Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • IHSG Tembus 8.318 Usai Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi 5,04%

    IHSG Tembus 8.318 Usai Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi 5,04%

    Jakarta –

    Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjadi pada saat penutup perdagangan hari ini. IHSG menguat usai pengumuman pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% (year-on-year/yoy) pada kuartal III 2025.

    Dikutip dari RTI, Rabu (5/11/2026) IHSG ditutup pada level 8.318,52, naik sebanyak 76,61 poin (0,93%). IHSG bergerak di level tertinggi 8.318,52 dan terendah 8.181,90.

    Volume saham yang ditransaksikan sebanyak 35,26 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 18,51 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,1 juta kali. Sebanyak 284 saham menguat, 357 melemah dan 168 stagnan.

    IHSG dibuka melemah 28,31 poin atau 0,34% ke posisi 8.213,60 pada Rabu pagi. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,36 poin atau 0,28% ke posisi 839,48.

    Pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG ditutup pada zona hijau dengan penguatan sebesar 21,21 poin atau 0,26% ke level 8.263,12.

    Sebanyak 349 saham terkoreksi, 266 saham menguat, dan 192 saham tidak berubah. Sebanyak 22,32 miliar saham diperdagangkan dengan 1,28 juta kali frekuensi perpindahan tangan dengan total nilai transaksi mencapai Rp 9,57 triliun.

    (acd/acd)

  • IHSG Menguat Usai Pengumuman Pertumbuhan, Bos Bursa Buka Suara

    IHSG Menguat Usai Pengumuman Pertumbuhan, Bos Bursa Buka Suara

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat usai pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04%. Hal ini dinilai sebagai sinyal positif dari pasar.

    IHSG sebelumnya dibuka di zona merah pada level 8.213,60 pada awal perdagangan hari ini. Lalu menjelang pukul 11.00 WIB, waktu pengumuman pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilainya berbalik arah ke zona hijau.

    “Iya (pertanda baik IHSG menghijau usai pengumuman). Ekspektasi orang berarti bahwa ini lebih baik setelah pengumuman. Tadi kan bisa kelihatan ya,” ujar Direktur Utana Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachma usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    IHSG dibuka melemah 28,31 poin atau 0,34% ke posisi 8.213,60 pagi tadi. Nilainya bahkan sempat menyentuh level terendah 8.181,90.

    Namun usai pengumuman pertumbuhan ekonomi hingga penutupan, IHSG konsisten bergerak positif. Bahkan, nilainya ditutup pada level tertinggi 8.318,52, menguat 76,61 poin atau 0,93%.

    Nilai transaksi perdagangan hari ini mencapai Rp 18,51 triliun dengan melibatkan 35,26 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2.199.263 kali.

    Kemudian, sebanyak 284 saham hari ini mengalami penguatan. Lalu ada sebanyak 357 saham melemah dan 168 saham stagnan.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,04% secara year on year (yoy). Jika dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,43% (qtq).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Bila dibandingkan dari triwulan II 2025 atau secara q to q, tumbuh sebesar 1,43%. Secara c to c pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,01% sepanjang Januari sampai September 2025

    (shc/hns)

  • bank bjb Gandeng UM Dukung Pengembangan SDM dan Layanan Keuangan

    bank bjb Gandeng UM Dukung Pengembangan SDM dan Layanan Keuangan

    Jakarta –

    bank bjb terus memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) bersama Universitas Negeri Malang (UM). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, serta menghadirkan layanan keuangan inovatif bagi ekosistem pendidikan tinggi.

    Penandatanganan dilakukan di Ruang Sidang Senat Lantai 9 Graha Rektorat UM, Malang, Selasa (4/11/2025). Acara dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, beserta jajaran manajemen kedua pihak.

    Hadir pula jajaran manajemen bank bjb antara lain Direktur Konsumer Nunung Nurhayati, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, CEO Regional V bank bjb Jadi Kusmaryadi, Pemimpin Cabang Surabaya bank bjb Dody Krisnanda. Dari pihak Universitas Negeri Malang, turut hadir Wakil Rektor II, Prof. Puji Handayati, Wakil Rektor III Prof. Ahmad Munjin Nasih, dan Wakil Rektor IV Prof. Arif Nur Afandi.

    Melalui kerja sama ini, bank bjb dan UM akan terus mengembangkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola. Salah satu implementasi yang akan segera diwujudkan ialah sistem pembayaran pendidikan digital (Education Payment/bjb edupay) yang memudahkan mahasiswa melakukan transaksi biaya pendidikan secara real time melalui kanal bank bjb.

    Yusuf Saadudin menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari komitmen bank bjb dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

    “bank bjb melihat sektor pendidikan sebagai mitra strategis dalam mencetak generasi berdaya saing dan berintegritas. Kami ingin berperan aktif dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui layanan finansial yang efisien dan adaptif,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Selain sistem pembayaran digital, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup potensi program Campus Hiring, Job Fair, dan Internship Program bagi mahasiswa serta alumni Universitas Negeri Malang. Program tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan karier sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi di dunia kerja.

    “Universitas Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur dengan reputasi kuat di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kemitraan ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi lembaga pendidikan dalam menghadirkan solusi keuangan yang mendukung kemajuan dunia akademik di Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah menuju transformasi digital layanan kampus.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat mempercepat digitalisasi administrasi keuangan di kampus, serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam mengakses layanan perbankan,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Kolam Retensi Jati, Benteng Baru Kudus Hadapi Ancaman Banjir Musim Hujan

    Kolam Retensi Jati, Benteng Baru Kudus Hadapi Ancaman Banjir Musim Hujan

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Rabu, 05 Nov 2025 17:30 WIB

    Kudus – Kolam Retensi Jati di Kudus berkapasitas 25.000 meter kubik beroperasi penuh. Fasilitas ini jadi langkah strategis mencegah banjir tahunan di wilayah tersebut.

  • Kementerian UMKM Gelar Expo Pamerkan Produk Anak Bangsa Unggulan

    Kementerian UMKM Gelar Expo Pamerkan Produk Anak Bangsa Unggulan

    Jakarta –

    Kementerian UMKM menggelar pameran nasional bertajuk PRABU (Produk Anak Bangsa Unggulan) Expo pada 5-6 November 2025 di gedung SMESCO Convention Hall Lantai 2, Jakarta Selatan. Expo ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan memperkuat daya saing produk lokal, khususnya UMKM.

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan acara ini menjadi ruang kolaborasi antara pengusaha UMKM, pemerintah, lembaga riset, investor, hingga marketplace untuk menghadirkan inovasi dan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi, kualitas, hingga peluang ekspor.

    Sebab menurutnya selama ini, sebagian besar pelaku UMKM berasal dari kalangan pengusaha mikro. Sehingga melalui expo ini para UMKM peserta dapat bertransformasi menjalankan proses produksi, manufaktur, atau permulaan dengan menggunakan peralatan dan mesin yang sesuai.

    “Kebanyakan, lebih dari 98% pengusaha UMKM itu adalah pengusaha mikro. Kemudian di mikro itu juga terbagi ultra mikro. Nah ini kami graduasi ke atas menjadi pengusaha kecil,” kata Helvi dalam pembukaan PRABU Expo di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kementerian UMKM juga melangsungkan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Bank Indonesia (BI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Dalam hal ini MoU antara Kementerian UMKM dengan Kemenkop berisikan tentang sinergi dan kolaborasi program untuk penguatan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

    Sementara MoU dengan Bank Indonesia berisikan tentang sinergi program dan kegiatan pengembangan UMKM. Serta MoU dengan BRIN berisi tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang riset dan inovasi dalam rangka pemberdayaan UMKM serta kewirausahaan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin selama ini baik dengan BRIN, Bank Indonesia, maupun Kementerian Koperasi sebagai induk kita dulu Sebelum dilakukan pemisahan,” ucap Helvi.

    Di luar itu, dalam acara PRABU Expo 2025 Kementerian UMKM turut mengadakan pameran teknologi produksi, diskusi panel, business matching dan konsultasi UMKM. Hal ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM semakin berdaya saing dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Tantangan itu ujungnya ketika UMKM kita versaing di tingkat lokal maupun global. Nah di sini tentukan apa yang tersebut tadi transformasi digital,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Ungkap Arahan Prabowo soal Larangan Thrifting: Ganti Lokal”

    (igo/fdl)

  • Prabowo Pengin Penerima Bansos Naik Kelas, Pakai Jurus Ini

    Prabowo Pengin Penerima Bansos Naik Kelas, Pakai Jurus Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua penerima bantuan sosial (bansos) yang masih berada di umur produktif naik kelas. Maksudnya para penerima bansos ini tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah akan meningkatkan program pemberdayaan bagi para penerima bansos yang berada dalam umur produktif. Jadi penerima manfaat bisa melepaskan diri dari bansos dan di sisi lain memiliki pekerjaan dari program pemberdayaan untuk melanjutkan hidupnya.

    “Program pemberdayaan ini diperkuat sehingga terukur setiap tahunnya, berapa banyak sebenarnya dari penerima bansos ini yang naik kelas, jadi tidak menerima bansos lagi, tapi pindah ke program pemberdayaan,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apa saja program pemberdayaan yang mau dilakukan, Gus Ipul mengatakan banyak hal. Bisa jadi pelatihan dan sertifikasi kerja, bantuan modal usaha, bantuan untuk bekerja ke luar negeri, hingga penguatan aset untuk bekerja.

    “Bentuk programnya macam-macam, ada pelatihan, ada bantuan modal usaha, kemudian ada juga memperkuat aset. Jadi memang sesuai asesmen nanti, hasilnya apa yang dibutuhkan. Kan ada yang ingin membuka usaha, tapi ada juga yang hanya ingin bekerja, ada yang mungkin juga ingin keluar negeri,” papar Gus Ipul.

    “Jadi nanti kita asesmen semua, nanti sesuai dengan tugas-fungsi kementerian masing-masing, bagi yang ingin keluar negeri bisa dengan P2MI. Yang mungkin peningkatan keterampilan mungkin dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang UMKM, nanti bisa lewat program-programnya Kementerian UMKM,” jelasnya melanjutkan.

    Dari data Kemensos, berdasarkan hasil cek lapangan bersama Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 16.331.281 keluarga penerima manfaat (KPM) reguler layak menerima BLTS dan Bansos pada triwulan IV.

    Sementara itu, penerima baru mencapai 18.715.502 KPM yang masuk tahap finalisasi. Adapun sebanyak 16.519.380 telah diverifikasi, dengan 12.283.069 KPM dinyatakan layak dan 4.236.311 KPM tidak layak menerima bansos. Sisanya 2.196.122 KPM belum diverifikasi.

    Tonton juga video “Penerima Bansos Main Judol Diberi Kesempatan Kedua, Jika…”

    (acd/acd)

  • Anak Buah Purbaya Soal Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Nggak Jelek-jelek Amat

    Anak Buah Purbaya Soal Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Nggak Jelek-jelek Amat

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai kinerja ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menunjukkan posisi yang solid.

    Menurut Febrio, hal ini salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5%. Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,8% dan pada kuartal II tumbuh 5,12%, sehingga rata-rata dalam setengah tahun berada di posisi 5%.

    “Kalau kita review sedikit dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kayaknya nggak jelek-jelek amat ya. Ini kan sering yang menjadi perang narasi. Performance-nya secara underlying nggak jelek-jelek amat, bahkan dalam beberapa poin kita itu outperforming banyak peers kita,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III baru saja diumumkan sebesar 5,04%. Sedangkan untuk kuartal IV, Febrio optimistis pertumbuhannya akan lebih kuat lagi didukung dengan berbagai stimulus yang akan digelontorkan pemerintah.

    Selain itu, kinerja solid juga terlihat dari sisi pasar modal. Febrio mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh All Time High (ATH) 8.317 kemarin.

    Lalu imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga turun ke posisi 5,91%, terendah sejak 2021. Menurut Febrio, kondisi ini menggambarkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.

    “Kalau kita lihat tentang SBN, ini adalah trust yang paling penting. Kenapa? Karena ini representasi dari kepercayaan global termasuk domestik terhadap tata kelola, bagaimana kita mengelola ekonomi kita khususnya dari sisi fiskal. Kita mampu bayar apa nggak? Simpelnya kan gitu,” ujarnya.

    Di samping itu, Febrio juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan merupakan negara kecil. Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yakni US$ 1,4-1,5 triliun, didukung dengan jumlah penduduknya yang besar.

    Menurut Febrio, Indonesia juga masih menghadapi banyak tantangan secara global. Indonesia juga masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk menguatkan dan mengoptimalkan potensi dalam negeri.

    “Jadi, memang kita harus semakin mem-balance antara kesempatan yang kita dapatkan dari global plus kita harus pastikan bahwa potensi yang kita punya di dalam negeri harus kita maksimalkan,” kata Febrio.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Ekonomi di Atas 5,5%, Presiden Beri Saya Hadiah”

    (shc/ara)

  • Nelayan Kecil Kini Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Syaratnya!

    Nelayan Kecil Kini Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Syaratnya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi nelayan. Melalui kerja sama ini, awak kapal perikanan dan para nelayan, termasuk nelayan kecil kini bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Bagaimana kita nanti mengawal, memfasilitasi para awak kapal perikanan para nelayan kita, ini bisa menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya menjadi bagian dari upaya implementasi kita di perlindungan nelayan,” ujar Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Mahrus usai acara Rangkaian Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Mahrus menjelaskan sebelumnya kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan (AKP). Dalam implementasinya, terdapat persyaratan wajib sebelum berangkat melaut. Di mana kapal tidak boleh berlayar jika para awak belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 GT, atinya di bawah 5 GT. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil,” imbuh Mahrus.

    Lebih lanjut, nelayan juga harus terdaftar di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Pendataan ini penting sebab banyak yang mengaku profesi sebagai nelayan di identitas KTP-nya.

    “Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten, kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada,” jelasnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan menegaskan langkah ini juga menjadi tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Melalui kerja sama ini, ia berharap perlindungan bagi nelayan bisa menjangkau hingga pelosok pesisir.

    “Dan ini bagian kami KKP tetap memperdepankan karena kita tahu persis sebagian besar nelayan kita ini merupakan nelayan skala kecil. Termasuk kami juga menjangkau nelayan-nelayan kita yang jauh di lautan seberang sana yang ikut dalam kapal-kapal perikanan yang lain juga gitu. Nah bagian dari KKP ini harus memastikan supaya semua mempunyai jaminan sosial dengan bekerjasama dengan BPJS tadi,” ujar Hendra.

    Tonton juga video “Buruh Gelar Apel Akbar Kebangsaan, Perjuangkan RUU Ketenagakerjaan” di sini:

    (rea/fdl)

  • BPS Ungkap Pengeluaran Orang RI, Sebulan Rp 1,06 Juta

    BPS Ungkap Pengeluaran Orang RI, Sebulan Rp 1,06 Juta

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Indonesia yang disesuaikan mencapai Rp 12.802.000 pada 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan pengeluaran itu naik sebesar Rp 461 ribu dibandingkan 2024.

    Jika dihitung per bulan atau dibagi 12, maka pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia sekitar Rp 1.066.833.

    “Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp 12.802.000. Artinya rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2025 mencapai Rp 12,8 juta untuk satu tahun per kapita atau per orang,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Edy menerangkan, pengeluaran rill per kapita per tahun yang disesuaikan adalah-rata rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konsta di 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.

    Jumlah pengeluaran ini menjadi salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025. BPS mencatat IPM Indonesia 2025 mencapai 75,90, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 75,02.

    Jika dirinci lagi menurut komponen pembentuknya, umur harapan hidup dari saat lahir meningkat menjadi 74,47 tahun. Artinya pada tahun 2025, rata-rata bayi yang lahir diperkirakan akan hidup 74,47 tahun.

    “Kemudian rata-rata lama sekolah mencapai 9,07 tahun. Ini menandakan penduduk usia 25 tahun ke atas tahun 2025 memiliki rata-rata lama sekolah selama 9,07 tahun setara sekolah menengah pertama di kelas 3,” terangnya.

    Secara spasial, 3 (tiga) provinsi mencatat IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta (85,05), DI Yogyakarta (82,48), dan Kepulauan Riau (80,53). Ketiga provinsi tersebut berada pada kategori tinggi.

    Sedangkan IPM terendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 54,91. BPS juga mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat mencatat kenaikan IPM tertinggi yaitu sebesar 0,98 poin.

    Tonton juga video “BPS: Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023”

    (acd/acd)

  • 95% Ikan Ditangkap Nelayan Kecil, tapi Mereka Masih Hidup Pas-pasan

    95% Ikan Ditangkap Nelayan Kecil, tapi Mereka Masih Hidup Pas-pasan

    Jakarta –

    Sekitar 95% tangkapan ikan nasional berasal dari perikanan skala kecil. Namun, perikanan skala kecil masih menghadapi sejumlah tantangan.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ridwan Mulyana, menerangkan kontribusi perikanan skala kecil dalam produksi perikanan nasional mencapai 10%. Ia menyebut kapal perikanan Indonesia juga didominasi berukuran 5 gross ton ke bawah.

    “Tantangan ada, karena memang skala kecil ini umumnya rentan ya. Rentan baik itu menghadapi lingkungannya, tekanan terhadap sumber daya ikan maupun terhadap lingkungan pesisir. Sehingga mereka harus kita harus memberikan strategi ya,” ujarnya usai acara Rangkaian Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Ridwan menerangkan strategi pemberdayaan bukan hanya menangkap, tetapi juga mendorong perlindungan nelayan, hingga mendorong sumber mata pencaharian lain. Salah satunya, KKP telah membangun kawasan agar nelayan lebih produktif, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

    “Jadi membangun fasilitas pokok yang diperlukan, juga meningkatkan kapasitas mereka untuk bagaimana memiliki jiwa entrepreneurship atau melakukan bisnis di bidang perikanan tangkap,” imbuhnya.

    Di sisi lain, KKP juga meluncurkan rangkaian rencana aksi nasional pengelolaan perikanan skala kecil (RAN PPSK). Tujuan aksi ini agar pendapatan nelayan lebih pasti, keselamatan kerja nelayan meningkat, hingga mutu hasil dan nilai tambah naik.

    Sejalan dengan itu, KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra, seperti WWF Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Moores Rowland Bali Starling Resources.

    “Dengan Starling Resources, jadi ini mitra terkait dengan pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan. Kemudian juga kita dengan WWF, kita bisa mengakses hibah untuk pengolahan perikanan skala kecil di pesisir. Kemudian juga kita ada juga beberapa hal terkait kerjasama ini untuk bagaimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tentunya,” imbuh Ridwan.

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry mengatakan rencana aksi ini menjadi penting lantaran dapat memberikan sejumlah perubahan yang dapat dirasakan. Hendra menerangkan hal ini menjadi bagian dari upaya KKP untuk menciptakan kebijakan inklusif, tapi tetap terfokus pada, berbasis pada riset dan juga berbasis pada ilmu pengetahuan.

    “Ukurannya bukan pada tebalnya dokumen tetapi pada perubahan yang dirasakan nelayan yaitu pendapatan yang lebih pasti, keselamatan kerja yang lebih baik mutu hasil yang meningkat ekosistem yang pulih dan ketahanan pangan yang makin kuat,” ujarnya.

    Tonton juga video “Pembukaan Capacity Building Kampung Nelayan Merah Putih Warnai HUT ke-26 KKP”

    (rea/fdl)