Category: Detik.com Internasional

  • Bersitegang dengan Rusia, NATO Akan Gelar Latihan Nuklir

    Bersitegang dengan Rusia, NATO Akan Gelar Latihan Nuklir

    Brussels

    Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan menggelar latihan nuklir pekan depan. Latihan tahunan tersebut digelar saat ketegangan dengan Rusia semakin meningkat, setelah rentetan penyerbuan udara oleh Moskow ke wilayah udara negara-negara Eropa.

    Latihan nuklir NATO itu, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025), diumumkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dalam pernyataan video yang dirilis secara online pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    Dalam pernyataan video itu, Rutte menekankan bahwa latihan selama dua minggu yang akan dimulai pada Senin (13/10) pekan depan itu merupakan latihan “rutin”, dan NATO mengatakan latihan itu tidak terkait langsung dengan tindakan terbaru Kremlin.

    “Kita perlu melakukan ini karena ini membantu kita memastikan bahwa penangkal nuklir kita tetap kredibel, aman, terjamin, dan seefektif mungkin,” kata Rutte.

    “Ini juga mengirimkan sinyal yang jelas kepada setiap musuh potensial bahwa kita akan dan dapat melindungi, serta membela semua sekutu dari semua ancaman,” tegasnya.

    Para pejabat NATO menyebut latihan tersebut — yang tidak melibatkan senjata nuklir sungguhan — akan melibatkan sekitar 70 pesawat dan 2.000 personel militer dari 13 negara anggota aliansi pertahanan itu.

    Pesawat dan personel militer itu akan diterbangkan dari pangkalan-pangkalan udara di Belanda, Belgia, Inggris, dan Denmark.

    Latihan NATO ini akan digelar di wilayah Laut Utara. Latihan perang ini digelar setelah serangkaian drone misterius mengganggu bandara-bandara dan terdeteksi di lokasi militer di dalam wilayah udara beberapa negara NATO, termasuk Denmark.

    “Drone-drone itu bukanlah ancaman baru bagi kami. Drone tersebut merupakan sesuatu yang kami pahami,” ujar kepala operasi nuklir NATO, Kolonel Amerika Serikat (AS) Daniel Bunch.

    “Serangan yang lebih sering terjadi jelas merupakan sesuatu yang kami waspadai,” sebutnya.

    Latihan ini menjadi yang terbaru digelar oleh aliansi pertahanan tersebut, saat Kremlin semakin meningkatkan retorika nuklir sejak dimulainya perang habis-habisan di Ukraina pada tahun 2022.

    Direktur kebijakan nuklir NATO, Jim Stokes, mengatakan sekutu-sekutu NATO “belum melihat perubahan apa pun dalam postur nuklir Rusia”.

    “Tentu saja, kami akan terus memantau secara berkala semua retorika nuklir Rusia, yang cukup sering terjadi, dan penggunaan rudal berkemampuan ganda di Ukraina,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Jakarta

    Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.

    Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.

    Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.

    Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.

    Prancis dalam prahara utang

    Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.

    Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.

    Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.

    Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.

    Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.

    Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.

    Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.

    “Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”

    “Pekerjaan Italia”

    Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.

    Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.

    Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.

    Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”

    Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.

    Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.

    “Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”

    Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.

    Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.

    “Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”

    Italia sebagai model reformasi?

    Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.

    Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.

    Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

    Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.

    “RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencetuskan agar aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mempertimbangkan untuk mengeluarkan Spanyol dari keanggotaannya. Ada apa?

    Komentar Trump itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/10/2025), rupanya berkaitan dengan perselisihan mengenai anggaran militer negara Eropa Barat tersebut, yang dianggap ketinggalan dibandingkan negara-negara NATO lainnya.

    Negara-negara anggota NATO telah menyepakati pada Juni lalu, untuk meningkatkan anggaran militer mereka secara drastis menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB), demi memenuhi prioritas utama Trump, yang ingin warga Eropa membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri.

    Namun, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada saat itu bahwa dirinya tidak akan berkomitmen pada target 5 persen, dengan alasan target itu “tidak sesuai dengan negara sejahtera dan visi dunia kita”.

    Dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih dengan pemimpin salah satu negara anggota terbaru NATO, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Trump mengatakan para pemimpin Eropa perlu membujuk Spanyol untuk meningkatkan komitmennya terhadap aliansi pertahanan tersebut.

    “Kalian harus mulai berbicara dengan Spanyol,” kata Trump kepada Stubb dalam pertemuan pada Kamis (9/10) waktu setempat.

    “Kalian harus menghubungi mereka dan mencari tahu mengapa mereka ketinggalan,” ujarnya

    Trump kemudian menambahkan: “Mereka (Spanyol-red) tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hal ini, tetapi tidak apa-apa. Mungkin kalian harus menyingkirkan mereka dari NATO, terus terang saja.”

    Menanggapi hal tersebut, seorang sumber pemerintah Spanyol mengatakan negaranya menegaskan kembali komitmennya terhadap aliansi NATO dan meminta semua pihak tetap tenang.

    Ditegaskan oleh sumber pemerintah tersebut bahwa Spanyol merupakan anggota penuh NATO dan telah memenuhi target kemampuannya, sama seperti AS.

    Spanyol bergabung dengan NATO sejak tahun 1982 silam. Aliansi pertahanan kolektif beranggotakan 32 negara itu telah menjadi fokus sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun 2022 lalu dan melancarkan perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemimpin Oposisi Venezuela Raih Hadiah Nobel Perdamaian

    Pemimpin Oposisi Venezuela Raih Hadiah Nobel Perdamaian

    Jakarta

    Pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025 pada hari Jumat (10/10).

    Ia memenangkan penghargaan tersebut “atas kerja kerasnya yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi bagi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari kediktatoran menuju demokrasi,” demikian pernyataan Komite Nobel Norwegia dalam kutipannya, dilansir kantor berita Reuters, Jumat (10/10/2025).

    Komite Nobel memilih untuk berfokus pada Venezuela saat ini, di tengah pernyataan publik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyatakan bahwa ia layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

    Menjelang pengumuman, para ahli penghargaan tersebut mengatakan bahwa Trump tidak akan memenangkannya karena ia sedang menghancurkan tatanan dunia internasional yang dijunjung tinggi oleh Komite Nobel.

    Ketua Komite Nobel Jorgen Watne Frydnes mengatakan bahwa Machando adalah pejuang perdamaian yang berani dan berkomitmen. Dia menjaga “nyala api demokrasi di tengah kegelapan yang semakin besar di Venezuela”.

    “Ia telah menyatukan oposisi di negaranya. Ia tak pernah goyah dalam melawan militerisasi masyarakat Venezuela. Ia teguh dalam mendukung transisi damai menuju demokrasi,” ujar Frydnes.

    Hadiah Nobel Perdamaian, senilai 11 juta krona Swedia, atau sekitar US$1,2 juta, dijadwalkan akan dipersembahkan di Oslo, ibu kota Norwegia pada 10 Desember mendatang, bertepatan dengan peringatan wafatnya industrialis Swedia, Alfred Nobel, yang mendirikan penghargaan tersebut dalam surat wasiatnya pada tahun 1895.

    Simak juga Video ‘238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador’:

    (ita/ita)

  • Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra

    Jakarta

    Laszlo Krasznahorkai, penulis asal Hungaria, dianugerahi Penghargaan Nobel Sastra 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Akademi Swedia pada Kamis (9/10).

    Krasznahorkai dianugerahi penghargaan ini “atas karya-karyanya yang menggugah dan visioner” yang “di tengah teror apokaliptik” mampu “menegaskan kembali kekuatan seni,” ujar Mats Malm, sekretaris tetap Akademi Swedia.

    Penulis dan penulis skenario berusia 71 tahun ini dikenal lewat gaya pascamodern dan kisah distopia yang menggambarkan kehidupan di kota-kota kecil Hungaria.

    Beberapa novelnya, seperti “Satantango” (1985) dan “The Melancholy of Resistance” (1989), diadaptasi menjadi film-film pemenang penghargaan oleh sutradara legendaris Bela Tarr, kolaborator lama Krasznahorkai.

    Menurut Malm, Krasznahorkai adalah “seorang penulis epik besar dalam tradisi Eropa Tengah yang mengalir dari Kafka hingga Thomas Bernhard, dan dicirikan oleh absurdisme serta kelebihan yang grotesk.”

    Hadiah Nobel Sastra dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi bagi seorang penulis. Krasznahorkai sendiri sudah lama diperkirakan akan menang, namanya kerap muncul sebagai kandidat utama selama satu dekade terakhir.

    “Hidup saya adalah koleksi yang abadi”

    Berbicara kepada Radio Swedia, Krasznahorkai (71) mengatakan bahwa ia awalnya hanya berencana menulis satu buku, tetapi setelah membaca novel debutnya, Satantango, ia ingin memperbaiki tulisannya dengan karya berikutnya.

    Ia menambahkan bahwa inspirasi terbesarnya sebagai novelis adalah “kepahitan.”

    “Saya sangat sedih ketika memikirkan keadaan dunia saat ini, dan itulah inspirasi terdalam saya,” katanya dalam wawancara yang diterbitkan di situs web Nobel pada hari Kamis. Ia berbicara dari Frankfurt, tempat ia sedang menjenguk seorang teman yang sakit.

    Karyanya dikenal memadukan suasana suram dengan humor absurd yang halus. Dalam wawancara setelah kemenangannya di Booker Prize, The Guardian pernah bertanya buku mana yang cocok untuk pembaca baru. Ia menjawab:

    “Jika ada pembaca yang belum membaca buku-buku saya, saya tidak dapat merekomendasikan apa pun untuk mereka baca; sebaliknya, saya akan menyarankan mereka untuk keluar, duduk di suatu tempat, mungkin di tepi sungai, tanpa melakukan apa pun, tanpa memikirkan apa pun, hanya diam seperti batu. Mereka akhirnya akan bertemu seseorang yang sudah membaca buku-buku saya.”

    Kritikus Amerika Susan Sontag menyebutnya sebagai “master of the apocalypse” dalam sastra kontemporer, menurut Akademi Swedia, “sebuah penilaian yang ia buat setelah membaca buku kedua sang penulis, Melancholy of Resistance.”

    Perjalanan hidup dan karya

    Lahir di Gyula pada tahun 1954, Krasznahorkai menempuh pendidikan sastra di Universitas Budapest. Ia pertama kali meninggalkan Hungaria pada 1987 dengan beasiswa DAAD ke Berlin Barat, lalu kembali ke Jerman beberapa tahun kemudian sebagai dosen tamu di Universitas Bebas Berlin.

    Setelah menerbitkan novel debutnya “Satantango” pada 1985, namanya langsung melambung di dunia sastra Hungaria.

    Pasca runtuhnya komunisme, ia banyak bepergian ke Cina. Pengalaman itu melahirkan buku perjalanan “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” (2004) yang mendapat banyak pujian.

    Novel “War & War” (2006) menceritakan seorang arsiparis yang meninggalkan pinggiran Budapest menuju New York City. Saat menulisnya, Krasznahorkai tinggal di apartemen penyair Beat terkenal Allen Ginsberg. Ia kemudian mengatakan bahwa percakapannya dengan Ginsberg sangat mempengaruhi cara menulisnya.

    Karya terbarunya, “Herscht 07769” (terbit pada 2021, diterjemahkan ke bahasa Inggris pada 2024), disebut sebagai “novel Jerman kontemporer yang agung.” Buku ini menggambarkan keresahan sosial di Jerman melalui serangkaian surat panjang kepada Angela Merkel, ditulis oleh seorang pria bernama Florian Herscht yang tinggal di Thuringia, wilayah miskin di bekas Jerman Timur. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran Johann Sebastian Bach, dan warisan sang komponis menjadi latar bagi kekacauan sosial di cerita tersebut. Menariknya, novel setebal 400 halaman ini hanya memiliki satu tanda titik penuh.

    Akademi Swedia mencatat bahwa gaya khas Krasznahorkai adalah “kalimat panjang berliku tanpa tanda titik,” yang menciptakan irama mengalir dan mendalam.

    Walau telah meraih banyak penghargaan, termasuk International Booker Prize (2015) dan US National Book Award for Translated Literature (2019), dalam beberapa tahun terakhir Krasznahorkai hidup tenang di pedesaan Hungaria.

    Krasznahorkai menjadi penulis kedua berbahasa Hungaria yang memenangkan Nobel Sastra, setelah Imre Kertesz pada 2002.

    Orban ucapkan selamat kepada kritikus tajamnya

    Sebagai kritikus keras Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Krasznahorkai pernah menyebut pemerintahnya sebagai “kasus psikiatrik” karena sikapnya terhadap perang Ukraina.

    Orban menolak bantuan militer untuk Kyiv dan mengatakan Hungaria harus tetap netral.

    “Bagaimana mungkin sebuah negara bersikap netral ketika Rusia menginvasi negara tetangga?” kata Krasznahorkai dalam wawancara dengan Yale Review pada Februari lalu.

    Menanggapi berita kemenangan itu, Orban menulis pesan singkat di platform X (Twitter):

    “Laszlo Krasznahorkai, peraih Hadiah Nobel Sastra asal Hungaria, membawa kebanggaan bagi bangsa kami. Selamat!”

    Upacara Nobel pada Desember mendatang

    Tidak seperti banyak penghargaan lain, Hadiah Nobel Sastra diberikan untuk keseluruhan karya seorang penulis, bukan hanya satu buku.

    Pemenang tahun lalu adalah Han Kang dari Korea Selatan, dikenal lewat novel-novelnya yang menggambarkan trauma dan kehidupan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Ia adalah perempuan Asia pertama dan orang Korea pertama yang meraih penghargaan ini.

    Upacara penyerahan Nobel akan diadakan pada Desember, disertai hadiah uang sekitar 1,2 juta dolar AS. Penerima penghargaan juga wajib memberikan kuliah khusus pada acara tersebut. Beberapa pemenang sebelumnya sempat enggan melakukannya, seperti Bob Dylan pada 2016, namun uang hadiah baru diberikan setelah ceramah disampaikan.

    Komite Nobel sendiri kerap dikritik karena dianggap lebih banyak memilih penulis laki-laki Barat. Dari seluruh pemenang sejauh ini, hanya 18 orang perempuan, dan mayoritas menulis dalam bahasa Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Dina Boluarte Dimakzulkan, Ketua Kongres Jadi Presiden Baru Peru

    Dina Boluarte Dimakzulkan, Ketua Kongres Jadi Presiden Baru Peru

    Lima

    Pemimpin Kongres Peru, Jose Jeri, dilantik oleh parlemen menjadi presiden baru pada Jumat (10/10) waktu setempat, setelah Presiden Dina Boluarte dimakzulkan. Pelantikan Jeri dilakukan kurang dari satu jam setelah parlemen Peru secara bulat memutuskan untuk memberhentikan Boluarte.

    Pemungutan suara yang memakzulkan Boluarte dan pelantikan Jeri, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (10/10/2025), dilakukan beberapa jam setelah anggota parlemen dari berbagai spektrum politik, untuk pertama kali, mengajukan mosi pemakzulan Boluarte atas dasar ketidakmampuan moral.

    Parlemen memanggil Boluarte pada Kamis (9/10) malam untuk membela dirinya di hadapan Kongres. Namun, Boluarte menolak hadir, dan para anggota parlemen memiliki suara yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan dengan cepat.

    Dalam pemungutan suara yang digelar, mayoritas 118 dari 122 anggota parlemen Peru mendukung pemakzulan Boluarte. Dengan putusan ini, Boluarte dicopot dari jabatan Presiden Peru.

    “Hari ini, saya dengan rendah hati menjabat sebagai Presiden republik ini… untuk menempatkan dan memimpin pemerintahan transisi,” kata Jeri kepada parlemen Peru sesaat setelah dia dilantik.

    Jeri, yang menjadi Presiden ke-7 Peru sejak tahun 2016 lalu, mengisyaratkan akan mengambil pendekatan tegas terhadap meningkatnya ketidakamanan, salah satu kritikan utama yang sebelumnya dilontarkan terhadap Boluarte. Jeri berpidato di hadapan Kongres sambil mengenakan selempang bendera nasional Peru.

    “Musuh utama ada di jalanan: geng kriminal,” ujarnya. “Kita harus mendeklarasikan perang terhadap kejahatan,” tegas Jeri dalam pidatonya.

    Jeri yang berusia 38 tahun ini, merupakan anggota partai konservatif Somos Peru dan menjabat sebagai ketua Kongres sejak Juli lalu. Usai dilantik, Jeri bergabung dengan jajaran beberapa kepala negara termuda di dunia.

    Sementara itu, pemakzulan Boluarte (63) terjadi menyusul tuduhan bahwa dia mengambil keuntungan secara ilegal dari jabatannya dan bertanggung jawab atas tindakan keras mematikan terhadap unjuk rasa yang mendukung pendahulunya.

    Dia membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gencatan Senjata, Israel Mulai Tarik Pasukan dari Gaza

    Gencatan Senjata, Israel Mulai Tarik Pasukan dari Gaza

    Jakarta

    Israel telah memulai penarikan pasukan secara bertahap dari Jalur Gaza pada hari Jumat (10/10), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Hamas.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengonfirmasi pada hari Jumat, bahwa pasukan Israel telah mulai mundur dari beberapa wilayah di Gaza, terutama di Kota Gaza dan Khan Younis.

    “Pasukan Israel telah mundur dari beberapa wilayah di Kota Gaza,” ujar Mohammed al-Mughayyir, seorang pejabat senior di badan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan bahwa kendaraan-kendaraan militer Israel juga telah ditarik dari beberapa wilayah di kota Khan Younis, Gaza selatan.

    Sebelumnya, seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan pada hari Kamis (9/10) waktu setempat, bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah pertemuan pemerintah.

    Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang ditawan di Gaza akan dibebaskan dalam waktu 72 jam.

    Untuk diketahui, pemerintah Israel resmi meratifikasi gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat (10/10) waktu setempat. Ratifikasi itu dilakukan dalam rapat yang digelar sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan adanya kesepakatan antara Israel dan Hamas. Langkah itu membuka jalan bagi penghentian pertempuran di Jalur Gaza.

    Kesepakatan itu juga mengatur soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, dan dimulai penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza di bawah rencana perdamaian yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump.

    “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera — baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan yang dirilis akun Netanyahu via media sosial X.

    Simak Video ‘Hamas: Perang di Gaza Berakhir’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rusia Dukung Pencalonan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Rusia Dukung Pencalonan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Moskow

    Kremlin, atau kantor kepresidenan Rusia, mengatakan mendukung pencalonan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada empat pendahulunya di Gedung Putih. Pemberian Nobel Perdamaian tahun ini akan diumumkan di Norwegia pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    Ajudan Kremlin atau ajudan kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir kantor berita TASS dan Reuters, Jumat (10/10/2025), mengatakan Moskow akan menyambut baik jika memang komite penyelenggara memutuskan untuk memberikan Nobel Perdamaian kepada Trump.

    “Saya rasa, iya, kami akan mendukung keputusan itu, jika ditanya,” kata Ushakov saat berbicara kepada saluran Yunashev Live di Telegram.

    Rusia telah berulang kali menyampaikan rasa terima kasih atas upaya Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina, yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun terakhir yang dipicu oleh invasi militer Moskow.

    Peraih Nobel Perdamaian tahun 2025 akan diumumkan oleh Komite Nobel Norwegia pada Jumat (10/10), pukul 09.00 GMT.

    Para pengamat berpengalaman, seperti dilansir Reuters, mengatakan kemungkinan besar Trump tidak akan terpilih untuk menerima Nobel Perdamaian.

    Pernyataan Kremlin tersebut disampaikan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dalam pernyataan pada Kamis (9/10), mengatakan Kyiv akan mencalonkan Trump untuk meraih Nobel Perdamaian jika sang Presiden AS itu berhasil mewujudkan gencatan senjata dalam perang Ukraina.

    Mengomentari Zelensky, Ushakov dalam penyataannya mengaku terkejut dengan apa yang disebutnya sebagai kebodohan Presiden Ukraina tersebut, yang disebutnya mengatakan “bisa melobi Hadiah Nobel untuk Trump jika Presiden AS itu memasok rudal Tomahawk untuk Kyiv.

    “Itu berarti hadiah perdamaian untuk pengiriman senjata. Gagasan itu sendiri menggelikan. Cara berpikir orang menunjukkan kepribadian mereka,” sebut Ushakov.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kembali menyerukan kepada Korea Utara agar mengizinkan pertemuan singkat bagi keluarga yang telah terpisah selama puluhan tahun.

    “Sayangnya, hubungan antar-Korea saat ini diliputi ketidakpercayaan yang dalam. Namun, isu keluarga terpisah tetap menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan bersama,” ujar Lee dalam pidato peringatan hari memorial keluarga terpisah pada Sabtu lalu.

    Lee mendorong adanya “dialog dan kerja sama” untuk menyelesaikan masalah ini.

    Perang besar antara Korea Utara dan Selatan berakhir dengan gencatan senjata tahun 1953 yang membagi Semenanjung Korea. Karena tidak ada perjanjian damai permanen, kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang.

    Dalam pidatonya, Lee berjanji bahwa pemerintahannya akan berupaya maksimal untuk menanamkan perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan “kesedihan keluarga terpisah tidak diwariskan ke generasi berikutnya.”

    Korea Utara “pegang semua kartu”

    Pernyataan Presiden Lee disampaikan menjelang perayaan Chuseok, festival panen tahunan saat keluarga biasanya berkumpul dan menghormati leluhur.

    Korea Utara belum memberikan tanggapan atas seruan Lee terkait reuni keluarga. Pertemuan semacam ini terakhir terjadi pada 2018, ketika 83 warga Korea Utara dipertemukan dengan 89 kerabat mereka dari Selatan setelah puluhan tahun terpisah. Saat itu, peserta tertua dari Korea Selatan berusia 101 tahun.

    “Saya rasa Korea Utara bahkan tidak berniat untuk membalas,” kata Kim Sang-woo, mantan politisi dan kini pengurus di Kim Dae-jung Peace Foundation, kepada DW.

    Menurutnya, Korea Utara kini “memegang semua kartu.” Dengan mempererat hubungan dengan Cina dan Rusia, Pyongyang merasa tidak perlu lagi menuruti keinginan Seoul, meskipun secara politik tetap bergantung pada Beijing. Bahkan, kerja sama dengan Moskow sudah sejauh mengirim pasukan Korea Utara untuk berperang di Ukraina.

    “Jelas Presiden Lee punya niat baik, tapi ini justru menyiksa keluarga yang diberi harapan palsu untuk bertemu kembali, hanya untuk akhirnya kecewa,” ujar Kim.

    Seumur hidup tanpa kabar keluarga

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University di Seoul, telah bertemu banyak warga Korea yang terpisah dari keluarganya sejak perang 1950-an, bahkan tidak tahu apakah kerabat mereka masih hidup.

    “Ini situasi yang benar-benar tragis,” katanya. Pinkston menyinggung seorang pegawai Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang dulu membantu mengatur reuni keluarga. Ayah pegawai itu pernah punya saudara perempuan yang sedang belajar menjadi perawat ketika pasukan Korea Utara menyerbu Seoul pada 1950. Perempuan itu ditawan dan dibawa ke Utara, dan sejak saat itu tak pernah ada kabar.

    Setiap kali Korea Utara menyerahkan daftar nama calon peserta reuni, sang pegawai selalu mencari nama bibinya dengan harapan bisa bertemu kembali. Namun, nama itu tak pernah ada. “Itu sangat menyedihkan, dan hanya satu dari ribuan kisah serupa,” ujar Pinkston.

    Menurutnya, kecil kemungkinan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengindahkan permintaan Presiden Lee. “Kenapa Kim harus memberi keuntungan politik bagi Selatan? Seoul kini tak lagi punya pengaruh yang dulu berupa tawaran bantuan ekonomi atau lainnya,” ujarnya.

    Propaganda Korea Utara terancam runtuh oleh reuni keluarga

    Faktor lain yang mungkin dipertimbangkan Korea Utara adalah bahwa jika reuni keluarga benar-benar terjadi, hal itu bisa memicu perasaan nasionalisme dan keinginan emosional untuk bersatu kembali.

    “Ada risiko nyata reuni memicu sentimen nasionalis dan keinginan emosional untuk reunifikasi. Itu bertentangan dengan kebijakan Pyongyang dalam setahun terakhir yang menegaskan Utara dan Selatan adalah dua negara bermusuhan,” kata Dan Pinkston.

    Kim Sang-woo menambahkan, ada jebakan propaganda bagi rezim jika reuni terjadi. “Rezim selama ini mengendalikan rakyat dengan semacam mantra yang mereka ciptakan. Selama generasi mereka menanamkan keyakinan bahwa Selatan itu korup, budak Amerika Serikat, tidak merdeka, penuh kekacauan, dan di ambang kehancuran,” ujarnya.

    “Untuk menjaga citra itu, mereka tidak bisa membiarkan kontak antara rakyatnya dengan keluarga di Selatan,” tegas Kim. “Ini memang sangat menyedihkan, tetapi saya tidak melihat Utara akan mengubah sikapnya dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Terjadi Lagi, Kakek Tewas Diserang Beruang Saat Petik Jamur di Jepang

    Terjadi Lagi, Kakek Tewas Diserang Beruang Saat Petik Jamur di Jepang

    Tokyo

    Serangan beruang berujung kematian kembali terjadi di Jepang. Dalam kasus terbaru, Kepolisian Jepang mengatakan bahwa tampaknya seekor beruang telah menewaskan seorang kakek yang sedang memetik jamur di area hutan di wilayah Iwate.

    Insiden tersebut menjadi yang terbaru dari serangkaian serangan beruang yang semakin marak terjadi di wilayah Jepang beberapa waktu terakhir.

    Semakin banyak beruang liar yang terlihat di Jepang dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di area-area permukiman, karena berbagai faktor termasuk penurunan populasi manusia dan perubahan iklim.

    “Seorang pria berusia 70-an tahun, yang hilang setelah pergi ke hutan untuk memanen jamur, telah ditemukan tewas,” kata seorang pejabat kepolisian setempat di wilayah utara Iwate, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025).

    “Kami menduga dia diserang beruang, berdasarkan bekas cakaran yang ada,” sebutnya.

    Dengan insiden terbaru itu, maka menurut Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, korban tewas resmi akibat serangan beruang bertambah menjadi sedikitnya enam orang untuk tahun fiskal yang dimulai April 2025 — menyamai rekor tertinggi yang tercatat pada tahun 2023.

    Namun dalam sepekan terakhir, terdapat tiga dugaan serangan fatal, yang akan mendorong jumlah korban tewas ke rekor tahunan jika penyebab kematiannya dipastikan adalah beruang liar.

    Selain pria berusia 70-an tahun tersebut, polisi juga menemukan jenazah seorang pria lainnya yang tampaknya diserang beruang di area lainnya di Iwate pada Rabu (8/10) waktu setempat. Televisi lokal, TV Iwate, melaporkan bahwa bagian kepala dan tubuh jenazah itu dalam kondisi terpisah saat ditemukan.

    Di Prefektur Nagano, jenazah seorang pria berusia 78 tahun dengan beberapa bekas cakaran ditemukan pada Sabtu (4/10) lalu.

    Meskipun kepolisian menduga kuat mereka tewas akibat serangan beruang, penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

    Antara April hingga September, menurut Kementerian Lingkungan, sedikitnya 103 orang di berbagai wilayah Jepang mengalami luka-luka yang disebabkan oleh beruang liar.

    Pada Selasa (7/10), seekor beruang berkeliaran di lorong supermarket di area Gunma, sebelah utara Tokyo, hingga melukai dua pria dan membuat pembeli lainnya ketakutan. Dalam insiden pada Minggu (5/10), seorang turis Spanyol luka-luka usai diserang beruang di dekat halte bus di desa wisata Shirakawa-go.

    Di antara korban jiwa terbaru yang terkonfirmasi adalah seorang wanita berusia 70-an tahun yang tewas pekan lalu saat memetik jamur di area Miyagi bagian utara bersama tiga temannya, yang salah satunya dilaporkan hilang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)