Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Utang Pinjol Makin Menggunung, Gejala Buruk buat Ekonomi RI

    Utang Pinjol Makin Menggunung, Gejala Buruk buat Ekonomi RI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding utang masyarakat Indonesia di Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) per September 2025 tembus Rp 90,99 triliun. Jumlah ini tercatat naik hingga 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Secara bulanan, angka itu juga tercatat naik sekitar 3,86% dari bulan Agustus 2025 yang mencapai Rp 87,61 triliun. Parahnya lagi, pertumbuhan pembiayaan itu juga diiringi dengan peningkatan kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 2,82% pada September 2025.

    Jumlah wanprestasi ini lebih tinggi sedikit dibandingkan Agustus 2025 di level 2,60%. Menunjukkan bagaimana jumlah orang yang gagal bayar utang pinjol semakin bertambah.

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan jumlah utang pinjol masyarakat ini bukan sinyal positif untuk perekonomian nasional. Karena secara umum peningkatan jumlah utang tersebut menunjukkan bagaimana pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

    Masalahnya, menurut Bhima mayoritas utang pinjol digunakan untuk pendanaan konsumtif, sehingga dana tersebut habis begitu saja dan menyisakan bunga yang terus berlipat ganda. Jika tidak diatasi dengan baik, utang-utang ini malah akan menjadi beban yang semakin hari semakin berat.

    “Masyarakat makin butuh dana cepat, pinjol jadi jawabannya, dan ini bukan indikator ekonomi yang positif,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Masyarakat tahunya cuma akses cepat, tinggal klik dan foto selfie dengan KTP, tapi konsekuensi besarnya beban bunga, denda administratif kadang dikesampingkan. Khawatir pinjol yang sifatnya konsumtif akan berakhir menjadi siklus utang ke utang. Untuk tutup tagihan pinjol, akhirnya pinjam ke pinjol lainnya,” sambungnya.

    Karena sifat utang pinjol yang dominan digunakan untuk keperluan konsumtif inilah, Bhima melihat kenaikan outstanding utang yang kini mencapai Rp 90,99 triliun sebagai sebuah kekhawatiran. Ditakutkan, kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk mau tak mau menggunakan pendapatan dari gaji atau penghasilan lain hanya untuk bayar cicilan dan bunga pinjol.

    Pada akhirnya, daya beli masyarakat yang sudah rendah hingga memaksa mereka untuk berutang akan semakin turun imbas kehabisan dana karena bayar utang, yang secara jangka panjang dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Daya beli makin turun, pertumbuhan ekonomi bisa sulit capai di atas 5,5% tahun ini,” tegas Bhima.

    Senada, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menilai kenaikan outstanding utang pinjaman online bukan pertanda baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab saat utang pinjol terus membengkak, daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah malah semakin turun.

    Kondisi ini menunjukkan bagaimana uang atau gaji masyarakat sudah habis untuk membayar cicilan utang dan bunga. Alhasil mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain sampai utang-utangnya terlunasi.

    “Kalau kita perhatikan itu semakin tinggi utang pinjol, semakin rendah konsumsi masyarakat, grafiknya turun, berkebalikan,” terangnya.

    Permasalahannya, Tauhid juga berpendapat jika mayoritas utang pinjol ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif. Di mana untuk kelas menengah bawah banyak menggunakan utang untuk kebutuhan sehari-hari karena daya beli sudah rendah, sementara untuk kelas menengah dan menengah ke atas banyak menggunakan dana pinjaman ini untuk memenuhi gaya hidup.

    “Kalau produktif mungkin mereka nggak berani. Karena kan bunganya katakanlah total bisa di atas 100% per tahun. Mana ada bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan di atas 100% per tahun. Kan jadi sulit untuk digunakan ke sektor produktif, terjebak di konsumtif mulu,” kata Tauhid.

    Tonton juga video “OJK: Utang Pinjol Warga RI Naik ke Angka Rp 87,61 T”

    (igo/fdl)

  • Mentan Bakal Panggil Pengusaha Buntut Harga Ayam & Telur Naik

    Mentan Bakal Panggil Pengusaha Buntut Harga Ayam & Telur Naik

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan memanggil pengusaha ayam dan telur imbas kenaikan harga. Amran mengakui harga ayam dan telur naik karena tingginya permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ya nanti kami panggil perusahaan-perusahaan besarnya,” kata Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

    Meski demikian, tingginya permintaan telur dan ayam karena program MBG dinilai menjadi peluang baru bagi peternak untuk bangkit. Amran mengatakan selama ini harga ayam dan telur selalu naik dan turun, bahkan penurunan sering merugikan peternak.

    Untuk itu telah direncanakan pembangunan ekosistem baru peternakan dengan anggaran dari BPI Danantara sebesar Rp 20 triliun. Amran menerangkan, pembangunan peternak ini bukan untuk membunuh peternak kecil.

    Pemerintah akan membangun ekosistem atau pabrik untuk kebutuhan peternak kecil dengan harga yang wajar, dari pengadaan pakan, day old chick (DOC) atau anak ayam hingga vaksin.

    “Ini menjamin pakan untuk peternak kecil stabil, menjamin juga DOC stabil. Jadi, ini adalah karena selama ini naik turun, naik turun, kasihan peternak kecil. Kadang harga jatuh Rp 18.000 (per kg), kan kasihan peternak kecil,” terangnya.

    Dengan mekanisme tersebut, peternakan yang dibangun tidak hanya menambah pasokan, tetapi juga dapat mengontrol harga dan stok hingga ke konsumen.

    “Jadi insyaallah ke depan harga stabil, peternak tidak pernah rugi. Itu yang kita jaga. Kemarin ada salah paham kan pikirannya ini kita membangun yang kecil-kecil, nggak. Yang sudah ada ini kita kembangkan. Kemudian kalau MBG berkembang tentu butuh supply yang tinggi. Nah mungkin muncul peternak-peternak baru,” jelasnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan harga daging ayam dan telur. Sebanyak 240 daerah mengalami kenaikan harga telur, dan 188 daerah mengalami kenaikan harga daging ayam.

    Harga telur ayam telah mengalami kenaikan 0,33% dibandingkan Oktober 2025 dengan rata-rata nasional Rp 31.546/kg. Angka tersebut di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 30.000/kg. Sementara itu, harga telur ayam tertinggi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang tembus Rp 45.000/kg.

    Lebih lanjut, untuk harga daging ayam telah turun menjadi Rp 36.076/kg atau 1,46% dibandingkan Oktober 2025 sebesar Rp 36.645/kg. BPS juga mencatat harga ayam ada yang menembus Rp 200.000/kg di Kabupaten Nduga.

    Tonton juga video “Mentan Amran soal Rangkap Jabatan Kepala Bapanas: Mungkin Efisiensi”

    (ada/ara)

  • Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Jakarta –

    Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perjalanan menuju kemandirian energi dan industri bernilai tambah tinggi. Di bawah arahan pemerintah, sektor minyak dan gas bumi (migas) kini tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi kebangkitan industri petrokimia nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar hilirisasi, mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi berdaya saing global.

    Semangat ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Di tengah transisi energi global, Indonesia tidak ingin sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi produsen bahan baku industri yang bernilai tinggi. Pemerintah, bersama BUMN energi seperti Pertamina, terus mendorong investasi dan inovasi di sektor hilirisasi migas untuk menciptakan ekosistem industri petrokimia yang kuat dan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan pentingnya pergeseran paradigma ini. Menurutnya, hilirisasi migas bukan hanya soal ketahanan energi, melainkan juga tentang menciptakan nilai tambah yang mampu mengubah wajah ekonomi nasional.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Todotua menilai bahwa investasi di sektor hilirisasi migas harus diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Data terbaru menunjukkan, realisasi investasi nasional pada kuartal II 2025 mencapai Rp475 triliun, meningkat dari Rp465 triliun pada kuartal sebelumnya – pertanda meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan hilirisasi pemerintah.

    Namun, pemerintah tidak berhenti pada wacana. Komitmen tersebut kini diwujudkan melalui proyek besar Lotte Chemical Indonesia (LCI) New Ethylene Project di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD 3,9 miliar, proyek ini menjadi simbol nyata bahwa hilirisasi migas Indonesia sedang menapaki jalan menuju industri petrokimia global.

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), fasilitas tersebut mampu mengolah 3.200 kiloton naphtha per tahun, didukung LPG hingga 50%, untuk menghasilkan berbagai produk turunan penting seperti etilena, propilena, HDPE, LLDPE, dan PP – bahan baku utama bagi industri plastik, kimia, dan manufaktur modern.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek LCI menjadi momentum penting dalam sejarah hilirisasi energi nasional.

    “Hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi mineral dan batubara, tapi juga sudah mulai beranjak ke hilirisasi minyak dan gas bumi,” tegasnya.

    Manfaat proyek ini sangat signifikan. Selain menekan impor produk petrokimia hingga USD 1,4 miliar per tahun, LCI juga membuka peluang ekspor sekitar USD 600 juta serta memperluas lapangan kerja di sektor energi dan manufaktur. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya memperkuat struktur industri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam pemanfaatan gas untuk industri nasional.

    “Pemanfaatan gas akan dimaksimalkan melalui strategi hilirisasi industri, peralihan bahan bakar dari turunan minyak ke gas, pengembangan jaringan pipa gas transmisi yang saling terhubung, serta pembangunan virtual pipeline cluster,” paparnya.

    Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan kuat dari pemerintah serta Pertamina, hilirisasi migas kini melangkah mantap menuju kebangkitan industri petrokimia nasional. Dari kilang di Cilegon hingga rencana proyek baru di berbagai wilayah, Indonesia perlahan mentransformasikan sumber daya alamnya menjadi kekuatan industri yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

    Lebih dari sekadar upaya ekonomi, langkah ini mencerminkan keyakinan baru bangsa – bahwa Indonesia mampu berdiri di garis depan industri petrokimia dunia melalui inovasi, investasi, dan kolaborasi berkelanjutan.

    Dengan semangat optimisme dan kerja nyata, pemerintah dan Pertamina terus menapaki jalan panjang menuju kemandirian energi dan kejayaan industri petrokimia Indonesia.

    Tonton juga video “Kilang Pertamina Internasional Beberkan Inovasi Demi Kedaulatan Energi”

    (ega/ega)

  • Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Jakarta –

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh berpeluang mendapatkan subsidi operasional dari pemerintah. Menurut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani beberapa waktu lalu, Whoosh berpeluang mendapat bantuan dengan skema subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah.

    Namun, opsi tersebut justru dinilai tidak tepat. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Di perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    “Sebenarnya ya PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi dengan pemanfaatan yang tinggi dan untuk menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi pula,” ujar Aditya kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga mengatakan hal serupa. Secara tegas dia menyebutkan kereta cepat tidak tepat bila mendapatkan subsidi PSO. Lebih baik PSO diberikan untuk tarif kereta ekonomi yang menjadi andalan masyarakat untuk berpergian.

    “Menurut saya, PSO KCIC kurang tepat. Karena PSO itu selisih tarif untuk memperoleh tarif tiket harga terjangkau untuk KA Ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Deddy ketika dihubungi detikcom.

    Baginya, layanan kereta cepat juga premium, ini hanya menjadi alternatif untuk masyarakat yang mau berpergian cepat dengan layanan yang jauh lebih baik. Masih ada transportasi lain yang menjadi andalan utama untuk berpergian dari Jakarta ke Bandung.

    “Betul sekali (Whoosh layanan premium). Kalau PSO ya proven untuk KA ekonomi saja, yang banyak dipakai masyarakat, yang utama,” sebut Deddy.

    Tonton juga video “Prabowo Minta Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang”

    (hal/fdl)

  • Purbaya Pede Tax Ratio di Atas 10% Mulai Akhir 2025, Siapkan Jurus Ini

    Purbaya Pede Tax Ratio di Atas 10% Mulai Akhir 2025, Siapkan Jurus Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio akan meningkat di 2025. Selama ini capaiannya stagnan di kisaran 10% bahkan turun di 2024 menjadi 10,08%, dari 10,31% di tahun sebelumnya.

    Purbaya mengatakan penurunan tax ratio disebabkan karena roda perekonomian Indonesia yang melambat khususnya di private sector. Hal ini turut mempengaruhi kemampuan membayar para wajib pajak.

    “Tax rasio kan turun karena ekonominya melambat di triwulan ketiga, private sector-nya ya,” kata Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Purbaya menyebut sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mempercepat pergerakan ekonomi melalui pemberian paket stimulus hingga penempatan dana pemerintah di bank. Hal ini diyakini akan membuat tax ratio berangsur-angsur meningkat.

    “Triwulan IV kan kita kasih stimulus cukup besar, uang kita gelontorkan ke sistem, sepertinya riil sektor juga bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik (tax ratio), yang jelas nggak akan turun,” ucap Purbaya.

    “Dengan perbaikan ini, tahun depan 2026 pengumpulan tax akan lebih bagus dari sekarang,” tambahnya.

    Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, telah digariskan target tax ratio akan meningkat hingga 2029.

    Pada 2025, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB ditargetkan akan bisa mencapai 10,24%. Lalu pada 2026 menjadi di kisaran 10,08% sampai dengan 11,34%, pada 2027 menjadi 10,29%-12,41%, 2028 ke level 10,75%-13,67%, hingga pada 2029 menjadi 11,52%-15%.

    Tonton juga video “Membaca Pengaruh Purbaya Effect di Pasar Saham”

    (acd/acd)

  • Tanpa Kenaikan Cukai, Petani Tembakau Lebih Terlindungi

    Tanpa Kenaikan Cukai, Petani Tembakau Lebih Terlindungi

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap nasib petani tembakau di Indonesia. Menurutnya, keputusan tidak adanya kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan langkah menjaga stabilitas sektor tembakau yang menyerap jutaan tenaga kerja.

    “Ada petani tembakau yang selama ini sebagai hulu mata rantai industri tembakau tidak pernah mendapatkan fasilitas bantuan apapun dari negara, subsidi pupuk enggak ada, subsidi pestisida juga enggak ada, bahkan sampe pembibit enggak ada,” ungkap Misbakhun dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10).

    Ia menjelaskan, banyak petani tembakau yang masih mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam menjaga keberlanjutan bibit. Padahal, seharusnya ada pembinaan terkait penggunaan pestisida dan praktik pertanian yang aman.

    Misbakhun menilai, arah kebijakan industri hasil tembakau perlu diperhatikan dari hulu hingga hilir. Ia menekankan pentingnya keseimbangan agar sektor ini tetap berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

    “Melihat industri hasil tembakau itu mulai dari hulu dan hilir. Kalau kita perhatikan, banyak aspek-aspek yang memberikan manfaat serapan tenaga kerja di negara di mana pemerintah itu mempunyai kemampuan keterbatasan fiskal dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Maka kita harus seimbang,” sambungnya.

    Ia pun menekankan pembinaan petani tembakau penting dilakukan. Sebab, kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan petani berdampak langsung pada kemampuan industri tembakau untuk mengekspor dan memberikan kontribusi devisa bagi negara.

    “Pemerintah juga Kementerian Pertanian harus melihat bagaimana membina petani di negara ini, menghasilkan produk tembakau yang memadai. Bapak juga harus ingat bahwa ada dampak yang kuat, yaitu banyak perusahaan di industri tembakau yang melakukan ekspor dan memberikan penerimaan dalam bentuk devisa, inilah dampak ekonomi dampak ikutannya ini kan harus kita perhatikan,” ungkap Misbakhun.

    Ia mengungkapkan besarnya kontribusi CHT terhadap penerimaan negara yang saat ini mencapai lebih dari Rp200 triliun menjadikan industri tembakau sebagai salah satu sumber pendapatan strategis keuangan negara.

    “Ada 200 triliun lebih salah satu penerimaan negara, itu negara bergantung penerimaannya kepada cukai tembakau,” beber Misbakhun.

    Oleh sebab itu, Misbakhun menekankan dalam membahas CHT, alih-alih hanya memberikan solusi bersifat sementara, pemerintah harus menuntaskan persoalan fundamental yang ada.

    “Menurut saya, kita kalau membicarakan tentang cukai rokok ini kita harus kemudian menyelesaikannya secara fundamental. Dan yang harus diingat adalah serapan tenaga kerjanya (dari industri tembakau) luar biasa,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun”

    (anl/ega)

  • ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    Jakarta –

    SPBU Shell dan VIVO hingga saat ini belum membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga. Alhasil, BBM di SPBU tersebut masih kosong. Berbeda dengan BP-AKR yang sudah melakukan pembelian BBM dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sebenarnya VIVO sudah melakukan negosiasi dan menyatakan sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina. Namun dalam perjalanannya, Vivo menyatakan mundur.

    Namun, Laode mengatakan, saat ini VIVO tengah melakukan negosiasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga untuk membeli BBM.

    “Sebenarnya VIVO itu kan sudah dulu harusnya. Tapi mundur. Alasannya belum tahu. Sekarang nego lagi, kita tunggu aja,” katanya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Laode pun berharap VIVO dan Shell untuk segera menyelesaikan negosiasi dan melakukan pemesanan BBM.

    “Karena kan BP-AKR aja sudah dua kargo, masa yang lain gak pesen, nanti apa Itu bisa menyebabkan prognosa dia sampai akhir tahun turun, karena dia gak memkonsumsi apa-apa,” katanya.

    Sebelumnya, Loade mengabarkan BP-AKR bakal kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Jumlah BBM yang akan dibeli sebanyak 100 ribu barel

    “Jadi malah yang BP AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo. BP nambah lagi 100 ribu barel,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11).

    Laode mengatakan untuk SPBU lainya seperti Shell dan VIVO saat ini masih melakukan proses negosiasi dengan Pertamina Patra Niaga. Ia mendapatkan bocoran bahwa dalam waktu dekat kemungkinan SPBU VIVO akan menyusul untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.

    “Ya jadi yang belum itu sedang bernegosiasi dengan Badan Usaha Patra Niaga dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa VIVO sudah mendekati, akan ada lagi. Jadi kita tunggu aja ya,” terang Laode.

    (acd/acd)

  • Uang Pensiunan hingga Guru Ludes Gegara Scam, Totalnya Tembus Rp 7,3 T!

    Uang Pensiunan hingga Guru Ludes Gegara Scam, Totalnya Tembus Rp 7,3 T!

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat korban scam atau penipuan berbasis online mencapai Rp 7,3 triliun sejak peluncuran satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) November tahun lalu. Secara demografi, korban scam merupakan pensiunan, pelajar, guru, bahkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pihaknya menerima laporan hingga 311.000 sejak peluncuran Satgas Pasti. Laporan itu tidak hanya berasal dari domestik, melainkan juga luar negeri dengan rata-rata 150-200 laporan per hari.

    “Jumlah kerugian yang dilaporkan oleh masyarakat Indonesia kepada anti-scam center sudah Rp 7,3 triliun rupiah. Angka ini luar biasa. Ini uangnya pensiunan, janda, Pekerja Migran Indonesia, pelajar, ibu rumah tangga, guru. Ini semua kena scam di sini,” ungkapnya dalam acara Edukasi Keuangan bagi PMI di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, Satgas Pasti menerima laporan scam domestik 800-1.000 per hari. Penipuan terbanyak berasal dari transaksi belanja online.

    Kemudian scam yang mengatasnamakan pihak lain atau kerabat dekat korban. Kiki menyebut, penipuan seperti ini kerap dialami PMI. Selain itu, scam mengatasnamakan pinjaman online (pinjol) pun kerap terjadi.

    “Penipuan melalui sosial media ini juga hati-hati, yang banyak juga love scam. Ini mungkin nanti kesepian di negara orang, love scam pakai Instagram, TikTok, dan lain-lain. Padahal orang itu fiktif, nggak ada, tapi nanti pura-pura pinjem uang dan sebagainya, ini banyak sekali. Jadi, hati-hati,” jelasnya.

    Ia menambahkan, OJK terus memberikan edukasi dan sosialisasi agar publik tidak lagi terjerat modus penipuan tersebut. Kiki pun mewanti-wanti para PMI untuk waspada terhadap indikasi scam tersebut.

    “Jangan mau ditipu, jangan mau dimintain sama orang yang kita nggak kenal atau mengaku saudara kita, dan lain-lain. Hati-hati, dan ini ada tempat pengaduannya di Indonesia Anti Scam Center. Maupun ke kontak 157 OJK. Ini bisa dilaporkan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Penjelasan Manajemen Aqua soal Bayar Rp 600 Juta ke PDAM Subang

    Jakarta –

    Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) AQUA menjelaskan soal pembayaran sebesar Rp 600 juta kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang, Jawa Barat. Manajemen menyebut biaya tersebut bukan untuk penggunaan air melainkan biaya perawatan sumber air di sekitar wilayah pabrik Aqua.

    Menurut Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, pembayaran dilakukan karena sumber air yang diambil Aqua berdekatan dengan sumber air PDAM. Tapi di luar itu, AQUA tetap membayar retribusi atau pajak air ke pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sumber air kami, kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan sumber airnya PDAM di Subang. Sehingga, berdasarkan kesepakatan dari saat pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar,” ujar Vera dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Vera menjelaskan, ada kekhawatiran penggunaan air oleh AQUA bisa mempengaruhi debit air PDAM. Ia menegaskan pembayaran tersebut bukan untuk membeli air yang kemudian dipakai pada produk AQUA.

    “Mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM. Jadi, bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air kami, karena air kami bayarnya dengan PAD tadi, pajak air kepada daerah, tetapi lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan,” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sempat mempertanyakan perihal pembayaran tersebut. Pasalnya jika AQUA mengambil air dari pegunungan maka seharusnya membayar pajak ke pemerintah daerah.

    “Saya agak bingung tadi kan yang air pegunungan (bayarnya) ke daerah, PAD, Ibu (Vera) ke PDAM, ini kan berarti kan air tanah. Jadi saya bingung sumber airnya pegunungan tapi bayarnya ke PDAM. Yang tadi (merek AMDK lain) yang dari pegunungan semua bayarnya ke daerah,” sebut Evita.

    Adapun secara keseluruhan, AQUA memiliki 20 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, hingga Bali. AQUA memiliki 10 ribu karyawan di lini produksi dan dan lainnya.

    (ily/kil)

  • Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025-2029. Pelantikan berlangsung tertutup di Kantor Kementerian ESDM hari ini, Senin (10/11).

    “Hari ini saya sudah melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai, dan SK masa berlaku yang perpanjangan hari ini berakhir. Jadi saya lantik,” kata Bahlil saat ditemui usai pelantikan Komite BPH Migas, Senin (10/11/2025).

    Ia berhadap Komite BPH Migas yang baru dilantik dan mulai bertugas hari ini mampu bekerja sama dengan baik, terlebih mengingat badan ini memiliki tugas yang sangat penting yakni mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

    “Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas dan mereka bagian daripada keluarga besar dan punya hubungan kerja dengan ESDM. Harapan kita ke depan bisa membangun team work yang baik,” terangnya.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Selasa (23/9) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas ditetapkan untuk memimpin komite sebagai Ketua Komite BPH Migas.

    Pemilihan ketua dan anggota Komite BPH Migas dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam proses ini disepakati 9 ketua dan calon anggota komite BPH Migas.

    Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2025-2029

    Ketua: Wahyudi Anas

    Anggota:

    – Arief Wardono
    – Bambang Hermanto
    – Baskara Agung Wibawa
    – Eman Salman Arief
    – Erika Retnowati
    – Fathul Nugroho
    – Harya Adityawarman
    – Hasbi Anshory

    Lihat juga Video ‘Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron’:

    (igo/fdl)