Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Proyek Gas dari Limbah Sawit Digeber, Pakai Cara Ini

    Proyek Gas dari Limbah Sawit Digeber, Pakai Cara Ini

    Jakarta –

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai membangun injection point di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis Biomethane. Proyek Biomethane ini memperluas portofolio PGN di sektor energi terbarukan dengan menyediakan produk untuk dekarbonisasi.

    Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan Biomethane dapat digunakan sama seperti gas bumi untuk rumah tangga, industri, retail hingga transportasi darat, serta dapat diakses dengan luas sesuai jangkauan jaringan gas yang sudah beroperasi.

    Injection Point di Pagardewa terdiri dari Pressure Reducing System (PRS) yang juga dapat digunakan sebagai titik injeksi sumber pasokan lainnya, misalnya coalbed methane (CBM), stranded gas dan sumber pasokan lainnya. Sementara itu, PGN merencanakan penyediaan Biomethane dengan volume berkisar 1,2 BBTUD melalui Injection Point Pagardewa.

    “Kehadiran biomethane diharapkan dapat menjadi langkah inovatif dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk masyarakat,” jelas Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Arief mengatakan proyek Biomethane ini diinisiasi berdasarkan potensi Indonesia untuk memproduksi Biomethane dari limbah pabrik kelapa sawit. Biomethane menjadi solusi yang modern dalam pengelolaan limbah organik menjadi renewable energy.

    “Pengelolaan limbah yang tepat sangat penting, karena apabila limbah tidak diolah dengan optimal, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi terhadap pemanasan global,” kayanya.

    Arief mengatakan proyek ini berpotensi memberikan kontribusi pada reduksi emisi GRK sebesar 29.688 ton-CO2e/tahun (konversi bahan bakar) dan 204.867 ton-CO2e/tahun (methane capture dari POME).

    “Diharapkan, biomethane dapat memperkuat upaya pemerintah dalam hal dekarbonisasi, meningkatkan ketahanan pasokan gas domestik dan mendukung target bauran energi dan berkelanjutan untuk Indonesia,” katanya.

    (acd/acd)

  • Restoran Pizza Hut Terancam Dijual!

    Restoran Pizza Hut Terancam Dijual!

    Jakarta –

    Perusahaan induk Pizza Hut, Yum! Brands, sedang mempertimbangkan untuk menjual jaringan restoran pizza tersebut. Langkah ini diambil setelah bisnis Pizza Hut terus mengalami penurunan penjualan.

    Dilansir dari CNBC International, Kamis (6/11/2025), CEO Yum! Brands, Chris Turner, mengungkapkan tim Pizza Hut sudah bekerja keras mengatasi tantangan bisnis. Namun, ternyata kinerja Pizza Hut menunjukkan perlu adanya tindakan lain, contohnya seperti dijalankan di luar Yum! Brands.

    Dalam beberapa kuartal terakhir, penjualan di gerai Pizza Hut di Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan sebesar 1% yang menyeret kinerja global perusahaan. Meski penjualan di beberapa negara lain masih meningkat, pasar AS tetap menjadi faktor penentu yang besar bagi kinerja keseluruhan merek tersebut.

    Sementara itu, dua restoran cepat saji yang lain dari Yum! Brands justru mencatat hasil yang positif. Taco Bell berhasil meningkatkan penjualan di gerai yang sudah beroperasi sebesar 7%, sementara KFC tumbuh 3% meski menghadapi tekanan di pasar Amerika Serikat.

    Yum! Brands saat ini memeroleh sekitar 11% dari total laba operasionalnya melalui bisnis Pizza Hut. Secara global, Pizza Hut membuka sekitar 20.000 gerai, dengan sekitar 6.500 berada di Amerika Serikat. Namun, persaingan di industri pizza juga semakin ketat.

    Pesaing utama seperti Domino’s Pizza dan Papa John’s terus merebut pangsa pasar, bahkan Domino’s melaporkan adanya kenaikan penjualan sebesar 6% di bulan lalu yang didukung oleh strategi promosi yang agresif.

    Selain tekanan dari pesaing, saat ini bisnis makanan cepat saji juga sedang menghadapi penurunan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dan melambatnya pasar tenaga kerja membuat konsumen lebih hati-hati dalam membelanjakan uangnya. Menurut Turner, konsumen di AS kini berhati-hati dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Tidak hanya di AS, ternyata masalah serupa juga terjadi di Inggris. Hal ini di mana Pizza Hut berencana untuk menutup setengah gerainya akibat turunnya minat pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pizza juga semakin padat dengan munculnya pesaing yang lebih cepat beradaptasi dengan tren dan selera konsumen generasi muda.

    Meski menghadapi tekanan yang berat, Turner juga menyebutkan bahwa bisnis lain di bawah Yum! seperti Taco Bell tetap mampu mempertahankan penjualan yang solid. Hingga kini, Yum! Brands belum mengumumkan kapan keputusan akhir mengenai masa depan Pizza Hut akan diambil.

    (fdl/fdl)

  • Apa Kabar Kasus Sengketa Hotel Sultan? Ini Kata Nusron

    Apa Kabar Kasus Sengketa Hotel Sultan? Ini Kata Nusron

    Jakarta –

    Kasus sengketa Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, masih terus berlanjut. Bahkan, belum lama ini pemerintah kembali melayangkan gugatan, dengan menuntut pembayaran royalti senilai US$ 45,3 juta atau setara Rp 742 miliar (kurs Rp 16.500).

    Dimintai keterangan terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco telah habis sejak 2023.

    Berdasarkan aturan yang ada, sudah sepatutnya pengelolaan kawasan tersebut kembali ke tangan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yakni Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dengan demikian, menurutnya aktivitas yang tetap dijalankan perusahaan dalam 2 tahun terakhir ilegal.

    “Sekarang sertifikat HGB dia itu sudah habis, tidak diperbarui oleh pemerintah ya kan, sejak tahun berapa, tahun 2023 apa ya. Nah, berarti saat tahun 2023 kalau dia masih menempati di situ, ya ilegal menempati tanah yang tidak ada sertifikatnya,” kata Nusron di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

    Tuntutan pemerintah agar Indobuildco membayar royalti tersebut disidangkan dengan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst antara Mensesneg dan PPKGBK sebagai penggugat melawan PT Indobuildco sebagai tergugat. Sidang ini telah memasuki agenda pemberian keterangan ahli di PN Jakpus pada awal Oktober kemarin.

    “Soal menerima gugatan itu urusan lain ya, tapi yang jelas begini lho, orang dia menempati di situ sekarang itu atas haknya apa? Atas haknya kan kalau orang itu SHM, SHGB nah sekarang SHGB dia itu sudah habis,” ujar Nusron.

    Sebagai informasi, tuntutan pembayaran royalti membayar royalti sebesar US$ 45 juta atau setara Rp 742,5 miliar tersebut atas penggunaan lahan negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

    Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) casu quo (cq) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK, Kharis Sucipto mengatakan angka tersebut meliputi bunga dan denda yang dituntut untuk pemakaian lahan negara pada periode 2007-2023 atau kurang lebih 16 tahun.

    “Semuanya sudah dihitung dengan prinsip kehati-hatian dengan meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disertai dengan landasan hukum dan fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya,” kata Kharis, pada awal Oktober, dikutip dari Antara.

    Ia menjelaskan, penagihan royalti sudah dilakukan berkali-kali hingga dilakukan somasi, namun tidak dipenuhi oleh PT Indobuildco. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah hukum keperdataan, yaitu dengan menggugat PT Indobuildco dalam menagih royalti.

    Meski demikian, Kharis menambahkan, PT Indobuildco sebelumnya telah membayar royalti untuk periode penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora tahun 1971-2002.

    Pada 2016, PT Indobuildco juga telah secara sukarela membayarkan royalti beserta bunga dan denda untuk periode penggunaan tanah HPL Nomor 1/Gelora tahun 2003-2006, atas landasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.

    Namun mengingat PT Indobuildco masih menggunakan tanah pada tahun 2007 sampai dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora pada 3 Maret 2023 dan 3 April 2023, maka dia menyebutkan Mensesneg dan PPKGBK menagih PT Indobuildco untuk membayar sisa kewajiban royalti beserta bunga dan denda yang ada.

    “Dengan demikian Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK mengajukan gugatan perdata ini untuk menuntut sisa kewajiban pembayaran royalti PT Indobuildco,” tuturnya.

    (shc/ara)

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Tambak Udang Vaname Nusakambangan Dorong Ketahanan Pangan Nasional

    Tambak Udang Vaname Nusakambangan Dorong Ketahanan Pangan Nasional

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Kamis, 06 Nov 2025 16:00 WIB

    Cilacap – Lahan seluas 32 hektare di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih Nusakambangan disulap jadi tambak udang vaname. Hal ini guna mendukung ketahanan pangan.

  • Kemnaker Mulai Buka Pendaftaran Peserta Magang Nasional Batch II

    Kemnaker Mulai Buka Pendaftaran Peserta Magang Nasional Batch II

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai pendaftaran peserta Pemagangan Nasional Batch II bagi lulusan baru (fresh graduate) mulai dari D-1 hingga S-1 mulai hari ini melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.

    Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan kerja, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia di berbagai sektor. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi menjelaskan bahwa penyelenggara Program Pemagangan Batch II mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.

    “Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta,” ujar Cris dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Cris menambahkan, bahwa Program Pemagangan Nasional Batch II terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor Food and Beverages, Industri Kreatif dan Digital, Komunikasi dan Informasi, Industri, Sektor Publik, Pariwisata, Logistik dan Transportasi, Pertanian, hingga Jasa.

    Pada Batch II ini, Kemnaker menargetkan lebih dari 80.000 peserta. Dengan demikian, target nasional peserta pemagangan tahun 2025 yang mencapai 100.000 orang diharapkan dapat terpenuhi.

    “Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Prof. Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch II adalah sebagai berikut:

    • 24 Oktober – 11 November 2025: Pendaftaran Penyelenggara & Usulan Program Pemagangan

    • 6 – 14 November 2025: Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan

    • 14 – 20 November 2025: Seleksi Calon Peserta Pemagangan

    • 21 November 2025: Pengumuman dan Penetapan Peserta Pemagangan

    • 24 November 2025: Pelaksanaan Program Pemagangan (Batch II)

    Sunardi juga mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat kompetensi tenaga kerja dan mendukung peningkatan produktivitas nasional.

    “Program Pemagangan Nasional bukan hanya memberikan pengalaman kerja nyata, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan momentum penting ini,” ujar Sunardi.

    (akd/ega)

  • Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Karawang –

    Pemerintah mendorong agar PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi pabrik pupuk yang sudah tua. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau lebih efisien biaya produksinya.

    PT Pupuk Indonesia mengatakan terdapat tujuh proyek yang akan digarap hingga 2029, salah satunya revitalisasi pabrik pupuk tua. Efisiensi yang dilakukan yakni dalam menekan rasio konsumsi energi ke arah standar atau rata-rata dunia.

    “Jadi, kalau efisiensi itu memang bagaimana kita menekan rasio konsumsi energi. Jadi, rasio konsumsi energi ini kan punya standar secara dunia ya. Nah, ini kita mau memastikan bahwa rasio konsumsi energi di Pupuk Indonesia Group itu bisa mendekati dari rata-rata di dunia di kisaran 24 MMBTU (Million British Thermal Units) per ton,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, ditemui di Kios Pupuk Cahaya Tani, Dusun Tamelang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

    Produksi Meningkat

    Terdapat tujuh proyek yang akan dikerjakan Pupuk Indonesia mulai dari revitalisasi pupuk dan hilirisasi. Dengan cara itu, kapasitas produksi diyakini akan meningkat, namun tetap efisien.

    Saat ini sedang berjalan revamping atau pembaruan pabrik tertua PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan proyek revitalisasi Pabrik Pusri IIIB untuk menggantikan Pusri III dan IV yang sudah tidak efisien dalam penggunaan energi. Proyek Pusri IIIB ini dimulai pada Desember 2023 dan ditargetkan selesai dalam waktu 40 bulan, dengan estimasi beroperasi penuh pada tahun 2027.

    “Nah, nantinya dengan adanya dua proyek untuk revitalisasi tersebut, kami memastikan bahwa kapasitas untuk produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk hilirisasi, kemarin kita juga baru saja melaksanakan ground breaking pabrik soda ash Pupuk Kaltim. Itu salah satu bentuk komitmen kami untuk hilirisasi di dalam negeri,” pungkasnya.

    Pupuk Siapkan Rp 116 T Revitalisasi Pabrik

    Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan akan menyiapkan dana sebesar Rp 116 triliun untuk revitalisasi serta membangun pabrik pupuk di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal ini disampaikan oleh menyampaikan revitalisasi seluruh industri pupuk ini perlu dilakukan karena banyak pabrik-pabrik yang sudah tua. Dengan begitu, kegiatan operasional pabrik dapat lebih efisien dan hemat.

    “Rp 116 triliun itu adalah untuk merevitalisasi seluruh industri pupuk, itu lah yang dibutuhkan karena banyak pabrik yang tua-tua. Kenapa perlu direvitalisasi? Karena supaya lebih efisien, gasnya lebih irit, emisinya lebih berkurang. Tentunya kalau kita melakukan revitalisasi itu lebih efisien, biaya subsidi kan juga tentu akan berguna,” kata Rahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Rahmad menyebut sejumlah pabrik pupuk yang telah berusia senja, seperti PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang beroperasi sejak 1959. Kemudian PT Petrokimia Gresik pada 1972, PT Pupuk Kujang pada 1975, PT Pupuk Kalimantan Timur yang berdiri sejak 1977, serta PT Pupuk Iskandar Muda sejak 1982.

    Dia menilai pendirian pabrik-pabrik pupuk pada era tersebut membuat Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 1984. Untuk itu, pihaknya juga akan membangun pabrik pupuk baru di Fakfak, Papua Barat, selain menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang sudah ada.

    (ada/ara)

  • Kinerja Moncer, Aset BNI Tumbuh Hampir 19% di Kuartal III 2025

    Kinerja Moncer, Aset BNI Tumbuh Hampir 19% di Kuartal III 2025

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat kinerja positif hingga kuartal III 2025. Di tengah dinamika ekonomi global yang menantang, BNI tetap berhasil menumbuhkan laba serta memperluas pembiayaan produktif melalui transformasi digital dan strategi bisnis berkelanjutan.

    Segmen korporasi menjadi motor utama pertumbuhan dengan peningkatan kredit sebesar 12,4% secara tahunan (YoY). Angka tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan tahunan periode 2019-2024, mencerminkan kemampuan BNI menjaga momentum ekspansi pembiayaan di sektor-sektor produktif.

    Dari sisi neraca transaksi berjalan, BNI juga menunjukkan performa gemilang. Hingga kuartal III 2025, pos ini tumbuh 14% YoY, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4% YoY. Capaian ini menandakan peningkatan aktivitas ekonomi nasabah, baik korporasi maupun ritel, yang turut menjaga likuiditas bank tetap sehat.

    Kinerja positif juga terlihat pada sisi penghimpunan dana. Simpanan tabungan tumbuh kuat di tengah persaingan industri perbankan yang ketat, mencapai 12,6% YoY pada kuartal III 2025, lebih tinggi dibanding 7,4% YoY pada kuartal III 2024. Kenaikan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BNI, seiring transformasi layanan digital yang mempermudah nasabah bertransaksi dan mengelola keuangan.

    Transformasi Digital Dorong Lonjakan Transaksi

    Kinerja solid BNI pada kuartal III 2025 turut ditopang oleh pertumbuhan pesat di seluruh kanal digital. Transformasi menyeluruh yang dilakukan berhasil membawa BNI naik kelas dalam menghadirkan pengalaman perbankan yang cepat, aman, dan terintegrasi.

    Seluruh fitur utama kini telah bermigrasi ke wondr by BNI, yang menjadi motor utama transaksi digital perseroan. Nilai transaksi di wondr by BNI mencapai Rp 783 triliun, melonjak 16 kali lipat YoY. Sementara jumlah transaksi mencapai 866 juta kali, juga naik 16 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Basis pengguna wondr by BNI turut meningkat tajam. Hingga akhir kuartal III 2025, jumlah pengguna mencapai 10,5 juta, naik dari 2,8 juta pengguna di kuartal III 2024 atau tumbuh 3,8 kali lipat.

    Tak hanya dari sisi retail, performa digital untuk segmen korporasi juga mengesankan. BNI Direct, layanan digital banking untuk bisnis dan korporasi, mencatat 213 ribu pengguna pada kuartal III 2025, meningkat 22,7% YoY dari 174 ribu pengguna di periode yang sama tahun lalu.

    Selain itu, sejumlah produk digital lainnya turut tumbuh positif. Tabungan Rutin naik 20% YoY, rekening payroll meningkat 19% YtD, dan volume transaksi melalui BNI Direct tumbuh 15% YoY. Pencapaian ini memperlihatkan ekosistem digital BNI yang semakin aktif, kuat, dan dipercaya masyarakat maupun pelaku usaha.

    BNI Foto: detikcom

    Aset Naik 18,9%, Bukti Fondasi Keuangan Semakin Kuat

    Fundamental keuangan BNI juga terus menguat. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III 2025, total aset BNI mencapai Rp 1.269,486 triliun, meningkat signifikan dibanding Rp 1.068,080 triliun pada kuartal III 2024. Secara tahunan, pertumbuhan aset mencapai 18,9% YoY, sementara secara kuartalan naik 5,6% QoQ.

    Pertumbuhan ini menegaskan efektivitas strategi ekspansi berkelanjutan BNI di seluruh lini bisnis mulai dari pembiayaan korporasi, optimalisasi segmen ritel, hingga penguatan digital banking. Kenaikan aset juga mencerminkan keberhasilan perseroan menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkokoh posisi BNI sebagai salah satu bank dengan fundamental paling sehat di industri perbankan nasional.

    Dengan capaian yang solid di kuartal III 2025, BNI terus berkomitmen menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang yang berfokus pada inovasi digital, efisiensi operasional, dan ekspansi ke segmen potensial.

    Didukung fondasi keuangan yang kuat, pertumbuhan kredit berkualitas, serta ekosistem digital yang semakin matang, BNI optimistis dapat mempertahankan tren positif hingga akhir 2025. Transformasi berkelanjutan yang dijalankan menjadi bukti nyata langkah BNI menuju perbankan modern yang tangguh dan berdaya saing global.

    (ega/ega)

  • 1.802 Ton Produk Turunan CPO Langgar Ketentuan Ekspor, Gagal Dikirim ke China

    1.802 Ton Produk Turunan CPO Langgar Ketentuan Ekspor, Gagal Dikirim ke China

    Jakarta –

    Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang bukti diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton senilai Rp 28,7 miliar yang rencananya akan diekspor ke China.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan barang diberitahukan sebagai fatty matter atau kategori yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Setelah dilakukan uji laboratorium, menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan kewajiban ekspor.

    “Kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir,” kata Djaka dalam konferensi pers di Buffer Area New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Djaka menyebut penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan.

    “Dapat kami sampaikan tersangka awal PT MMS dan tentunya ada tiga perusahaan yang terafiliasi terkait kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ucap Djaka.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan penindakan ini berdasarkan hasil analisis adanya lonjakan luar biasa dari ekspor komoditas yang disebut sebagai fatty matter. Data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak termasuk PT MMS melaporkan komoditas serupa dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Rp 2,08 triliun.

    “Saat ini pada komoditas jenis fatty matter oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara,” kata Listyo dalam kesempatan yang sama.

    “Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain. Nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakkan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Nusron Buka Suara soal Lahan Jusuf Kalla 16 Hektare Diserobot GMTD

    Nusron Buka Suara soal Lahan Jusuf Kalla 16 Hektare Diserobot GMTD

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara tentang kasus perlindungan tanah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Kasus ini melibatkan perusahaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group.

    Tanah seluas 16,4 hektar (ha) tersebut terletak di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel. Jusuf Kalla selaku pendiri perusahaan menuding GMTD merekayasa kasus mencatat dan menegaskan lahan tersebut dimiliki Hadji Kalla secara sah dengan sertifikat resmi selama 30 tahun.

    Nusron menilai polemik tersebut muncul karena eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Namun proses eksekusi ini belum melalui proses konstatering.

    Konstatering adalah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek yang berada di kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan amar eksekusi pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan yang konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba eksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu adalah pengukuran ulang,” ujar Nusron di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

    Kementerian ATR/BPN sudah menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai tanggapan atas polemik tersebut. Dalam surat itu, Nusron mengeluarkan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

    “Kami sudah mengirimkan surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa esensinya proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering, mengingat di atas tanah tersebut masih ada dua masalah,” ujarnya.konstatering, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” ujarnya.

    Nusron menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi tanah tersebut. Pertama, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla.

    “Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita menyerapnya saja,” kata dia.HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja,”papar Nusron.

    Sebagai informasi, PT GMTD merupakan perusahaan kongsi milik sejumlah Pemda di Sulawesi bekerja sama dengan PT Lippo Grup. Lippo masuk salah satunya melalui saham PT Makassar Permata Sulawesi dengan porsi sekitar 32,5%.

    GMTD mengklaim telah mengeksekusi lahan 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga karena memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

    Jusuf Kalla (JK), menuding PT GMTD merekayasa kasus sengketa tanah tersebut. Menurut JK, lahan tersebut dimiliki Hadji Kalla secara sah dengan sertifikat resmi. Dia menegaskan tanah itu telah dikuasai selama 30 tahun, tetapi kini muncul pihak lain yang mengaku sebagai pemilik.

    “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (lokasi) kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang (masuk) Makassar,” kata JK saat meninjau langsung lokasi lahan sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu (5/11/2025) dikutip dari detikSulsel.

    Saksikan juga detikSore LIVE!detikSore LIVE!

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)