Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos BPJS Kesehatan Sebut Tambahan Rp 20 T Bukan buat Hapus Tunggakan Iuran

    Bos BPJS Kesehatan Sebut Tambahan Rp 20 T Bukan buat Hapus Tunggakan Iuran

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan akan mendapatkan tambahan dana Rp 20 triliun di 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Anggaran itu dipastikan bukan untuk penghapusan tunggakan iuran yang sedang direncanakan pemerintah.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan anggaran Rp 20 triliun dari Purbaya untuk memastikan sustainabilitas atau keberlanjutan dari program jaminan kesehatan nasional.

    “(Rp 20 triliun) untuk sustainabilitas program ini karena ini karya bangsa, bahwa bagaimana terus berlanjut gitu,” kata Ali Ghufron usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Ali Ghufron menjelaskan dana Rp 10 triliun sudah cair di Kementerian Kesehatan untuk tambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara Rp 10 triliun lagi masih di Kementerian Keuangan.

    “Rp 10 triliun sudah dimasukkan ke Kementerian Kesehatan, sebagai apa? Untuk PBI, tambahannya lho ini ya, bukan aslinya karena aslinya kan sekitar Rp 49 triliun, ini ditambah. Terus yang Rp 10 triliun masih di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

    Menurut Ali Ghufron, penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bahkan tidak membutuhkan anggaran. Pasalnya itu hanya berpengaruh pada pencatatan dan berlaku khusus bagi orang tidak mampu.

    “Kalau diputihkan kan dia harus register, daftar untuk ikut, besok kan BPJS dapat pemasukan, gitu. Jadi yang ini, hilang, pencatatannya yang hilang, nggak butuh anggaran,” bebernya.

    Selain itu, Ali Ghufron menekankan bahwa kemungkinan tidak sepenuhnya tunggakan dihilangkan, melainkan hanya dipangkas besaran tunggakannya misalnya dari 10 tahun menjadi hanya 2 tahun. Kepastiannya masih menunggu kebijakan dari pemerintah.

    “Jadi, dulu utangnya umpamanya 10 tahun, dianggapnya 2 tahun. Kalau dia itu kaya, masih tetap harus ngangsur,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    “Nggak banyak dia. Dia cuma 600 ribu (ton) per tahun kira-kira,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, penghentian sementara seluruh tambang milik Freeport dilakukan imbas longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Pemberhentian operasional tersebut bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dalam mengevakuasi tujuh orang pekerja yang terjebak di area tambang. Kini, seluruh korban telah ditemukan. Pada 6 Oktober lalu, Freeport menyatakan pencarian selesai.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Sabtu (11/10/2025).

    (ara/ara)

  • Pertumbuhan Kendaraan Listrik Dorong Ekonomi Hijau Nasional

    Pertumbuhan Kendaraan Listrik Dorong Ekonomi Hijau Nasional

    Foto Bisnis

    Rifkianto Nugroho – detikFinance

    Kamis, 13 Nov 2025 18:31 WIB

    Jakarta – Indonesia perkuat posisinya di industri kendaraan listrik global. Dukungan kebijakan, investasi, dan hilirisasi nikel jadi kunci pertumbuhan sektor ini.

  • Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Iuran Diusulkan Naik-Disuntik Dana

    Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Iuran Diusulkan Naik-Disuntik Dana

    Jakarta –

    Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan beban keuangan BPJS Kesehatan semakin berat. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemanfaatan program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.

    Nunung mengatakan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari penduduk. Sementara, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8% dari penduduk.

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Jika tidak ada perubahan kebijakan seperti manfaat, tarif dan iuran, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan semakin meningkat. Dalam hal ini dinilai perlunya menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan nasional.

    Nunung mengingatkan bahwa pemerintah bisa melakukan tindakan khusus jika aset dana jaminan sosial kesehatan bernilai negatif, antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran atau memberikan suntikan dana tambahan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

    “Pasal 38 dalam hal aset dana jaminan sosial kesehatan bernilai negatif, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus. Tindakan khusus paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

    Terakhir kali kenaikan iuran dilakukan pada 2020 dan pemerintah pernah memberikan suntikan dana tambahan pada 2016. Selain dua tindakan di atas, pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian manfaat untuk menekan beban keuangan BPJS Kesehatan.

    “Tentu kita bisa melihat jangka pendek apa yang bisa dilakukan, kemudian jangka panjang untuk betul-betul menjaga sustainability kita seperti apa,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit sejak 2023 karena beban lebih besar dari pendapatan iuran. Pada 2023 pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun.

    Beban semakin meningkat pada 2024 mencapai Rp 175,1 triliun, sementara pendapatan iuran hanya Rp 165,3 triliun. Di 2025 per September, beban jaminan kesehatan nasional mencapai Rp 139,4 triliun saat pendapatan iuran terkumpul Rp 129,9 triliun.

    “Berdasarkan perhitungan aktuaria independen yang ditugaskan kepada kami untuk kemudian bisa melihat secara keseluruhan kira-kira seperti apa kondisinya, tanpa ada perubahan kebijakan maka ketahanan dana jaminan sosial akan menjadi negatif sekitar 2026, kemudian defisit kumulatif dana jaminan sosial diproyeksikan meningkat,” ungkap Nunung.

    (acd/acd)

  • Menperin Bakal Ajukan Insentif Motor Listrik Tahun Depan

    Menperin Bakal Ajukan Insentif Motor Listrik Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengajukan program insentif pembelian motor listrik tahun depan. Program ini diketahui pertama kali meluncur pada tahun 2023 dengan besaran subsidi Rp 7 juta.

    Agus mengatakan usulan tersebut sudah diajukan sejak awal tahun 2025. Namun, hingga sekarang tak kunjung mendapatkan kepastian lantaran keputusan tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Agus menekankan insentif untuk motor listrik ini penting karena berdampak pada banyak sektor ekonomi lain.

    “Jadi kalau berkaitan motor listrik yang kami anggap penting, siapkan insentif atau stimulus. Karena sedikit banyak dia punya backward dan power linkage, itu kami penting. Oleh sebab itu kami usulkan,” ujar Agus kepada awak media, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

    “Untuk 2026 akan diajukan kembali. Tapi sekali lagi, bolanya tidak ada di kami,” sambung Agus.

    Selain itu, Agus menambahkan pihaknya tengah merumuskan kebijakan stimulus untuk sektor otomotif. Hal ini nantinya akan diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Usulan insentif ini sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan sektor otomotif. Menurut Agus, sektor otomotif dinilai penting karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

    “Kita harap mereka menjadi perhatian supaya mereka ada perlindungan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja baru, penting ada perhatian khusus. Paling tidak ada kebijakan fiskal 2026 agar supaya sektor otomotif bisa jauh lebih cepat,” terang Agus.

    Tonton juga Video: Lagi Direvisi, Syarat Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Bakal Lebih Mudah

    (rea/hns)

  • Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Jakarta –

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria merespons permintaan dukungan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) dari PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS). Dony menyampaikan, hal itu mungkin saja dilakukan, tapi pemberian dana tak akan diberikan begitu saja.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap bisnis Krakatau Steel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki prospek bisnis yang sehat.

    “Lagi kita review kan, tetapi prosesnya juga sama. Satu per satu harus kita perbaiki kan. Tapi perbaikannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak bisa cukup dengan uang. Tetapi kita mesti melakukan turn around terhadap bisnisnya. Jadi yang kami lakukan itu mereview setiap bisnisnya dulu. Kalau dia sudah masuk ke dalam model yang benar, baru kita hitung berapa kebutuhan finansialnya,” katanya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Selain itu, Dony juga meminta komitmen manajemen di KRAS terhadap efisiensi dan pemangkasan biaya operasional serta perhitungan bisnisnya. Menurut Dony, suntikan modal akan percuma jika model bisnis dan komitmen manejemen tidak sejalan dengan yang diharapkan Danantara.

    “Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh direksinya, tentu saja, untuk bisa melakukan proses itu, kan. Kalau direksinya nggak komit melakukan, misalnya, pemotongan cost, efisiensi, ya prasaratnya dulu. Makanya saya bilang bahwa saat ini itu sebenarnya di Danantara kita tidak sekedar memberikan uang,” katanya.

    “Kalau nggak mampu, percuma kan kita inject. Misalnya gini, udah jelas itu bisnisnya diapain pun negatif, gitu. Kalau kita kasih uang berapa pun, habis uang kita kan. Jadi ada persyaratan, tapi dia masuk dulu ke dalam bisnis model yang proper, baru kita hitung. Kalau butuh modal kerja, baru kita hitung,” tambahnya.

    Sebelumnya, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS) mengusulkan dukungan dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana ini diajukan untuk mendukung kebutuhan operasional utama Krakatau Steel.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Krakatau Steel menyebut dana itu ajan cair untuk jangka pendek dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 4,13 triliun.

    “PTKS sedang mengusulkan permohonan dukungan dana dari Danantara sebesar US$ 500 juta, yang mana dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham senilai US$ 250 juta,” terang Manajemen Krakatau Steel dalam Keterbukaan Informasi, Kamis (9/10/2025).

    Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC), dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

    “Penggunaan dana tersebut menyesuaikan kebutuhan modal kerja sesuai cash conversion cycle masing-masing fasilitas,” jelasnya.

    Selanjutnya, Krakatau Steel akan mengajukan tambahan dana hingga US$ 500 juta dalam bentuk lain. Dana ini akan dialokasikan untuk penyelesaian restrukturisasi perseroan setelah mendapat keringanan dari perbankan.

    Saat ini, pemenuhan bahan baku Krakatau Steel didukung pendanaan dari pihak ke-3 dengan rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas perbankan dan batasan-batasan yang berlaku oleh masing-masing pihak ke-3. Financing cost menjadi tambahan biaya perolehan bahan baku.

    “Melalui dukungan Danantara, PTKS akan beroperasi secara optimal dan mengurangi beban biaya bahan baku yang sebelumnya menggunakan pembiayaan dari pihak ke-3. Berdasarkan hasil analisis, pasca adanya dukungan pembiayaan dari Danantara, PTKS diproyeksikan dapat meningkatkan EBITDA hingga US$ 31,9 juta,” terangnya.

    (acd/acd)

  • BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency di ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi BNI dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Penghargaan ini juga menegaskan kiprah BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia.

    “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Okki menjelaskan BNI secara konsisten mendorong upaya keberlanjutan melalui pembiayaan hijau dan inisiatif sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, BNI aktif mendukung proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sejalan dengan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Selain itu, BNI memperkuat digitalisasi inklusif guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Langkah ini sejalan dengan upaya perseroan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “BNI percaya bahwa kepemimpinan dalam ESG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan komitmen moral untuk menghadirkan nilai tambah bagi bangsa dan dunia. Ke depan, kami akan terus memperluas kolaborasi lintas sektor guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global,” papar Okki.

    Melalui penerapan kerangka ESG yang konsisten, Okki menegaskan BNI diakui sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga aktif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Melalui pencapaian ini, BNI juga menegaskan upayanya menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan semangat BNI sebagai lembaga keuangan nasional yang terus membawa perubahan positif bagi

    Sebagai informasi, Indonesia ESG Leadership Awards 2025 diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

    Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ‘Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities’. Tema ini mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU-CEPA dan ICA-CEPA.

    (akd/ega)

  • Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sampai sekarang pemerintah belum membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Untuk itu, demi menjaga kondisi keuangan, BPJS Kesehatan diberikan suntikan dana Rp 20 triliun.

    “Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran, pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai kenaikan iuran,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Budi menjelaskan suntikan dana Rp 20 triliun dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan penyuntikan dana, maka kondisi keuangan dan layanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak akan berkelanjutan.

    “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain. Itu sebabnya Rp 20 triliun diberikan untuk menjaga sustainabilitas keuangan BPJS. Mekanismenya bagaimana? Rp 10 triliun sudah masuk di kita, tinggal kita salurkan, tetapi yang Rp 10 triliun masih di Kemenkeu. Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) ‘yuk kita percepat prosesnya’, sehingga kalau bisa masuk ke BPJS Januari, jangan lama-lama,” terangnya.

    Dalam paparan, Budi mengatakan secara historis kondisi keuangan BPJS Kesehatan positif ketika iuran naik. Sementara saat iuran tidak naik, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit.

    Berdasarkan data Kemenkes, pendapatan BPJS Kesehatan positif hanya pada 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sementara sisa tahun lainnya selalu mengalami defisit. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir dilakukan pemerintah pada 2016 dan 2020.

    “BPJS itu nggak pernah sustainable, dia positif kalau ada kenaikan iuran. Jadi, kenaikan iuran selalu telat, 2016 positif, 2021, 2022 positif. Ini negatif (tahun 2023, 2024, September 2025). Lagi, ini dinamika kenaikan iuran BPJS memang sensitif,” jelasnya.

    Pada 2023, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun. Lalu pada 2024, pendapatan iuran BPJS Kesehatan Rp 165,3 triliun dan beban Rp 175,1 triliun. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebut iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

    “Tetapi ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pertumbuhan penerapan profiling biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Capaian tersebut terus tumbuh dari inisiatif yang dimulai sejak 2020 sebagai upaya dekarbonisasi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan pada 2020 hanya ada 6 PLTU yang menggunakan skema profiling biomassa. Kemudian hingga Oktober 2025, jumlahnya melonjak menjadi 47 pembangkit yang menggunakan sisa limbah kelapa dan sawit.

    “Perkembangan terkait dengan implementasi dari profiling biomassa di PLTU sebagian besar adalah upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana pada tahun 2020 hanya 6 pembangkit yang melakukan profiling, pada saat ini, sampai di tahun Oktober 2025, jumlah melonjak menjadi 47 pembangkit,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, volume biomassa digunakan melalui skema profiling mencapai 1,8 juta ton dengan produksi listrik 1,78 juta MWh. Sementara produksi listrik dari batu bara pada unit yang sama berada di angka 193 juta MWh.

    “Dengan demikian, rasio pemanfaatan biomassa terhadap batu bara pada PLTU yang telah menerapkan profiling mencapai 3,36%,” jelasnya.

    Hingga Oktober 2025, total produksi listrik dari PLN dan Independent Power Producer (IPP) telah mencapai 290 terawatt hour (TWh) dan diperkirakan naik menjadi 354 TWh di akhir tahun.

    Hingga akhir 2025, batu bara diproyeksikan masih menjadi kontributor produksi listrik mencapai 235 TWh atau 66,54%. Kemudian di posisi kedua, produksi listrik disumbang oleh gas 59,01 TWh atau sekitar 15,69%.

    Sementara untuk energi baru terbarukan (EBT) menyumbang sebesar 44,79 TWh atau sekitar 12,67%. Terakhir BBM dan BBN sekitar 14,52 TWh atau sekitar 4,10%.

    “Dominasi yang selama ini juga menjadi mengingat bagi kita bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus terus diperkuat melalui percepatan co-firing biomassa,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Polusi Tetap Ada Walau PLTU Suralaya Dimatikan

    (ara/ara)

  • Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Jakarta –

    Jumlah utang Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia semakin membludak. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan outstanding pinjaman masyarakat per September 2025 tembus Rp 90,99 triliun, naik 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan peningkatan jumlah utang pinjol ini didorong oleh pelemahan daya beli masyarakat imbas terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru hingga biaya hidup yang semakin besar, terutama di wilayah perkotaan.

    “Daya beli masyarakat sedang melemah, konsumsi rumah tangga secara agregat tumbuh tapi dibawah 5% pada kuartal III 2025. Sulitnya cari pekerjaan formal, dan biaya hidup yang naik terutama di perkotaan akibatkan masyarakat cari pinjaman online,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, kemudahan dalam mengakses pinjaman juga menjadi faktor lain yang membuat pinjaman online masyarakat kian membengkak. Padahal menurutnya di balik kemudahan itu terdapat risiko yang cukup besar berupa beban bunga dan denda jika tak sanggup membayar.

    “Di satu sisi edukasi masih kurang soal risiko pinjol. Masyarakat tahunya cuma akses cepat, tinggal klik dan foto selfie dengan KTP, tapi konsekuensi besarnya beban bunga, denda administratif kadang dikesampingkan,” paparnya.

    Karenanya untuk mengatasi permasalahan ini, Bhima berpendapat pemerintah harus memiliki solusi untuk memperbaiki daya beli masyarakat sekaligus dorong edukasi keuangan. Di mana untuk peningkatan daya beli masyarakat ini menurutnya dapat didorong dengan peningkatan upah minimum hingga perluasan penerima bantuan sosial (bansos) tunai.

    “Menyelamatkan industri padat karya terutama garmen dan alas kaki, naikkan upah minimum 8,5-10% tahun depan, perluas bansos tunai ke desil 5 kelompok menengah, Tindak korupsi dan praktik orang dalam yang buat macet mobilitas sosial,” terang Bhima.

    Sementara itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga berpendapat faktor pendorong peningkatan jumlah utang pinjol ini adalah penurunan daya beli. Namun menurutnya faktor ini berlaku untuk kelas menengah ke bawah.

    Di luar itu, menurut Tauhid ada kelompok peminjam yang secara ekonomi sebenarnya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus berutang di pinjol. Namun karena gaya hidup, pada akhirnya mereka mengajukan pinjaman.

    “Pinjaman online bisa disebabkan oleh daya beli. Karena mereka kurang, mereka pinjam begitu ya, itu terdapat pada kelompok yang bawah. Tapi yang menengah ke atas bukan karena daya beli, tapi karena gaya hidup,” ucapnya.

    “Untuk beberapa produk itu sangat konsumtif. Misalnya kebutuhan buat beli pulsa, kemudian beli kebutuhan perawatan kesehatan, alat rumah tangga dan sebagainya ketimbang untuk kebutuhan hidup,” sambung Tauhid.

    Faktor daya beli rendah dan gaya hidup yang tak sesuai isi dompet ini kemudian didorong oleh kemudahan masyarakat dalam mengajukan pinjaman online. Pada akhirnya mereka tergiur untuk meminjam, padahal cicilan dan bunga utang sudah menanti di bulan berikutnya.

    “Jadi dari sisi online, pinjaman online itu memang gecar melakukan promosi dengan beragam kemudahan-kemudahan pembayaran, dianggap bunga cicilan murah, gampang untuk mendapatkan, persyaratan mudah, kemudian jangka waktu relatif tidak dibatasi. Dari sisi demand ada, dari sisi supply tadi juga ada,” terang Tauhid.

    “Dengan sistem pinjaman yang mudah, nah ini kan bunganya ternyata mahal, bisa di atas 100% per tahun. Sehingga pada bulan berikutnya mereka harus melunasi kewajiban atau utangnya tersebut. Nah itu yang kemudian menggerus daya beli,” tegasnya.

    Tonton juga video “Bocah SMP di Kulon Progo Bolos Sekolah Sebulan gegara Terjerat Judol-Pinjol”

    (igo/fdl)