Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Jakarta –

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria merespons permintaan dukungan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) dari PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS). Dony menyampaikan, hal itu mungkin saja dilakukan, tapi pemberian dana tak akan diberikan begitu saja.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap bisnis Krakatau Steel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki prospek bisnis yang sehat.

    “Lagi kita review kan, tetapi prosesnya juga sama. Satu per satu harus kita perbaiki kan. Tapi perbaikannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak bisa cukup dengan uang. Tetapi kita mesti melakukan turn around terhadap bisnisnya. Jadi yang kami lakukan itu mereview setiap bisnisnya dulu. Kalau dia sudah masuk ke dalam model yang benar, baru kita hitung berapa kebutuhan finansialnya,” katanya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Selain itu, Dony juga meminta komitmen manajemen di KRAS terhadap efisiensi dan pemangkasan biaya operasional serta perhitungan bisnisnya. Menurut Dony, suntikan modal akan percuma jika model bisnis dan komitmen manejemen tidak sejalan dengan yang diharapkan Danantara.

    “Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh direksinya, tentu saja, untuk bisa melakukan proses itu, kan. Kalau direksinya nggak komit melakukan, misalnya, pemotongan cost, efisiensi, ya prasaratnya dulu. Makanya saya bilang bahwa saat ini itu sebenarnya di Danantara kita tidak sekedar memberikan uang,” katanya.

    “Kalau nggak mampu, percuma kan kita inject. Misalnya gini, udah jelas itu bisnisnya diapain pun negatif, gitu. Kalau kita kasih uang berapa pun, habis uang kita kan. Jadi ada persyaratan, tapi dia masuk dulu ke dalam bisnis model yang proper, baru kita hitung. Kalau butuh modal kerja, baru kita hitung,” tambahnya.

    Sebelumnya, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS) mengusulkan dukungan dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana ini diajukan untuk mendukung kebutuhan operasional utama Krakatau Steel.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Krakatau Steel menyebut dana itu ajan cair untuk jangka pendek dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 4,13 triliun.

    “PTKS sedang mengusulkan permohonan dukungan dana dari Danantara sebesar US$ 500 juta, yang mana dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham senilai US$ 250 juta,” terang Manajemen Krakatau Steel dalam Keterbukaan Informasi, Kamis (9/10/2025).

    Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC), dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

    “Penggunaan dana tersebut menyesuaikan kebutuhan modal kerja sesuai cash conversion cycle masing-masing fasilitas,” jelasnya.

    Selanjutnya, Krakatau Steel akan mengajukan tambahan dana hingga US$ 500 juta dalam bentuk lain. Dana ini akan dialokasikan untuk penyelesaian restrukturisasi perseroan setelah mendapat keringanan dari perbankan.

    Saat ini, pemenuhan bahan baku Krakatau Steel didukung pendanaan dari pihak ke-3 dengan rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas perbankan dan batasan-batasan yang berlaku oleh masing-masing pihak ke-3. Financing cost menjadi tambahan biaya perolehan bahan baku.

    “Melalui dukungan Danantara, PTKS akan beroperasi secara optimal dan mengurangi beban biaya bahan baku yang sebelumnya menggunakan pembiayaan dari pihak ke-3. Berdasarkan hasil analisis, pasca adanya dukungan pembiayaan dari Danantara, PTKS diproyeksikan dapat meningkatkan EBITDA hingga US$ 31,9 juta,” terangnya.

    (acd/acd)

  • BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency di ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi BNI dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Penghargaan ini juga menegaskan kiprah BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia.

    “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Okki menjelaskan BNI secara konsisten mendorong upaya keberlanjutan melalui pembiayaan hijau dan inisiatif sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, BNI aktif mendukung proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sejalan dengan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Selain itu, BNI memperkuat digitalisasi inklusif guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Langkah ini sejalan dengan upaya perseroan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “BNI percaya bahwa kepemimpinan dalam ESG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan komitmen moral untuk menghadirkan nilai tambah bagi bangsa dan dunia. Ke depan, kami akan terus memperluas kolaborasi lintas sektor guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global,” papar Okki.

    Melalui penerapan kerangka ESG yang konsisten, Okki menegaskan BNI diakui sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga aktif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Melalui pencapaian ini, BNI juga menegaskan upayanya menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan semangat BNI sebagai lembaga keuangan nasional yang terus membawa perubahan positif bagi

    Sebagai informasi, Indonesia ESG Leadership Awards 2025 diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

    Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ‘Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities’. Tema ini mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU-CEPA dan ICA-CEPA.

    (akd/ega)

  • Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sampai sekarang pemerintah belum membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Untuk itu, demi menjaga kondisi keuangan, BPJS Kesehatan diberikan suntikan dana Rp 20 triliun.

    “Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran, pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai kenaikan iuran,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Budi menjelaskan suntikan dana Rp 20 triliun dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan penyuntikan dana, maka kondisi keuangan dan layanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak akan berkelanjutan.

    “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain. Itu sebabnya Rp 20 triliun diberikan untuk menjaga sustainabilitas keuangan BPJS. Mekanismenya bagaimana? Rp 10 triliun sudah masuk di kita, tinggal kita salurkan, tetapi yang Rp 10 triliun masih di Kemenkeu. Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) ‘yuk kita percepat prosesnya’, sehingga kalau bisa masuk ke BPJS Januari, jangan lama-lama,” terangnya.

    Dalam paparan, Budi mengatakan secara historis kondisi keuangan BPJS Kesehatan positif ketika iuran naik. Sementara saat iuran tidak naik, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit.

    Berdasarkan data Kemenkes, pendapatan BPJS Kesehatan positif hanya pada 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sementara sisa tahun lainnya selalu mengalami defisit. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir dilakukan pemerintah pada 2016 dan 2020.

    “BPJS itu nggak pernah sustainable, dia positif kalau ada kenaikan iuran. Jadi, kenaikan iuran selalu telat, 2016 positif, 2021, 2022 positif. Ini negatif (tahun 2023, 2024, September 2025). Lagi, ini dinamika kenaikan iuran BPJS memang sensitif,” jelasnya.

    Pada 2023, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun. Lalu pada 2024, pendapatan iuran BPJS Kesehatan Rp 165,3 triliun dan beban Rp 175,1 triliun. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebut iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

    “Tetapi ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pertumbuhan penerapan profiling biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Capaian tersebut terus tumbuh dari inisiatif yang dimulai sejak 2020 sebagai upaya dekarbonisasi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan pada 2020 hanya ada 6 PLTU yang menggunakan skema profiling biomassa. Kemudian hingga Oktober 2025, jumlahnya melonjak menjadi 47 pembangkit yang menggunakan sisa limbah kelapa dan sawit.

    “Perkembangan terkait dengan implementasi dari profiling biomassa di PLTU sebagian besar adalah upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana pada tahun 2020 hanya 6 pembangkit yang melakukan profiling, pada saat ini, sampai di tahun Oktober 2025, jumlah melonjak menjadi 47 pembangkit,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, volume biomassa digunakan melalui skema profiling mencapai 1,8 juta ton dengan produksi listrik 1,78 juta MWh. Sementara produksi listrik dari batu bara pada unit yang sama berada di angka 193 juta MWh.

    “Dengan demikian, rasio pemanfaatan biomassa terhadap batu bara pada PLTU yang telah menerapkan profiling mencapai 3,36%,” jelasnya.

    Hingga Oktober 2025, total produksi listrik dari PLN dan Independent Power Producer (IPP) telah mencapai 290 terawatt hour (TWh) dan diperkirakan naik menjadi 354 TWh di akhir tahun.

    Hingga akhir 2025, batu bara diproyeksikan masih menjadi kontributor produksi listrik mencapai 235 TWh atau 66,54%. Kemudian di posisi kedua, produksi listrik disumbang oleh gas 59,01 TWh atau sekitar 15,69%.

    Sementara untuk energi baru terbarukan (EBT) menyumbang sebesar 44,79 TWh atau sekitar 12,67%. Terakhir BBM dan BBN sekitar 14,52 TWh atau sekitar 4,10%.

    “Dominasi yang selama ini juga menjadi mengingat bagi kita bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus terus diperkuat melalui percepatan co-firing biomassa,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Polusi Tetap Ada Walau PLTU Suralaya Dimatikan

    (ara/ara)

  • Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Jakarta –

    Jumlah utang Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia semakin membludak. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan outstanding pinjaman masyarakat per September 2025 tembus Rp 90,99 triliun, naik 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan peningkatan jumlah utang pinjol ini didorong oleh pelemahan daya beli masyarakat imbas terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru hingga biaya hidup yang semakin besar, terutama di wilayah perkotaan.

    “Daya beli masyarakat sedang melemah, konsumsi rumah tangga secara agregat tumbuh tapi dibawah 5% pada kuartal III 2025. Sulitnya cari pekerjaan formal, dan biaya hidup yang naik terutama di perkotaan akibatkan masyarakat cari pinjaman online,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, kemudahan dalam mengakses pinjaman juga menjadi faktor lain yang membuat pinjaman online masyarakat kian membengkak. Padahal menurutnya di balik kemudahan itu terdapat risiko yang cukup besar berupa beban bunga dan denda jika tak sanggup membayar.

    “Di satu sisi edukasi masih kurang soal risiko pinjol. Masyarakat tahunya cuma akses cepat, tinggal klik dan foto selfie dengan KTP, tapi konsekuensi besarnya beban bunga, denda administratif kadang dikesampingkan,” paparnya.

    Karenanya untuk mengatasi permasalahan ini, Bhima berpendapat pemerintah harus memiliki solusi untuk memperbaiki daya beli masyarakat sekaligus dorong edukasi keuangan. Di mana untuk peningkatan daya beli masyarakat ini menurutnya dapat didorong dengan peningkatan upah minimum hingga perluasan penerima bantuan sosial (bansos) tunai.

    “Menyelamatkan industri padat karya terutama garmen dan alas kaki, naikkan upah minimum 8,5-10% tahun depan, perluas bansos tunai ke desil 5 kelompok menengah, Tindak korupsi dan praktik orang dalam yang buat macet mobilitas sosial,” terang Bhima.

    Sementara itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga berpendapat faktor pendorong peningkatan jumlah utang pinjol ini adalah penurunan daya beli. Namun menurutnya faktor ini berlaku untuk kelas menengah ke bawah.

    Di luar itu, menurut Tauhid ada kelompok peminjam yang secara ekonomi sebenarnya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus berutang di pinjol. Namun karena gaya hidup, pada akhirnya mereka mengajukan pinjaman.

    “Pinjaman online bisa disebabkan oleh daya beli. Karena mereka kurang, mereka pinjam begitu ya, itu terdapat pada kelompok yang bawah. Tapi yang menengah ke atas bukan karena daya beli, tapi karena gaya hidup,” ucapnya.

    “Untuk beberapa produk itu sangat konsumtif. Misalnya kebutuhan buat beli pulsa, kemudian beli kebutuhan perawatan kesehatan, alat rumah tangga dan sebagainya ketimbang untuk kebutuhan hidup,” sambung Tauhid.

    Faktor daya beli rendah dan gaya hidup yang tak sesuai isi dompet ini kemudian didorong oleh kemudahan masyarakat dalam mengajukan pinjaman online. Pada akhirnya mereka tergiur untuk meminjam, padahal cicilan dan bunga utang sudah menanti di bulan berikutnya.

    “Jadi dari sisi online, pinjaman online itu memang gecar melakukan promosi dengan beragam kemudahan-kemudahan pembayaran, dianggap bunga cicilan murah, gampang untuk mendapatkan, persyaratan mudah, kemudian jangka waktu relatif tidak dibatasi. Dari sisi demand ada, dari sisi supply tadi juga ada,” terang Tauhid.

    “Dengan sistem pinjaman yang mudah, nah ini kan bunganya ternyata mahal, bisa di atas 100% per tahun. Sehingga pada bulan berikutnya mereka harus melunasi kewajiban atau utangnya tersebut. Nah itu yang kemudian menggerus daya beli,” tegasnya.

    Tonton juga video “Bocah SMP di Kulon Progo Bolos Sekolah Sebulan gegara Terjerat Judol-Pinjol”

    (igo/fdl)

  • 100 Gudang Bulog Bakal Dibangun BUMN Karya, Rampung dalam Setahun

    100 Gudang Bulog Bakal Dibangun BUMN Karya, Rampung dalam Setahun

    Jakarta –

    Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk membangun 100 gudang baru untuk menambah kapasitas penyerapan beras dan jagung. Dalam penugasan itu, Perum Bulog akan menggandeng BUMN Karya sebagai perusahaan konstruksi proyek tersebut.

    “Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya akan mengerjakan (pembangunan 100 gudang Bulog),” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

    Untuk target pembangunannya, Rizal berharap dapat selesai dalam waktu satu tahun. Namun, dia tidak menutup mata akan ada kendala terhadap pembangunan gudang.

    “Kita inginnya sih 100 gudang itu setahun jadi, inginnya, tapi kan kita nggak tahu kaitan dengan kendala masalah material, kendala masalah alam, kendala masalah cuaca dan sebagainya. Kita tidak bisa prediksi dari sekarang. Itu kan di luar batas kemampuan kita, tapi kalau manajemen yang lain sebagainya mungkin kita bisa hitung,” terangnya.

    Pembangunan gudang baru ini akan diprioritaskan pada daerah yang belum memiliki gudang, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Ini kayak contoh di Nias Selatan, di Morotai dan lain sebagainya itu kan perlu gudang-gudang tersebut. Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut. Sedangkan di sana belum ada gudang. Nah, ini prioritasnya seperti itu,” ungkapnya.

    Rizal mengatakan, kapasitas gudang yang akan dibangun berbeda-beda, mulai dari yang tipe kecil dengan kapasitas 1.000-7.000 ton. Jadi, akan dilihat apakah daerah yang akan dibangun gudang baru tersebut merupakan penghasil beras dan jagung terbanyak atau tidak.

    “Proyeksinya dia sumber lumbung pangan atau tidak. Kalau mereka lumbung pangan besar berarti kita bikinkan gudang yang besar, tapi kalau dia tidak punya lumbung pangan, ya mohon maaf nanti hanya gudang kecil saja,” jelasnya.

    Pembangunan gudang baru Bulog ini telah mendapatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 5 triliun.

    Setelah SKB terbit, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum akan pembangunan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Jadi, setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes. Jadi, ada dua tahap. Terus-terusan menurut Undang-Undang BUMN yang baru. Memang agak repot tetapi harus kita ikuti. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Ini keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah,” dalam sambutannya saat menyaksikan penandatanganan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

    Tonton juga video “Bulog Siapkan Beras Untuk Keperluan MBG”

    (ada/ara)

  • Purbaya Buka-bukaan Jurus Bikin Ekonomi RI Tumbuh 8%

    Purbaya Buka-bukaan Jurus Bikin Ekonomi RI Tumbuh 8%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan respons kebijakan yang tepat mampu menjaga stabilitas kondisi ekonomi. Di sisi lain, dia menjelaskan kondisi perekonomian tidak cukup dibaca dari pergerakan suku bunga saja, tetapi juga dari pertumbuhan uang beredar.

    Maka dari itu dia menekankan butuh kesinambungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi untuk membuat Indonesia bisa tumbuh tinggi ekonominya, bahkan sesuai dengan target 8%.

    “Dalam lebih dari 25 tahun saya mengamati ekonomi, kita bisa tumbuh di atas delapan persen dalam jangka panjang asalkan kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi dijalankan dengan benar,” ujar Purbaya dalam Kuliah Umum di Universitas Airlangga, dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

    Dia juga menilai bahwa konsistensi kebijakan serta kehati-hatian fiskal menjadi dasar penting bagi upaya mencapai target pertumbuhan pada tahun mendatang.

    Dalam pemaparannya, Purbaya menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor privat sebagai tiga mesin utama penggerak ekonomi nasional. Dia menyebut ketiga elemen itu harus bergerak bersamaan agar pertumbuhan dapat berlangsung cepat dan stabil.

    “Ekonomi kita akan cepat kalau tiga mesin jalan, yakni fiskal, moneter, dan privat sektor. Jika dua itu jalan, tapi privat sektor tidak jalan, maka akan susah,” ujar Purbaya.

    Dia menambahkan bahwa penguatan permintaan domestik juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan global yang terus berulang.

    Tonton juga video “Lihat Pedagang Thrifting Marah di TikTok, Purbaya Ungkap Solusi Ini”

    (hal/fdl)

  • Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) pada Oktober 2025. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Crowde Membangun Bangsa (CMB).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, menjelaskan pihaknya telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para anggotanya. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari keanggotaan AFTECH lantaran tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan OJK terkait penanganan pinjol yang tidak menaati kode etik tersebut. Koordinasi ini juga mencakup pengenaan sanksi OJK terhadap perusahaan tersebut.

    “Biasanya kita well-coordinated dengan OJK untuk member-member yang memang tidak mengikuti kode etik yang dibuat oleh AFTECH dan juga tata kelola atau governance yang kami buat,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya memiliki standar penanganan bagi perusahaan pinjol yang terindikasi melanggar ketentuan. Di AFTECH, perusahaan terkait biasanya dijatuhi sanksi peringatan, skorsing, hingga penyehatan.

    “Biasanya dari sisi kami di AFTECH, kita akan melakukan hal-hal seperti skorsing, penyehatan dulu. Dari peringatan, kemudian skorsing. Kalau skorsing itu tidak cukup, akhirnya kita lepas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, pihaknya mendorong tata kelola perusahaan pinjol yang baik. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh anggota AFTECH mengikuti standar tata kelola yang telah ditetapkan.

    “Ke depan kita tentu akan pengin selalu bisa lebih baik, tapi ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti nanti akan ada 1-2 lagi yang ya tidak mengikuti hal-hal yang kita sudah terapkan,” pungkasnya.

    2 Pinjol Disanksi OJK

    Untuk diketahui, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengumumkan dua sanksi untuk dua perusahaan pinjol PT DSI dan PT CMB.

    PT CMB tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud. Hal dugaan tersebut dilayangkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) alias J Trust Bank melalui gugatan hukum. Saat ini, OJK telah resmi mengenakan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU).

    Agusman menjelaskan, sanksi pencabutan izin usaha ini diberikan kepada PT CMB lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum serta karena adanya aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan.

    Sementara terkait dengan PT DSI, dikenakan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Agusman dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Tonton juga video “OJK Catat Nilai Transaksi Kripto RI Naik 27,64% di Oktober 2025”

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI mengingatkan rencana redenominasi yang menyederhanakan mata uang rupiah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang menyederhanakan nominal uang misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal ini dianggap sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Misbakhun menilai redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu perlunya edukasi publik terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” katanya.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan komitmen Komisi XI DPR untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” imbuhnya.

    Redenominasi Rupiah Belum Berlaku di Waktu Dekat

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11).

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN”

    (acd/acd)

  • Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene Bakal Ditutup!

    Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene Bakal Ditutup!

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan waktu satu bulan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini wajib dimiliki oleh SPPG yang ingin melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kami memberi waktu satu bulan kepada mitra/yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” kata Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, dalam keterangannya, (11/11/2025).

    Nanik menekankan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG sangat penting. Sebab, persoalan higiene dan sanitasi menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bahkan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Nanik menghimbau para Kepala SPPG serta mitra/yayasan pengelola untuk peduli tentang pentingnya SLHS.

    “Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara,” tambah Nanik.

    SLHS merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kesehatan setempat untuk menyatakan bahwa suatu usaha yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta fasilitas umum telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh usaha itu, karena menjadi bukti bahwa usaha itu memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menurut ketentuannya, sertifikat berlaku satu tahun dan harus diperpanjang agar usaha tetap legal.

    Sejak program MBG diterapkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Januari 2025 lalu, setiap SPPG yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan juga diwajibkan untuk memiliki SLHS. Pengurusan SLHS dimulai dari kelengkapan dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga pengujian laboratorium.

    “Setiap SPPG harus memiliki SLHS, karena menjadi bukti bahwa SPPG itu telah memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan,” jelas Nanik.

    Sementara itu, dalam rapat Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Jumat akhir pekan lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa dari sekitar 14 ribu lebih SPPG yang sudah beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat.

    “Dari jumlah itu, baru 1.287 SPPG yang memperoleh SLHS, dan ada 10 ribuan SPPG yang belum mendaftar,” terang Nanik.

    Atas laporan Kementerian Kesehatan itu, BGN kemudian memerintahkan kepada para Kepala SPPG di seluruh Indonesia untuk segera mengurus pendaftaran SLHS bersama Mitra/Yayasan. Regulasi SLHS diatur melalui Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023.

    Peraturan ini mengatur standar higiene sanitasi pada jasa boga, termasuk kewajiban usaha makanan untuk memenuhi persyaratan kesehatan. Selain peraturan tingkat nasional, pemerintah daerah juga berwenang dalam menetapkan aturan tambahan melalui Perda. Perda mengatur prosedur teknis pengajuan SLHS, biaya retribusi, hingga detail pemeriksaan yang dilakukan.

    Tonton juga video “Cerita Warga Sekolahkan Anak Berkat Kerja di SPPG Polda Metro Cengkareng”

    (rea/kil)