Category: Detik.com Ekonomi

  • Urban Farming Bikin Adem Kawasan Depo LRT Jakarta

    Urban Farming Bikin Adem Kawasan Depo LRT Jakarta

    Foto Bisnis

    Ari Saputra – detikFinance

    Rabu, 04 Sep 2024 07:00 WIB

    Jakarta – LRT Jakarta memanfaatkan lahan hijau untuk pembudidayaan beragam tanaman. Suasana hijau dan adem langsung terasa di antara parkiran beton dan konstruksi beton.

  • Cek! Ini Prediksi Harga dan Pasokan Cabai hingga Akhir Tahun

    Cek! Ini Prediksi Harga dan Pasokan Cabai hingga Akhir Tahun

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok berbagai jenis cabai aman sampai akhir tahun ini. Prediksi itu berdasarkan data early warning system yang telah dibangun Kementan.

    Plt Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Muhammad Taufiq Ratule juga memastikan dengan pasokan yang aman, harga untuk cabai juga dipastikan akan terkendali.

    “Kami ada early warning system yang dibangun, kami memprediksi neraca kebutuhan paling tidak setahun berdasarkan prediksi yang ada kita melihat sampai Desember sebetulnya ketersediaan cabai itu aman,” kata dia dalam agenda Strategi Pengamanan Ketersediaan Komoditas Cabai Mendukung Pengendalian Inflasi Nasional di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

    Meski begitu, Taufiq mengatakan masih banyak wilayah yang ketersediaannya rendah karena tidak bisa memproduksi cabai. Untuk itu Kementan melalui Ditjen Hortikultura memiliki program Petani Champion, di mana Kementan menggandeng petani untuk mengamankan pasokan dan mendistribusikan ke daerah yang defisit.

    “Jadi tidak semua produksi-produksi di wilayah itu surplus. Tetapi secara total cukup,” jelasnya.

    Ia memastikan pasokan aman karena menurutnya produksi dalam negeri semua jenis cabai cukup tinggi dibandingkan konsumsinya. “Kita konsumsi 1,17 juta ton, kita produksi sampai 3 juta ton per tahun. Rata-rata kita surplus 500 ribu ton,” ujar dia.

    Dia juga yakin satu bulan ke depan pasokan cabai melimpah, hal ini terbukti menurutnya dengan telah menurunnya harga cabai. “Harapannya sampai akhir tahun ini harga akan menjadi stabil dalam pengertian turun tapi tidak terlalu jauh,” jelasnya.

    Dengan pasokan yang aman sampai akhir tahun, pihaknya menjamin harga cabai tidak sampai Rp 100.000 per kilogram (kg). Dia menargetkan harga cabai rata-rata nasional di angka Rp 40.000/kg.

    “Kalau normal Rp 40.000. Ini kan sudah turun, kalau terlalu rendah petani inputnya nggak dapat. Turun, tapi nggak boleh terlalu jauh yang produksi kan petani perlu untung,” tutur dia saat ditemui usai acara.

    (ada/kil)

  • Ini Instansi yang Masih Sepi Pelamar CPNS 2024, Buruan Daftar!

    Ini Instansi yang Masih Sepi Pelamar CPNS 2024, Buruan Daftar!

    Jakarta

    Setidaknya sebanyak 2.053.173 pelamar telah mendaftarkan diri pada seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) per 2 September 2024. Namun, masih ada instansi yang pelamarnya masih sedikit.

    Pendaftaran CPNS 2024 telah dibuka sejak Selasa (20/8) dan akan ditutup pada Jumat (6/9). Dari jumlah 2.053.173 pelamar yang telah terdaftar, ada 737.178 pelamar yang telah submit atau menyelesaikan pendaftarannya.

    Berikutnya, ada 362.326 pelamar yang dinyatakan telah verifikasi MS atau memenuhi syarat dari instansi. Kemudian ada sebanyak 73.705 pelamar yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi.

    Dikutip dari unggahan Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (3/9/2024), disebutkan 10 instansi pusat yang paling sepi pelamar. Adapun instansi-instansi ini mayoritas memang membuka formasi yang sedikit.

    Di instansi pusat, pertama ada Sekretariat Jenderal MPR pelamarnya baru mencapai 174 orang dari kebutuhan 25, lalu Setjen KOMNAS HAM 189 pelamar dari kebutuhan 38, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 203 pelamar dari kebutuhan 61.

    Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang PMK ada 279 orang dari kebutuhan 65, Badan Riset dan Inovasi Nasional 328 pelamar dari kebutuhan 500, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 380 dari kebutuhan 53 orang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pelamarnya sebanyak 470 orang dari kebutuhan 194.

    Lalu Setjen WANTANNAS 516 pelamar dari kebutuhan 64, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 609 pelamar dari kebutuhan 86, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 653 dari kebutuhan 145.

    Sementara di instansi daerah, minat terendah ada di Pemerintah Kota Gorontalo dengan 7 pelamar saja, sedangkan jumlah formasi yang ditawarkan ada 5. Lalu pemerintah Kab. Bangli dengan 9 formasi dan jumlah pendaftar 12 orang.

    Ketiga ada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang membuka 15 formasi dan pendaftar 20 orang. Keempat, pemerintah Kab. Purworejo yang membuka 17 formasi, sedangkan yang mendaftar 29 orang.

    Lihat juga Video ‘Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka’:

    (shc/kil)

  • Rencana Pengaturan BBM Subsidi, Cara Daftar-Jenis Kendaraan

    Rencana Pengaturan BBM Subsidi, Cara Daftar-Jenis Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah berencana mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Rencana itu awalnya dilontarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selama ini, pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar solar dan Pertalite. Nantinya, masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya mereka yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

    “Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

    Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

    Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

    Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.500 cc.

    Kendaraan yang Bisa Konsumsi BBM Subsidi:

    Toyota:
    Raize 998 cc dan 1.198 cc
    Agya 1.197 cc
    Calya 1.197 cc
    Avanza 1.329 cc

    Daihatsu:
    Ayla 998 cc dan 1.197 cc
    Sigra 998 cc dan 1.197 cc
    Sirion 1.329 cc
    Rocky 998 cc dan 1.198 cc
    Xenia 1.329 cc

    Wuling:
    Formo S 1.206 cc

    Suzuki:
    Ignis 1.197 cc
    S-Presso 998 cc

    Honda:
    Brio 1.199 cc

    Mercedes-Benz:
    A-Class 1.332 cc
    CLA 1.332 cc
    GLA 200 1.332 cc
    GLB 1.332 cc

    Kia:
    Picanto 1.248 cc
    Seltos 1.353 cc
    Rio 1.348 cc

    Nissan:
    Magnite 999 cc
    Kicks e-Power 1.198 cc

    Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belum ada rapat khusus membahas mengenai pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Namun begitu, Jokowi mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

    Pertama, berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi memiliki oktan rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

    Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

    “Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025,” papar Jokowi.

    Cara daftar di halaman berikutnya.

    Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code. Hingga 3 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pendaftaran ini untuk mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengguna BBM subsidi ke depan.

    “Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Dokumen yang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, pastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

    “Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” kata Heppy.

    Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

  • Melihat Bendungan Temef di NTT yang Siap Diresmikan

    Melihat Bendungan Temef di NTT yang Siap Diresmikan

    Foto Bisnis

    dok. Kementerian PUPR – detikFinance

    Selasa, 03 Sep 2024 23:00 WIB

    NTT – Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan senilai Rp 2,7 triliun ini siap diresmikan.

  • KKP Optimistis RI Swasembada Garam Tahun Depan, Begini Caranya

    KKP Optimistis RI Swasembada Garam Tahun Depan, Begini Caranya

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia bisa swasembada garam tahun depan. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menyebut walaupun sebenarnya pemerintah berkomitmen untuk menekan impor garam mulai tahun ini.

    “Kalau harapan saya itu (swasembada garam) 2025, kalau intens, sesuai itu bisa kita capai,” kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Salah satu cara agar Indonesia bisa swasembada garam yakni dengan membentuk sentra-sentra produksi di berbagai daerah. Hal itu juga menjadi amanah dalam aturan pemerintah.

    “Kalau di Perpres itu percepatan garam itu sudah jelas kita akan membuatkan sentra-sentra garam termasuk NTT, ada beberapa Kabupaten bisa dijadikan, Malaka itu ada 5.000 ha disediakan Pemda kemudian Kabupaten Kupang 2.000 ha,” terangnya.

    Meski begitu, memang masih ada kendala yang dihadapi terutama soal lahan. Menurut lahan di Indonesia ini banyak milik masyarakat dan bukan milik negara.

    “Kita tahu lahan kita ini kan punya masyarakat, banyak punya masyarakat adat yang harus penanganan beda. Kalau Australia begitu ya mereka kan lahan negara,” ujar dia.

    Kemudian jika lahan produksi garam berada jauh dari tempat yang kebutuhannya tinggi, masalah selanjutnya adalah mahalnya biaya transportasi.

    “Kita bukan nggak bisa. Bisa buat , dengan kualitas industri. Masalahnya ini kita buat di sini, kendala lainnya adalah transportasi cost kan mahal. Kita bangun di sana oke bagus, tetapi membawa dari sana keluar itu cost lagi sehingga harga tidak competitiveness,” terangnya.

    Selain itu kendalanya terkait anggaran. Makanya, KKP telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 6,1 triliun.

    “Kenapa tadi kita upayakan kita tambah anggaran. Itu kan harus tambah anggaran intensifikasi itu kan perlu anggaran itu kita dorong dan Komisi IV akan mendorong,” jelas dia.

    (ada/kil)

  • Tangani Banjir di Ternate, PUPR Bakal Bangun 20 Sabo Dam

    Tangani Banjir di Ternate, PUPR Bakal Bangun 20 Sabo Dam

    Jakarta

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turun lapangan mengecek penanganan pasca-bencana banjir di Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Hadir pula anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman

    Basuki mengatakan untuk penanganan banjir di Rua, Pemerintah akan memperbaiki jalur sungai dan membuat 20 sabo dam di sepanjang sungai bagian selatan. Sebab menurutnya Pulau Ternate memiliki 15 kali mati atau barangka, dan sebagai di antaranya sudah memiliki sabo dam.

    “Kita akan bangun 20 sabo dam yang tersebar di sungai bagian selatan yang akan kita desain sampai akhir tahun. Masing-masing sungai minimal ada 2 sabo. Di bagian utara sudah ada 22 sabo,” kata Basuki seperti dikutip dari unggahan Instagram @kemenpupr, Selasa (3/9/2024).

    Sabo dam ada bangunan dibuat di sepanjang sungai dan berfungsi sebagai penahan aliran air dan material sedimen yang berpotensi menghantam permukiman. Dengan adanya sabo dam, peringatan dini banjir dapat diberikan dan dampak kerusakan akibat material yang terbawa air juga bisa diminimalisir.

    Kementerian PUPR juga sudah melakukan upaya tanggap darurat yang dilakukan dengan memobilisasi total 3 unit excavator, 3 unit dump truck , 8 unit hidran umum, 2 unit mobil tangki air dan menyiagakan 95 orang personel

    Di samping itu, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Ternate akan merelokasi warga yang terdampak banjir bandang. Dalam hal ini kementerian PUPR akan membangun 50 unit rumah baru tipe 36 serta sekolah dan mushala.

    “Saat ini, akses jalan nasional sudah bisa dilewati sepenuhnya, alur sungai eksisting telah dibuka dan selesai diukur. Progres pembersihan dan pembuangan material ke disposal area mencapai 80%,” terang Kementerian PUPR dalam unggahan Instagram yang sama.

    (hns/hns)

  • Penjual Air di Sepaku Dekat IKN Kantongi Jutaan Rupiah per Hari

    Penjual Air di Sepaku Dekat IKN Kantongi Jutaan Rupiah per Hari

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat – detikFinance

    Selasa, 03 Sep 2024 22:01 WIB

    Sepaku – Penjualan air bersih di kawasan Sepaku dekat IKN mengalami peningkatan. Menurut pedagaang omzet per harinya mencapai sekitar Rp 6 juta.

  • Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan sejumlah warga negara asing (WNA) yang mendirikan usaha di pulau-pulau kecil Indonesia tanpa izin. Temuan itu terjadi di Pulau Mentawai dan Pulau Maratua.

    Sebelumnya, KKP sempat membantah adanya aktivitas jual beli pulau-pulau kecil. Ternyata, adanya pemanfaatan pulau-pulau tersebut untuk membuka usaha oleh warga negara asing (WNA).

    Saat diselidiki lebih lanjut, KKP menemukan ada beberapa usaha yang dikelola WNA tidak mempunyai izin. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf mengatakan modus WNA tersebut dengan menikahi warga setempat. Kemudian mendirikan usaha atas nama pasangannya yang WNI.

    “Karena kan banyak modus yang digunakan, seperti kawin dengan penduduk lokal. Atas dasar itu dia membangun, atas nama istri/suaminya. Begitu kita cari asal usul itu adalah pemodal asing,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dia menegaskan bagi WNA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, dia tak segan akan membekukan usaha tersebut.

    Namun, pihaknya pun masih memberi kelonggaran dengan memberikan saran. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan usaha milik WNA tersebut tak kunjung mengantongi izin, pihaknya akan memberi sanksi administrasi, penyegelan hingga pembekuan usaha.

    Saat ini baru ada dua usaha yang disegel KKP imbas tak mengantongi izin usahanya. Penyegelan itu terjadi di Pulau Mentawai.

    “Dari beberapa yang sudah kami riset ada dua yang disegel. Kalau dia mengikuti aturan yang disarankan, ya tentunya ya nggak sampai ke situ (pembekuan usaha). Kalau tetap ngotot, ya berarti akan dibekukan,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Ini Dia Salah Satu Tol Tertua di Indonesia

    Ini Dia Salah Satu Tol Tertua di Indonesia

    Jakarta

    Infrastruktur tol pertama kali beroperasi di Indonesia sejak 1978. Tepat 46 tahun setelahnya, per Juni 2024 sudah sudah ada 2.893 Km jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

    Saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Namun sebagian besar jalan tol ini masih berada di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47 Km.

    Salah satunya adalah Tol Surabaya-Gresik yang ada di wilayah Jawa Timur. Tol ini sudah beroperasi sejak 1993 silam dengan total panjang mencapai 20,73 Km yang menghubungkan Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan daerah sekitarnya

    Melansir dari akun Instagram Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Selasa (9/3/2024), ini merupakan jalan tol tertua kedua di Jawa Timur setelah Jalan Tol Surabaya-Gempol yang beroperasi pada 1986 lalu. Kemudian jalan tol yang satu ini juga termasuk salah satu yang tertua di RI.

    “Jalan Tol Surabaya-Gresik termasuk ke dalam 10 ruas tol pertama yang beroperasi di Indonesia, dan menjadi ruas ke-2 yang beroperasi di Jawa Timur,” tulis BPJT dalam unggahannya.

    Jalan Tol ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Margabumi Matraraya dan terhubung dengan beberapa tol lainnya yang ada di Jawa Timur seperti Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Jalan Tol Surabaya-Gempol.

    “Jalan Tol ini memiliki 59 Gardu dan 6 Gerbang Tol, yakni Gerbang Tol (GT) Tandes Timur 1, GT Tandes Timur 2, GT Tandes Barat, GT Romokalisari, GT Kebonas, dan GT Manyar,” jelas BPJT.

    “Selain itu terdapat dua sistem layanan transaksi pembayaran di Jalan Tol Surabaya-Gresik, yakni Sistem Terbuka pada GT Tandes Timur 1 & 2, kemudian Sistem Tertutup pada GT Tandes Barat, GT Romokalisari, GT Kebonas, dan GT Manyar,” tambah mereka.

    Dijelaskan salah satu jalan tol tertua di Jawa Timur dan RI ini menghubungkan langsung Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik dengan memangkas waktu tempuh berkendara hanya 35 menit saja serta memiliki 1 rest area tipe A di KM 13A.

    (hns/hns)