Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Iran Eksekusi Mati Mata-mata Mossad Israel

    Iran Eksekusi Mati Mata-mata Mossad Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Iran melakukan eksekusi mati kepada seorang pria yang diduga sebagai mata-mata Israel. Pihak yang dieksekusi disinyalir bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad.

    “Eksekusi mata-mata ini dilakukan setelah konfirmasi oleh Mahkamah Agung dan penolakan permohonan grasinya di Penjara Qom,” kata Kepala Pengadilan Provinsi Qom, Kazem Mousavi, dilansir AFP, Senin (20/10/2025).

    Identitas pria yang dihukum mati belum diungkap pemerintah Iran. Eksekusi telah dilakukan di kota Qom pada Sabtu (18/10) waktu setempat.

    Menurut otoritas Iran, tersangka mulai menghubungi intelijen Israel pada Oktober 2023 dan ditangkap antara Januari dan Februari 2024. Penyidik mengatakan ia mengaku bekerja sama dengan Mossad dan menyebarkan informasi rahasia secara daring.

    Dilansir Al Jazeera, tersangka secara aktif melakukan pertemuan dengan pihak Mossad. Tersangka juga disebut rutin memberikan informasi rahasia Iran kepada Mossad.

    “Individu ini, atas alasan pribadi dan profesional, memulai kontak dengan dinas-dinas rezim zionis, mengadakan pertemuan dengan para perwira Mossad, terlibat dalam kerja sama intelijen, dan mulai mengirimkan informasi rahasia di dunia maya kepada rezim zionis palsu dan pembunuh anak-anak tersebut. Namun, melalui tindakan cepat dan cerdas oleh aparat intelijen dan peradilan negara, ia berhasil diidentifikasi dan kebocoran informasi sensitif tersebut dapat dicegah,” kata Mousavi.

    (ygs/ygs)

  • Israel Gempur Gaza di Tengah Gencatan Senjata, 11 Orang Tewas

    Israel Gempur Gaza di Tengah Gencatan Senjata, 11 Orang Tewas

    Jakarta –

    Pasukan militer Israel kembali melancarkan serangkaian serangan di wilayah Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Total 11 orang dilaporkan meninggal akibat serangan terbaru Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (19/10/2025), Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan udara Israel ini terjadi di hari ini waktu setempat. Juru bicara badan tersebut, Mahmud Bassal, mengatakan enam korban tewas ketika serangan Israel menargetkan kelompok warga sipil di Gaza utara.

    Belum ada keterangan yang diberikan pihak Israel. Militer Israel kepada AFP mengatakan sedang memeriksa laporan tersebut.

    Gencatan senjata di Gaza saat ini di ambil kegagalan usai Hamas dan Israel kembali bersitegang. Israel menuding Hamas melakukan serangan di Rafah dan langsung dibalas serangan balasan oleh Israel di wilayah tersebut.

    Dilansir Reuters, tentara Israel melakukan serangan udara dan tembakan artileri di wilayah Rafah hari ini. Serangan tersebut menghancurkan terowongan dan bangunan militer. Serangan itu dilakukan Israel usai menuding Hamas telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

    Salah satu warga Palestina yang menjadi saksi mata mengatakan adanya ledakan dan tembakan di Rafah. Petugas medis di Rumah Sakit Al-Aqsa mengatakan adanya tembakan tank di kota selatan Abassan dekat Khan Younis, serangan udara di kota Zawayda di Gaza, dan ledakan di kota Deir Al-Balah di Gaza, yang menewaskan sedikitnya lima orang.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Minggu bahwa serangan Israel telah menewaskan sedikitnya delapan orang dalam 24 jam terakhir.

    Seorang pejabat militer Israel mengatakan sebelumnya pada hari Minggu bahwa Hamas telah melakukan beberapa serangan terhadap pasukan Israel di Gaza, termasuk serangan granat berpeluncur roket dan serangan penembak jitu terhadap tentara Israel.

    “Kedua insiden tersebut terjadi di wilayah yang dikuasai Israel… Ini merupakan pelanggaran gencatan senjata yang berani,” kata pejabat itu.

    Dilansir Al Jazeera, Hamas menegaskan kelompoknya tetap mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Hamas mengaku tidak mengetahui adanya pertempuran di Rafah, tempat militer Israel melancarkan serangan udara hari ini.

    “Kami tidak mengetahui adanya insiden atau bentrokan yang terjadi di wilayah Rafah, karena wilayah tersebut merupakan zona merah di bawah kendali pendudukan, dan kontak dengan kelompok-kelompok kami yang tersisa di sana telah terputus sejak perang kembali terjadi pada bulan Maret tahun ini,” kata Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan.

    (ygs/azh)

  • Di Balik Gencatan Senjata Terbaru Pakistan dan Afghanistan

    Di Balik Gencatan Senjata Terbaru Pakistan dan Afghanistan

    Jakarta –

    Militer Pakistan dan pasukan Taliban Afghanistan terlibat bentrokan bersenjata sejak dua pekan terakhir. Tensi hubungan kedua kubu itu naik turun hingga saat ini sepakat melakukan gencatan senjata kembali.

    Dirangkum detikcom, Minggu (19/10/2025), bentrokan Pakistan dan Taliban berawal saat pasukan Taliban melancarkan serangan bersenjata terhadap Pakistan di sepanjang perbatasan bersama mereka pada Kamis (9/10). Taliban menuduh Pakistan melakukan serangan udara di wilayahnya.

    Dilansir AFP, Minggu (12/10), dua ledakan terdengar di ibu kota Afghanistan, Kabul, dan satu lagi di tenggara negara itu pada Kamis (9/10). Keesokan harinya, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Taliban menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut dan menuduh negara tetangganya melanggar kedaulatannya.

    “Sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh tentara Pakistan di Kabul, pasukan Taliban terlibat dalam bentrokan hebat melawan pasukan keamanan Pakistan di berbagai wilayah di sepanjang perbatasan,” kata militer Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Taliban, Enayat Khowarazm, mengatakan operasi yang ‘berhasil’ telah berakhir pada tengah malam. Namun dia memperingatkan serangan akan terjadi lagi jika Taliban menganggap ada pelanggaran lain.

    “Jika pihak lawan kembali melanggar wilayah Afghanistan, angkatan bersenjata kami siap untuk mempertahankan wilayah mereka dan akan merespons dengan tegas,” ujarnya.

    15 Warga Sipil Tewas

    Bentrokan berdarah terus terjadi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan setelah serangan pada Kamis (9/10). Otoritas Afghanistan melaporkan sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru itu, dengan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

    Juru bicara departemen informasi lokal Afghanistan, Ali Mohammad Haqmal, seperti dilansir AFP, Rabu (15/10), mengatakan bahwa bentrokan terbaru itu pecah pada Rabu (15/10) dini hari, di distrik Spin Boldak, Afghanistan bagian selatan.

    Haqmal menyebut sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan tersebut.

    Jumlah korban tewas itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat rumah sakit distrik Spin Boldak, Abdul Jan Barak, yang berbicara kepada AFP. Disebutkan juga oleh Barak bahwa lebih dari 80 wanita dan anak-anak menjadi korban luka-luka dalam bentrokan tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, juru bicara pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh pasukan militer Pakistan “sekali lagi” telah melancarkan serangan-serangan “dengan senjata ringan dan berat” di distrik Spin Boldak.

    Mujahid menyebut sedikitnya 12 warga sipil tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Pernyataan Mujahid tersebut tidak menyebutkan adanya korban jiwa di kalangan pasukan keamanan Afghanistan.

    Sepakat Gencatan Senjata 48 Jam

    Ketegangan kedua kubu itu sempat meredam pada Rabu (15/10) usai adanya bentrokan terbaru di perbatasan. Paksitan dan Taliban sepakat gencatan senjata selama 48 jam ke depan.

    “Pemerintah Pakistan dan rezim Taliban Afghanistan–atas permintaan Taliban telah memutuskan untuk menerapkan gencatan senjata sementara mulai pukul 18.00 hari ini selama 48 jam ke depan,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dilansir AFP, Rabu (15/10).

    Taliban juga telah membenarkan adanya kesepakatan gencatan senjata 48 jam ini. Pemerintah Taliban di Afghanistan memerintahkan tentara untuk menghormati gencatan senjata 48 jam yang diumumkan di Pakistan dan mulai berlaku pada Rabu malam setelah serangkaian ledakan dan bentrokan mematikan di perbatasan.

    “Gencatan senjata telah ditetapkan antara kedua negara setelah pukul 17.30 malam ini. Emirat Islam juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghormati gencatan senjata ini,” ujar juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, di media sosial X.

    Panas Lagi Usai Gencatan Senjata Selesai

    Masa gencatan senjata 48 jam itu tidak benar-benar mendinginkan ketegangan Pakistan dan Taliban. Pakistan melancarkan serangan udara ke Afghanistan. Akibat serangan itu, 10 orang dilaporkan tewas.

    “Dalam serangan udara di distrik Urgun, 10 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka,” kata seorang pejabat Afghanistan di rumah sakit Provinsi Paktika, dilansir dari AFP, Sabtu (18/10).

    Pada Jumat (17/10), seorang pejabat senior Taliban menuduh Pakistan melanggar gencatan senjata 48 jam yang telah membawa ketenangan selama dua hari di perbatasan. Ia memperingatkan Taliban akan “melakukan pembalasan”.

    Perundingan di Doha, Taliban-Pakistan Sepakat Gencatan Senjata Lagi

    Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perundingan di Doha, Qatar. Kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi antara kedua pihak.

    “Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata segera dan pembentukan mekanisme untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi antara kedua negara,” ujar Kementerian Luar Negeri Qatar, setelah perundingan damai di Doha, dilansir AFP, Minggu (19/10).

    Afghanistan dan Pakistan juga sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan dalam beberapa hari mendatang guna memastikan gencatan senjata.

    Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata tersebut. Asif mengatakan kedua pihak akan bertemu kembali di Istanbul pada 25 Oktober.

    “Terorisme di tanah Pakistan yang dilakukan dari Afghanistan akan segera dihentikan. Kedua negara tetangga akan saling menghormati kedaulatan,” tulis Asif di media sosial.

    Juru bicara Afghanistan, Zabihullah Mujahid, juga mengonfirmasi penandatanganan kesepakatan.

    “Telah diputuskan bahwa kedua negara tidak akan melakukan tindakan permusuhan apa pun terhadap satu sama lain,” tulisnya di X pada hari Minggu.

    “Tidak ada negara yang akan melakukan tindakan permusuhan apa pun terhadap satu sama lain, dan mereka juga tidak akan mendukung kelompok-kelompok yang melakukan serangan terhadap Pemerintah Pakistan.”

    Para menteri pertahanan mengunggah foto di X sambil berjabat tangan setelah penandatanganan.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • Gencatan Senjata Gaza Terancam Kolaps, Israel Lancarkan Serangan ke Rafah

    Gencatan Senjata Gaza Terancam Kolaps, Israel Lancarkan Serangan ke Rafah

    Jakarta –

    Gencatan senjata di Gaza terancam berakhir saat ini. Hal ini menyusul serangan militer terbaru yang dilakukan pasukan Israel di wilayah Rafah hari ini.

    Dilansir Reuters, Minggu (19/10/2025), tentara Israel melakukan serangan udara dan tembakan artileri di wilayah Rafah hari ini. Serangan tersebut menghancurkan terowongan dan bangunan militer. Serangan itu dilakukan Israel usai menuding Hamas telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

    Salah satu warga Palestina yang menjadi saksi mata mengatakan adanya ledakan dan tembakan di Rafah. Petugas medis di Rumah Sakit Al-Aqsa mengatakan adanya tembakan tank di kota selatan Abassan dekat Khan Younis, serangan udara di kota Zawayda di Gaza, dan ledakan di kota Deir Al-Balah di Gaza, yang menewaskan sedikitnya lima orang.

    Para saksi mata di Khan Younis mendengar gelombang serangan udara yang dilancarkan ke Rafah pada Minggu sore.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Minggu bahwa serangan Israel telah menewaskan sedikitnya delapan orang dalam 24 jam terakhir.

    Seorang pejabat militer Israel mengatakan sebelumnya pada hari Minggu bahwa Hamas telah melakukan beberapa serangan terhadap pasukan Israel di Gaza, termasuk serangan granat berpeluncur roket dan serangan penembak jitu terhadap tentara Israel.

    “Kedua insiden tersebut terjadi di wilayah yang dikuasai Israel… Ini merupakan pelanggaran gencatan senjata yang berani,” kata pejabat itu.

    Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan “garis kuning” yang menandai penarikan pasukan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata akan ditandai secara fisik dan setiap pelanggaran gencatan senjata atau upaya untuk melewati garis tersebut akan dibalas dengan tembakan.

    Dilansir Al Jazeera, menegaskan kelompoknya tetap mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Hamas mengaku tidak mengetahui adanya pertempuran di Rafah, tempat militer Israel melancarkan serangan udara hari ini.

    “Kami tidak mengetahui adanya insiden atau bentrokan yang terjadi di wilayah Rafah, karena wilayah tersebut merupakan zona merah di bawah kendali pendudukan, dan kontak dengan kelompok-kelompok kami yang tersisa di sana telah terputus sejak perang kembali terjadi pada bulan Maret tahun ini,” kata Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan.

    (ygs/azh)

  • Museum Louvre di Paris Dirampok, Perhiasan Raib

    Museum Louvre di Paris Dirampok, Perhiasan Raib

    Jakarta –

    Museum Louvre di Paris dibobol maling. Pelaku membawa kabur perhiasan sehingga mengakibatkan museum yang paling banyak dikunjungi di dunia itu tutup sementara.

    Dilansir AFP, Minggu (19/10/2025), pelaku pencurian tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 dan pukul 09.40. Pelaku mencuri perhiasan, yang nilainya masih ditaksir saat ini.

    Berdasarkan sumber polisi, para perampok menggunakan skuter yang dilengkapi gergaji mesin kecil dan menggunakan lift barang untuk mencapai ruangan yang mereka incar.

    Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati melaporkan adanya pembobolan di Louvre di Paris. Ia menyebut tidak ada korban dalam insiden tersebut.

    “Perampokan terjadi pagi ini saat pembukaan Museum Louvre,” tulis Dati di X.

    “Tidak ada laporan korban luka. Saya berada di lokasi bersama staf museum dan polisi,” tambahnya.

    Ia mengatakan Museum Luovre ditutup pada hari ini karena alasan luar biasa.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan bahwa perhiasan yang dicuri dari Museum Louvre “tak ternilai harganya”.

    Hal itu disampaikan Nunez kepada media berita Prancis France Inter, France Info dan Le Monde. Ia mengatakan sebanyak tiga atau empat orang pencuri telah mengincar dua pajangan di “Gallerie d’Apollon” (“Galeri Apollo”) tempat pameran tersebut. Adapun aksi perampokan itu hanya berlangsung dalam waktu tujuh menit.

    Diketahui, Louvre secara rutin terdaftar sebagai museum yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tempat pameran ini dikunjungi sembilan juta pengunjung pada tahun lalu.

    Lihat juga Video: Viral Calon Jemaah Haji Indonesia Dirampok Sopir Taksi di Makkah

    (yld/gbr)

  • Massa Demo ‘No Kings’ di Los Angeles Dibubarkan Pakai Gas Air Mata!

    Massa Demo ‘No Kings’ di Los Angeles Dibubarkan Pakai Gas Air Mata!

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat (AS) menggelar demo bertajuk ‘No Kings’, sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump di seluruh 50 negara bagian. Polisi membubarkan massa demo menggunakan gas air mata di Los Angeles.

    Dilansir AFP, Minggu (19/10/2025), penyelenggara mengatakan sebanyak tujuh juta orang mengikuti demo yang digelar dari New York hingga Los Angeles. Demonstrasi juga dilakukan di kota-kota kecil di seluruh wilayah AS dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida.

    “Seperti inilah demokrasi!” ujar ribuan orang meneriakkan yel-yel di Washington dekat Gedung Capitol AS, tempat pemerintah federal ditutup selama tiga minggu karena kebuntuan legislatif.

    Sejumlah massa membawa papan warna-warni menyerukan masyarakat untuk “melindungi demokrasi”. Sementara massa lainnya menuntut negara menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Di Los Angeles, para demonstran mengibarkan balon raksasa bergambar Trump memakai popok.

    Sejumlah massa banyak mengibarkan bendera, termasuk salah satunya bendera anime bajak laut populer “One Piece”. Diketahui, bendera dengan logo tengkorak itu baru-baru ini menjadi simbol utama protes anti-pemerintah dari Peru hingga Madagaskar.

    Meskipun ramai, demo tersebut sebagian besar berlangsung damai.

    Namun di pusat kota Los Angeles, menurut laporan Lo Angeles Times, polisi menembakkan peluru tak mematikan dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang termasuk demonstran “No Kings” pada Sabtu malam.

    “Setelah ribuan orang berkumpul untuk mengekspresikan hak-hak konstitusional mereka yang dilindungi Amandemen ke-1 secara damai pada pagi tadi, hampir seratus agitator berdemo menuju Aliso dan Alameda di mana mereka menggunakan laser dan lampu kedip berukuran industri,” ungkap Divisi Pusat LAPD di X.

    “Perintah Pembubaran dikeluarkan dan para demonstran dibubarkan dari area tersebut,” tambahnya, tanpa merinci apakah ada penangkapan yang dilakukan.

    Tonton juga Video: Momen Pidato Trump soal Gaza Diinterupsi di Parlemen Israel

    (yld/gbr)

  • Darurat di Peru Usai Demo Maut Berlarut-larut

    Darurat di Peru Usai Demo Maut Berlarut-larut

    Lima –

    Pemerintah Peru menetapkan keadaan darurat. Status tersebut diumumkan setelah demonstrasi ricuh yang berlarut-larut di Peru.

    Dirangkum detikcom, Jumat (17/10/2025), rentetan demonstrasi yang dilakukan anak-anak muda atau Gen Z di Peru telah berlangsung sejak akhir September 2025. Demonstrasi ini berujung kericuhan di berbagai lokasi.

    Demonstrasi itu terjadi setelah pemerintah mantan Presiden Peru Dina Boluarte mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk berkontribusi pada dana pensiun swasta. Padahal, terdapat ketidakamanan pekerjaan dan tingkat pekerjaan tidak resmi lebih dari 70 persen di Peru.

    Aksi-aksi protes juga meningkat di Peru selama enam bulan terakhir menyusul gelombang pemerasan dan pembunuhan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir.

    Pada Kamis (9/10/2025), anggota parlemen di Peru memutuskan untuk memakzulkan Dina Boluarte dari jabatan Presiden lewat sidang darurat. Boluarte sendiri menolak hadir di sidang Kongres tersebut.

    Boluarte telah ramai dikritik karena gagal membendung gelombang kejahatan. Boluarte juga dikenal sebagai salah satu pemimpin paling tidak populer di dunia, dengan tingkat penerimaan publik hanya berkisar antara 2-4 persen.

    Perempuan berumur 63 tahun itu dituduh memperkaya diri secara ilegal. Dia juga dituduh bertanggung jawab atas penindakan mematikan terhadap para demonstran

    Dalam sidang pemakzulan, mayoritas 118 dari 122 anggota parlemen mendukung pemakzulannya. Dengan putusan ini, Boluarte dicopot dari jabatan presiden, demikian diumumkan oleh pemimpin Kongres Jose Jeri, dilansir kantor berita AFP.

    Setelah Boluarte lengser, Jose Jeri dilantik sebagai Presiden baru Peru pada Jumat (10/10). Pergantian presiden rupanya tak membuat demonstrasi mereda.

    Demo dan Ricuh Terus Berlanjut

    Demonstrasi memprotes maraknya aksi kriminal berujung ricuh di Lima, ibu kota Peru, pada Rabu (15/10/2025). Aksi protes itu muncul setelah Presiden Jeri yang baru menjabat beberapa hari gagal meredam kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Hal itu dipicu maraknya tindak kriminal di negara tersebut.

    Unjuk rasa yang dipimpin kalangan muda ini melibatkan ribuan warga Peru, yang merasa frustrasi dengan kegagalan pemerintah mengatasi krisis kejahatan yang semakin memburuk. Mereka turun ke jalanan di Lima dan beberapa kota lainnya.

    Kantor Ombudsman Peru dalam laporannya, seperti dilansir AFP, menyebut sekitar 102 orang mengalami luka-luka akibat berbagai tindak kekerasan selama unjuk rasa berlangsung di Peru. Jumlah korban itu terdiri atas 24 warga sipil dan 78 polisi.

    Sejumlah demonstran, menurut koresponden AFP, berupaya menerobos pagar pembatas di sekitar gedung Kongres Peru pada malam hari. Para demonstran lainnya juga melemparkan batu dan menyalakan kembang api.

    Para polisi dengan perlengkapan antihuru-hara merespons aksi para demonstran dengan tembakan gas air mata. Presiden Jeri kemudian mengumumkan satu kematian dalam bentrokan saat unjuk rasa.

    “Saya menyesalkan kematian seorang warga berusia 32 tahun, Eduardo Ruiz Sanz,” kata Presiden Jeri dalam pernyataan via media sosial X. Namun, dia tanpa merinci lebih lanjut soal penyebab kematian tersebut.

    Koordinator Hak Asasi Manusia Nasional, sebuah LSM, menyebut kematian itu disebabkan oleh tembakan polisi berpakaian preman. Presiden Jeri juga mengatakan bahwa ‘unjuk rasa damai’ telah disusupi oleh para penjahat yang ingin ‘menimbulkan kekacauan’.

    Jeri, yang menjabat sebagai presiden sementara hingga pemilu digelar pada April tahun depan, telah bersumpah untuk menyatakan ‘perang’ terhadap kejahatan terorganisir dalam upaya meredakan protes. Kejahatan yang diprotes warga itu terdiri dari pemerasan dan pembunuhan kontrak. Geng-geng kriminal seperti Los Pulpos dan Tren de Aragua dari Venezuela, yang beroperasi di Amerika Latin, juga disebut kerap menyandera orang-orang dari berbagai lapisan untuk mendapatkan uang tebusan.

    Tetapkan Status Darurat

    Pemerintah Peru kemudian mengumumkan keadaan darurat. Status darurat itu berlaku di Lima.

    “Kami akan mengumumkan keputusan untuk menetapkan keadaan darurat setidaknya di Metropolitan Lima,” kata kepala kabinet Ernesto Alvarez dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Kepala Kepolisian Peru, Jenderal Oscar Arriola, kemudian mengatakan seorang polisi dari Direktorat Investigasi Kriminal diyakini telah menembakkan peluru yang menewaskan Ruiz, seorang rapper berusia 32 tahun yang ikut unjuk rasa pada Rabu (15/10). Arriola menyebut polisi itu, yang disebutnya diserang oleh massa, telah ditahan dan akan diberhentikan dari jabatannya.

    Ruiz menjadi korban tewas pertama dalam unjuk rasa yang dipimpin secara kolektif oleh Gen Z di Peru. Sementara, ratusan orang lainnya mengalami luka-luka ketika ribuan demonstran turun ke jalanan ibu kota Lima pada Rabu (15/10) waktu setempat.

    Tonton juga video ” Gas Air Mata Warnai Aksi Protes Massal Tolak Presiden Baru Peru” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • China Pecat 2 Jenderal Top dalam Operasi Antikorupsi

    China Pecat 2 Jenderal Top dalam Operasi Antikorupsi

    Beijing –

    Dua jenderal top China dipecat dari Partai Komunis yang berkuasa di negara tersebut dan dari militer karena “pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum”. Pemecatan kedua jenderal itu dilakukan saat operasi “pembersihan” antikorupsi marak menargetkan pemimpin militer negara tersebut.

    Pemecatan kedua jenderal top itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/10/2025), diumumkan oleh Kementerian Pertahanan China.

    He Weidong, merupakan jenderal nomor dua di China, dan Miao Hua, merupakan perwira politik tertinggi pada militer China, menjadi pejabat militer paling senior yang dipecat sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang menargetkan pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat, nama resmi militer China, sejak tahun 2023.

    Pemecatan He merupakan pemecatan pertama terhadap seorang jenderal yang masih aktif menjabat dalam Komisi Militer Pusat sejak Revolusi Kebudayaan tahun 1966 hingga 1976 silam. He tidak terlihat di depan publik sejak Maret lalu, namun penyelidikan terhadap aktivitasnya tidak diungkapkan otoritas China sebelumnya.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, mengatakan bahwa He dan Miao bersama tujuh pejabat militer senior lainnya, yang namanya disebutkan dalam pengumuman kementerian, “secara serius telah melanggar aturan disiplin partai dan diduga melakukan kejahatan serius terkait tugas yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar”.

    “Pelanggaran mereka bersifat serius, dengan konsekuensi yang sangat merugikan,” sebut Zhang dalam pernyataannya.

    Pemecatan He, yang berusia 67 tahun, memiliki implikasi di luar militer karena dia juga menjabat di Politbiro yang beranggotakan 24 orang, yang merupakan eselon kekuasaan tertinggi kedua Partai Komunis yang berkuasa di China.

    Sebagai salah satu dari dua wakil ketua komisi, sang jenderal merupakan komandan ketiga paling berkuasa dalam militer China dan telah dianggap sebagai orang dekat Presiden Xi Jinping yang merupakan panglima tertinggi militer negara tersebut.

    Pengumuman ini disampaikan beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis — badan elite beranggotakan lebih dari 200 pejabat senior — dijadwalkan menggelar sidang pleno keempatnya di Beijing. Keputusan lebih lanjut terkait para anggotanya, termasuk pemecatan anggota Komite Sentral, diperkirakan akan diresmikan dalam rapat tersebut.

    Sementara itu, Miao telah dipecat dari Komisi Militer Pusat pada Juni lalu setelah diselidiki atas “pelanggaran disiplin serius” pada November tahun lalu.

    Tonton juga video “Jadwal Tanding Kris Dayanti di World Kungfu Championship 2025” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella’

    Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella’

    Jakarta –

    Tanpa tubuh, tanda tangan, atau paspor, Diella (yang berarti “Matahari”), secara resmi menjabat sebagai menteri kabinet di Albania.

    Semula, Diella hanyalah asisten digital di portal pemerintahan e-Albania, sebelum akhirnya dipromosikan oleh Perdana Menteri (PM) Edi Rama menjadi Menteri Kecerdasan Buatan (AI) pertama di dunia.

    Diella tampil dalam balutan pakaian tradisional Albania dan digerakkan oleh algoritma, tersenyum dari layar monitor pemerintah. Rama menjanjikan era baru di mana “lelang publik akan 100% bebas korupsi dan setiap dana publik 100% transparan.”

    Di negara yang lama bergulat dengan korupsi, janji ini terdengar familiar. Namun, di balik senyum digital Diella, muncul pertanyaan manusiawi: Siapa yang bertanggung jawab jika kekuasaan tidak memiliki wajah manusia?

    Ketika Presiden Bajram Begaj menyetujui kabinet baru beranggotakan 16 orang pada 15 September 2025, nama Diella tidak tercantum. Menteri AI yang diumumkan dengan meriah oleh Rama tidak memiliki baris dalam dokumen resmi. Sebaliknya, Pasal 2 dari dekrit tersebut menetapkan Rama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan dan operasional menteri virtual, menempatkan sistem ini langsung di bawah kendalinya.

    Dalam implementasinya, tindakan ini memberi Rama kendali atas entitas yang tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Albania, setiap anggota Dewan Menteri harus merupakan sosok manusia seutuhnya, yakni seseorang yang mampu berpikir, memberikan suara, dan memikul tanggung jawab moral serta politik.

    “Gagasan tentang ‘Menteri AI’ tidak memiliki dasar dalam konstitusi Albania,” ungkap ahli hukum Sokol Hazizaj.

    Undang-undang perlindungan data pribadi dan kepegawaian sipil, kata Hazizaj, hanya membahas isu tanggung jawab di permukaan, tanpa menjelaskan bagaimana AI dapat beroperasi atau siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.

    “Diella hanya chatbot biasa”

    Sejak kemunculannya, pemerintah Albania belum memberikan rincian apa pun tentang data pelatihan, kode dasar, atau pengawasan manusia terkait Menteri AI tersebut. Di portal e-Albania, Diella masih muncul sebagai avatar tersenyum yang menyapa pengguna dengan jawaban sederhana, tanpa bukti memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

    “Saat ini, Diella hanyalah chatbot, bukan sistem otonom,” papar Besmir Semanaj, pakar teknologi informasi dengan pengalaman 17 tahun.

    “Kecerdasan buatan bisa mendukung pengambilan keputusan pemerintah jika dilatih dan diawasi dengan benar, tapi masalah utamanya adalah transparansi. Kita tidak tahu data apa yang digunakan atau siapa yang bertanggung jawab mengelolanya.”

    Uni Eropa (UE) sendiri telah mengesahkan AI Act pada 2024, sebuah aturan komprehensif pertama di dunia untuk kecerdasan buatan. UU tersebut mengklasifikasikan sistem AI seperti Diella sebagai “risiko tinggi.” Setiap algoritma yang memPengaruhi administrasi publik harus ditinjau dan disetujui oleh pengambil keputusan, yakni manusia, sebagai perlindungan terhadap apa yang disebut UE sebagai “otomatisasi tanpa akuntabilitas.”

    Sebagai calon anggota UE, Albania belum wajib mengikuti standar ini, tapi pemerintahnya telah berjanji menyesuaikan hukum nasional dengan peraturan Eropa.

    “Jika kita membangun sistem berbasis AI, kita juga harus membangun lembaga yang mengawasi dan mengendalikannya,” sambung Semanaj.

    “Investasi dalam AI harus diiringi dengan investasi dalam pengawasan, atau kita berisiko menciptakan sistem yang tidak bisa kita awasi.”

    Bayang-bayang gangguan politik?

    Saat Parlemen Albania yang baru bersidang pada 18 September lalu untuk mempresentasikan program pemerintahan periode keempat, suasana langsung memanas. Debat kebijakan berubah menjadi keributan, teriakan, dan aksi walkout. Ketika Rama, yang bertanggung jawab langsung atas menteri AI virtual, memberi giliran bicara kepada Diella, layar di ruang sidang menyala.

    Sebuah figur digital muncul berkostum tradisional Albania, berbicara dengan suara buatan yang tenang, perpaduan antara budaya dan kode komputer.

    “Jangan nilai aku dari asal-usulku, tapi dari fungsiku,” jelas Diella kepada para anggota parlemen.

    “Aku mungkin bukan manusia, tapi aku konstitusional. Aku melayani rakyat yang menulis konstitusi ni.”

    Beberapa saat kemudian, anggota parlemen oposisi dari sayap kanan, yang menentang legitimasi hasil pemilu Mei 2025, meninggalkan ruang sidang.

    Menurut Artan Fuga, profesor komunikasi dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Albania, Diella bukanlah tonggak teknologi, melainkan pengalih perhatian politik.

    “Rama menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan pusat perhatian kedua,” jelasnya.

    “Alih-alih memperdebatkan legitimasi pemerintah atau programnya, oposisi justru memperdebatkan avatar.”

    Namun, Fuga menegaskan bahwa risikonya nyata.

    “Di saat Albania masih mempertanyakan apakah pemilunya benar-benar bebas, kita justru diberitahu bahwa tak perlu lagi mengawasi pemerintah melalui parlemen, menyuarakan kehendak sipil, atau menuntut transparansi etis, karena kecerdasan buatan bisa mengurus semuanya,” sebut Fuga.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Di balik eksperimen politik ini, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam: Siapa yang pada akhirnya memutuskan?

    Secara teknis, Diella suatu hari bisa membuat keputusan resmi, tapi rakyat Albania belum yakin apakah Diella layak diberi kekuasaan seperti itu.

    “Algoritma bisa memproses informasi, tapi tidak bisa menimbang konsekuensi moral,” kata Fuga. “Begitu kita mengangkat rasionalitas teknis di atas akuntabilitas politik, kita berisiko menghapus demokrasi itu sendiri.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Berkenalan dengan Diella, Menteri dari AI Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

  • Kolonel Militer Dilantik Jadi Presiden Madagaskar Usai Pemakzulan

    Kolonel Militer Dilantik Jadi Presiden Madagaskar Usai Pemakzulan

    Antananarivo –

    Kolonel militer Michael Randrianirina resmi dilantik sebagai Presiden Madagaskar pada Jumat (17/10) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah perebutan kekuasaan oleh militer yang memaksa mantan Presiden Andry Rajoelina melarikan diri ke luar negeri.

    Randrianirina, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), merupakan pemimpin unit militer CAPSAT yang memberontak dan bergabung dengan demonstran antipemerintah pada akhir pekan lalu.

    Saat pelantikan pada Jumat (17/10), menurut laporan jurnalis AFP yang hadir di lokasi, Randrianirina membaca sumpah jabatan presiden dalam seremoni yang digelar di pengadilan tinggi negara tersebut di ibu kota Antananarivo.

    “Hari ini menandai titik balik bersejarah bagi negara kita. Dengan semangat rakyat yang membara, didorong oleh keinginan untuk perubahan dan cinta yang mendalam terhadap tanah air, kita dengan gembira membuka babak baru dalam kehidupan bangsa kita,” kata Randrianirina dalam pidato pelantikannya.

    Seremoni pelantikan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Madagaskar itu dihadiri oleh para perwira militer, para politisi, perwakilan gerakan protes yang dipimpin kaum muda Gen Z, dan sejumlah delegasi asing, termasuk dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia, dan Prancis.

    “Kita akan bekerja sama dengan semua kekuatan pendorong bangsa untuk merancang konstitusi yang baik… dan menyepakati undang-undang pemilu baru untuk penyelenggaraan pemilu dan referendum,” ujar Randrianirina, sembari berterima kasih kepada kaum muda yang mempelopori protes yang menggulingkan Rajoelina.

    “Kita berkomitmen untuk melepaskan diri dari masa lalu,” ucapnya. “Misi utama kita adalah mereformasi sistem pemerintahan, sosial ekonomi, dan politik negara secara menyeluruh,” tegas Randrianirina.

    Madagaskar terjerumus ke dalam pergolakan politik terburuknya dalam beberapa tahun setelah unit militer elite CAPSAT yang dipimpin oleh Randrianirina mengambil alih kekuasaan, beberapa saat setelah parlemen secara bulat mendukung pemakzulan Rajoelina pada Selasa (14/10) waktu setempat.

    Sosok Randrianirina sendiri telah sejak lama menjadi pengkritik pemerintahan Rajoelina. Dia pernah dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 2023 lalu karena merencanakan kudeta.

    Setelah mengambil alih kekuasaan, Randrianirina mengatakan transisi ke kepemimpinan sipil akan memakan waktu kurang dari dua tahun, dan mencakup restrukturisasi lembaga-lembaga besar. Dia juga membantah bahwa apa yang dilakukan unit militernya merupakan “kudeta”.

    “Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran,” kata Randrianirina dalam pernyataan via televisi setempat pada Rabu (15/10) waktu setempat.

    Tonton juga video “Diterpa Gelombang Demo, Presiden Madagaskar Kabur ke Luar Negeri” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)