Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Rumah Putin Diserang Puluhan Drone: Zelensky Bantah, Trump Marah

    Rumah Putin Diserang Puluhan Drone: Zelensky Bantah, Trump Marah

    Jakarta –

    Salah satu rumah Presiden Rusia Vladimir Putin diserang puluhan drone. Rusia menuding serangan itu diinisiasi Ukraina, tapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantahnya. Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah atas upaya penyerangan tersebut.

    Dilansir dari AFP dan Reuters, Selasa (30/12/2025), Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut rentetan serangan drone Ukraina itu menghujani kediaman Putin di Novgorod, antara Minggu (28/12) tengah malam hingga Senin (29/12) dini hari waktu setempat.

    Lavrov menuduh Ukraina telah mengerahkan “91 kendaraan udara tanpa awak jarak jauh” ke salah satu kediaman Putin. Namun ia memastikan semua drone itu berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Rusia.

    Dia mengatakan tidak ada korban luka dan tidak ada kerusakan akibat serangan drone Ukraina, yang disebutnya sebagai “terorisme negara”.

    Lavrov menekankan bahwa serangan drone itu terjadi selama negosiasi membahas kemungkinan kesepakatan perdamaian untuk perang Ukraina. Dia mengatakan bahwa meskipun Rusia tidak meninggalkan negosiasi, posisi Moskow akan ditinjau ulang.

    “Mengingat kemerosotan total rezim kriminal Kyiv, yang telah beralih ke kebijakan terorisme negara, posisi negosiasi Rusia akan dipertimbangkan kembali,” kata Lavrov dalam pernyataannya, tanpa menjelaskan lebih lanjut atau memberikan bukti untuk penilaian Moskow tersebut.

    Bantahan Presiden Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah tuduhan Rusia. Zelensky menyebut tuduhan Rusia itu sebagai kebohongan dan “rekayasa sepenuhnya” yang dirancang untuk melemahkan proses perundingan perdamaian yang dicetuskan AS.

    Zelensky juga mengatakan bahwa Moskow sedang mempersiapkan serangan terhadap gedung-gedung pemerintahan di Kyiv.

    Lavrov, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa target-target telah dipilih untuk serangan balasan oleh Angkatan Bersenjata Rusia. “Tindakan sembrono seperti itu tidak akan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

    Tidak diketahui secara jelas apakah Putin berada di kediamannya tersebut saat serangan drone terjadi.

    Trump Marah

    Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya diberitahu secara langsung oleh Presiden Putin soal upaya Ukraina menyerang kediaman pemimpin Kremlin itu. Trump mengaku “sangat marah” atas upaya Kyiv untuk menyerang kediaman Putin tersebut.

    Trump melontarkan kritikan terhadap Ukraina ketika ditanya oleh wartawan soal apakah dirinya khawatir tuduhan Moskow terhadap Kyiv tersebut dapat mempengaruhi upayanya menengahi perdamaian.

    “Saya tidak menyukainya. Ini tidak baik,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di kediamannya di Mar-a-Lago di Florida.

    “Saya mengetahuinya dari Presiden Putin hari ini. Saya sangat marah karena itu,” ucapnya, setelah berbicara via telepon dengan Putin pada Senin (29/12).

    “Ini adalah periode waktu yang sensitif. Ini bukan waktu yang tepat. Bersikap ofensif itu satu hal, karena mereka memang ofensif. Menyerang rumahnya adalah hal lainnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal semacam itu,” tegas Trump dalam pernyataannya.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah ada bukti serangan Ukraina terhadap kediaman Putin itu, Trump berkata: “Kita akan mengetahuinya.”

    Tuduhan Rusia soal serangan drone Ukraina tersebut muncul pada momen penting dalam proses perdamaian. Kyiv mengatakan telah menyetujui 90 persen dari rencana perdamaian yang dirancang AS, termasuk masalah jaminan keamanan pasca-perang.

    Namun, masalah wilayah tetap belum terselesaikan, dan Rusia — yang semakin bergerak maju di medan pertempuran — telah berulang kali menolak rencana yang tidak memenuhi tuntutan maksimalisnya.

    Dalam percakapan telepon dengan Trump pada Senin (29/12), Putin mengatakan bahwa dirinya masih berkomitmen pada proses perdamaian, tetapi akan “merevisi” posisi negosiasi Rusia mengingat dugaan serangan drone tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (fas/lir)

  • Arab Saudi Peringatkan UEA Usai Gempur Kapal Angkut Senjata di Yaman

    Arab Saudi Peringatkan UEA Usai Gempur Kapal Angkut Senjata di Yaman

    Sanaa –

    Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kota pelabuhan Mukalla di selatan Yaman pada Selasa (30/12), menyusul tuduhan bahwa pelabuhan tersebut digunakan untuk menerima pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC).

    Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Saudi Press Agency, militer Arab Saudi menyebut serangan tersebut menargetkan senjata dan kendaraan tempur yang baru dibongkar dari kapal-kapal yang datang dari Fujairah, kota pelabuhan di pantai timur UEA. Disebutkan bahwa awak kapal telah menonaktifkan perangkat pelacakan sebelum membongkar muatan.

    “Mengingat senjata-senjata tersebut merupakan ancaman yang segera dan eskalasi yang membahayakan perdamaian serta stabilitas, Angkatan Udara Koalisi melaksanakan serangan udara terbatas,” demikian pernyataan militer Saudi.

    Serangan ini dilakukan pada malam hari untuk memastikan “tidak terjadi kerusakan tambahan terhadap warga sipil.”

    Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, dan belum jelas apakah militer selain Arab Saudi turut terlibat dalam operasi tersebut.

    Tuduhan tangsung terhadap UEA

    Untuk pertama kalinya secara terbuka, Arab Saudi secara langsung mengaitkan kemajuan STC di Yaman dengan dukungan UEA. Dalam pernyataan keras, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut langkah Abu Dhabi sebagai ancaman serius.

    “Kerajaan mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negara saudara Uni Emirat Arab adalah sangat berbahaya,” demikian pernyataan resmi tersebut.

    Kedua negara juga belakangan bersaing dalam pengaruh politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Laut Merah, meskipun tetap memiliki hubungan erat dan sama-sama anggota OPEC.

    Hingga kini, UEA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Arab Saudi.

    Keadaan darurat di Yaman dan ultimatum bagi pasukan UEA

    Menanggapi serangan tersebut, Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Arab Saudi mengumumkan keadaan darurat nasional. Dewan tersebut secara resmi mengakhiri kerja sama keamanan dengan Abu Dhabi dan memerintahkan seluruh pasukan UEA untuk meninggalkan wilayah Yaman dalam waktu 24 jam.

    Selain itu, diberlakukan larangan selama 72 jam terhadap seluruh penyeberangan perbatasan, serta akses ke bandara dan pelabuhan laut di wilayah yang mereka kuasai, kecuali yang mendapat izin langsung dari Arab Saudi.

    Langkah-langkah ini menandai putusnya hubungan keamanan antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dengan Abu Dhabi, sekaligus memperdalam perpecahan di antara kekuatan anti-Houthi.

    Apa dampak penguasaan Mukalla?

    Mukalla terletak di Provinsi Hadramout, wilayah strategis yang dalam beberapa hari terakhir direbut oleh STC setelah menyingkirkan pasukan National Shield Forces yang didukung Arab Saudi. Kota pelabuhan ini berjarak sekitar 480 kilometer timur laut Aden, pusat kekuasaan pasukan anti-Houthi sejak ibu kota Sanaa jatuh ke tangan pemberontak Houthi pada 2014.

    Analis Yaman, Mohammed al-Basha, menilai situasi ini akan memicu eskalasi terukur dari kedua pihak.

    “Saya memperkirakan eskalasi yang dikalibrasi dari kedua belah pihak. STC yang didukung UEA kemungkinan akan merespons dengan mengonsolidasikan kendali,” ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa aliran senjata dari UEA kemungkinan akan terhambat karena Arab Saudi menguasai wilayah udara.

    Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya instabilitas regional, termasuk konflik yang memburuk di Sudan, di mana Saudi dan UEA juga mendukung pihak yang berlawanan, serta langkah Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Langkah tersebut memicu ancaman dari kelompok Houthi yang menyatakan siap menyerang kepentingan Israel di kawasan tersebut.

    Hingga saat ini, situasi di Mukalla masih tegang, dan kekhawatiran akan meluasnya konflik antar sekutu lama di kawasan terus meningkat.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Naypyitaw –

    Partai pendukung militer di Myanmar disebut telah “memenangkan mayoritas suara” dalam putaran pertama pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Hanya saja, kelompok pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru akan meningkatkan kekuasaan militer.

    Kantor berita AFP mengatakan bahwa informasi perolehan suara tersebut didapatkan pada Senin (29/12) melalui seorang sumber.

    Meskipun pihak junta mengklaim pemilu ini sebagai sebuah kemajuan yang penting, sekitar setengah daerah di Myanmar dilaporkan tidak ikut serta akibat perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta.

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Hanya saja, tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020.

    Suasana pemilu tahun 2025 ini cukup berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Myanmar. Pada Minggu (28/12) jalanan dilaporkan sepi karena mayoritas warga lebih memilih untuk beraktivitas ketimbang datang ke TPS. Padahal, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, antrean pemilih mengular sejak pagi hari.

    Seorang perempuan muda yang keluar dari bilik suara di Yangon menolak berbicara dengan Tim DW, sambil mengatakan, “Maaf, saya tidak ingin berkomentar.”

    Perasaan hati-hati di kalangan anak muda sangat terasa sepanjang hari pertama pemilu.

    Pemilu bertahap di tengah perang saudara

    Dalam beberapa minggu menjelang pemilihan, tim DW mencoba untuk berbicara dengan sejumlah anak muda yang mengkhawatirkan dampak negatif jika tidak memilih.

    “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang lelaki berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta DW untuk tidak menuliskan namanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    TPS di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar. Tren ini semakin meningkat karena penindasan pascakudeta dan adanya pemberlakuan wajib militer oleh junta militer sejak tahun 2024.

    Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, berada di TPS untuk memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, dia mengatakan tentang kelelahan yang dia rasakan terhadap situasi saat ini.

    “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

    Sejumlah negara sebut “pemilu palsu” di Myanmar

    Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan tersebut dan menganggapnya sebagai pemilu “palsu”. Alasannya, mereka berpendapat bahwa pemilu hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.

    “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Malaysia pada akhir Oktober 2025.

    Setelah kudeta 2021, simbol Myanmar dan pemimpin de facto pemerintah demokrasi,Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi juga telah dilarang.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Association for Political Prisoners/AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.

    “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, kepada DW.

    “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu,” tambahnya, sambil argumen bahwa proses bertahap tersebut mencerminkan kesulitan junta dalam mempertahankan stabilitas di seluruh negeri.

    Selain tidak ada oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer.

    Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission/UEC) yang ditunjuk junta Myanmar menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan untuk ikut pemilu. Sehari sebelum tahap pertama, mereka menambahkan sembilan daerah sehingga total wilayah tanpa hak pilih mencapai 65 daerah.

    Ambisi Presiden Min Aung Hlaing

    Setelah memberikan suaranya di TPS di Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan para wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil.

    Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW kalau masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”

    “Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.

    Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan beberapa pembatasan untuk pemilihan, banyak yang percaya hanya akan ada sedikit pelonggaran, tujuannya cuma untuk menguntungkan rezim yang berharap mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.

    Di luar tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12), Min Aung Hlaing tampaknya berusaha meredam ambisi presidennya.

    “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya dan menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.

    Junta klaim pemilu sebagai “kemajuan demokrasi”

    Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai sebuah keberhasilan, menampilkan dokumentasi sejumlah warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan bahwa pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka ditekan untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.

    Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.”

    Di tengah upaya pihak junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk. Militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    (nvc/nvc)

  • Eks PM Perempuan Pertama Bangladesh Khaleda Zia Tutup Usia

    Eks PM Perempuan Pertama Bangladesh Khaleda Zia Tutup Usia

    Dhaka –

    Khaleda Zia, yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh selama tiga periode, meninggal dunia pada Selasa (30/12) pagi di usia 80 tahun.

    Khaleda Zia dan partai pimpinannya, Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh National Party/BNP) pernah dipuji karena perannya dalam membawa negara Asia Selatan keluar dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

    Dia memimpin sebagai perdana menteri Bangladesh antara tahun 1991 dan 1996, serta pada 2001 dan 2006. Khaleda Zia juga mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi perdana menteri di negara tersebut.

    Menjelang akhir hidupnya, Zia sempat dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi. Partainya menganggap vonis itu bermotif politik.

    Karier politik yang gemilang

    Zia memasuki dunia politik setelah suaminya, mantan Presiden Ziaur Rahman, tewas dibunuh dalam kudeta militer pada Mei 1981. Rahman berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 dan mendirikan Partai BNP beberapa tahun sebelum kematiannya.

    Awalnya, Zia merupakan seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman politik. Kemudian dia muncul sebagai tokoh terkemuka dalam perlawanan sipil terhadap rezim militer.

    Zia membentuk aliansi politik yang kuat dengan melibatkan partai-partai politik sayap kiri dan kanan bersama partainya yang berhaluan tengah-kanan. Dia berhasil memaksa rezim militer menyerahkan kekuasaan dengan memimpin gerakan nasional untuk demokrasi.

    Pemberdayaan perempuan

    Zia membantu meningkatkan tingkat literasi di kalangan perempuan dan memperluas peluang kerja bagi perempuan dengan menyediakan pendidikan gratis dan beasiswa. Dia memperkenalkan program makan siang gratis bagi siswa di sekolah-sekolah, di seluruh negeri dengan bantuan donor asing. Selama masa jabatannya, upaya tersebut telah berhasil mendaftarkan jutaan perempuan ke sekolah dasar dan menengah.

    Zia juga berkontribusi dalam memperluas industri garmen yang berorientasi ekspor di negara tersebut.

    “Sekarang, sebagai Perdana Menteri, Ibu Zia, berbeda dengan Benazir Bhutto saat pertama kali menjadi Perdana Menteri Pakistan, secara agresif mempromosikan pendidikan dan pelatihan vokasional, terutama bagi perempuan, serta memperluas pinjaman skala kecil tanpa jaminan untuk meningkatkan kemandirian perempuan,” tulis jurnalis Barbara Crossette dalam The New York Times pada November 1993.

    Majalah Forbes AS, yang memasukkan Zia sebagai salah satu dari 100 perempuan paling berkuasa di dunia selama beberapa tahun selama kepemimpinannya antara 2001 dan 2006, menulis, “dulu seorang ibu rumah tangga yang pemalu dan pendiam, Zia telah menghidupkan kembali sektor pendidikan, terutama untuk perempuan muda.”

    Laila Noor Islam, seorang profesor di Universitas Dhaka, mengatakan kepada DW bahwa Zia akan diingat karena mengubah lanskap sosial dan politik Bangladesh.

    “Orang akan mengingatnya karena memperkenalkan sistem demokrasi parlementer di negaranya, menciptakan pabrik pakaian jadi yang berorientasi ekspor di mana ratusan ribu perempuan mendapatkan pekerjaan, memperkenalkan pendidikan dasar gratis untuk semua, dan mengembangkan sistem pemerintahan sementara untuk mengadakan pemilu nasional yang bebas dan adil,” terangnya.

    Rival abadi Sheikh Hasina

    Begitu memasuki dunia politik, Zia menjadi musuh bebuyutan Sheikh Hasina, pemimpin utama Partai Awami League (AL), yang berhaluan tengah-kiri dan berkuasa sejak 2008.

    Mereka sering disebut “The Battling Begums”. Kata “begum” merujuk pada perempuan Muslim yang berkedudukan tinggi karena persaingan panjang mereka yang membagi arena politik negara menjadi dua, satu dipimpin oleh Partai AL besutan Hasina, sementara satunya dipimpin oleh Partai BNP Zia.

    “Ketika saya mendengar nama Khaleda Zia, yang terlintas di benak saya adalah ‘saingan Hasina’. Zia dan Hasina telah memiliki persaingan yang panjang dan pahit dan hal ini diperparah oleh fakta bahwa mereka telah mendominasi politik Bangladesh selama bertahun-tahun,” kata Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

    “Kemudian, mengingat keluarga masing-masing mereka merupakan dua dinasti politik utama negara, persaingan ini juga tertanam dalam sejarah politik inti Bangladesh,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tuduhan korupsi

    Zia divonis bersalah dalam kasus korupsi pada Februari 2018, hingga kasus korupsi lainnya. Politikus tersebut dituduh menyalahgunakan wewenangnya dengan menggelapkan sekitar €240.000 (sekitar Rp3,87 miliar) dari sumbangan yang ditujukan untuk dana amal panti asuhan.

    Partai BNP mengklaim kasus-kasus tersebut direkayasa untuk mencegah Zia terlibat dalam politik. Kemudian, tuduhan ini dibantah oleh pemerintah Hasina.

    Menurut Partai BNP, selama dekade terakhir, lebih dari 180.000 kasus hukum juga diajukan terhadap hampir empat juta anggotanya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 600 anggota partai telah diculik dan sekitar 3.000 menjadi korban pembunuhan di luar proses hukum oleh pihak berwenang selama periode yang sama.

    Pada tahun 2020, hukuman penjara Zia diubah menjadi tahanan rumah, sebelum dia dibebaskan lagi pada tahun 2024 setelah jatuhnya pemerintahan sang rival, Sheikh Hasina.

    Runtuhnya rezim politik

    Sebagai seorang pendukung demokrasi, Zia perlahan kehilangan pengaruh karena gagal membangun bentuk perlawanan yang kuat terhadap pemerintahan Hasina.

    “Khaleda Zia telah membuat banyak kesalahan dalam dekade terakhir. Boikot pemilu menyebabkan hilangnya peluang. Yang lebih penting, dia memilih untuk berperan sebagai oposisi yang mengganggu dan konfrontatif tanpa mencari titik temu dan hal ini menyebabkan banyak hubungan yang rusak,” kata Kugelman.

    “Hal ini juga menyebabkan partainya terkadang menggunakan kekerasan, yang tidak membantu perjuangannya. Selain itu, keputusannya untuk (terkadang) berkoalisi dengan partai-partai politik Islamis, terutama yang memiliki unsur garis keras, membuatnya dan partainya kehilangan dukungan dari mereka yang memperjuangkan gagasan Bangladesh yang sekuler dan moderat,” tambahnya.

    Asif Nazrul, seorang profesor di Universitas Dhaka, percaya bahwa kejatuhan Zia juga disebabkan oleh ketidakmauannya untuk mendapatkan kepercayaan India dan diplomat asing yang dapat mendesak Hasina untuk mengadakan pemilihan nasional yang adil dan inklusif.

    “Keputusan Zia untuk tidak bertemu dengan Presiden India Pranab Mukherjee di Dhaka pada tahun 2013, serta penolakannya terhadap tawaran Sheikh Hasina mengenai pemerintahan sementara pada masa pemilihan umum di tahun yang sama, telah sangat merugikan karier politiknya,” kata Nazrul kepada DW.

    “Dia gagal memenangkan hati elit intelektual di Dhaka dan diplomat Barat,” sambungnya. “Kegagalannya untuk menghentikan anggota BNP dan sekutunya dalam mendukung separatis yang berperang melawan pemerintah India di masa lalu juga membuatnya semakin lemah seiring waktu.”

    Namun, kata Nazrul, perjuangan Zia untuk demokrasi akan dikenang selama bertahun-tahun ke depan.

    “Zia bisa saja pergi ke negara lain selama ketidakpastian politik pada 2006 dan 2007, serta selama persidangannya dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Nazrul.

    “Dia sudah tua dan sangat sakit dan meskipun tahu kemungkinan penderitaan yang akan dialaminya, dia tidak menyerah pada pemerintah Hasina dan tidak mengambil kesempatan untuk meninggalkan negara.”

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    Lihat juga Video ‘Kembalinya Muhammad Yunus ke Bangladesh Seusai Jadi PM Sementara’:

    (nvc/nvc)

  • Presiden Iran Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Demonstran

    Presiden Iran Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Demonstran

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pemerintah untuk mendengarkan “tuntutan sah” para demonstran, ketika unjuk rasa yang digelar oleh para pemilik toko untuk memprotes kesulitan ekonomi berlangsung selama beberapa hari terakhir di ibu kota Teheran.

    Para pemilik toko di ibu kota Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), menutup toko-toko mereka untuk hari kedua berturut-turut pada Senin (29/12) waktu setempat, setelah mata uang negara tersebut, Rial Iran, yang sedang terpuruk mencapai titik terendah baru di pasar tidak resmi.

    Mata uang dolar Amerika diperdagangkan sekitar 1,42 juta Rial Iran pada Minggu (28/12) waktu setempat, dibandingkan dengan 820.000 Rial Iran setahun lalu.

    Foto-foto dari kantor berita Fars menunjukkan gas air mata digunakan oleh aparat penegak hukum Iran untuk membubarkan para demonstran. Laporan Fars menyebut “bentrokan kecil” sempat terjadi antara demonstran dan pasukan keamanan.

    Para personel kepolisian antihuru-hara berjaga di sekitar alun-alun utama di Teheran pada Selasa (30/12), dengan sebagian toko dan kafe telah buka kembali.

    Dalam situasi tersebut, Pezeshkian yang memiliki otoritas lebih kecil di bawah sistem pemerintahan Iran dibandingkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, merilis pernyataan via media sosial.

    “Saya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan tuntutan sah para demonstran dengan melakukan dialog dengan perwakilan mereka, sehingga pemerintah dapat melakukan segala daya upaya untuk menyelesaikan masalah dan bertindak secara bertanggung jawab,” ujar Pezeshkian.

    Para pemilik toko dan pedagang berunjuk rasa memprotes kesulitan ekonomi di Teheran, ibu kota Iran Foto: AFP

    Selain Pezehskian, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyerukan dilakukannya “langkah-langkah yang diperlukan yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat”.

    “Kekhawatiran dan protes masyarakat mengenai masalah mata pencaharian harus ditanggapi dengan penuh tanggung jawab dan dialog,” cetusnya, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran .

    Para demonstran, menurut laporan kantor berita pro-buruh ILNA, menuntut “intervensi pemerintah segera untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menetapkan strategi ekonomi yang jelas”.

    Fluktuasi harga melumpuhkan penjualan beberapa barang impor, dengan para penjual dan pembeli lebih memilih untuk menunda transaksi hingga prospek menjadi lebih jelas.

    “Terus melanjutkan bisnis dalam kondisi ini telah menjadi tidak mungkin,” kata salah satu demonstran, seperti dikutip ILNA.

    Penuturan seorang pedagang lokal, yang tidak ingin disebut namanya, menyebut para pejabat Iran tidak memberikan dukungan kepada para pemilik toko yang berjuang melawan kenaikan biaya impor yang melonjak.

    “Kami terpaksa melakukan aksi protes. Dengan nilai tukar dolar seperti ini, kami bahkan tidak bisa menjual casing ponsel, dan para pejabat sama sekali tidak peduli bahwa kehidupan kami bergantung pada penjualan ponsel dan aksesorisnya,” ucap salah satu pedagang lokal, seperti dikutip surat kabar Etemad.

    Kepala otoritas kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei telah menyerukan “hukuman cepat bagi mereka yang bertanggung jawab atas fluktuasi mata uang”. Pemerintah Iran juga mengumumkan penggantian Gubernur Bank Sentral, dengan Abdolnasser Hemmati, seorang mantan Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan, diangkat menempati jabatan tersebut.

    Perekonomian Iran, yang sudah terpuruk akibat sanksi Barat selama beberapa dekade, semakin tertekan setelah PBB memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir negara itu pada akhir September. Negara Barat dan Israel menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir. Tuduhan itu dibantah Iran.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • China Gelar Latihan Perang di Sekitar Taiwan, Trump Bilang Gini

    China Gelar Latihan Perang di Sekitar Taiwan, Trump Bilang Gini

    Beijing –

    China menggelar latihan perang di sekitar Taiwan selama dua hari terakhir, yang bertujuan menyimulasikan blokade pelabuhan di Taipei dan serangan terhadap target maritim. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan reaksi santai, dengan mengatakan dirinya tidak khawatir dengan latihan tersebut.

    Latihan perang selama dua hari ini, yang diberi kode “Misi Keadilan 2025”, dimulai pada Senin (29/12) kemarin dan dikecam oleh Taiwan sebagai “intimidasi militer”.

    China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam merebut pulau yang memiliki pemerintahan demokratis tersebut.

    Dalam latihan hari kedua, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), militer China meluncurkan serentetan rudal dan mengerahkan puluhan jet tempur serta kapal angkatan laut ke sekitar Taiwan.

    Sejumlah jurnalis AFP di Pingtan — pulau China yang terletak paling dekat dengan daratan utama Taiwan — melihat rentetan roket melesat ke udara pada Selasa (30/12) pagi, sekitar pukul 09.00 waktu setempat, meninggalkan jejak asap putih.

    Setidaknya 10 roket diluncurkan, berselang beberapa dekat satu sama lain, dengan masing-masing peluncuran roket mengirimkan suara dentuman yang menggema di seluruh Pingtan.

    Tak lama kemudian, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) — nama resmi militer China — merilis pernyataan mengumumkan aktivitas latihan militernya.

    “Pada pukul 09.00 waktu setempat, 30 Desember, pasukan darat Komando Teater Timur PLA melakukan latihan tembak langsung jarak jauh di perairan sebelah utara pulau Taiwan dan mencapai efek yang diinginkan,” demikian pernyataan PLA.

    China mengatakan pada Selasa (30/12) pagi bahwa mereka mengerahkan kapal-kapal penghancur, kapal fregat, jet tempur dan pesawat pengebom “untuk melakukan latihan mengenai identifikasi dan verifikasi, peringatan dan pengusiran, simulasi serangan, serangan terhadap target maritim, serta operasi antiudara dan antikapal selam”.

    Pernyataan dari Komando Teater Timur PLA menyebut latihan di perairan utara dan selatan Taiwan “menguji kemampuan koordinasi laut-udara dan blokade serta kontrol terpadu”.

    Trump Bilang Tak Khawatir dengan Latihan Perang China

    Trump, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya tidak khawatir dengan latihan perang yang digelar China di sekitar Taiwan, yang melibatkan tembakan langsung. Trump seolah-olah menepis kemungkinan Presiden China Xi Jinping akan memerintahkan invasi terhadap Taipei.

    “Saya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Xi. Dan dia belum memberitahu saya apa pun tentang hal itu. Saya tentu saja telah melihatnya,” ucapnya kepada wartawan ketika ditanya soal latihan militer China.

    “Saya tidak percaya dia akan melakukannya,” tegas Trump, merujuk pada invasi China ke Taiwan.

    Saat ditanya lebih lanjut soal apakah latihan perang China itu membuatnya khawatir, Trump menjawab: “Tidak, tidak ada yang membuat saya khawatir.”

    “Mereka telah melakukan latihan angkatan laut selama 20 tahun di area tersebut. Sekarang orang-orang menanggapinya sedikit berbeda,” sebutnya.

    Sementara itu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan pada Selasa (30/12) bahwa pihaknya tidak akan “meningkatkan konflik” atau memprovokasi perselisihan. Sehari sebelumnya, kantor kepresidenan Taiwan menuduh China menunjukkan “pengabaian terhadap norma internasional dan penggunaan intimidasi militer untuk mengancam negara-negara tetangga”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Singapura –

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam atau penipuan di Singapura resmi berlaku pada Selasa (30/12) waktu setempat. Berdasarkan undang-undang yang mengatur hukuman tersebut, setiap pelaku scam di Singapura menghadapi hukuman cambuk wajib hingga 24 kali untuk kasus-kasus serius.

    Otoritas Singapura, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), meningkatkan upaya pemberantasan sindikat penipuan setelah mencatat kerugian signifikan akibat serangkaian kasus-kasus penipuan, terutama scam online.

    Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa “memerangi penipuan merupakan prioritas nasional utama”.

    Menteri Negara Senior Singapura untuk Urusan Dalam Negeri, Sim Ann, menuturkan kepada parlemen bulan lalu bahwa Singapura — negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara — mengalami kerugian lebih dari SG$ 3,7 miliar atau setara Rp 48,3 triliun akibat rentetan kasus penipuan dari tahun 2020 hingga paruh tahun pertama pada tahun 2025 ini.

    Sekitar 190.000 kasus penipuan, sebut Sim Ann, telah dilaporkan selama periode tersebut.

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam merupakan bagian dari bagian dari amandemen terhadap undang-undang pidana yang disahkan di parlemen Singapura pada November lalu. Hukuman cambuk ini akan diberlakukan di atas hukuman lainnya seperti hukuman penjara dan hukuman denda.

    “Iya, mulai berlaku hari ini, 30 Desember 2025,” kata Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada AFP.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa para pelaku scam dan anggota sindikat scam atau perekrutnya “akan menghadapi hukuman cambuk wajib minimal enam kali, hingga maksimal 24 kali”.

    Sedangkan mereka yang membantu para pelaku scam, termasuk yang disebut “kurir uang” yang menawarkan rekening bank atau kartu SIM, menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, akan menghadapi “hukuman cambuk opsional” hingga 12 kali.

    Beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura meningkatkan upaya pendidikan publik dalam melawan penipuan, termasuk membuka saluran telepon nasional. Pada tahun 2020, pemerintah memperkenalkan aplikasi ScamShield yang memungkinkan para pengguna memeriksa panggilan, situs web, dan pesan mencurigakan.

    Pusat-pusat scam online, yang memikat warga negara asing untuk bekerja guna menipu orang dengan penipuan asmara online dan investasi kripto, telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini.

    Lihat juga Video ‘Penggerebekan Besar-besaran Markas Scam di Myanmar, 1.600 WNA Dibekuk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Koalisi Arab Saudi Bombardir Kapal Pengangkut Senjata di Yaman

    Koalisi Arab Saudi Bombardir Kapal Pengangkut Senjata di Yaman

    Sanaa –

    Koalisi pimpinan Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman setelah dua kapal yang diduga membawa muatan senjata tiba dari Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Saudi mengatakan serangannya menargetkan sejumlah besar senjata dan kendaraan tempur yang diturunkan dari kapal-kapal itu.

    Juru bicara Pasukan Koalisi pimpinan Saudi, Brigjen Turki al-Maliki, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/12/2025), mengatakan bahwa para awak kedua kapal itu kedapatan menonaktifkan sistem pelacakan dan menurunkan muatan senjata dan kendaraan tempur di pelabuhan Mukalla.

    Persenjataan dan kendaraan tempur itu dimaksudkan untuk mendukung para petempur dari kelompok separatis, Dewan Transisi Selatan (STC), yang ada di area Hadramout dan al-Mahrah di Yaman yang dilanda konflik berkepanjangan.

    “Awak kedua kapal itu menonaktifkan sistem pelacakan mereka dan menurunkan sejumlah besar senjata dan kendaraan tempur untuk mendukung pasukan Dewan Transisi Selatan (STC),” demikian dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

    “Mengingat bahaya dan eskalasi yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini… Angkatan Udara koalisi melancarkan operasi militer terbatas pagi ini yang menargetkan persenjataan dan kendaraan tempur yang telah diturunkan dari kedua kapal di pelabuhan al-Mukalla,” sebut laporan SPA tersebut.

    Dalam beberapa pekan terakhir, STC yang didukung UEA dan berupaya menghidupkan kembali negara Yaman Selatan yang sebelumnya merdeka, telah menyapu sebagian besar wilayah negara tersebut, mengusir pasukan pemerintah dan sekutu-sekutunya.

    Pasukan koalisi pimpinan Saudi telah memperingatkan bahwa pihaknya akan mendukung pemerintah Yaman dalam konfrontasi militer apa pun dengan pasukan separatis, dan telah mendukung mereka untuk mundur “secara damai” dari provinsi-provinsi yang baru saja direbut.

    Sebuah video yang dirilis, menurut koalisi pimpinan Saudi, menunjukkan transfer senjata dilakukan setelah kedua kapal dari UEA itu berlabuh di Yaman.

    “Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap langkah-langkah deeskalasi dan upaya untuk mencapai solusi damai, serta pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) No. 2216 tahun 2015,” kata Al-Maliki dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Al-Maliki mengatakan bahwa serangan itu dilakukan berdasarkan permintaan Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman kepada pasukan koalisi pimpinan Saudi untuk mengambil tindakan militer guna melindungi warga sipil di Hadramout dan al-Mahrah.

    Dia menambahkan bahwa bombardir itu dilancarkan setelah transfer senjata didokumentasikan dan dilakukan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasonal.

    Perkembangan situasi terbaru di Yaman ini memberikan tekanan pada hubungan antara Saudi dan UEA, yang mendukung kelompok-kelompok yang bersaing dalam pemerintahan Yaman.

    Laporan SPA menyebut operasi militer itu tidak memicu kerusakan tambahan dan korban jiwa di Yaman.

    Lihat juga Video Malam Mencekam di Yerusalem, Sirene Meraung Kala Iran Bombardir Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Marah Ukraina Coba Serang Kediaman Putin

    Trump Marah Ukraina Coba Serang Kediaman Putin

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya diberitahu secara langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin soal upaya Ukraina menyerang kediaman pemimpin Kremlin itu. Trump mengaku “sangat marah” atas upaya Kyiv untuk menyerang kediaman Putin tersebut.

    Rusia menuduh Ukraina menyerang salah satu kediaman Putin di Rusia bagian utara. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov, yang biasanya tidak mengumumkan serangan drone, mengatakan bahwa Ukraina mengerahkan “91 drone jarak jauh” dalam serangan terhadap kediaman Putin di area Novgorod.

    Serangan drone itu disebut terjadi antara Minggu (28/12) tengah malam hingga Senin (29/12) dini hari waktu setempat. Lavrov menyebut semua drone berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Rusia. Dia mengatakan tidak ada korban luka dan tidak ada kerusakan akibat serangan drone tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantah tuduhan Rusia itu, yang disebutnya sebagai kebohongan dan “rekayasa sepenuhnya” yang dirancang untuk melemahkan proses perundingan perdamaian yang dicetuskan AS.

    Namun Trump, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (30/12/2025), melontarkan kritikan terhadap Ukraina ketika ditanya oleh wartawan soal apakah dirinya khawatir tuduhan Moskow terhadap Kyiv tersebut dapat mempengaruhi upayanya menengahi perdamaian.

    “Saya tidak menyukainya. Ini tidak baik,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di kediamannya di Mar-a-Lago di Florida.

    “Saya mengetahuinya dari Presiden Putin hari ini. Saya sangat marah karena itu,” ucapnya, setelah berbicara via telepon dengan Putin pada Senin (29/12).

    “Ini adalah periode waktu yang sensitif. Ini bukan waktu yang tepat. Bersikap ofensif itu satu hal, karena mereka memang ofensif. Menyerang rumahnya adalah hal lainnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal semacam itu,” tegas Trump dalam pernyataannya.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah ada bukti serangan Ukraina terhadap kediaman Putin itu, Trump berkata: “Kita akan mengetahuinya.”

    Tuduhan Rusia soal serangan drone Ukraina tersebut muncul pada momen penting dalam proses perdamaian. Kyiv mengatakan telah menyetujui 90 persen dari rencana perdamaian yang dirancang AS, termasuk masalah jaminan keamanan pasca-perang.

    Namun, masalah wilayah tetap belum terselesaikan, dan Rusia — yang semakin bergerak maju di medan pertempuran — telah berulang kali menolak rencana yang tidak memenuhi tuntutan maksimalisnya.

    Dalam percakapan telepon dengan Trump pada Senin (29/12), Putin mengatakan bahwa dirinya masih berkomitmen pada proses perdamaian, tetapi akan “merevisi” posisi negosiasi Rusia mengingat dugaan serangan drone tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Kim Jong Un Sesumbar Bilang Peluncur Roket Korut Bisa Musnahkan Musuh

    Kim Jong Un Sesumbar Bilang Peluncur Roket Korut Bisa Musnahkan Musuh

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengklaim kemampuan sistem peluncur roket multiple buatan negaranya mampu “menghancurkan musuh”. Klaim ini disampaikan Kim Jong Un ketika mengunjungi sebuah pabrik yang memproduksi sistem persenjataan tersebut.

    Kunjungan Kim Jong Un ke pabrik tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), dilaporkan pada Selasa (30/12), atau sehari setelah Pyongyang mengumumkan telah melakukan uji tembak dua rudal jelajah jarak jauh strategis sebagai bentuk “kesiapan tempur” terhadap ancaman asing.

    Didampingi oleh para pejabat tinggi dari program rudal Korut, menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) yang dikelola pemerintah, Kim Jong Un mengatakan sistem senjata baru tersebut akan berfungsi sebagai “sarana serangan utama” militer Korut.

    Kim Jong Un, sebut KCNA, juga mengatakan bahwa sistem roket multiple itu merupakan “sistem senjata super ampuh karena dapat memusnahkan musuh melalui serangan mendadak dan tepat sasaran dengan akurasi tinggi dan daya hancur yang dahsyat”.

    Sistem persenjataan ini, menurut KCNA, akan “digunakan dalam jumlah besar untuk serangan terkonsentrasi dalam operasi-operasi militer”.

    Foto-foto yang dirilis media pemerintah Korut menunjukkan Kim Jong Un berdiri di samping sistem rudal baru yang besar di sebuah pabrik yang luas dengan propaganda terpasang di dindingnya.

    Korut secara teknis masih berperang dengan Korea Selatan (Korsel), dan persenjataan artilerinya yang sangat banyak telah sejak lama diyakini oleh para analis sebagai inti dari strateginya jika konflik pecah di Semenanjung Korea.

    Sebuah studi tahun 2020 oleh lembaga think-tank RAND memperkirakan sistem artileri Korut dapat memicu 10.000 korban jiwa hanya dalam satu jam jika dikerahkan dalam serangan menargetkan pusat-pusat populasi utama seperti Seoul, ibu kota Korsel.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang secara signifikan juga meningkatkan uji coba rudal.

    Para analis menilai upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi, menantang Amerika Serikat (AS) dan Korsel, serta menguji senjata sebelum berpotensi diekspor ke Rusia, sekutu dekatnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)