Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bukan Rp 3.000, Ternyata Segini Tarif Asli Naik KRL Jika Tak Disubsidi

    Bukan Rp 3.000, Ternyata Segini Tarif Asli Naik KRL Jika Tak Disubsidi

    Jakarta –

    Pemerintah dikabarkan tengah berencana mengubah pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

    Padahal selama ini dengan subsidi yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan KRL Jabodetabek dengan tarif Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Pengenaan tarif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.

    Sedangkan sisa ongkos perjalanan ini akan ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

    Lantas berapa tarif KRL Jabodetabek yang harus dibayar pengguna layanan kalau tidak ada subsidi dari pemerintah?

    Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan.

    Meski aturan terkait pemberian PSO ini sudah ada dalam Keputusan Menteri Perhubungan, namun dalam aturan itu tidak disebutkan berapa besaran subsidi yang diberikan. Melainkan hanya mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan PSO itu.

    “Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi,” jelas Deddy kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    “Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah,” terangnya lagi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tarif normal KRL tanpa subsidi Rp 25.000 per 25 kilometer ini bukanlah tarif tetap, melainkan tarif normal. Sebab perhitungan PSO diberikan berdasarkan perhitungan jumlah orang yang menggunakan layanan per kilometer perjalanan.

    Padahal untuk moda transportasi umum seperti kereta, sekali pemberangkatan rangkaian membutuhkan biaya operasional yang sama terlepas dari jumlah penumpang yang naik. Artinya semakin sedikit penumpang yang naik KRL untuk satu kali pemberangkatan rangkaian, maka semakin besar juga PSO yang diberikan.

    “Rp 25.000 per 25 kilometer kurang lebihnya. Tapi bisa Rp 20.000 atau Rp 30.000 juga bisa tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya sama, biaya subsidinya menyusut. Karena biaya produksi operasi kereta itu kan ditanggung bareng oleh penumpang,” terang Deddy.

    “Nah kalau penumpangnya sedikit, seperti pas pandemi kemarin itu (tarif normal) bisa sampai Rp 30.000 per penumpang, karena memang yang penggunanya 50%. Jadi biaya operasi yang ditanggung bersama 100% oleh penumpang, kalau menyusut 50% berarti subsidi pemerintah naik dua kali lipat. Karena biaya produksi orang yang naik satu dengan yang naik 100 kan sama, biaya listriknya sama, gaji karyawannya sama, masalah perawatannya sama,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)

  • Bukan Uang, Ini Dua Kekhawatiran Besar Bill Gates Sebagai Orang Terkaya Dunia

    Bukan Uang, Ini Dua Kekhawatiran Besar Bill Gates Sebagai Orang Terkaya Dunia

    Jakarta –

    Seorang pendiri Microsoft dan sekaligus orang terkaya dunia, Bill Gates, punya dua hal yang dikhawatirkan terkait stabilitas dunia. Bahkan Bill Gates sudah menghabiskan beberapa dekade terakhir untuk memperingatkan masyarakat tentang masalah yang mengancam. Apa itu?

    Dikutip dari CNBC Make It, Jumat (13/9/2024), dua hal yang dikhawatirkan Bill Gates adalah perang besar dan pandemi baru yang akan datang dalam 25 tahun ke depan. Dua hal ini, kata Bill Gates, menjadi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dunia.

    “Banyak peristiwa kerusuhan yang terjadi di dunia akhir akhir ini dan bisa memicu perang besar. Ketika kita menghindari perang besar, dunia masih harus menghadapi tantangan kesehatan yakni pandemi baru dalam 25 tahun ke depan,” ujar Bill Gates.

    Para ilmuwan biasanya memandang pandemi sebagai kejadian yang mungkin, bahkan tak terelakkan, dari waktu ke waktu. Menurut Bill Gates, banyak negara yang tidak siap dalam menangani pandemi, contohnya Amerika Serikat (AS) saat dihadang COVID-19.

    “Meski ada banyak pelajaran dari pandemi Covid-19, namun belum cukup dan masih jauh dari apa yang saya harapkan. Negara yang diharapkan memimpin dan menjadi contoh ternyata gagal memenuhi harapan tersebut,” kata Gates.

    Gates lantas menulis buku berjudul “How to Prevent the Next Pandemic” pada 2022, yang isinya mengkritik berbagai pemerintah, termasuk AS, karena tidak cukup siap pada menghadapi pandemi di 2020.

    Dalam buku tersebut, ia memaparkan beberapa rekomendasi untuk negara-negara di seluruh dunia, termasuk kebijakan karantina yang lebih kuat, berinvestasi dalam pemantauan penyakit, dan meningkatkan penelitian dan pengembangan vaksin.

    (fdl/fdl)

  • Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Kantor Kemenko di IKN Rampung Bulan Depan, ASN Mulai Ngantor di IKN Oktober

    Jakarta –

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

    Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

    “Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN),” kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

    Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

    “Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja),” jelas Danis.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

    Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

    “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    (das/das)

  • Pemerintah Naikkan Pajak buat yang Mau Bangun Rumah Sendiri

    Pemerintah Naikkan Pajak buat yang Mau Bangun Rumah Sendiri

    Jakarta –

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat yang membangun rumah sendiri bakal mengalami kenaikan pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan kenaikan PPN di tahun 2025.

    Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah.

    Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

    “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Sementara, ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

    Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Kemudian di Ayat disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

    “Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain,” bunyi Pasal 2 Ayat 3.

    Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

    “Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak,” bunyi Pasal 3 Ayat 2.

    Dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 3, dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

    Mengacu ketentuan di atas, maka PPN untuk membangun rumah sendiri akan naik seiring naiknya PPN yang diatur dalam UU HPP dari 11% menjadi 12%.

    (acd/kil)

  • Warung Kelontong Protes Aturan Larangan Jual Rokok Beratkan Ekonomi

    Warung Kelontong Protes Aturan Larangan Jual Rokok Beratkan Ekonomi

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

    Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah mengenai pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak. Usulan pasal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilik toko kelontong dan warung kecil.

    Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro penentuan jarak dan radius yang disertakan tidak memiliki alasan yang jelas. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.

    “Kita tegas menolak. Karena itu pasti membuat pendapatan pendagang kita menurun. Dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. Prabowo (presiden terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan ko memberatkan,” kata Suhendro, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

    Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah.

    “Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih,” tambah Suhendro.

    Senada dengan Suhendro, pemilik toko kelontong di Cianjur, Enjang, mengatakan aturan tersebut bisa membuat ekonominya makin susah. Dia mengaku selama berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

    Ia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

    (fdl/fdl)

  • Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Jakarta –

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap naik sampai 20%.

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Rekomendasi tersebut akan menjadi kesimpulan rapat dan dibacakan oleh Ketua BAKN Wahyu Sanjaya.

    “Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sangat tinggi, BAKN mendorong agar pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau,” kata Wahyu membacakan draft kesimpulan rapat di DPR, Selasa (10/9/2024).

    “BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025, secara bertahap sampai dengan 20%,” sambungnya.

    Namun, Thomas yang merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian meralat rekomendasi tersebut. Dia meminta agar kata ‘sebesar’ pada 2,5% diganti menjadi minimal 2,5%.

    “Izin pimpinan untuk paragraf terakhir ‘BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK’ sebesarnya kami usul diganti ke minimal 2,5%,” kata Thomas.

    (acd/kil)

  • Siapa Pemilik Indomaret, Minimarket yang Ada di Seluruh Indonesia?

    Siapa Pemilik Indomaret, Minimarket yang Ada di Seluruh Indonesia?

    Jakarta –

    Indomaret sebagai bisnis ritel sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan gerai yang sudah tersebar luas di seluruh wilayah tanah air.

    Menilik situs resmi indomaret.co.id, jumlah toko Indomaret sendiri per Februari 2024 adalah 22.414 yang mana jumlah ini akan terus bertambah dan membuktikan konsistensinya dekat dengan seluruh masyarakat.

    Adapun sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.

    Sudah menjadi minimarket yang sangat popular, banyak yang belum mengetahui siapa pemilik perusahaan ini. Lantas, siapa pemilik Indomaret saat ini?

    Bisnis ritel minimarket Indomaret merupakan milik salah satu taipan Indonesia, yaitu Anthoni Salim.

    Anthoni Salim merupakan orang dibalik kesuksesan bisnis ritel minimarket Indomaret. Selain itu, ia juga memilik bisnis mie instan Indofood, salah satu produsen mie populer di Indonesia.

    Dalam sejarahnya, Indomaret lahir dari pemikirian untuk memudahkan penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret.

    Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Indomaret kemudian membentuk konsep pembukaan gerai yang berlokasi dekat dengan hunian konsumen dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

    Anthoni Salim dan keluarga kini menduduki posisi ke-5 di dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan bersihnya mencapai US$ 10,3 miliar atau setara Rp 159 triliun (kurs Rp 15.460).

    Anthoni masih mengepalai Salim Group, dengan investasi di bidang ritel, perbankan, makanan, telekomunikasi, dan energi. Tidak hanya itu, Keluarga Salim juga memiliki saham perusahaan investasi First Pacific yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong.

    (fdl/fdl)

  • Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

    Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.

    Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun

    “Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Isa.

    Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.

    Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (aid/kil)

  • Pertamina Ungkap 6 Inisiatif Bisnis Hijau yang Bisa Bikin RI Moncer

    Pertamina Ungkap 6 Inisiatif Bisnis Hijau yang Bisa Bikin RI Moncer

    Jakarta –

    Dunia saat ini bertransisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia menargetkan bisa mencapai nol emisi atau Net Zero Emission pada 2060.

    SVP Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso menilai, Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Pertamina telah menyusun peta jalan sebagai upaya mencapai target NZE 2060.

    Peta jalan ini terdiri atas dua pilar, pertama mengurangi karbon dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Kedua, membangun bisnis baru yang sifatnya lebih hijau. Terkait bisnis hijau, menurutnya ada 6 inisiatif bisnis hijau yang punya potensi besar untuk dijajaki. Pertama adalah biofuel.

    “Apa sih bisnis-bisnis baru yang muncul dari bisnis dekarbonisasi? Seperti misalnya itu bisnis biofuel. Bisnis biofuel kita lihat akan sangat besar. Peranannya ke depan yang semua yang bersifat biobased,” kata Wisnu dalam acara Media Briefing bertema Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

    Kedua, EBT. Menurutnya, EBT paling besar di Indonesia bersumber dari panas bumi. Selain itu, solar juga menjadi salah satu alternatif lainnya yang bisa dioptimalkan.

    Lalu bisnis ketiga, carbon capture and storage (CCS). Menurutnya, bisnis ini memiliki potensi besar di masa mendatang. Hal ini lantaran, pemerintahan seluruh dunia mulai memperhitungkan carbon capture sebagai upaya dalam mengurangi emisi karbon.

    “Dunia dalam 30 tahun terakhir itu sudah menghabiskan 91% allowance karbon untuk menjaga kenaikan suhu dunia tidak lebih dari 1,5 derajat celcius sehingga carbon capture, jadi kita tangkap karbon yang dari udara itu menjadi sangat penting,” ujar Wisnu.

    “Kita tangkap, lalu kita simpan di dalam reservoir yang ada di dalam dunia. Nah, Indonesia punya potensi reservoir yang sangat banyak, sehingga kita bisa jadi tempat penyimpanan yang sangat baik,” sambungnya.

    Kemudian yang keempat, ada bisnis baterai dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya saat ini, mobil-mobil EV sudah cukup agresif masuk ke pasar-pasar dunia. Termasuk di antaranya mobil-mobil keluaran China masuk ke Indonesia.

    Kelima, ada bisnis clean energy dan clean fuel seperti hydrogen, ammonia, dan synthetic fuel. Menurutnya, bisnis ini cukup menjanjikan di masa mendatang.

    “Ini kami lihat ke depannya akan mulai jadi bisnis yang keren ke depan, karena konsumen-konsumen di luar itu mereka berkenan membayar premium untuk mendapatkan ini,” kata dia.

    Keenam, carbon related bisnis, seperti trading dari carbon credit. Menurut Wahyu, potensinya akan sangat besar ke depan karena tidak semua kegiatan dekarbonisasi bisa dilakukan di suatu negara.

    “Kadang-kadang negara yang melakukan dekarbonisasinya bisa lebih murah dan lebih efisien, dan untuk itu nanti karbon kreditnya bisa diperdagangkan ke negara-negara industri,” ujar Wahyu.

    (shc/ara)

  • Praktisnya Naik MRT buat Komuter, Beli Tiket Bayar Langsung Pakai DANA

    Praktisnya Naik MRT buat Komuter, Beli Tiket Bayar Langsung Pakai DANA

    Jakarta –

    MRT jadi salah satu moda transportasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Angkutan yang nyaman dengan waktu tempuh singkat ini kerap jadi andalan masyarakat untuk komuter sehari-hari dengan praktis tanpa perlu macet-macetan di jalan.

    Tercatat, sejak beroperasi lima tahun silam pada 2019 hingga Maret 2024, MRT Jakarta paling tidak sudah mengangkut 102 juta penumpang. Ketepatan waktu tempuh, tunggu, dan kedatangannya pun konsisten selama lima tahun belakangan, yakni di angka 99,9%. Hal ini turut menjadi alasan moda transportasi ini begitu diminati.

    Harga tiketnya yang masih cukup terjangkau pun membuat moda transportasi ini dicintai masyarakat. Adapun harga tiket MRT berbeda-beda tiap jaraknya, berkisan antara Rp 3.000 hingga Rp 14.000 untuk jarak tempuh terjauh dari Stasiun Lebak Bulus ke Stasiun Bundaran HI (dan sebaliknya).

    Nah buat kamu yang sering komuter naik MRT sehari-hari, kini ada solusi semakin praktis untuk kamu beli tiket MRT di MyMRTJ. Kamu bisa bertransaksi melakukan pembayaran di MyMRTJ langsung pakai DANA.

    Dengan layanan terbaru ini, kamu bisa naik MRT dengan lebih praktis. Jadi, nggak perlu lagi pusing topup kalau kekurangan saldo e-money saat akan naik MRT. Cukup beli tiket MRT di aplikasi MyMRTJ dan bayar dengan praktis pakai DANA.

    Dompet digital DANA Foto: dok. DANA

    Ingin tahu caranya? Simak berikut ini:

    Cara Pakai DANA di MyMRTJ

    Buka aplikasi MyMRTJ

    Pilih stasiun asal & tujuan, jumlah tiket & tipe perjalanan

    Tap Bayar & pilih DANA sebagai metode pembayaranmu

    Setelah berhasil bayar, cek tiketmu di page tiket

    Scan Kode QR tiket untuk masuk atau keluar stasiun MRT

    Mudah bukan? Tunggu apa lagi, segera unduh dompet digital DANA sekarang juga dan manfaatkan kepraktisannya untuk beli tiket MRT buat komuter sehari-hari.

    (anl/ega)