Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan besar kepada dunia usaha melalui berbagai fasilitas insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal.

    Insentif tersebut diberikan untuk membantu pelaku usaha memperkuat daya saingnya di tingkat global. Menurut Todotua, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.

    “Total fasilitas insentif yang telah dikonsolidasikan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkap Todotua dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

    “Kita sudah punya lebih dari 50 smelter nikel di Morowali. Tapi berapa banyak karya riset anak bangsa yang benar-benar dipakai di sana? Ini yang harus kita benahi. Dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset kita,” jelas Todotua.

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan mulai tahun 2026, perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Dukungan itu mencakup penyediaan beasiswa hingga pendanaan riset terapan di sektor-sektor prioritas.

    “Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama. Kenyataannya, riset kita masih lemah. Akibatnya teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai kecerdasan buatan, masih sangat bergantung pada luar negeri,” ujarnya.

    Todotua menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Himpunan Kawasan Industri. Menurutnya, tahun ini dimanfaatkan sebagai masa penyusunan desain program sebelum implementasi penuh berjalan di 2026.

    “MoU-nya sudah kita tanda tangani, dan tahun ini kita siapkan mekanismenya. Tapi jangan berhenti di seremoni. Tahun depan, programnya harus berjalan. Harus ada manfaatnya untuk perguruan tinggi dan untuk industri,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Video Pengaman Ketat di Lokasi COP30 Usai Demo Ricuh

    Video Pengaman Ketat di Lokasi COP30 Usai Demo Ricuh

    Pengamanan di lokasi Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) Brasil diperketat, Kamis (13/11). Selain polisi, pemerintah Brasil mengerahkan tentara yang dibekali senjata laras panjang.

    Sebelumnya, masyarakat adat Tupinamba, yang ada di dekat hilir Sungai Tapajos, Brasil, menerobos pintu masuk lokasi COP30. Mereka bentrok dengan pihak keamanan dan menyebabkan dua orang luka.

  • 4 Hal Wajib Dijalankan Garuda Usai Disuntik Modal Rp 23,67 Triliun

    4 Hal Wajib Dijalankan Garuda Usai Disuntik Modal Rp 23,67 Triliun

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara melakukan pertemuan terbuka dengan jajaran direksi dan karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

    Pertemuan tersebut berkaitan dengan transformasi dan pemulihan bisnis dari Garuda Indonesia usai mendapatkan suntikan modal dari Danantara sebesar Rp 23,67 triliun.

    “Kita melakukan town hall bersama untuk menyatukan komitmen kita berkaitan dengan turn around Garuda Indonesia. Kita berharap bahwa proses transformasi dan turn around Garuda Indonesia ini akan memberikan dampak yang sehingga tidak hanya bagi Garuda Indonesia tentu saja, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di kantor Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut ada empat poin yang akan dilakukan Garuda Indonesia dalam proses transformasi ini.

    Pertama, terkait dengan tranformasi dari aspek finansial keuangan Garuda yang mutlak dilakukan. Dalam hal ini adanya penambahan modal kepada Garuda.

    Dony menjelaskan penambahan modal tersebut dilakukan untuk memperbaiki sejumlah armada pesawat Garuda Indonesia. Dengan begitu jumlah pesawat yang akan melayani masyarakat semakin banyak.

    Lalu, dilakukannya proses inbreng tanah dari PT Angkasa Pura kepada GMF (PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk). Kemudian telah diselesaikannya hutang anak usaha Garuda, yaitu Citilink kepada Pertamina Indonesia.

    “Yang kedua adalah melakukan transformasi di sisi layanan. Kita mereview keseluruhan daripada layanan yang akan kita berikan kepada customer kita di setiap journey mulai dari pre-flight, in-flight dan juga post-flight. Ini kita akan melakukan transformasi yang kita akan nanti dirasakan oleh masyarakat,” terang Dony.

    Ketiga, penguatan dari sisi bisnis Garuda Indonesia. Garuda akan memusatkan penerbangan hanya pada rute-rute yang menguntungkan atau strategis.

    Keempat, tentu saja transformasi di sisi operasional dan teknologi.

    Selain memberikan tambahan modal, Dony menegaskan bahwa tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi,” jelas Dony.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Jadi Nggak? Ini Bocorannya

    Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Jadi Nggak? Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan rencana penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

    Skema ini nantinya akan mengantikan sistem kelas 1, 2 dan 3 untuk memastikan layanan yang sama bagi semua peserta jaminan kesehatan nasional.

    “Sekarang kita nunggu, Perpresnya (Peraturan Presiden) ini satu paket. Itu sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi,” ujar Budi Gunadi usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Budi Gunadi mengatakan KRIS adalah upaya menstandarisasi fasilitas pelayanan rawat inap untuk kesetaraan akomodasi pasien.

    Ia juga menekankan BPJS Kesehatan fokus mengurusi masyarakat kelas bawah, sementara untuk kelas atas dibiarkan ke asuransi swasta.

    “Rencana kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya udah, BPJS tuh fokusnya ke yang bawah saja, BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya, kelas satu itu, biar dia sama swasta,” tutur Budi.

    Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Mei 2025, Budi Gunadi mengusulkan agar masa transisi penerapan KRIS BPJS Kesehatan diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

    “Dengan masih perlu adanya penyesuaian dan Perpres-nya, masa transisi implementasi KRIS diperpanjang sampai 31 Desember 2025,” ujar Budi Gunadi.

    Agenda tersebut mundur dari rencana sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengamanatkan ketentuan soal penetapan manfaat, tarif dan iuran baru BPJS Kesehatan oleh pemerintah paling lambat pada 1 Juli 2025, seiring dengan mulai berlakunya sistem pelayanan rawat inap standar, yang tak lagi fokus pada klasifikasi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan.

    (aid/hns)

  • Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria optimistis suntikan modal ini akan membuat Garuda Indonesia masuk ke fase perusahaan yang sehat dan bisa mulai mendapatkan keuntungan.

    Pasalnya, suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun akan digunakan untuk pemulihan armada pesawat yang telah lama berhenti beroperasi dan penambahan pesawat yang bisa menambah rute penerbangan.

    Selain itu, suntikan modal ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis Garuda yang diharapkan bisa mulai dirasakan tahun depan.

    “Kami sangat yakin bahwa tahun depan Garuda Indonesia akan positif dan membukukan keuntungan, sehingga dengan demikian kita akan masuk ke fase sehat,” katanya di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Agar suntikan modal ini sesuai dengan yang diharapkan, Dony menegaskan tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan mengatakan suntikan modal ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan perusahaan serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

    “Kesempatan yang diberikan pemerintah melalui Danantara ini membuka peluang untuk memenuhi arahan-arahan dari Pak Dony tadi bagaimana kita bisa me-recovery permasalahan-permasalahan lalu,” katanya.

    Dengan begitu, Glen optimis dalam waktu dua tahun ke depan Garuda akan kembali sehat dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dalam membangun Garuda Indonesia.

    “Sehingga dengan sudah barang tentu dengan waktu-waktu tertentu dengan harapan bahwa paling tidak dua tahun ke depan kita bisa sehat dan kembali seperti cita-cita pendiri bangsa ini dalam mendirikan Garuda,” katanya.

    Sebagai informasi, suntikan modal Rp 23,67 triliun, ini rencananya sekitar Rp 8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat.

    Sementara itu, Rp 14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp 11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp 3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

    (acd/acd)

  • Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Indonesia membuat bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit.

    “Saat ini kami sedang mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Airlangga, salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam pengembangan fasilitas produksi industri pertahanan. “Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit,” tambahnya.

    Dalam rangka hilirisasi, Indonesia sedang mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada 2024 Indonesia telah menerapkan program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

    Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

    “Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time,” ujar Airlangga.

    Minyak sawit menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 4,34 miliar pada September 2025.

    Dari Januari-September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton atau meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu. Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp 3 ribu per kilogram (kg) sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

    “Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat industri kita,” tegas Airlangga.

    (acd/acd)

  • Menkes Pastikan Penghapusan Tunggakan Iuran Tak Ganggu Keuangan BPJS Kesehatan

    Menkes Pastikan Penghapusan Tunggakan Iuran Tak Ganggu Keuangan BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penghapusan tunggakan iuran tidak akan mempengaruhi keuangan BPJS Kesehatan. Penghapusan tunggakan ini rencananya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang betul-betul tidak mampu membayar iuran.

    “Ini pemutihan tidak ada pengaruhnya kepada cash yang masuk ke BPJS sekarang,” kata dia usai rapat di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Secara detail mengenai kebijakan ini berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Budi enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Rencananya sedang dikoordinasi dengan Menko Muhaimin untuk bisa mengeluarkan detail. Saya tidak… lebih cocok pak Menko,” tambahnya.

    Sebelumnya dalam rapat, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan hanya dilakukan sekali. Program itu juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah yaitu desil 1 sampai 5.

    “Tetap disampaikan jangan sampai disalahartikan, orang yang mampu kemudian ‘saya nunggu saja nunggak, nggak usah bayar’. Meskipun yang menentukan dua, kalau dia mampu bayar, jangan nunggu itu. Ini cuma sekali (penghapusan tunggakan) barangkali,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi IX dan Menkes.

    Untuk diketahui, rencana penghapusan tunggakan atau pemutihan tagihan iuran BPJS Kesehatan disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dia menyampaikan kebijakan itu rencananya dilakukan pada akhir tahun ini.

    Pria yang karib disapa Cak Imin itu bilang akan ada registrasi ulang untuk masyarakat yang berhak dihapus tunggakan iurannya di BPJS Kesehatan.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” papar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Dia mengatakan, tunggakan iuran yang terutang bagi masyarakat yang berhak akan dibebankan kepada BPJS Kesehatan yang mendapat suntikan dana dari pemerintah.

    (ada/ara)

  • Kemenperin Buka Suara soal Nasib Investasi di Cikande Usai Geger Radioaktif

    Kemenperin Buka Suara soal Nasib Investasi di Cikande Usai Geger Radioaktif

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara soal nasib investasi di Cikande usai mencuatnya kasus Cesium 137 atau Cs-137. Mewakili pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan investasi di kawasan Cikande tidak akan terganggu.

    Kemenperin mendapat laporan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengenai hal tersebut. Meski mengakui ada dinamika yang terjadi, Tri menyebut semua pelaku industri masih menunjukkan optimismenya.

    “Sampai sekarang setahu saya catatan kami, monitor kami ini tidak terganggu. Yang jelas kami sudah dapat laporan itu. Semua masih positif masih semangat. Ya pasti ada dinamika, itu biasa ya, tapi yang jelas ini positif sekali,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Terkait paparan radioaktif di Cikande, Tri mengatakan masalah itu ditangani oleh Satgas Cesium 137. Sebagai informasi, Kemenperin sebelumnya merilis ada 24 perusahaan yang terindikasi terpapar radioaktif di Cikande.

    “Itu Satgas yang lebih paham, tapi kalo kami sangat positif, sangat menyambut baik semua kebijakan yang dilakukan baik satgas maupun K/L yang lain. Dan tadi teman HKI sangat positif nggak ada yang bisara itu. Ya itu memang ada isu, tapi masih sangat positif,” sebut dia.

    Ke depannya Kemenperin akan memperketat pengawasan di kawasan industri melalui regulasi baru.

    Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri yang akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026.

    “Yang jelas standar kita itu sudah kita tetapkan sehingga nanti isu lingkungan, termasuk isu pengolahan limbah, termasuk isu infrastruktur, dan bahkan disampaikan 2 hari yang lalu kit membuat regulasi yang memastikan kawasan industri itu membuat report, termasuk kaitannya dengan radiasi, termasuk,” tutup Tri.

    (ily/hns)

  • Garuda Tunda Tambah Pesawat, Ini Alasannya

    Garuda Tunda Tambah Pesawat, Ini Alasannya

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunda pemesanan sejumlah pesawat untuk memperkuat armadanya. Keputusan ini diambil karena Garuda akan fokus memperbaiki armada yang ada.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan mengakui bahwa sebenarnya Garuda Indonesia telah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk pemesanan empat pesawat. Dalam perjalanannya, Garuda memutuskan untuk menunda pemesanan tersebut.

    Namun, dari empat pesawat tersebut, satu pesawat jadi dipesan. Hal ini karena Garuda sudah terlanjur membayar uang muka atau down payment (DP).

    “Soal pembatalan ya. Jadi memang terkahir itu ada pemesanan MoU sudah empat pesawat. Tapi yang baru dapat DP itu satu pesawat. Yang tiga itu kita tunda dulu, yang satu ini sudah terlanjur,” katanya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Glen menjelaskan alasan penundaan pesanan pesawat tersebut karena pihaknya fokus untuk melakukan perbaikan terhadap armada yang ada. “Karena kita prioritaskan untuk perbaikan dulu. Karena apa? Kalau tidak kita perbaiki tetap bayar terus,” katanya.

    Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menambahkan penundaan penambahan pesawat ini sejalan dengan kajian ulang yang dipimpin oleh Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Mills. Dimana kajian ulang tersebut mencakup kebutuhan armada yang ada dan rute penerbangan Garuda.

    “Memang rencana kita untuk ekspansi kita kaji ulang karena memang dengan adanya Pak Neil yang mana dia menjadi Direktur Transformasi kami dan menghitung ulang keperluan armada dan menyusun ulang network dan rute planning kami. Jadi bukan kita batalkan, tapi sebagian tunda sampai analisa itu sudah difinalisasi,” katanya.

    (acd/acd)

  • Proyek Tanggul dan Pintu Air Kali Krukut Gas Terus

    Proyek Tanggul dan Pintu Air Kali Krukut Gas Terus

    Foto Bisnis

    Ari Saputra – detikFinance

    Kamis, 13 Nov 2025 19:30 WIB

    Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan tanggul dan pintu air di Kali Krukut untuk mencegah banjir. Proyek ini ditargetkan menekan genangan di kawasan padat.