Foto Bisnis
Tripa Ramadhan – detikFinance
Rabu, 05 Nov 2025 22:00 WIB
Pandeglang – Bibit ikan sinyonya, ikan mas hias khas Pandeglang, kini menembus pasar ekspor ke Vietnam. Budi daya lokal ini mampu mengirim hingga 5.000 ekor per pengiriman.

Foto Bisnis
Tripa Ramadhan – detikFinance
Rabu, 05 Nov 2025 22:00 WIB
Pandeglang – Bibit ikan sinyonya, ikan mas hias khas Pandeglang, kini menembus pasar ekspor ke Vietnam. Budi daya lokal ini mampu mengirim hingga 5.000 ekor per pengiriman.

Jakarta –
Pemerintah mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dibahas Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Langkah yang akan dilakukan adalah melalui dua pendekatan utama, yakni pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
“Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar strategi pemutusan mata rantai kemiskinan dijalankan secara konkret dan terukur, dengan melibatkan seluruh sektor pendidikan dan dunia kerja,” tulis Sekretariat Kabinet dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (5/11/2025).
Penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas untuk memastikan lulusan pendidikan nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Prabowo juga memerintahkan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi secara menyeluruh agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.
“Pemerintah akan memperbanyak program pelatihan vokasi yang melibatkan balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta,” tulis Sekretariat Kabinet dalam unggahannya.
Selain pendidikan vokasi, Presiden Prabowo juga menugaskan jajarannya untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di setiap kecamatan.
Model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari laboratorium sains, bengkel vokasional, hingga sarana seni dan olahraga.
(hal/hns)

Jakarta –
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkernas) Agustus 2025 menjadi sebesar Rp 3,33 juta. Angka tersebut naik 1,94% dari Rp 3,27 juta pada Agustus 2024.
“Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan yang lalu, selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta. Upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta,” tulis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 dari BPS, Rabu (5/11/2025).
Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,97 juta.
Perubahan upah buruh menurut lapangan usaha setahun terakhir menunjukkan sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan upah. Tiga lapangan kerja di antaranya mengalami kenaikan tertinggi yakni pendidikan naik 6,72%, administrasi pemerintah 6,55%, dan informasi dan komunikasi sebesar 5,93%.
Namun, terdapat enam sektor lapangan kerja yang mengalami penurunan gaji: (1) Sektor perdagangan yang upahnya turun 0,24%. (2) aktivitas jasa lainnya 1,26%. (3) aktivitas kesehatan 1,35%, (4) konstruksi 1,79%, (5) Lapangan kerja sampah dan daur ulang sebesar 3,84% dan (6) upah lapangan kerja pertambahan turun 4,68%.
“Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian),” tulis laporan tersebut.
Kemudian, terdapat sembilan lapangan usaha dengan upah lebih tinggi dari upah buruh nasional. Secara berurutan, upah buruh tertinggi terdapat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 5,28 juta; Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,12 juta; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp 5,07 juta.
Kemudian, lapangan kerja Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 4,98 juta; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 4,43 juta; Real Estat sebesar Rp 4,40 juta; Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp 4,26 juta; Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp 4,09 juta; serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp 3,75 juta.
Sementara itu, buruh pada delapan lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah upah buruh nasional, mulai dari industri pengolahan Rp 3,27 juta, konstruksi Rp 3,23 juta, pendidikan Rp 3,05 juta, Perdagangan Rp 2,84 juta, treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,84 juta, akomodasi makan dan minuman Rp 2,55 juta, pertanian Rp 2,54 juta dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 juta.
(acd/acd)

Jakarta –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios dan distributor pupuk yang melanggar harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah telah mencabut izin 190 pelanggar dan memastikan pengawasan ketat agar penurunan harga pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan petani.
“Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).
Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan penurunan harga pupuk agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ia menyebut sudah waktunya negara berpihak dan melindungi 160 juta petani dari praktik mafia yang selama ini merugikan mereka demi kepentingan segelintir pihak.
Ia juga menegaskan pengawasan tak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Selain itu, ia memerintahkan seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan di wilayah masing-masing.
“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” tegasnya.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, pemerintah menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan oleh petani. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Adapun harga NPK khusus kakao diturunkan dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
(akn/akn)

Jakarta –
Kelas menengah Indonesia kini hidup di tengah paradoks; punya daya beli dan aspirasi tinggi, namun juga dibayangi ketidakpastian. Temuan terbaru Hakuhodo International Indonesia melalui Sei-Katsu-Sha Lab 2025 memotret bagaimana segmen ini bertransformasi menjadi lebih realistis, tangguh, dan mencari makna hidup yang lebih autentik.
Forum riset bertajuk ‘Navigating the In-Between: Living as Indonesian Middle Class’ ini menggambarkan bagaimana kelas menengah Indonesia berevolusi dan beradaptasi dalam tekanan ekonomi, sosial, dan emosional yang kompleks.
Dalam sambutannya, Group CEO Hakuhodo International Indonesia, Devi Atamimi menegaskan manusia tak bisa dipahami hanya lewat data. Menurutnya, meski AI (Artificial Intelligence) membantu banyak hal, teknologi itu tak mampu menangkap emosi dan kehidupan di balik setiap strategi. Maka dari itu, studi ini bukan bertujuan mencari solusi besar, melainkan memahami realitas sehari-hari masyarakat.
“Kami sadar kami bukan lembaga ekonomi, kami tidak bisa menyelesaikan masalah cicilan hidup orang, tapi setidaknya kami bisa membuat hidup mereka terasa sedikit lebih ringan dan lebih indah,” ujar Devi di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Riset yang berlangsung setahun ini menelusuri kehidupan kelas menengah di delapan kota melalui 20 kunjungan rumah dan 600 responden. Devi menjelaskan, studi tersebut berawal dari pertanyaan apakah kelas menengah Indonesia masih optimis atau mulai pasrah menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Pertanyaan itu penting, apakah mereka masih punya harapan besar ke depan, atau mereka hidup dari hari ke hari dalam mode bertahan hidup?” tanyanya.
Pertanyaan itu dijawab lewat tiga dimensi utama riset; value on life, value on success, dan value on consumption. Dalam sesi pembahasan yang dipandu oleh sejumlah pembicara dari tim riset memaparkan hasil temuan yang menggambarkan pergeseran besar dalam cara kelas menengah melihat hidup, sukses, dan konsumsi.
Menurut Senior Director of Strategy Hakuhodo International Indonesia, Rian Prabana mengatakan nilai hidup kelas menengah kini banyak berubah dibanding sepuluh tahun lalu. Jika dulu mereka berusaha membuktikan diri, kini fokusnya bergeser pada pengembangan diri dan keseimbangan hidup dari sekadar ‘look good’ menjadi ‘feel good’.
Ia mencontohkan banyak orang kini menemukan ketenangan lewat hal-hal sederhana; berbicara dengan orang terdekat, berolahraga, berdoa, atau bahkan tidur cukup.
“Mereka mulai membangun micro utopia dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil seperti playlist, hewan peliharaan, atau kata motivasi di dinding kamar jadi cara mereka menjaga kewarasan,” tambah Rian.
Salah satu pembicara lain menambahkan dari survei ini muncul fenomena My Scar My Strength, di mana luka atau kegagalan justru menjadi sumber kekuatan baru. Banyak responden yang memaknai masa sulit sebagai fase pendewasaan.
“Mental mereka kuat. Mereka mungkin jatuh, tapi tahu cara bangkit. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan soal hidup tanpa luka, tapi soal bisa tetap berjalan dengan luka itu,” ungkap salah satu pembicara.
Perubahan pandangan itu turut menggeser makna sukses. Kini, kesuksesan bagi kelas menengah tak lagi soal status atau kepemilikan materi, melainkan kemampuan hidup mandiri, memperbaiki diri, dan tetap bermartabat di tengah tekanan.
Rian menyebut fenomena ini sebagai lahirnya The Grown-Up Middle, kelompok kelas menengah yang lebih dewasa secara emosional.
“Mereka tidak lagi didefinisikan oleh gaya hidup atau status sosial, tapi oleh caranya menjaga harga diri dan keseimbangan. Menjadi optimis dan waras itu kini jauh lebih penting dibanding terlihat sukses,” ucapnya.
Dalam hal konsumsi, riset menunjukkan belanja kini dipandang sebagai bentuk perawatan diri dan pelepas stres. Pembelian kecil seperti kopi, makanan favorit, atau waktu untuk diri sendiri menjadi simbol optimisme. Orang kini membeli bukan untuk pamer, melainkan sebagai cara menghargai diri sendiri.
“Kalau dulu orang beli sesuatu untuk dipamerkan, sekarang mereka beli untuk diri sendiri. Kami bahkan menemukan responden yang memakai rokok mahal bukan saat nongkrong, tapi saat sendiri, sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri,” ungkap salah satu pembicara.
Temuan ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental. Devi menilai perubahan itu sebagai dampak pengalaman pandemi, yang membuat banyak orang mulai memperhatikan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kondisi batin mereka.
Menutup sesi diskusi, Devi menyebut transformasi ini sebagai bukti bahwa kelas menengah Indonesia tumbuh dewasa.
“Dulu mereka mengejar naik kelas, sekarang mereka belajar bertahan dengan martabat. Itu bentuk kematangan baru, dan mungkin juga arah baru bagi masyarakat kita,” tutup Devi.
Sama halnya dengan Rian menutup dengan menegaskan bahwa The Grown-Up Middle bukan soal siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang mampu berdamai dengan kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang.
Secara keseluruhan, riset ini memperlihatkan kelas menengah Indonesia sedang mengalami pendewasaan sosial dan emosional. Mereka tak lagi sekadar mengejar simbol status, tetapi mulai mencari makna hidup yang lebih seimbang dan realistis.
Di tengah tekanan ekonomi dan perubahan nilai, kelompok ini berupaya menyeimbangkan stabilitas finansial dengan ketenangan batin, serta menjaga harmoni antara aspirasi modern dan akar budaya mereka.
Paradoks inilah yang menjadi wajah kelas menengah Indonesia 2025 yaitu kuat tapi rentan, sederhana tapi penuh makna. Di balik konsumsi dan rutinitas sehari-hari, ada dorongan untuk tetap bertahan dengan harga diri dan optimisme.
Bagi Hakuhodo, pemahaman terhadap dinamika ini bukan hanya penting bagi dunia pemasaran, tetapi juga bagi siapa pun yang ingin memahami arah baru cara hidup masyarakat urban Indonesia hari ini.
(akn/ega)

Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Selain itu, ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Pertemuan itu membahas soal sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Namun, tidka dirinci langkah apa saja yang mau dilakukan.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” tulis Sekretariat Kabinet dalam unggahan resmi di Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (6/11/2025).
Prabowo juga menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Rosan Roeslani setelah pertemuan menjelaskan pertemuan siang tadi dilakukan sambil makan siang bersama Prabowo. Dia mengaku hanya mengobrol biasa saja dalam pertemuan itu.
“Ya tadi ini lah makan siang sama Pak Presiden, sama Pak Menkeu. Ngobrol-ngobrol biasa aja, ya kayak beberapa laporan pertumbuhan perekonomian dan segala macam,” ungkap Rosan.
(hal/hns)

Jakarta –
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan laporan soal kondisi perekonomian Indonesia sore ini. Salah satunya adalah laporan terkini pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,04% di kuartal III tahun 2025.
Setelah melaporkan, Airlangga mengatakan, Prabowo memberikan pesan agar momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga di kuartal IV.
“Sudah dilaporkan, dan relatif harus dijaga momentum ke Q4,” ujar Airlangga singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Pertumbuhan ekonomi sendiri tak setinggi di kuartal II yang sebesar 5,12%. Airlangga sendiri mengatakan pemerintah optimistis target pertumbuhan tahunan sebesar 5,2% dapat dicapai.
“Pemerintah optimistis. Ya kita Q4, naik,” kata Airlangga.
Sebelumnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga nampak melemah di kuartal III pada level 4,89%. Padahal di kuartal II 2025 tumbuh 4,97%.
Menurut Airlangga, pertumbuhan konsumsi memang sedikit melambat. Hanya saja dia yakin di kuartal IV akan menunjukkan pemulihan. Buktinya, angka inflasi mulai menanjak sejak akhir kuartal III.
“Memang kuartal III ini ada pelemahan, tapi kuartal IV kan naik. Inflasi dilihat saja naik di kuartal III akhir,” sebut Airlangga.
Selain itu data penjualan juga mengalami kenaikan. Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen, indeks purchasing manager index, dan indeks pengeluaran dari beberapa bank juga menunjukkan data yang positif.
“Daya beli naik di Q4, terbukti dari indeks keyakinan konsumen di 115, terus PMI 51, di atas 51. Kemudian, Mandiri Spending Index, dan dari BCA juga naik. Kemudian juga kenaikan inflasi dan kenaikan investasi di emas dan perhiasan juga naik. Itu sejalan dengan kenaikan konsumsi,” papar Airlangga.
(acd/acd)

Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyelidiki penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, ada laporan terkait praktik tidak semestinya oleh bank penyalur.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu, salah satu anggota melaporkan bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur, meski yang diajukan tidak lebih dari Rp 100 juta. Hal ini membuat banyak UMKM yang enggan meminjam ke bank.
“Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja,” kata Purbaya, di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).
Apabila praktik tersebut terbukti benar, menurut Purbaya, oknum tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dihadirkan untuk membantu UMKM.
Di sisi lain, UMKM mengajukan kredit tidak lebih dari Rp 100 juta, maka seharusnya UMKM tersebut tidak perlu menjaminkan agunan.
“Kalau saya sikat ntar ribut lagi orang-orang, ‘bukan urusan kamu’. Tapi biar saja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin,” ujarnya.
Padahal, dalam praktiknya Purbaya mengatakan banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk UMKM. KUR diberikan justru kepada para peminjam lama bank terkait, namun dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan.
“Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan,” kata dia.
Purbaya mengatakan, telah sejak lama Kementerian Keuangan mau melakukan pemeriksaan atas penyaluran KUR. Namun pihaknya cukup berhati-hati, mengingat program tersebut tidak berada di lingkup pengawasan Kementerian Keuangan.
“Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu-ibu (anggota DPD) jagain saya ya? Nanti dibilang ‘lu ikut campur kementerian’. Aduh tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM dapat masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh memang sebetulnya,” tutur Purbaya.
Menyangkut persoalan ini, Purbaya mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Hal ini mengingat KUR bukan program Kemenkeu melainkan Kemenko Perekonomian.
Di samping itu, Purbaya juga menjawab tentang isu yang menyebut bahwa jatah KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut jelas salah. Setidaknya masih terdapat sekitar Rp 60 triliun dana KUR.
“Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp 284 triliun. Baru dialokasin, Rp 228 triliun. Jadi ada masih hampir Rp 60 triliun,” kata Purbaya.
(shc/hns)

Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 1.149 kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dari periode 2020 hingga 2025. Dari total tersebut, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 16 triliun
“Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal, lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Trenggono mengakui praktik ilegal tersebut masih terus berlangsung, terutama di zona perbatasan, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perbatasan dengan Filipina dan Papua Nugini. Di sisi lain, armada kapal pengawas milik KKP terbatas hanya berjumlah 34 unit yang berusia rata-rata 15 tahun. Padahal, menurut Trenggono, KKP idealnya punya 70 unit kapal untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Tanah Air.
“Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU fishing dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan dan penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau Unreported Illegal Fishing,” imbuh Trenggono.
Trenggono menerangkan kerugian tersebut baru dihitung dari sektor perikanan, belum termasuk kerusakan biota laut akibat praktik ilegal. Menurut Trenggono, potensi kerugian tersebut dapat dicegah jika pihaknya menambah armada kapal pengawas serta memasang Vessel Monitoring System (VMS).
“Seluruh kapal yang mau melaut yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita sehingga kita bisa memonitor yang bersangkutan itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar dan seterusnya,” terang Trenggono.
KKP sebelumnya mendapatkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol. Usulan tambahan anggaran ini telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI.
Trenggono menerangkan tambahan dana Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan 10 unit kapal pengawas. Sebanyak 4 unit kapal pengawas berukuran 70 meter akan dibangun di Spanyol. Sisanya, akan dibangun di dalam negeri.
“Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan,” jelas Trenggono.
(fdl/fdl)