Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Didakwa 59 Pelanggaran

    Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Didakwa 59 Pelanggaran

    Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 18 Desember 2025.

    Berita utama kami hadirkan dari Australia.

    Naveed Akram didakwa

    Pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Naveed Akram, secara resmi telah didakwa dengan 59 pelanggaran terkait serangan yang menewaskan 15 orang. Pelanggaran tersebut termasuk 15 dakwaan pembunuhan, melakukan tindakan terorisme, dan 40 dakwaan yang menyebabkan luka atau cedera berat pada seseorang dengan maksud membunuh.

    Naveed Akram sudah sadar dari koma, namun masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi.

    Ia diwakili pengacaranya dari Bantuan Hukum saat menghadap pengadilan, Rabu kemarin, yang dilangsungkan secara daring hadapan Hakim Daniel Covington dan kasusnya dijadwalkan akan kembali disidangkan pada 22 Desember.

    Hukuman maksimal untuk melakukan tindakan terorisme dan pembunuhan di Australia adalah penjara seumur hidup.

    Duke of Marlborough ditangkap atas dugaan tindak pidana

    Charles James Spencer-Churchill, 70 tahun, ditangkap pada Mei tahun lalu atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada November 2022, serta Januari dan Mei 2024 di Woodstock, dekat Oxford di Inggris tengah.

    Ia sudah dipanggil untuk hadir di Pengadilan Magistrat Oxford hari ini.

    “Setelah penyelidikan Kepolisian Thames Valley, Duke of Marlborough didakwa dengan tindak pidana pencekikan yang disengaja di Woodstock,” bunyi pernyataan polisi.

    Spencer-Churchill, yang dikenal sebagai Jamie Blandford, adalah Duke of Marlborough ke-12, salah satu keluarga bangsawan paling senior di Inggris.

    Rumah leluhur keluarga tersebut adalah Istana Blenheim, di Woodstock, yang pernah menjadi tempat kunjungan Presiden Donald Trump pada tahun 2018.

    PM Finlandia minta maaf kepada negara-negara Asia

    Perdana Menteri Finlandia meminta maaf kepada negara-negara Asia, sebagai tanggapan atas gambar-gambar yang dianggap menghina dan diunggah oleh anggota sayap kanan parlemen negara Nordik tersebut.

    Insiden yang dijuluki skandal “mata sipit” oleh media Finlandia ini adalah yang terbaru dalam serangkaian kasus di mana anggota Partai Finlandia, mitra junior dalam koalisi pemerintahan, dituduh mengunggah atau membuat pernyataan rasis.

    Perdana Menteri Petteri Orpo dari Partai Koalisi Nasional pro-bisnis, yang memimpin koalisi empat partai yang mencakup Partai Finlandia, mengeluarkan pernyataan berisi permintaan maafnya yang tulus.

    “Unggahan-unggahan ini tidak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan inklusi Finlandia,” kata Orpo dalam pernyataan yang dirilis oleh kedutaan besar Finlandia di China, Jepang, dan Korea Selatan.

    “Pesan kami di Finlandia dan kepada semua teman kami di luar negeri adalah bahwa pemerintah menanggapi rasisme dengan serius dan berkomitmen untuk memerangi masalah ini,” katanya.

    Warner Bros menolak tawaran pengambilalihan paksa Paramount

    Dewan direksi Warner Bros Discovery menolak tawaran pengambilalihan paksa Paramount Skydance senilai US$108,4 miliar dengan alasan tawaran tersebut gagal memberikan jaminan pembiayaan yang memadai.

    Dalam surat kepada para pemegang saham, dewan direksi menulis Paramount telah “secara konsisten menyesatkan” para pemegang saham Warner Bros tawaran tunai US$30 per sahamnya sepenuhnya dijamin, atau “didukung,” oleh keluarga Ellison, yang dipimpin oleh CEO Oracle, Larry Ellison.

    “Tidak dan tidak pernah,” tulis dewan direksi mengenai jaminan tawaran Paramount, mencatat tawaran tersebut menimbulkan “banyak risiko besar.”

    Dewan direksi Warner Bros juga mengatakan mereka menemukan tawaran Paramount “lebih rendah” daripada perjanjian merger dengan Netflix.

    Penawaran sebesar US$27,75 per saham dari Paramount untuk studio film dan televisi Warner Bros, layanan streaming HBO Max, merupakan perjanjian yang mengikat dan tidak memerlukan pembiayaan ekuitas.

  • China Marah, Desak AS Berhenti Jual Senjata ke Taiwan!

    China Marah, Desak AS Berhenti Jual Senjata ke Taiwan!

    Jakarta –

    Pemerintah China marah dan mendesak Amerika Serikat untuk “segera berhenti” mempersenjatai Taiwan. Hal ini disampaikan pada Kamis (18/12) setelah Taipei mengatakan Washington telah menyetujui penjualan senjata senilai US$11 miliar ke pulau tersebut.

    “China mendesak Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip satu-China… dan segera menghentikan tindakan berbahaya mempersenjatai Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa Beijing akan mengambil “langkah-langkah tegas dan keras” untuk menjaga integritas wilayahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan pada Rabu (17/12) malam waktu setempat, bahwa Amerika Serikat menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan senilai hingga US$11 miliar. Persetujuan tersebut mencakup berbagai peralatan militer, mulai dari rudal, drone, hingga sistem artileri, yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan Taiwan.

    Paket penjualan itu mencakup High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dengan nilai hingga US$4,05 miliar, serta howitzer swa-gerak (self-propelled howitzers) senilai sekitar US$4 miliar. Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya paling signifikan Washington dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan di tengah meningkatnya tekanan China.

    Langkah tersebut menegaskan komitmen AS untuk terus mempersenjatai Taiwan, meskipun berisiko memperuncing hubungan yang sudah rapuh dengan Beijing.

    Penjualan senjata ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah kerja sama pertahanan antara AS dan Taiwan. Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS menyatakan nilai akhir transaksi bisa lebih rendah, bergantung pada otoritas anggaran dan kebutuhan militer.

    Penjualan senjata ini masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

    Ini akan menjadi penjualan senjata AS yang kedua ke Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu, setelah penjualan komponen senilai US$330 juta pada November.

    “Ini adalah penjualan senjata kedua ke Taiwan yang diumumkan selama masa jabatan kedua pemerintahan Trump, sekali lagi menunjukkan komitmen kuat AS terhadap keamanan Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! Israel Kembali Gempur Lebanon

    Memanas! Israel Kembali Gempur Lebanon

    Jakarta –

    Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di Lebanon selatan dan timur pada hari Kamis (18/12). Militer Israel mengatakan mereka menargetkan infrastruktur Hizbullah termasuk sebuah kompleks militer.

    Meskipun gencatan senjata disepakati pada November 2024, yang seharusnya mengakhiri permusuhan lebih dari setahun antara Israel dan kelompok militan Hizbullah, Israel terus melakukan serangan di Lebanon. Israel juga mempertahankan pasukannya di lima wilayah Lebanon selatan yang dianggap strategis.

    Kantor berita Lebanon, National News Agency yang dikelola pemerintah, melaporkan beberapa serangan di daerah pegunungan di Lebanon selatan dan timur.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025), militer Israel mengatakan mereka menargetkan “situs infrastruktur teror di beberapa wilayah di Lebanon termasuk sebuah kompleks militer yang digunakan oleh Hizbullah untuk melakukan pelatihan dan kursus” bagi anggota kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Dalam pernyataan lain, militer Israel (IDF) juga mengatakan: “Beberapa saat yang lalu, IDF menyerang seorang Hizbullah di daerah Taybeh di Lebanon selatan.”

    Serangan-serangan ini terjadi menjelang pertemuan komite pemantau gencatan senjata, yang meliputi Amerika Serikat dan Prancis, pada hari Jumat (29/12) besok.

    Sekitar 340 orang telah tewas akibat serangan Israel di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata diberlakukan, menurut perhitungan AFP berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Lebanon.

    Lihat Video ‘Detik-Detik Israel Ledakan Gedung di Tayr Filsay Lebanon’:

    (ita/ita)

  • Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat secara permanen mengakhiri sanksi-sanksi yang dikenakan pada Suriah di bawah pemimpin yang digulingkan, Bashar al-Assad. Langkah ini membuka jalan bagi kembalinya investasi ke negara yang dilanda perang tersebut.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah dua kali menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut. Namun, Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharya menginginkan pengakhiran sanksi secara permanen. Sebabnya, dia khawatir bahwa selama sanksi tersebut masih berlaku, hal itu akan menghambat bisnis di negara tersebut.

    Pada Rabu (17/12) waktu setempat, Senat meloloskan pencabutan Undang-Undang Caesar 2019 sebagai bagian dari paket pertahanan tahunan yang komprehensif. Senat memberikan suara 77 setuju banding 20 suara menolak untuk mendukung undang-undang tersebut, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan akan ditandatangani oleh Trump.

    Pencabutan undang-undang tersebut, yang didukung secara luas oleh para anggota parlemen dari kedua partai, “merupakan langkah penting untuk memberikan kesempatan nyata kepada rakyat Suriah untuk membangun kembali setelah puluhan tahun penderitaan yang tak terbayangkan,” kata Senator Jeanne Shaheen, pemimpin Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Damaskus menyambut keputusan tersebut sebagai titik balik.

    “Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Senat AS atas dukungannya kepada rakyat Suriah dan pemungutan suaranya untuk mencabut Undang-Undang Caesar,” kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai “perkembangan positif yang membuka cakrawala baru untuk kerja sama dan kemitraan antara negara kami dan dunia.”

    Undang-Undang Caesar, yang dinamai menurut nama seorang fotografer anonim yang mendokumentasikan kekejaman di penjara-penjara Assad, sangat membatasi investasi dan memutus akses Suriah dari sistem perbankan internasional.

    Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah masuknya bisnis asing untuk membangun kembali Suriah pada saat Assad tampaknya telah menang, setelah lebih dari satu dekade perang saudara.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kian Panas! Thailand Bombardir Pusat Kasino di Kamboja

    Kian Panas! Thailand Bombardir Pusat Kasino di Kamboja

    Jakarta –

    Pemerintah Kamboja mengatakan militer Thailand telah membombardir kota kasino Poipet, sebuah perlintasan utama antara kedua negara pada hari Kamis (18/12).

    Pasukan Thailand “menjatuhkan dua bom di daerah kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey” sekitar pukul 11:00 pagi (0400 GMT) hari Kamis (18/12), kata Kementerian Pertahanan Kamboja dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pemerintah Thailand belum mengkonfirmasi serangan apa pun di Poipet — pusat kasino yang ramai dan populer di kalangan penjudi Thailand.

    Serangan ini terjadi di tengah pertempuran yang kembali memanas antara dua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut. Pertempuran bulan ini telah menewaskan sedikitnya 21 orang di Thailand dan 17 orang di Kamboja, sementara sekitar 800.000 orang mengungsi.

    Konflik tersebut berakar dari sengketa teritorial atas demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer (500 mil) peninggalan era kolonial dan beberapa candi kuno yang terletak di perbatasan.

    Masing-masing pihak saling menyalahkan atas pemicu pertempuran baru dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.

    Sebelumnya, otoritas Thailand mengatakan pada hari Selasa lalu, bahwa antara 5.000 dan 6.000 warga negara Thailand terperangkap di Poipet setelah Kamboja menutup perlintasan perbatasan daratnya dengan negara tetangganya itu.

    Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan penutupan perbatasan adalah “langkah yang diperlukan” untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.

    Setidaknya empat kasino di Kamboja telah rusak akibat serangan Thailand, kata Kementerian Dalam Negeri Kamboja minggu ini.

    Sebelumnya, pertempuran selama lima hari antara Kamboja dan Thailand pada bulan Juli lalu, menewaskan puluhan orang. Pertempuran berakhir setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, China, dan Malaysia, namun dilanggar dalam beberapa bulan kemudian.

    Lihat juga Video ‘Jembatan Kamboja Hancur Usai Dibombardir Thailand’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • PM Australia Akan Tindak Tegas Ujaran Kebencian Usai Penembakan Bondi

    PM Australia Akan Tindak Tegas Ujaran Kebencian Usai Penembakan Bondi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese berjanji akan melakukan penindakan besar-besaran terhadap ujaran kebencian, perpecahan dan radikalisasi. Hal ini disampaikannya pada hari Kamis (18/12) setelah penembakan massal menewaskan 15 orang di sebuah festival Yahudi di Pantai Bondi.

    “Warga Australia terkejut dan marah. Saya marah. Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk memerangi momok jahat ini, jauh lebih banyak,” kata Albanese dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Albanese pun menguraikan serangkaian langkah untuk menargetkan para pengkhotbah ekstremis, memberlakukan hukuman yang lebih berat, dan menolak atau membatalkan visa bagi orang-orang yang menyebarkan “kebencian dan perpecahan.”

    Saat ia berbicara, para pelayat berkumpul untuk pemakaman seorang anak perempuan berusia 10 tahun, yang termasuk di antara mereka yang ditembak mati saat merayakan Hanukkah pada hari Minggu lalu di pantai ikonik, Pantai Bondi, Sydney.

    Para kritikus di komunitas Yahudi Australia dan di luar komunitas tersebut mengecam Albanese karena tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi mereka dari meningkatnya antisemitisme.

    Undang-undang baru tentang “ujaran kebencian yang diperparah” akan menghukum para pendeta dan pemimpin yang memicu kebencian dan kekerasan, kata Albanese.

    Ia juga berjanji akan memberlakukan hukuman yang lebih berat.

    Australia akan mengembangkan sistem untuk mendaftarkan organisasi-organisasi dengan para pemimpin yang terlibat dalam ujaran kebencian, katanya.

    “Pencemaran nama baik yang serius berdasarkan ras atau menganjurkan supremasi ras akan menjadi pelanggaran federal,” imbuh Albanese.

    Pemerintah juga akan meningkatkan wewenang menteri dalam negeri untuk membatalkan atau menolak visa bagi orang-orang yang menyebarkan “kebencian dan perpecahan,” kata Albanese.

    Albanese mengatakan sebuah gugus tugas sedang dibentuk dengan misi selama 12 bulan untuk memastikan sistem pendidikan “merespons dengan tepat” terhadap antisemitisme.

    “Setiap warga Yahudi Australia berhak untuk bangga atas siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini,” katanya.

    “Dan setiap warga Yahudi Australia berhak untuk merasa aman, dihargai, dan dihormati atas kontribusi yang mereka berikan kepada bangsa kita yang hebat,” imbuh pemimpin Australia itu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tentara Israel Bunuh Diri, Total Jadi 61 Orang Sejak Perang Gaza

    Tentara Israel Bunuh Diri, Total Jadi 61 Orang Sejak Perang Gaza

    Jakarta –

    Satu lagi tentara Israel bunuh diri di pangkalan militer di Israel utara. Dengan kematian ini, jumlah tentara Israel yang tewas akibat bunuh diri mencapai 61 orang sejak awal perang Gaza pada Oktober 2023, menurut media lokal.

    Dilansir Anadolu Agency, Kamis (18/12/2025), menurut surat kabar Haaretz, seorang tentara yang menjalani wajib militer mengalami luka kritis setelah menembak dirinya sendiri di dalam pangkalan. Dia dinyatakan meninggal pada Selasa malam lalu di rumah sakit.

    Pernyataan militer sebelumnya mengatakan bahwa seorang tentara terluka parah dalam penembakan di pangkalan militer di Israel utara. Dia pun dibawa ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal. Disebutkan bahwa polisi militer telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut.

    Sebanyak 279 tentara Israel telah mencoba bunuh diri sejak awal tahun 2024 hingga Juli 2025, yang berarti sekitar satu bunuh diri berhasil untuk setiap tujuh percobaan, menurut laporan dari Pusat Penelitian dan Informasi Knesset.

    Militer Israel sebelumnya mengkonfirmasi bahwa 48 tentara telah bunuh diri selama dinas militer sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

    Setidaknya 13 tentara juga tewas karena bunuh diri di luar dinas militer karena masalah psikologis, termasuk enam tentara sejak awal tahun ini. Sehingga jumlah total kasus bunuh diri sejak awal perang menjadi 61, tulis Haaretz.

    Haaretz melaporkan bahwa 20 tentara Israel meninggal karena bunuh diri pada tahun 2024, dan 16 lainnya sejak awal tahun ini hingga Juli. Ditambahkan bahwa sejak saat itu setidaknya empat tentara Israel lainnya telah bunuh diri.

    Pada bulan Oktober lalu, Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengakui soal krisis kesehatan mental yang memburuk di dalam militer, dan mengatakan ribuan tentara menerima perawatan psikologis. Ia pun mendesak para komandan untuk tetap waspada, mendeteksi masalah kesehatan mental di dalam unit mereka, dan memastikan bahwa tentara segera mencari pengobatan.

    Hampir 10.000 tentara Israel dari 19.000 yang terluka di Gaza, menderita gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma dan sedang dirawat di Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Demikian menurut laporan sebelumnya oleh lembaga penyiaran publik KAN yang diterbitkan pada akhir Juli.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Jakarta –

    Dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Blok Biru bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebuah keputusan yang dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi menggerus kepercayaan di antara 27 negara anggotanya.

    Dalam pertemuan yang dimulai pada Kamis (18/12) tersebut, banyak pemimpin akan mendesak agar puluhan miliar euro aset Rusia yang dibekukan di Eropa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer Ukraina selama dua tahun ke depan.

    Seperti yang diketahui, Ukraina berada di ambang kebangkrutan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan 137 miliar euro (sekitar Rp2.670 triliun) pada tahun 2026 dan 2027. Dana itu harus tersedia paling lambat musim semi tahun 2026. UE telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan tersebut, dengan cara apa pun.

    Risiko hukum hingga ekonomi

    Komisi Eropa mengusulkan agar sebagian aset Rusia yang dibekukan senilai 210 miliar euro (sekitar Rp4.100 triliun) itu digunakan sebagai jaminan “pinjaman reparasi” senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1.760 triliun) untuk Ukraina. Inggris, Kanada, dan Norwegia disebut akan menutupi kekurangannya.

    Namun, rencana ini menuai kontroversi. Komisi Eropa menegaskan dasar hukum dan argumentasinya kuat. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa kepercayaan internasional terhadap mata uang euro dapat terganggu jika UE dianggap menyita aset tersebut.

    Sekitar 185 miliar euro (sekitar Rp3.610 triliun) aset Rusia saat ini dibekukan di Euroclear, penyedia jasa keuangan yang berbasis di Brussels. Belgia khawatir akan potensi pembalasan Rusia, baik melalui jalur hukum maupun cara lain yang lebih berbahaya.

    Euroclear sendiri cemas terhadap reputasinya. Perusahaan itu menilai gagasan Komisi Eropa rapuh secara hukum dan khawatir investor internasional akan menjauh jika aset Rusia dialihkan menjadi instrumen utang UE, seperti yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Merz desak UE gunakan aset Rusia untuk tekan Putin

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak UE untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina, “meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin”, serta “mengirimkan sinyal tegas ke Moskow.”

    “Isu ini menyangkut keamanan dan kedaulatan Eropa,” kata Friedrich Merz di parlemen Jerman, Bundestag, Rabu (17/12). Dia menegaskan Putin harus diyakinkan bahwa kelanjutan invasi ke Ukraina adalah “tindakan sia-sia” dan Rusia perlu masuk ke dalam “perundingan serius.”

    “Kami berniat menggunakan aset Rusia untuk membiayai Angkatan Bersenjata Ukraina setidaknya selama dua tahun ke depan. Langkah ini bukan untuk memperpanjang perang, melainkan untuk mengakhirinya secepat mungkin,” cuitan Merz di platform X.

    Tidak semua negara UE sepakat

    Komisi Eropa menghadapi hambatan internal. Hungaria dan Slovakia, yang dikenal lebih dekat dengan Rusia, telah menyatakan akan menentang rencana tersebut.

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan penggunaan aset Rusia akan “menempatkan Belgia dalam bahaya serius.” Orban menilai langkah itu bertentangan dengan hukum internasional dan mengutip peringatan Putin bahwa Rusia akan merespons dengan segala cara hukum yang tersedia.

    “Setiap sengketa hukum pasti akan kalah dan pada akhirnya seseorang harus mengganti aset yang disita,” Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengingatkan bahwa situasi hukumnya “cukup pelik.” Meski Italia sepakat bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas rekonstruksi negara yang diserangnya, Meloni menekankan perlunya dasar hukum yang benar-benar kuat.

    “Jika fondasi hukumnya rapuh, kita justru memberi Rusia kemenangan nyata pertamanya sejak konflik ini dimulai,” kata Meloni di parlemen Italia.

    Rencana B, tapi tidak memungkinkan

    Komisi Eropa, cabang eksekutif yang kuat dari Uni Eropa, telah mengusulkan opsi kedua. Komisi itu dapat mencoba mengumpulkan dana di pasar internasional, mirip dengan cara mereka mendanai uang pemulihan ekonomi besar-besaran setelah awal pandemi Covid-19.

    Belgia lebih memilih opsi ini. Namun, rencana B memerlukan persetujuan dari semua 27 pemimpin untuk dapat diterapkan dan Hungaria menolak untuk mendanai Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melihat dirinya sebagai penengah perdamaian.

    Di sisi lain, rencana A, pinjaman ganti rugi, hanya memerlukan mayoritas sekitar dua pertiga negara anggota untuk disetujui. Hungaria tidak dapat memveto sendirian. Slovakia mungkin menolak. Belgia, Bulgaria, Italia, dan Malta masih perlu diyakinkan.

    Bahkan, jika enam negara tersebut menolak skema pinjaman untuk Ukraina, yang hanya akan dilunasi jika Rusia menghentikan perang dan membayar ratusan miliar euro sebagai ganti rugi, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk menggagalkan keputusan tersebut.

    Ketika mengabaikan posisi Belgia, yang punya kepentingan besar dan kekhawatiran mendalam soal skema ini, justru berisiko merusak proyek Eropa secara keseluruhan. Langkah tersebut justru dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota dan menyulitkan pembentukan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan penting di masa depan.

    “Ini pendekatan yang benar-benar baru. Semua orang memiliki pertanyaan,” kata seorang diplomat senior UE yang terlibat dalam negosiasi, yang berlanjut hingga Rabu (17/12). “Kita berbicara soal penggunaan keuangan publik. Parlemen mungkin perlu ikut campur. Ini tidak mudah.”

    Diplomat tersebut ditunjuk untuk memberi pengarahan kepada jurnalis tentang perkembangan terbaru dengan syarat namanya tidak disebutkan.

    Zelenskyy desak UE kirim sinyal keras ke Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para sekutunya untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa perang melawan Ukraina tidak akan “membuahkan hasil.”

    “Hasil pertemuan ini (bagi Eropa) harus membuat Rusia merasa bahwa keinginannya untuk terus berperang tahun depan adalah sia-sia, karena Ukraina akan terus mendapat dukungan,” ujar Zelenskyy.

    Rusia, tambah Zelenskyy, saat ini justru bersiap untuk melanjutkan perang tahun depan, alih-alih menunjukkan niat mengakhiri konflik, seperti yang diklaim Amerika Serikat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Baru Dilantik, Presiden Bolivia Umumkan Cabut Subsidi BBM

    Baru Dilantik, Presiden Bolivia Umumkan Cabut Subsidi BBM

    Jakarta –

    Presiden Bolivia yang baru dilantik bulan lalu, mengumumkan bahwa negara tersebut akan mencabut subsidi bahan bakar atau BBM yang telah berlangsung selama 20 tahun.

    Langkah ini akan mengakhiri 20 tahun harga tetap yang berlaku semasa kepemimpinan sayap kiri sebelumnya di negara Amerika Latin tersebut. Ini dilakukan sebagai upaya menyehatkan kondisi keuangan negara.

    “Dengan diterbitkannya dekrit ini, harga baru untuk hidrokarbon akan diumumkan,” kata Presiden Rodrigo Paz, seorang konservatif pro-bisnis yang terpilih menjadi presiden baru Bolivia pada bulan Oktober lalu.

    “Menghapus subsidi yang dirancang buruk dari masa lalu bukan berarti pengabaian. Itu berarti ketertiban, keadilan, redistribusi yang jelas,” tambah Paz dalam pidato yang disiarkan televisi sambil didampingi oleh para menterinya pada Rabu (17/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pemerintah Bolivia selama ini memusatkan impor bensin dan solar, membelinya dengan harga internasional dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga rugi.

    Negara ini telah mengalami krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade karena kebijakan subsidi menguras cadangan dolar internasional negara.

    Sejak 2023, telah terjadi kekurangan bahan bakar yang berulang di SPBU, di mana antrean kendaraan harus menunggu berjam-jam, dan bahkan terkadang berhari-hari-untuk mendapatkan bensin.

    Paz mengatakan bahwa solar akan dihapus dari daftar barang yang dikendalikan pemerintah dan dimasukkan ke pasar bebas, untuk memfasilitasi impor oleh sektor swasta.

    Ia menambahkan bahwa subsidi tidak akan lagi disalahgunakan untuk “menyembunyikan penjarahan” dan harga akan stabil serta “memungkinkan untuk menghasilkan sumber daya fiskal tambahan.”

    Presiden Paz mewarisi kondisi ekonomi yang tengah bergejolak, dengan tekanan fiskal yang tinggi dan cadangan devisa yang menipis.

    Ia juga menghadapi tantangan politik di parlemen untuk meloloskan berbagai reformasi struktural yang dinilai para ekonom penting guna menstabilkan keuangan negara.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! Giliran Drone Ukraina Tewaskan 3 Orang di Rusia

    Memanas! Giliran Drone Ukraina Tewaskan 3 Orang di Rusia

    Jakarta –

    Serangan drone Ukraina menewaskan tiga orang di wilayah Rostov, Rusia. Serangan ini terjadi pada Kamis (17/12) malam waktu setempat seiring konflik kedua negara terus berlanjut, meskipun ada upaya Amerika Serikat untuk menghentikan pertempuran.

    Sebuah serangan drone menyebabkan kebakaran di kapal kargo di pelabuhan ibu kota Rostov, menewaskan dua awak kapal dan melukai tiga orang lainnya, kata Plt gubernur wilayah Rostov, Yuri Sliusar via Telegram. Api kemudian berhasil dipadamkan.

    Seorang warga sipil juga tewas dan enam orang lainnya terluka di kota Bataysk, dekat fasilitas pelabuhan, katanya.

    “Komisi kota akan mendokumentasikan semua konsekuensi dari serangan tersebut,” ujar Sliusar, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

    Ukraina telah meningkatkan serangan drone setiap malam jauh ke dalam wilayah Rusia, menargetkan infrastruktur energi yang diandalkan Moskow untuk mendanai serangannya ke Ukraina.

    Pejabat-pejabat Rusia mengatakan puluhan drone dicegat setiap malam.

    Sementara itu, militer Rusia meluncurkan serangan Udara ke kota Zaporizhzhia, Ukraina. Total ada 32 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Dilansir AFP, Kamis (18/12/2025), serangan dari Rusia itu terjadi pada Rabu (17/12) waktu setempat. Kepala administrasi militer regional Ukraina, Ivan Fedorov, mengatakan semua korban berasal dari penduduk kota.

    Layanan penyelamatan sebelumnya mengatakan bahwa lima anak termasuk di antara korban dalam jumlah sementara 30 orang, setelah serangan terhadap sebuah blok apartemen, sebuah rumah, dan sebuah lembaga pendidikan.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Kyiv mengklaim serangan drone angkatan laut terhadap kapal tanker Rusia di Laut Hitam dan serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Rusia, termasuk Novorossiysk, di mana terminal minyak utama terpaksa menghentikan operasinya pada akhir November.

    Moskow merespons dengan gempuran rutin terhadap kota pelabuhan Odesa di Ukraina, yang menghantam kapal-kapal pengangkut, termasuk kapal-kapal Turki-dalam beberapa hari terakhir.

    Serangan-serangan tersebut mendorong pemerintah Turki untuk memperingatkan pekan lalu, bahwa serangan di Laut Hitam merupakan “eskalasi yang mengkhawatirkan”.

    Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, setelah publikasi rencana perdamaian AS, tetapi belum menghasilkan gencatan senjata.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)