Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direvisi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat rapat dengan Komisi XI DPR.

    Dalam penjelasannya, Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan, sementara 1 lainnya belum diterbitkan. Aturan yang terbit, pertama, PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Kedua, PP 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean

    Ketiga, PP 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

    Kelima, PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WPOP

    Bimo menjelaskan, terdapat perubahan pada PP 55 tahun 2022 terkait proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Menurut Bimo, Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

    “Ini ada beberapa latar belakang yang memang mendesak kita melakukan perubahan. Yang pertama itu terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia diminta mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,” sambung Bimo.

    Bimo juga menyinggung adanya praktik bouncing atau menahan omzet yang dilakukan pengusaha. Terindikasi juga praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang sudah besar agar tetap bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%.

    “Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPH final 0,5% ini melakukan praktek bouncing atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha,” ujar Bimo.

    Sementara itu, satu PP belum diterbitkan yakni terkait Peta Jalan Pajak Karbon. Bimo menyebut Kementerian Keuangan terus merancang peraturan turunan dari PP tersebut.

    “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan Karbon sudah kami draft menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan,” tutup Bimo.

    (ily/hns)

  • Dubes Pakistan Temui Prabowo, Tawarkan Bantuan Ternak buat Bahan Baku MBG

    Dubes Pakistan Temui Prabowo, Tawarkan Bantuan Ternak buat Bahan Baku MBG

    Jakarta –

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri hari ini mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Berbagai hal didiskusikan Chaudhri hari ini dengan Prabowo, dari kerja sama ekonomi hingga pertahanan.

    Salah satu yang serius dibahas adalah sektor perdagangan, pihak Chaudhri menawarkan diri untuk memasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Khususnya untuk produk ternak, mulai dari daging unggas hingga produk susu.

    Pihaknya, memuji program MBG yang dibesut Prabowo, program ini disebut dapat meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia dan juga ikut menggerekkan perekonomian di Indonesia.

    “Kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal memperkuat inisiatif ini (MBG). Kami dapat bekerja sama di bidang produksi susu, sektor unggas, dan sektor pertanian lainnya. Jadi, di mana pun kami dapat membantu Indonesia dalam pelaksanaan inisiatif yang sangat berani dan luar biasa ini, kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia,” kata Chaudhri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Chaudhri menyatakan Pakistan dan Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan preferensial bilateral (preferential trade agreements/PTA). Menurutnya, pihaknya juga sudah menjadi mitra dagang terbesar kedua Indonesia di Asia Selatan.

    Indonesia dan Palestina, kata Chaudhri, memiliki perdagangan lebih dari US$ 4 miliar per tahun. Pihaknya menjelaskan banyak melakukan impor dari Indonesia, salah satunya adalah produk kelapa sawit.

    “Kami banyak mengimpor produk Indonesia, Pakistan merupakan salah satu pembeli terbesar minyak sawit Indonesia,” sebut Chaudhri.

    Negaranya, juga mengekspor banyak produk ke Indonesia seperti misalnya buah-buahan, peralatan bedah, peralatan olahraga, dan juga sektor teknologi.

    “Di sektor teknologi dan informasi merupakan bidang lain yang sangat penting di mana Pakistan memiliki kapasitas yang memadai, dan kami ingin bekerja sama dengan teman-teman Indonesia kami untuk meningkatkan kolaborasi di bidang teknologi informasi,” papar Chaudhri.

    (hal/fdl)

  • Konsumsi Pertamax Turbo Naik 76%, Pertamina Tambah dari Impor

    Konsumsi Pertamax Turbo Naik 76%, Pertamina Tambah dari Impor

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan permintaan BBM Pertamax Turbo meningkat hingga 76% belakangan ini. Bahkan ada sebagian SPBU Pertamina yang sampai kehabisan.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan dengan adanya kondisi ini maka dilakukan penambahan pasokan

    Namun, karena keterbatasan produksi dari kilang, Pertamina ini belum dapat mencukupi permintaan yang meningkat tersebut, sehingga perlu impor.

    “Pertamax turbo ini terjadi peningkatan kurang lebih 76%, sehingga saat ini Pertamina secara maksimal menambah pasokan baik dari kilang maupun impor,” katanya dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

    “Dari kilang tentunya ini sudah berupaya semaksimal mungkin, sehingga kekurangannya dipasok dari impor,” sambungnya.

    Mars Ega menambahkan saat ini kargo impor Pertamax Turbo sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, dan Pertamina berharap segera tiba untuk mengisi kebutuhan pasokan di sejumlah wilayah.

    “Penambahan impor ini butuh waktu, saat ini kargo impor sedang menuju ke Indonesia dan beberapa tempat mudah-mudahan segera akan terisi untuk pertamax turbo,” terang Mars Ega.

    Sebagai informasi, secara nasional BBM Pertamax berada pada level 24 hari. Pertamina juga memaksimalkan distribusi ke berbagai daerah agar pasokan merata di seluruh Indonesia.

    “Sementara, Pertalite secara umum ini masih aman, tapi masih dibawah target kami. Kami sekarang sedang meningkatkan kargo pertalite. Namun karena pertalite ini sudah ada sistem kontrol sesungguhnya. jadi secara operasional pelayanan kepada masyarakat bisa relatif mengendalikan,” jelas Mars Ega.

    (hns/hns)

  • Komisi IV DPR dan Pengusaha Sawit Rapat Tertutup, Bahas Apa?

    Komisi IV DPR dan Pengusaha Sawit Rapat Tertutup, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Komisi IV DPR RI melakukan rapat tertutup dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Rapat itu membahas mengenai pengambilalihan lahan sawit oleh negara.

    Pemerintah tengah gencar melakukan penertiban kawasan hutan dengan cara pengambilalihan. Kebijakan ini juga termasuk di dalamnya pengambilalihan lahan sawit yang bermasalah.

    Dewan Pakar Hukum Gapki, Sadino mengatakan dalam rapat bersama Komisi IV disampaikan kekhawatiran pengusaha atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Karena menurutnya, pemerintah atau pihak yang diberikan lahan itu harus dapat memastikan produktivitas dari lahan sawit itu tidak menurun.

    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan amanah pemerintah mengelola lahan yang diambilalih oleh negara adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    “Kalau itu nggak dijaga, saya khawatir penurunan produksi itu akan malah menjadi tambah tidak bagus kebun-kebunnya, dan akan dirasakan 2026. Sekarang belum, 2026 pasti. Sama kalau kita buah, terus nggak dipupuk, nggak dirawat dengan baik, bagaimana akan produksi dengan baik,” kata dia ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Perhatian lain yang menjadi sorotan pengusaha terkait pengambilalihan lahan sawit adalah legalitas. Pihaknya mencontohkan dengan pengusaha yang sudah memiliki legalitas yang lengkap sejak lama, namun secara tiba-tiba dinyatakan tidak sah.

    Izin Buka Lahan Sawit

    Ia menerangkan, untuk membuka lahan sawit pelaku usaha telah melalui berbagai izin mulai dari kajian, izin lokasi dari pemerintah daerah, pertimbangan teknis dari kantor pertanahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan dan lain sebagainya.

    Kemudian, jika lahan itu berada di kawasan hutan maka terdapat izin pelepasan dan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak di kawasan hutan, maka kedua izin itu tidak diperlukan.

    “Nah, setelah pelepasan terbitlah HGU, jika kawasan hutan. Nah, kalau tidak ada kawasan hutan, kan tidak diperlukan pelepasan. Jadi salah seolah-olah ada HGU kan belum ada pelepasan. Dicek dulu. Apalagi yang tahun zaman dulu, di Sumatera Utara itu zaman sebelum kemerdekaan. Kawasan hutan aja ada baru ditunjuk-tunjuk aja itu baru tahun 1982,” jelasnya.

    Dalam rapat tersebut, belum diputuskan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Sadino menyebut, semua masukan dan kekhawatiran pengusaha sawit masih ditampung terlebih dahulu oleh Komisi IV DPR RI.

    “Dia akan nanti disampaikan kepada misalnya sekarang adalah pemerintah melalui Satgas (Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH)). Jadi belum diputuskan, karena dia masih dalam konteks belanja masalah,” terangnya.

    Sebelumnya, Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mencatat terdapat 3,7 juta hektar lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

    Selain adanya tumpang tindih dengan area hutan, Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak mempunyai izin usaha perkebunan (IUP).

    Mengutip dari laman rilis Kementerian Pertahanan 12 September 2025, selama delapan bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektar, jauh melebihi target awal yang ditetapkan. Teranyar, Satgas telah menyerakan 674 ribu hektar lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Secara keseluruhan, total lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai sekitar 1,5 juta hektar, termasuk sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Sementara itu, masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan lainnya yang sedang dalam proses verifikasi dan akan segera diserahkan.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Biang Kerok Banyak Bank Masih Tarik Agunan untuk KUR di Bawah Rp 100 Juta

    Biang Kerok Banyak Bank Masih Tarik Agunan untuk KUR di Bawah Rp 100 Juta

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara terkait masih banyaknya pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta yang dimintai agunan oleh beberapa bank. Padahal menurut Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta tidak membutuhkan agunan tambahan.

    Menurutnya, penyebab utama masalah ini terletak pada bagaimana secara psikologis perbankan harus tetap berhati-hati dalam memberikan pinjaman guna memastikan debitur mampu dan mau mengembalikan kreditnya. Sebab tak sedikit debitur yang menyepelekan pembayaran pinjaman atau kreditnya karena tidak ada agunan.

    “Petugas di lapangan mereka sadar, mereka tahu bahwa angka Rp 1-100 juta tidak boleh dimintakan agunan. Karyawan-karyawan bank penyalur dari BRI, Mandiri, BNI, sampai yang bank swasta semua tahu dan sadar sekali itu. Mereka tahu itu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah mereka butuh moral obligasi,” kata Maman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    “Itu semata-mata hanya untuk melakukan ya mungkin verifikasi atau tekanan psikologis kepada pihak debitur agar tidak terjadi moral hazard. Agar jangan sampai mereka itu menganggap sepele urusan utang piutang dengan pihak bank ini,” sambung Maman.

    Kondisi inilah yang menurut Maman memaksa perbankan tetap meminta syarat administrasi lebih atau agunan agar bisa menekan dibitur tertentu untuk tetap membayarkan kreditnya secara berkala. Walau tentu metode ini tak digunakan kepada semua debitur.

    “Nah ini biasanya terjadi kepada individu-individu yang mungkin membuat pihak karyawan bank di lapangan mungkin dia kurang punya trust terhadap si A atau si B. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa susah lagi, yang kedua terkait SLIK,” ucapnya.

    Meski begitu, Maman menegaskan pihaknya selaku regulator tetap melarang perbankan untuk meminta agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta apapun alasannya. Untuk itu, Kementerian yang dipimpinnya terus melaksanakan fungsi pengawasan kepada para pemberi pinjaman.

    “Tetapi walau apapun itu, kami dari Kementerian UMKM karena memang ini sudah aturan, kita nggak akan mungkin keluar dari situ. Jadi kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi yang namanya angka Rp 1-100 juta tidak boleh dimintakan agunan,” terangnya.

    Jika benar kedapatan perbankan tetap meminta agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta, Maman menegaskan pihaknya akan memberikan sanks berupaya pembatalan pembayaran subsidi bunga kepada bank.

    “Angka 1-100 juta, saya pastikan 100% sampai hari ini Kementerian UMKM masih konsisten melakukan monitoring, evaluasi, bahkan banyak juga yang kita berikan sanksi. Apa sanksinya? Sanksi administratif bahwa itu tidak dicairkan angka subsidinya,” tegas Maman.

    (igo/fdl)

  • Video Canda Prabowo Minta Universitas Buka Bidang Studi ‘Serakahnomics’

    Video Canda Prabowo Minta Universitas Buka Bidang Studi ‘Serakahnomics’

    Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal fenomena kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Indonesia. Prabowo mengaku heran lantaran Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

    Prabowo pun menyinggung istilah ‘serakahnomics‘ sebagai mazhab ekonomi. Bahkan ia mendorong agar universitas membuka bidang studi khusus yang membahas mazhab ekonomi ini.

  • Video Indonesia Dapat Rp 80 Miliar untuk Tangani Polusi Udara & Metana

    Video Indonesia Dapat Rp 80 Miliar untuk Tangani Polusi Udara & Metana

    Indonesia bertemu lembaga iklim dan polusi bersih atau Climate and Clean Air Pollution (CCAC) di sela COP30 Brasil, Kamis (13/11). CCAC yang didorong UNEP (Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberikan Indonesia suntikan dana sebesar Rp 80 miliar.

    Uang itu nantinya akan digunakan untuk membangun desain penanganan gas metana dan polusi udara.

  • Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Harga Bitcoin Terjun Bebas Usai Shutdown AS Berakhir, Kok Bisa?

    Jakarta –

    Pasar aset kripto kembali bergerak melemah setelah harga Bitcoin (BTC) turun ke bawah level support di kisaran US$ 96.000. Hal ini terjadi saat shutdown atau penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) berakhir.

    Presiden AS Donald Trump telah menandatangani rancangan anggaran yang mengakhiri shutdown selama 43 hari pada Rabu malam (13/11) waktu setempat. Penandatanganan ini mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS dan memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026.

    Dengan beroperasinya pemerintah secara penuh, lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam ekosistem kripto, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dapat melanjutkan agenda regulasinya.

    Kondisi pasca shutdown kali ini berbeda. Meski pemerintah AS telah kembali beroperasi, reaksi pasar kripto relatif datar, bahkan Bitcoin masih berada di bawah tekanan.

    Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menyampaikan bahwa fluktuasi harga saat ini harus dilihat sebagai konsolidasi pasar menuju fase pematangan. Selebihnya, ketidakpastian kebijakan suku bunga masih menjadi faktor utama yang menentukan arah pergerakan harga Bitcoin.

    “Kebijakan suku bunga The Fed memiliki imbas terhadap pergerakan harga Bitcoin. Selain itu, selama arah kebijakan masih belum pasti, volatilitas pasar akan tetap tinggi karena investor cenderung menunggu kejelasan sebelum kembali masuk,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa sinyal pemangkasan suku bunga di bulan Desember nantinya bisa menjadi titik balik penting, sebab perubahan arah kebijakan moneter berpotensi membuka ruang pemulihan harga di pasar kripto global.

    Selain itu, di tengah tekanan jangka pendek ini, Antony menegaskan bahwa pergerakan harga yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika pasar aset digital di era ketidakpastian global.

    “Penurunan harga Bitcoin di bawah US$ 100.000 dipengaruhi oleh beberapa faktor makro yang bersifat eksternal. Dengan berakhirnya shutdown dan operasional regulator kembali berjalan, pasar memiliki ruang untuk menata ulang arah dalam beberapa minggu ke depan,” jelas Antony.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas saat ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Antony menyebut seluruh investor bisa tetap tenang dan fokus pada prinsip manajemen risiko.

    “Koreksi semacam ini adalah bagian dari mekanisme pasar, dan setiap investor perlu meninjau kembali strategi investasi jangka panjang sesuai profil risiko masing-masing,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, Shutdown yang berkepanjangan menyebabkan gangguan pada proses pengumpulan data ekonomi penting, termasuk Consumer Price Index (CPI) dan laporan pekerjaan (nonfarm payrolls) untuk bulan Oktober 2025 yang seharusnya dirilis pada bulan November 2025.

    Terkait sentimen inflasi, data terakhir menunjukkan adanya tekanan harga yang masih membayangi. Tingkat inflasi tahunan di AS naik menjadi 3% pada September 2025, tertinggi sejak Januari, dari 2,9% pada Agustus, meskipun angka ini sedikit di bawah perkiraan pasar sebesar 3,1%.

    Data CPI terakhir ini masih menjadi acuan utama bagi The Fed karena perilisan data terbaru yang tertunda akibat shutdown. Adapun dengan kembalinya regulator utama seperti SEC dan CFTC bekerja penuh, perhatian pasar mulai bergeser dari urusan politik ke arah kejelasan regulasi kripto yang lebih terarah,

    Misalnya, proses persetujuan ETF Kripto dan lanjutan pembahasan regulasi stablecoin. Kondisi ini bisa menjadi pondasi penting bagi perkembangan industri kripto dalam jangka panjang, meskipun tekanan inflasi masih perlu dicermati.

    (ily/hns)

  • Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Tbk melakukan perundingan business to business (B2B) terkait pengolahan konsentrat tembaga.

    Bahlil sudah meminta Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas untuk memasok konsentrat di smelter mereka dari Amman. Diketahui smelter sedang dalam kondisi kahar sehingga belum bisa beroperasi.

    Sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Freeport belum beroperasi sejak September lalu.

    “Saya kemarin minta Pak Tony, kemarin kan ketemu sama saya, saya minta untuk Amman dan Freeport melakukan komunikasi B2B agar material mereka bisa dibeli oleh Freeport untuk diolah di smelter Freeport dengan harga keekonomiannya. Artinya itu persoalan B2B, pemerintah itu hanya regulator,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci kondisi kahar apa yang dimaksud. Tapi yang pasti, kondisi tersebut membuat Amman mendapat relaksasi untuk bisa mengekspor konsentratnya selama 6 bulan.

    “Kita mengecek, rapat kita laporkan dan terbukti bahwa ada keadaan kondisi kahar. Izin ekspornya kita kasih 6 bulan sampai selesai itu rusaknya mereka,” tambah Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil menyebut dalam peraturan terkini disebutkan bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai karena keadaan kahar, maka bisa diberikan pelonggaran ekspor konsentrat.

    “Aturan di dalam Permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar maka diberikan opsi untuk membuka ekspor melakukan ekspor. Namun dengan batas waktu tertentu sampai selesai perbaikan pabriknya dan dikenakan pajak itu agak tinggi,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    (ily/hns)

  • Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Jakarta –

    Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengalami longsor ditargetkan buka kembali dibuka pada Maret atau April 2026. Hal ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM masih terus melakukan evaluasi terhadap bencana tersebut. Ia menyebut tak ingin sembarangan mengambil keputusan karena masalah ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

    “Ya kita targetkan mungkin bulan 3-4, tahun depan baru bisa (beroperasi). Kita nggak mau sembrono, kalau sembrono kan orang mati nanti siapa yang tanggung jawab lagi? Kita harus hati-hati. Nyawa orang ini, bukan persoalannya bisnis, nyawa orang dan kita harus nge-check apa penyebabnya setelah itu diaudit oleh tim ahli setelah itu rekomendasi dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menjelaskan, area yang terdampak longsor memang langsung ditutup dan dilakukan evakuasi. Namun daerah operasional lain yang berjauhan dan tidak berdampak bisa kembali berproduksi.

    “Freeport itu tidak semua areanya itu kan kena masalah. Tapi kemarin pada saat masalah itu kita tutup sampai dilakukan evakuasi. Setelah dilakukan evakuasi kemudian kita membuat analisa ada bagian yang gak ada hubungannya dengan longshore underground itu,” sebutnya.

    “Itu nggak apa-apa berjalan itu kan ada sekitar 6 kilometer atau 7 kilometer itu, itu jalan aja tetapi yang titik dimana bermasalah yang bencana itu tim kita lagi melakukan evaluasi,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    (ily/hns)