Category: Detik.com Internasional

  • Trump Pecat 8 Hakim Imigrasi di New York, Alasannya Tak Jelas

    Trump Pecat 8 Hakim Imigrasi di New York, Alasannya Tak Jelas

    New York City

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memberhentikan delapan hakim imigrasi di kota New York City. Alasan pemberhentian tidak diketahui jelas. Namun, ini terjadi di tengah ketegangan antara pengadilan-pengadilan AS dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang berupaya menindak tegas para migran ilegal.

    Asosiasi Hakim Imigrasi Nasional (NAIJ), yang mewakili para hakim imigrasi tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), mengonfirmasi pemberhentian tersebut.

    NAIJ mengatakan bahwa delapan hakim imigrasi yang diberhentikan itu bekerja di 26 Federal Plaza di Manhattan, New York City. Alamat tersebut merupakan lokasi gedung pengadilan yang meninjau kasus-kasus imigran yang berupaya melegalkan status mereka di AS.

    Selama berbulan-bulan, para agen federal telah berpatroli di lorong-lorong Gedung Federal Jacob K Javitz setiap hari. Mereka melakukan penangkapan terhadap para migran saat mereka meninggalkan persidangan, yang seringkali terjadi bahwa pengawasan ketat pers yang selalu hadir.

    Foto-foto bentrokan antara polisi dan keluarga imigran telah menjadi viral di seluruh dunia, menjadikan 26 Federal Plaza sebagai lokasi simbolis untuk tindak kekerasan pemerintah Trump terhadap migran di seluruh AS.

    Tidak diketahui secara jelas apa yang menyebabkan delapan hakim imigrasi itu dipecat.

    Namun, mereka bergabung dengan sekitar 90 hakim yang dipecat sepanjang tahun ini di berbagai wilayah AS, berdasarkan laporan New York Times.

    Menurut kelompok advokasi migran, pemecatan ini bertujuan untuk mengganti hakim yang akan keluar dengan hakim-hakim lainnya yang lebih sejalan dengan kebijakan imigrasi pemerintah AS.

    Pemecatan hakim ini terjadi setelah puluhan orang berkumpul di Manhattan selama akhir pekan untuk mencegah kemungkinan penggerebekan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap pedagang kaki lima. Kepolisian New York melakukan beberapa penangkapan.

    Sebagai kota yang dijuluki kota suaka bagi para migran, otoritas New York City secara sukarela membatasi kerja sama antara pemerintah daerah dan layanan imigrasi federal. Namun, hal itu tidak menghalangi operasi mereka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Setop Permohonan Imigrasi dari 19 Negara, Siapa Saja?

    Trump Setop Permohonan Imigrasi dari 19 Negara, Siapa Saja?

    W

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan sementara semua permohonan imigrasi, termasuk green card dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh para imigran dari 19 negara non-Eropa.

    Penghentian sementara ini, seperti dilansir Reuters, Rabu (3/12/2025), didasari kekhawatiran Washington atas keamanan nasional dan keselamatan publik.

    Langkah penangguhan permohonan imigrasi ini diumumkan otoritas AS pada Selasa (2/12) waktu setempat, dan diberlakukan bagi orang-orang yang berasal dari 19 negara yang telah dikenai larangan perjalanan parsial pada Juni lalu.

    Kebijakan terbaru Trump ini semakin membatasi imigrasi — yang memang menjadi inti dari platform politik presiden AS tersebut.

    Daftar negara yang terdampak kebijakan ini mencakup Afghanistan dan Somalia.

    Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru tersebut mengutip penembakan terhadap sejumlah anggota Garda Nasional AS di Washington DC pekan lalu, di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu personel Garda Nasional itu tewas, sedangkan satu lainnya mengalami luka parah.

    Trump, baru-baru ini, juga meningkatkan retorika soal warga Somalia, dengan menyebut mereka “sampah” dan mengatakan “kita tidak ingin mereka berada di negara kita”.

    Daftar negara yang menjadi target kebijakan terbaru itu termasuk Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Negara-negara itu sebelumnya menjadi target pembatasan imigrasi paling ketat pada Juni lalu, termasuk penangguhan sepenuhnya untuk masuk ke AS dengan sedikit pengecualian.

    Negara-negara lainnya yang masuk dalam daftar tersebut, seperti Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela, juga dikenai pembatasan parsial sebelumnya.

    Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda, dan mewajibkan semua imigran dari negara yang ada dalam daftar itu untuk “menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, untuk menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik”.

    Memorandum resmi itu mengutip beberapa kejahatan terbaru yang diduga dilakukan oleh para imigran di AS, termasuk serangan terhadap tentara Garda Nasional.

    Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump secara agresif memprioritaskan penindakan imigrasi, mengerahkan agen-agen federal ke kota-kota besar AS, dan menolak pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko. Pemerintahan Trump sering menyoroti desakan deportasi, namun kurang menekankan upaya untuk menangkal imigrasi ilegal.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Puluhan Pasangan Menikah Massal di Gaza 2 Tahun Usai Serangan Israel

    Puluhan Pasangan Menikah Massal di Gaza 2 Tahun Usai Serangan Israel

    Dunia Hari Ini edisi Rabu, 3 Desember 2025 kembali dengan rangkuman berita- berita yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Berita utama kami hadirkan dari Gaza.

    Puluhan pasangan menikah di Gaza

    Ribuan warga Palestina berkumpul di Khan Younis, Gaza, untuk merayakan pernikahan 54 pasangan yang tak dapat melangsungkan pernikahan selama serangan Israel di Jalur Gaza.

    Warga berebut untuk bisa menyaksikan pernikahan tersebut, bahkan sampai memanjat reruntuhan bangunan, untuk menyaksikan upacara tersebut.

    Banyak pengantin baru, serta mereka yang menyaksikan, membawa bendera Palestina dan Uni Emirat Arab, negara yang memberikan bantuan dan penyumbang dana yang signifikan untuk pernikahan tersebut.

    Ribuan warga meninggal akibat bencana alam Asia

    Pemerintah dan lembaga bantuan di Indonesia dan Sri Lanka mengatakan terus berusaha menyalurkan bantuan kepada ratusan ribu pengungsi yang menjadi korban banjir yang telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di empat negara.

    Musim hujan yang disertai dua siklon tropis terpisah pekan lalu mengakibatkan hujan lebat di Sri Lanka pulau Sumatera, Thailand, dan Malaysia.

    Perubahan iklim menimbulkan hujan yang lebih lebat karena atmosfer yang lebih hangat menahan lebih banyak kelembapan, serta suhu lautan yang lebih hangat.

    Analisis dari kantor berita AFP terhadap data cuaca Amerika Serikat menunjukkan beberapa wilayah yang dilanda banjir di Asia mengalami curah hujan tertinggi di bulan November sejak 2012.

    Sebagian besar banjir sudah surut, tetapi kerusakan yang ditimbulkan memaksa ratusan ribu orang tinggal di tempat penampungan dan berjuang untuk mendapatkan air bersih dan makanan.

    Pemerintah India wajibkan aplikasi keamanan siber

    India memerintahkan pabrik pembuat ponsel untuk memasang aplikasi keamanan siber yang dikelola pemerintah.

    Langkah ini memunculkan kekhawatiran tentang privasi 1,16 miliar pengguna ponsel.

    Pemerintah India menekankan aplikasi “Sanchar Saathi”, yang berarti mitra komunikasi dalam bahasa Hindi, akan lebih melindungi mereka dari penipuan.

    India sudah memberi batas waktu 90 hari untuk mematuhi aturan ini kepada perusahaan Apple, Android milik Google, dan Xiaomi.

    Pemerintah India mengatakan aplikasi tersebut juga memungkinkan pengguna untuk memblokir dan melacak ponsel yang hilang atau dicuri.

    Prada mengakuisisi Versace

    Prada Group resmi mengakuisisi saingannya dari Milan, yaitu Versace, dengan nilai transaksi 1,25 miliar euro (US$2,2 miliar).

    Akuisisi ini menempatkan Versace, yang dikenal dengan gaya siluet seksinya, di bawah naungan rumah mode yang mengedapankan gaya “ugly chic” milik Prada dan Miu Miu yang berorientasi anak muda.

    Langkah ini diharapkan dapat memulihkan performa Versace, setelah performa pasca pandemi COVID-19 yang biasa-biasa saja.

    Dalam pernyataannya, Prada mengatakan proses akuisisi ini selesai setelah menerima semua izin regulasi.

  • Menegangkan! Ditembaki Pria Bersenjata, Capres Peru Balas Tembakan

    Menegangkan! Ditembaki Pria Bersenjata, Capres Peru Balas Tembakan

    Jakarta

    Calon presiden (capres) Peru, Rafael Belaunde selamat dari upaya pembunuhan ketika pria-pria bersenjata menembaki mobilnya di selatan Lima, ibu kota Peru. Pria berumur 50 tahun itu sempat membalas tembakan sebanyak 12 kali ke arah para penyerangnya.

    Kepala polisi Jenderal Oscar Arriola mengatakan bahwa dua pria bersenjata yang mengendarai sebuah sepeda motor melepaskan “delapan atau sembilan” tembakan ke arah SUV yang dikendarai politisi itu. Sang kandidat presiden pun membalas tembakan.

    Tayangan televisi lokal menunjukkan beberapa peluru menghancurkan kaca depan mobil, meninggalkan noda darah di wajah dan baju Belaunde akibat luka-luka yang disebabkan oleh pecahan kaca mobil.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/12/2025), Belaunde mengatakan luka-luka itu adalah “goresan yang didapat setelah insiden tersebut.” Insiden tersebut terjadi pada Selasa (2/12) di kota Cerro Azul, sekitar 130 kilometer (80 mil) selatan Lima.

    Menggunakan senjata apinya sendiri, Belaunde melepaskan “setidaknya 12 tembakan” ke arah para penyerangnya, kata Arriola kepada media berita Peru 21. Tidak ada luka tembak yang dilaporkan dalam insiden itu.

    Belaunde, mantan menteri energi dan cucu dari mantan presiden Fernando Belaunde yang telah menjabat dua periode, mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak menerima ancaman apa pun sebelum penyerangan itu.

    Belaunde bersaing dengan setidaknya 12 kandidat presiden menjelang pemilihan umum pada 12 April tahun depan.

    Saat ini, ia berada di peringkat bawah dalam jajak pendapat, yang saat ini mengunggulkan mantan wali kota Lima, Rafael Lopez Aliaga, dan Keiko Fujimori, putri mendiang mantan presiden Alberto Fujimori. Kedua politisi sayap kanan tersebut mengatakan mereka akan bersikap keras terhadap kejahatan terorganisir.

    “Saya mengutuk keras tindakan kriminal ini, sebuah cerminan kekerasan yang menimpa ribuan warga Peru setiap harinya. Kita tidak bisa menganggap remeh tindakan kriminal ini, yang harus diberantas dengan kekuatan hukum penuh,” tulis Keiko Fujimori di media sosial X.

    Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang pemerasan telah merenggut puluhan nyawa di Peru, terutama para pengemudi bus — beberapa di antaranya ditembak mati jika perusahaan mereka menolak membayar uang perlindungan.

    Lihat juga Video: Mencekam! Penembakan Massal di Pesta Ulang Tahun di California

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Thailand Beri Rp 1 M untuk Korban Banjir, Proses Birokrasi Dihilangkan

    Thailand Beri Rp 1 M untuk Korban Banjir, Proses Birokrasi Dihilangkan

    Bangkok

    Pemerintah Thailand mengumumkan kompensasi sebesar 2 juta Baht, atau setara Rp 1 miliar, untuk setiap korban tewas akibat banjir parah yang merendam wilayah selatan negara tersebut. Kompensasi ini akan diberikan kepada keluarga korban tewas tanpa memerlukan dokumen tertulis demi mempercepat proses.

    Pemberian kompensasi ini, seperti dilansir media lokal Thailand, The Nation, Rabu (3/12/2025), diumumkan oleh Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) pada Senin (1/12) waktu setempat, setelah rapat digelar di Gedung Pemerintah Thailand.

    Dalam rapat tersebut, EFCOC menyetujui pemberian kompensasi sebesar 2 juta Baht untuk setiap korban tewas akibat banjir di Provinsi Songkhla. EFCOC juga setuju untuk menghapus semua dokumen yang diperlukan atau menghilangkan proses birokrasi, demi mempercepat pemberian bantuan bagi warga terdampak.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, yang juga juru bicara EFCOC, menjelaskan bahwa kompensasi 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban tewas di Songkhla saja, yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat.

    Keluarga korban tewas di provinsi-provinsi lainnya yang juga terdampak banjir, sebut Siripong, akan menerima bantuan sesuai peraturan normal dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM).

    Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul, yang beberapa kali mengunjungi korban banjir di Hat Yai, mendengarkan kekhawatiran warga dan menginstruksikan penghapusan langkah birokrasi yang tidak perlu dalam proses pemberian kompensasi.

    Anutin, sebut Siripong, memerintahkan penggunaan peta banjir digital dan catatan registrasi rumah tangga online dari Departemen Administrasi Provinsi untuk memverifikasi kelayakan, bukannya meminta korban banjir untuk menunjukkan dokumen fisik.

    Selama dua hari pertama setelah banjir surut, instansi pemerintah daerah belum menerima instruksi terbaru dari pemerintah pusat, sehingga beberapa kantor pemerintah masih meminta kartu identitas dan registrasi rumah tangga — semacam Kartu Keluarga — dari para korban dan keluarga mereka.

    Siripong mengatakan Anutin telah menginstruksikan otoritas terkait untuk mempercepat pembayaran kompensasi. Keluarga korban tewas di area Songkha akan menerima 2 juta Baht dari DDPM, sementara EFCOC akan menentukan besaran kompensasi untuk provinsi lainnya berdasarkan aturan yang berlaku.

    Ditambahkan oleh Siripong bahwa dokter-dokter pemerintah akan menilai apakah individu yang meninggal akibat komplikasi tidak langsung terkait banjir, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan skema khusus.

    Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir telah mencapai sedikitnya 170 orang. Korban tewas terbanyak ada di Provinsi Songkhla, yakni mencapai 131 orang.

    Laporan Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana menyebutkan bahwa lebih dari 1,4 juta rumah tangga dan sebanyak 3,8 juta orang terdampak banjir yang dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur 12 provinsi di wilayah selatan Thailand.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Jakarta

    Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan kembali dilanjutkan pada 30 Desember 2025 ini. Demikian disampaikan Kementerian Perhubungan Malaysia pada hari Rabu (3/12), lebih dari satu dekade setelah pesawat tersebut menghilang.

    Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 orang tersebut menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China. Hilangnya pesawat MH370 tersebut menjadi salah satu misteri terbesar dunia penerbangan.

    Dua pertiga penumpang adalah warga negara China, sementara sisanya terdiri dari warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika, Belanda, dan Prancis.

    Meskipun telah dilakukan upaya pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan, pesawat tersebut belum juga ditemukan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/12/2025), Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya “ingin menyampaikan bahwa pencarian di laut dalam untuk menemukan puing-puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang, akan dilanjutkan pada 30 Desember 2025”.

    Perusahaan eksplorasi maritim Ocean Infinity akan melakukan pencarian “di sebuah area target yang dinilai memiliki probabilitas tertinggi untuk menemukan pesawat tersebut”, kata kementerian tersebut.

    Sebelumnya, pencarian terbaru di Samudra Hindia bagian selatan dihentikan pada bulan April lalu karena “bukan musimnya”.

    Pencarian terbaru ini dilakukan dengan prinsip “tidak ditemukan, tidak dibayar” seperti pencarian Ocean Infinity sebelumnya, dengan pemerintah hanya membayar jika perusahaan itu menemukan pesawat tersebut.

    Ocean Infinity, yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat, memimpin pencarian yang gagal pada tahun 2018, sebelum akhirnya setuju untuk memulai pencarian baru tahun ini.

    Sebelumnya, pencarian awal yang dipimpin Australia mencakup area seluas 120.000 kilometer persegi (46.300 mil persegi) di Samudra Hindia selama tiga tahun. Namun, upaya tersebut hampir tidak menemukan jejak pesawat selain beberapa puing.

    Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan perkembangan terbaru ini menggarisbawahi komitmennya dalam “memberikan ketenangan bagi keluarga yang terdampak tragedi tersebut”.

    Keluarga korban sebelumnya telah menyuarakan harapan pada bulan Februari lalu agar upaya pencarian baru pada akhirnya dapat memberikan jawaban.

    Lihat juga Video: Pesawat Kecil Hilang 48 Jam di Bolivia, 5 Penumpang Ditemukan Selamat

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Majelis Umum PBB Serukan Akhiri Pendudukan Palestina!

    Majelis Umum PBB Serukan Akhiri Pendudukan Palestina!

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi yang membahas soal “penyelesaian damai masalah Palestina” pada Selasa (3/12) waktu setempat. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina.

    Draf resolusi itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (3/12/2025), disusun oleh Djibouti, Yordania, Mauritania, Qatar, Senegal, dan Palestina.

    Resolusi itu disetujui setelah mendapatkan 151 suara dukungan, dengan hanya 11 suara menentang dan 11 suara lainnya memilih abstain.

    Resolusi ini menegaskan kembali tanggung jawab PBB atas masalah Palestina, juga menyerukan diakhirinya pendudukan sejak tahun 1967 silam, dan menegakkan solusi dua negara.

    Isi resolusi ini juga menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas pembangunan permukiman di Tepi Barat dan mematuhi hukum internasional.

    Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Annalena Baerbock, yang menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB saat ini, menyerukan tindakan yang lebih besar untuk menegakkan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara dengan Israel.

    “Selama 78 tahun, rakyat Palestina telah kehilangan hak-hak asasi mereka yang tak terelakkan — khususnya, hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sekarang, sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung puluhan tahun ini,” ucapnya saat berbicara dalam rapat pleno Majelis Umum PBB pada Selasa (2/12), ketika negara-negara anggota PBB membahas resolusi tersebut.

    Resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB ini juga mendesak dimulainya kembali negosiasi dan menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan perbatasan, sembari meningkatkan bantuan kepada Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang parah.

    “Semua yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir telah menggarisbawahi apa yang telah kita ketahui selama beberapa dekade. Konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui pendudukan ilegal, aneksasi de-jure atau de-facto, pemindahan paksa, teror berulang, atau perang permanen,” kata Baerbock.

    “Rakyat Israel dan Palestina hanya akan hidup dalam perdamaian, keamanan, dan martabat yang langgeng ketika mereka hidup berdampingan di dua negara berdaulat dan merdeka, dengan perbatasan yang diakui bersama dan integrasi regional yang utuh,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dilema Penduduk Donbass Antara Hidup di Bawah Rusia atau Mengungsi

    Dilema Penduduk Donbass Antara Hidup di Bawah Rusia atau Mengungsi

    Jakarta

    Menurut rencana 28 butir Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Ukraina, Kyiv diminta menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk, termasuk wilayah yang tidak diduduki Rusia, demi membentuk “zona demiliterisasi”, yang pada akhirnya kemungkinan besar akan dikendalikan Rusiasecara de facto. Setelah kritik keras dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa, rencana itu kini dikabarkan bakal direvisi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan beberapa “isu sensitif” harus dibicarakan secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump. Zona demiliterisasi termasuk ke dalam agenda, menurut berbagai sumber.

    Di wilayah Donetsk, Ukraina masih menguasai sekitar seperempat bagian, tempat sekitar 200 ribu warga bertahan meski serangan artileri Rusia rutin terjadi.

    Lonjakan evakuasi

    Di antara warga Donbass sendiri, “rencana perdamaian” dengan Rusia belum banyak didiskusikan, kata Anastasia Machnyk, dari hotline proyek bantuan Jalan Kehidupan. Namun pekan lalu, permintaan evakuasi dari kota Kramatorsk dan Sloviansk meningkat.

    Yang menghubungi biasanya keluarga dengan anak dan warga rentan yang bertahan sampai detik terakhir, berharap situasi membaik. Selama ini, kehidupan di wilayah itu relatif lebih tenang – setidaknya dibandingkan daerah yang lebih dekat garis depan, ujar Machnyk kepada DW.

    “Tapi mereka melihat harapan itu tak terpenuhi. Mungkin mereka juga terpengaruh kabar terakhir.”

    Mengapa warga Donbass sekarang mengungsi?

    Dari percakapan sehari-hari, Machnyk menangkap betapa warga sulit membayangkan pemerintah Ukraina begitu saja menyerahkan daerah yang masih dihuni banyak orang. “Mereka berpikir, selama masih banyak warga di sana, mereka tidak akan ditinggalkan. Meski begitu tetap ada rasa tidak percaya terhadap pemerintah.”

    Oleksij K. (nama disamarkan), salah satu pendiri organisasi evakuasi, menyampaikan pengamatan serupa. Warga di bagian Donetsk yang relatif lebih aman pergi karena takut menghadapi pendudukan Rusia. “Ada yang bersiap pergi karena khawatir suatu hari pemerintah bilang, ‘Kalian punya dua hari sebelum wilayah ini jatuh ke Rusia.’”

    Bagi warga yang tinggal betul-betul dekat garis depan – seperti di Kostyantynivka atau Pokrovsk – berita politik belakangan ini justru kurang berpengaruh. Mereka pergi karena rumah hancur dan rantai pasokan terputus akibat serangan: tak ada listrik, tak ada bahan pangan, tak ada komunikasi. “Mereka yang takut pendudukan Rusia sudah lebih dulu kabur,” ujar Oleksij. “Yang tersisa kebanyakan orang putus asa yang tak tahu harus ke mana, dan para pensiunan yang takut penjarahan. Mereka bertahan selama rumah mereka masih utuh.” Ada juga mereka yang tidak berprinsip dan mengaku “tidak mau terlibat urusan politik”. Lebih lanjut, ada segmen penentang perang yang menganggap gencatan senjata akan menguntungkan karena mereka tidak akan direkrut menjadi tentara, demikian menurut Oleksiy K.

    Pengusaha: “Pindah, bukan ekspansi”

    Di antara yang masih bertahan adalah Maksym Lysenko, pendiri sebuah merek pakaian. Dia bahkan membuka showroom dan kafe di Kramatorsk pada Juni lalu. Namun situasi di Donetsk dan dinamika internasional membuatnya kini mempertimbangkan pindah ke Kyiv. “Saat membuka usaha, kami sedikit takut, tapi berharap semuanya baik-baik saja.”

    Front kemudian bergerak mendekat. “Sekarang kami lebih berpikir soal pindah ketimbang ekspansi,” katanya. Meski begitu keputusan final belum diambil. Setelah penurunan tajam akibat terputusnya jalur kereta ke Kramatorsk, penjualan mulai naik lagi dalam dua pekan terakhir—meski belum kembali ke level sebelumnya.

    “Segala kemungkinan terbuka”

    Menurut survei Kyiv International Institute for Sociology (KIIS) pada akhir September dan awal Oktober, 71 persen warga Ukraina menolak melepaskan wilayah yang masih dikuasai Kyiv kepada Rusia. Di wilayah timur, penolakannya hanya 47 persen. Sebanyak 24 persen bersedia menerima kehilangan wilayah demi perdamaian, sementara 29 persen masih ragu.

    Lysenko menilai gagasan menyerahkan Donbass kepada Rusia sebagai hal yang “absurd dan tak terbayangkan”. Namun ia tak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. “Melihat realitas dunia dan siapa yang berkuasa di AS, saya menganggap semuanya mungkin. Saat Rusia mulai menghujani Ukraina dengan serangan pada 2014, saya pikir dunia akan menekan Rusia. Yang terjadi justru sebaliknya.”

    Menurutnya, menyerahkan seluruh Donbass tak akan membawa kedamaian, melainkan memberi ruang bagi Moskow untuk menyusun ulang kekuatan, melewati pertahanan Ukraina di Donetsk, dan terus maju. Itu, kata Lysenko, akan menjadi “kekalahan bagi seluruh dunia”.

    “Kita menyelamatkan Kyiv, kedaulatan, dan kebebasan kita. Tapi kita kehilangan banyak wilayah karena kelambanan komunitas internasional,” keluhnya. “Alih-alih menekan agresor, justru yang lemah ditekan. Dunia menyaksikan absurditas ini tanpa berbuat apa-apa. Pelaku kekerasan dihadiahi hanya karena ia lebih kuat.”

    Pengungsi internal: “Taruhannya nyawa”

    Kateryna Kowal dari Druzhkivka – dekat garis depan – kini tinggal di sebuah penampungan dekat Kyiv bersama keluarganya. Dia menyebut rencana menyerahkan seluruh Donetsk sebagai gagasan “benar-benar absurd”. “Ini bukan tanah kosong, tapi nyawa manusia. Bagaimana mungkin menyerahkan seluruh kota beserta warganya?” Mereka bukan simpatisan Rusia, katanya. “Mereka bertahan di rumah karena tak punya uang pindah dan takut terlantar. Warga yang lebih tua terutama, tak punya peluang membangun hidup baru.”

    Bagi Kowal, skenario itu sama saja dengan kapitulasi Ukraina. Dia juga tak percaya Rusia akan berhenti di Donbass. Ancaman terhadap Kharkiv dan Dnipropetrovsk akan meningkat. Namun dia tak menampik kemungkinan Amerika Serikat dapat menekan Ukraina yang bergantung pada bantuannya. Meski begitu, langkah seperti itu sangat sulit diterima publik, katanya. “Semua pengungsi internal ingin pulang, bahkan jika rumah mereka hancur. Yang mereka cari bukan hanya empat dinding, tapi rasa ‘pulang’, makam keluarga… Bila di sana masih ada pemerintah Ukraina dan kedamaian, kami akan kembali. Di sanalah rumah kami.”

    Diadaptasi dari bahasa Ukraina oleh Markian Ostaptschuk
    Disadur oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Vatican City

    Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo XIV, melontarkan kritikan terhadap aktivis anti-migran yang mengobarkan “ketakutan” terhadap Islam. Dia mengatakan bahwa kerja sama antara umat Kristen dan Muslim di Lebanon, yang baru saja dikunjunginya, harus menjadi contoh bagi Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan Paus berusia 70 tahun itu saat berbicara kepada wartawan di dalam penerbangan pulang ke Roma usai kunjungan luar negeri ke Turki dan Lebanon — kunjungan pertamanya ke luar Italia sejak terpilih untuk memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia pada Mei lalu.

    Dikatakan oleh Paus Leo bahwa sentimen anti-Muslim “seringkali dipicu oleh orang-orang yang menentang imigrasi dan berusaha menjauhkan orang-orang yang mungkin berasal dari negara lain, agama lain, ras lain”.

    Dia menyebut kunjungannya ke Lebanon dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa “dialog dan persahabatan antara Muslim dan Kristen itu mungkin”.

    Paus Leo mengatakan bahwa kisah-kisah yang dia dengar selama perjalanannya tentang orang-orang Kristen dan Muslim yang saling membantu merupakan “pelajaran… bahwa kita mungkin seharusnya sedikit mengurangi rasa takut”.

    Paus Leo yang kelahiran AS ini, menghabiskan dua dekade di Peru sebagai misionaris dalam ordo Agustinian.

    Dia kritis terhadap sentimen nasionalis yang berkembang di Eropa dan AS, dengan menyerukan diakhirinya “perlakuan tidak manusiawi” terhadap para migran di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Paus Leo juga mendesak para pengikutnya untuk menolak “pola pikir eksklusif” yang menurutnya telah memicu nasionalisme berlebihan di seluruh dunia.

    Ditegaskan oleh Paus Leo dalam pernyataannya bahwa Gereja Katolik “harus membuka batasan antar masyarakat dan meruntuhkan penghalang antara kelas dan ras”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong Diusut

    Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong Diusut

    Jakarta

    Pemerintahan Hong Kong membentuk komite independen untuk menyelidiki penyebab kebakaran apartemen yang menewaskan ratusan orang. Masalah pemeliharaan apartemen juga akan diusut.

    Dirangkum detikcom, Rabu (3/12/2025), selain menyelidiki penyebab kebakaran, aparat juga akan menyelidiki kabar mengenai pengawasan renovasi apartemen yang diduga berkontribusi dalam kebakaran mematikan tersebut. Kebakaran apartemen ini diketahui telah menewaskan 151 orang.

    “Demi menghindari tragedi serupa terulang, saya akan membentuk komite independen yang dipimpin oleh seorang hakim untuk menyelidiki alasan di balik penyebab dan penyebaran cepat (kebakaran) serta isu-isu terkait,” ucap Pemimpin eksekutif Hong Kong, John Lee, dalam konferensi pers pada Selasa (2/12) waktu setempat dilansir AFP.

    13 Orang Ditangkap

    Kepolisian Hong Kong saat ini telah menangkap 13 orang atas dugaan pembunuhan dalam penyelidikan kriminal yang diluncurkan sejak pekan lalu. Badan antikorupsi kota itu juga mengamankan 12 orang dalam penyelidikan dugaan korupsi yang diyakini juga berkontribusi dalam kebakaran.

    Otoritas setempat menduga jaring plastik dan busa insulasi yang tidak memenuhi standar, yang digunakan dalam renovasi di kompleks permukiman Wang Fuk Court, sebagai pemicu kebakaran menyebar dengan cepat ke tujuh gedung apartemen yang ada di kompleks tersebut.

    Pencarian Korban Prioritas

    Para penyidik telah menyisir semua kecuali dua dari tujuh gedung yang hangus terbakar, dan menemukan jenazah-jenazah para penghuni apartemen di tangga darurat dan di bagian atap, yang tampaknya terjebak saat mereka mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Sekitar 30 orang dinyatakan masih hilang.

    Otoritas Hong Kong mengatakan bahwa gedung-gedung yang tersisa sedang diperiksa untuk pencarian korban merupakan gedung yang mengalami kerusakan paling parah. Operasi pencarian ini diperkirakan bisa memakan waktu berminggu-minggu.

    Sementara itu, jauh sebelum kebakaran terjadi, para penghuni kompleks apartemen Wang Fuk Court telah memperingatkan otoritas setempat soal bahaya kebakaran yang dipicu oleh renovasi yang dilakukan.

    Namun menurut Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, tahun lalu, sejumlah warga kompleks Wang Fuk Court diberitahu oleh otoritas terkait bahwa mereka menghadapi “risiko kebakaran yang relatif rendah”.

    Para penghuni apartemen itu menyuarakan kekhawatiran mereka pada September 2024, termasuk tentang potensi mudah terbakarnya jaring yang digunakan kontraktor untuk menutupi perancah yang dipasang di luar gedung.

    Uji coba pada beberapa sampel jaring warna hijau yang dililitkan di sekitar perancah bambu di gedung-gedung tersebut pada saat kebakaran terjadi, sebut pejabat yang mengawasi investigasi dalam konferensi pers pada Senin (1/12), tidak memenuhi standar tahan api.

    Diduga Material Tak Sesuai Standar

    Sekretaris Utama otoritas Hong Kong, Eric Chan, mengungkapkan bahwa kontraktor yang mengerjakan renovasi itu menggunakan material yang tidak sesuai standar pada area-area yang sulit dijangkau, sehingga secara efektif menyembunyikannya dari para petugas inspeksi.

    Busa insulasi yang juga digunakan dalam renovasi itu, menurut para pejabat Hong Kong, juga turut memperparah kebakaran dan alarm kebakaran di kompleks apartemen itu tidak berfungsi dengan baik.

    Korban Tewas Saat Ini

    Saat ini, kepolisian Hong Kong pada Senin (1/12) mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat kebakaran dahsyat tersebut telah bertambah menjadi 151 orang.

    “Hingga pukul 16.00 hari ini, jumlah korban tewas yang terkonfirmasi mencapai 151. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah,” ujar juru bicara kepolisian Tsang Shuk-yin dalam konferensi pers.

    Hingga saat ini, operasi penyelamatan korban kebakaran terus berlanjut. Sebanyak 159 orang, yang sebelumnya dilaporkan hilang, dipastikan dalam kondisi “selamat”.

    Kebakaran ini tercatat sebagai kebakaran paling mematikan dalam beberapa dekade. Pejabat yang bertanggung jawab atas unit investigasi korban di Kepolisian Hong Kong, Tsang Shuk-yin, mengatakan bahwa sekitar 40 orang masih dilaporkan hilang, dengan otoritas setempat sedang berupaya mencari keberadaan mereka.

    Halaman 2 dari 4

    (zap/ygs)