Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Jakarta –

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

    “Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

    Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

    Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

    Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

    Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

    “Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5,” jelasnya.

    Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

    Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

    “Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

    Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

    (aid/rrd)

  • KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

    “(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO,” kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

    Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

    “Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
    Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

    “Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

    Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

    “Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    (kil/kil)

  • Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara terkait produk udang Indonesia menghadapi tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

    Akibat tuduhan itu seluruh produk komoditas udang RI harus membayar bea tambahan sebesar 6,3% saat masuk AS. Trenggono pun mengungkap efeknya tidak hanya kepada ekspor, tetapi juga pada hulu dari produksi udang dalam negeri.

    “Kita akan tangani dengan baik. Karena ini kan dampaknya ke hulu, jadi kalau memang di pasarnya ada masalah, pasti di hulunya akan persoalkan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu tidak terjadi,” kata dia ditemui di DPR RI, Selasa (3/9/2024).

    Meski begitu, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini KKP juga tengah melalukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

    “Sekarang lagi ditangani. Mudah-mudahan.. Kan kita kena 6,3% ya untuk dumping, mudah-mudahan. Kita akan kerjakan terus, kita sedang diplomasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa kita jalankan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo telah menjelaskan tuduhan dumping itu diajukan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

    Ia menyebut tuduhan anti-dumping komoditas udang ini ditujukan pengusaha udang AS kepada Indonesia dan Ekuador. Sementara tuduhan CVD ditujukan kepada empat negara yaitu Indonesia, Vietnam, Ekuador dan India.

    “Tanggal 25 Oktober tahun 2023, kita Indonesia menerima petisi yang dikirimkan oleh ASPA, ini asosiasi yang beranggotakan pengolah frozen warmwater shrimp di Amerika Serikat,” kata Budi di Konferensi Pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Jakarta, Senin (2/9/2024).

    “Tuduhan yang kita terima adalah Anti-dumping, yaitu tindakan yang diambil negara importir berupa pengenaan bea masuk terhadap barang dumping. Kemudian countervailing duties adalah bea masuk tambahan yang dikenakan negara importir kepada negara eksportir atas subsidi yang diberikan pemerintah negara eksportir,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • BEI Pecat 5 Karyawan yang Disuap buat Muluskan IPO, OJK Buka Suara

    BEI Pecat 5 Karyawan yang Disuap buat Muluskan IPO, OJK Buka Suara

    Jakarta –

    Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dikabarkan memecat lima orang karyawannya buntut kasus permintaan imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara soal kabar tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mendukung langkah BEI yang memecat karyawannya. Dia mengatakan bahwa langkah tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan bursa di masyarakat. Sanksi harus diberikan jika ada hal-hal prinsipil yang dilanggar.

    “Kalau kami tentu mendukung langkah-langkah seperti itu, dengan pemahaman bahwa bursa yang memang dipercaya untuk melakukan tentunya transaksi dan proses investasi dari masyarakat, dari publik, harus benar-benar memiliki integritas yang baik. Apabila ada hal-hal yang berdasar atau melanggar ketentuan dan pengaturan yang berlaku tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” tegas Mahendra di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

    Selain itu, Mahendra meyakini bahwa proses pelaporan dari BEI kepada pihaknya sudah berjalan. Mahendra pun kembali menegaskan OJK mendukung pemberian sanksi disiplin untuk menjaga integritas pasar modal tersebut. “(Sudah ada laporan dari pasar modal?) Saya rasa itu sudah berjalan, jadi kalau ke PMDK (Perkembangan Pasar Modal dan Bursa Karbon) sudah, tentu kita sama, sifatnya mendukung dan supaya terus ditingkatkan disiplin dan integritas dari bursa kita sehingga tidak menimbulkan isu ketidakpercayaan,” bebernya.

    Sebelumnya dari pemberitaan detikcom, beredar kabar BEI memecat lima orang dari Divisi Penilaian Perusahaan karena menerima imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Divisi tersebut bertanggung jawab terhadap penerimaan calon Emiten. Karyawan yang dipecat dilaporkan telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat di BEI.

    “Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon Emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” tulis surat yang beredar di kalangan media, dikutip detikcom Selasa (26/8/2024).

    Praktik oleh oknum tersebut dikabarkan telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa. Nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten. Melalui praktik terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut dikabarkan membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat) yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana Rp 20 miliar.

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan sejumlah fraksi DPR RI soal Program Makan Bergizi Gratis yang harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

    “Diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak dan pencegahan stunting,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain program tersebut, pemerintahan baru juga dipastikan melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sri Mulyani menyebutkan anggaran perlindungan sosial untuk pemerintahan tahun depan sebesar Rp 504,7 triliun.

    “Perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ditujukan untuk satu melanjutkan berbagai perlindungan sosial, program seperti PKH, kartu sembako, penyaluran subsidi tepat sasaran dan penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi,” jelas dia

    Sri Mulyani juga mengatakan melalui anggaran itu juga diharapkan bisa meningkatkan sinergi antar program perlinsos harus semakin diperkuat. Kemudian mendorong graduasi dari kemiskinan, memperkuat perlinsos untuk mengantisipasi populasi yang semakin menua, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kelima, mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif dengan mengantisipasi risiko kritis,” jelas dia.

    Lihat juga Video ‘Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T’:

    (ada/kil)

  • Sri Mulyani Tambah Anggaran Pangan Tahun Depan buat Tekan Impor

    Sri Mulyani Tambah Anggaran Pangan Tahun Depan buat Tekan Impor

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran ketahanan pangan ditetapkan Rp 124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dia menyebut anggaran yang dinaikkan hampir 9% itu salah satunya untuk menekan impor pangan ke depan.

    “Pentingnya peningkatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124,4 triliun. Ini meningkat hampir 9% dibandingkan anggaran tahun 2024,” kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional, dan lumbung pangan.

    “Serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” jelasnya.

    Sebelumnya, hal ini juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Dalam pindatonya, Jokowi memaparkan Prabowo diminta untuk menjaga harga pangan tidak naik dengan meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan pangan dengan anggaran Rp 124,4 triliun tersebut.

    “Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” beber Jokowi.

    Prabowo juga diminta untuk melakukan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani agar ketahanan pangan bisa terjaga.

    (ada/kil)

  • Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui subholdingnya Pertamina New and Renewable Energy menjajaki peluang kerja sama strategis pada Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat yang berlangsung di The Mayflower Hotel, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (26/8/2024). Forum Bisnis digelar dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia – AS.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Under Secretary of Commerce for International Trade of The United States Marisa Lago, dan sejumlah perwakilan pemerintah AS dan Indonesia, juga pelaku usaha dari kedua negara.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina turut berpartisipasi aktif dalam acara yang diselenggarakan KBRI di Amerika Serikat. Pasalanya, acara ini berperan penting untuk membuka peluang dan mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.

    “Pertamina menggunakan momen penting ini untuk menyampaikan kebijakan sustainability perusahaan sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra global khususnya di sektor pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Fadjar menambahkan, kebijakan sustainability Pertamina sangat terbuka untuk dijalankan dengan kerja sama yang kuat bagi di tingkat nasional maupun global.

    “Indonesia memiliki potensi sumber daya energi bersih sehingga bisa menarik investor internasional. Pertamina terus meyakinkan dunia internasional untuk mendukung program transisi energi untuk mempercepat target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060,” imbuh Fadjar.

    CEO Pertamina Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis yang menjadi panelis dalam forum bisnis tersebut mengatakan PNRE memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai target penurunan emisi, sekaligus untuk menyiapkan bisnis masa depan bagi Pertamina. PNRE juga memiliki aspirasi menjadi pemimpin dalam membangun ekosistem NZE di Indonesia.

    “PNRE mengalokasikan Capex yang besar untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hingga 2029, Capex PNRE akan mencapai USD 6,2 miliar,” kata John Anis.

    Ia menambahkan, sebanyak 63 persen Capex dialokasikan untuk pengembangan tenaga surya, angin dan geothermal. Selebihnya sebanyak 18 persen untuk pengembangan solusi rendah karbon termasuk dekarbonisasi. Kemudian, biomassa dan bioetanol (11 persen) serta pengembangan bisnis masa depan (6 persen).

    “PNRE berkomitmen untuk menumbuhkan bisnisnya, oleh karena itu, kami membuka peluang untuk bekerja sama baik dengan mitra domestik maupun internasional termasuk Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (anl/ega)

  • Viral Pria Isi BBM Sambil Lecehkan Pegawai Pertashop, Pertamina Buka Suara

    Viral Pria Isi BBM Sambil Lecehkan Pegawai Pertashop, Pertamina Buka Suara

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyayangkan adanya kejadian pelecehan terhadap pegawai wanita Pertashop 3P.43237 di Kecamatan Gekbrong, Cianjur pada Senin (26/8) pukul 15.40 WIB. Pelecehan dilakukan oleh oknum pengendara motor yang sedang membeli BBM jenis Pertamax.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Eko Kristiawan mengatakan korban yang trauma langsung melaporkan kejadian tersebut kepada penanggung jawab Pertashop. Berdasarkan rekaman CCTV didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

    “Penanggung jawab Pertashop langsung melakukan pengecekan CCTV dan diketahui pelaku dengan sengaja menyentuh bagian belakang tubuh operator wanita sambil tersenyum, serta didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Kepolisian langsung menanggapi laporan tersebut dan berhasil menangkap pelaku pada Selasa (27/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat ini masih dilakukan proses lebih lanjut dengan meminta keterangan dari pelaku dan saksi di Polres Cianjur.

    “Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada Aparat Penegak Hukum,” ucapnya.

    Sebelumnya, aksi pria cabul itu terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV berdurasi sekitar 1 menit itu tampak pelaku datang mengendarai sepeda motor matik untuk mengisi BBM.

    Setelah memarkirkan sepeda motornya di depan alat pengisian BBM, pelaku turun untuk membuka jok sepeda motornya. Pelaku yang mengenakan jaket hitam itu awalnya berdiri di sebelah kanan korban, namun kemudian pelaku berpindah ke sebelah kiri korban.

    Tidak lama, pelaku terus mendekati korban. Tangan cabul pelaku pun akhirnya beraksi ‘menyelinap’ ke belakang korban dan meremas bagian bokong korban dari balik celana jeans-nya.

    “Kejadiannya kemarin (26/8/2024) sore sekitar jam 15.30 WIB. Awalnya terlihat mau mau beli bensin, tapi ternyata saat teman saya mengisi bahan bakar ke sepeda motornya, bapak-bapak tersebut malah melakukan pelecehan seksual dengan meraba pantat teman saya. Aksinya terekam CCTV,” kata Na, rekan korban dikutip dari detikJabar.

    Lihat juga Video ‘Viral Pria Lecehkan Wanita di Masjid Bojonegoro, Pelaku Ditangkap’:

    (aid/rrd)

  • RI Impor 1.600 Vaksin Mpox dari Denmark, Satu Dosis Rp 3,5 Juta!

    RI Impor 1.600 Vaksin Mpox dari Denmark, Satu Dosis Rp 3,5 Juta!

    Jakarta –

    Pemerintah mulai mewaspadai penyebaran cacar monyet atau Mpox, virus ini sudah cukup banyak menyebar dari kawasan Afrika. Kementerian Kesehatan pun sudah menyiapkan ribuan dosis vaksin untuk menjaga masyarakat dari virus ini.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi memaparkan saat ini pemerintah sedang melakukan pengadaan 1.600 dosis vaksin mpox dari Denmark untuk tahun 2024 ini. Sejak 2022 sendiri sudah ada 1.000 vaksin yang sudah ada di Indonesia dan tersisa puluhan dosis saja.

    Budi Gunadi menjelaskan vaksin ini diadakan dengan anggaran mencapai Rp 5,6 miliar. Itu jumlah total dari harga vaksin yang satu dosisnya mencapai Rp 3,5 juta dikalikan jumlah vaksin sebanyak 1.600.

    Sebelumnya kita sudah ada 1.000 dari Denmark yang dulu waktu 2022 kan sempat ada outbreak. Ini kita datangkan 1.600 yang baru. Harusnya minggu ini datang, dari Denmark juga. Anggarannya itu pokoknya satu vaksin 3,5 juta lah satu dosisnya,” beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Budi Gunadi mengatakan pihaknya kemungkinan akan kembali melakukan pengadaan vaksin mpox tahun ini. Jepang menjadi negara yang dibidik untuk melakukan importasi vaksin.

    “Kita sekarang arahan Bapak Presiden akan mencoba mendekati pemerintah Jepang apakah kita bisa mendatangkan vaksin mpox yang dari Jepang. Rencana kita mau berusaha agar bisa dapat agak banyak lah yang dari Jepang Ini,” jelas Budi Gunadi.

    Budi Gunadi memaparkan sejak 2022, baru ada 88 kasus positif mpox di Indonesia, semua kasus tercatat hanya di Jawa dan Riau. Dari 88 kasus ini semua pasien juga dinyatakan sembuh 100% karena obat-obatan mpox pun sudah ada di Indonesia.

    Dia menegaskan mpox baru bisa menyebar bila ada kontak fisik tidak seperti COVID-19 yang bisa menular lewat udara. Maka dari itu kemungkinan vaksin tidak akan diberikan kepada masyarakat luas.

    Vaksin sejauh ini hanya akan diberikan kepada masyarakat yang berisiko tinggi, misalnya saja para petugas kesehatan yang berpotensi melakukan kontak fisik dengan pasien mpox.

    “Kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau,” sebut Budi Gunadi.

    (hal/das)

  • Sri Mulyani Ramal Ekonomi Dunia Tahun Depan Lesu Gara-gara Hal Ini

    Sri Mulyani Ramal Ekonomi Dunia Tahun Depan Lesu Gara-gara Hal Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian global pada tahun depan masih akan dihadapkan ketidakpastian akibat masalah geopolitik. Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi global tahun depan diprediksi stagnan.

    “Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan (ekonomi) global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024 yaitu tumbuh 3,3%,” kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Sri Mulyani juga menyebut tahun depan kondisi likuiditas juga akan cenderung ketat. Melambatnya ekonomi dunia juga tergambar dengan pertumbuhan ekonomi China yang diprediksi masih melambat.

    “Pertumbuhan ekonomi China sebagai ukuran perekonomian terbesar kedua di dunia akan berlanjut di 2025,” jelas dia.

    Sementara pada sisi domestik tingkat konsumsi rumah tangga akan terus dijaga. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya menekan inflasi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan tetap memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah.

    “Investasi diharapkan terus meningkat terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value change serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan pada 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

    (ada/kil)