Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Gimana Nasib Minyak Venezuela Setelah AS Singkirkan Maduro?

    Gimana Nasib Minyak Venezuela Setelah AS Singkirkan Maduro?

    Jakarta –

    Serangan Amerika Serikat (AS) ke Caracas dan penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro membuat negara Amerika Selatan itu berada dalam situasi penuh kebingungan dan ketidakpastian.

    Presiden AS Donald Trump, sesaat setelah operasi tersebut, menyatakan bahwa AS akan “mengelola” Venezuela. Pernyataan itu tampaknya ingin memberitahukan tentang bagaimana Washington akan menangani komoditas utama negara itu, yakni minyak.

    “Kami akan mengirim perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat, yang terbesar di dunia, untuk masuk ke sana, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, terutama infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut,” kata Trump.

    Seberapa penting minyak bagi Venezuela?

    Perekonomian Venezuela yang rapuh sangat bergantung pada sektor minyak. Pemerintahan Maduro hampir sepenuhnya mengandalkan hidrokarbon sebagai sumber pendapatan negara.

    Minyak mentah dan produk turunannya, termasuk petrokimia, menyumbang sekitar 90 persen dari total pendapatan ekspor Venezuela. Sektor ini membantu pemerintah yang terisolasi dan terkena sanksi berat tetap bertahan meski negara itu dilanda krisis ekonomi parah.

    Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel, bahkan melampaui Arab Saudi. Namun, kontribusinya terhadap produksi minyak global kini kurang dari 1 persen. Angka ini merosot tajam dibandingkan dekade 1960-an, ketika Venezuela menyumbang lebih dari 10 persen produksi minyak dunia. Produksi minyak mentah Venezuela telah anjlok lebih dari 70 persen sejak akhir 1990-an, dan negara ini kini berada di peringkat ke-21 produsen minyak dunia.

    Kemerosotan ini berakar pada kebijakan pemerintahan mantan Presiden Hugo Chavez. Revolusi sosialis yang ia jalankan pada 1990-an dan 2000-an memicu korupsi besar-besaran di perusahaan minyak negara PDVSA, serta mendorong hengkangnya investasi asing akibat campur tangan pemerintah dalam sektor energi.

    PDVSA saat ini mampu menstabilkan produksi di kisaran satu juta barel per hari. Hal ini sebagian dimungkinkan oleh lisensi AS yang mengizinkan sejumlah mitra asing terbatas beroperasi di Venezuela dan mengekspor minyak.

    Sejauh mana keterlibatan perusahaan minyak AS di Venezuela?

    Sepanjang abad ke-20, AS merupakan mitra utama sektor minyak Venezuela, dengan perusahaan-perusahaan besar AS menanamkan investasi besar di negara itu.

    Namun, hampir semua perusahaan tersebut hengkang setelah revolusi Chavez, kecuali Chevron.

    Meski terkena dampak sanksi, Chevron memperoleh lisensi khusus dari pemerintahan Joe Biden pada 2022 untuk kembali mengekspor minyak Venezuela dengan syarat ketat. Langkah ini bertujuan meredakan tekanan pasar minyak global setelah invasi Rusia ke Ukraina.

    Pada Oktober tahun ini, pemerintahan Trump memberikan kembali izin kepada Chevron untuk memproduksi minyak di Venezuela, dengan alasan perusahaan AS tersebut merupakan mitra penting bagi Caracas.

    Chevron menjadi pihak yang paling berpotensi diuntungkan jika Trump membuka kembali pintu investasi AS di Venezuela. Saat ini, Chevron mempekerjakan sekitar 3.000 orang di negara tersebut. Dalam pernyataannya, Chevron menyebut akan beroperasi “dengan mematuhi sepenuhnya seluruh hukum dan peraturan yang berlaku”, tetapi tidak mengomentari kemungkinan ekspansi bisnis.

    Trump juga menyatakan perusahaan-perusahaan minyak besar AS akan kembali ke Venezuela, termasuk ExxonMobil dan ConocoPhillips.

    ExxonMobil, perusahaan minyak terbesar AS, asetnya disita oleh pemerintahan Chavez pada 2007. Proyek-proyek ConocoPhillips di Hamaca, Petrozuata, dan Corocoro juga mengalami nasib serupa. Kedua perusahaan memenangkan kompensasi bernilai miliaran dolar dalam arbitrase internasional, tetapi hingga kini Venezuela belum membayarnya. Inilah yang menjadi dasar klaim Trump tentang “minyak yang dicuri”.

    “Kami membangun industri minyak Venezuela dengan bakat, dorongan, dan keahlian Amerika, lalu rezim sosialis mencurinya dari kami pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mereka mencurinya dengan kekerasan,” kata Trump.

    “Ini merupakan salah satu pencurian properti Amerika terbesar dalam sejarah negara kami,” tambahnya.

    ConocoPhillips menyatakan sedang “memantau perkembangan di Venezuela dan potensi dampaknya terhadap pasokan dan stabilitas energi global”. Perusahaan itu menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai aktivitas bisnis atau investasi di masa depan.

    Apakah AS benar-benar membutuhkan minyak Venezuela?

    AS saat ini merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Sekilas, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Trump begitu berambisi terhadap minyak Venezuela.

    Kuncinya terletak pada jenis minyak. Produksi utama AS adalah minyak mentah ringan, bukan minyak berat yang lebih kental. Padahal, banyak kilang minyak AS, terutama di wilayah Teluk Meksiko, dirancang untuk mengolah minyak berat menjadi bensin, diesel, dan produk penting lainnya.

    Meski menjadi produsen besar, AS tetap mengimpor minyak berat dari negara seperti Kanada dan Meksiko untuk memasok kilang-kilang tersebut. Akibatnya, sebagian besar minyak mentah ringan yang diproduksi di AS justru diekspor.

    “Menggunakan jenis minyak mentah yang tepat membuat kilang kami lebih efisien, menekan biaya, dan menjaga ketahanan energi,” kata Asosiasi Produsen Bahan Bakar dan Petrokimia Amerika Serikat (AFPM). “Mengubah kilang agar hanya memproses minyak mentah AS akan menelan biaya miliaran dolar, berisiko tinggi, dan membutuhkan waktu puluhan tahun.”

    Meski produksi Venezuela merosot tajam, cadangan minyaknya mencakup cadangan minyak berat terbesar di dunia, jenis yang dibutuhkan kilang-kilang AS. Selama beberapa dekade, minyak berat Venezuela menjadi pasokan utama bagi kilang AS.

    Hal inilah yang membuat akses kembali ke minyak Venezuela sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan AS.

    Mungkinkah janji minyak Trump di Venezuela terwujud?

    Masih ada pertanyaan hukum dan logistik besar terkait apakah minyak akan kembali mengalir dari Venezuela.

    Bentuk pemerintahan yang akan terbentuk di Venezuela setelah ketiadaan Maduro masih belum jelas. Selain itu, sejauh mana pemerintahan baru akan mempermudah upaya AS memengaruhi sektor minyak negara tersebut juga masih belum diketahui.

    Kondisi infrastruktur minyak Venezuela juga menjadi tanda tanya. Menurut mantan Menteri Energi AS pada pemerintahan pertama Trump, Dan Brouillette, laporan awal yang menunjukkan fasilitas minyak Venezuela masih utuh tidak serta-merta menjamin cadangan besar itu bisa segera dimanfaatkan.

    “Kendala utama bukan pada geologi, melainkan tata kelola, sanksi, akses modal, dan pelaksanaan,” tulis Brouillette di LinkedIn. “Jika perubahan politik membawa stabilitas cepat dan otoritas yang kredibel atas PDVSA, potensi tambahannya bersifat bertahap, bukan lonjakan mendadak.”

    Meski beberapa perusahaan asing tetap bertahan di Venezuela, sanksi membuat fasilitas minyak negara itu kekurangan investasi untuk pembaruan. Besarnya kebutuhan investasi baru kemungkinan baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

    Faktor lain adalah permintaan global terhadap minyak. Harga minyak telah turun sepanjang tahun lalu dan diperkirakan akan terus melemah pada 2026 akibat kelebihan pasokan. Jika janji Trump soal Venezuela terwujud, pasokan minyak tambahan akan masuk ke pasar global yang sudah jenuh.

    Bagaimana dengan Cina?

    Selama dua dekade terakhir, Cina menjadi mitra politik dan ekonomi penting bagi Venezuela.

    Di sektor minyak, perusahaan Cina National Petroleum Corporation (CNPC) memiliki usaha patungan dengan PDVSA. Sebagian besar minyak Venezuela dikirim ke Cina. Namun, Beijing tidak secara signifikan memperluas operasinya di Venezuela meski AS sebelumnya menarik diri.

    Cina mengecam keras penyingkiran Maduro oleh AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • China Imbau Warganya di Jepang Waspada, Ada Apa?

    China Imbau Warganya di Jepang Waspada, Ada Apa?

    Beijing –

    Pemerintah China mengimbau setiap warganya yang ada di Jepang untuk tetap waspada. Beijing mengklaim warga negara China telah menjadi sasaran di sejumlah wilayah Jepang beberapa waktu terakhir.

    Imbauan ini dirilis saat hubungan antara China dan Jepang memburuk akibat komentar kontroversial Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi soal Taiwan, yang dinilai oleh Beijing sebagai potensi intervensi.

    Kedutaan Besar China di Tokyo dalam pernyataannya, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (5/1/2026), mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Imbauan itu dirilis pada Sabtu (3/1) waktu setempat, namun baru dilaporkan oleh media pemerintah China pada Senin (5/1).

    Dalam imbauannya, menurut kantor berita Xinhua, Kedutaan Besar China menyebut kondisi keamanan publik di beberapa wilayah Jepang baru-baru ini memburuk.

    Kedutaan Besar China menyinggung soal insiden kekerasan yang terjadi di beberapa prefektur, termasuk Fukuoka, Shizuoka, dan Aichi.

    Disebutkan oleh Kedutaan Besar China dalam pernyataannya bahwa banyak pelancong China di Jepang yang melaporkan telah dilecehkan secara verbal atau diserang secara fisik tanpa provokasi, yang mengakibatkan cedera.

    Kedutaan Besar China juga secara khusus merujuk pada insiden kendaraan menabrak pejalan kaki di Distrik Shinjuku, Tokyo, pada 31 Desember lalu, yang membuat dua warga China mengalami luka serius hingga membutuhkan perawatan darurat di rumah sakit.

    Distrik Shinjuku merupakan salah satu distrik hiburan dan wisata tersibuk di Tokyo.

    Dalam imbauannya, Kedutaan Besar China kembali menyarankan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari otoritas Jepang mengenai imbauan terbaru otoritas China tersebut.

    Ketegangan antara China dan Jepang meningkat sejak 7 November lalu, ketika PM Takaichi mengatakan bahwa serangan Beijing terhadap Taiwan secara hukum dapat dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup”, yang berpotensi memungkinkan Tokyo menggunakan hak membela diri secara kolektif.

    Pernyataan itu memicu reaksi keras dari China, yang kemudian menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan memberlakukan kembali larangan impor makanan laut, di antara langkah-langkah pembatasan lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Filipina Tangkap Eks Jenderal yang Serukan Penggulingan Presiden Marcos

    Filipina Tangkap Eks Jenderal yang Serukan Penggulingan Presiden Marcos

    Manila –

    Otoritas Filipina menangkap seorang mantan jenderal Angkatan Udara yang dituduh mendorong militer untuk meninggalkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Mantan jenderal militer itu ditangkap atas tuduhan penghasutan.

    Mantan jenderal Filipina yang diidentifikasi bernama Romeo Poquiz itu, seperti dilansir AFP, Senin (5/1/2026), ditangkap oleh kepolisian setempat di bandara internasional Manila pada Senin (5/1) waktu setempat.

    Penangkapan dilakukan setelah Poquiz secara terbuka menyerukan agar Angkatan Bersenjata Filipina “menarik dukungan mereka” dari Marcos Jr di tengah skandal korupsi yang meluas.

    Sekretaris Departemen Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, menuturkan kepada AFP bahwa Poquiz ditahan oleh Kepolisian Nasional Filipina setelah kembali dari liburan di Thailand.

    “Dia ditangkap atas tuduhan penghasutan sehubungan dengan pernyataannya baru-baru ini. Dia ditangkap saat tiba dari Bangkok pagi ini,” kata Remulla dalam pernyataannya pada Senin (5/1) waktu setempat.

    Berbicara dalam konferensi pers, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepolisian Filipina Jose Nartatez mengatakan bahwa Poquiz telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 5 Desember.

    Mantan jenderal militer berusia 67 tahun itu mengonfirmasi penangkapan dirinya dalam sebuah unggahan di Facebook.

    “Saya ditangkap (oleh Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina) di Terminal Bandara … Hidup Filipina!” tulis Poquiz dalam unggahannya tersebut. Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa Poquiz dibawa ke markas kepolisian Camp Crame di Manila.

    Pengacara mantan jenderal itu, Ferdinand Topacio, mengatakan kepada AFP bahwa dirinya belum diizinkan untuk bertemu dengan kliennya.

    Topacio menambahkan bahwa seruan agar militer Filipina menarik dukungannya terhadap Marcos Jr bukanlah “penghasutan langsung untuk pemberontakan, melainkan … diskusi tentang kemungkinan konsekuensi dari gratifikasi dan korupsi”.

    “Ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah mengecam orang-orang yang berbicara tentang kesalahan, bukan mereka yang mencuri uang rakyat,” ucap Topacio.

    Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan pada Oktober lalu bahwa “staf tempur” negara tersebut telah menolak para perwira pensiunan militer yang dipimpin oleh Porquiz yang menyampaikan keluhan mereka terhadap Marcos Jr.

    Menurut Brawner, mereka diberitahu bahwa militer Filipina “kokoh” dalam dukungannya terhadap konstitusi.

    Brawner juga mengatakan bahwa para perwira pensiunan militer telah menghubungi sejumlah perwira militer yang lebih muda untuk mengupayakan “kudeta, junta militer” demi “mengatur ulang” masyarakat Filipina. Tidak disebutkan nama-nama para perwira pensiunan militer yang dimaksud.

    Dugaan dorongan untuk intervensi militer terjadi ketika Manila bersiap menghadapi unjuk rasa antikorupsi pada 21 September lalu, yang dipicu oleh proyek pengendalian banjir yang fiktif, dan diyakini telah merugikan para wajib pajak hingga miliaran dolar Amerika.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ancam Serang Venezuela Lagi Jika Tak Berperilaku Baik!

    Trump Ancam Serang Venezuela Lagi Jika Tak Berperilaku Baik!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan ada serangan kedua terhadap Venezuela, jika anggota pemerintahan yang tersisa di negara itu tidak bekerja sama dengan upaya Washington untuk “memperbaiki” negara tersebut.

    Ancaman ini, dilansir Reuters dan Hindustan Times, Senin (5/1/2026), disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1) waktu setempat, setelah AS melancarkan rentetan serangan militer terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat.

    Di tengah ketidakpastian tentang masa depan politik Venezuela setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap dan ditahan di AS, Trump mengancam akan ada serangan kedua terhadap negara tersebut “jika mereka tidak berperilaku baik”.

    “Kita siap melakukan serangan kedua,” kata Trump kepada wartawan.

    Ketika seorang wartawan bertanya apakah operasi militer lainnya terhadap Venezuela kini telah dikesampingkan, Trump menimpali: “Tidak, tidak demikian. Jika mereka tidak berperilaku baik, kita akan melancarkan serangan kedua.”

    Maduro saat ini berada di pusat penahanan di New York, AS, menunggu persidangan pada Senin (5/1) waktu setempat atas tuduhan perdagangan narkoba yang menjerat dirinya.

    Penangkapan Maduro memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak tersebut.

    Trump mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan anggota rezim Maduro yang tersisa untuk menindak perdagangan narkoba dan mereformasi industri minyak Venezuela, daripada mendorong pemilu segara untuk membentuk pemerintahan baru.

    Dikatakan oleh Trump, dalam tanya-jawab terbaru dengan media, bahwa fokusnya lebih tertuju pada “memperbaiki” Venezuela. Pernyataan ini senada dengan komentar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebut pemilu Venezuela akan “terlalu dini” saat ini.

    “Yang menjadi fokus kita saat ini adalah semua masalah yang kita hadapi ketika Maduro berkuasa. Kita masih memiliki masalah-masalah tersebut, yang perlu ditangani. “Kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatasi tantangan dan persoalan tersebut,” katanya seperti dikutip AFP.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dituduh Trump sebagai Pengedar Narkoba, Presiden Kolombia Meradang!

    Dituduh Trump sebagai Pengedar Narkoba, Presiden Kolombia Meradang!

    Jakarta –

    Presiden Kolombia Gustavo Petro menolak keras ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menuduhnya sebagai pengedar narkoba.

    Sebelumnya, pasukan AS menyerang Caracas, ibu kota Venezuela pada dini hari Sabtu (3/1) waktu setempat lalu, membombardir target-target militer selama serangan mendadak untuk menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan.

    Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada hari Minggu (4/1) waktu setempat, Trump membuat ancaman serupa tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1/2026).

    Ketika ditanya apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, pemimpin Partai Republik itu berkata: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    “Anda tahu mengapa, karena mereka membunuh banyak orang,” klaim Trump tanpa bukti.

    Petro menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan “namanya tidak muncul dalam catatan pengadilan.”

    “Berhenti memfitnah saya, Tuan Trump,” tulis Petro di platform media sosial X.

    “Bukan seperti itu cara Anda mengancam seorang presiden Amerika Latin yang muncul dari perjuangan bersenjata dan kemudian dari perjuangan rakyat Kolombia untuk perdamaian,” ujarnya.

    Petro telah mengkritik keras aksi militer pemerintahan Trump di kawasan itu dan menuduh Washington menculik Maduro “tanpa dasar hukum.”

    Dalam unggahan selanjutnya di X pada hari Minggu, Petro menambahkan, “teman tidak boleh mengebom.”

    Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut ancaman presiden AS itu sebagai “campur tangan yang tidak dapat diterima” dan menuntut “penghormatan.”

    Kolombia dan Amerika Serikat adalah sekutu militer dan ekonomi utama di kawasan itu, tetapi hubungan mereka telah tegang belakangan ini.

    Sejak awal masa jabatan kedua Trump, kedua pemimpin tersebut kerap berselisih mengenai isu-isu seperti tarif dan kebijakan migrasi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ayahnya Ditangkap AS, Putra Maduro Serukan Rakyat Venezuela Turun ke Jalan

    Ayahnya Ditangkap AS, Putra Maduro Serukan Rakyat Venezuela Turun ke Jalan

    Caracas –

    Anak laki-laki Presiden Venezuela Nicolas Maduro merilis pernyataan audio kepada publik setelah ayahnya ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) terkait tuduhan narkoterorisme. Putra Maduro menyerukan warga Venezuela turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas bagi ayahnya.

    Putra Maduro yang bernama Nicolas Maduro Guerra, yang berusia 35 tahun, seperti dilansir AFP, Senin (5/1/2026), merilis pesan audio, yang berisi seruan menantang, yang dibagikan via media sosial pada Minggu (4/1) waktu setempat. Guerra juga merupakan anggota Kongres Venezuela.

    “Kalian akan melihat kami di jalanan, kalian akan melihat kami di sisi rakyat, kalian akan melihat kami mengibarkan bendera martabat,” kata Guerra dalam pesannya.

    Sejumlah ajudannya mengonfirmasi keaslian rekaman audio tersebut kepada AFP.

    Seruan Guerra itu disampaikan sehari setelah Venezuela digempur AS yang berujung penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya diterbangkan keluar dari ibu kota Caracas dan telah dibawa ke New York oleh pasukan militer AS.

    “Mereka ingin kita terlihat lemah, tetapi kita tidak akan menunjukkan kelemahan,” cetusnya.

    Guerra merupakan salah satu dari enam orang, bersama ayah dan ibu tirinya, yang dituduh terlibat praktik “narkoterorisme” oleh otoritas AS.

    Guerra merupakan satu-satunya putra kandung Maduro, sebelum bercerai dengan istri pertamanya, Adriana Guerra Angula. Tiga anak lainnya merupakan anak dari istrinya keduanya, Flores, yang ikut ditangkap oleh AS.

    Operasi militer AS untuk menangkap pemimpin Venezuela dari tempat persembunyiannya di ibu kota Caracas pada akhir pekan, dan menerbangkannya ke luar negeri, telah memicu spekulasi bahwa tokoh sosialis itu dikhianati oleh seseorang di lingkaran dalamnya.

    Menggemakan spekulasi tersebut, Guerra berkata: “Sejarah akan membuktikan siapa pengkhianatnya, sejarah akan mengungkapkannya. Kita akan lihat.”

    Lebih lanjut, Guerra menyatakan keyakinan bahwa “chavismo” — gerakan sosialis anti-imperialis yang didirikan mendiang pemimpin Venezuela yang karismatik, Hugo Chavez — akan bertahan.

    Ribuan Pendukung Maduro Berdemo: Bebaskan Presiden Kami!

    Sekitar 2.000 pendukung Maduro berunjuk rasa di jalanan Caracas pada Minggu (4/1) waktu setempat. Mereka menuntut AS membebaskan Maduro dan istrinya.

    Sekelompok paramiliter dan pengendara motor pro-Maduro mendampingi para demonstran itu berunjuk rasa. Mereka mengibarkan bendera nasional Venezuela dan membawa poster bergambar Maduro.

    “Bebaskan presiden kami,” demikian bunyi poster yang dibawa salah satu demonstran.

    “Venezuela bukan koloni siapa pun,” bunyi poster demonstran lainnya, yang menyindir pengumuman Presiden AS Donald Trump soal Washington akan “mengelola” Venezuela selama periode transisi yang tidak ditentukan lamanya.

    Maduro dijadwalkan hadir dalam persidangan di New York pada Senin (5/1) siang waktu setempat, untuk secara resmi mendengarkan dakwaan “narkoterorisme” yang dijeratkan terhadapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Turis Dievakuasi Usai 2 Kereta Adu Banteng di Machu Picchu Peru

    Ratusan Turis Dievakuasi Usai 2 Kereta Adu Banteng di Machu Picchu Peru

    Jakarta –

    Ratusan wisatawan dievakuasi saat layanan kereta api kembali beroperasi ke dan dari benteng Inca Machu Picchu di Peru. Evakuasi dilakukan sehari setelah tabrakan adu banteng antara dua kereta api yang menewaskan satu orang dan melukai 40 orang.

    Dilansir AFP, Kamis (1/1/2026), sekitar 700 pengunjung Peru dan 1.300 warga asing dari berbagai negara telah terdampar di kota Aguas Calientes sejak kecelakaan siang hari Selasa dan menghentikan layanan kereta api.

    Operator kereta api PeruRail mengatakan layanan perlahan-lahan kembali beroperasi pada hari Rabu ke dan dari situs arkeologi yang menerima sekitar 4.500 pengunjung rata-rata setiap hari tersebut.

    Sebagian besar pengunjung menggunakan kereta api dan bus untuk mencapai Machu Picchu, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO yang terletak tinggi di pegunungan Andes.

    Pada Selasa (30/12), kereta api yang dioperasikan oleh PeruRail itu bertabrakan langsung dengan kereta api lain milik Inca Rail di jalur tunggal yang menghubungkan kota Ollantaytambo dengan Machu Picchu. Menurut pihak berwenang, konduktor salah satu kereta tewas, dan 40 orang terluka.

    “Tampaknya salah satu masinis, karena suatu alasan, entah tidak melihat atau tidak mengindahkan (sinyal), atau mengira tidak akan ada konsekuensi dan mengabaikannya,” menurut Alvarez.

    (fca/fca)

  • Prancis Bakal Larang Akses Medsos untuk Anak di Bawah 15 Tahun

    Prancis Bakal Larang Akses Medsos untuk Anak di Bawah 15 Tahun

    Paris –

    Prancis akan melakukan upaya baru untuk melindungi anak-anak dari waktu penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan. Pemerintah Prancis telah mengusulkan larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun pada September mendatang.

    Dilansir AFP, Rabu (31/12/2025), rancangan undang-undang itu didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia mengatakan parlemen harus mulai membahas proposal tersebut pada Januari.

    “Banyak studi dan laporan sekarang mengkonfirmasi berbagai risiko yang disebabkan oleh penggunaan layar digital yang berlebihan oleh remaja,” demikian isi rancangan undang-undang Prancis tersebut.

    Prancis menyebut anak-anak dengan akses daring tanpa batas terpapar ‘konten yang tidak pantas’ dan dapat menderita pelecehan siber atau mengalami perubahan pola tidur mereka. Rancangan undang-undang tersebut memiliki dua pasal.

    Satu pasal akan menjadikan ilegal ‘penyediaan layanan media sosial daring oleh platform daring kepada anak di bawah usia 15 tahun’. Pasal kedua menyerukan larangan penggunaan telepon seluler di sekolah menengah.

    Macron mengatakan bahwa perlindungan digital anak di bawah umur adalah prioritas pemerintahnya. Tetapi, katanya, penegakan dan kepatuhan terhadap hukum internasional masih menjadi masalah.

    Sementara itu, Prancis melanggar aturan Uni Eropa dengan undang-undang yang menyerukan ‘usia legal digital’ 15 tahun yang disahkan pada tahun 2023 dan sejak itu diblokir. Majelis tinggi Prancis, Senat, bulan ini mendukung inisiatif untuk melindungi remaja dari waktu penggunaan layar yang berlebihan dan akses media sosial yang mencakup persyaratan izin orang tua bagi anak-anak berusia antara 13 dan 16 tahun untuk mendaftar di situs media sosial.

    Usulan Senat telah diajukan ke Majelis Nasional yang perlu menyetujui teks tersebut sebelum dapat menjadi undang-undang.

    (haf/haf)

  • Sydney Masuki Tahun 2026, Diawali Menghening untuk Korban Penembakan Bondi

    Sydney Masuki Tahun 2026, Diawali Menghening untuk Korban Penembakan Bondi

    Syd –

    Hari telah berganti di Sydney, Australia. Warga di Sydney pun telah merayakan tahun baru 2026.

    Dilansir BBC, Rabu (31/12/2025), warga di Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Bougainville – wilayah otonom Papua Nugini – serta sebagian Rusia telah memasuki tahun 2026.

    Perayaan tahun baru 2026 di Sydney digelar meriah dengan pesta kembang api di Pelabuhan Sydney. Lebih dari satu juta orang merayakan tahun 2026 di tepi laut – dan tempat menonton sudah penuh sejak siang.

    Perayaan tahun baru di Sydney diawali dengan waktu khusus untuk mengenang korban penembakan di Pantai Bondi. Pelabuhan Sydney hening selama satu menit pada pukul 23.00 waktu setempat.

    Kerumunan orang memegang lampu untuk mengenang para korban Bondi. Sebuah menorah Yahudi diproyeksikan ke tiang-tiang Jembatan Pelabuhan.

    Penembakan yang disebut aksi terorisme anti-Semit di Bondi itu menewaskan 15 orang. Peristiwa itu terjadi saat perayaan Hanukah pada 14 Desember lalu.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dalam pidato Malam Tahun Barunya, mengakui kesulitan dalam merayakan. Dia mengatakan kegembiraan yang biasanya dirasakan di awal tahun baru ini diredam oleh kesedihan tahun yang lama.

    (haf/haf)

  • Uni Eropa Tegur Israel yang Larang Organisasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    Uni Eropa Tegur Israel yang Larang Organisasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    Jakarta –

    Uni Eropa (UE) menegaskan ‘undang-undang pendaftaran organisasi bantuan asing tidak dapat diterapkan dalam bentuknya saat ini’. Pernyataan itu Kepala Kemanusiaan UE, Hadja Lahbib, setelah Israel melarang kegiatan sejumlah organisasi bantuan asing, karena tidak memberikan rincian data karyawan Palestina yang bekerja dengan mereka.

    “Hukum humaniter internasional (IHL) tidak memberi ruang untuk keraguan: bantuan harus sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tulis Lahbib di X, Rabu (31/12/2025).

    Israel: Hapus kemungkinan keterlibatan terorisme

    Organisasi bantuan nonpemerintah atau LSM diberi waktu hingga 31 Desember untuk mendaftar di bawah kerangka kerja baru, yang menurut Israel bertujuan untuk mencegah “aktor-aktor yang bermusuhan atau pendukung terorisme” beroperasi di wilayah Palestina.

    Pada Selasa (30/12) Israel mengumumkan bahwa organisasi-organisasi yang “menolak menyerahkan daftar karyawan Palestina mereka untuk menyingkirkan kemungkinan adanya hubungan dengan terorisme” telah menerima pemberitahuan bahwa izin mereka akan dicabut mulai 1 Januari 2026, dengan kewajiban untuk menghentikan semua kegiatan pada 1 Maret.

    Para pejabat Israel mengatakan peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah kelompok militan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menyusup ke organisasi bantuan atau mengalihkan bantuan. Israel menuduh Hamas menyalahgunakan pasokan bantuan. Klaim ini dibantah oleh Hamas.

    Doctors Without Borders termasuk yang ditangguhkan

    Israel mengatakan lebih dari 30 organisasi, atau sekitar 15% dari organisasi yang beroperasi di Gaza, belum memenuhi aturan baru tersebut. Organisasi yang terkena dampak termasuk Doctors Without Borders (juga dikenal sebagai MSF) dan kelompok bantuan CARE. Kementerian menuduh dua karyawan MSF memiliki hubungan dengan kelompok militan, tuduhan ini dibantah MSF.

    Beberapa LSM mengatakan aturan baru ini akan sangat mempengaruhi distribusi bantuan di Gaza karena saat ini pun jumlah bantuan yang masuk ke Gaza masih belum memadai.

    Lembaga lain yang terkena dampak termasuk organisasi Norwegian Refugee Council, Komite Penyelamatan Internasional, dan divisi dari badan amal besar seperti Oxfam dan Caritas.

    Israel dikritik telah sewenang-wenang

    Organisasi-organisasi penyalur bantuan mengkritik aturan tersebut dan mengatakannya sebagai aturan yang sewenang-wenang. Mereka juga memperingatkan bahwa aturan ini dapat sangat membahayakan kehidupan warga sipil.

    MSF, yang menyediakan sekitar 20% pelayanan medis di rumah sakit dan membantu sepertiga kelahiran bayi, mengatakan bahwa persyaratan ini dapat menyebabkan ratusan ribu orang di Gaza kehilangan akses ke perawatan medis yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa.

    Lembaga amal tersebut mengatakan bahwa mereka “terus terlibat dan berdiskusi dengan otoritas Israel,” dan bahwa mereka “belum menerima keputusan tentang pendaftaran ulang.”

    LSM: Data staf perlu dilindungi

    Beberapa kelompok mengatakan tidak menyerahkan daftar staf Palestina karena khawatir mereka akan menjadi sasaran Israel, serta untuk mematuhi undang-undang perlindungan data di Eropa.

    “Ini berasal dari perspektif hukum dan keamanan. Di Gaza, kami melihat ratusan pekerja bantuan terbunuh,” ujar Shaina Low, penasihat komunikasi untuk Norwegian Refugee Council.

    Persyaratan tersebut sama dengan “mempolitisasi bantuan,” demikian menurut Bushra Khalidi, pemimpin kebijakan Oxfam di Yerusalem.

    Berbicara kepada DW, Khalidi memperingatkan bahwa mematuhi persyaratan Israel berarti melanggar kewajiban untuk melindungi staf.

    “Pada dasarnya, kami tidak dapat memenuhi persyaratan yang memaksa kami menyerahkan data pribadi sensitif staf Palestina dan keluarga mereka, atau kami tidak dapat menerima kondisi politik dan ideologis yang tidak terkait dengan pekerjaan kemanusiaan kami yang dipaksakan oleh kriteria ini,” kata Khalidi.

    “Terutama selama dua tahun terakhir, kami menyaksikan jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas di Gaza mencapai rekor tertinggi, lebih dari 500 orang.”

    Lihat juga Video ‘1.283 Faskes Kena Serangan Konflik di Sejumlah Negara Sepanjang 2025’:

    (haf/haf)