Category: Detik.com Internasional

  • Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Polemik Ujaran Rasis Sudutkan Kanselir Jerman

    Jakarta

    Saat mengunjungi Potsdam pekan lalu, Kanserlir Friedrich Merz melontarkan kalimat yang menggegerkan, bahwa “wajah kota kita masih bermasalah,” ujarnya merujuk pada jumlah warga asing di Jerman. “Itulah mengapa menteri dalam negeri sedang berupaya keras untuk melakukan pemulangan paksa.”

    Sontak, dia dihujani tuduhan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Jerman keturunan asing. Para kritikus dari partai oposisi Hijau dan Partai Kiri, bahkan dari partai koalisi pemerintah SPD, menuduh Merz telah menyebarkan permusuhan dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    Awal minggu ini, di kantor pusat CDU Berlin, Merz diperhadapkan banyak pertanyaan seputar “wajah kota”. Apakah sang kanselir akan menarik kembali pernyataannya? Bagaimana tanggapannya terhadap hujan kritik?

    Merz: “Masalah muncul saat malam tiba”

    “Apakah Anda akan meminta maaf kepada para migran di Jerman?”

    Friedrich Merz lantas menatap sang penanya dengan ekspresi sedikit terhibur dengan senyum tipis di bibirnya, lalu menjawab, “Saya tidak tahu apakah Anda punya anak. Dan jika Anda punya anak perempuan, tanyakan pada mereka apa yang saya maksud. Saya yakin Anda akan mendapatkan jawaban yang cukup jelas dan tegas. Saya tidak perlu menarik kembali pernyataan apa pun.”

    Merz yang tidak bisa lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan lanjutan akhirnya menambahkan: “Banyak orang yang mengatakan, menilai, dan berpendapat serupa. Sekali lagi: tanyakanlah pada putri Anda, tanyakan pada teman dan keluarga Anda. Semua akan mengakui bahwa (migran) memang jadi masalah. Terlebih ketika malam tiba,” kata Merz.

    Aktivis: Melindungi perempuan bukan alasan untuk pernyataan rasis

    Pernyataan terbaru kanselir kembali dianggap diskriminatif oleh banyak pihak. Aktivis iklim berusia 29 tahun, Luisa Neubauer, pada kanal Instagramnya mengatakan “Kami adalah bagian dari sekitar 40 juta anak perempuan di negeri ini. Kami peduli terhadap keselamatan perempuan. Tapi yang benar-benar tidak kami inginkan adalah menjadikan halt tersebut sebagai pembenaran untuk pernyataan yang diskriminatif, rasis, dan sangat menyakitkan.”

    Merz dan para migran

    Pernyataan Merz tampaknya merujuk pada masalah kriminalitas, sampah, ketidakteraturan, pelecehan, hingga serangan seksual di kota-kota Jerman, terutama di malam hari. Jika Merz, seperti yang ia katakan, tidak menarik kembali ucapannya, berarti ia bersikukuh pada pandangannya bahwa masalah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh para migran, para pengungsi. Mengurangi jumlah pengungsi adalah kebijakan yang kini dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri, Alexander Dobrindt dari CSU, atas perintah sang kanselir.

    Survei publik: xenofobia atau salah pemilihan kata?

    Selama beberapa hari terakhir, pemberitaan di Jerman didominasi oleh perdebatan soal “tampilan sosial kota”. Bagaimana masyarakat di Berlin menilai pernyataan kanselir?

    Di Friedrichstraße, di jantung ibu kota, minggu ini seorang pria mengatakan, “Saya rasa pernyataan itu kurang bijak. Kalau saya atau Anda yang mengatakannya, mungkin tidak masalah. Tapi kanselir harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-katanya, bukan?”

    Seorang perempuan lanjut usia lantas menunjuk ke jalan yang sebagian ditutup dan berkata: “Para migran tidak menciptakan tampilan sosial kota ini dan tidak menaruh semua tanda-tanda proyek pembangunan itu. Pernyataan yang sungguh mengada-ada.”

    Seorang pria muda lain menambahkan,”Tentu ada beberapa masalah dengan migrasi, tapi hal itu bisa dibahas secara objektif.” Seorang pria tua lainnya berkata: “Terlalu di generalisir. Ada orang miskin dan jujur di antara mereka, dan ada juga yang pandai memanfaatkan kesempatan. Harus dibedakan.”

    Hasilnya kurang lebih serupa dengan survei nasional yang dipublikasikan oleh portal berita “t-online” pekan lalu. Survei dilakukan oleh lembaga riset opini “Civey” terhadap 2500 responden. Hasilnya: 33 persen menganggap pernyataan Merz bersifat xenofobia (kebencian pada yang serba asing), sementara 59 persen mengatakan Merz tidak xenofobia namun lebih mengkritik pilihan katanya, mereka memahami bahwa Merz menyoroti masalah yang nyata.

    Kriminolog Karstedt: “Jerman semakin aman dari tahun ke tahun”

    Lantas apakah kriminalitas meningkat di Jerman? DW sudah menelusuri hal ini sejak September lalu melalui kriminolog Susanne Karstedt. Karstedt mengatakan bahwa kawasan sekitar stasiun di Frankfurt am Main telah lama dikenal sebagai daerah prostitusi: “Hal itu membawa serta kekerasan dan kriminalitas narkoba.”

    Memang ada beberapa wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Seperti di banyak negara lain, tingkat kejahatan di kota memang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun secara keseluruhan menurut Kartstedt, Jerman dapat dianggap sebagai “negara yang sangat aman”. “Seperti di negara-negara Eropa Barat lainnya, tingkat kriminalitas di sini menurun sejak tahun 1980-an dan 1990-an,” jelasnya.

    Statistik resmi Kantor Kriminal Federal menunjukkan pada tahun 2024, dari 10.000 penduduk Jerman, terdapat 1.878 orang berusia delapan tahun ke atas yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan di antara penduduk non-Jerman jumlahnya 5.091. Namun kantor tersebut menambahkan bahwa tingginya angka ini terutama disebabkan oleh kelompok pengungsi muda laki-laki yang sering berasal dari daerah konflik, mengalami trauma, dan hidup dalam isolasi di Jerman.

    Kritik dari mitra koalisi

    Perdebatan tentang “tampilan sosial kota” Friedrich Merz kini juga merambah ke dalam partai koalisi pemerintahan, sosial-demokrat (SPD). Sekretaris Jenderal SPD, Tim Klüssendorf, menyebut pernyataan terbaru Merz “sulit diterima.” Kanselir seharusnya tidak mencampuradukkan berbagai hal, katanya pada Senin(20/10) malam di saluran berita “ntv”. Menurut Klüssendorf, tidak ada larangan untuk membicarakan masalah, namun menyelesaikannya dengan pemulangan atau deportasi adalah langkah yang keliru. Ia pun membayangkan dampaknya terhadap para imigran, “Itu akan menyakiti perasaan mereka dan pernyataan seperti itu harus dihindari.”

    Sampai saat ini Merz masih belum menunjukkan isyarat akan menarik ucapannya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Awal Mula Markas Scam di Myanmar Digerebek hingga Puluhan WNI Kabur ke Thailand

    Awal Mula Markas Scam di Myanmar Digerebek hingga Puluhan WNI Kabur ke Thailand

    Naypyidaw

    Militer Myanmar menyatakan telah menangkap lebih dari 2.000 orang dalam penggerebekan di KK Park yang dikenal sebagai pusat penipuan atau scamming di perbatasan dengan Thailand. Penggerebekan itu membuat ratusan orang, termasuk puluhan warga negara Indonesia (WNI), kabur ke Thailand.

    Dilansir Al-Jazeera, Jumat (24/10/2025), harian Myanmar Alin melaporkan penggerebekan itu dilakukan di kompleks yang digunakan oleh sindikat kriminal internasional untuk melakukan perjudian ilegal, pencucian uang, serta penipuan asmara dan investasi daring.

    Operasi yang dilakukan pada Minggu (20/10) tersebut dilakukan di lebih dari 250 bangunan di KK Park. Operasi tersebut mencakup gudang, ruko, dan puluhan bangunan satu dan dua lantai.

    Dalam penggerebekan tersebut, militer juga menyita 30 satelit Starlink. Satelit-satelit tersebut dibangun dan dioperasikan oleh Starlink, anak perusahaan SpaceX milik Elon Musk, dan disebut membuat kompleks itu tetap terhubung ke internet, bahkan saat listrik padam.

    Pihak berwenang kemudian menangkap 2.198 orang, di antaranya 445 perempuan, 1.645 laki-laki, dan 98 petugas keamanan laki-laki. KK Park terletak di Kotapraja Myawaddy, Negara Bagian Kayin, yang berada tepat di seberang sungai dari kota perbatasan Thailand, Mae Sot.

    Wilayah ini baru-baru ini menjadi lokasi pertempuran antara militer Myanmar, Pasukan Pertahanan Rakyat, yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang beroperasi dari pengasingan setelah digulingkan dalam kudeta militer 2021 dan kelompok etnis Karen yang bersenjata.

    Juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan pada Senin (21/10), bahwa para pemimpin tinggi Persatuan Nasional Karen, salah satu kelompok yang memerangi junta militer, terlibat dalam proyek penipuan di KK Park.

    Penampakan orang-orang menyeberangi sungai dari Myanmar ke Thailand usai penggebekan markas scam (AFP/-)

    Channel News Asia melaporkan penggerebekan itu membuat lebih dari 600 orang melarikan diri ke Thailand pada Kamis (23/10). Dalam foto-foto yang dirilis AFP, tampak sejumlah orang menyeberangi sungai Moei menuju Thailand.

    “677 orang melarikan diri dari pusat penipuan,” kata Wakil Gubernur Provinsi Tak, Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya.

    20 WNI Kabur ke Thailand Usai Markas Scam di Myanmar Digerebek

    Dalam keterangan persnya, KBRI Yangon menyatakan sedang memantau 20 warga negara Indonesia (WNI) yang melarikan diri lokasi scam KK Park. Mereka disebut telah berada di Thailand.

    KBRI menyebut ada sekitar 75 WNI yang melarikan diri dari kompleks tersebut pada Rabu (22/10). KBRI Yangon mengatakan kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, pelarian massal terjadi setelah militer Myanmar melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

    KBRI Yangon menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei. Data identitas dan kondisi mereka saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.

    Lihat juga Video ‘Menlu Beberkan Alasan WNI Korban Scam Kamboja Ogah Pulang’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Netanyahu Tunda RUU Pencaplokan Tepi Barat Usai Dikritik AS

    Netanyahu Tunda RUU Pencaplokan Tepi Barat Usai Dikritik AS

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan koalisi yang berkuasa di negara Yahudi tersebut untuk menangguhkan rancangan undang-undang (RUU) mengenai pencaplokan Tepi Barat, menyusul kritikan dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Tel Aviv.

    Netanyahu, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu Agency, Jumat (24/10/2025) menyebut langkah parlemen Israel, Knesset, yang menuai banyak kritikan itu sebagai “provokasi politik yang disengaja” oleh oposisi.

    “Pemungutan suara Knesset tentang aneksasi merupakan provokasi politik yang disengaja oleh pihak oposisi untuk memicu perpecahan selama kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Israel,” demikian pernyataan kantor Netanyahu yang dirilis pada Kamis (23/10).

    Kantor Netanyahu menyebut dua RUU yang dikritik itu disponsori oleh anggota-anggota oposisi dalam Knesset.

    “Partai Likud dan partai-partai keagamaan (para anggota koalisi utama pemerintahan Israel) tidak memberikan suara untuk RUU ini, kecuali satu anggota Likud yang baru-baru ini dipecat dari jabatan ketua komite Knesset. Tanpa dukungan Likud, RUU ini kemungkinan besar tidak akan berhasil,” kata Netanyahu.

    Ketua koalisi berkuasa di Israel, Ofir Katz, menurut laporan harian Israel, Yedioth Ahronoth, mengatakan bahwa Netanyahu menginstruksikan dirinya “untuk tidak memajukan proposal mengenai penerapan kedaulatan di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

    Pada Rabu (22/10), Knesset memberikan suara dukungan untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, dan mengatur soal blok permukiman Ma’ale Adumim yang kontroversial.

    Kedua RUU itu masih harus melewati tiga pembahasan tambahan di parlemen Israel untuk bisa diresmikan sebagai undang-undang (UU).

    Langkah Knesset itu bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Israel pada Rabu (22/10) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Kamis (23/10). Reaksi keras diberikan oleh keduanya.

    Vance menyebut langkah parlemen Tel Aviv itu sebagai “political stunt” atau “aksi politik” yang bodoh dan menghina AS.

    Rubio menyebut langkah Israel itu berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza, yang diwujudkan dengan mediasi AS bersama Mesir dan Qatar. Kesepakatan itu didasarkan atas rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Trump, dalam wawancara dengan majalah TIME pada 15 Oktober dan diterbitkan pada Kamis (23/10), memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan Tepi Barat.

    “Itu tidak akan terjadi karena saya sudah berjanji kepada negara-negara Arab… Israel akan kehilangan semua dukungan Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegas Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Riyadh

    Arab Saudi bersama beberapa negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam dua rancangan undang-undang (RUU) Israel yang menyerukan aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (24/10/2025), disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah para anggota parlemen Israel, Knesset, memutuskan untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    “Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turki, Djibouti, Oman, Gambia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Malaysia, Nigeria, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras pengesahan rancangan undang-undang ini oleh Knesset Israel,”demikian bunyi pernyataan bersama yang dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).

    Negara-negara yang disebutkan dalam pernyataan bersama itu mengecam langkah Israel tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Pada Rabu (22/10) waktu setempat, Knesset memberikan suara untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat — wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Langkah tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance ke Israel pada Rabu (22/10) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Kamis (23/10).

    Vance, dalam tanggapannya, menyebut langkah parlemen Tel Aviv itu sebagai “political stunt” atau “aksi politik” yang bodoh dan menghina AS. “Jika itu adalah political stunt, maka itu aksi yang bodoh, dan saya pribadi merasa sedikit terhina karena itu,” sebutnya.

    Rubio juga memberikan reaksi keras dengan menyebut langkah Tel Aviv itu berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza, yang diwujudkan dengan mediasi AS bersama Mesir dan Qatar. Kesepakatan itu didasarkan atas rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    “Jelas saya pikir presiden (Trump-red) telah menjelaskan dengan jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini, dan kami pikir itu berpotensi mengancam kesepakatan damai,” tegas Rubio dalam tanggapannya.

    Sementara Trump sendiri, dalam wawancara dengan majalah TIME pada 15 Oktober lalu dan diterbitkan pada Kamis (23/10), memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan Tepi Barat.

    “Itu tidak akan terjadi karena saya sudah berjanji kepada negara-negara Arab… Israel akan kehilangan semua dukungan Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegas Trump dalam wawancara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Tuding-menuding Trump Vs Presiden Kolombia

    Tuding-menuding Trump Vs Presiden Kolombia

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Petro membalas tudingan Trump tersebut sebagai fitnah.

    Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.

    “Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.

    Trump juga berjanji akan mencabut semua bantuan untuk Kolombia, yang secara historis merupakan mitra dekat AS, namun juga produsen kokain terkemuka di dunia.

    Tidak hanya itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih berat terhadap Kolombia, atau bahkan langkah-langkah lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik untuk “menutup” budidaya narkoba di negara itu jika Petro tidak juga bertindak.

    “MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.

    Presiden Kolombia Gustavo Petro (File photo: AFP) Foto: dok. AFP

    Petro Bereaksi

    Petro membantah ucapan Trump itu. Ia mengatakan dia akan melakukan pembelaan diri secara hukum.

    “Saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika di Pengadilan AS,” ujar Petro dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Petro menyebut Trump telah memfitnahnya. Petro membantah segala tuduhan Trump.

    “Fitnah telah dilontarkan kepada saya di wilayah Amerika Serikat oleh pejabat tinggi,” kata Petro.

    “Ketika bantuan kami dibutuhkan untuk memerangi perdagangan narkoba, masyarakat AS akan menerimanya,” imbuhnya.

    Tarik Dubes dari AS

    karena tudingan Trump ini, otoritas Kolombia merespons dengan menarik pulang Duta Besarnya di Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kolombia, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), mengumumkan pada Senin (20/10) bahwa Duta Besar Daniel Garcia Pena telah ditarik pulang dari Washington DC ke Bogota untuk melakukan konsultasi.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kolombia, Armando Benedetti, menyebut pernyataan Trump tentang penghentian paksa budidaya narkoba sebagai “ancaman invasi atau aksi militer terhadap Kolombia”.

    Diketahui, Petro dan Trump berselisih sejak sang Presiden AS itu kembali berkuasa pada Januari lalu, namun konflik publik keduanya semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir, saat AS melancarkan operasi antinarkoba mematikan di kawasan Karibia.

    Presiden Kolombia Gustavo Petro (Photo by JUAN BARRETO / AFP) Foto: AFP/JUAN BARRETO

    Washington mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, tepatnya di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu. Sejauh ini, kapal-kapal perang AS telah menyerang setidaknya tujuh kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke negara tersebut.

    Menurut pemerintahan Trump, total sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan pasukan AS sejauh ini.

    Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.

    Operasi antinarkoba AS utamanya menargetkan perdagangan narkoba dari Venezuela, meskipun perhatian beralih ke Kolombia dalam beberapa hari terakhir.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, pada Minggu (19/10), mengumumkan bahwa tiga orang tewas akibat serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba.

    Kapal itu, menurut Hegseth, berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia — kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Serangan itu sendiri disebut oleh Hegseth dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.

    Serangan itu terjadi setelah serangan lainnya — terhadap kapal semi-submersible — yang menewaskan dua orang, yang salah satunya warga Kolombia.

    Petro menuduh Trump telah melakukan pembunuhan dan melanggar kedaulatan Kolombia. Dia juga menyebut Trump “tidak menyukai orang bebas karena dia ingin menjadi raja”.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/fas)

  • Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat

    Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut dukungan jika Israel mencaplok Tepi Barat. Pernyataan ini diutarakan Trump dalam wawancaranya dengan majalah Time.

    Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), komentar Trump tersebut, menurut majalah Time, disampaikan melalui telepon pada 15 Oktober lalu.

    “Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Dan Anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Kami telah mendapat dukungan besar dari Arab,” kata Trump ketika ditanya apa konsekuensinya bagi Israel jika pencaplokan Tepi Barat terjadi.

    “Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” kata Trump.

    Trump yakin Arab Saudi akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, pada akhir tahun. “Ya, saya yakin. Saya yakin,” katanya ketika ditanya apakah ia yakin Riyadh akan bergabung dalam jangka waktu tersebut.

    “Lihat, mereka punya masalah. Mereka punya masalah Gaza dan mereka punya masalah Iran. Sekarang mereka tidak punya dua masalah itu,” kata Trump merujuk pada perang Israel di Gaza dan program nuklir Iran, yang menjadi target serangan udara AS awal tahun ini.

    Trump juga akan membuat keputusan apakah Israel harus membebaskan tahanan Palestina terkemuka, Marwan Barghouti, sebagai bagian dari langkah-langkah perdamaian. Barghouti tokoh Fatah yang termasuk di antara tahanan Palestina ingin dibebaskan Hamas sebagai bagian dari kesepakatan Gaza, menurut media pemerintah Mesir.

    Trump telah mengirimkan sejumlah pejabat tinggi ke Israel dalam beberapa hari terakhir untuk memperkuat gencatan senjata Gaza yang rapuh.

    Namun, ketika Wapres AS James David Vance mengakhiri kunjungan 3 harinya di Israel, anggota parlemen Israel mengajukan dua rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat.

    Vance mengatakan itu adalah “Aksi politik yang sangat bodoh dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya”.

    Ketika Sekretaris Luar Negeri AS Maerco Rubio meninggalkan Washington, ia memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh parlemen dan kekerasan pemukim mengancam gencatan senjata Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/rfs)

  • 450 Tokoh Yahudi Desak Pemimpin Dunia Beri Sanksi Israel Atas Genosida Gaza

    450 Tokoh Yahudi Desak Pemimpin Dunia Beri Sanksi Israel Atas Genosida Gaza

    Jakarta

    Sejumlah tokoh Yahudi dunia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel atas genosida di Gaza. Mereka menilai tindakan Israel tidak bermoral.

    Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/10/2025), ada lebih dari 450 tokoh Yahudi dunia, termasuk mantan pejabat Israel, menandatangani surat terbuka yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Israel di Gaza. Surat tersebut dirilis saat para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia.

    “Kami tidak lupa bahwa begitu banyak hukum, piagam, dan konvensi yang ditetapkan untuk melindungi dan menjaga seluruh kehidupan manusia diciptakan sebagai respons terhadap Holocaust,” tulis para penandatangan dalam surat tersebut.

    “Perlindungan tersebut telah dilanggar tanpa henti oleh Israel,” tambahnya.

    Para penandatangan surat itu antara lain mantan Ketua Knesset (parlemen) Israel, Avraham Burg; mantan negosiator perdamaian Israel, Daniel Levy; penulis Inggris Michael Rosen, penulis Kanada Naomi Klein, pembuat film peraih Oscar, Jonathan Glazer; aktor Amerika Serikat, Wallace Shawn; peraih Emmy, Ilana Glazer dan Hannah Einbinder, serta peraih penghargaan Pulitzer, Benjamin Moser.

    Para penandatangan surat mendesak pemimpin dunia untuk menegakkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional. Mereka juga meminta agar menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata dan menjatuhkan sanksi yang terarah, memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan menolak klaim palsu antisemitisme terhadap mereka yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan.

    Penandatangan surat lainnya, termasuk konduktor Israel Ilan Volkov, penulis naskah V (sebelumnya dikenal sebagai Eve Ensler), komedian Amerika Eric André, novelis Afrika Selatan Damon Galgut, jurnalis dan dokumenter peraih Oscar Yuval Abraham, pemenang penghargaan Tony Toby Marlow, dan filsuf Israel Omri Boehm.

    “Solidaritas kami dengan Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, melainkan pemenuhannya,” tulis para penandatangan.

    “Ketika para bijak kami mengajarkan bahwa menghancurkan satu nyawa sama dengan menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi Palestina. Kami tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

    Sejak 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 65.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 167.000 lainnya terluka.

    Lihat Video ‘Menlu AS Tegaskan Trump Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat!’:

    (fas/rfs)

  • Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Beirut

    Serangan udara Israel ke wilayah pegunungan di Lebanon timur menewaskan dua orang. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menyasar kelompok Hizbullah.

    “Serangan yang dilancarkan oleh musuh Israel di pegunungan timur dan barat mengakibatkan korban jiwa awal dua orang,” kata Kementerian Kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (23/10/2025).

    Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengatakan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan dahsyat di pegunungan timur Lebanon di wilayah Bekaa, dekat perbatasan dengan Suriah.

    Menurut NNA, dua serangan Israel menargetkan pegunungan Hermel di timur laut negara tersebut.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan telah menargetkan lokasi Hizbullah di Lebanon timur dan utara, termasuk sebuah kamp militer dan lokasi produksi rudal presisi di lembah Bekaa.

    “Militer Israel menyerang beberapa target di Bekaa, termasuk sebuah kamp yang digunakan untuk melatih militan Hizbullah,” tulis militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Israel telah berulang kali mengebom Lebanon meskipun gencatan senjata pada November lalu telah mengakhiri lebih dari setahun permusuhan dengan kelompok militan Hizbullah yang berpuncak pada perang terbuka selama dua bulan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pasukan Israel harus mundur dari Lebanon selatan dan Hizbullah harus membubarkan pasukannya di wilayah tersebut.

    Di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran akan meningkatnya serangan Israel, pemerintah Lebanon telah bergerak untuk mulai melucuti senjata Hizbullah. Namun rencana itu ditentang oleh Hizbullah dan sekutunya.

    (fas/rfs)

  • Myanmar Bongkar Markas Scam, Ratusan Orang Kabur ke Thailand

    Myanmar Bongkar Markas Scam, Ratusan Orang Kabur ke Thailand

    Jakarta

    Militer menggerebek markas penipuan online yang paling terkenal di Myanmar. Ribuan orang kabur ke negara tetangga Thailand setelah militer menyerbu markas scam tersebut.

    Hal ini diungkap oleh pejabat Thailand di perbatasan. Total orang yang kabur lebih dari 600 orang.

    “677 orang melarikan diri dari pusat penipuan KK Park di Myanmar menyeberangi Sungai Moei ke Thailand pada Kamis pagi,” kata seorang pejabat Thailand, Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, yang menjabat wakil gubernur Provinsi Tak di perbatasan Myanmar, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Kompleks luas yang merupakan tempat para penipu internet menargetkan orang-orang dengan hubungan asmara dan penipuan bisnis itu, telah berkembang pesat di sepanjang perbatasan Myanmar.

    Penindakan keras yang dipublikasikan secara luas sejak Februari menyebabkan sekitar 7.000 pekerja dipulangkan dan Thailand memberlakukan blokade internet lintas batas.

    “Polisi imigrasi dan satuan tugas militer telah bekerja sama untuk memberikan bantuan berdasarkan prosedur kemanusiaan… dan mereka akan menjalani pemeriksaan,” kata Sawanit kepada AFP pada hari Kamis.

    Ia menambahkan bahwa proses ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan apakah seseorang merupakan korban perdagangan manusia, dan jika tidak, mereka dapat dituntut karena melintasi perbatasan secara ilegal.

    Kantor Administrasi Provinsi Tak, yang mengawasi wilayah tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok yang masuk dari Myanmar tersebut terdiri dari “warga negara asing” — baik pria maupun wanita — dan pihak berwenang memperkirakan lebih banyak lagi yang akan menyeberang ke Thailand.

    20 WNI Kabur dari Sarang Scam Online di Myanmar

    KBRI Yangon memantau perkembangan situasi di kawasan KK Park, Myawaddy, Kayin State, menyusul laporan ratusan warga negara asing, termasuk sekitar 75 warga negara Indonesia (WNI), yang melarikan diri dari kompleks scam Myanmar tersebut pada Rabu (22/10) pagi waktu setempat.

    KBRI Yangon memantau 20 warga negara Indonesia (WNI) berhasil melarikan dan saat ini berada di Thailand.

    KBRI Yangon mengatakan kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, langkah pelarian massal tersebut terjadi setelah militer Myanmar (Tatmadaw) bersiap melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

    KBRI Yangon mengatakan telah menerima informasi langsung dari salah satu WNI di lokasi yang menyebutkan bahwa kondisi para WNI bervariasi. Sebagian masih berada di dalam kawasan KK Park, sementara sebagian lainnya sudah keluar menuju daerah sekitar Myawaddy-Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.

    KBRI Yangon telah menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei. Data identitas dan kondisi mereka saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.

    KBRI Yangon mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan KBRI Bangkok serta berkomunikasi dengan otoritas setempat di Myanmar, termasuk melalui jaringan kontak lokal dan lembaga kemanusiaan di wilayah Kayin State, untuk memastikan keselamatan seluruh WNI dan mengupayakan jalur kemanusiaan yang aman dan terpantau bagi proses evakuasi.

    Terakhir, KBRI Yangon meminta seluruh WNI tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi dan tidak mendatangi wilayah konflik atau kawasan rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia seperti Myawaddy dan Shwe Kokko. KBRI memastikan pemerintah akan terus mengawal setiap langkah pelindungan dan pemulangan WNI dari kawasan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/fas)

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)