Category: Detik.com Internasional

  • Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Jakarta

    Setelah penyerahan sembilan dari total 28 sandera yang tewas, pemerintah Israel mengancam Hamas akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan perjanjian gencatan senjata menuntut Hamas menanggalkan senjata serta menyerahkan semua sandera yang masih hidup maupun yang tewas.

    Jika Hamas menolak mematuhi kesepakatan tersebut, Israel akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Israel menyiapkan rencana menyeluruh militernya untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

    Dua jenazah diidentifikasi

    Pada Rabu (15/10) malam Hamas menyerahkan jenazah dua sandera lainnya dan menyatakan bahwa itulah sisa jasad yang “dapat dijangkau”. Militer Israel memastikan setelah proses identifikasi bahwa kedua jenazah tersebut adalah sandera yang tewas, jasad seorang perempuan dan seorang pria.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebutkan: “Dibutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus mengevakuasi jenazah yang tersisa,” Lebih lanjut mengatakan sedang berupaya menyelesaikan proses ini.

    Pada Senin(13/10), kelompok Islam ini menyerahkan 20 sandera yang masih hidup di Jalur Gaza kepada Israel. Bagian pertama rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump mencakup gencatan senjata di Gaza serta pembebasan dan penyerahan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas, dari tangan Hamas.

    Amerika Serikat Optimis

    Menurut dua penasihat tinggi Washington, AS yakin Hamas tidak akan melanggar kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata. Melalui mediatornya Hamas menjamin akan melakukan segala upaya untuk menemukan jenazah yang tersisa.

    Banyak jenazah sandera mungkin terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang dibom atau di dalam terowongan. “Ini situasi yang sangat rumit,” kata seorang penasihat tinggi AS, “Kami terus memantau hingga semua (sandera) kembali.”

    Situasi kemanusiaan sangat rawan di Gaza

    “Negara Israel pada siang dan malam menghancurkan kesepakatan melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” jelas pejabat senior Hamas tersebut.

    Militer Israel tidak menanggapi langsung tuduhan tersebut, meski sebelumnya mengatakan bahwa beberapa warga Palestina telah mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi gencatan senjata. Israel dan pasukannya “menembak untuk menghindari ancaman”.

    Israel menuntut Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari perjanjian genjatan senjata, namun hingga kini hal tersebut masih ditolak oleh pihak Hamas. Hamas justru melancarkan operasi keamanan di kawasan perkotaan yang ditinggalkan oleh pasukan Israel, melakukan eksekusi publik terhadap individu yang berkolaborasi dengan Israel dan bentrokan senjata dengan klan lokal.

    Sementara itu, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric Egger, mengatakan kepada televisi Jerman bahwa situasi gencatan senjata saat ini sangat rawan. “Tingkat penderitaan dalam dua tahun terakhir melebihi apa pun yang kita lihat selama beberapa dekade terakhir,” tambah Egger. Jika perang dengan intensitas sebelumnya kembali pecah, ia merasa kecil harapan “semuanya akan kembali normal suatu saat nanti.”

    Spoljaric Egger menyebut situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dramatis. “Gaza berada dalam reruntuhan, hampir tidak ada bangunan yang tidak hancur atau rusak. Tidak ada infrastruktur dasar, tidak ada lingkungan yang layak untuk bertahan hidup. Bantuan kemanusiaan besar dibutuhkan sebelum memikirkan pembangunannya kembali.”

    Pemimpin ICRC tersebut turut menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. “Biaya meningkat, sementara anggaran menyusut. Tanpa dana yang cukup, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan kami.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Israel-Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata Gaza

    Israel-Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City

    Israel dan Hamas saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza. Tel Aviv mengeluhkan Hamas yang tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera,, sedangkan Hamas menuding Israel melanggar gencatan dengan melepas tembakan yang menewaskan puluhan orang.

    Pertikaian mengenai penyerahan jenazah sandera, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/10/2025), berpotensi menggagalkan gencatan senjata Gaza dan elemen-elemen lainnya yang belum terselesaikan, termasuk perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas harus menyerahkan total 48 sandera, yang terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah tewas.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup pada Senin (13/10). Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas telah dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa Israel tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus memenuhi kewajibannya, serta menuntut Hamas mengembalikan 19 jenazah sandera sesuai kesepakatan.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian Gaza dan mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Hamas mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Pada Kamis (16/10), seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang dalam rentetan penembakan sejak Jumat (10/10) lalu. Pejabat Hamas itu mengatakan daftar pelanggaran oleh Tel Aviv telah diserahkan kepada mediator.

    “Negara pendudukan bekerja siang dan malam untuk melemahkan perjanjian melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” kata pejabat senior Hamas yang tidak disebut namanya tersebut.

    Militer Israel belum menanggapi tuduhan tersebut. Namun Tel Aviv sebelumnya mengklaim pasukannya “melepaskan tembakan untuk meredakan ancaman” ketika sejumlah warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar garis gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • Israel Gempur Hizbullah di Lebanon, 1 Orang Tewas-7 Luka

    Israel Gempur Hizbullah di Lebanon, 1 Orang Tewas-7 Luka

    Beirut

    Militer Israel mengatakan pasukannya menggempur target-target kelompok Hizbullah dan sekutunya di wilayah Lebanon pada Kamis (16/10) waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya satu orang tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Presiden Lebanon Joseph Aoun, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), bersikeras mengatakan serangan Israel menargetkan “fasilitas-fasilitas sipil” di wilayahnya. Aoun mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak tahun lalu.

    “Agresi Israel yang berulang kali terjadi sebagai bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan menghancurkan infrastruktur produktif, menghambat pemulihan ekonomi, dan merusak stabilitas nasional dengan dalih keamanan palsu,” kata Aoun dalam pernyataannya.

    Laporan Anadolu Agency menyebut militer Israel melancarkan sedikitnya 12 serangan terhadap wilayah Lebanon bagian selatan dan timur pada Kamis (16/10).

    Kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan bahwa dua serangan Israel menargetkan kota Bnaafoul di Sidon, dan serangan ketiga menargetkan area Khirbet Dweir, yang terletak di antara kota Sarafand dan Baysariyeh.

    Jet-jet tempur Israel, menurut NNA, juga mengebom area di antara kota Roumine dan Houmine yang ada di distrik Nabatieh. Tidak hanya itu, NNA juga melaporkan bahwa serangan drone Israel menghantam area Bilda di distrik Marjayoun saat penduduk lokal sedang memanen zaitun.

    Rentetan serangan udara Israel lainnya, sebut NNA, juga menargetkan distrik Sidon, Marjayoun, dan Bint Jbeil di bagian selatan Lebanon, serta Baalbek di wilayah timur negara tersebut.

    Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya satu orang tewas dalam serangan di kota Shmistar, bagian timur Lebanon.

    Disebutkan juga bahwa enam orang mengalami luka-luka di Ansar, distrik Nabatieh, dan satu orang lainnya mengalami luka-luka di area Bnaafoul, distrik Saida.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut mereka telah “menyerang infrastruktur teroris Hizbullah… di wilayah Mazraat Sinai di Lebanon bagian selatan”.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya menyerang fasilitas yang digunakan oleh Green Without Borders, sebuah LSM yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS), yang oleh Tel Aviv dianggap “beroperasi di bawah kedok sipil untuk menyembunyikan keberadaan Hizbullah di area perbatasan dengan Israel”.

    Israel telah berulang kali mengebom wilayah Lebanon, meskipun ada gencatan senjata yang berlaku sejak November tahun lalu, yang mengakhiri pertempuran sengit selama setahun antara Tel Aviv dan Hizbullah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    Jakarta

    Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.

    Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

    “[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

    Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

    Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

    Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

    Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

    Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

    Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

    Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

    Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

    Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

    Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

    Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

    Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

    Operasi penangkapan besar-besaran

    Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

    Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

    Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

    Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

    Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

    Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

    Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

    Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

    Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

    BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

    BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

    Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

    Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

    Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

    Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

    “Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

    Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

    Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

    Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

    “Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

    Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

    Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

    Bagaimana asal muasal gereja?

    Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

    Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

    Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

    Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

    “Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

    “[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

    Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

    Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

    Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

    “Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

    Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

    Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

    Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

    Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

    Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

    Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

    Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

    Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

    “Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

    “Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

    (haf/haf)

  • Gencatan Senjata Berakhir Malam Ini, Pakistan Desak Taliban Penuhi Tuntutan

    Gencatan Senjata Berakhir Malam Ini, Pakistan Desak Taliban Penuhi Tuntutan

    Jakarta

    Gencatan senjata di sepanjang perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan akan berakhir malam ini. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan perpanjangan gencatan senjata akan dilihat bagaimana sikap Taliban ke depannya.

    “Jika dalam 48 jam mereka ingin menyelesaikan masalah dan memenuhi tuntutan tulus kami, maka kami siap,” kata Sharif kepada kabinetnya, seraya menegaskan kembali bahwa militan Taliban Pakistan harus dibasmi dan wilayah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk merencanakan serangan, sebagaimana dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Diketahui, puluhan tentara dan warga sipil tewas dalam bentrokan lintas perbatasan. Di Afghanistan, jurnalias AFP melihat toko-toko kembali dibuka dan penduduk telah kembali ke rumah mereka yang ditinggalkan selama pertempuran berlangsung.

    Gencatan senjata 48 jam — yang berakhir Jumat malam — bertujuan untuk memberikan waktu untuk “menemukan solusi positif…melalui dialog yang konstruktif”, menurut Islamabad.

    Pakistan menghadapi peningkatan serangan terhadap pasukan keamanannya di perbatasan barat dengan Afghanistan, yang dipimpin oleh Taliban Pakistan dan afiliasinya.

    Direktur kesehatan Spin Boldak mengatakan 40 warga sipil tewas dan 170 lainnya luka-luka pada hari Rabu, sementara misi PBB di Afghanistan (UNAMA) melaporkan setidaknya 37 orang tewas dan 425 lainnya luka-luka di beberapa provinsi yang terdampak bentrokan.

    Ratusan warga dan pejabat Taliban menghadiri pemakaman tujuh anggota keluarga yang sama di Spin Boldak.

    Islamabad menuduh Kabul melindungi militan yang merencanakan serangan rutin mereka dari tanah Afghanistan — tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Taliban.

    Para pejabat Pakistan di perbatasan utara dan selatan dengan Afghanistan mengatakan kepada AFP pada hari Kamis bahwa “tidak ada kekerasan yang dilaporkan semalam, dan gencatan senjata tetap berlaku”.

    Seorang pejabat keamanan senior di Peshawar mengatakan kepada AFP: “Pasukan paramiliter tambahan telah dikerahkan untuk melawan potensi…aktivitas militan yang dapat membahayakan gencatan senjata.”

    Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota Kabul sesaat sebelum gencatan senjata diumumkan, begitu pula di provinsi selatan Kandahar, tempat tinggal pemimpin tertinggi Taliban Afghanistan yang masih dirahasiakan.

    Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyambut baik gencatan senjata tersebut dan mendesak kedua belah pihak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap warga sipil dan “berkomitmen pada gencatan senjata yang langgeng”.

    (zap/maa)

  • Madagaskar Bakal Dipimpin Kolonel Usai Presiden Dimakzulkan

    Madagaskar Bakal Dipimpin Kolonel Usai Presiden Dimakzulkan

    Antananarivo

    Majelis rendah parlemen Madagaskar memakzulkan Andry Rajoelina dari jabatan Presiden Madagaskar atas tuduhan desersi tugas. Terbaru, seorang kolonel militer akan dilantik sebagai Presiden sementara Madagaskar.

    Dirangkum detikcom, Kamis (16/10/2025), Rajoelina menganggap sidang pemakzulan itu tidak memiliki dasar hukum. Dilansir AFP, putusan parlemen itu disahkan dengan 130 suara mendukung atau jauh di atas ambang batas konstitusi yakni 2/3 dari majelis yang beranggotakan 163 orang.

    Putusan pemakzulan itu menjadi teguran keras terhadap Rajoelina yang telah bersembunyi selama berminggu-minggu saat negaranya diguncang demonstrasi. Warga diketahui turun ke jalan menentang pemerintahan negara kepulauan itu.

    Usai putusan pemakzulan itu, unit militer elite Madagaskar, CAPSAT, mengatakan mereka telah mengambil alih kekuasaan.

    “Kami telah mengambil alih kekuasaan,” kata Kepala Unit Militer CAPSAT, Kolonel Michael Randrianirina.

    Kantor Presiden Anggap Militer Lakukan Kudeta

    Kantor Kepresidenan Madagaskar mengecam klaim CAPSAT untuk mengambil alih kekuasaan. Kantor Kepresidenan Madagaskar menyebut kehadiran militer adalah upaya kudeta.

    “Kehadiran pasukan militer bersenjata di depan Istana Presiden merupakan tindakan yang jelas merupakan percobaan kudeta,” kata Kantor Kepresidenan Madagaskar dalam sebuah pernyataan setelah pengumuman CAPSAT seperti dilansir AFP.

    Kantor Kepresidenan mengklaim Rajoelina masih menjabat sebagai Presiden. Dia mengatakan Rajoelina akan menjaga ketertiban konstitusional.

    “Presiden Republik tetap menjabat sepenuhnya dan memastikan pemeliharaan ketertiban konstitusional dan stabilitas nasional,” katanya

    Kolonel Militer Jadi Presiden Sementara

    Para perwira militer yang merebut kekuasaan di Madagaskar saat unjuk rasa antipemerintah meluas mengatakan pemimpin mereka akan dilantik sebagai presiden sementara negara tersebut. Pelantikan akan digelar pada Jumat (17/10).

    Dilansir AFP, Kolonel Michael Randrianirina menjanjikan pemilu selanjutnya dalam 2 tahun ke depan setelah Rajoelina dimakzulkan oleh parlemen. Komunitas internasional menyuarakan kekhawatiran, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam apa yang disebutnya sebagai pengambilalihan kekuasaan yang ‘inkonstitusional’.

    Madagaskar terjerumus ke dalam pergolakan politik terburuknya dalam beberapa tahun setelah unit militer elite CAPSAT mengambil alih kekuasaan beberapa saat setelah parlemen secara bulat mendukung pemakzulan Rajoelina pada Selasa (14/10) waktu setempat. Rajoelina yang berusia 51 tahun sendiri telah berkuasa sejak tahun 2009.

    Dia diduga telah meninggalkan negara tersebut saat unjuk rasa meluas di jalanan. Madagaskar menjadi negara terbaru dari beberapa bekas koloni Prancis yang jatuh di bawah kendali militer sejak tahun 2020, setelah kudeta terjadi di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea.

    Kolonel Randrianirina, yang merupakan Komandan CAPSAT, akan dilantik sebagai presiden transisi dalam ‘sidang khidmat’ di pengadilan tertinggi Madagaskar pada Jumat (17/10) waktu setempat. Militer merilis pengumuman yang dikaitkan dengan ‘Dewan Kepresidenan untuk Reformasi Republik Madagaskar’ dan ditandatangani oleh Randrianirina sendiri.

    Sang kolonel mengatakan transisi ke kepemimpinan sipil akan memakan waktu kurang dari 2 tahun dan mencakup restrukturisasi lembaga-lembaga besar.

    “Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran,” kata Randrianirina dalam pernyataan via televisi setempat pada Rabu (15/10).

    Dia menjanjikan pemilu digelar dalam waktu 18 bulan hingga 24 bulan ke depan. Dia mengatakan konsultasi sedang berlangsung untuk menunjuk seorang Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan baru.

    Randrianirina telah sejak lama menjadi pengkritik pemerintahan Rajoelina. Dia dilaporkan pernah dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 2023 lalu karena dituduh merencanakan kudeta.

    Situasi ibu kota Antananarivo tetap tenang pada Rabu (15/10) waktu setempat. Demonstrasi di Madagaskar dilakukan oleh Gen Z sejak 25 September lalu.

    Mereka melakukan demo karena kekurangan air dan energi. Mereka juga mendukung intervensi yang dilalukan Randrianirina. Mereka menyerukan adanya ‘perubahan sistemis’ di Madagaskar. Demonstrasi itu sempat berlangsung ricuh dan menyebabkan setidaknya 22 orang tewas.

    Rajoelina pertama kali berkuasa melalui kudeta yang didukung militer pada tahun 2009, yang dikecam oleh komunitas internasional. Dia terpilih sebagai presiden tahun 2018 dan kembali terpilih dalam pemilu tahun 2023 yang diwarnai sengketa.

    Simak juga Video ‘Diterpa Gelombang Demo, Presiden Madagaskar Kabur ke Luar Negeri’:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Zelensky Harap Perdamaian di Timur Tengah Disusul Rusia dan Ukraina

    Zelensky Harap Perdamaian di Timur Tengah Disusul Rusia dan Ukraina

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyoroti langkah perdamaian di Timur Tengah usai gencatan senjata disepakati di Jalur Gaza. Zelensky berharap momentum perdamaian itu bisa memengaruhi Rusia.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (17/10/2025), Zelensky telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk perundingan senjata Ukraina dan Rusia. Dia akan berbincang dengan Presiden AS Donald Trump mengenai ini.

    “Besok, pertemuan dengan Presiden (Donald) Trump dijadwalkan — dan kami berharap momentum pengekangan teror dan perang yang berhasil di Timur Tengah akan membantu mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina,” kata Zelensky di X.

    “Bahasa kekuatan dan keadilan pasti akan merugikan Rusia,” tambahnya.

    Dalam pertemuan dengan Trump tersebut, Zelensky akan membahas potensi pasokan rudal jarak jauh Tomahawk AS, yang mampu mencapai Moskow dari Ukraina. “Kita sudah bisa melihat bahwa Moskow sedang terburu-buru untuk melanjutkan dialog segera setelah mendengar tentang Tomahawk,” kata Zelensky.

    Diketahui, Trump telah berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon usai Ukraina meminta pasokan rudal Tomahawk ke AS. Putin disebut memberi tahu Trump bahwa memasok rudal Tomahawk akan membahayakan upaya perdamaian. Kedua pemimpin ini pun sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak di Budapest, Hungaria.

    (fca/fca)

  • Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Ramallah

    Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Mustafa, bertemu dengan para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjelaskan rencana rekonstruksi Gaza. Rencana itu dipaparkan meski ada ketidakpastian terkait peran pemerintahnya di Gaza.

    “Saya yakin bahwa 12 bulan dari sekarang, Otoritas Palestina akan beroperasi penuh di Gaza,” kata Mustafa beberapa hari setelah gencatan senjata mulai berlaku di Gaza, dilansir AFP, Kamis (16/10/2025).

    Untuk diketahui, Otoritas Palestina (PA) tidak lagi berperan dalam pemerintahan Gaza sejak rivalnya, Hamas, merebut kendali wilayah tersebut pada tahun 2007. Meski demikian, Otoritas Palestina masih menyediakan beberapa layanan di wilayah tersebut.

    Rencana perdamaian Gaza yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak mengesampingkan kemungkinan pembentukan negara Palestina. Dia juga menyarankan untuk mengizinkan peran Otoritas Palestina setelah menyelesaikan serangkaian reformasi.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menentang pembentukan negara Palestina dan hampir menolak opsi keputusan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah atas Gaza pascaperang.

    Mustafa mengatakan Otoritas Palestina telah menyusun rencana 5 tahun untuk Gaza yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Rencana itu membutuhkan USD 65 miliar untuk 18 sektor berbeda seperti perumahan, pendidikan, pemerintahan, dan banyak lagi.

    “Visi kami jelas. Gaza akan dibangun kembali sebagai bagian dari Negara Palestina yang terbuka, terhubung, dan berkembang,” ujar Mustafa kepada para menteri Palestina, kepala badan PBB, dan kepala misi diplomatik dari kantornya di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dia juga mengatakan diskusi teknis sedang berlangsung dengan Uni Eropa mengenai operasi penyeberangan yang aman, sistem bea cukai, dan unit kepolisian terpadu. Uni Eropa adalah salah satu donor terbesar bagi Otoritas Palestina.

    (fas/haf)

  • Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Jakarta

    Tanah yang subur, lahan pertanian luas, dan sejarah panjang sebagai pemasok pangan bagi kekaisaran serta pasar global membuat Ukraina dikenal sebagai ‘lumbung pangan dunia’.

    Dengan luas lahan pertanian mencapai 41,3 juta hektare, dua pertiganya berupa tanah hitam yang sangat subur, Ukraina mampu menghasilkan panen melimpah dengan sedikit penggunaan pupuk, irigasi, tenaga kerja, dan mesin berat.

    Surplus gandum Ukraina dulu menjadi sumber pangan bagi Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Setelah merdeka pada 1991, Ukraina menjadi pemasok pangan utama dunia, terutama ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia.

    Dari kelimpahan menuju ketahanan

    Sebelum invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, sektor pertanian menyumbang 41% dari pendapatan ekspor Ukraina, senilai sekitar $27,8 miliar (sekitar Rp 440 triliun) pada 2021, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Karena itu, perang menghantam keras perekonomian dalam negeri sekaligus mengancam ketahanan pangan global.

    Pasukan Rusia merebut sebagian besar lahan pertanian, sementara blokade laut, serangan rudal, dan ranjau di Laut Hitam menghentikan hampir semua pengiriman ekspor utama Ukraina.

    Volume ekspor anjlok lebih dari 90% dalam tiga bulan pertama tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, memicu lonjakan harga pangan global dan memperparah krisis kelaparan di negara-negara yang bergantung pada impor.

    Natalia Shpygotska, analis senior di Dragon Capital, mencatat bahwa sebelum invasi, Ukraina menyumbang sekitar 8% ekspor gandum dunia, 13% jagung, dan 12% jelai. Ukraina juga memasok 40-50% minyak bunga matahari dunia.

    Invasi menyebabkan produksi gandum turun 29% pada musim 2022/23, dengan 22% lahan pertanian tidak ditanami karena pendudukan Rusia, ranjau, dan kekurangan tenaga kerja. Namun, data USDA menunjukkan bahwa ekspor segera pulih.

    Pangan menjadi medan perang

    Ukraina menuduh Kremlin menggunakan ketahanan pangan sebagai senjata dengan menargetkan infrastruktur pertanian secara sengaja. Dalam dua tahun pertama konflik, lebih dari 300 fasilitas pertanian rusak akibat serangan Rusia, dan pada 2022 saja lebih dari 500 ribu ton gandum dicuri.

    Butuh waktu hingga Agustus tahun itu sebelum angkatan bersenjata Ukraina berhasil menekan armada Laut Hitam Rusia secara signifikan. Dengan bantuan drone laut dan rudal anti-kapal dari Barat, tenggelamnya kapal Moskva pada April lalu menjadi pukulan besar bagi Kremlin. Harga pangan dunia pun kembali stabil mendekati level sebelum perang setahun kemudian.

    Inisiatif Gandum Laut Hitam yang diluncurkan pada Juli 2022 oleh PBB dan Turki membuka kembali tiga pelabuhan Ukraina dan memungkinkan ekspor 33 juta ton gandum hingga Juli 2023.

    Sementara itu, Uni Eropa meluncurkan jalur alternatif yang disebut Solidarity Lanes, menggunakan jalur kereta, sungai (Danube), dan darat melalui Polandia, Rumania, dan Bulgaria. Jalur ini membantu hampir separuh ekspor gandum Ukraina mencapai pasar Eropa, meski Rusia masih memblokade Laut Hitam.

    Gabungan upaya ini memulihkan ekspor Ukraina hingga sekitar 64 juta ton pada musim 2023/24, mencapai 75% dari level sebelum perang dan membantu menstabilkan ketahanan pangan global.

    “Solidarity Lanes dari Uni Eropa menjadi penyelamat penting sebelum jalur pelabuhan di Laut Hitam benar-benar pulih. Namun, karena keterbatasan infrastruktur dan biaya transportasi darat yang tinggi, jalur tersebut tidak sepenuhnya bisa menggantikan ekspor lewat laut,” kata Shpygotska.

    Arus dagang pulih, tapi stabilitas masih jauh

    Lebih dari tiga tahun sejak invasi dimulai, Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina memperkirakan ekspor biji-bijian dan minyak nabati mencapai lebih dari 60 juta ton untuk musim Juli 2024 hingga Juni 2025, termasuk 15 juta ton gandum, 25 juta ton jagung, dan 2,5 juta ton jelai.

    Namun pada bulan lalu, Ukraina mencatat penurunan ekspor pertanian sebesar 38% dibanding bulan yang sama tahun 2024, sebagian besar akibat meningkatnya serangan Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam. Asosiasi Gandum Ukraina melaporkan pengiriman melalui pelabuhan Odesa turun hampir sepertiga.

    Proyeksi untuk musim 2025/2026 juga tidak terlalu optimistis. Panen biji-bijian diperkirakan turun 10% menjadi sekitar 51 juta ton karena gangguan perang yang terus berlanjut, menandakan kerentanan yang masih tinggi.

    Saat dunia memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, sebuah inisiatif PBB untuk melawan kelaparan global, kontribusi Ukraina tetap krusial. Gandum Ukraina menjadi penyelamat bagi wilayah-wilayah rawan pangan, mengisi kekosongan yang sulit ditandingi oleh negara lain.

    Sebagai contoh, Program Pangan Dunia (WFP) mendapatkan 80% pasokan gandumnya dari Ukraina pada 2023 untuk membantu memberi makan sekitar 400 juta orang di negara-negara seperti Yaman dan Etiopia.

    Ukraina menghadapi berbagai tekanan

    Selain perang yang telah menimbulkan kerugian lebih dari 80 miliar dolar AS, Ukraina masih dihadapkan pada sejumlah tantangan lain. Sekitar 20% penduduknya atau 7,3 juta orang masih mengalami kerawanan pangan.

    Biaya rekonstruksi infrastruktur pertanian Ukraina diperkirakan mencapai $55,5 miliar, tetapi masih sangat kekurangan dana. Harga tanah, terutama tanah pertanian, melonjak tajam dalam dua tahun terakhir.

    Pembatasan impor UE terhadap beberapa produk pertanian Ukraina yang dimulai pada 2024 memicu ketegangan antara Kyiv dan negara tetangga seperti Polandia, Slovakia, dan Hungaria, yang mengeluhkan kelebihan pasokan dan persaingan dengan petani lokal.

    Petani mempertaruhkan nyawa

    Ancaman bagi pekerja pertanian masih sangat nyata. The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bulan lalu bahwa setidaknya 12 petani tewas dan lebih dari 40 lainnya luka-luka di wilayah Kherson sejak perang dimulai, mengutip data pemerintah.

    Salah satunya adalah petani Oleksandr Hordienko, yang pada Juli lalu mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 80 drone Rusia menggunakan alat pelacak dan senapan yang ia beli sendiri. Bulan lalu, Hordienko tewas dalam serangan drone Rusia yang menghantam kendaraannya, menurut laporan WSJ.

    “Petani Ukraina menghadapi ranjau darat, sistem irigasi yang hancur, serta serangan drone dan rudal yang sering terjadi di dekat garis depan,” ujar Shpygotska. “Namun, mereka tetap memastikan pasokan pangan dalam negeri dan ekspor gandum, minyak, serta protein ke pasar dunia di tengah situasi yang luar biasa sulit.”

    Perubahan iklim juga menjadi ancaman besar. Suhu yang terus meningkat dan kekeringan berulang diperkirakan akan mengganggu hasil panen Ukraina di masa mendatang. Dengan banyaknya lahan pertanian yang masih dikuasai Rusia, Shpygotska memperingatkan bahwa sebagian wilayah bisa tetap tidak bisa digunakan selama bertahun-tahun.

    “Perdamaian berkelanjutan dan upaya pembersihan ranjau sangat diperlukan agar lahan pertanian itu bisa kembali ditanami,” ujarnya.

    Meski julukan “lumbung pangan dunia” masih melekat pada Ukraina, hanya dukungan global dalam mewujudkan perdamaian dan memperlancar perdagangan yang dapat menjamin hasil panen mereka terus memberi makan jutaan orang di seluruh dunia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Sebut Erdogan Bisa Bantu Akhiri Perang di Ukraina: Dia Dihormati Putin” di sini:

    (haf/haf)