Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) pada Oktober 2025. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Crowde Membangun Bangsa (CMB).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, menjelaskan pihaknya telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para anggotanya. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari keanggotaan AFTECH lantaran tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan OJK terkait penanganan pinjol yang tidak menaati kode etik tersebut. Koordinasi ini juga mencakup pengenaan sanksi OJK terhadap perusahaan tersebut.

    “Biasanya kita well-coordinated dengan OJK untuk member-member yang memang tidak mengikuti kode etik yang dibuat oleh AFTECH dan juga tata kelola atau governance yang kami buat,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya memiliki standar penanganan bagi perusahaan pinjol yang terindikasi melanggar ketentuan. Di AFTECH, perusahaan terkait biasanya dijatuhi sanksi peringatan, skorsing, hingga penyehatan.

    “Biasanya dari sisi kami di AFTECH, kita akan melakukan hal-hal seperti skorsing, penyehatan dulu. Dari peringatan, kemudian skorsing. Kalau skorsing itu tidak cukup, akhirnya kita lepas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, pihaknya mendorong tata kelola perusahaan pinjol yang baik. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh anggota AFTECH mengikuti standar tata kelola yang telah ditetapkan.

    “Ke depan kita tentu akan pengin selalu bisa lebih baik, tapi ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti nanti akan ada 1-2 lagi yang ya tidak mengikuti hal-hal yang kita sudah terapkan,” pungkasnya.

    2 Pinjol Disanksi OJK

    Untuk diketahui, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengumumkan dua sanksi untuk dua perusahaan pinjol PT DSI dan PT CMB.

    PT CMB tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud. Hal dugaan tersebut dilayangkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) alias J Trust Bank melalui gugatan hukum. Saat ini, OJK telah resmi mengenakan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU).

    Agusman menjelaskan, sanksi pencabutan izin usaha ini diberikan kepada PT CMB lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum serta karena adanya aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan.

    Sementara terkait dengan PT DSI, dikenakan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Agusman dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Tonton juga video “OJK Catat Nilai Transaksi Kripto RI Naik 27,64% di Oktober 2025”

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI mengingatkan rencana redenominasi yang menyederhanakan mata uang rupiah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang menyederhanakan nominal uang misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal ini dianggap sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Misbakhun menilai redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu perlunya edukasi publik terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” katanya.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan komitmen Komisi XI DPR untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” imbuhnya.

    Redenominasi Rupiah Belum Berlaku di Waktu Dekat

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11).

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN”

    (acd/acd)

  • Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene Bakal Ditutup!

    Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene Bakal Ditutup!

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan waktu satu bulan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini wajib dimiliki oleh SPPG yang ingin melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kami memberi waktu satu bulan kepada mitra/yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” kata Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, dalam keterangannya, (11/11/2025).

    Nanik menekankan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG sangat penting. Sebab, persoalan higiene dan sanitasi menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bahkan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Nanik menghimbau para Kepala SPPG serta mitra/yayasan pengelola untuk peduli tentang pentingnya SLHS.

    “Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara,” tambah Nanik.

    SLHS merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kesehatan setempat untuk menyatakan bahwa suatu usaha yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta fasilitas umum telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh usaha itu, karena menjadi bukti bahwa usaha itu memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menurut ketentuannya, sertifikat berlaku satu tahun dan harus diperpanjang agar usaha tetap legal.

    Sejak program MBG diterapkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Januari 2025 lalu, setiap SPPG yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan juga diwajibkan untuk memiliki SLHS. Pengurusan SLHS dimulai dari kelengkapan dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga pengujian laboratorium.

    “Setiap SPPG harus memiliki SLHS, karena menjadi bukti bahwa SPPG itu telah memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan,” jelas Nanik.

    Sementara itu, dalam rapat Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Jumat akhir pekan lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa dari sekitar 14 ribu lebih SPPG yang sudah beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat.

    “Dari jumlah itu, baru 1.287 SPPG yang memperoleh SLHS, dan ada 10 ribuan SPPG yang belum mendaftar,” terang Nanik.

    Atas laporan Kementerian Kesehatan itu, BGN kemudian memerintahkan kepada para Kepala SPPG di seluruh Indonesia untuk segera mengurus pendaftaran SLHS bersama Mitra/Yayasan. Regulasi SLHS diatur melalui Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023.

    Peraturan ini mengatur standar higiene sanitasi pada jasa boga, termasuk kewajiban usaha makanan untuk memenuhi persyaratan kesehatan. Selain peraturan tingkat nasional, pemerintah daerah juga berwenang dalam menetapkan aturan tambahan melalui Perda. Perda mengatur prosedur teknis pengajuan SLHS, biaya retribusi, hingga detail pemeriksaan yang dilakukan.

    Tonton juga video “Cerita Warga Sekolahkan Anak Berkat Kerja di SPPG Polda Metro Cengkareng”

    (rea/kil)

  • Naik Pesawat dari Singapura Bakal Lebih Mahal, Ini Penyebabnya

    Naik Pesawat dari Singapura Bakal Lebih Mahal, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Singapura akan menjadi negara pertama di dunia yang mengenakan biaya bahan bakar hijau (green fuel levy) kepada penumpang pesawat. Kebijakan ini mulai berlaku tahun depan.

    Melansir dari SCMP, Selasa (11/11/2025), Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) menyampaikan penumpang yang berangkat dari Singapura akan dikenakan biaya tambahan sebesar US$ 41,60 atau senilai US$ 31,95 (Rp 530 ribu dengan kurs Rp 16.600) per tiket. Namun, tarifnya berbeda-beda tergantung rute dan kelas penerbangan.

    Penumpang kelas ekonomi dengan rute jarak dekat seperti Asia Tenggara hanya akan dikenakan biaya tambahan US$1 atau Rp 16.600. Sementara, penerbangan jarak jauh ke Amerika Serikat (AS) akan ditarik biaya tambahan US$10,40 (Rp 172.640). Untuk kelas bisnis, tarifnya bisa empat kali lipat lebih tinggi.

    Biaya ini akan berlaku untuk tiket yang dijual mulai 1 April 2026 dan penerbangan yang berangkat dari Singapura mulai 1 Oktober 2026. Penumpang yang transit di Singapura tidak akan dikenakan biaya tambahan. Untuk penerbangan kargo juga dikenakan bea tambahan, yang dihitung berdasarkan berat muatan per kilogram.

    Dana yang terkumpul dari kebijakan ini akan digunakan untuk membeli bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF). Pemerintah Singapura menargetkan penggunaan SAF mencapai 3-5% dari total konsumsi bahan bakar penerbangan pada 2030.

    Pengumuman Singapura ini bertepatan dengan pertemuan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-30 (COP30) yang digelar di Belèm, Brasil. Pada pertemuan tersebut, hampir 200 negara tengah membahas detail teknis upaya global untuk menekan dampak perubahan iklim.

    Meski biaya tambahan ini mungkin mengejutkan sebagian penumpang, nilainya ternyata lebih rendah dari perkiraan awal. Pemerintah Singapura sebelumnya memperkirakan tarifnya akan berkisar antara US$3 hingga US$16. Namun karena harga SAF turun, biaya akhirnya ditetapkan lebih kecil.

    Tonton juga video “Kapal Ferry Tujuan Singapura Tabrak Kapal Tanker”

    (rea/kil)

  • Karena Pinjol, Gaji Warga RI Habis Cuma buat Bayar Cicilan

    Karena Pinjol, Gaji Warga RI Habis Cuma buat Bayar Cicilan

    Jakarta –

    Utang masyarakat di layanan Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) yang terus membengkak hingga Rp 90,99 triliun merupakan sinyal buruk untuk perekonomian nasional. Sebab kondisi ini menunjukkan banyaknya warga RI yang sudah tak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

    “Bukan sinyal pinjaman untuk menggerakkan sisi produktivitas ekonomi, tapi lebih ke survival mode atau bertahan hidup,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Masalahnya jika kondisi ini terus berlanjut, Bhima mengatakan daya beli masyarakat yang sudah rendah dapat semakin tergerus karena gaji atau pendapatan mereka habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan pinjol.

    Belum lagi jika ternyata mereka terjebak dalam siklus utang ke utang, di mana untuk bisa membayar utang sebelumnya mereka perlu menambah utang di pinjol lain. Alhasil jarak kemampuan ekonomi antara mereka yang terpaksa berutang di pinjol dengan mereka yang tidak akan semakin lebar.

    “Pendapatan dari gaji atau penghasilan lain akan terkuras buat bayar cicilan dan bunga pinjol,” tegasnya.

    “Ekonomi jauh lebih berat, yang rentan ketagihan pinjol, yang kaya beli emas batangan. Indikator ekonomi sedang hadapi perfect storm. Makin lebar ketimpangan,” jelas Bhima lagi.

    Senada, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad turut memperingatkan bagaimana peningkatan utang pinjol dapat menggerus daya beli masyarakat karena penghasilan mereka habis hanya untuk bayar cicilan dan bunga.

    “Mereka akan cenderung konsumtif, bukan produktif. Tentu saja daya belinya turun. Sehingga bisa jadi ketika utang mereka berlebih atau over leverage, itu akhirnya menyebabkan gagal bayar massal. Nah itu yang dikhawatirkan bagi rumah tangga tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tauhid mengatakan secara makro tingginya utang masyarakat di pinjol ini dapat menyebabkan distorsi keuangan. Di mana karena kemudahan saat meminjam dana serta persyaratan yang lebih ringan, banyak orang malah akan lari ke pinjaman konsumtif berbunga tinggi.

    Sebab untuk mengajukan pinjaman dengan bunga yang lebih terjangkau seperti di bank mereka sudah tak memenuhi syarat imbas kepemilikan utang pinjol tadi. Masalahnya jika kondisi ini terus berlanjut, baik dari sisi peminjam maupun pemberi pinjaman akan menghadapi risiko gagal bayar utang yang semakin tinggi.

    “Nah itu akan membuat stabilitas sistem keuangan juga berisiko tinggi. Apalagi kalau Nilai pinjamannya di atas Rp 90 triliun ya ini yang tercatat dan tidak ada agunan, tidak ada jaminan dan sebagainya otomatis itu meningkatkan risiko gagal bayar jauh lebih besar,” terangnya.

    “Nah sehingga bukan ke investasi yang produktif. Kan kalau orang pinjamnya ke produktif itu akan baik buat perekonomian. Tapi kalau kelamaan buat konsumtif ya bisa buat ekonomi nggak berkembang,” jelas Tauhid lagi.

    Tonton juga video “Bocah SMP di Kulon Progo Bolos Sekolah Sebulan gegara Terjerat Judol-Pinjol”

    (igo/fdl)

  • Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Jakarta –

    Opsi pemberian subsidi public service obligat (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak yang pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, alhasil penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.

    Kedua, biaya operasional yang semakin minim membuat perusahaan bisa mendapatkan sedikit kelonggaran pada arus keuangannya.keuangannya.

    “Ya subsidi APBN kan tujuannya bisa dua, menambah volume penumpang Whoosh karena tarifnya diturunkan, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).tarifnya berkurang, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Memang ini supaya arus kas KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.

    Hanya saja, bagi Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Dalam perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, karena di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga menyetujui subsidi PSO yang diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.Instran Deddy Herlambang juga tak setuju subsidi PSO diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.

    Memang bisa saja lewat PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang, kata Deddy.PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang,” kata Deddy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang berkaitan dengan masalah utang proyek Kereta Cepat.Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang meributkan soal utang proyek Kereta Cepat.

    “Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Nggak usah ribut,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Prabowo menegaskan tidak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.Prabowo menegaskan tak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    Tonton juga video “2 Sudut Pandang Pakar Soal Prabowo ‘Pasang Badan’ Di Whoosh”

    (hal/fdl)

  • Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Ancaman Serangan Siber Bisa Bikin Rugi Rp 397 Kuadriliun, Bank cs Harus Apa?

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menyebut layanan keuangan digital menyimpan tantangan besar untuk meredam kerugian imbas serangan siber. Berdasarkan sajian data IMF dan FBI, potensi kerugian akibat serangan siber secara global mencapai US$ 23,8 triliun atau Rp 397,26 kuadriliun (kurs Rp 16.690) hingga 2027.

    Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai potensi fraud ini menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi di tengah perkembangan digital yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam meningkatkan ketahanan digitalnya.

    “Potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari US$ 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi US$ 23,8 triliun di 2027, dan kita lihat jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic IP, data-driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ungkap Filianingsih di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi supply atau ketersediaan layanan keuangan digital menyimpan tantangan baru. Manajemen risiko digital belum merata di Indonesia, sementara teknologi pihak ketiga menyimpan kompleksitas dan risiko tersendiri.

    “Dari sisi supply karakter transaksi yang bersifat real time ini mempersempit ruang deteksi dini. Sementara kapasitas manajemen risiko dari pelaku industri, kita ketahui masih belum merata dan ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga juga meningkatkan kompleksitas dan pengendalian risiko itu sendiri,” jelasnya.

    Sementara dari sisi permintaan atau demand, perluasan layanan pada rakyat akar rumput juga menghadirkan tantangan baru mengingat rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.

    “Karena itu, pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system,” jelasnya.

    Filianingsih menambahkan, transaksi digital melalui BI Fast sudah mencapai 9,61 miliar dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun hingga September 2025. Sementara transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar atau tembus 158% dari target transaksi yang telah ditetapkan BI.

    “Hingga 2025 September transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi, atau 158% dari target yang kita tetapkan. Dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat dari 41 juta merchant itu. Mayoritas itu 90% lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas itu menyentuh 75,02%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud”

    (ara/ara)

  • LRT Jabodebek Uji Coba Tambah Perjalanan Kereta, Waktu Tunggu Jadi Lebih Cepat

    LRT Jabodebek Uji Coba Tambah Perjalanan Kereta, Waktu Tunggu Jadi Lebih Cepat

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan melakukan uji coba penambahan jadwal perjalanan LRT Jabodebek pada 11 hingga 30 November 2025. Uji coba ini dilakukan untuk meningkatkan frekuensi perjalanan LRT Jabodebek serta memperpendek waktu tunggu (headway) kereta.

    Executive Vice President LRT Jabodebek mengungkapkan dengan uji coba ini, jumlah perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja meningkat dari sebelumnya 396 perjalanan menjadi 430 perjalanan. Selain itu juga rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek bertambah menjadi 26 rangkaian dari sebelumnya hanya 24 rangkaian kereta .

    “Bertambahnya jumlah perjalanan dan rangkaian kereta yang dioperasikan juga berpengaruh terhadap waktu tunggu (headway) kereta yang menjadi semakin singkat. Waktu tunggu kereta saat jam sibuk pada lintas Jatimulya / Harjamukti – Cawang (PP) akan menjadi 8 menit 15 detik. Sedangkan untuk lintas Cawang – Dukuh Atas BNI, waktu tunggu kereta akan menjadi 4 menit 7,5 detik,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Purnomosidi mengatakan selama masa uji coba, tim dari KAI dan stakeholders terkait akan melakukan pemantauan real time terhadap performa setiap perjalanan untuk memastikan perjalanan LRT Jabodebek tetap aman, lancar, dan nyaman.

    Hasil uji coba nantinya akan dievaluasi guna melihat dampaknya terhadap keandalan sistem, kestabilan jadwal perjalanan, serta kenyamanan penumpang. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi KAI dalam menetapkan pola operasi terbaik di masa yang akan datang.

    “Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kapasitas layanan dan keselamatan operasional. Setiap perubahan kami pastikan melalui perhitungan dan evaluasi yang cermat agar pengguna merasakan peningkatan tanpa mengurangi faktor keamanan sedikit pun,” tambah Purnomosidi.

    Sepanjang tahun 2025, KAI mencatat sebanyak 23,5 juta pengguna telah memanfaatkan layanan LRT Jabodebek. Pada bulan Oktober sendiri, ada sebanyak 2.779.904 pengguna, dengan rata-rata 105.056 pengguna pada hari kerja dan 45.453 pengguna pada akhir pekan yang menggunakan LRT Jabodebek.

    Informasi mengenai jadwal perjalanan selama masa uji coba akan disampaikan melalui kanal resmi media sosial LRT Jabodebek.

    “Langkah ini merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang modern, aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat khususnya di wilayah Jabodebek,” katanya.

    Tonton juga video “Ini Penyebab LRT Jabodebek Gangguan-Buat Penumpang Jalan di Lintasan”

    (acd/acd)

  • Pakai Gantungan Kunci, Top Up via HP

    Pakai Gantungan Kunci, Top Up via HP

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan GoPay dan Tahilalats meluncurkan allride Wallet, sebuah tiket perjalanan berbentuk gantungan kunci (charm) multifungsi untuk naik MRT Jakarta. Gantungan kunci ini akan terkoneksi langsung dengan aplikasi GoPay.

    Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad H. Mahfud, mengatakan allride merupakan inovasi dari MRT Jakarta dalam hal digital business dan kegiatan merchandising. Persiapan pengembangan allride Wallet ini sudah berlangsung dalam tiga tahun.

    “Kita akhirnya bisa mempertemukan suatu produk, bisa dibilang produk ticketing, di mana industri merchandise, industri kreatif bisa kita kawinkan dengan industri sistem pembayaran. Ini mudah-mudahan akan membuka ruang ekonomi yang selebar-lebarnya bagi siapapun untuk berpartisipasi di dalam bisnis ticketing MRT,” kata Farchad, dalam acara Introducing allride di Stasiun MRT Blok M BCA, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Produk allride sendiri bisa dibeli di MRT Merch Market (MMM) yang berlokasi di Stasiun Blok M BCA. Beragam pernak-pernik kolaborasi jenama MRT Jakarta dan Tahilalats tersedia seperti kaos, gantungan kunci NFC yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, stiker, tas serbaguna, lanyard, hingga botol minum (tumbler).

    Cara membeli tiket dan pairing allride Wallet ini sangat mudah. Pertama, pelanggan tinggal membeli allride Charm terbaru di MMM. Kedua, pairing ke aplikasi MyMRT J melalui loket di seluruh Stasiun MRT Jakarta.

    Ketiga, pairing tiket charm tersebut dengan mengikuti arahan dari petugas stasiun di loket, lalu klik ‘Setuju’ untuk pairing charm dengan allride Wallet by Gopay. Tiket siap digunakan untuk naik MRT.

    Cara Top Up juga cukup mudah. Pelanggan tinggal buka menu allride pada aplikasi MyMRT J, lalu klik tombol Top Up. Kemudian Klik ‘Buka GoPay’ untuk melakukan pengisian saldo allride Wallet by Gopay. Tinggal masukkan nominal dan konfirmasi pembayaran.

    “Saat ini tidak perlu lagi harus ke loket. Ini sekarang cukup bisa dengan handphone masing-masing sudah bisa di-pairing, bisa di-top up. Itu yang pertama tadi dibilang lebih nyaman ya. Jadi bapak ibu sekalian yang nantinya mau menggunakan tinggal tap di handphone-nya itu sudah bisa, nilainya itu nanti tidak harus diisi di sini tapi cukup di-top up di aplikasinya ya, di wallet-nya,” jelas Farchad.

    Dalam kesempatan yang sama, Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius mengatakan, pihaknya berharap kombinasi antara merchandising, public transport, dan sistem pembayaran bisa memberikan pengalaman baru bagi para pengguna sehingga transaksi lebih mudah dan cepat.

    “Mungkin allride ini menjadi sesuatu yang sangat unik, karena ini pertama kalinya di Indonesia, bahkan konon katanya di dunia. Kita sudah mulai diskusi mungkin setahun yang lalu untuk meluncurkan produk ini. Dan bagi GoPay sendiri, kami sangat bangga dan sangat senang bisa berkolaborasi dengan MRT sebagai satu penyedia sistem transportasi paling penting di Jakarta,” ujar Kelvin.

    Apabila charm atau gantungan kunci tersebut hilang, Kelvin mengatakan, pengguna bisa langsung memblokir akses charm tersebut ke e-wallet melalui aplikasi, sehingga tidak perlu khawatir dana yang telah di-top up ikut hilang. Dana tersebut juga bisa dikembalikan ke dalam saldo GoPay.

    “Kalau sampai mungkin merchandise-nya ada satu kesalahan, mungkin hilang atau mungkin nggak ketemu, kita bisa blok. Jadi saldonya itu bisa kita blok supaya tidak ada saldo yang terpakai atau hilang dan bahkan mungkin saldo yang ada di dalam merchandise atau allride Charm ini bisa dikembalikan ke dalam saldo Gopay. Jadi tidak ada yang namanya saldo yang nyangkut,” jelasnya.

    Dalam periode awal peluncuran, pelanggan akan mendapatkan promo diskon 20% setiap naik MRT pakai merchandise ticket allride terbaru ini. Selain itu, pelanggan juga akan mendapat cashback hingga Rp 10.000 GoPay coins untuk pembelian allride terbaru.

    Tonton juga video “Pramono Soroti Sistem Tap TransJ-MRT yang Sering Gangguan”

    (shc/eds)

  • Lifting Migas Meningkat, Indonesia Kian Dekat ke Target 1 Juta Barel

    Lifting Migas Meningkat, Indonesia Kian Dekat ke Target 1 Juta Barel

    Jakarta –

    Indonesia kian optimistis menatap kemandirian energi. Di tengah dinamika global dan tantangan transisi menuju energi bersih, pemerintah terus memperkuat fondasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) sebagai pilar utama ketahanan energi nasional.

    Semangat untuk menembus target produksi 1 juta barel per hari (bph) kini bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi telah menjadi arah nyata kebijakan energi nasional yang melibatkan seluruh unsur: pemerintah, BUMN, swasta, hingga akademisi.

    Kenaikan lifting minyak nasional dari 576.000 menjadi 580.000 barel per hari menjadi sinyal positif bahwa upaya peningkatan produksi migas berada di jalur yang tepat. Pemerintah menargetkan, pada 2030, produksi minyak Indonesia mampu menembus 1 juta barel per hari, dengan strategi agresif di sektor eksplorasi, reaktivasi sumur tua, dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, menilai capaian peningkatan lifting ini merupakan langkah on track menuju target tersebut.

    “Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun masih ada kesenjangan dengan kebutuhan BBM nasional sekitar 1,5 juta bph, sehingga kita masih harus impor minyak mentah maupun BBM jadi,” ujarnya dikutip, Selasa (11/11/2025).

    Abadi menegaskan, target 1 juta barel per hari merupakan bagian krusial dari visi swasembada energi, di mana kebutuhan primer bangsa sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri.

    Dukungan terhadap penguatan sektor hulu juga datang dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai peningkatan produksi migas menjadi langkah realistis di tengah dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional.

    “Peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” katanya.

    Dukungan serupa datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menyatakan komitmennya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target 1 juta barel per hari pada 2028-2029.

    “Target lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari merupakan upaya konkret dan strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan tidak lagi mengimpor minyak,” ujar Aryo Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia.

    Kadin bahkan mendorong percepatan investasi di sektor hulu melalui program ‘Eksplorasi Cerdas’ yang menggabungkan teknologi seismik 3D dan analisis big data. Langkah ini dilengkapi dengan inisiatif ‘Migas Berkelanjutan’ agar peningkatan produksi tetap selaras dengan prinsip lingkungan hidup.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa Indonesia masih mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, dengan nilai mencapai Rp500 triliun per tahun.

    “Kita impor 1 juta barel per day. Total impor kita untuk minyak BBM dan LPG per tahun itu kurang lebih sekitar Rp500 triliun,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting nasional masih sekitar 580 ribu barel per hari.

    “Tantangan kita ke depan pertama terkait lifting. Lifting kita sekarang sejak 2008 sampai 2024 tidak pernah mencapai target dari APBN,” tegasnya.

    Meski demikian, berbagai indikator terbaru menunjukkan tren positif. Hingga awal November 2025, capaian lifting nasional telah melampaui 605.000 barel per hari, mencerminkan hasil nyata dari kebijakan percepatan hulu migas.

    Sementara itu Pakar energi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) NTT, Prof. Fredrik Lukas Benu, menilai konsistensi pemerintah dalam pendataan sumur rakyat dan eksplorasi baru akan menjadi kunci peningkatan produksi.

    “Di samping kebijakan bauran energi, kami minta penambahan eksplorasi karena potensinya masih besar,” ujarnya.

    Senada, Ekonom Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Frits Oscar Fanggidae, menambahkan bahwa peningkatan lifting harus diiringi dengan penguatan kapasitas industri energi nasional.

    “Lifting itu mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Jadi, harus ada kapasitas produksi yang naik agar manfaat lifting tinggi itu bisa dirasakan,” katanya.

    Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara peningkatan lifting migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar kemandirian energi Indonesia dapat dicapai secara menyeluruh.

    Kini, arah kebijakan energi nasional semakin jelas. Langkah progresif pemerintah memperkuat sektor hulu migas, disertai dukungan akademisi, swasta, dan Pertamina, menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri secara energi. Dengan eksplorasi yang aktif, investasi yang tumbuh, dan teknologi yang maju, target produksi 1 juta barel per hari bukan lagi mimpi, melainkan visi yang tengah diwujudkan bersama.

    Tonton juga video “Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron”

    (ega/ega)