditindak tegas,” kata Qiang Tang, seorang profesor di Sekolah Ilmu Komputer Universitas Sydney di Australia, kepada DW.

    Namun, Tang menambahkan bahwa penggunaan listrik ilegal atau pencurian listrik, bukan semata-mata akibat penambangan kripto, “Saya pikir perhatian seharusnya lebih difokuskan pada masalah sebenarnya, seperti bagaimana meningkatkan keamanan rantai pasokan listrik di negara-negara Asia Tenggara,” katanya.

    Saaidal Razalli Azzuhri, seorang pakar telekomunikasi di Universitas Malaya, meyakini bahwa kerugian $1 miliar kemungkinan ambang batas bawah listrik yang dicuri oleh penambang kripto di Malaysia.

    “Angka tersebut hanya mencakup lokasi yang benar-benar ditemukan dan diperiksa, dan tidak termasuk situs yang tidak terdeteksi atau kerusakan jangka panjang pada transformator dan kabel,” katanya kepada DW.

    Karena banyaknya mata uang kripto, terutama bitcoin yang memiliki batas pasokan yang diprogram secara permanen, jaringan pun menjalani “halving”, di mana penerbitan koin baru dikurangi secara drastis. Hal ini menekan keuntungan penambang kripto.

    “Halving” terakhir terjadi pada April 2024. Setelah peristiwa tersebut, “penambangan hanya masuk akal jika listrik sangat murah atau hasil curian,” kata Azzuhri.

    Para ahli menduga, pencurian listrik atau penggunaan listrik ilegal yang meningkat sejak tahun lalu diakibatkan para penambang yang ingin meningkatkan pendapatan mereka yang berkurang akibat “halving”.

    Namun, bukan hanya biaya ekonomi yang menjadi kekhawatiran pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara.

    Di Malaysia, sekitar 80% listrik domestik dihasilkan dari batu bara atau gas alam. Secara regional, bahan bakar fosil masih menyumbang sekitar tiga perempat dari campuran energi, menurut Badan Energi Internasional.

    “Pemerintah semakin tidak nyaman dengan penggunaan listrik yang langka dan sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil untuk penambangan bitcoin ilegal,” kata Azzuhri.

    Negara-negara sarat penipuan

    Hal ini terjadi di tengah penindakan global terhadap penipuan “pig butchering” dengan kompleks industri penipuan siber besar yang dioperasikan di Asia Tenggara. Penipuan “pig butchering” dilakukan dengan membangun kepercayaan emosional/personal dengan korban lalu menarik mereka daam investasi kripto.

    Menurut perkiraan,industri penipuan siber ilegal di kawasan Mekong menghasilkan pendapatan setara dengan sekitar sepertiga hingga hampir setengah dari total ekonomi Kamboja, Laos, dan Myanmar.

    Laporan dari Kantor PBB urusan obat terlarang dan kriminal pada April lalu menyebutkan bahwa kelompok kriminal transnasional dari Asia Tenggara sedang memperluas operasi mereka secara global, menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai “sarana” untuk mencuci miliaran dolar yang diperoleh dari tindak kejahatan.

    Awal bulan ini, pemerintah AS mengumumkan pembentukan satuan tugas baru untuk menindak lonjakan penipuan investasi kripto oleh kelompok kriminal transnasional yang beroperasi dari Asia Tenggara. Kelompok-kelompok kriminal ini yang diperkirakan menipu warga AS hingga $10 miliar per tahun (Rp 166 triliun), berdasarkan informasi Departemen Kehakiman AS.

    AS pun telah menyita lebih dari $400 juta (Rp 6.6 triliun) dalam bentuk kripto dan mengumumkan proses penyitaan tambahan sebesar $80 juta (Rp 1.3 triliun) yang akan dikembalikan kepada korban.

    Oktober lalu, Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi besar terhadap konglomerat Kamboja Prince Group, yang diduga telah mengoperasikan kompleks kerja paksa di seluruh Asia Tenggara dan mencuci uang hasil kerja paksa tersebut lewat bisnis kasino, properti, dan kripto.

    Pihak berwenang AS menyita bitcoin senilai sekitar $15 miliar (Rp. 249 triliun) dari Chen Zhi, seorang warga negara Kamboja naturalisasi dan CEO Prince Group. Jaksa menyebut penyitaan ini sebagai penyitaan terbesar sepanjang sejarah.

    Chen, yang pernah menjabat sebagai penasihat keluarga penguasa di Kamboja didakwa dengan tuduhan penipuan lewat sarana elektronik dan pencucian uang.

    Perubahan kebijakan pemerintah Laos dan pengetatan aturan di Malaysia menunjukkan negara-negara Asia Tenggara mulai lebih berhati-hati dan ketat mengatur kripto. Energi listrik dianggap sebagai sumber daya strategis, pembuat kebijakan kembali mempertanyakan apakah server kripto anonim benar-benar layak diprioritaskan di atas jaringan listrik yang rapuh dan berbahan bakar fosil.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Geram Diancam AS, Presiden Venezuela Ogah Damai Kalau Jadi Budak

    Geram Diancam AS, Presiden Venezuela Ogah Damai Kalau Jadi Budak

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam ancaman militer Amerika Serikat (AS) dengan menegaskan negaranya tidak ingin berdamai kalau harus menjadi budak. Maduro menyebut pengerahan militer Washington secara besar-besaran telah “menguji” Caracas selama 22 pekan terakhir.

    Presiden AS Donald Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro dengan pengerahan angkatan laut secara besar-besaran di kawasan Karibia, pengeboman kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, dan merilis peringatan keras untuk menghindari wilayah udara Venezuela.

    Saat berpidato di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP dan TRT World, Selasa (2/12/2025), Maduro mengatakan Venezuela menginginkan perdamaian “dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan”. Dia menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai “perdamaian budak”.

    “Kita menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan! Kita tidak menginginkan perdamaian budak, atau perdamaian koloni!” tegas Maduro, yang menuduh AS berupaya menggulingkan dirinya dari kekuasaan.

    “Rakyat Venezuela telah menunjukkan cinta mereka kepada tanah air,” sebutnya.

    Dikatakan oleh Maduro bahwa Venezuela telah mengalami “22 minggu agresi yang dapat digambarkan sebagai terorisme psikologis”. Dia mengklaim bahwa pengerahan angkatan laut AS dimaksudkan untuk menggoyahkan pemerintahannya.

    Pernyataan itu disampaikan saat Trump dilaporkan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi keamanan nasionalnya untuk membahas Venezuela. Trump, pada Minggu (30/11), mengakui dirinya telah berbicara via telepon dengan Maduro, namun menolak untuk mengungkapkan pembahasan keduanya.

    Maduro sendiri belum mengomentari percakapan telepon itu. Namun sebelumnya dia menyatakan siap untuk melakukan pertemuan langsung dengan Trump.

    AS telah melancarkan setidaknya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Laut Karibia dan perairan Pasifik Timur sejak September lalu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 83 orang.

    Trump juga mengancam akan memperluas operasi militer AS ke daratan, memperingatkan bahwa wilayah udara Venezuela “harus dianggap ditutup”, dan menetapkan Kartel de los Soles — yang menurut Washington dipimpin oleh Maduro — sebagai organisasi teroris asing. Maduro membantah terlibat dalam aktivitas kriminal.

    Maduro saat berbicara di luar istana kepresidenan di Caracas pada Senin (1/12), dengan didampingi para pejabat seniornya, menegaskan dirinya akan memberikan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. Dia menyatakan akan mempertahankan kedaulatan Venezuela.

    “Saya bersumpah kepada Anda, kesetiaan mutlak hingga akhir hayat, ketika kita bisa menjalani sejarah yang indah dan heroik ini. Yakinlah bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/whn)

  • Sidang Netanyahu Ditunda Usai Permohonan Pengampunan ke Presiden Israel

    Sidang Netanyahu Ditunda Usai Permohonan Pengampunan ke Presiden Israel

    Tel Aviv –

    Pengadilan distrik Tel Aviv menyetujui permintaan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda persidangan kasus korupsi yang dijadwalkan pada Selasa (2/12) waktu setempat. Penundaan sidang ini terjadi beberapa hari setelah Netanyahu meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog.

    Netanyahu, seperti dilaporkan televisi lokal Israel KAN dan dilansir Anadolu Agency, Selasa (2/12/2025), mengajukan permintaan pembatalan kehadiran dalam persidangan pada Selasa (2/12) waktu setempat, dengan alasan “komitmen keamanan” yang tidak dijelaskan lebih lanjut.

    Disebutkan bahwa jaksa penuntut tidak keberatan dengan penundaan sidang tersebut. Pengadilan pun mengabulkan permintaan Netanyahu dan membatalkan sidang untuk Selasa (2/12) waktu setempat.

    Penundaan ini terjadi setelah sehari sebelumnya, atau pada Senin (1/12), Netanyahu untuk pertama kalinya hadir dalam persidangan kasusnya sejak mengajukan permohonan kepada Herzog agar memberikan pengampunan sepenuhnya dalam rentetan kasus korupsi yang menjerat dirinya.

    Kehadiran Netanyahu itu, menurut laporan Reuters, disambut sekelompok kecil demonstran yang berkumpul di luar gedung pengadilan Tel Aviv pada Senin (1/12) waktu setempat. Beberapa demonstran mengenakan seragam tahanan warna oranye dan menyerukan agar Netanyahu dijebloskan ke penjara.

    Salah satu demonstran, Ilana Barzilay, mengatakan tidak dapat diterima jika Netanyahu meminta pengampunan tanpa mengaku bersalah atau mengambil tanggung jawab atas perbuatannya.

    Netanyahu mengajukan permohonan resmi kepada Herzog pada Minggu (30/11) untuk mendapatkan pengampunan atas tuduhan korupsi yang menjeratnya selama bertahun-tahun.

    Dalam suratnya kepada Herzog, Netanyahu melalui pengacaranya menyebut seringnya menghadiri sidang di pengadilan menghambat kemampuan sang PM Israel untuk memerintah. Disebutkan dalam surat itu bahwa pengampunan akan baik bagi negara.

    Di sisi lain, diketahui bahwa pengampunan di Israel biasanya diberikan hanya setelah proses hukum selesai dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Tidak ada preseden untuk memberikan pengampunan di tengah persidangan yang masih berlangsung.

    Netanyahu selama ini berulang kali meminta penundaan atau dipercepatnya persidangan kasusnya, dengan berbagai macam alasan, mulai dari perjalanan, keamanan, dan politik, atau kesibukannya dengan perang Israel di Gaza.

    Setidaknya ada tiga kasus korupsi yang menjerat Netanyahu, yang semuanya telah dia bantah. Kasus nomor 1000 melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu dan istrinya menerima hadiah mahal seperti cerutu dan sampanye dari pengusaha kaya, dengan imbalan bantuan politik.

    Kasus nomor 2000 melibatkan dugaan negosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth, untuk mendapatkan liputan media yang menguntungkan.

    Kasus nomor 4000 melibatkan tuduhan yang dianggap paling serius, yakni Netanyahu diduga memberikan keuntungan regulasi dan keuntungan lainnya kepada Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla dan perusahaan komunikasi Bezeq, sebagai imbalan atas liputan media yang menguntungkan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/whn)

  • Berbondong-bondong Warga Israel Daftar Jadi Warga Portugal

    Berbondong-bondong Warga Israel Daftar Jadi Warga Portugal

    Jakarta –

    Ribuan warga Israel tiba-tiba membuat antrean panjang di luar Kedutaan Besar Portugal. Mereka ingin mendaftarkan diri sebagai warga negara Portugal. Kenapa?

    Permintaan ini memang meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, banyak juga warga Israel mencari paspor kedua demi keamanan.

    Dilansir The Times of Israel, Senin (1/12/2025), antrean mengular itu terjadi di luar Gedung Cinema City Gliot, yang menjadi lokasi Kedutaan Besar Portugal, di pusat kota Ramat Hasharon. Antrean panjang ini terjadi sejak Jumat (28/11) waktu setempat.

    Orang-orang yang datang tanpa penjadwalan sebelumnya, diperbolehkan untuk membuat janji temu dengan Kedutaan Besar Portugal untuk mendaftar kewarganegaraan atau memperbarui paspor Portugal.

    Antrean mengular dari pintu masuk kompleks hingga ke gedung parkir bawah tanah, setelah Kedutaan Portugal mengumumkan akan mengizinkan orang-orang untuk menunggu secara langsung atau tanpa adanya. Mereka kebanyakan juga memperbarui paspor pada Desember dan Januari.

    Bulan lalu, Kedutaan Portugal mengumumkan bahwa pihaknya membuka acara khusus bernama “Masa lalu telah kembali’, yang mem-bypass sistem janji temu online yang selalu melebihi kapasitas.

    Pengumuman itu menyebar cepat, dan menarik lebih banyak orang daripada yang dapat ditampung oleh lokasi tersebut, dengan orang-orang mengantre sepanjang hari. Bahkan banyak yang tiba sebelum fajar dengan harapan mendapatkan antrean di depan.

    Menurut postingan akun Facebook milik Kedutaan Portugal, “ribuan” warga terbantu dan “tidak ada yang terabaikan”. Lonjakan jumlah pemohon kewarganegaraan Portugal oleh warga Israel ini dimulai setelah otoritas Portugal mengesahkan “law of return” atau “undang-undang kepulangan” pada tahun 2015, yang memungkinkan para keturunan Yahudi Sephardi Portugis yang terdampak inkuisisi abad ke-16 untuk mendaftar kewarganegaraan.

    Pada Desember 2023, pemerintah Portugal mengumumkan rencana untuk mengakhiri kebijakan itu, dengan menyatakan bahwa tujuan pemulangan telah “terpenuhi”. Namun, ternyata undang-undang itu direvisi, tidak dihapuskan sepenuhnya, untuk membuat pengajuan kewarganegaraan oleh keturunan Yahudi Sephardi lebih restriktif dan bersyarat, termasuk menunjukkan ikatan yang lebih kuat dengan Portugal, seperti tinggal di negara itu setidaknya tiga tahun.

    Kewarganegaraan Portugal memiliki daya tarik yang luas bagi warga Israel, termasuk kebebasan bergerak yang menyertai paspor Uni Eropa. Portugal juga memiliki pajak dan biaya hidup yang lebih rendah daripada Israel, meskipun tingkat pendapatannya juga secara proporsional lebih rendah.

    Halaman 2 dari 2

    (azh/rfs)

  • Israel Klaim Tewaskan 4 Militan yang Keluar dari Terowongan di Gaza

    Israel Klaim Tewaskan 4 Militan yang Keluar dari Terowongan di Gaza

    Jakarta –

    Pasukan Israel terus beroperasi di wilayah Rafah timur. Militer Israel mengklaim pihaknya menewaskan empat orang militan Palestina yang keluar dari terowongan di Rafah, Jalur Gaza selatan.

    Dilansir AFP, Minggu (30/11/2025), Israel menuding puluhan pejuang Hamas bersembunyi di dalam terowongan di Gaza selatan, di bawah area yang dikuasai oleh militer Israel.

    “Semalam, empat orang yang keluar dari infrastruktur bawah tanah di area tersebut telah diidentifikasi. Dipandu oleh Angkatan Udara Israel, pasukan tersebut menghabisi para militan,” kata Militer Israel dalam pernyataannya.

    “Pasukan IDF (tentara Israel) di Komando Selatan tetap dikerahkan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dan akan terus beroperasi untuk menyingkirkan ancaman langsung apa pun,” katanya.

    Pada hari Jumat, militer Israel mengatakan lebih dari 30 pejuang yang berusaha melarikan diri dari terowongan telah tewas.

    Beberapa sumber mengatakan kepada AFP pada hari Kamis bahwa negosiasi sedang berlangsung mengenai nasib para pejuang yang masih berada di jaringan terowongan Gaza selatan.

    Pada hari Rabu, Hamas meminta negara-negara penengah untuk menekan Israel agar mengizinkan jalur aman-pertama kalinya kelompok Islamis tersebut secara terbuka mengakui situasi tersebut.

    Gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hamas, dengan Mesir, Turki, dan Qatar sebagai mediator, mulai berlaku pada 10 Oktober.

    Berdasarkan ketentuannya, tentara Israel mundur ke belakang apa yang disebut Garis Kuning di Jalur Gaza, sebuah batas yang ditandai di permukaan dengan blok beton kuning.

    Militan Hamas disebut berada di terowongan yang terletak di sisi Garis Kuning yang dikuasai Israel.

    Seorang anggota terkemuka Hamas di Gaza mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut memperkirakan jumlah mereka antara 60 dan 80 orang.

    Diketahui, saat ini di tengah gencatan senjata yang rapuh, kedua pihak Israel dan Hamas saling menuduh melanggar ketentuan tersebut. Sementara Jalur Gaza masih berada dalam krisis kemanusiaan yang mendalam.

    (yld/idn)

  • Venezuela Kecam Ancaman Trump yang Bakal Tutup Ruang Udaranya

    Venezuela Kecam Ancaman Trump yang Bakal Tutup Ruang Udaranya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ancaman serius akan menutup ruang udara Venezuela sepenuhnya. Venezuela pun mengecam ancaman Trump tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman kolonialis.

    “Venezuela mengecam dan mengutuk ancaman kolonialis yang berupaya memengaruhi kedaulatan wilayah udaranya, yang merupakan agresi yang berlebihan, ilegal, dan tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Venezuela,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (30/11/2025).

    Caracas, yang memandang pembangunan besar-besaran kekuatan militer AS di Karibia sebagai upaya tekanan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, mengecam peringatan Trump sebagai “ancaman kolonialis.”

    Diketahui, pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, dengan pengerahan militer besar-besaran di Karibia yang mencakup kapal induk terbesar di dunia. Kini Trump memberi ancaman serius akan menutup ruang udara negara tersebut sepenuhnya.

    “Kepada seluruh Maskapai, Pilot, Pengedar Narkoba, dan Pelaku Perdagangan Manusia,” tulis Trump di jejaring sosial Truth miliknya

    “Harap anggap RUANG UDARA DI ATAS DAN SEKITAR VENEZUELA SEPENUHNYA DITUTUP,” lanjut Trump.

    (yld/knv)

  • Pelaku Penembakan Massal di Pesta Ulang Tahun California Buron!

    Pelaku Penembakan Massal di Pesta Ulang Tahun California Buron!

    Jakarta –

    Polisi California masih memburu pelaku penembakan massal yang terjadi di acara keluarga di California. Polisi juga meminta sejumlah saksi memberikan informasi terkait insiden penembakan massal yang menewaskan 4 orang tersebut.

    “Tersangka penembakan melarikan diri dan masih buron,” kata Juru Bicara Kantor Sheriff Wilayah San Joaquin, Heather Brent, dilansir CNN, Minggu (30/11/2025).

    Kantor Sheriff Wilayah San Joaquin memimpin penyelidikan. Polisi mendesak masyarakat untuk memberikan informasi terkait kejadian itu. Saat ini detektif masih mengusut kasus penembakan massal untuk menentukan kemungkinan motif.

    “Penyelidik sedang menyelidiki semua kemungkinan,” kata Brent.

    Ia mengatakan berdasarkan indikasi awal, kejadian itu memungkinkan dilakukan secara sengaja. Namun ia menyebut informasi terkait kejadian tersebut masih sedikit.

    “Investigasi ini sangat aktif dan sedang berlangsung, dan informasinya masih terbatas,” tambahnya.

    Sebelumnya, sebanyak empat orang tewas dan 10 orang terluka dalam penembakan massal yang terjadi di sebuah pesta ulang tahun anak di California.

    Penembakan itu terjadi tepat sebelum pukul 18.00 di bagian utara kota di aula perjamuan tempat digelarnya acara keluarga. Di lokasi tersebut terdapat area parkir dengan beberapa bisnis, termasuk Dairy Queen. Stockton berjarak sekitar 64 kilometer di selatan Sacramento.

    (yld/gbr)