Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Qlola by BRI Raih Penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia 2025

    Qlola by BRI Raih Penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima penghargaan atas pencapaian dalam pengembangan solusi keuangan digital. Qlola by BRI berhasil meraih penghargaan Anugerah Terbaik Sektor Keuangan Kategori Produk dan Model Bisnis dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (10/10).

    Ajang tersebut hadir dengan mengusung tema ‘Advancing Corporate Resilience in Economic Uncertainty Through Agile Innovation’. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengimplementasikan inovasi strategis dan berdampak nyata, serta menjadikan inovasi tersebut sebagai fondasi ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

    CEO IDX Channel Syafril Nasution menyampaikan harapannya agar inovasi yang dijalankan pelaku usaha dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.

    “Kami terus berharap kepada Bapak dan Ibu, terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, guna memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat luas, serta mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Dan kami pun berharap, hal yang sama bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam perputaran usahanya,” ujar Syafril dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Qlola by BRI merupakan inovasi dari BRI berupa Integrated Corporate Solution Platform yang mempermudah akses berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali log in (Single Sign On). Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan, yaitu Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Services, Financial Dashboard, serta layanan lainnya yang akan mengoptimalkan kegiatan bisnis secara komprehensif.

    Qlola by BRI merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat fondasi sebagai universal bank, dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan di seluruh segmen.

    Di sisi lain, Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyampaikan, penghargaan ini menjadi validasi atas komitmen BRI untuk terus menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan nyata nasabah.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memperkuat kapabilitas transaction banking sebagai bagian dari agenda transformasi digital yang terus dijalankan BRI secara konsisten”, jelas Riko.

    Selain itu, Riko mengatakan Qlola by BRI merupakan platform digital yang dirancang untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan, mendorong efisiensi proses bisnis, dan meningkatkan tata kelola keuangan perusahaan.

    “Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk menjadi mitra finansial utama yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis nasabah secara berkelanjutan,” imbuhnya.

    Riko menekankan Qlola by BRI akan terus dikembangkan guna menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan korporasi di tengah lanskap bisnis yang semakin terdigitalisasi.

    “Platform ini akan terus dikembangkan sebagai solusi end-to-end yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan korporasi secara menyeluruh,” tegas Riko.

    Hingga akhir September 2025, Qlola mencatatkan peningkatan volume transaksi sebesar 35,4% secara tahunan menjadi Rp9.317 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya tingkat adopsi dan kepercayaan pengguna terhadap kapabilitas Qlola by BRI dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan.

    (akd/ega)

  • Cuaca Buruk Hambat Pengeringan Ikan Asin di Cilincing, Produksi Anjlok

    Cuaca Buruk Hambat Pengeringan Ikan Asin di Cilincing, Produksi Anjlok

    Foto Bisnis

    Gilang Faturahman – detikFinance

    Kamis, 06 Nov 2025 15:00 WIB

    Jakarta – Hujan yang terus mengguyur kawasan Cilincing membuat proses pengeringan ikan asin melambat. Produksi harian turun drastis hingga sepertiga dari biasanya.

  • Penyaluran Pupuk Subsidi 6,5 Juta Ton, Distribusi Digeber Pakai Cara Ini

    Penyaluran Pupuk Subsidi 6,5 Juta Ton, Distribusi Digeber Pakai Cara Ini

    Karawang –

    PT Pupuk Indonesia melaporkan realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 6,5 juta ton dari kuota 9,55 juta ton. Penyaluran akan terus ditingkatkan, seiring meningkatnya permintaan petani yang saat ini memasuki masa tanam.

    “Jadi, alokasi yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk pupuk subsidi itu 9,55 juta ton. Kemudian, realisasi sampai dengan hari ini itu sekitar 6,5 juta ton, dan kami akan dorong terus penyaluran sampai nanti kita bisa memenuhi dari alokasi pemerintah,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira di Kios Pupuk Cahaya Tani, Dusun Tamelang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

    “Perkiraan kami akan mendorong hingga 2 juta ton sampai di akhir tahun. Jadi, perkiraan di angka 8,2 sampai 8,5 juta ton,” tambahnya.

    Penyaluran Pupuk Subsidi Dipercepat

    Penyaluran pupuk subsidi dipercepat dengan meningkatkan sosialisasi agar penyaluran tepat sasaran kepada petani yang berhak. Data petani yang mendapatkan pupuk subsidi telah tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

    “Kami menggerakkan seluruh tenaga penjualan kami di daerah-daerah untuk memastikan bahwa seluruh petani yang memang memilih hak dan masuk di RDKK itu bisa melakukan penebusan hingga nanti akhir tahun,” jelasnya.

    Pihaknya memastikan petani akan mudah mendapatkan pupuk subsidi dengan hanya menunjukkan kartu identitas saja atau KTP. Harga pupuk subsidi saat ini juga telah turun 20%.

    Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi

    Pupuk Urea: Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak kemasan 50 kgPupuk NPK: Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak kemasan 50 kgPupuk NPK untuk Kakao: Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kgPupuk ZA: Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kgPupuk Organik: Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg

    Tonton juga video “Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%”

    (ada/ara)

  • Jumlah Pekerja RI 146,54 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SD

    Jumlah Pekerja RI 146,54 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SD

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk usia kerja (PUK) pada Agustus 2025 sebanyak 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang jika dibanding Agustus 2024. PUK merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.

    Dikutip dari laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Kamis (6/11/2025), disebutkan sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 154,00 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 64,17 juta orang.

    “Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 146,54 juta orang penduduk bekerja dan 7,46 juta orang penganggur. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 1,89 juta orang dan 1,90 juta orang. Sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar empat ribu orang,” bunyi laporan tersebut.

    Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga dijelaskan penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan ini dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

    “Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2025 masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023 dan Agustus 2024,” terang laporan tersebut.

    Pada Agustus 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 34,75%. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 10,84%, dan menunjukkan tren peningkatan sejak Agustus 2023.

    Kemudian, pendidikan Sekolah Menengah Atas 21,19%, Sekolah Menengah Pertama 17,11% dan Sekolah Menengah Kejuruan 13,89%. Serta, Diploma I, II, III sebesar 2,22%.

    Tonton juga video “Setibanya di Korsel, Prabowo Disambut Pekerja Migran Asal Indonesia”

    (acd/acd)

  • Daftar Karyawan dengan Gaji Rata-rata Tertinggi di RI

    Daftar Karyawan dengan Gaji Rata-rata Tertinggi di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejumlah lapangan kerja memberikan rata-rata gaji yang lebih tinggi dari rata-rata gaji nasional. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, rata-rata upah/gaji buruh/pegawai tercatat Rp 3,33 juta.

    Dikutip dari laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 BPS, Kamis (6/11/2025), upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta.

    “Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,97 juta,” bunyi laporan tersebut.

    Disampaikan juga, terdapat 9 lapangan usaha yang upah buruhnya lebih tinggi dari upah buruh nasional. Berikut daftarnya:

    1. Informasi dan Komunikasi: Rp 5,28 juta
    2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp 5,12 juta
    3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin: Rp 5,07 juta
    4. Pertambangan dan Penggalian: Rp 4,98 juta
    5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib: Rp 4,43 juta
    6. Real Estat: Rp 4,40 juta
    7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan: Rp 4,26 juta
    8. Pengangkutan dan Pergudangan: Rp 4,09 juta
    9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial: Rp 3,75 juta.

    Tonton juga video “Peserta Demo Guru Tuntut Haknya, Gaji Minim-Terpaksa Kerja Sampingan”

    (acd/acd)

  • 3 Tahun Lulus Tak Juga Dapat Kerja, Ikut Prakerja Seperti Sia-sia, Kini Serabutan

    3 Tahun Lulus Tak Juga Dapat Kerja, Ikut Prakerja Seperti Sia-sia, Kini Serabutan

    Jakarta –

    Proses mencari kerja di Indonesia kian menantang. Persyaratan seperti batas usia dan memiliki pengalaman kerap menjadi ‘dinding pembatas’ bagi para para pencari kerja. Belum lagi memiliki sertifikasi skill atau kemampuan tertentu juga belum tentu menjadi jaminan mendapat prioritas saat melamar.

    Hal ini seperti yang dirasakan Vian (25) dan Gagah (25), yang sejak lulus kuliah pada 2022 lalu tak kunjung mendapatkan kerja. Mereka yang sudah melamar ke sana-sini selama tiga tahun terakhir kerap terjegal persyaratan untuk memiliki pengalaman kerja.

    Padahal bagaimana mereka bisa memiliki pengalaman kerja jika keduanya tak pernah diterima perusahaan lebih dulu. Belum lagi seiring bertambahnya umur, mereka merasa semakin terdesak untuk mendapatkan pekerjaan tetap sesegera mungkin karena takut akan terjegal syarat lain yang kerap digunakan perusahaan, yakni batas usia.

    “Banyak yang diminta sudah pengalaman, susah juga untuk masuknya. Nah itu, untuk dapat kesempatan pertama kali kerjanya itu malah yang belum pernah dapat, yang paling sulit,” tegas Vian saat ditemui detikcom dalam acara Jakarta Jobfest di Gedung Pertemuan Sasana Pakarti, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

    “Di mana-mana butuh pengalaman, cuma ya itu untuk dapatkan pengalamannya itu saja belum pernah dikasih gitu. Kalau sekarang sih sudah mulai mepet-mepet umur juga, sampai sekarang malah jadinya mepet-mepet umur juga. Sudah usia segini tapi belum punya pengalaman juga,” sambung Gagah.

    Di luar itu, Vian yang sempat mengikuti program Prakerja pun ternyata belum mampu membuka pintu kesempatan kerja yang diimpikan. Sudah ikut pelatihan, punya sertifikat, dan pernah mencoba berbagai lowongan namun semua itu belum membuahkan hasil yang memuaskan.

    “Kalau ikut pelatihan gitu pernah sih dari Prakerja. Jadi ikut pelatihan-pelatihan nanti dapat sertifikasi,” terangnya.

    “Belum bisa kepakai. Ya lumayan saja sih nambah-nambah skillnya, cuma kalo untuk implementasi ke kerjaannya belum ada kesempatan,” sambung Vian.

    Dalam hal ini, ia menyoroti bagaimana sertifikasi seharusnya bisa menjadi bukti nyata bahwa dirinya memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu meski dirinya belum memiliki pengalaman.

    Pada akhirnya Vian dan Gagah hanya bisa menyimpulkan bahwa mencari kerja saat ini sangatlah sulit. Saat masih muda dan baru lulus, keduanya terjegal syarat untuk memiliki pengalaman. Namun bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman, kemungkinan besar akan terjegal syarat batas usia.

    “Jadi yang tuanya kepentok umur, yang mudanya kepentok pengalaman. Kadang buat magang juga kan sekarang sudah usia segini kan sudah telat lah hitungannya. Ada pun kadang nggak dibayar, mau pekerja gratis lah istilahnya,” ucap Vian.

    Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Vian dan Gagah hanya bisa mengandalkan kerja serabutan, semisal sebagai pekerja di event tertentu.

    “Kalo kegiatan lain sih paling ya bantu-bantu orang rumah pasti. Terus kalau kemarin sih sempat ikut event juga,” kata Vian.

    “Untuk sekarang yang gampang dimasukin ya itu (petugas event), soalnya kan nggak butuh pengalaman, syarat apa-apa. Mereka kan cuma butuh tenaga kan, kalau ada ya langsung berangkat, yang penting tenaga saja sih,” tandas Gagah menimpali.

    Tonton juga video “Purbaya Minta Maaf soal Ribut-ribut Dana Daerah: Tapi Kerja yang Benarlah!”

    (igo/fdl)

  • Kondisi Ekonomi dalam Setahun Prabowo Pimpin RI

    Kondisi Ekonomi dalam Setahun Prabowo Pimpin RI

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan setahun. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi selama setahun terakhir?

    Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,8%. Pada kuartal II tumbuh 5,12%, sehingga rata-rata dalam setengah tahun berada di posisi 5%.

    “Kalau kita review sedikit dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kayaknya nggak jelek-jelek amat ya. Ini kan sering yang menjadi perang narasi. Performance-nya secara underlying nggak jelek-jelek amat, bahkan dalam beberapa poin kita itu outperforming banyak peers kita,” terang Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mencapai 5,04%. Sementara untuk kuartal IV, Febrio optimistis, pertumbuhan akan lebih kuat lagi didukung dengan berbagai stimulus yang akan digelontorkan pemerintah.

    Selain itu, kinerja solid juga terlihat dari sisi pasar modal. Febrio mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh All Time High (ATH) 8.317 kemarin.

    Lalu imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga turun ke posisi 5,91%, terendah sejak 2021. Menurut Febrio, kondisi ini menggambarkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.

    “Kalau kita lihat tentang SBN, ini adalah trust yang paling penting. Kenapa? Karena ini representasi dari kepercayaan global termasuk domestik terhadap tata kelola, bagaimana kita mengelola ekonomi kita khususnya dari sisi fiskal. Kita mampu bayar apa nggak? Simpelnya kan gitu,” ujarnya.

    Febrio menambahkan, Indonesia menghadapi banyak tantangan global sepanjang 2025. Meski bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan potensi dalam negeri.

    “2025 memang ini sudah hampir selesai, global diprediksi akan cukup melemah dalam 2025, tapi 2026 juga tidak ada titik cerah yang lebih, masih akan sekitar 2,9% pertumbuhan ekonomi global,” kata dia.

    Meski begitu, pemerintah ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam tiga bulan terakhir ini, pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan dalam rangka membangkitkan kepercayaan dan sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan.

    Tonton juga video “Daftar Peraih detikJatim Awards Kategori Program Ekonomi Terpuji”

    (shc/hns)

  • 3 Sektor Penyumbang PHK Terbanyak di RI

    3 Sektor Penyumbang PHK Terbanyak di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tiga sektor penyumbang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Agustus 2025, yakni industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan.

    Adapun jumlah pekerja yang menjadi korban PHK, tercatat sebanyak 58.000 pekerja atau 0,77% dari jumlah pengangguran 7,46 juta pada Agustus 2025. Jumlah korban PHK, terdiri dari industri pengolahan 22.800, perdagangan 9.700, dan pertambangan 7.700 pekerja.

    “Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77% adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, jumlah yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja sebesar 9,07%. Edy menyebutkan, bagi orang yang sudah diterima bekerja namun belum mulai, atau memiliki usaha tetapi usahanya belum dimulai, tetap masuk kategori pengangguran.

    “Kemudian yang ketiga, angkatan kerja yang baru setahun yang terakhir, jadi fresh graduate, yang tidak terserap, jadi belum terserap, baru masuk di pasar tenaga kerja atau yang baru lulus itu sebesar 14,58%,” lanjutnya.

    BPS juga mencatat pengangguran jangka panjang atau orang yang mencari kerja lebih dari setahun lalu itu mencapai 31,08%.

    “Angkatan kerja yang baru non fresh graduate itu 13,29%. Serta yang keenam adalah pernah punya pengalaman sebelumnya tetapi saat ini menganggur, itu sebesar 30,53%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “DPR-KSPSI Sidak Pabrik di Cikarang soal PHK Sepihak Massal”

    (acd/acd)

  • Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan dengan formula yang adil. Sebagai informasi, pemerintah sedang menggodok UMP 2026, yang rencananya akan diumumkan paling lambat 21 November nanti.

    Ketua Apindo Shinta Kamdani meminta agar penyesuaian UMP di tahun ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.

    Shinta menyinggung tentang kenaikan UM sebesar 6,5% untuk tahun 2025 tanpa formula yang jelas hingga mengejutkan banyak pihak, termasuk pengusaha sendiri. Dalam hal ini, terdapat sejumlah pengusaha yang keberatan karena kondisi industrinya.

    “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja. Karena kondisi industri saat ini masih sangat beragam,” kata Shinta, ditemui usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Shinta, formula yang tepat diperlukan agar penetapan UMP tidak disamaratakan di seluruh daerah. Kalau tidak, bisa-bisa membuat pelaku usaha justru malah terbebani dan sulit untuk bertahan.

    Ia juga berpandangan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik wajar mendapatkan kenaikan upah yang lebih tinggi. Sedangkan daerah dengan daya dukung ekonomi yang masih terbatas perlu diberikan ruang penyesuaian.

    “Harapan kami kali ini ada formula yang fair, yang bisa mencerminkan berbagai elemen kontribusi di tiap daerah. Karena memang upah minimum dasarnya berbeda-beda, tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua,” ujarnya.

    Shinta menambahkan, selama ini formula penghitungan UMP yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan arah dan kepastian bagi investor. Formula itu telah mempertimbangkan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

    Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuat pemerintah harus kembali merumuskan ulang formula yang sebelumnya telah berjalan.

    Ia berharap, semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja, dapat memahami kondisi ekonomi RI saat ini. Menurutnya, UMP sejatinya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, bukan patokan tunggal upah di semua sektor.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan dengan formula yang adil. Sebagai informasi, pemerintah sedang menggodok UMP 2026, yang rencananya akan diumumkan paling lambat 21 November nanti.

    Ketua Apindo Shinta Kamdani meminta agar penyesuaian UMP di tahun ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.

    Shinta menyinggung tentang kenaikan UM sebesar 6,5% untuk tahun 2025 tanpa formula yang jelas hingga mengejutkan banyak pihak, termasuk pengusaha sendiri. Dalam hal ini, terdapat sejumlah pengusaha yang keberatan karena kondisi industrinya.

    “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja. Karena kondisi industri saat ini masih sangat beragam,” kata Shinta, ditemui usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Shinta, formula yang tepat diperlukan agar penetapan UMP tidak disamaratakan di seluruh daerah. Kalau tidak, bisa-bisa membuat pelaku usaha justru malah terbebani dan sulit untuk bertahan.

    Ia juga berpandangan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik wajar mendapatkan kenaikan upah yang lebih tinggi. Sedangkan daerah dengan daya dukung ekonomi yang masih terbatas perlu diberikan ruang penyesuaian.

    “Harapan kami kali ini ada formula yang fair, yang bisa mencerminkan berbagai elemen kontribusi di tiap daerah. Karena memang upah minimum dasarnya berbeda-beda, tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua,” ujarnya.

    Shinta menambahkan, selama ini formula penghitungan UMP yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan arah dan kepastian bagi investor. Formula itu telah mempertimbangkan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

    Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuat pemerintah harus kembali merumuskan ulang formula yang sebelumnya telah berjalan.

    Ia berharap, semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja, dapat memahami kondisi ekonomi RI saat ini. Menurutnya, UMP sejatinya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, bukan patokan tunggal upah di semua sektor.

    (shc/hns)