Category: Detik.com Internasional

  • Pesawat PM Australia Mendarat Darurat di AS, Ada Apa?

    Pesawat PM Australia Mendarat Darurat di AS, Ada Apa?

    Missouri

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese melakukan pendaratan darurat di Missouri, Amerika Serikat (AS), saat dalam perjalanan pulang ke Negeri Kanguru tersebut. Apa yang terjadi?

    Pendaratan darurat tersebut, seperti dilansir media Australia, SBS News, Rabu (22/10/2025), terpaksa dilakukan setelah seorang personel Angkatan Udara Australia (RAAF) mengalami insiden di dalam pesawat yang membutuhkan perawatan medis.

    Penerbangan dari Washington DC menuju ke Australia itu melakukan pendaratan darurat di bandara St Louis di negara bagian Missouri, AS, pada Selasa (21/10) malam waktu setempat.

    Seorang personel RAAF yang ada di dalam pesawat tersebut mengalami luka-luka setelah tertimpa barang yang jatuh dari loker yang ada di atas kepala.

    Luka-luka tersebut dinilai sebagai kemungkinan gegar otak, oleh karena itu, sang personel RAAF dibawa ke sebuah rumah sakit di St Louis untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut.

    Personel RAAF yang luka-luka itu disebut bukanlah anggota staf pribadi PM Australia.

    Setelah mendarat di St Louis dan sang personel RAAF dievakuasi ke rumah sakit, pesawat tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar dan akan melanjutkan perjalanan pulang ke Australia.

    Albanese melakukan kunjungan kenegaraan ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump. Keduanya melakukan pertemuan bilateral yang sangat dinantikan di Gedung Putih — pertemuan itu membutuhkan waktu 10 bulan untuk mengamankannya.

    Dalam pertemuan pada Senin (20/10) waktu setempat, Albanese dan Trump membahas soal berbagai isu, mulai dari perdagangan, AUKUS, mineral penting, dan potensi kunjungan sang Presiden AS ke Australia. AUKUS merupakan sebutan untuk kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan AS.

    Kunjungan kenegaraan Albanese itu dianggap sukses, dengan penandatanganan kesepakatan mineral penting dan Trump menyatakan dukungan terhadap AUKUS.

    Tonton juga video ” Pesawat Menteri Pertahanan AS Mendarat Darurat Karena Kaca Retak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Jakarta

    Dominasi Cina dalam penambangan, pengolahan, dan suplai logam tanah jarang menghasilkan pengaruh signifikan atas Amerika Serikat dalam perundingan dagang yang sedang berlangsung. Logam atau mineral tanah jarang (LTJ) merupakan bahan baku penting untuk pembuatan ponsel pintar, kendaraan listrik, hingga teknologi militer.

    Cina menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global dan hampir 90% proses pemurniannya. Baru-baru ini, Beijing kian memperkuat cengkeramannya akan mineral kritis tersebut dengan memberlakukan pembatasan ekspor LTJ dan magnet permanen.

    Pembatasan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap tarif tinggi yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor Cina yang kemudian sempat dilonggarkan untuk memungkinkan negosiasi perdagangan berjalan.

    Namun, pada hari Kamis (16/10), Cina mengumumkan perluasan pembatasan ekspor terhadap logam tanah jarang, membatasi teknologi pengolahan, dan secara eksplisit membatasi ekspor kepada pengguna di sektor pertahanan dan semikonduktor di luar negeri.

    Kebijakan ini dipandang sebagai balasan Beijing, setelah Washington membatasi ekspor chip dan produk semikonduktor dari negara ketiga ke Cina.

    Pembatasan diberlakukan beberapa pekan sebelum pertemuan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, dan semakin mengekspos kerentanan AS karena kurangnya kapasitas pemurnian di dalam negeri.

    “Seluruh dunia bergantung pada pasokan magnet permanen dari Cina,” kata Jost Wbbeke, pengelola lembaga riset Sinolytics di Berlin yang fokus menganalisa ekonomi serta kebijakan industri Cina, kepada DW. “Jika mereka berhenti mengekspor bahan baku tersebut, dampaknya akan terasa di seluruh dunia.”

    Michael Dunne, konsultan otomotif yang fokus pada Cina, mengatakan kepada The New York Times pada bulan Juni bahwa pembatasan ekspor dari Tiongkok”bisa membuat pabrik perakitan mobil Amerika berhenti total.”

    AS kehabisan stok

    Survei oleh Kamar Dagang Amerika di Cina pada bulan Mei silam menunjukkan bahwa 75% perusahaan AS memperkirakan stok logam tanah jarangakan habis dalam beberapa bulan. Produsen AS sebabnya mendesak Washington untuk menegosiasikan kelonggaran.

    Selama perundingan dagang di London pada bulan Juni, Cina sepakat mempercepat lisensi ekspor, meski masih menyebabkan antrean panjang. Pembatasan ekspor terbaru Cina mengancam implementasi kesepakatan ini.

    Kontrol strategis Cina atas logam tanah jarang sebagai alat geopolitik bukanlah hal baru. Pada 2010, Beijing menghentikan ekspor ke Jepang selama dua bulan di tengah sengketa Pulau Senkaku, memicu lonjakan harga dan mengekspos risiko rantai pasokan.

    Gabriel Wildau, direktur perusahaan konsultan Teneo yang berbasis di New York, memperingatkan sistem lisensi ekspor Cina adalah hal yang permanen, bukan sekadar respons terhadap tarif Trump. Wildau turut mengatakan pada kliennya bahwa “pemutusan pasokan akan selalu jadi ancaman,” sebagai sinyal Cina untuk mempertahankan pengaruhnya atas AS.

    Tak hanya Amerika, tapi juga Eropa

    AS bukan satu-satunya ekonomi yang terdampak oleh kekurangan logam tanah jarang. Uni Eropa bergantung pada Cina untuk 98% magnet logam tanah jarangnya, yang dibutuhkan untuk komponen mobil, jet tempur, dan perangkat pencitraan medis.

    Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa memperingatkan pada bulan Juni bahwa sektor tersebut “sudah mengalami gangguan signifikan” akibat pembatasan ekspor Cina, menambahkan bahwa hal ini telah menyebabkan “penutupan beberapa jalur produksi dan pabrik di seluruh Eropa, dengan dampak lebih lanjut ke depan seiring menipisnya persediaan.”

    Alberto Prina Cerai, peneliti di Italian Institute for International Political Studies (ISPI), mengatakan kepada DW, “Dari segi skala, Barat tidak bisa mengejar Cina.”

    “Mereka memiliki rantai pasokan terintegrasi dari tambang hingga magnet yang sangat sulit ditiru.” Namun, meski pemisahan total dari Cina “tidak terpikirkan” dalam jangka pendek, ia mengatakan UE sebaiknya “mengelola ketergantungan ini dengan strategi industri yang koheren,” jelasnya.

    Komisi Eropa, berniat mendorong memproduksi 7.000 ton magnet berbasis UE secara domestik pada 2030 di bawah Undang-Undang Bahan Mentah Kritis, dengan beberapa proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang. Sebuah pabrik pemrosesan logam tanah jarang besar dibuka di Estonia tahun ini, dan fasilitas besar lainnya di barat daya Prancis akan beroperasi pada 2026.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic menyebut pembatasan Cina “sangat mengganggu” sektor otomotif dan industri Eropa. Cina mengusulkan “jalur hijau” untuk mempercepat persetujuan lisensi bagi perusahaan UE, tetapi para ahli memperingatkan persetujuan masih bisa memakan waktu hingga 45 hari.

    India turut pangkas ekspor

    Meski memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kelima di dunia, sebesar 6,9 juta metrik ton, India menyumbang kurang dari 1% pasokan global. Negara Asia Selatan ini kekurangan kapasitas pemurnian untuk pengolahannya untuk dapat digunakan dalam aplikasi berteknologi tinggi. India juga bergantung pada ekspor Cina, yang juga menghadapi pembatasan.

    Meskipun New Delhi telah meningkatkan upaya untuk mendiversifikasi pasokan melalui kesepakatan dengan AS, Australia, dan negara-negara Asia Tengah, kemajuannya masih lambat.

    Pada bulan Juni, New Delhi memerintahkan perusahaan tambang milik negara, IREL, untuk menghentikan ekspor mineral yang diproduksi domestik, termasuk ke Jepang, guna menjaga pasokan bagi produsen dalam negeri. Pada 2024, IREL mengirim sepertiga dari 2.900 metrik ton logam tanah jarangnya untuk diproses di Jepang.

    Beberapa pesaing genjot produksi logam tanah jarang

    44 juta ton cadangan logam tanah jarang dimiliki Cina, cadangan kolektif sekitar 31,3 juta ton laina dimiliki Brazil, India, dan Australia, menurut Survei Geologi AS. Sekitar 20 juta ton baru-baru ini ditemukan di Kazakstan.

    AS dan Australia paling maju dalam meningkatkan output penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang mereka sendiri, sementara rencana negara lain masih pada tahap awal hingga menengah, memerlukan waktu lima hingga 10 tahun dengan pertimbangan dampak lingkungan dan miliaran dolar investasi.

    Sumber potensial lain berasal dari Greenland, dengan kondisi cuacan ekstrem. AS dan UE telah menandatangani kesepakatan kerja sama, dan pada 2023, Proyek Tanbreez di selatan Greenland dinilai sebagai proyek logam tanah jarang paling unggul oleh penyedia data industri pertambangan Mining Intelligence, dengan perkiraan 28,2 juta ton.

    Namun sampai pasokan logam tanah jarang alternatif meningkat secara signifikan, Cina akan terus menggunakan sumber daya kritis ini sebagai senjata geopolitik yang kuat, menahan industri dan negara di seluruh dunia dalam cengkeramannya.

    Wbbeke dari Sinolytics skeptis apakah negara lain akan pernah menantang cengkeraman Cina atas logam tanah jarang karena keunggulan ekonomi yang dimiliki pemimpin pasar tersebut.

    “Begitu Cina mencabut kontrol ekspor, harga akan turun, dan situasi pasokan akan membaik. Tidak ada yang akan membicarakan [ketergantungan berlebihan pada Cina] lagi karena kemudian semuanya akan bergantung harga,” kata Wbbeke kepada DW. “Tambang dan pabrik pemurnian non-Cina harus bersaing dengan harga tersebut dan sepertinya mereka tidak bisa.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Taman Jodoh di China, Bisa Promosi Pakai CV” di sini:

    (ita/ita)

  • Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Jakarta

    Di Nigeria, di barat Afrika, serangan demi serangan menyulut api tuduhan adanya “genosida kristiani” di wilayah tengah dan utara negeri. Pemengaruh media sosial, tokoh politik hingga organisasi lokal dan dunia ramai-ramai mengecam pembunuhan massal terhadap umat Kristen.

    Di platform media sosial X, senator konservatif Amerika Serikat Ted Cruz menuduh “kelompok jihadis Islam” sebagai dalang, dan mendesak rancangan sanksi terhadap pemerintah Nigeria.

    Pemerintah di Abuja membantah tuduhan tersebut.

    Menteri Informasi dan Orientasi Nasional, Mohammed Idris, mengakui bahwa Nigeria memang menghadapi krisis keamanan, tapi bukan perang agama. Menurutnya, klaim adanya “pembantaian sistematis dan disengaja terhadap umat Kristen adalah tidak akurat dan berbahaya.”

    Situasi keamanan di negeri di jantung Afrika itu memburuk sejak bertahun-tahun, khususnya di wilayah utara yang mayoritas muslim. Sekitar 10.000 orang tewas dan ratusan lainnya diculik sejak Bola Tinubu menjadi presiden Nigeria pada pertengahan 2023 lalu. Pertumpahan darah akhirnya memaksa hingga tiga juta orang mengungsi.

    Negara bagian Benue dan Plateau di wilayah tengah Nigeria adalah kawasan yang paling terdampak. Di sana, kelompok bersenjata membunuh dan menculik warga, serta menghancurkan bangunan, sekolah, klinik, dan tempat ibadah.

    Baik analis maupun penyintas melaporkan bahwa kekerasan bukan semata-mata oleh faktor agama, tetapi acap dipicu oleh sengketa lahan, perubahan iklim, kemiskinan, kemiskinan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

    Perebutan lahan subur adalah sumber konflik

    Adapun di sabuk tengah Nigeria, negara bagian Benue, Plateau, Nasarawa, dan Kaduna Selatan, petani dan penggembala baku bunuh berebut lahan subur.

    Pada bulan Juli, sekelompok orang menyerbu desa pertanian Yelwata di Benue, menewaskan sedikitnya 160 orang. Perebutan wilayah subur menjadi titik konflik di sabuk tengah Nigeria. Para petani yang sebagian besar Kristen dan para kelompok peternak Fulani yang mayoritas Muslim memiliki sejarah panjang sarat pertikaian dan bentrokan.

    Serangan dan balasan dari kedua pihak telah berlangsung selama puluhan tahun dan semakin mematikan. Komunitas petani Kristen menjadi pihak yang paling dirugikan lantas menuduh pemerintah telah gagal menekan konflik ini, meremehkan besarnya skala kekerasan ini, beserta konflik etnis dan perebutan wilayah di dalamnya.

    Fr. Atta Barkindo, Direktur Eksekutif The Kukah Centre yang berbasis di Abuja, menyakini narasi “genosida kristiani” berakar dari ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya.

    “Apa yang terjadi di Nigeria, saya tidak ingin perdebatan ini mengaburkan masalah yang sesungguhnya, adalah masalah cara berpikir,” kata Barkindo kepada DW.

    “Ini adalah persoalan sejarah. Menurut saya, tidak ada niat sengaja dari pemerintah Nigeria untuk membunuh umat Kristen atau menggunakan aparat negara untuk melakukannya. Saya percaya yang ingin disampaikan orang adalah kekecewaan terhadap kegagalan pemerintah melindungi warganya. Dan ketika sebagian besar korban di sini adalah umat Kristen, persepsi tersebut secara alami muncul.”

    Kisah para korban

    Pada suatu Minggu malam yang tenang di bulan Mei, Comfort Isfanus sedang menyiapkan makan malam di dapur kecilnya di daerah Bokkos, Negara Bagian Plateau, ketika ia mendengar langkah kaki tergesa di luar rumah.

    Suaminya, Danladi, berlari masuk ke halaman, terengah-engah. Ia baru saja mendengar kabar bahwa sekelompok pria bersenjata sedang menuju ke komunitas mereka. Ia lantas menyuruh Comfort pergi membawa anak-anak ke tempat aman, kisah Comfort kepada DW.

    “Setelah kami melarikan diri, ia tinggal di rumah bersama adiknya. Mereka (para penyerang) menemui mereka di rumah dan membunuh mereka. Rumah kami dibakar habis dan sekarang kami menderita tanpa makanan, tanpa tempat berlindung untuk anak-anak. Tidak ada makanan, tidak sekolah, tidak ada pekerjaan.”

    Karimatu Aminu juga kehilangan suaminya. Pada suatu Kamis pagi di akhir Desember, ia mengantar suaminya ke ladang. Sang suami memintanya mampir ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Itulah, kata Karimatu kepada DW, terakhir kalinya ia melihat suaminya hidup.

    “Ini bukan tentang satu kelompok saja… Ketika rumah seorang peternak Fulani dibakar hari ini, besok rumah komunitas Kristen juga dibakar. Kedua pihak kehilangan keluarga juga rumah mereka,” ujarnya.

    Kristen dan muslim yang tidak mempercayai satu sama lain

    Bagi banyak komunitas di wilayah konflik, kekerasan tidak lagi sekadar nyawa berbalas nyawa antara petani pribumi dan penggembala Fulani, tetapi juga upaya untuk mengusir mereka dari tanah sendiri.

    Rasa ketidakpercayaan pribumi di Nigeria terhadap etnis Fulani tergolong tinggi. Permusuhan diyakini muncul di masa ketika gerakan Jihad Islam, yang banyak dimotori kaum Fulani, menyapu wilayah utara dan tengah Nigeria, mengguncang struktur sosial serta sistem politik setempat.

    Para analis mengatakan sejarah panjang tersebut ikut diwariskan dalam konflik modern. Banyak kelompok pribumi yang dulu tidak sepenuhnya ditaklukkan — kini menafsirkan krisis yang terjadi sebagai kelanjutan dari agresi sejarah, memperdalam rasa ketidakpercayaan antar umat Kristen dan muslim.

    Pada bulan Juni, pemimpin tradisional etnis pribumi Tiv di Negara Bagian Benue, James Ortese Iorzua Ayatse, menolak narasi konflik antara petani dan peternak. “Yang kami hadapi di Benue adalah invasi genosida berskala penuh yang direncanakan dengan baik, kampanye perampasan tanah oleh teroris peternak dan bandit,” katanya.

    Mendorong diskusi

    Menurut Samuel Malik, peneliti senior di lembaga kajian pan-Afrika Good Governance Africa, akar ketidakamanan di Nigeria justru terletak pada campuran kompleks dari “kegagalan tata kelola, korupsi, kemiskinan, tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, pemberontakan, dan kejahatan terorganisir,” dan menyebutnya sebagai genosida hanya menyederhanakan kompleksitas tersebut.

    Narasi seperti “genosida kristiani” justru menutupi faktor-faktor penyebab konflik yang saling tumpang tindih di negara itu, dan bisa merusak upaya perdamaian lintas agama dan komunitas.

    “Narasi ‘genosida kristiani’ yang sebagian besar dipromosikan oleh kelompok advokasi Barat berdampak signifikan seperti sedang melabeli seseorang atau sesuatu agar bisa menghukumnya,” kata Malik kepada DW.

    “Narasi ini mendorong pemerintah asing, terutama Amerika Serikat, untuk menjatuhi hukuman secara moral kepada Nigeria, dimana seharusnya mereka dapat mendorong keterlibatan konstruktif berbasis bukti,” jelas Malik.”Hal ini juga merusak reputasi internasional pemerintah Nigeria, menggambarkan mereka seolah-olah terlibat dalam penganiayaan berbasis agama, yang akhirnya mempersulit bahkan menggagalkan upaya penanganan masalah keamanan.”

    Barkindo sepakat bahwa narasi tersebut dapat memperdalam perpecahan dan rasa ketidakpercayaan antar komunitas.

    Namun, ia juga mengatakan bahwa narasi itu dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan yang terjadi,”Ini menimbulkan pertanyaan yang melampaui sekadar klaim genosida. Ini menyoroti isu-isu penting tentang keamanan dan ketidakamanan secara umum di negara ini, serta mengapa kita perlu membuka mendiskusikan hal ini,” jelas direktur The Kukah Centre tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Hamas Klaim Pukul Telak Kelompok yang Kerja Sama dengan Israel

    Hamas Klaim Pukul Telak Kelompok yang Kerja Sama dengan Israel

    Gaza City

    Kelompok Hamas mengklaim pasukan keamanannya telah “memberikan pukulan telak” terhadap sebuah kelompok bersenjata di Jalur Gaza, yang mereka tuduh bekerja sama dengan Israel.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (22/10/2025), Hamas menyebut pasukan keamanan Radea, yang merupakan bagian kelompoknya, telah melancarkan “operasi pada Selasa (21/10) dini hari di Jalur Gaza bagian selatan, menargetkan milisi Yasser Abu Shabab, buronan Hamas”.

    Hamas menambahkan bahwa pasukannya juga menangkap “sejumlah anggota” Pasukan Populer Abu Sahbab dalam operasi tersebut dan menyita “peralatan dan perlengkapan militer yang digunakan dalam aktivitas subversif mereka”.

    Pernyataan Hamas itu menambahkan bahwa operasi tersebut dilakukan “sebagai bagian dari operasi pencegahan yang sedang berlangsung terhadap sarang-sarang pengkhianatan”.

    Hamas baru-baru ini membentuk unit pasukan Radea, yang namanya berarti “pencegahan”, dan diklaim bertujuan untuk “menegakkan ketertiban”.

    Bentrokan pecah pada awal pekan lalu di area Shujaiya, Kota Gaza, antara pasukan keamanan Radea dan beberapa kelompok bersenjata lokal, termasuk kelompok Yasser Abu Shabab, yang dituduh oleh Hamas, telah melakukan penjarahan dan menerima senjata dari Israel.

    Pasukan Populer Abu Shabab awalnya beroperasi di Provinsi Rafah, bagian selatan Jalur Gaza, dan dituduh melakukan penjarahan terhadap bantuan kemanusiaan.

    Pada Juli lalu, Abu Shabab mengklaim kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza, dan telah mengomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum dilancarkan.

    Otoritas Israel sendiri mengakui pada bulan Juni lalu bahwa mereka telah mempersenjatai geng-geng Palestina yang menentang Hamas, tanpa secara langsung menyebut nama geng yang dipimpin Abu Shabab.

    Sejak gencatan senjata Gaza berlangsung pada 10 Oktober lalu, Hamas berupaya menegaskan kembali kehadiran kelompoknya di lapangan dan menegaskan kembali kendalinya atas daerah kantong Palestina yang hancur tersebut.

    Pekan, saluran televisi resmi Hamas menayangkan gambar-gambar yang disebutnya sebagai eksekusi mati delapan “kolaborator” yang ditembak di depan kerumunan orang di jalanan Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza.

    Tonton juga video “Berton-ton Makanan Sulit Masuk Gaza gegara Israel Batasi Akses” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Kirim Sejumlah Perwira Militer ke Israel Usai Diminta AS

    Inggris Kirim Sejumlah Perwira Militer ke Israel Usai Diminta AS

    Jakarta

    Sejumlah perwira militer Inggris telah dikirim ke Israel untuk bergabung dengan satuan tugas yang dipimpin oleh Amerika Serikat guna mendukung upaya stabilisasi di Gaza. Demikian disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris pada Selasa (21/10/2025).

    Para mediator Gaza – Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar – meningkatkan upaya mereka minggu ini untuk menstabilkan tahap awal gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan untuk mendorong rencana gencatan senjata 20 poin usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebuah pasukan stabilisasi yang didukung AS, yang dikenal sebagai Pusat Koordinasi Sipil-Militer, atau CMCC, dimaksudkan untuk memastikan keamanan di Gaza. Komposisi, peran, rantai komando, status hukum, dan isu-isu lainnya belum disepakati.

    Pemerintah AS telah setuju untuk menyediakan hingga 200 tentara untuk mendukung pasukan tersebut tanpa harus ditempatkan di Gaza sendiri. Para pejabat AS mengatakan bahwa mereka juga sedang berbicara dengan beberapa negara Muslim dan Arab untuk berkontribusi.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Rabu (22/10/2025), seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sejumlah kecil perwira perencanaan Inggris” telah disematkan di CMCC, termasuk seorang wakil komandan bintang dua.

    Juru bicara tersebut mengatakan pengerahan pasukan ini dimaksudkan untuk memastikan Inggris tetap terintegrasi dalam upaya perencanaan yang dipimpin AS untuk stabilitas pascakonflik di Gaza.

    “Inggris terus bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk mendukung gencatan senjata Gaza guna melihat di mana Inggris dapat memberikan kontribusi terbaik bagi proses perdamaian,” tambah juru bicara tersebut.

    Media Inggris melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pada hari Senin, bahwa Inggris memiliki “pengalaman dan keterampilan khusus yang telah kami tawarkan untuk disumbangkan.” Dia menambahkan bahwa meskipun Inggris tidak akan memimpin upaya tersebut, Inggris akan memainkan perannya.

    Healey mengatakan pengerahan pasukan ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan dari Amerika Serikat.

    Tonton juga video “RI Sepakat Pulangkan 2 Napi Inggris, Ada Terpidana Mati Narkotika” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Arab Saudi Eksekusi Mati Demonstran Antipemerintah

    Arab Saudi Eksekusi Mati Demonstran Antipemerintah

    Riyadh

    Otoritas Arab Saudi mengumumkan pihaknya telah mengeksekusi mati seorang pria, yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan seorang demonstran yang ikut unjuk rasa antipemerintah.

    Pria tersebut masih di bawah umur ketika berpartisipasi dalam aksi protes antipemerintah, yang tergolong langka di Saudi, pada tahun 2011 lalu.

    “Hukuman mati telah dilaksanakan terhadap Abdullah al-Derazi, seorang warga negara Saudi, di Provinsi Timur,” demikian dilaporkan Saudi Press Agency (SPA), seperti dilansir New Arab, Selasa (21/10/2025).

    Eksekusi mati itu diumumkan pada Senin (20/10) waktu setempat, dengan SPA menyebut Al-Derazi dihukum mati atas “terorisme”.

    Pada April lalu, para pakar PBB menyerukan pembebasan Al-Derazi, dengan mengatakan bahwa penahanannya sewenang-wenang dan dia menggunakan haknya untuk memprotes perlakuan pemerintah Saudi terhadap minoritas Muslim Syiah.

    Sejak awal tahun 2025, menurut pengumuman resmi, Saudi telah mengeksekusi mati sedikitnya 300 orang. Sepanjang tahun 2024 lalu, Riyadh telah melaksanakan 338 eksekusi mati — rekor yang mungkin akan dilampaui pada tahun ini.

    Mengenai Al-Derazi, organisasi HAM Amnesty International melaporkan bahwa Al-Derazi dinyatakan bersalah atas dakwaan terorisme bersama delapan orang lainnya karena ikut unjuk rasa antipemerintah yang digelar di Provinsi Timur pada tahun 2011.

    “Keluarganya mengetahui tentang eksekusi mati itu melalui media sosial,” kata peneliti pada Organisasi HAM Saudi Eropa (ESOHR), Duaa Dhainy.

    “Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Abdullah, tidak diberi pemberitahuan resmi oleh otoritas Arab Saudi untuk memberitahu mereka tentang eksekusi mati tersebut, dan jenazahnya belum diserahkan kepada keluarga,” sebutnya.

    Hukuman mati untuk Al-Derazi, menurut Amnesty International, telah dikonfirmasi secara rahasia oleh Mahkamah Agung Saudi, bersama dengan hukuman mati oleh Jalal al-Labbad, pemuda lainnya yang dieksekusi mati pada Agustus lalu.

    Saudi merupakan negara yang paling produktif melaksanakan eksekusi mati di dunia, dengan mengeksekusi mati 33 orang terkait terorisme sepanjang tahun ini dan 202 orang lainnya terkait pelanggaran narkoba.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Seoul

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Vietnam, Hong Xuan Chien, terjerat tuduhan pelecehan seksual saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) bulan lalu. Imbasnya, otoritas Seoul memanggil Duta Besar Vietnam di wilayahnya untuk membahas tuduhan tersebut.

    Hong, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai negeri sipil Korsel saat menghadiri forum keamanan tahunan yang digelar pada September lalu.

    Kementerian Pertahanan Korsel, pada Selasa (21/10), mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya telah mengambil “tindakan yang tepat” atas insiden tersebut, tetapi tidak dapat mengonfirmasi pemanggilan Duta Besar Vietnam.

    Seorang pejabat Seoul, yang enggan disebut namanya, menambahkan bahwa “pengungkapan fakta-fakta detail dibatasi demi menghormati keinginan korban”.

    Dalam pertemuan tertutup dengan para wartawan Korsel pada Senin (20/10), Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya “mengecam tindakan Wakil Menteri Pertahanan Vietnam dan meminta tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut”.

    Wamenhan Vietnam yang dituduh melakukan pelecehan seksual itu telah meninggalkan Korsel sehari setelah insiden terjadi.

    Menurut media lokal, atase Vietnam dipanggil seminggu kemudian.

    Sang atase Vietnam dilaporkan telah menyampaikan penyesalan dan meyakinkan kementerian bahwa insiden tersebut tidak akan terulang.

    Kedutaan Besar Vietnam di Seoul belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Lagi, Israel Tembak Mati 4 Warga Gaza di Tengah Gencatan Senjata

    Lagi, Israel Tembak Mati 4 Warga Gaza di Tengah Gencatan Senjata

    Jakarta

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan empat orang tewas ditembak pasukan Israel di Kota Gaza pada hari Senin (20/10) waktu setempat. Sementara militer Israel mengatakan pihaknya menembaki para militan yang melintasi garis gencatan senjata.

    Keempat orang itu tewas dalam dua insiden terpisah pada Senin pagi waktu setempat. Dalam kedua insiden itu, keempat orang tersebut tewas akibat “tembakan Israel saat mereka kembali untuk memeriksa rumah mereka di daerah al-Shaaf, sebelah timur kawasan al-Tuffah, di timur Kota Gaza,” kata Mahmoud Bassal, juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, dilansir Al Arabiya, Selasa (21/10/2025).

    Sementara militer Israel mengatakan mereka telah menembaki para militan yang melintasi apa yang disebut “Garis Kuning” dan mendekati pasukan di kawasan Shujaiya, yang berdekatan dengan al-Tuffah.

    Garis Kuning adalah batas di mana pasukan Israel mundur dan tetap ditempatkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

    Beberapa insiden serupa telah terjadi sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat itu dimulai pada 10 Oktober, dengan total 80 orang tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Sebelumnya, militer Israel menyerang puluhan posisi Hamas di Gaza pada hari Minggu lalu, setelah dua tentaranya tewas dalam pertempuran. Israel menuduh kelompok Hamas melakukan “pelanggaran terang-terangan” terhadap gencatan senjata.

    Ratusan ribu warga Palestina telah kembali ke Gaza utara sejak awal gencatan senjata, seringkali pulang ke rumah mereka dan mendapati tumpukan puing-puing di tempat rumah mereka dulu berdiri.

    (ita/ita)

  • Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran

    Pemerintah Iran telah membatalkan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, pada September lalu.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), disampaikan oleh seorang pejabat keamanan top Iran, yang dikutip media pemerintah Teheran. Kesepakatan dibatalkan itu memungkinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, jika negara-negara Barat menerapkan kembali sanksi PBB.

    “Kesepakatan itu telah dibatalkan,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, saat bertemu dengan mitranya dari Irak di ibu kota Teheran.

    “Tentu saja, jika badan tersebut memiliki proposal, kami akan meninjaunya di sekretariat,” tambahnya.

    Pembatalan itu diumumkan sekitar tiga pekan setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan membatalkan kesepakatan dengan IAEA tersebut.

    Sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali sejak bulan lalu.

    Konfirmasi yang disampaikan Teheran ini akan menjadi kemunduran bagi IAEA yang berupaya membangun kembali kerja sama dengan Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10) lalu, otoritas Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh pembatasan program nuklir setelah kesepakatan penting antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia, yang berlangsung selama 10 tahun, telah berakhir.

    Kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu, yang ditandatangani di Wina oleh Iran, China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, mengatur pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Kesepakatan nuklir itu berantakan setelah Washington secara sepihak menarik diri selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dan Iran kemudian menarik kembali komitmennya.

    Hari berakhirnya kesepakatan nuklir tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 2025, tepat 10 tahun setelah diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

    Otoritas Iran menilai penerapan kembali sanksi-sanksi PBB bulan lalu membuat kesepakatan nuklir itu secara efektif tidak berlaku kembali.

    “Mulai sekarang, semua ketentuan (kesepakatan), termasuk pembatasan program nuklir Iran dan mekanisme terkaitnya, dianggap berakhir,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada hari berakhirnya kesepakatan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Angkat Pengusaha Ganja Jadi Utusan Khusus AS untuk Irak

    Trump Angkat Pengusaha Ganja Jadi Utusan Khusus AS untuk Irak

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengangkat seorang pengusaha ganja sebagai utusan khusus AS untuk Irak. Trump memujinya karena telah membantu menggalang suara dalam pemilihan presiden tahun lalu.

    Mark Savaya adalah pendiri Leaf and Bud, sebuah perusahaan penanam ganja dalam ruangan di Detroit dengan iklan yang terpampang di seluruh kota, yang terbesar di negara bagian Michigan.

    “Pemahaman mendalam Mark tentang hubungan Irak-AS, dan koneksinya di kawasan tersebut, akan membantu memajukan kepentingan rakyat Amerika,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (21/10/2025).

    “Mark adalah pemain kunci dalam kampanye saya di Michigan, di mana dia, dan yang lainnya, membantu mengamankan rekor suara dengan Muslim Amerika,” ujar Trump.

    Savaya bukan Muslim tetapi berasal dari komunitas Chaldean.

    Diketahui bahwa ganja ilegal di Irak, yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus perdagangan narkoba besar.

    Trump sangat bergantung pada utusan khusus, yang bertanggung jawab kepadanya dan tidak memerlukan konfirmasi Senat, dibandingkan duta besar.

    Savaya menulis di X bahwa ia “berkomitmen untuk memperkuat kemitraan AS-Irak di bawah kepemimpinan dan arahan Presiden Trump.”

    Tonton juga Video: Trump Juluki Kolombia ‘Mesin Narkoba’, Sebut Presidennya Bermasalah

    (ita/ita)