Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Tegang! Polandia Kerahkan Jet Tempur Cegat Pesawat Pengintai Rusia

    Tegang! Polandia Kerahkan Jet Tempur Cegat Pesawat Pengintai Rusia

    Warsawa –

    Polandia mengerahkan sejumlah jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat Rusia yang sedang melakukan misi pengintaian di atas Laut Baltik. Pencegatan ini dilakukan saat negara-negara Eropa, termasuk Polandia, sedang waspada setelah rentetan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat-pesawat militer Moskow.

    Militer Polandia dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (29/10/2025), mengatakan bahwa sebuah pesawat Rusia terdeteksi terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik tanpa rencana penerbangan yang diajukan sebelumnya, dengan transpondernya dimatikan.

    Pesawat militer Rusia jenis Ilyushin Il-20 itu, menurut militer Warsawa, sedang melakukan misi pengintaian.

    “Sejumlah jet tempur Polandia mencegat sebuah pesawat Il-20 yang sedang melakukan misi pengintaian di wilayah udara internasional, tanpa rencana penerbangan yang diajukan dan dengan transpondernya dimatikan,” kata Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia dalam pernyataannya.

    “Pesawat itu tidak melanggar wilayah udara Polandia,” imbuh pernyataan tersebut.

    Juru bicara komando operasional militer Polandia, Jacek Goryszewski, mengatakan kepada stasiun televisi swasta TVN24 bahwa insiden tersebut menunjukkan Polandia selalu “waspada untuk memastikan wilayah udara kami tidak dilanggar”.

    Pencegatan ini terjadi saat negara-negara di sisi timur wilayah NATO semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran wilayah udara menyusul insiden serupa sejak September lalu.

    Pada saat itu, setidaknya tiga jet militer Rusia terdeteksi melanggar wilayah udara Estonia selama 12 menit. Beberapa hari sebelum itu, lebih dari 20 drone Moskow terdeteksi memasuki wilayah udara Polandia.

    Estonia dan Polandia sama-sama merupakan negara anggota aliansi militer NATO.

    Pekan lalu, jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), Alexus Grynkewich, yang menjabat Komandan Tertinggi Sekutu NATO di Eropa, mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia tampaknya terhalang oleh respons tegas NATO, bulan lalu, terhadap penyusupan ke wilayah udara Polandia dan Estonia.

    Namun, Grynkewich memperkirakan Moskow akan terus menguji batas-batas wilayah udara NATO.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Polisi Brasil Gerebek Pengedar Narkoba, Mayat-mayat Bergelimpangan

    Polisi Brasil Gerebek Pengedar Narkoba, Mayat-mayat Bergelimpangan

    Jakarta –

    Mengerikan! Mayat-mayat bergelimpangan di dua kawasan permukiman kumuh di kota Rio de Janeiro, Brasil pada hari Selasa (28/10) waktu setempat. Pemandangan mengerikan ini terlihat setelah polisi melancarkan penggerebekan terbesar mereka terhadap para pengedar narkoba di kota itu, menewaskan sedikitnya 64 orang. Suasana pun seperti perang.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/10/2025), sebanyak 2.500 petugas bersenjata lengkap, didukung oleh kendaraan lapis baja, helikopter, dan drone, turut serta dalam operasi yang menyasar geng pengedar narkoba utama Brasil di dua permukiman kumuh, atau favela, di Rio de Janeiro bagian utara.

    Tembakan terdengar di area dekat bandara internasional Rio, dan asap mengepul dari beberapa titik kebakaran pada Selasa sore waktu setempat, beberapa jam setelah penggerebekan dimulai.

    Warga berlarian mencari perlindungan dan toko-toko tutup di tengah klaim polisi bahwa geng-geng tersebut menggunakan drone untuk melawan.

    Gubernur Negara Bagian Claudio Castro menggambarkan operasi di favela Complexo da Penha dan Complexo do Alemao sebagai yang terbesar dalam sejarah negara bagian tersebut.

    Pemerintah pusat mengatakan penggerebekan tersebut bertujuan untuk menghentikan ekspansi geng bernama Comando Vermelho (Komando Merah).

    Castro melaporkan korban tewas sebanyak 60 orang yang diduga anggota geng.

    Sumber dari pemerintahannya mengatakan kepada AFP, bahwa empat petugas polisi juga tewas.

    Hingga Selasa sore waktu setempat, operasi ini masih berlangsung.

    Penggerebekan di favela memang umum terjadi, tetapi ini adalah yang paling mematikan sejauh ini. Sebelum ini, jumlah korban tewas tertinggi terjadi dalam penggerebekan pada tahun 2021 yang menewaskan 28 orang.

    Dalam operasi ini, polisi mengerahkan dua helikopter, 32 kendaraan lapis baja, dan 12 kendaraan pembongkar yang digunakan untuk menghancurkan barikade yang didirikan oleh para pengedar narkoba untuk mencegah polisi memasuki jalan-jalan sempit favela.

    Operasi polisi besar-besaran sering dilakukan di Rio, tujuan wisata utama Brasil, terutama di favela, lingkungan miskin dan padat penduduk yang sering dikuasai geng kriminal.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Akui Konstitusi AS Larang Presiden 3 Periode: Sayang Sekali!

    Trump Akui Konstitusi AS Larang Presiden 3 Periode: Sayang Sekali!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui bahwa Konstitusi AS tidak mengizinkan dirinya untuk menjabat tiga periode. Trump pun menyayangkan hal tersebut.

    Trump dan para pendukungnya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (29/10/2025), berulang kali memicu spekulasi soal pencapresan kembali dalam pemilu tahun 2028 mendatang, yang memicu kekhawatiran dari para rival-rival politiknya.

    Trump telah menjabat Presiden AS selama dua periode, dengan periode pertama tahun 2017-2021 dan periode kedua dimulai pada Januari 2025 hingga Januari 2029 mendatang. Amandemen ke-22 Konstitusi AS secara jelas membatasi masa jabatan presiden hingga dua periode saja.

    “Saya memiliki angka jajak pendapat tertinggi yang pernah saya dapatkan, dan Anda tahun, berdasarkan apa yang saya baca, saya rasa saya tidak diizinkan untuk mencalonkan diri, jadi kita lihat saja nanti,” ucap Trump kepada wartawan di pesawat kepresidenan AS Air Force One saat berkunjung ke Asia.

    “Jika Anda membacanya, itu cukup jelas — saya tidak diizinkan mencalonkan diri. Sayang sekali,” kata Trump dalam pernyataan terbarunya.

    Pernyataan itu menandai perubahan dari komentar sebelumnya ketika dia menolak untuk secara tegas mengesampingkan pencapresan kembali.

    Trump beberapa waktu terakhir sering menyebut para pendukungnya mendesak dirinya menjabat di luar masa jabatannya saat ini, meskipun ada batasan konstitusional. Baru-baru ini, Trump bahkan memamerkan topi merah bertuliskan “Trump 2028” di atas meja kerjanya di Ruang Oval Gedung Putih.

    Teori populer di kalangan pendukungnya adalah Wakil Presiden AS JD Vance maju sebagai capres dalam pemilu tahun 2028, dan Trump maju sebagai calon wakil presiden. Trump menepis gagasan tersebut pekan ini, dan dia menegaskan pada Rabu (29/10) bahwa “cukup jelas” dirinya tidak dapat mencalonkan diri lagi.

    Ketua DPR AS Tepis Spekulasi Trump 3 Periode

    Ketua DPR AS Mike Johnson, pada Selasa (28/10), mengatakan dirinya telah berbicara dengan Trump tentang upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, tetapi tidak “melihat jalan untuk itu”.

    “Pencalonan ini luar biasa. Tapi saya rasa presiden mengetahui, dan dia dan saya telah membicarakannya, tentang batasan-batasan Konstitusi,” ujarnya.

    Johnson menekankan bahwa amandemen Konstitusi AS akan membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota Kongres AS dan harus diratifikasi oleh tiga perempat negara bagian AS — dari total 50 negara bagian — yang prosesnya diperkirakan akan memakan waktu hingga 10 tahun.

    “Saya tidak melihat jalan untuk itu,” tegasnya.

    Spekulasi tiga periode meluas setelah mantan penasihat Trump, Steve Bannon, pekan lalu mengatakan “ada rencana” untuk mempertahankan Trump di Gedung Putih. Mengenai pembatasan masa jabatan dalam Konstitusi AS, Bannon mengatakan: “Ada banyak alternatif. Pada waktu yang tepat, kami akan memaparkan rencananya.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Jakarta –

    Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Pergantian ini menandai awal masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua blok Asia Tenggara itu pada 2026, dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) yang diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, secara simbolis menyerahkan palu kepemimpinan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.

    Filipina termasuk satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

    Wilayah laut strategis itu menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim mereka kerap berbenturan dengan Cina, yang menegaskan hampir seluruh kawasan tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

    Sengketa Laut Cina Selatan

    Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan meningkat tajam, ditandai dengan serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan itu.

    “Laut Cina Selatan baru menjadi perhatian ketika insiden di lapangan memanas, dan belakangan memang memanas,” kata seorang diplomat Asia Tenggara di sela KTT ASEAN kepada AFP yang menolak disebutkan namanya.

    Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menegaskan bahwa kerja sama regional tetap penting di tengah ketegangan yang ada. “Ada hasil positif yang bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

    Namun, analis geopolitik asal Manila, Don McLain Gill, mengatakan kepada AFP bahwa meski Filipina akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui Cina kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Cina mungkin akan menyetujui hal-hal simbolis, tetapi tidak yang benar-benar bisa mengekang tindakannya di lapangan,” ujarnya.

    Para diplomat dan pengamat memandang bahwa Filipina akan mendorong pendekatan yang berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Beberapa bidang yang dianggap potensial antara lain meteorologi kelautan yang penting bagi keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka.

    Tantangan Filipina dalam isu Myanmar

    Selain isu Laut Cina Selatan, Filipina juga akan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih terjerat perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. “Pemerintah Filipina perlu memastikan agar isu Laut Cina Selatan tidak menutupi prioritas lain ASEAN,” kata Mustafa Izzuddin, analis internasional dari Solaris Strategies Singapore.

    Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota kemungkinan akan mengirim pengamatnya secara terpisah.

    Manila juga akan menghadapi tantangan besar dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan yang mereka tidak hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN yang bertugas menangani situasi politik di Myanmar.

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Pertama Kalinya Terjadi Penurunan Emisi Global! Tapi Masih Jauh dari Cukup

    Pertama Kalinya Terjadi Penurunan Emisi Global! Tapi Masih Jauh dari Cukup

    Jakarta –

    Janji-janji iklim terbaru dari pemerintah di berbagai negara akan membuat emisi gas rumah kaca global mulai menurun dalam 10 tahun ke depan. Namun penurunan itu masih jauh dari cukup untuk mencegah memburuknya perubahan iklim dan cuaca ekstrem, kata PBB pada hari Selasa.

    Analisis yang dilakukan oleh Sekretariat Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) menunjukkan bahwa jika rencana negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim benar-benar dijalankan, jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya diperkirakan akan berkurang sekitar 10 persen pada tahun 2035 dibandingkan tingkat tahun 2019.

    Perhitungan ini menandai untuk pertama kalinya UNFCCC memperkirakan penurunan emisi global yang stabil, setelah selama ini terus meningkat sejak tahun 1990.

    Namun, proyeksi penurunan 10 persen itu masih sangat jauh dari penurunan 60 persen yang dibutuhkan pada tahun 2035 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat praindustri — ambang batas yang menurut para ilmuwan, jika terlampaui, akan memicu dampak yang jauh lebih parah.

    Kesenjangan itu menambah tekanan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim COP30 bulan depan di Brasil, agar negara-negara meningkatkan upaya mereka — bahkan ketika Amerika Serikat justru mencabut berbagai kebijakan iklim di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    (Ed: Conference of the Parties ( COP) adalah pertemuan tahunan negara-negara yang menandatangani Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, untuk menekan emisi gas rumah kaca, meninjau implementasi kesepakatan iklim global, dan menetapkan target baru. COP30 berarti pertemuan ke-30, yang dijadwalkan berlangsung di Brasil tahun depan).

    Kurva emisi mulai terbelokkan

    “Umat manusia kini dengan jelas sedang membelokkan kurva emisi ke arah penurunan untuk pertama kalinya, meskipun masih jauh dari kategori cukup cepat,” papar Kepala UNFCCC Simon Stiell.

    Banyak negara masih lamban dalam menyerahkan target iklim yang lebih ambisius, di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik. UNFCCC juga merilis laporan rinci mengenai 64 negara yang memenuhi tenggat waktu bulan September untuk menyerahkan rencana iklim final mereka, namun jumlah itu hanya mencakup sekitar 30 persen dari total emisi global.

    Untuk memberikan penilaian yang lebih menyeluruh, UNFCCC menyatakan bahwa mereka menyusun analisis global yang juga mencakup target-target yang telah diumumkan tetapi belum diajukan secara resmi, termasuk dari Cina dan Uni Eropa.

    Namun, penilaian tersebut masih mengandung ketidakpastian. Misalnya, laporan itu mencakup janji pemotongan emisi AS tahun 2024 yang diperkirakan akan dibatalkan oleh Trump, sehingga membuat arah masa depan emisi Amerika Serikat menjadi tidak jelas.

    Janji manis Cina, bisa dipercaya?

    Cina, yang kini menghasilkan sekitar 29 persen dari total emisi global tahunan, berjanji bulan lalu akan menurunkan emisi sebesar 7 hingga 10 persen dari puncaknya pada tahun 2035. Namun tidak menyebutkan kapan puncak itu akan terjadi. Beberapa analis berpendapat Beijing bisa berbuat jauh lebih banyak.

    “Cina cenderung menetapkan komitmen yang rendah,” tandas Norah Zhang, analis kebijakan iklim di lembaga riset NewClimate Institute, seraya mencatat bahwa negara tersebut telah mencapai target tahun 2030 untuk memperluas energi angin dan surya enam tahun lebih cepat dari jadwal.

    *Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Jamaika Diterjang Badai Melissa yang Disebut Badai Abad Ini

    Jamaika Diterjang Badai Melissa yang Disebut Badai Abad Ini

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini yang berisi rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

    Berita dari Jamaika akan menjadi pembuka edisi Rabu, 29 Oktober 2025.

    ‘Badai abad ini’ telah menerjang Jamaika

    Badai Melissa, yang masuk ke kategori empat, telah membawa embusan angin berkecepatan lebih dari 300 kilometer per jam, dijuluki “badai abad ini” oleh Organisasi Meteorologi Dunia.

    Ahli meteorologi ABC, Nate Byrne, mengatakan “akan butuh waktu cukup lama sebelum kita benar-benar memahami seberapa parah kerusakan yang disebabkan sistem ini.”

    Menteri Pemerintah Daerah Desmond McKenzie mengatakan hampir semua pelanggan listrik Jamaica Public Service (JPS) kehilangan sambungan listrik.

    Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness telah menyatakan negara itu sebagai “daerah bencana.”

    Kelompok paramiliter Sudan dituduh membunuh 2.000 warga sipil

    Pasukan paramiliter Sudan dituduh telah “mengeksekusi lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata” sejak menguasai kota El-Fasher di Sudan barat, seiring munculnya laporan-laporan kekejaman yang mengkhawatirkan.

    El-Fasher jatuh ke tangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) awal pekan ini setelah lebih dari 18 bulan pengepungan yang brutal, yang memberi kelompok tersebut kendali atas hampir seluruh wilayah Darfur yang luas.

    Sekutu tentara, Pasukan Gabungan, mengatakan pada hari Selasa (28/10) bahwa RSF telah “melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher.”

    Pihaknya mengatakan di kota tersebut, lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

    Kelompok-kelompok lokal dan LSM internasional telah memperingatkan jatuhnya El-Fasher dapat memicu kekejaman massal, kekhawatiran yang menurut Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale menjadi kenyataan.

    Dampak AI, Amazon pangkas 14.000 pekerjaan

    Amazon mengumumkan rencana pemangkasan sekitar 14.000 pekerjaan, yang sejalan dengan anggaran perusahaan yang dialihkan untuk kecerdasan buatan.

    CEO perusahaan, Andy Jassy, mendorong karyawan untuk mendukung rencana AI perusahaan setelah mengumumkan rencana investasi sebesar $10 miliar untuk membangun kampus di Carolina Utara guna memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatannya.

    Sejak awal 2024, Amazon telah berkomitmen sekitar $10 miliar untuk masing-masing proyek pusat data di Mississippi, Indiana, Ohio, dan Carolina Utara seiring dengan upayanya membangun infrastruktur agar dapat bersaing dengan raksasa teknologi lain yang membuat lompatan pesat di bidang AI.

    Amazon bersaing antara lain dengan OpenAI, Google, Microsoft, dan Meta.

    Kapal pesiar diselidiki setelah meninggalkan penumpangnya yang ditemukan tewas

    Pihak berwenang sedang menyelidiki bagaimana sebuah kapal pesiar diduga meninggalkan seorang wanita Australia berusia 80 tahun yang kemudian ditemukan tewas di sebuah pulau tropis di Queensland.

    Pencarian besar-besaran diluncurkan akhir pekan lalu setelah wanita itu dilaporkan hilang beberapa jam setelah kapal pesiar Coral Adventurer mengunjungi Pulau Lizard, di lepas pantai Cooktown, 320 kilometer di utara Cairns.

    Jenazah perempuan itu ditemukan pada hari Minggu.

    Otoritas Keselamatan Maritim Australia [AMSA] mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut dan bermaksud berbicara dengan awak kapal saat kapal pesiar tiba di Darwin dalam beberapa hari mendatang.

  • Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Jakarta –

    Krisis dagang antara Amerika Serikat dan Brasil mulai mereda, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10). Washington sebabnya dinilai melunak, usai mengadopsi strategi baru dalam hubungan dagang dengan Brasil.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, “Kami percaya, dalam jangka panjang Brasil akan diuntungkan dengan menjadikan Amerika Serikat mitra dagang utama, bukan Cina,” dalam sebuah pernyataan resmi di Malaysia.

    Tentu saja masih ada beberapa masalah politik dengan Brasil, namun pemerintahan AS yakin hal itu dapat diatasi dan akan menguntungkan kedua belah pihak.

    Harus Bergerak Cepat

    Negosiasi untuk menormalisasi hubungan dagang kedua negara dimulai pada Minggu malam hingga hari Senin (27/10). Kepada harian Brasil O Globo, Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira mengatakan “telah menyusun jadwal pertemuan”, dan bahwa kesepakatan akan bisa dicapai dalam “beberapa minggu” ke depan.

    Namun, niat AS untuk kembali menjadi mitra dagang terpenting Brasil masih jauh dari kenyataan. Menurut data resmi, volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu hanya mencapai 84 miliar dolar AS (Rp 1,328 triliun).

    Cina geser AS

    Sebagai perbandingan: nilai perdagangan antara Cina dan Brasil pada tahun 2024 mencapai 151 miliar dolar AS (Rp 2,500 triliun). Sejak tahun 2009, Cina telah ‘menyalip AS’ sebagai mitra dagang terbesar Brasil.

    Sejak saat itu, volume perdagangan antara kedua negara meningkat hampir tiga kali lipat, dari 56 miliar menjadi 151 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan AS dengan Brasil naik dua kali lipat dari 42 miliar dolar AS (2009) menjadi 84 miliar dolar AS (2024).

    “Perburuan penyihir terhadap Bolsonaro”

    Sementara itu, ekspor AS ke Brasil stabil di kisaran 4,3 miliar dolar AS (Rp 71 triliun) pada bulan Juli dan September 2025. Akibatnya, defisit perdagangan jangka panjang Brasil terhadap AS, yang telah berlangsung sejak 2015 semakin besar.

    Alasan tarif hukuman AS terhadap Brasil bukan disebabkan defisit perdagangan yang merugikan AS. Sebaliknya, langkah tersebut digunakan Presiden Trump untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya atas vonis mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro oleh Mahkamah Agung Brasil.

    Dalam sebuah unggahan di jejaring sosialnya, Truth Social, Trump pada bulan Juli menyebut putusan tersebut sebagai “Perburuan penyihir terhadap mantan presiden dan keluarganya” (AS menggunakan istilah perburuan penyihir untuk menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Namun, di Malaysia, Trump bersikap lebih tenang. Ia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dirinya “selalu menyukai Bolsonaro.”

    Lula: “Pertemuan berjalan sangat baik”

    Namun, Trump tampaknya juga mulai menyukai Presiden Brasil Lula, meskipun pandangan ideologis keduanya saling bertolak belakang. Dua politisi yang hampir sebaya ini, Lula berusia 80 tahun dan Trump 79 tahun, pertama kali bertemu di Sidang Majelis Umum PBB, September lalu.

    Setelah pertemuan singkat itu, Trump mengatakan bahwa ia merasa Lula sebagai sosok yang simpatik, dan mengaku terkesan dengan perjalanan hidup tokoh sosialis tersebut. Selama percakapan telepon menjelang pertemuan di Kuala Lumpur, hubungan kedua pemimpin dikabarkan kian erat.

    Lula turut memberi tanggapan positif, “Saya mengakui bahwa pertemuan dengan Trump berlangsung dengan sangat baik,” katanya kepada media internasional. Turut menambahkan bahwa dirinya dan Trump berkomitmen memastikan “hubungan 200 tahun antara Brasil dan Amerika Serikat tetap terjaga.”

    Setelah pertemuan antara Trump dan Lula, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengumumkan bahwa persiapan perjanjian dagang dengan Cina sudah berada pada tahap lanjutan. Rencananya, Trump dan Xi Jinping akan menyelesaikan negosiasi dalam pertemuan 30 Oktober mendatang di Korea Selatan.

    Menurut Bessent, perjanjian mencakup penangguhan tarif tambahan sebesar 100 persen atas impor Cina yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 November mendatang. Selain itu perjanjian juga akan mencakup pencabutan sebagian pembatasan ekspor terhadap Cina.

    Sebagai balasannya, Beijing dapat mencabut pembatasan ekspor atas logam tanah jarang dan kembali mengimpor kedelai dari AS.

    Sejak Mei tahun ini, menurut Departemen Pertanian AS, Cina sama sekali tidak membeli kedelai dari AS. Sedangkan tahun lalu, impor kedelai Cina dari AS mencapai hampir 13 miliar dolar AS (Rp 215 triliun). Sebagai gantinya, Beijing membeli kedelainya dari Brasil dan Argentina.

    Para petani kedelai di AS menyambut dengan lega ‘perubahan haluan’ Trump ini sama halnya dengan industri agrikultur Brasil. Dewan Ekspor Kopi Brasil (Cecafe) menyatakan bahwa mereka menyambut baik dialog antara Trump dan Lula dan menantikan “hasil konkretnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Korut Uji Coba Rudal Jelajah: Pesan untuk Musuh-musuh

    Korut Uji Coba Rudal Jelajah: Pesan untuk Musuh-musuh

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) melakukan uji coba rudal jelajah di lepas pantai barat Semenanjung Korea, sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendarat di Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebut uji coba rudal itu menjadi pesan untuk “musuh-musuhnya”.

    Kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (29/10/2025), baru merilis pengumuman pada Rabu (29/10) waktu setempat, meskipun uji coba rudal digelar pada Selasa (28/10) waktu setempat.

    Menurut laporan KCNA, sejumlah rudal laut-ke-permukaan diluncurkan secara vertikal pada Selasa (28/10) waktu setempat dari Laut Kuning. KCNA mengklaim rudal tersebut mampu mengudara selama 7.800 detik, atau lebih dari dua jam, di sepanjang rute yang telah ditentukan untuk mencapai target.

    Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon, yang mengawasi uji coba rudal tersebut mengatakan bahwa “keberhasilan penting” sedang dicapai dalam pengembangan “kekuatan nuklir” Korut sebagai pencegah perang.

    Pak, seperti dikutip KCNA, menyebut uji coba rudal itu bertujuan untuk menilai “keandalan berbagai sarana ofensif strategis dan menunjukkan kemampuan mereka kepada musuh-musuh”.

    “Menjadi misi dan tugas kita yang bertanggung jawab untuk terus memperkuat postur tempur nuklir,” sebut Pak dalam pernyataannya.

    Yang paling menonjol dalam uji coba tersebut adalah absennya pemimpin Korut Kim Jong Un, yang biasanya mengawasi peluncuran rudal-rudal penting.

    Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan pihaknya mendeteksi rudal jelajah di perairan seberat barat Korut pada Selasa (28/10) sore, sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Saat ini, militer Seoul sedang menganalisis detail uji coba rudal Pyongyang tersebut.

    Trump tiba di kota Gyeongju pada Rabu (29/10) waktu setempat untuk bergabung dengan para kepala negara dan pemimpin bisnis dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk berbagai pertemuan. Trump juga akan melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir pekan nanti.

    Trump sebelumnya menyatakan keinginan bertemu Kim Jong Un di sela-sela kunjungan ke Korsel. Namun otoritas Korsel baru-baru ini menyebut potensi pertemuan keduanya tidak akan berlangsung dalam waktu dekat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Momen Trump Bingung Saat Seremoni Penyambutan di Jepang

    Momen Trump Bingung Saat Seremoni Penyambutan di Jepang

    Tokyo –

    Insiden kecil terjadi saat seremoni penyambutan kenegaraan untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berkunjung ke Jepang pada Selasa (28/10). Trump yang seharusnya membungkukkan badan di depan bendera AS dan Jepang, justru terus berjalan dan membuat Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi terkejut.

    Seremoni penyambutan kenegaraan yang melibatkan tentara Jepang dan para pejabat tinggi negara tersebut, seperti dilansir The Independent dan The Asia Business Daily, Rabu (29/10/2025), digelar untuk Trump di Wisma Tamu Negara di Motoakasaka, Tokyo, pada Selasa (28/10) waktu setempat.

    Sejumlah insiden terjadi saat seremoni berlangsung, dengan Trump yang tampak bingung harus dipandu oleh PM Takaichi selama seremoni. Insiden tersebut terekam kamera wartawan dan menjadi pembahasan netizen.

    Sejumlah media asing seperti Associated Press melaporkan bahwa Trump yang berusia 79 tahun, sempat bingung saat mengikuti prosesi inspeksi pasukan kehormatan. PM Takaichi sampai harus meletakkan tangannya di pinggang Trump untuk memandunya.

    Insiden lainnya terjadi saat prosesi pengibaran bendera kedua negara. Pada satu momen, Trump secara spontan memberikan hormat kepada bendera AS dan Jepang, padahal hal tersebut tidak perlu. PM Takaichi yang ada di sampingnya pun secara refleks meletakkan tangan di dada sebagai respons.

    Kemudian saat prosesi selanjutnya, Trump yang seharusnya membungkukkan badan bersama PM Takaichi di depan bendera AS dan Jepang sebagai bentuk penghormatan, justru terus berjalan ke depan dan meninggalkan PM Takaichi.

    Momen tersebut membuat PM Takaichi terkejut. Ekspresi PM Jepang yang kaget, bahkan terekam jelas dalam video dan foto yang diambil dari lokasi.

    PM Takaichi kemudian melanjutkan berjalan menyusul Trump setelah dia seorang diri membungkukkan badan di depan bendera kedua negara. Kedua pemimpin kemudian menyelesaikan seremoni penyambutan kenegaraan tersebut.

    Insiden tersebut memicu berbagai reaksi di media sosial, dengan sejumlah netizen berpendapat hal itu hanya kesalahan kecil yang dipicu oleh jet lag yang dialami Trump setelah berkunjung ke berbagai negara di Asia. Netizen lainnya menyoroti pengarahan protokol tidak memadai oleh staf Trump.

    Komentar lainnya dari influencer politik sayap kiri AS, Harry Sisson, yang pro-Partai Demokrat, mengaitkan insiden itu dengan MRI yang dijalani Trump baru-baru ini. Trump mengakui dirinya menjalani pemindaian MRI saat berkunjung ke Walter Reed Medical Center beberapa waktu lalu, namun tidak menjelaskan alasannya.

    “Lihat Donald Trump dipandu melewati ballroom oleh Perdana Menteri Jepang. Dia benar-benar kebingungan. Mungkin ini menjelaskan mengapa Trump baru-baru ini menjalani pemindaian MRI,” tulis Sisson via media sosial X, sembari menyertakan video Trump dalam seremoni penyambutan kenegaraan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Genting, AS Serukan Warganya Segera Angkat Kaki dari Mali

    Genting, AS Serukan Warganya Segera Angkat Kaki dari Mali

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mali pada hari Selasa (28/10) waktu setempat menyerukan warga negara Amerika untuk “segera pergi” dari negara tersebut. Seruan ini disampaikan seiring blokade bahan bakar oleh para militan yang memerangi pemerintahan militer negara itu, membuat kehidupan sehari-hari semakin berbahaya.

    Sejak September lalu, para petempur yang terkait dengan kelompok Al-Qaeda telah menargetkan truk-truk tangki bahan bakar, terutama yang datang dari Senegal dan Pantai Gading, yang menjadi jalur transit sebagian besar barang impor Mali.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/10/2025), Kedutaan Besar AS mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, bahwa warga Amerika “harus segera pergi menggunakan penerbangan komersial”, dengan alasan “ketidakpastian situasi keamanan Bamako”.

    Kesulitan yang dihadapi, menurut Kedutaan Besar AS, termasuk “gangguan pasokan bensin dan solar yang berkelanjutan, penutupan lembaga-lembaga publik seperti sekolah dan universitas di seluruh negeri, dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara pemerintah Mali dan elemen-elemen teroris di sekitar Bamako”.

    Kedutaan Besar AS mengatakan “rute darat ke negara-negara tetangga mungkin tidak aman untuk perjalanan karena serangan teroris di sepanjang jalan raya nasional”, menambahkan bahwa bandara internasional di Bamako tetap dibuka.

    Para militan dari Kelompok Pendukung Islam dan Muslim atau Group for the Support of Islam and Muslims, yang dikenal dengan akronim Arabnya JNIM, baru-baru ini berusaha mengisolasi ibu kota Mali, Bamako dengan meningkatkan operasi di jalan-jalan sekitarnya.

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan personel non-darurat dan anggota keluarga pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan negara itu karena risiko keselamatan.

    Mali telah berjuang melawan krisis keamanan selama lebih dari satu dekade yang dipicu oleh kekerasan oleh para militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS, serta geng kriminal dan geng lainnya.

    Negara ini juga mengalami kudeta pada tahun 2020 dan 2021 dan saat ini diperintah oleh junta militer, yang telah berjuang untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata.

    Tonton juga Video: Detik-detik Militer AS Tembak Kapal Pengangkut Narkoba di Laut Karibia

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)